KPU Siapkan Penyusunan Laporan Keuangan 2011

SI

br

L IHA

N

I

M UMU

PEM

PEM

I

HAN

UMUM

MI

KO

LI

SUARA KPU Fe

KOMISI

2012

Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat

ua

ri

20

12

Edisi Februari 2012

KPU Siapkan Penyusunan Laporan Keuangan 2011

KPU Susun SPO Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Sekjen KPU Lantik Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah

14 Calon Anggota KPU Lolos ke DPR

KOMISI

ernahkah Anda melihat atau mendengar pepatah tersebut? Pepatah ini sering sekali muncul dan terlontar dalam berbagai kesempatan yang membicarakan topik mengenai perencanaan. Pepatah ini mengisyaratkan bahwa apabila kita gagal dalam (menyusun) perencanaan, itu sama saja dengan merencanakan suatu kegagalan. Benarkah demikian? Perencanaan seyogyanya merupakan salah satu unsur penting dalam praktik manajemen. Dengan melakukan perencanaan, berarti kita telah melakukan “sebuah persiapan yang matang” dan “mematangkan sebuah persiapan” untuk melaksanakan kegiatan atau program yang telah kita susun. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyongsong tahun 2012 telah menyusun perencanaan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan program yang termanifestasi dalam Rencana Kerja (Renja) KPU Tahun 2012. Dalam penyusunan Renja ini, KPU tidak hanya mendasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) KPU tetapi juga evaluasi pelaksanaan program kerja di tahun 2011. Di bulan Februari ini, KPU telah melakukan penyusunan perencanaan pada sejumlah kegiatan yang telah diprogramkan seperti Pusat Informasi dan Dokumentasi, Pendaftaran Pemilih dalam Pemilu 2014 dan lain-lain. Dalam mensukseskan pendirian Pusat Informasi dan Dokumentasi, KPU telah melakukan beberapa langkah, antara lain penyusunan Peraturan KPU tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU, penyusunan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi, sampai pada penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Dalam menyongsong Pendaftaran Pemilih dalam Pemilu 2014, beberapa perencanaan yang telah dilakukan oleh KPU antara lain dengan pembentukan Komite Pengarah Pendaftaran Pemilih, perumusan Rekomendasi Pertengahan Sistem Pendaftaran Pemilih, sampai pada pelaksanaan konferensi internasional yang melibatkan beberapa negara sahabat, dengan harapan adanya masukan dan rekomendasi terkait sistem pendaftaran pemilih yang akan digunakan pada Pemilu 2014 mendatang. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan di atas hanya segelintir bentuk perencanaan yang KPU tengah lakukan untuk mendapatkan hasil terbaik dari program-program yang ada. Walau telah menyusun sebuah perencanaan, dalam pelaksanaannya, seringkali masih ditemui sejumlah permasalahan. Bila hal ini terjadi, bisa jadi perencanaan yang telah disusun belum sepenuhnya baik. Dengan demikian, menyusun sebuah perencanaan saja belumlah cukup, tetapi harus menyusun sebuah perencanaan yang baik demi kesuksesan pelaksanaan kegiatan atau program. Komisi Pemilihan Umum (KPU) senantiasa bertekad untuk menyusun perencanaan yang baik dan matang agar kesuksesan pelaksanaan kegiatan dan program serta peningkatan kinerja kelembagaan dapat tercapai karena sukses dalam (menyusun) perencanaan sama dengan merencanakan suatu kesuksesan.

2

M UMU

LI

I

P

“Failing to plan means planning to fail”

PEM

Pengantar Redaksi

HAN

SUARA KPU Komisi Pemilihan Umum Pelindung Suara Rakyat

Pengarah Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, M.A Dra. Endang Sulastri, M.Si Penanggung Jawab Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si Asrudi Trijono, SH Pemimpin Umum Sigit Joyowardono, SH Drs. Supriatna, M.Si Pemimpin Redaksi Yosmardin Wakil Pemimpin Redaksi Kadar Setyawan Redaktur Pelaksana Farida Fauzia Koordinator Reportase Moyong Haryanto Redaktur Foto Dodi Husein Editor Senior Nur Syafaat, Faisal Siagian Editor Sahruni, Eddy Purwanto Reporter Arif, Satrio, Indra Budi, Rita, Ajeng, Asti, Catursari, Teddy Fotografer Joni Effendi. Designer Grafis Nur Sahid Agung Wijaya. Distribusi/Sirkulasi Dewi Mustikawati Sekretariat Redaksi Wahid Megantoro Alamat Redaksi Biro Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat Tlp: (021) 319 37223 www.kpu.go.id

Daftar Isi 5 Fokus Utama

Perjuangkan WTP, Setjen KPU Gelar Pertemuan dengan BPK dan Sekretaris KPU Provinsi

6 Fokus Utama

Empat Negara Ikuti Konferensi Internasional Pendaftaran Pemilih

12 Seputar Pemilukada

Hadapi Pilgub, KPU Provinsi Kalbar Gelar Rakor

Pengantar Redaksi................................ 02 Daftar Isi.................................................. 03 News......................................................... 7-11 Seputar Pemilukada.............................. 12-15 Berita dalam Gambar........................... 16

13 Seputar Pemilukada

KPU Provinsi Sulsel Gelar Rapat Kerja dengan KPU Kabupaten/Kota se-Sulsel 3

Fokus

Utama

Sebanyak 33 KPU Provinsi seluruh Indonesia hadir dalam Rakor Penyusunan Laporan Keuangan KPU RI Rabu (15/2) di Cisarua, Bogor, Jawa barat. (foto: dod/hupmas)

KPU Siapkan Penyusunan Laporan Keuangan 2011

R

apat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dibuka Rabu (15/2), di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Rakor dihadiri lebih dari seratus peserta, melibatkan 33 KPU provinsi seluruh Indonesia, dimana masing-masing KPU provinsi mengirimkan 3 (tiga) orang wakilnya, yakni Sekretaris KPU Provinsi, serta operator SAK dan SIMAK BMN. Selain itu, KPU juga mengundang nara sumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPB). Pada pembukaan, hadir Ketua KPU, Prof. HA. Hafiz Anshary, AZ, MA; anggota KPU, I Gusti Putu Artha dan Abdul Aziz; Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Soeripto Bambang Setyadi; Wakil Sekjen, Asrudi Trijono; Kepala Biro Keua-

4

ngan, Heru Hermawan; Kepala Biro Logistik, Boradi; Inspektur, Astari Rizal; para Wakil Kepala Biro; serta para pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dari biro-biro terkait, yakni Biro Keuangan, Biro Umum, Biro Logistik, dan Inspektorat. Kepala Biro Keuangan, dalam laporannya, menjelaskan, Rakor diadakan sebagai tindak lanjut atas surat dari Dirjen Perbendaharaan yang intinya adalah mengupayakan percepatan laporan keuangan tingkat kementerian/lembaga. “Karena waktu yang sudah sangat mendesak, maka atas arahan Pimpinan KPU (Ketua dan Sekjen KPU) selaku unit pengelola SAI, KPU harus mempercepat penyusunan laporan keuangan sesuaijadwalyangtelahditetapkan oleh Kementerian Keuangan,” tandas Heru Hermawan. Lanjut Heru, tanggal 6-14 Februari adalah waktu untuk rekonsiliasi bagi kementerian/lembaga, dan pada 29 Februari 2012,

laporan keuangan harus sudah final dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Sementara itu, Ketua KPU, dalam sambutannya mengatakan, dalam kurun waktu antara tahun 2005-2009, laporan keuangan KPU masih berstatus disclaimer. Tetapi, pada 2010, atas kerja keras seluruh satker, meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal tersebut, menurutnya, dapat dicapai karena KPU melakukan beberapa langkah perbaikan, yakni melalui Training of Trainer (TOT) SAI bagi operator SAK dan SIMAK BMN KPU provinsi sekaligus menyelesaikan laporan keuangan semester I tahun 2011; mengikutsertakan para pengelola SAI KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota pada program percepatan akuntabilitas keuangan Pemerintah (PPAKP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan; melakukan koordinasi, bimbingan teknis dan asistensi atau pendampingan penyusunan laporan keuangan, bekerja sama dengan instansi lain seperti BPKP, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara; serta menerbitkan berbagai juklak dan juknis. Hafiz Anshary berharap, agar pada tahun 2011, laporan keuangan KPU dapat meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Saya mengajak kepada seluruh satker di lingkungan KPU untuk berupaya dengan maksimal, sehingga pada tahun 2011 ini, laporan keuangan KPU bisa naik peringkat menjadi WTP,” ujarnya bersemangat. Hafiz juga meminta, melalui Rakor yang akan berlangsung selama 3 (tiga) hari ini, KPU dapat menyusun sekaligus memperbaiki laporan keuangannya secara mandiri dan akurat. Senada, Sekjen KPU juga me-

Suara KPU Edisi Februari 2012

Fokus nyampaikan, agenda Pemerintah pada 2011 ini adalah agar semua LKPP harus mencapai opini WTP. Karena itu, ia menghimbau agar segenap jajaran KPU harus bekerja keras dengan menyusun langkahlangkah strategis, yakni, melakukan koordinasi penyusunan laporan keuangan secara internal di KPU provinsi, KPU kabupaten/kota dan eksternal dengan instansi terkait lainnya; membentuk tim percepatan dan pembinaan penyusunan laporan keuangan kepada KPU provinsi, KPU kabupaten/kota secara berjenjang; memberikan prioritas kepada operator

Utama

SAK dan SIMAK BMN untuk mengikuti diklat atau bimtek SAI, baik yang diselenggarakan oleh KPU maupun Kementerian Keuangan, baik yang bersifat regular maupun manajerial; serta menerbitkan petunjuk teknis mengenai SAI. Sekjen KPU juga menjelaskan, mulai hari Rabu (15/2), BPK akan mulai melakukan pemeriksaan di KPU dengan sampel 5 KPU provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung. BPK akan melakukan pemeriksaan selama 55 hari. (dd/red)

Perjuangkan WTP, Setjen KPU Gelar Pertemuan dengan BPK dan Sekretaris KPU Provinsi

S

ekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Setjen KPU) menggelar pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Sekretaris KPU Provinsi se-Indonesia di ruang sidang lt. 2 gedung KPU, Kamis (16/02). Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka persiapan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2011 yang akan dilakukan oleh BPK untuk Sekretariat KPU Provinsi di seluruh Indonesia. Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si, pertemuan ini diharapkan bisa efektif dengan mendengarkan arahan dan penjelasan langsung dari BPK, dalam upaya KPU memperjuangkan peningkatan opini dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ke opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dalam laporan keuangan tahun 2011. Tim pemeriksa BPK yang menghadiri pertemuan tersebut berjumlah 12 orang yang dipimpin langsung oleh Tortama KN I BPK, Gatot Supiartono, S.H., M.Acc., Ak., C.F.E. Dalam kesempatan tersebut, tim pemeriksa BPK-RI menjelaskan rencana pemeriksaan laporan keuangan ke KPU Provinsi di seluruh Indonesia. Pemeriksaan BPK-RI ini dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Anggota I Nomor:12/ST/ III-XIV.3/02/20012 tanggal 8 Pebruari 2012 selama 55 hari mulai tgl 13 Pebruari 2011 s.d. 25 April 2011. “Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memberikan Opini atas kewajaran Laporan Keuangan (LK) KPU Tahun 2011,” papar Gatot dalam pengarahannya. Dalam paparannya, Gatot juga menjelaskan hal-hal yang diperhatikan dalam pemberian opini, yaitu kesesuaian LK KPU tahun 2011 dengan SAP, kecukupan pengungkapan sesuai dengan SAP, Suara KPU Edisi Februari 2012

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI). Kemudian langkah-langkah perbaikan yang bisa dilakukan adalah penertiban pencatatatan buku kas umum oleh bendahara pengeluaran, pencatatan, administrasi serta pengungkapan dari persediaan kotak dan bilik suara, dan pencatatan dan pelaporan atas asset tetap bisa lebih tertib. Kemudian Gatot Supiartono juga mengingatkan kepada Sekretaris KPU Provinsi dalam hubungannya dengan pekerjaan yang melibatkan pihak ketiga. Kalau terjadi masalah dalam pengadaan barang, yang bertanggungjawab adalah pejabat penerima barang. “Jadi jangan biarkan mereka bekerja dengan seenaknya, tetapi bekerjalah yang enak saja,” pesan Gatot Supiartono. Diakhir pertemuan tersebut, Sekjen KPU juga mengungkapkan rencana KPU yang akan menggelar Rapat Kerja (Raker) Pimpinan di sekitar bulan Maret atau April 2012. Raker pimpinan tersebut tidak hanya melibatkan Sekretaris KPU, namun juga Komisioner KPU, dan akan diagendakan adanya pembekalan dari BPK-RI. (arf/red)

5

Fokus

Utama

Empat Negara Ikuti Konferensi Internasional Pendaftaran Pemilih

M

enyikapi berbagai permasalahan yang muncul mengenai data pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu), terutama dalam pemilu di Indonesia, Komite Pengarah Pendaftaran Pemilih KPU-RI menggelar Konferensi Internasional Pendaftaran Pemilih selama dua hari (23 dan 24 Februari 2012) di Lotus Ballroom, Hotel Shangri-La, Jakarta. Konferensi ini diikuti oleh penyelenggara pemilu perwakilan dari 4 negara, yaitu Indonesia, Australia, Afrika Selatan, dan Bosnia Herzegovina sebagai narasumber utama. Selain itu, konferensi ini juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian, Lembaga Pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), KPU Provinsi, dan beberapa lembaga donor asing yang mempunyai kantor di Indonesia. Konferensi ini digelar dalam rangka pengembangan rencana implementasi sistem pendaftaran pemilih untuk Indonesia, dengan mengulas pengalaman pendataan pemilih di beberapa negara yang memiliki karakter electoral yang mirip dengan Indonesia. “Secara universal, hak pilih adalah syarat fundamental untuk negara penganut demokrasi, dan jaminan konstitusi terhadap hak pilih sangat kuat,” kata Anggota KPU-RI, DR. H. Abdul Aziz, MA dalam pidato sambutannya mewakili Ketua KPU-RI. “Untuk itu, KPU-RI membentuk Komite Pengarah Pendaftaran Pemilih sebagai upaya KPURI dalam mengembangkan sistem pendaftaran pemilih menyongsong penyelenggaraan pemilu 2014 yang

6

lebih baik,” sambungnya. Sementara itu, Anggota KPU-RI Sri Nuryanti, S.IP., MA memaparkan perangkat penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia selain KPU-RI, seperti adanya KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, sesuai aturan konstitusi UU Nomor 22 tahun 2007. “Indonesia ini memiliki 33 provinsi dan 497 kabupaten/ kota, dengan jumlah penduduk pada waktu pemilu 2009 itu sekitar 232 juta, namun yang mempunyai hak pilih hanya sekitar 171 juta jiwa, dengan kriteria sudah berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah,” papar Sri Nuryanti. Sri Nuryanti juga menambahkan rumitnya dalam pendaftaran pemilih di Indonesia, seperti identifikasi nomor kependudukan dan mepetnya waktu penyerahan DP4 dari Kemendagri ke KPU-RI. Permasalahan yang muncul di lapangan juga variatif, seperti kepemilikan KTP ganda, dengan kota atau pulau berbeda, sehingga pasti terdapat data ganda. “Namun seiring berjalannya program pemerintah melalui Kemendagri dalam pelaksanaan e-KTP (KTP elektronik), diharapkan pendataan pemilih bisa lebih baik dalam menyongsong pemilu 2014, karena persoalan data pemilih itu juga terkait hak asasi manusia,” sambung Sri Nuryanti. Sementara itu, dalam pemaparannya, Assistant

Suara KPU Edisi Februari 2012

News Commissioner, Roll Management Branch AEC (Australian Electoral Commision) Mr. Andrew Gately mengungkapkan hal yang berbeda antara Pemilu Australia dengan Indonesia, yaitu pemilu di Australia itu aturannya diwajibkan, bukan hak, untuk warga negara Australia yang sudah berumur 18 tahun. Kemudian yang tidak diwajibkan untuk ikut memilih ada-

lah warga negara Australia yang tidak memiliki tempat tinggal, atau berpindah-pindah, dan yang tinggal di luar negeri. Sementara itu, dalam pemaparannya, President of the Central Election Commission of Bosnia and Herzegovina Mr. Branko Patric mengungkapkan kegembiraannya atas kunjungan pertamanya di Indonesia. “Saya ingin mem-

perkenalkan seperti apa KPU Bosnia Herzegovina, dengan 7 orang komisioner, untuk waktu tugas 7 tahun, dan kami mungkin berbeda dengan negara lain, karena kami tidak hanya bekerja untuk pemilihan umum, tetapi juga pemilihan politik dan keuangan, dengan sekretariat jenderal sebagai pendukung logistik dan administratif,” papar Branko Patric.(Arf/Red)

KPU Susun SPO Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

U

ntuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam memfasilitasi permintaan informasi dan dokumentasi, khususnya terkait kepemiluan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan rapat Finalisasi Peraturan mengenai Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan SPO (Standar Prosedur Operasional) di Cisarua, Jawa Barat, pada 16 s/d 18 Februari 2012. Kegiatan tersebut dilaksanakan karena menjelang pelaksanaan Pemilu tahun 2014, permintaan informasi dan dokumentasi semakin meningkat, baik di KPU RI, maupun di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Rapat yang dihadiri oleh Anggota KPU, Prof. Syamsulbahri dan Endang Sulastri itu, menekankan peran Hupmas (Hubungan dan Partisipasi Masyarakat) dalam pembentukan citra suatu lembaga, karena Hupmas merupakan “corong” dari KPU, baik internal, Suara KPU Edisi Februari 2012

maupun eksternal. “Keluarnya informasi dan dokumentasi itu dari Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) yang juga merupakan bagian dari Hupmas. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang mengharuskan badan publik untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi dalam mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah,” ujar Endang dalam sambutannya. Menurut Endang Sulastri, KPU sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP,Pasal 7 ayat (1). Pembahasan SPO Pelayanan Informasi dan Dokumentasi diharapkan dapat memberikan kejelasan tentang pengelolaan

informasi dan dokumentasi karena seharusnya setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh oleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana prosesnya. Terkait hal tersebut, peran dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi yang dilaksanakan oleh Bagian Publikasi dan Sosialisasi Informasi Pemilu, dituntut untuk melakukan berbagai penyesuaian dan perubahan yang dijamin dalam sistem perundangundangan negara. Untuk menunjang hal tersebut, harus didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan handal, agar visi dan misi KPU dapat terwujud. Sehingga KPU, dalam hal ini Hupmas khususnya, dituntut untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat luas. “KPU akan lebih berwibawa dan dipercaya oleh masyarakat, jika dapat melayani masyarakat dengan baik. Jadi, selain UndangUndang, yang membuat kita kuat adalah, kemampuan kita dalam memberikan pelayanan,” ulas Prof. Syamsul. (Ajg/dd)

7

News

14 Calon Anggota KPU Lolos Ke DPR

T

im Seleksi (Timsel) calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, Senin (27/2), di Istana Bogor, Jawa Barat, mengumumkan 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu yang lolos seleksi tahap III. Sebelumnya, sesuai jadwal, Timsel menyerahkan ke-24 nama tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Ruang Teratai, Istana Bogor. Timsel hadir lengkap, termasuk Ketua Timsel, yang juga Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi; Sekretaris Timsel, A. Tanribali Lamo; serta 8 (delapan) orang anggotanya. “Beliau (Presiden-red) sudah menerima secara resmi. Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2011, Timsel menyerahkan 24 nama, atau dua kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan, yakni 7 (tujuh) anggota KPU, dan 5 (lima) anggota Bawaslu. Selanjutnya, Presiden akan menyerahkannya ke DPR,” terang Mendagri. “Dari 14 nama calon anggota KPU, terdapat 4 (empat) orang perempuan, sedangkan untuk calon anggota Bawaslu ada 2 (dua) orang,” ujar Prof. Ramlan Surbakti, yang membacakan ke-24 nama tersebut berdasarkan abjad. Selanjutnya, menurut Gama-wan, paling lambat 1 (satu) minggu, Presiden akan menyerahkan ke-24 nama tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). “Kami harapkan, paling lambat 1 (satu) minggu, Presiden sudah menyerahkan ke-24 nama tersebut kepada DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Kemudian, sesuai Undang-Undang, paling lambat 30 hari setelah menerima, DPR harus sudah memutuskan ke-7 (tujuh) anggota KPU dan 5 (lima) anggota Bawaslu,” tandas Gamawan. “Secara resmi, Timsel juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, yang telah memberikan dorongan, dukungan, dan partisipasi, yang telah membantu memberikan informasi mengenai rekam jejak para calon, sehingga memudahkan kerja Timsel,” ucap Gamawan. Dari 14 nama calon anggota KPU yang lolos untuk menjalani fit and proper test di DPR tersebut, 7 (tujuh) diantaranya merupakan anggota KPU provinsi yang saat ini masih aktif. (dd/red)

8

Timsel calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu menyerahkan ke-24 nama calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Ruang Teratai, Istana Bogor. (Foto: dod/hupmas)

Suara KPU Edisi Februari 2012

News

Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Legislatif dan Parpol

K

ementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneg PP dan PA) mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam acara Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Advokasi Impelementasi Pengarusutamaan Gender Kepada Penyelenggara Pemilu Tingkat Pusat” di Hotel Millenium, Jakarta (23/2). Sebagai narasumber dalam acara tersebut Endang Sulastri (Anggota KPU), Sigit Joyowardono (Kepala Biro Teknis Hupmas KPU), Sri Budi Eko Wardani (Direktur Puskapol Fisip UI), Mujiati (Staf Ahli Bidang Komunikasi Pembangunan) serta moderator Drs. Maulana T. Hasyim, M.Sc. Diskusi tersebut dihadiri oleh Pejabat Eselon I dan III Sekretariat KPU dan Sekretariat Kemeneg PP dan PA. Drs. Maulana T. Hasyim, M.Sc yang juga sebagai Asisten Deputi Bidang Hukum menjelaskan pada diskusi ini, Kemeneg PP dan PA melihat masih rendahnya keterwakilan perempuan di legislatif dan Partai Politik (Parpol), baik di pusat maupun daerah. Berdasarkan data pada Pemilu 2004 keterwakilan perempuan di DPR 11,5 %, laki-laki 88,5%, sedangkan pada Pemilu 2009 keterwakilan perempuan di DPR 18,04%, laki-laki 81,01%, untuk DPD Pemilu 2004 18,8% dan Pemilu 2009 27,7%. “Sehingga menurut data tersebut terjadi kesenjangan tajam dalam keterwakilan perempuan dan berposisi pada pengaruh pengambil kebijakan, dalam hal ini Kemeneg PP dan PA dengan

Suara KPU Edisi Februari 2012

Narasumber acara FGD antara KPU dan Kemeneg PP dan PA, (dari kiri) Mujiati (Staf Ahli Bidang Komunikasi Pembangunan), Sri Budi Eko Wardani (Direktur Puskapol Fisip UI), moderator Drs. Maulana T. Hasyim, M.Sc., serta Endang Sulastri (Anggota KPU) di Hotel Millenium, Jakarta. (Foto: dod/hupmas)

KPU ingin membangun komitmen dan mendukung peraturan yang membuat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif lebih meningkat,” ungkap Maulana. Direktur Puskapol Fisip UI Sri Budi, menambahkan ada peningkatan jumlah perempuan di DPR dan DPRD secara nasional karena dalam Undang-Undang 10 tahun 2008 menyatakan pencalonan perempuan minimal 30% sebagai anggota legislatif, namun mayoritas anggota legislatif masih di dominasi laki-laki (>80%), “seperti piramida terbalik keterpilihan perempuan semakin ketingkat lokal (provinsi dan kab/kota), rata-rata semakin sedikit, sebaliknya kecenderungan dominasi laki-laki makin kuat di DPRD,” papar Sri. Menanggapi hal tersebut Endang Sulastri menyatakan se-

jak tahun 2004 KPU telah menjalin kerjasama dengan organisasi perempuan, meskipun tidak semua berlanjut dalam kerjasama yang konkrit. “Walaupun tidak secara langsung, namun banyak pihak mempertanyakan mengapa perempuan harus diistimewakan, untuk itu KPU memerlukan bantuan dan dorongan untuk meyakinkan semua pihak bahwa pemilih perempuan masih harus mendapat perhatian” ujar Endang. Kedepan, menurut Endang, dalam penyusunan program KPU akan memberi perhatian khusus untuk pemilih perempuan karena jumlah pemilih perempuan cukup signifikan, namun di satu sisi pemahaman mereka akan penggunaan hak pilih dan kualitas pemilih perempuan masih sangat rendah sehingga diperlukan pendekatan secara khusus. (tdy/red)

9

News

Komisi II DPR Evaluasi Pemilukada Tahun 2011 dan Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2012

E

valuasi pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2011, persiapan pelaksanaan Pemilukada Tahun 2012, persiapan tahapan Pemilu Tahun 2014 dan masalah aktual lainnya merupakan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum (KPU-RI), Senin (20/2) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Komisi II DPR RI yang diwakili Ketua komisi Drs. H. Taufiq Effendi menyampaikan tentang berbagai permasalahan yaitu, keterlibatan PNS sebagai juru kampanye, permintaan pejabat kepada bawahannya untuk memilih calon tertentu, pemakaian fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, politik uang, ketidakpastian anggaran, keterlambatan anggaran, pencairan anggaran yang tidak tepat waktu, serta alokasi anggaran yang tidak tepat. “Hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan kualitas pemilu dan pemilukada, serta persiapan tahapan Pemilu 2014 sudah sejauh mana pelaksanaan yang sudah dilaksanakan,” sambung Taufiq. Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU, Prof. Dr. H.A. Hafiz Anshary, AZ, MA, mengatakan, penyelenggaraan Pemilukada tahun 2011 ada 115 daerah melaksanakan Pemilukada diantaranya, 8 Provinsi, 92 Kabupaten dan 10 Kota. Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2011 hanya 87 daerah yang terlaksana, dan selebihnya 1 daerah belum sama sekali melaksanakan dan 27 daerah diundur pada tahun 2012, termasuk Provinsi Aceh dan Papua. “Sampai Januari 2012 baru 50 daerah yang menyampaikan laporannya ke KPU dari 87 daerah yang melaksanakan Pemilukada di tahun 2011. Dari 50 daerah tersebut calon-calon semuanya diusung partai politik (parpol) dan diusung beberapa parpol koalisi. Pasangan perseorangan masih belum memperoleh dukungan yang signifikan dari masyarakat. Jika dicermati dari laporan 50 daerah yang telah melaksanakan pemilukada tersebut Partai pengusung dari koalisi/ gabungan parpol banyak yang memenangkan pemilukada, dari laporan 50 daerah tersebut ada yang mengusung pasangan calon hanya dari satu parpol yaitu PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang memenangkan pada Pemilukada Kabupaten Lembata (NTT) dan Kabupaten Landak (Kalimantan Barat),“ tandasnya. Hafiz menambahkan untuk penyelenggaraan

10

Pemilukada tahun 2012 ada 49 daerah yaitu, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di 4 Provinsi (Bangka Belitung, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara) dan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di 32 kabupaten serta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di 12 kota. Serta pemilukada untuk AMJ (Akhir Masa Jabatan) diantaranya Provinsi Papua dan Aceh yang tertunda dan PSU (Pemungutan Suara Ulang). Mengenai masalah di pemilukada Hafiz menjelaskan, penyelesaian pelanggaran dilakukan dalam 2 (dua) jalur di Mahkamah Konstitusi (MK) dan KPU. “Berdasarkan data dari MK sampai dengan akhir Desember 2011 ada 125 perkara yang teregister, 10 permohonan atau 8%, terdiri dari 7 permohonan dikabulkan dan 3 permohonan dikabulkan semua. Penyelesaian yang dilakukan oleh KPU terkait dengan kode etik, bentuk sanksi berupa peringatan lisan, tertulis, pemberhentian sementara dan sanksi pemberhentian, setelah dilakukan proses klarifikasi dan verifikasi oleh Dewan Kehormatan (DK) KPU.” Ungkap Hafiz. “Ada beberapa Anggota KPU yang telah diberhentikan yaitu, KPU Kota Jayapura, KPU Kota Bima, KPU Kabupaten Tapanuli tengah, KPU Kabupaten Dogiyai, KPU Kota Pekanbaru dan KPU Kabupaten Buton,” lanjutnya. Dalam masalah regulasi ada beberapa pasal yang tidak sinkron antara undang-undang satu dengan yang lain misalnya masalah DPT dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 22 Tahun 2007. “Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 menjabarkan untuk DPT data yang diambil adalah data pemilih dari pemilu terakhir sementara UU Nomor 22 Tahun 2007 data yang diambil untuk Pemilih adalah data kependudukan dari Pemerintah. Dan untuk masalah anggaran dari APBD banyak menimbulkan masalah, karena sangat mempengaruhi Pemilukada di daerah bahkan jadwal tahapan pemilukada berubah akan hal ini, keterlambatan persetujuan, jumlah yang tidak sesuai dengan kebutuhan, dan kesulitan pencairan dengan berbagai alasan” ujar Hafiz. Dalam RDP tersebut Ketua KPU didampingi oleh Anggota KPU Sri Nuryanti SIP, MA, Dra. Endang Sulastri, M.Si, Prof. Dr. Ir. Syamsul Bahri, M.S, dan Saut Hamonangan Sirait, M.Th. (tdy/red) Suara KPU Edisi Februari 2012

News

Drs. Gatot Bambang Hastowo, M.Pd (kanan) dilantik Sekretaris Jenderal KPU Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si (kiri) menjadi Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah. (Foto: Biro SDM)

S

ekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si, Senin (6/2), melantik Drs. Gatot Bambang Hastowo, M.Pd sebagai Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menggantikan Drs. Pudjo Rahayu, M.Si yang akan mengemban tugas baru di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pelantikan yang dilakukan di Aula I Lt. 3 Kantor Sekretariat KPU Provinsi Jateng, Jl. Veteran No. IA Semarang, dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng; Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng; Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jateng; Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jateng; serta pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jateng. Dalam pidatonya Sekjen KPU mengatakan, dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, calon sekretaris KPU provinsi dan sekretaris KPU kabupaten/ kota diusulkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota kepada Sekjen KPU sebanyak 3 (tiga) orang setelah berkonsultasi dengan pemerintah daerah (Pemda). “Selanjutnya Sekjen KPU memilih 1 (satu) orang sekretaris KPU provinsi dan/atau sekreSuara KPU Edisi Februari 2012

Sekjen KPU Lantik Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah taris KPU kabupaten/kota dari 3 (tiga) orang yang diusulkan dan ditetapkan dengan Keputusan Sekjen KPU,” jelasnya. Sebagai pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU saat ini sedang mempersiapkan proses alih status PNS yang dipekerjakan dari pemda menjadi pegawai organik KPU serta mempersiapkan Peraturan Presiden tentang organisasi, tugas, fungsi, wewenang, dan tata kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota serta Peraturan KPU tentang SOTK Selain itu, sesuai dengan UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan. Terkait hal tersebut, Sekjen KPU meminta untuk mentaati Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Saya minta kepada seluruh PNS di jaja-

ran Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU, sekretariat KPU provinsi, dan sekretariat KPU kabupaten/ kota mentaati PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan harus mentaati 17 kewajiban dan menghindari 15 larangan”, pinta Bambang dalam pidatonya. Sebelum mengakhiri pidatonya, Sekjen KPU memberikan pesan kepada Sekretaris KPU Provinsi Jateng dalam mengemban amanah jabatan dengan harapan akan membawa perubahan ke arah yang lebih positif, bekerja dengan profesional, jujur, cermat, meningkatkan motivasi untuk belajar terus menerus, me-manage pekerjaan dan staf sebagai tuntutan yang tidak diabaikan. Untuk itu, langkah awal yang harus dilakukan adalah segera menyesuaikan lingkungan kerja di Sekretariat KPU Jateng; menyusun dan menjabarkan program kerja yang komprehensif dengan tetap mengacu kepada tugas, wewenang, kewajiban Sekretaris KPU Provinsi; mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel; dan mempelajari peraturan yang terkait dengan tugas, wewenang, fungsi dan kewajiban Sekretariat KPU Provinsi.(ook/red)

11

Seputar

Pemilukada

Anggota KPU Endang Sulastri (paling kiri) tampak sedang memberikan arahan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Persiapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, Pontianak. (Foto: ook/hupmas)

Hadapi Pilgub, KPU Provinsi Kalbar Gelar Rakor

M

enghadapi PemiluGubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalbar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pilgub dengan KPU Kabupaten se-Kalbar, Kamis - Sabtu (23-25 februari 2012), Hotel Kini, Jl. Nusa Indah III, Pontianak. Peserta Rakor dihadiri oleh KPU Provinsi Kalbar dan 14 (empat belas) KPU Kabupaten/Kota yaitu Kota Pontianak dan Singkawang, Kabupaten Pontianak, Kubu Raya, Bengkayang, Sambas, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Ketapang dan Kayong Utara, terdiri dari Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris, serta para Kasubag di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Kalbar. Rakor persiapan tersebut membahas materi yang meliputi tentang tahapan persiapan dan jadwal pembentukan badan ad hoc; jadwal dan kegiatan tahapan pemutakhiran data pemilih; pencalonan; kampanye; penghitungan suara; pengelolaan anggaran Pilgub dan pengadaan distribusi logistik. Pada Rakor persiapan Pilgub Kalbar yang pelaksanaan pemungutan suaranya dijadwalkan tanggal 20 September 2012, dibuka lang-

12

sung oleh Anggota KPU-RI Endang Sulastri yang juga menjadi Koordinator Wilayah (Korwil) tersebut. Pemilihan Gubernur Provinsi Kalbar pada tahun ini mempunyai posisi strategis karena dilaksanakan pasca diterbitkannya Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang di dalam UU tersebut menyebutkan Pemilihan Gubernur, bukan Pemilukada (Pemilu Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) seperti yang disebutkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2007. Terkait hal tersebut, Endang Sulastri dalam pembukaan Rakor tersebut mengatakan, di dalam pasal 134 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan, terkait pelaksanaan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sepanjang belum ada UU baru yang menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU Nomor 12 Tahun 2008, maka UU lama yang masih digunakan. “Jadi teman-teman KPU sekalian jangan khawatir, karena pedoman kita dalam penyelenggaraan Pemilukada tetap kepada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan 2 (dua) kali perubahannya yang terakhir adalah UU Nomor 12 Tahun 2008,” jelas Endang. Sementara, menyangkut reka-

pitulasi suara yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), Ketua KPU Provinsi Kalbar Drs. A. R. Muzammil, M.Si. mengatakan, KPU Provinsi telah mengusulkan dan sudah disetujui oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Kalimantan Barat terkait dengan anggaran pembentukan PPS dan sekretariat PPS. “Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalbar telah mengusulkan anggaran dan telah disetujui oleh Pemprov dan DPRD Provinsi Kalbar untuk pembentukan PPS dan sekretariat PPS seperti yang diamanatkan oleh UU Nomor 15 Tahun 2011,” terang Muzammil. Selain itu, Endang Sulastri juga berharap agar pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Tahun 2012 dapat berjalan dengan suasana yang kondusif. “Mudah-mudahan Pemilu Gubernur ini dapat berjalan dengan tertib, aman, damai, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” harap Endang. Pada Pilgub nanti, KPU Kalbar akan mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS) maupun daftar pemilih tetap (DPT) secara online, yang digunakan untuk mengetahui apakah sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih Pilgub Kalbar 2012, dan bukan untuk pendaftaran sebagai pemilih. (ook/red) Suara KPU Edisi Februari 2012

Seputar

Pemilukada

KPU Provinsi Sulsel Gelar Rapat Kerja dengan KPU Kabupaten/Kota se-Sulsel

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (23/02), menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulsel menghadapi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Sulsel Tahun 2013, di Kantor KPU Provinsi Sulsel, Makasar. Raker yang melibatkan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Sulsel tersebut dihadiri langsung oleh Ketua KPU-RI Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA beserta Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) KPU Asrudi Trijono, SH. Pada kesempatan itu, Ketua KPU beserta Wasekjen KPU didampingi Ketua KPU Provinsi Sulsel Jayadi Nas sebelum mengikuti Raker, menyempatkan diri melakukan kunjungan silaturahmi ke rumah dinas Gubernur Provinsi Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Dalam pertemuan tersebut, Syahrul mengharapkan pelaksanaan Pilgub nanti berlangsung aman, damai dan jauh dari sikap-sikap anarkisme. Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU mengatakan sepanjang KPU, pemerintah daerah setempat dan pihak terkait dapat berkerja sama dengan baik, maka pelaksanaan Pilgub nanti dapat sesuai yang diharapkan. “Sepanjang KPU, pemerintah setempat dan pihak terkait bisa bersinergi dengan baik, maka kekacauan Pilgub bisa dihilangkan,” jelas Hafiz. Suara KPU Edisi Februari 2012

Agenda raker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sulsel membahas tentang persoalan yang berkaitan dengan tahapan Pilgub. Selain itu, dalam Raker ini juga, dilakukan konsolidasi agar Pilgub Provinsi Sulsel Tahun 2013 dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ketua KPU Hafiz Anshari dalam pidatonya pada Raker tersebut menyatakan Pilgub Provinsi Sulsel akan dijadikan barometer pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) di wilayah Indonesia Timur. “KPU Provinsi Sulsel dan jajarannya dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel dapat melaksanakannya dengan baik, hal ini disebabkan KPU Provinsi Sulsel akan dijadikan pilot project atau barometer pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada di wilayah Indonesia Timur,” tegas Hafiz. Selain itu, Hafiz juga berpesan kepada para peserta Raker untuk tetap menjaga independensi, tidak melakukan manipulasi suara, melaksanakan verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tetap menjaga soliditas dan solidaritas sesama penyelenggara Pemilu. “Saya harapkan kepada teman-teman KPU agar dapat melakukan tugas pekerjaannya secara independen dan tidak memihak kepada salah satu bakal calon, tidak melakukan manipulasi suara, melaksanakan verifikasi sesuai ketentuan dan akurasinya dapat dipertanggung jawabkan, serta senantiasa kompak,

tidak terpecah belah dan menjaga soliditas maupun solidaritas sesama penyelenggara Pemilu,” harapnya. Sementara, Wasekjen KPU Asrudi Trijono pada kesempatan tersebut menambahkan, para penyelenggara Pemilukada saat ini harus juga lebih meningkatkan kesiapsiagaannya, dikarenakan, yang pertama, tahapan pemilukada yang direncanakan dimulai bulan Juli 2012 bersamaan waktunya dengan tahapan Pemilu nasional yang dimulai pada bulan Juni 2012. Kedua, pada bulan Agustus 2012, KPU akan melakukan verifikasi parpol, dan pada bulan berikutnya akan dilakukan pendaftaran pemilih, pencalonan, penetapan daerah pemilihan, pengadaan dan pendistribusian barang dan jasa serta perhitungan suara, oleh karena itu diharapkan pekerjaan ini dapat dilakukan secara serempak. Dijelaskan pula olehnya, pada saat ini sedang diusulkan uang tunjangan kinerja/insentif sebelum diadakan remunerasi untuk para pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, juga diusulkan perpindahan atau mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) DPK (yang diperbantukan) menjadi pegawai organik dan sedang disiapkan tata aturan lebih lanjut. Setelah menghadiri Raker tersebut, Ketua dan Wasekjen KPU didampingi Ketua KPU Provinsi Sulsel melakukan kunjungan kerja ke KPU Kabupaten Takalar untuk mengetahui persiapan Pilbup di kabupaten tersebut. (ook/red)

13

Seputar

Pemilukada

Dua Bakal Pasangan Calon Independen Lolos Syarat Dukungan Pemilukada DKI Jakarta

S

etelah dilakukan penghitungan terhadap syarat minimal dukungan calon independen, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Senin (13/02), mengumumkan bakal pasangan calon independen yang memenuhi syarat jumlah minimal dukungan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012. Penyerahan berita acara hasil penghitungan minimal syarat

Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria memperoleh 597.798 dukungan. Sedangkan untuk bakal pasangan calon Faisal Basri-Biem Benjamin memperoleh 455.097 dukungan yang tersebar di 5 Kota Administratif dan 1 Kabupaten. Syarat minimal dukungan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta sebesar 407.340 jiwa atau 4% dari jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta sebesar 10.183.498 jiwa. Dukungan tersebut harus tersebar minimal di 4 (empat) Kabupaten/

Suasana penyerahan berita acara hasil penghitungan minimal syarat dukungan calon independen Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. (Foto: teddy

dukungan yang dimonitor langsung oleh Anggota KPU-RI Dra. Endang Sulastri, M.Si., diberikan kepada 2 (dua) bakal pasangan calon independen, diantaranya bakal pasangan calon Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria dan Faisal Basri-Biem Benjamin. Kedua pasangan tersebut lolos setelah memenuhi berkas dukungan sebagai salah satu syarat untuk maju dalam Pemilukada DKI Jakarta, bakal Pasangan calon

14

Kota di Provinsi DKI Jakarta. Dalam keterangannya Ketua KPU DKI Jakarta Juri Ardiantoro mengatakan, kedua bakal pasangan calon tersebut dapat mengikuti proses selanjutnya yaitu mengirim berkas dukungan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing kelurahan. “Kedua bakal pasangan calon tersebut dapat mengirim berkas tersebut kepada petugas kami di 267 kelurahan, untuk dilakukan

proses penelitian,” jelasnya. Lanjut Juri, disana akan dicek mulai dari kelengkapan administrasi, dokumen, dan validitas dokumen tersebut. “Selama 9 hari akan dicek kebenaran dari dukungan tersebut dengan mendatangkan pendukung satu persatu dan akan ditanya apakah betul yang namanya tercantum dalam daftar dukungan tersebut memberikan dukungan atau tidak,” jelas juri. Setelah itu, petugas akan merekap dan menghitung kembali secara berjenjang mulai dari kelurahan, kecamatan sampai tingkat provinsi. Jika setelah dilakukan rakapitulasi jumlah dukungan memenuhi syarat minimal, maka tidak ada perbaikan, tetapi jika belum memenuhi maka mereka harus memperbaiki jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat jumlah pendukung. Pendaftaran bagi calon independen, dibuka KPU Provinsi DKI Jakarta secara resmi pada 8 - 12 Februari 2012. Sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 02/KPTS/KPUPROV-010/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadual Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, pemungutan suara rencananya akan dilaksanakan pada 11 Juli 2012. (ook/red)

Suara KPU Edisi Februari 2012

Seputar

Pemilukada

(b)

(a) (a) Suasana pemungutan suara di TPS 2 Desa Taba Pasemah Pemilukada Putaran II Kabupaten Bengkulu Tengah. (b) Petugas KPPS sedang melakukan penghitungan suara yang disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon. (Foto: domin/hupmas)

KPU Kabupaten Benteng Gelar Pemilukada Putaran II

P

emilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) Putaran II Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) berhasil diselenggarakan dengan tertib, lancar dan kondusif oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah, Sabtu (11/02). Masyarakat Bengkulu Tengah tampak antusias mengikuti Pemilukada di daerah yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara. Hal itu tidak mengherankan, mengingat pada saat Pemilukada Putaran I tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya mencapai 86,5 persen. Untuk mendukung kegiatan Pemilukada Putaran II ini, kegiatan perkantoran dan sekolah di Kabupaten Bengkulu Tengah diliburkan pada saat pemungutan Suara KPU Edisi Februari 2012

suara. Sehingga semua lapisan masyarakat pemilih dapat menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 268 TPS di 10 kecamatan. Pemilukada Putaran II dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 73.086 pemilih ini akan menentukan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 20122017 yang diperebutkan oleh dua pasangan calon, yaitu Ferry Ramli, SH – M. Sabri, S.Sos dan Irihadi, M.Si – Drs. H.M. Wasik Salik. Kedua pasangan calon ini adalah pasangan calon yang memperoleh perolehan suara terbanyak pada saat Pemilukada Putaran I. Pasangan Nomor Urut 1 Ferry Ramli, SH – M. Sabri, S.Sos yang diusung oleh Partai Golkar mempunyai latar belakang sebagai Ketua DPRD dan Anggota

DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Pasangan Nomor Urut 7 Irihadi, M.Si – Drs. H.M. Wasik Salik yang diusung oleh PPP (Partai Persatuan Pembangunan) mempunyai latar belakang mantan Pejabat Dispenda Seluma dan Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam kesempatan tersebut, tim peliputan Biro Teknis dan Hupmas KPU-RI bersama jajaran Komisioner KPU Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan kunjungan langsung ke TPS, yaitu di TPS 1 Desa Taba Pasemah, TPS 2 Desa Taba Pasemah, TPS 1 Desa Karang Tinggi, TPS 4 Desa Bajak I, TPS 1 Desa Padang Kedeper, dan Sekretariat PPK di Kecamatan Karang Tinggi. TPS 1 Desa Padang Kedeper adalah salah satu TPS yang berada di tengah hutan di Kecamatan Merigi Kelindang, dengan segala keterbatasannya TPS ini hanya berdiri di bawah pohon yang rindang. Hal menarik juga terdapat di TPS 1 Desa Taba Pasemah yang berlokasi di depan kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah ini melarang keras kegiatan merokok, dengan menempelkan papan peringatan dilarang merokok di lingkungan TPS. Larangan merokok itu adalah inisiatif petugas KPPS di TPS 1 Desa Taba Pasemah untuk menghindari pencoblosan menggunakan puntung rokok yang dapat mengakibatkan pembakaran surat suara. (Arf/red)

15

News Berita Dalam

Gambar

Rapat Dengar Pendapat KPU-RI dengan Komisi II Membahas Evaluasi Pemilukada Tahun 2011 (20/02/2012)

Audiensi Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) dengan KPU-RI (17/02/2012)

Audiensi DPRD Kota Balikpapan dengan KPU-RI (21/02/2012) 16 16

Suara Suara KPU KPU Edisi Edisi Februari Februari 2012 2012