hewani asal ternak; 4) Tersedianya daging sapi domestik sebesar 90%. 6)
Tanggapan ... kinerja makro ekonomi (PDB, investasi, neraca ekspor impor,
penyediaan lapangan ...... Mempertimbangkan banyaknya proposal yang masuk
untuk ...
Kata Pengantar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan telah berakhirnya pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012, maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai unit kerja eselon I menyusun laporan pertanggung jawaban tersebut. LAKIP Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan disusun mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 29 Tahun 2010. LAKIP mencakup ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sekaligus sebagai pertanggung jawaban kepada publik atas penyelenggaraan fungsi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan untuk terwujudnya Good Governance. . Januari 2013 Direktur Jenderal,
Ir. Syukur Iwantoro, MS. MBA NIP. 19590530 198403 1 001
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..................................................................................
i
DAFTAR ISI ................................................................................................
ii
DAFTAR TABEL ........................................................................................
iii
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................
iv
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................
v
RINGKASAN EKSEKUTIF .........................................................................
vi
I.
PENDAHULUAN ................................................................................
1
II.
TINJAUAN TERHADAP EVALUASI SAKIP TAHUN 2011…………..
3
III.
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 1. Rencana Strategis (Renstra) .......................................................... 7 2. Rencana Kinerja Tahuan (RKT) ...................................................... 11 3. Perjanjian Kinerja.............................................................................. 12
IV.
AKUNTABILITAS KINERJA 1. Capaian Kinerja Makro ................................................................. 2. Realisasi, Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Strategis Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2012 ................. 3. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan dalam Mencapai Sasaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2012.................. 4. Prestasi dan Keberhasilan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 2012……………………………………………………………. 5. Akuntabilitas Keuangan..................................................................
15
V.
KESIMPULAN .....................................................................................
54
VI.
RENCANA TINDAKLANJUT………………………………………….....
58
18 25 50 52
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Rekapitulasi Komposisi Pegawai Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2011 Menurut Golongan dan Pendidikan Akhir.............................................................................
2
Tabel 2. Capaian Kinerja Makro Ekonomi Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2010-2012 ..................
16
Tabel 3. Capaian Kinerja Makro Teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2011-2012 .............................................
18
Tabel 4. Capaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2010-2012 ...................
21
Tabel 5. Kegiatan Pengembangan Kelompok Pembibitan Ternak Tahun 2012 ........................................................................
26
Tabel 6. Realisasi produksi bibit ternak pada UPT perbibitan TA. 2012 ......
28
Tabel 7. Produksi Sapi Bibit Tahun 2012 .....................................................
29
Tabel 8. Target dan Realisasi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Keswan .............................................................
38
Tabel 9. Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Perencanaan Kebijakan Tahun 2012....................................................................
45
Tabel 10. Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2012 ...................................................................
46
Tabel 11. Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Pengelolaan Barang Milik Negara ....................................................................
48
Tabel 12. Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Kepegawaian dan Tata Usaha ...........................................................................
49
iii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan..............................................................
2
iv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Target dan Realisasi Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ........................................
59
v
I. PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi : 1) perumusan kebijakan di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner; 2) pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner, 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner, 4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner, dan 5) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Direktorat Jenderal didukung oleh 6 unit kerja eselon II di pusat, yaitu : (1) Direktorat Perbibitan Ternak; (2) Direktorat Budidaya Ternak; (3) Direktorat Pakan Ternak; (4) Direktorat Kesehatan Hewan; (5) Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen; dan (6) Sekretariat Direktorat Jenderal. Masing-masing tugas dan fungsi Direktorat adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria serta memberi bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknis direktoratnya. Sedangkan Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk lebih jelasnya pada Gambar 1. Disajikan Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
1
Gambar 1.
Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2012 sebanyak 2240 orang, yang tersebar di kantor pusat 495 orang dan kantor daerah (UPT) 1744 orang. Rekapitulasi SDM Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan pendidikan terakhir disampaikan pada Tabel 1 berikut. Tabel 1. Rekapitulasi SDM Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan pendidikan terakhir Tahun 2012 No
Gol/Ruang
S3
S2
S1
1
I
2
II
3
III
3
292
416
4
IV
14
148
29
JUMLAH
17
440
445
D4
17
SM
D3
D2
SLTA
1
141
2
381
14
50
2
503
SLTP
SD
Jumlah
24
67
91
69
66
660
1
1298 191
17
15
191
4
884
93
134
2240
2
II. TINJAUAN TERHADAP EVALUASI SAKIP TAHUN 2011
1. Kesimpulan Hasil Evaluasi Inspektorat Jenderal terhadap SAKIP Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2011 1) Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Ditjen PKH memperoleh nilai 54,37 dengan kriteria cukup baik (memadai), namun nilai tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2010 dengan nilai 56,32. 2) Renstra Tahun 2010 – 2014 telah direvisi 2 (dua) kali, namun belum dibuat matriks perubahan untuk menilai terjadinya perubahan kebijakan kegiatan dan anggaran secara sistematis atas kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan. 3) Penilaian atas kinerja belum sepenuhnya merupakan rujukan dari seluruh eselon II, sehingga hasil penilaian LAKIP tersebut menjadi kurang akurat serta menjadi tidak relevan untuk digunakan sebagai kebijakan dalam membuat usulan penyusunan kegiatan maupun anggaran. 4) Penetapan visi, misi, program dan kegiatan yang operasionalnya telah dilengkapi dengan tujuan dan sasaran, belum dilengkapi dengan parameter pengukurannya, selain itu, belum ditetapkan titik kritis kegiatan dan prosedur solusinya. Atas dasar hal tersebut, maka penetapan misi, visi, program dan kegiatan bersifat slogan dan formalitas. 5) Dalam pengukuran kinerja dijumpai bahwa IKU yang dibuat telah mencerminkan kinerja outcome, namun belum seluruh kegiatan merupakan sinergi dengan kegiatan di eselon II, sehingga menyulitkan untuk memperoleh capaian kinerja manfaat. 6) Dalam LAKIP belum ada upaya untuk mengkaitkan dengan kinerja tahun sebelumnya, terutama untuk mengkritisi hambatan permasalahan untuk menghindari terjadinya kesalahan yang berulang, serta untuk memperoleh data secara eksternal (pengguna jasa dan instansi terkait), yaitu sebagai cerminan peningkatan kinerja. 7) Pelaksanaan evaluasi kinerja belum memiliki system informasi kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, sehingga hasil penilaian atas kinerja belum akuntabel serta belum dapat digunakan sebagai dasar menetapkan kebijakan.
3
2. Saran Inspektorat Jenderal terhadap SAKIP Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2011 Sehubungan dengan uraian sesuai kondisi tersebut dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, supaya : 1) Dalam penyusunan LAKIP agar lebih cermat dengan lebih memperhatikan keandalan laporan yang realistis, sehingga dapat digunakan sebagai sumber data yang handal dan akurat serta dapat meningkatkan kinerja. 2) Pada perbaikan/revisi Renstra agar disertai dengan pembuatan matriks, sehingga dapat memudahkan dalam menilai perubahan terkait dengan kebijakan kegiatan dan anggaran serta dilengkapi dengan prediksi penanganan titik kritis untuk menghindari terjadinya kesalahan berulang. 3) Penilaian atas kinerja agar merupakan rujukan dari seluruh eselon II, sehingga hasil penilaian LAKIP lebih akurat dan terjadi sinergitas dengan LAKIP Eselon I, serta menjadi relevan untuk digunakan sebagai kebijakan dalam membuat usulan penyusunan kegiatan maupun anggaran. 4) Penetapan visi, misi, program dan kegiatan supaya dilengkapi dengan parameter pengukurannya, sehingga penetapan ketiga unsur tersebut lebih mudah untuk dapat dinilai. 5) Pengukuran kinerja IKU yang telah mencerminkan kinerja outcome agar merupakan sinergi dengan kegiatan di eselon II untuk tidak menyulitkan memperoleh capaian kinerja manfaat. 6) Penyusunan LAKIP supaya mengkaitkan dengan kinerja kegiatan tahun sebelumnya, terutama untuk mengkritisi hambatan dan permasalahan yang didukung dengan data secara eksternal, sehingga dapat sebagai cerminan peningkatan kinerja. 7) Pelaksanaan evaluasi kinerja agar dilengkapi dengan system informasi kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, sehingga hasil penilaian atas kinerja lebih akuntabel dan dapat digunakan sebagai dasar menetapkan kebijakan. 3. Tindak Lanjut Terhadap Kesimpulan dan Saran Hasil Evaluasi SAKIP Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2011 1) Tanggapan terhadap butir 1 LAKIP Ditjen PKH tahun 2011 yang dinilai lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya menjadi perhatian. Untuk itu dalam penyusunan LAKIP Tahun 2012 dalam SAKIP yang dinilai belum optimal tahun sebelumnya
4
telah dilengkapi dengan data dan informasi yang memenuhi criteria keandalan yang realistis.
2) Tanggapan terhadap butir 2 Terdapat dua hal prinsip yang melatarbelakangi dilakukannya perbaikan/revisi Renstra Ditjen PKH 2010-2014 yaitu perubahan struktur organisasi dan koreksi populasi. Struktur organisasi dari sebelumnya memisahkan fungsi ruminansia dan non ruminansia digabung menjadi Direktorat Budidaya Ternak, dibentuknya Direktorat Pakan Ternak, dan tambahan fungsi pada Direktorat Kesmavet menjadi Direktorat Kesmavet dan Pasca Panen. Selain itu, adanya koreksi populasi sapi (potong dan perah) dan kerbau hasil sensus BPS melalui kegiatan Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau 2011 (PSPK2011) yang mempengaruhi roadmap PSDSK2014. Koreksi tersebut secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan pencapaian program Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pencapaian Swasembada Daging Sapi Tahun 2014. 3) Tanggapan terhadap butir 3 LAKIP 2012 Ditjen PKH telah mengakomodasi saran Inspektorat Jenderal untuk disinergikan dengan LAKIP Eselon II yaitu dengan menggunakan kriteria penilaian yang sama berdasarkan kriteria penilaian LAKIP Kementerian Pertanian. Nilai dan predikat ukuran keberhasilan menggunakan empat kategori, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian>100%), (2) berhasil (80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-79 persen), dan 4) kurang berhasil (capaian100%) adalah Penguatan kelembagaan IB (103,5%), dan Pengembangan kelompok budidaya ternak lainnya (100,2%), sedangkan yang termasuk kriteria berhasil (80-100%) adalah Pengadaan pejantan pemacek (95,7%), Pengembangan kelompok budidaya sapi dan kerbau (99,64%), Pengembangan Budidaya ternak melalui SMD dan LM3 (100%) dan dukungan manajemen teknis budidaya ternak (100%). Selengkapnya pada Lampiran 2. Perkembangan kegiatan utama : (1) Pengembangan Kelompok Budidaya Sapi dan Kerbau Target kinerja yang ditetapkan dalam kegiatan ini adalah 554 kelompok usaha budidaya sapi dan kerbau yang dilaksanakan baik melalui dana konsentrasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan. Secara terinci kegiatan tersebut dicapai melalui kegiatan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Sapi Potong, Pengembangan Kawasan Sapi Potong, Pengembangan Kawasan Kerbau, PMUK Kerbau, PMUK Sapi Perah, dan Pengembangan Kawasan Sapi Perah. Realisasi kinerja pada kegiatan ini mencapai 552 kelompok atau sebesar 99,64%.
30
(2) Penguatan Kelembagaan Inseminasi Buatan (IB) Target kinerja yang ditetapkan dalam kegiatan ini adalah 3.157 unit, yang meliputi kegiatan-kegiatan Pembangunan Pos IB, Pengembangan ULIB, Pengembangan Sarana dan Prasarana IB, dan Pengembangan SPIB. Realisasi kinerja kegiatan Penguatan Kelembagaan IB mencapai 3.269 unit atau 103,5%. (3) Pengadaan Pejantan Pemacek Target kinerja kegiatan pengadaan pejantan pemacek tahun 2012 adalah sebesar 6.015 ekor pejantan pemacek jenis lokal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Optimalisasi Intensifikasi Kawin Alam. Realisasi kinerja kegiatan pengadaan pejantan pemacek mencapai 5.755 ekor atau 95,7%. (4) Pengembangan Budidaya Ternak Melalui Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat (LM3) Dalam rangka menunjang pengembangan populasi ternak yang dilaksanakan melalui kelompok peternak, disamping melalui pola PMUK, dilakukan pula model pengembangan dengan pendampingan tenaga sarjana bidang peternakan atau kesehatan hewan sebagai motivator dan manajer usaha yang dikenal dengan Kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD). Disamping itu pengembangan populasi ternak juga dilakukan dengan memanfaatkan kelembagaan sosial yang mengakar di masyarakat seperti Pesantren, Paroki, Pasturan, Pasraman, Pura atau kelembagaan agama lainnya. Kegiatan dengan melibatkan peran kelembagaan sosial tersebut dikenal dengan Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat (LM3). Terget kinerja untuk kegiatan SMD adalah sebanyak 602 Kelompok dan untuk LM3 target kinerja yang telah ditetapkan adalah sebesar 150 Lembaga. Realisasi kinerja dari masing-masing, untuk kegiatan SMD sebanyak 602 Kelompok atau 100% dan untuk kegiatan LM3 sebanyak 150 Lembaga atau 100%. (5) Pengembangan Kelompok Budidaya Ternak Lainnya Disamping fokus utama pengembangan budidaya ternak diarahkan untuk ternak sapi dan kerbau dalam rangka mencapai swasembada daging sapi dan kerbau tahun 2014, Direktorat Budidaya Ternak juga melakukan pengembangan usaha budidaya yang berbasiskan kepada
31
kelompok peternak untuk ternak lainnya seperti Kambing, Domba, Ayam Lokal, Itik, Puyuh, Kelinci dan Babi. Fasilitasi terhadap ternakternak tersebut dilakukan melalui pola bantuan sosial berupa Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK). Target kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 436 kelompok peternak, dengan realisasi kinerja mencapai 437 kelompok peternak atau sebesar 100,2%. (6) Dukungan Manajemen Teknis Budidaya Ternak Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Budidaya, baik dalam rangka merumuskan kebijakan, norma, standar, dan prosedur maupun pelaksanaan bimbingan teknis, maka berbagai kegiatan menajemen teknis sangat diperlukan. Berbagai kegiatan manajemen teknis seperti; Sosialisasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Apresiasi, Supervisi, Pembinaan, dan Monitoring Evaluasi telah dilakukan sebagai bagian yang memperkuat pelaksanaan teknis pengembangan budidaya ternak di lapangan. Selama tahun 2012, target kinerja yang ditetapkan untuk dukungan manajemen teknis adalah sebesar 292 laporan. Secara teknis kegiatan manjemen teknis tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik dengan capaian kinerja 100%.
3) Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal; Indikator kinerja kegiatan ini adalah: 1) Berkembangnya Unit Usaha Bahan Pakan (UBP) 10 kelompok, 2) Berkembangnya kelompok integrasi ternak tanaman (Ruminansia dan Unggas) 113 kelompok, 3) Berkembangnya kelompok pengolah pakan (Ruminansia dan Unggas) 86 kelompok, 4) Berkembangnya kelompok lumbung pakan (Ruminansia dan Unggas) 119 kelompok, 5) Adanya laboratorium pengujian mutu pakan di daerah 6 laboratorium, dan 6) Dukungan manajemen teknis pakan ternak 127 laporan. Sebagian besar target indikator kinerja Direktorat Pakan Ternak Tahun 2012 dapat dicapai 100%, kecuali laboratorium pengujian mutu pakan di daerah pencapaiannya sebesar 83.33%. Selengkapnya pada Lampiran 3
32
Analisis Capaian Kinerja Direktorat Pakan Tahun 2012, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut : (1) Pengembangan Unit Usaha Bahan Pakan Lokal Kegiatan yang mendukung pengembangan bahan pakan lokal adalah pengembangan unit usaha bahan pakan lokal di 5 kelompok dengan capaian kegiatan sebesar 100%, dalam arti pelaksanaan kegiatan pengembangan Usaha Bahan Pakan Lokal Tahun 2012 dapat dinilai dengan kriteria berhasil. Pada dokumen PK Direktorat Pakan Tahun 2012 telah ditetapkan bahwa target pengembangan unit usaha bahan pakan lokal direncanakan pada 10 kelompok, namun pada Dokumen Anggaran DIPA tahun 2012, anggaran yang tersedia hanya dapat mengembangkan 5 unit usaha bahan pakan. Dari 5 unit usaha bahan pakan yang direncanakan, pada Tahun 2012 telah dapat direalisasi unit usaha bahan pakan di 5 kelompok yaitu di Provinsi Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur, sehingga capaian kinerja 100%. (2) Pengembangan Kelompok Integrasi Ternak Tanaman (Ruminansia dan Unggas) Tujuan dari pengembangan Integrasi Ternak ruminansia dan unggas adalah untuk memfasilitasi kelompok-kelompok peternak yang menerapkan konsep integrasi dalam pemeliharaan ternaknya. Target kegiatan ini pada tahun 2012 adalah 113 kelompok terdiri dari 95 kelompok pengembangan integrasi ternak ruminansia dan 18 kelompok pengembangan integrasi unggas. Capaian kegiatan pengembangan integrasi ternak ruminansia dan unggas sebanyak 113 kelompok tercapai 100% dalam arti pelaksanaan kegiatan pengembangan Integrasi Ternak Ruminansia dan Unggas Tahun 2012 dengan kriteria berhasil. Pada tahun 2011 capaian kegiatan ini sebesar 99,30% atau terjadi kenaikan di tahun 2012 sebesar 0,7%. (3) Pengembangan Unit Pengolah Pakan (Ruminansia dan Unggas) Pengembangan unit pengolah pakan ruminansia dan unggas bertujuan agar kelompok ternak dapat secara mandiri menyediakan pakan sesuai dengan kebutuhan ternak, dengan memanfaatkan bahan pakan lokal di sekitar lokasi kelompok dan didukung penggunaan teknologi peralatan
33
pengolah pakan. Capaian kegiatan Pengembangan kelompok pengolah pakan ruminansia dan unggas sebesar 100%. Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengembangan kelompok unit pengolah pakan ruminansia dan unggas tahun 2012 dikriteriakan berhasil. Pada dokumen PK Direktorat Pakan Tahun 2012 telah ditetapkan bahwa target pengembangan kelompok pengolah pakan ruminansia dan unggas direncanakan pada 86 kelompok, yang terdiri dari : Pengembangan Unit Pengolah Pakan Ruminansia di 38 kelompok, Pengembangan Unit Pengolah Pakan Unggas di 28 kelompok, dan Pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) Ruminansia di Lokasi SMD di 20 kelompok. Pada awal tahun anggaran berjalan, ada kebijakan penghematan anggaran, dan salah satu anggaran yang dipotong untuk penghematan adalah pada kegiatan pengembangan unit pengolah pakan di Lokasi SMD sebesar 50%. Mempertimbangkan banyaknya proposal yang masuk untuk kegiatan pengembangan pakan di lokasi SMD ini, maka dilakukan penghitungan ulang terhadap unit cost kegiatan, sehingga diputuskan dari alokasi dana yang tersisa untuk 10 kelompok, dilakukan pengembangan menjadi 15 kelompok. Pelaksanaan kegiatan pengembangan Unit Pengolah Pakan di Lokasi SMD dari 15 Kelompok yang ditargetkan dalam anggaran, capaian kinerja kegiatannya tercapai 100% dengan kriteria berhasil. Pada tahun 2011 capaian kegiatan ini adalah sebesar 99,37% atau terjadi kenaikan sebesar 1% di tahun 2012. (4) Pengembangan Kelompok Lumbung Pakan (Ruminansia dan Unggas) Pengembangan kelompok Lumbung Pakan bertujuan agar kelompok ternak dapat secara mandiri menyediakan pakan ternak sepanjang tahun sesuai dengan kebutuhan ternaknya, dengan memanfaatkan teknologi pengolahan, pengawetan, dan/atau penyimpanan pakan berbasis sumber daya lokal di sekitar lokasi kelompok. Target indikator kinerja pengembangan Lumbung Pakan Ruminansia dan Unggas adalah sebanyak 119 kelompok yang terdiri dari : Pengembangan Lumbung Pakan pada kelompok ternak ruminansia di 82 kelompok dengan capaian kinerja 100% dan Pengembangan Lumbung Pakan pada kelompok ternak unggas di 37 kelompok dengan capaian kinerja
34
100%. Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengembangan kelompok lumbung pakan ruminansia dan unggas tahun 2012 dengan kriteria berhasil. Pada tahun 2011 capaian kegiatan ini adalah sebesar 95,31% atau terjadi kenaikan sebesar 4,9% di tahun 2012.
(5) Pengembangan laboratorium pengujian mutu pakan di daerah Kegiatan ini untuk memfasilitasi penguatan laboratorium pakan daerah di 6 (enam) lokasi dan dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi yang bertujuan untuk memperkuat laboratorium pakan daerah. Capaian kinerja 83.33% dalam arti indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan penguatan laboratorium pakan daerah tahun 2012 dengan kriteria berhasil. Tidak tercapainya target indikator sesuai yang ditargetkan, disebabkan karena 1 (satu) laboratorium pakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang tidak dapat memanfaatkan dana tersebut. Dana yang semula diperuntukkan pada laboratorium pakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang dialokasikan pada Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah memanfaatkan dana tersebut untuk pembelian alat laboratorium Near Infra Red (NIR), sehingga dana untuk penguatan lab pakan di Kabupaten Semarang tidak dapat terealisir. Untuk hal ini, pada awal tahun Direktorat Pakan Ternak telah berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, agar dana penguatan laboratorium pakan daerah tersebut dapat digunakan untuk penguatan laboratorium pakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang, namun Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah merencanakan untuk pembelian NIR.
(6) Dukungan Manajemen Teknis Pakan Ternak Dukungan manajemen teknis sangat diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan Direktorat Pakan Ternak. Sesuai target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja adalah 127 laporan. Rincian laporan yaitu : a. Laporan Pengembangan Bahan Pakan 13 Laporan
35
b. Laporan Pengembangan Pakan Hijauan 19 Laporan c.
Laporan Pengembangan Pakan Olahan 13 Laporan
d. Laporan Pengembangan Mutu Pakan 13 Laporan e. Laporan Dukungan Teknis Pengembangan Pakan 22 Laporan f.
Laporan Kegiatan Dana Dekon : a) Pengembangan sumber benih/bibit HPT di UPTD sebanyak 15 Laporan b) Bimbingan dan Evaluasi UPP/PPSK sebanyak 22 Laporan c) Fasilitasi Pengawasan Mutu Pakan sebanyak 10 Laporan
Capaian kinerja dukungan manajemen teknis pakan ternak tahun 2012, dengan output kegiatan berupa laporan tercapai 100% dengan kriteria berhasil.
4) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis Indikator kinerja kegiatan ini adalah 1) penanggulangan penyakit hewan 8,5 juta dosis ; 2) pengembangan kelembagaan 136 unit; 3) penguatan surveilans 153 laporan ; 4) produksi, sertifikasi dan pengawasan obat hewan 11,6 juta dosis ; 5) perlindungan hewan dari penyakit eksotik 22 dokumen; 6) dukungan manajemen teknis keswan 160 laporan. Capaian indikator kinerja masuk dalam kriteria berhasil (80-100%) adalah penanggulangan penyakit hewan menular, pengembangan kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, penguatan surveilans penyakit hewan, produksi, sertifikasi dan pengawasan obat hewan, perlindungan hewan dari penyakit eksotik dan dukungan manajemen teknis kesehatan hewan. Selengkapnya pada Lampiran 4 Untuk mencapai target indikator pada kegiatan Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : (1) Penanggulangan Penyakit Hewan Menular. Kegiatan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular tahun 2012 terdiri dari kegiatan pengadaan vaksin Rabies, Vaksin Brucellosis, Vaksin Anthrax, Vaksin Hog Cholera, Vaksin Jembrana, Vaksin Avian 36
Influenza, Obat Parasit dan Kematian Pedet, Obat dan Hormonal Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Desinfektan. Dari target fisik vaksinasi dan pengobatan sejumlah 8.521.777 dosis yang terdiri atas vaksin Rabies 999.986 dosis, Vaksin Brucellosis 166.203 dosis, Vaksin Anthrax 421.001 dosis, Vaksin Hog Cholera 340.063 dosis, Vaksin Jembrana 73.800 dosis, Vaksin AI 4.475.079 dosis, Obat Parasit dan kematian Pedet 35.527 dosis, Obat dan Hormonal Penanggulangan Gangguan Reproduksi 86.212 dosis dan disinfektan 19.301 liter terealisasi sebesar 7.884.852 dosis atau 83,14%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 dengan jumlah vaksin dan obat 6.716.400 dosis maka mengalami kenaikan sebesar 17,4%. (2) Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Keswan Realisasi kegiatan pengembangan kelembagaan keswan adalah 134 unit (98,5%) dari target 136 output dari kegiatan pengembangan kelembagaan Keswan yaitu a. pembangunan Puskeswan dan b. Puskeswan selengkapnya pada Tabel 8.
dan sumber daya unit. Terdapat dua dan Sumber Daya Fasilitasi Peralatan
Tabel 8. Target dan Realisasi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Keswan Kegiatan
Subkegiatan
Target
Realisasi
Presentase
Pengembangan Kelambagaan dan Sumber Daya Keswan
Pembangunan Puskeswan
37 unit
35 unit
94,6%
Fasilitasi Peralatan
99 unit
99 unit
100%
Total
136
134
98,5 %
Data jumlah Puskeswan sampai dengan bulan Desember 2012 tercatat 963 unit Puskeswan yang tersebar di 351 kabupaten/kota. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan jumlah puskeswan sebesar 3,2 % yaitu dari 933 Puskeswan menjadi 963 puskeswan. Jumlah puskeswan saat ini masih jauh dari kebutuhan ideal
37
sebanyak 2162 unit (berdasarkan kebutuhan yang mengacu pada populasi ternak yakni 1 (satu) puskeswan menangani 3 kecamatan atau 2.000 satuan ternak (animal unit), jumlah kecamatan di Indonesia saat ini sebanyak 6487). Sehingga baru tercapai 44,5% dari kebutuhan. (3) Penguatan Surveillans Penyakit Hewan Kegiatan Penguatan Surveillans Penyakit Hewan berupa laporan surveillan penyakit hewan menular antara lain Rabies, Anthrax, Brucellosis, Avian Influenza, Hog Cholera, Jembrana, SE, Surra dll. Dari target 153 laporan surveillans penyakit hewan menular terealisasi 153 laporan atau 100%. Dibandingkan dengan tahun lalu dengan target 8 laporan maka terjadi peningkatan target karena pada tahun 2012 kegiatan surveillan dilakukan perjenis penyakit. Sedangkan tahun 2011 target berdasarkan pada laporan pelaksanaan surveillan di BPPV/BBVet. (4) Produksi, sertifikasi dan pengawasan obat hewan Pusvetma sebagai salah satu Produsen Obat Hewan pada tahun 2012 telah memproduksi 11.406.549 dosis vaksin antara lain vaksin rabies, SE, Brucella, Anthrax, Jembrana dan Hog Cholera, ND dan antigen Pullorum, RBT, AI, ND (New Castle Disease), MG (Mycoplasma Gallinarum). Dibandingkan tahun 2011 produksi Pusvetma mengalami peningkatan produksi sebanyak 7,6%. Dalam rangka penjaminan kualitas obat hewan maka sertifikasi Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) merupakan salah satu rambu pengaman dan sebagai salah satu bentuk sistem pengawasan kualitas secara dini sejak proses produksi. Dengan menerapkan CPOHB akan diperoleh jaminan mutu obat hewan sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing obat hewan produk dalam negeri. Jumlah Produsen Obat Hewan di Indonesia sebanyak 48 (empat puluh delapan) perusahaan, dan yang telah mendapat sertifikat CPOHB sebanyak 26 (dua puluh enam) Perusahaan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan sebesar 23,8%. Sebagai salah satu bentuk pengawasan peredaran obat hewan adalah dengan pemrosesan dokumen-dokumen permohonan penerbitan surat rekomendasi ekspor dan impor obat hewan dan pendaftaran obat hewan. Tahun 2012 obat hewan yang telah terdaftar sebanyak 450 terdiri dari 65 obat hewan biologik, 269 farmasetik dan 116 premiks,
38
dibandingkan dengan tahun 2011 sebanyak 298 mengalami kenaikan sebesar 51%. Pengawasan juga dilakukan terhadap perusahaan obat hewan yang dilaksanakan dalam bentuk penerbitan izin usaha obat hewan, pada tahun 2012 telah diterbitkan 14 Ijin Usaha Importir Obat Hewan, 9 Ijin Usaha Produsen Obat Hewan dan 1 Ijin Usaha Eksportir Obat Hewan. (5) Perlindungan hewan dari penyakit eksotik Realisasi kegiatan perlindungan hewan dari penyakit eksotik adalah 22 laporan (100%) dari target 22 laporan. Dibandingkan dengan tahun 2011 target sebanyak 2 laporan maka terjadi kenaikan secara signifikan karena pada tahun 2011 target kegiatan hanya pada analisa resiko dan kesiagaan darurat veteriner. Sedangkan tahun 2012 target terdiri dari kegiatan Pengawasan Penyakit Eksotik; Analisa Risiko; KIATVETINDO Nipah; KIATVETINDO BSE; Simulasi PMK; Penghentian Pemasukan Unggas dan atau Produk unggas dari Negara Australia ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan serta Pengawasan Penggunaan Bahan Pakan Asal Hewan. (6) Dukungan Manajemen Teknis Keswan Dari keseluruhan kegiatan teknis keswan, dari target 160 laporan terealisasi 100%. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis tahun 2012 diwujudkan dengan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya kesehatan hewan, perekrutan tenaga harian lepas, peningkatan koordinasi,peningkatan deteksi dini terhadap munculnya Penyakit Hewan Menular, pengobatan dan vaksinasi, peningkatan pelayanan kesehatan hewan, peningkatan sarana pengujian, pengendalian penyakit eksotik, pelayanan masyarakat dan publik awareness, pengawasan peredaran dan mutu obat hewan serta penyusunan peraturan perundangan.
39
5) Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan;
halal
serta
Indikator kinerja kegiatan ini adalah 1) terlaksananya identifikasi, pengolahan data dan informasi zoonosis 33 laporan, 2) terlaksananya monitoring dan survailans residu 31 laporan; 3) terlaksananya pembinaan dan koordinasi penyediaan pangan ASUH serta keamanan pangan 118 laporan; 4) termonitornya dan terjaminnya produk peternakan yang beredar di masyarakat 3000 sampel; 5) jumlah fasilitasi RPH 25 unit ; 6) Jumlah fasilitasi pembangunan tempat penampungan (TpnU/RPUSK) 20 unit; 7) jumlah fasilitasi penataan kios daging 22 paket; 8) jumlah alat transportasi daging berpendingin 10 unit; 9) jumlah cold storage 5 unit; 10) jumlah fasilitasi tempat pengumpulan susu/TPS 7 unit; 11) jumlah fasilitasi peralatan kesmavet 15 paket. Capaian indikator kinerja yang termasuk dalam kriteria sangat berhasil (>100%) adalah termonitornya dan terjaminnya produk peternakan yang beredar di masyarakat, fasilitasi penataan kios daging dan cold strorage, kriteria berhasil (80-100%) adalah terlaksananya identifikasi, pengolahan data dan informasi zoonosis, terlaksananya monitoring dan survailans residu, terlaksananya pembinaan dan koordinasi penyediaan pangan ASUH serta keamanan pangan, fasilitasi RPH, fasilitasi pembangunan tempat penampungan (TpnU/RPUSK), alat transportasi daging berpendingin, fasilitasi tempat pengumpulan susu/TPS dan fasilitasi peralatan kesmavet. Selngkapnya pada Lampiran 5. Capaian kinerja kegiatan ini didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) Identifikasi, Pengolahan data dan Identifikasi Zoonosis Realisasi pelaksanaan Identifikasi Penyakit Zoonosis, Pengolahan Data dan Informasi Zoonosis adalah 33 laporan atau 100% dari target 33 laporan di 33 provinsi. Pada pelaksanaan kegiatan 2011 realisasi kegiatan 100% atau 66 laporan dari target 66 laporan di 33 provinsi dan pada pelaksanaan tahun 2012 sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini antara lain disebabkan adanya koordinasi yang intensif antara pusat dan daerah provinsi. (2)
Monitoring dan survailans residu Realisasi pelaksanaan monitoring dan surveialns residu untuk mengetahui derajat kandungan residu dan cemaran mikroba pada
40
produk hewan di unit usaha adalah 31 laporan atau 100% dari target 31 laporan di 31 provinsi. Pada pelaksanaan kegiatan 2011 realisasi kegiatan 33 laporan atau 100% di 33 provinsi dan pada pelaksanaan tahun 2012 telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini antara lain disebabkan adanya koordinasi yang intensif antara pusat dan daerah/provinsi. Monitoring dan surveilans residu dan cemaran mikroba dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam aspek keamanan dan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia. (3)
Pembinaan dan koordinasi penyediaan pangan ASUH serta keamanan pangan Realisasi pelaksanaan pembinaan dan kordinasi penyediaan pangan asal hewan (PAH) ASUH serta keamanan pangan adalah 20 laporan atau 100% dari target 20 laporan di 20 provinsi dan 98 laporan atau 100% dari target 98 laporan di pusat. Pada pelaksanaan kegiatan 2011 realisasi kegiatan 200% atau 60 laporan dari target 30 laporan di 30 provinsi dan 100% atau 91 laporan dari target 91 laporan di Pusat. pelaksanaan tahun 2012 telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini antara lain disebabkan adanya koordinasi yang intensif antara pusat dan daerah provinsi sehingga kegiatan ini dapat mencapai sasaran.
(4)
Penjaminan produk peternakan yang beredar di masyarakat Realisasi pelaksanaan penjaminan produk peternakan yang beredar dimasyarakat dengan kegiatan pengambilan sampel adalah 3.671 sampel atau 122,3% dari target 3.000 sampel di 33 provinsi. Pada pelaksanaan kegiatan 2011 realisasi kegiatan 100% atau 1 laporan dari target 1 laporan di 33 provinsi dan pelaksanaan tahun 2012 telah melebihi target dari yang ditetapkan. Hal ini antara lain disebabkan adanya peningkatan jumlah alokasi dana dan penambahan jumlah lokasi pengambilan sampel serta adanya peningkatan sarana dan prasarana pengujian di BPMPP pada tahun 2012.
(5)
Fasilitasi RPH Realisasi pelaksanaan fasilitasi RPH adalah 24 paket atau 96% dari target 25 paket.
41
Pada pelaksanaan kegiatan 2011 realisasi kegiatan 95% atau 38 unit dari target 40 unit dan pelaksanaan tahun 2012 tidak mencapai 100% dari target dari yang ditetapkan. Hal ini disebabkan 1 (satu) paket RPH di Kabupaten Sampang tidak direalisasi disebabkan oleh adanya penolakan masyarakat dikarenakan lokasinya dekat dengan Puskesmas. Hal ini semestinya tidak terjadi karena pada awal penetapan lokasi pihak Pemerintah daerah Sampang sudah setuju untuk pembangunan RPH di lokasi tersebut. (6)
Fasilitas pembangunan tempat penampungan unggas (TPnU)/rumah potong unggas skala kecil( RPUSK) Realisasi pelaksanaan fasilitas pembangunan tempat penampungan unggas (TPnU)/rumah potong unggas skala kecil( RPUSK) adalah 19 paket atau 95% dari target 20 paket. Pada pelaksanaan kegiatan 2011 realisasi kegiatan 91.67% atau 11 unit dari target 12 unit dan pelaksanaan tahun 2012 tidak mencapai 100% dari target dari yang ditetapkan. Hal ini disebabkan 1 (satu) paket kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena revisi DIPA dari TpnU menjadi RPH tetapi revisi ini tidak disetujui oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
(7)
Fasilitasi Penataan Kios Daging Realisasi pelaksanaan fasilitas Penataan Kios Daging adalah 24 kelompok atau 109% dari target 22 kelompok. Pada pelaksanaan kegiatan 2011 realisasi kegiatan 93.33% atau 14 unit dari target 15 unit dan pelaksanaan tahun 2012 telah sesuai dan melebihi dari target yang ditetapkan, dan terdapat peningkatan kinerja. Hal ini disebabkan adanya perubahan target dari 22 menjadi 24 karena anggaran yang tersedia dapat untuk membiayai kegiatan fasilitasi penataan kios daging sebanyak 24 unit, dan kegiatan ini terealisasi 100% dari 24 unit yang dianggarkan.
(8)
Fasilitasi Alat transportasi daging berpendingin Realisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan alat transportasi daging berpendingin adalah 10 unit atau 100% dari target 10 unit. Pada pelaksanaan kegiatan 2011 kegiatan fasilitasi alat transportasi daging berpendingin belum dianggarkan.
42
(9)
Fasilitasi Cold Strorage Realisasi pelaksanaan fasilitas Cold Strorage adalah 7 unit atau 140% dari target 5 unit. Hal ini disebabkan adanya perubahan target dari 5 menjadi 7 karena anggaran yang tersedia dapat untuk membiayai kegiatan fasilitasi penataan kios daging sebanyak 7 unit. Kegiatan fasilitasi Cold Strorage merupakan kegiatan baru.
(10) Fasilitasi Tempat pengumpulan Susu/TPS Realisasi pelaksanaan fasilitas Tempat Pengumpulan Susu/TPS adalah 7 kelompok atau 100% dari target yang dilaksanakan di 7 kabupaten. Apabila dibandingkan dengan realisasi kegiatan 2011, capaiannya sama yaitu 100%, namun output menurun dari 2011 sebanyak 10 unit menjadi 7 unit pada pelaksanaan tahun 2012. Kegiatan ini adalah renovasi TPS dan pengadaan alat (milk can dan cooling unit). (11) Fasilitasi peralatan kesmavet Realisasi pelaksanaaan kegiatan fasilitasi peralatan laboratorium kesmavet adalah 15 paket atau 100% dari target yang dilaksanak di 15 laboratorium kesmavet daerah. Apabila dibandingkan dengan output kegiatan 2011 yaitu 7 paket, maka terdapat peningkatan fasilitasi 114%. Hal ini disebabkan adanya koordinasi yang intensif antara pusat, provinsi dan kabupaten sehingga fasilitasi peralatan ini dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan pemeriksaan dan pengujian kepada masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut diatas, bahwa rata-rata capaian pelaksanaan indikator kinerja tahun 2012 adalah 105,2%, sedangkan capaian kinerja rata-rata pada tahun 2011 adalah 107,9%, sehingga terjadi penurunan capaian sebesar 2,8%. Hal ini disebabkan a). adanya penambahan 2 (dua) indikator kinerja yaitu fasilitasi alat transportasi berpendingin dan fasilitasi cold storage; b) Disamping itu ada juga target yang tidak terlaksana yaitu satu unit fasilitasi RPH dan satu unit fasilitasi pembangunan tempat penampungan unggas (TpnU).
43
6). Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya. Indikator kinerja kegiatan ini adalah 1) jumlah dokumen perencanaan kebijakan (102 dokumen); 2) jumlah laporan evaluasi dan pelaporan (99 laporan); 3) jumlah barang milik negara yang dikelola (136 unit); 4) jumlah laporan kepegawaian dan tatausaha (9 laporan). Capaian indikator kinerja seluruhnya pada kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya sebesar 100% yang termasuk dalam kriteria berhasil. Selengkapnya pada Lampiran 6. Untuk mencapai target indikator pada kegiatan manajemen dan dukungan teknis lainnya dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : (1) Perencanaan Kebijakan Capaian target indikator perencanaan kebijakan tahun 2012 sebesar 100% atau 102 dokumen perencanaan kebijakan. Capaian Indikator perencanaan kebijakan, dalam pelaksanaannya didukung enam belas kegiatan seperti disajikan pada Tabel 9. Tabel 9. Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Perencanaan Kebijakan Tahun 2012 No
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
1
Rapat Konsolidasi kontrak kinerja PSDSK2014
Kegiatan
Dokumen
55
55
100
2
Penyusunan Nota Keuangan
Dokumen
1
1
100
3
Apresiasi Perencanaan
Dokumen
2
2
100
4
Penyusunan pedoman APBN
Dokumen
1
1
100
5.
Penyusunan pedoman proposal
Dokumen
1
1
100
6.
Penyusunan RKT 2013
Dokumen
29
29
100
7.
Standar Baku pengukuran kinerja
Dokumen
1
1
100
8.
Kajian supply chain ternak sapi dan daging di Indonesia
Dokumen
1
1
100
9.
Kajian daya saing persusuan indonesia
Dokumen
1
1
100
10
Kajian pemantapan kawasan sapi dan kerbau
Dokumen
1
1
100
11
Penyusunan HSPK
Dokumen
1
1
100
12
Penyusunan RKAKL (draft, sosialisasi,workshop,penelaahan, pemantapan, finalisasi) pusat dan daerah
Dokumen
3
3
100
13
Penyelesaian dan revisi dokumen anggaran
Dokumen
1
1
100
14
Penyusunan dan penelaahan usulan dokumen makalah kerjasama/berbantuan luar negeri
Dokumen
2
2
100
15
Koordinasi kehumasan dengan instansi terkait
Dokumen
1
1
100
16
Pengembangan Hubungan Kerjasama Bilateral, Regional, dan Multilateral bidang PKH
Dokumen
1
1
100
44
Apabila diamati capaian masing-masing sub kegiatan pendukung kepagawaian dan tatausaha maka seluruhnya tercapai 100%. Capaian utama pada indikator ini adalah 1) penyusunan kontrak kinerja PSDSK antara Dirjen PKH dengan 33 Kepala Dinas seluruh Indonesia dan 22 Kepala UPT yang baru dilaksanakan pada tahun 2012, 2) tiga kajian strategis yang terkait dengan persusuan, sapi potong dan daging serta pengembangan kawasan sapi dan kerbau. Ketiga kajian tersebut merupakan kerjasama antara Ditjen Peternakan dan Keswan dengan MBIPB dan Fapet IPB.
(2) Evaluasi dan Pelaporan; Capaian target indikator evaluasi dan pelaporan tahun 2012 sebesar 100% atau 99 laporan. Capaian Indikator evaluasi dan pelaporan, dalam pelaksanaannya didukung delapan kegiatan seperti disajikan pada Tabel 10 Tabel 10. Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2012 No
Kegiatan
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
1.
Pertemuan Validasi Data Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan Tingkat Nasional
Laporan
1
1
100
2.
Survey Karkas Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
Laporan
1
1
100
3.
Pertemuan sosialisasi Simonev dan Rakorteknas TA. 2012
Laporan
2
2
100
4.
Pelaksanaan Monev Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan
Laporan
55
55
100
5.
Pembinaan dan Koordinasi Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Laporan
2
2
100
6.
Pertemuan Pengawasan
Hasil
Laporan
2
2
100
7.
Penyusunan Laporan Bahan RAPIM
Bulanan
Laporan
24
24
100
8.
Penyusunan Laporan Ditjen PKH (Laporan UKP4, Laporan Triwulan, SPI)
Laporan
12
12
100
Evaluasi
45
Apabila diamati capaian masing-masing sub kegiatan pendukung evaluasi dan pelaporan maka seluruhnya tercapai 100%. Capaian utama pada indikator ini adalah 1) Koordinasi kegiatan data, evaluasi dan pelaporan dengan 33 Kepala Dinas seluruh Indonesia dan 22 Kepala UPT yang dilaksanakan pada tahun 2012, 2) Pelaksanaan Monev Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan kerjasama antara Ditjen Peternakan dan Keswan dengan Manajemen Bisnis IPB ; 3) Survey Karkas Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerjasama dengan Fakultas Peternakan IPB, yang hasil dimanfaatkan untuk perbaikan roadmap PSDSK2014; 4) Tindaklanjut hasil pemeriksaan yang dapat dinyatakan tuntas pada tahun 2012 sebanyak 59 LHP; 5) Koordinasi dan Pembinaan implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) melalui pertemuan wilayah barat dan timur, penyusunan pedoman teknis SPI, penyusunan laporan triwulan SPI sehingga pada tahun 2012 memperoleh penghargaan Eselon I dengan SPI dan Tim satlak terbaik dilingkup Kementerian Pertanian.
(3) Pengelolaan Barang Milik Negara; Capaian target indikator pengelolaan barang milik negara tahun 2012 sebesar 100% atau 136 unit. Capaian Indikator pengelolaan barang milik negara, dalam juga didukung 7 (tujuh) kegiatan seperti disajikan pada Tabel 11
46
Tabel 11.
Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Pengelolaan Barang Milik Negara
No
Kegiatan
Satuan
Target
1
Penyusunan Lap. BMN TK. UAPPB Es.1
laporan
3
3
100
2
Apresiasi Pengadaan Barang dan Jasa
laporan
2
2
100
3
Apresiasi Pengelolaan Barang Milik Negara
laporan
1
1
100
4
Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Pra Laporan Keuangan Tahun 2012
laporan
2
2
100
5
Pembinaan administrasi Pengelolaan Keuangan
laporan
1
1
100
6
Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
laporan
1
1
100
7
Penyelesaian Negara
laporan
12
12
100
Kerugian
Realisasi
Capaian (%)
Capaian utama pada indikator ini adalah 1) Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Tingkat UAPPB Eselon 1; 2) Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Pra Laporan Keuangan Tahun 2012; 3) penyelesaian Kerugian Negara Sampai dengan akhir tahun 2012; 4) Penyusunan target dan pagu penggunaan Penerimaan Negara Buka Pajak (PNBP) serta Laporan realisasinya lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (4) Kepegawaian dan Tatausaha. Capaian target indikator kepegawaian dan tata usaha sebesar 100% atau 9 laporan. Capaian Indikator kepegawaian dan tata usaha, dalam pelaksanaannya didukung enam kegiatan seperti disajikan pada Tabel 4
47
Tabel 12. Capaian Kinerja Kegiatan Pendukung Kepegawaian dan Tata Usaha
No
Kegiatan
1
Penataan Organisasi dan Kepegawaian
2
Penyusun rancangan peraturan/keputusan perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan
3
Pembinaan pengembangan, peningkatan profesionalisme ketatusahaan dan pengembangan perpustakaan digital Pertemuan koordinasi ketatausahaan
Satuan laporan
Target
Realisasi
Capaian (%)
4
4
100
laporan
4
4
100
laporan
1
1
100
Capaian utama pada indikator ini adalah: (1) Reformasi Birokrasi dilingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2012 telah melaksanakan, sosialisasi reformasi birokrasi yang meliputi pelaksanaan Permentan Nomor 68 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian, serta telah memberikan tunjangan kinerja berdasarkan jabatan dan grade yang telah ditetapkan. Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi telah dibentuk Tim Kerja Reformasi Birokrasi, sebagai kebulatan niat dan tekad untuk melakukan perubahan dan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, dan telah melaksanakan penilaian Penilaian Mandiri (PMPRB) yang memfokuskan penilaian terhadap langkah-langkah reformasi birokrasi dikaitkan dengan hasil yang diharapkan; (2) Penyusun rancangan peraturan/keputusan perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan yang outputnya 25 peraturan/keputusan yang terdiri dari 2 PP dan 23 Permentan. Bila dibandingkan dengan kinerja tahun 2011 yang
48
outputnya 30 Peraturan/Keputusan yang terdiri dari 1 PP, 29 Permentan/Kepmentan, capaian tahun 2012 mengalami penurunan, namun pada tahun 2012 telah dihasilkan 2 Peraturan Pemerintah. Penyelesaian penyusunan masing-masing peraturan memerlukan tahapan dan waktu yang tidak sama, utamanya penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang memerlukan kecermatan dalam perumusan dan penyusunan substansi agar dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengikuti perkembangan sekurang-kurangnya selama 10-20 tahun sejak ditetapkan dan; (3) Pembinaan pengembangan, peningkatan profesionalisme ketatausahaan dan pengembangan perpustakaan digital.
4. Prestasi dan Keberhasilan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 2012 1) Peningkatan produksi daging sapi/kebau lokal telah dapat menekan proporsi daging impor dari semula 34,9 % terhadap total konsumsi daging sapi nasional pada tahun 2011 menjadi hanya 18,63 % pada tahun 2012. Hal ini dapat menghemat devisa negara sebesar Rp. 5,1 triliun di tahun 2012, peningkatan harga berat hidup sapi di tingkat on farm yang semula sekitar Rp.18 ribu/kg berat hidup pada tahun 2010 menjadi sekitar Rp.30 ribu/kg berat hidup pada akhir tahun 2012, memunculkan kembali gairah peternak yang sebelumnya sempat lesu, dan perubahan pola mata rantai perdagangan sapi lokal yang semula didominasi oleh pedagang perantara dengan rantai tataniaga yang panjang, saat ini menjadi lebih pendek sehingga peternak memiliki posisi tawar yang lebih baik. 2) Kegiatan uji zuriat sapi perah nasional bertujuan untuk memperoleh pejantan FH unggul dan mengurangi ketergantungan impor pejantan unggul. Lokasi pelaksanaan kegiatan uji zuriat sapi perah adalah 4 provinsi (Jabar, Jateng, DIY dan Jatim), 1 UPT, 3 Perusahaan Swasta dan 1 Pondok Pesantren. Pada tahun 2011 telah diperoleh 4 ekor pejantan unggul sapi perah Indonesia hasil uji zuriat yaitu Formery, Filmore, Farrel dan Hostromsy. Tahun 2012 ini diperoleh kembali 4 ekor pejantan unggul sapi perah Indonesia hasil uji zuriat yaitu Flaunt, Fokker, Florean dan Hostromsy. Keempat ekor pejantan tersebut saat ini berada di BIB Lembang 3 ekor dan BBIB Singosari 1 ekor.
49
3) Penetapan Rumpun dan Galur Ternak bertujuan untuk pengakuan terhadap Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Indonesia secara nasional dan internasional dengan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak dan meningkatkan kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan SDG Hewan unggul di daerah masingmasing.Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2012 Menteri Pertanian menetapkan 13 rumpun ternak dari 8 provinsi dan 2 rumpun ternak 4) Beberapa keberhasilan dari aspek Kesehatan Hewan antara lain swasembada Vaksin AI, pembebasan Rabies di pulau Jawa dan tetap dapat dipertahankannya status bebasnya 9 (sembilan) provinsi wilayah bebas Rabies di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat serta dapat dikendalikannya Rabies di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat yang tertular Rabies pada tahun 2005. Serta program pemberantasan Rabies di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Provinsi NTT, Maluku dan Maluku Utara 5) Dalam rangka pendukungan terhadap program swasembada daging sapi/kerbau tahun 2014 dilakukan melalui kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi dan penanganan penyakit ekonomis tinggi. Dalam kaitan penyakit ekonomis tinggi telah dilakukan penyediaan stok obat anti parasit, vitamin dan obat penunjang lainnya untuk dapat digunakan sebagai pencegahan dan pengobatan penyakit parasit sehingga dapat meningkatkan produksi ternak dan menekan angka kematian terutama pada ternak muda. Capaian identifikasi, pemeriksaan dan pengobatan penyakit parasit pada tahun 2012 mencapai angka 57.857 ekor dari target 20.393 ekor atau 283%. 6) Untuk penanggulangan gangguan reproduksi dalam rangka mendukung program swasembada daging dari target 104.000 ekor terealisasi sebanyak 106.734 atau sebesar 102,6%. Dukungan lain dilakukan dengan peningkatan pelayanan kesehatan hewan untuk penjaminan status kesehatan hewan dengan peningkatan dukungan sarana prasarana dan sumber daya kesehatan hewan. Khusus di daerah prioritas PSDSK telah tersedia sebanyak 788 unit Puskeswan dengan jumlah tenaga medik veteriner/Dokter Hewan sebanyak 434 orang dan paramedik sebanyak 1.070 orang.
50
7) Upaya Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah dilakukan dengan mengintensifkan pembinaan terhadap Satker Propinsi dan UPT lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk itu, pada tahun 2012 Kementerian Pertanian melalui Inspektorat Jenderal memberikan penghargaan SPI dan pembina SPI terbaik pada tahun 2012. 8) Dalam waktu hitungan bulan saja kita telah dapat menemukan dan mengidentifikasi virus flu burung pada itik bersama filogenik atau kerabat virusnya sehingga dapat menentukan clade virus yaitu clade 232. Keberhasilan ini dilakukan tanpa meminta bantuan dari referensi laboratorium internasional. Selain itu, Pusat Veterinaria Farma telah dapat memproduksi vaksin virus tersebut.
5. Akuntabilitas Keuangan 1) Alokasi Anggaran. Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2012 awalnya adalah sebesar Rp 2,59 triliun, kemudian pada bulan Agustus 2012 dilakukan penghematan anggaran sebesar Rp 20 miliar , sehingga totalnya menjadi Rp 2,57 triliun. 2) Realisasi Keuangan . Realisasi kinerja keuangan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan sampai 31 Desember 2012 sebesar 92,09% atau Rp 2,37 Triliun,- dari total alokasi anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 2,57 Triliun,-. Realisasi anggaran per Unit Kerja, Jenis Belanja adalah sebagai berikut : 1)
Realisasi Per Unit Kerja Realisasi anggaran Per Unit Kerja dengan rincian Kantor Pusat sebesar 84,04% atau Rp. 390,17 miliar dari anggaran sebesar Rp. 464,27 miliar, UPT Pusat 91,91% atau Rp. 345,26 miliar dari anggaran sebesar Rp. 375,63 miliar, Dekonsentrasi sebesar 84,62% atau Rp. 260,71 miliar dari anggaran sebesar Rp. 308,08 miliar, TP Provinsi sebesar 96,32% atau Rp. 1.326,29 miliar dari anggaran sebesar Rp. 1.376,92 miliar dan TP Kabupaten/Kota sebesar 97,37% atau Rp. 51,90 miliar dari anggaran sebesar Rp. 53,31 miliar.
51
2)
Realisasi Per Jenis Belanja Realisasi anggaran Belanja Pegawai sebesar 96,22% atau Rp. 123,19 miliar dari anggaran sebesar Rp. 128,03 miliar. Belanja Barang sebesar 86,83% atau Rp. 1.058,35 miliar dari anggaran 1.218,86 miliar. Belanja Modal sebesar 79,87% atau Rp. 148,87 miliar dari anggaran sebesar Rp. 186,38 miliar. Belanja Sosial sebesar 99,90% atau 1.043,94 miliar dari anggaran sebesar Rp. 1.044,95 miliar.
3)
Realisasi Per Kegiatan Realisasi anggaran per kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut : 1 Realisasi anggaran per kegiatan antara lain: (1) Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal terealisasi sebesar 96,31% atau Rp.961,48 miliar; (2) Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal terealisasi sebesar 92,20% atau Rp.757,54 miliar; (3) Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal terealisasi sebesar 96,01% atau Rp.123,79 miliar ; (4) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis terealisasi sebesar 81,94% atau Rp.324,91 miliar; (5) Kegiatan Penjaminan Pangan Asal Hewan Yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan terealisasi sebesar 89,68% atau Rp.99,45 miliar; (6) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terealisasi sebesar 87,85% atau Rp.107,15 miliar.
52
V. KESIMPULAN
Secara umum kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2012 ditunjukkan dengan keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja diuraikan sebagai berikut : 1.
Capaian empat sasaran strategis Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan terealisasi antara 47,62% s.d 111,62%. Apabila dirata-ratakan realisasi target dengan tujuh indikator, maka terealisasi 89,53% atau masuk dalam kategori berhasil.
2.
Produksi daging secara nasional tahun 2012 tercapai 2,69 juta ton, jika dibandingkan produksi tahun 2011 sebesar 2,47 juta ton, maka produksinya tumbuh sebesar 5,35%. Bila dibandingkan dengan target 4,25%, maka kinerja pertumbuhannya telah melampaui target. Capaian produksi daging tersebut, mencapai 111,62% dari target produksi daging 2012 sebesar 2,41 juta ton. Capaian produksi daging tahun 2012 yang meningkat cukup tinggi ini, juga telah melampaui target yang ditetapkan pada Renstra Ditjen PKH pada tahun 2014 sebesar 2,66 juta ton. Sehingga perlu dipertimbangkan untuk merivisi target volume produksi daging tahun 2013 dan 2014.
3.
Produksi telur secara nasional tahun 2012 tercapai 1,54 juta ton, jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 1,43 juta ton, maka produksinya tumbuh 5,80%, dan pertumbuhannya telah melebihi dari target sebesar 4,42%. Namun capaian tersebut hanya mencapai 93,33% dari target produksi telur tahun 2012 sebesar 1,65 juta ton. Dengan capaian pertumbuhan yang cukup baik, maka pada tahun berikutnya diperlukan upaya koordinasi yang lebih intensif dengan stakeholders dalam mencapai target produksi.
4.
Produksi susu nasional tahun 2012 tercapai 1,02 juta ton , jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 0,92 juta ton, maka produksinya tumbuh 4,44%, namun pertumbuhannya masih jauh dari sasaran tahunan sebesar 9,74%. Capaian produksi susu tersebut, hanya 84,30% dari target produksi susu 2012 sebesar 1,21 juta ton. Bila dilihat tingkat pertumbuhan dan upaya yang belum fokus untuk meningkatkan produksi susu dalam negeri, maka perlu dipertimbangkan untuk menurunkan target pertumbuhan dan volume produksi susu pada tahun 2013 dan 2014 secara rasional.
5.
Persentase produksi daging sapi dan kerbau domestik/lokal terhadap total daging sapi dan kerbau nasional tahun 2012 sebesar 81,37% atau mencapai
53
98,63% dari targetnya sebesar 82,50%. Peningkatan produksi daging sapi dan kerbau lokal ini telah dapat menekan proporsi daging impor dari semula 34,90 % terhadap total konsumsi daging sapi nasional pada tahun 2011 menjadi hanya 18,63 % pada tahun 2012. Hal ini telah dapat menghemat devisa negara sebesar Rp. 5,1 triliun di tahun 2012, meningkatnya harga berat hidup sapi di tingkat on farm yang semula sekitar Rp.18 ribu/kg berat hidup pada tahun 2010 menjadi sekitar Rp.30 ribu/kg berat hidup pada akhir tahun 2012, memunculkan kembali gairah peternak yang sebelumnya sempat lesu, dan perubahan pola mata rantai perdagangan sapi lokal yang semula didominasi oleh pedagang perantara dengan rantai tataniaga yang panjang, saat ini menjadi lebih pendek sehingga peternak memiliki posisi tawar yang lebih baik. 6.
Realisasi penyerapan anggaran mencapai 92,09% atau Rp. 2.374 miliar dari total anggaran Rp 2.578 miliar. Persentase serapan anggaran terbesar adalah di satuan kerja tugas pembantuan kabupaten (97,37%), kemudian berturut-turut diikuti satuan kerja tugas pembantuan provinsi (96,32%), kantor daerah/UPT (91,91%), dekonsentrasi (84,64%) dan kantor pusat (84,04%).
7.
Permasalah/kendala yang dihadapi dalam tahun 2012 masing-masing pada kegiatan : Segi Perencanaan : 1) Masih terdapat perencanaan dan alokasi anggaran yang belum sesuai dan tidak tepat. 2) Terdapat perencanaan yang tidak konsisten antara provinsi dan kabupaten/kota sebagai pelaksana dana Tugas Pembantuan terhadap penetapan lokasi pelaksanaan kegiatan sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai akhir anggaran tahun 2012.
Segi Pelaksanaan : 1) Keterlambatan proses pengadaan dan kesulitan memenuhi spesifikasi barang tertentu. 2) Dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat fisik bersifat dan kontraktual masih terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang disebabkan terlambatnya penetapan panitia pengadaan oleh daerah sehingga berakibat mundurnya pelaksanaan lelang.
54
3) Adanya beberapa kegiatan yang harus dilakukan perubahan atau revisi anggaran yang berakibat mundurnya pelaksanaan kegiatan pelaksanaannya.
Segi Monitoring dan Pelaporan : 1) Masih rendah dan kurang tertibnya penyampaian laporan realisasi fisik maupun keuangan. 2) Monitoring belum berjalan sesuai dengan target dan belum adanya mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang jelas. 3) Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai sebagaimana sudah ditetapkan di dalam pedoman pelaksanaan kegiatan melalui dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 4) Laporan tidak disampaikan rutin, sesuai dengan ketentuan sehingga perkembangan pelaksanaan kegiatan kurang update dengan baik.
Aspek lain 1) Pemerintah daerah Provinsi atau Kabupaten/kota belum sepenuhnya berkomitmen dalam pelaksanaan kegiatan, perlu dibuat skala prioritas pelaksanaan kegiatan sehingga waktu pelaksanaannya tepat waktu 2) Keterbatasan sumberdaya manusia dan sarana/prasarana dalam rangka pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis menjadi salah satu sebab pencapaian target pembebasan mengalami penundaan. 3)
Masih rendahnya kemampuan dalam negeri memproduksi daging kualitas impor untuk memenuhi kebutuhan khusus industri dan horeka (hotel, restoran dan katering), yang semestinya bisa diproduksi oleh RPH.
4)
Pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) di Indonesia menghadapi 3 kendala yaitu: infrastruktur, sumber daya manusia dan penegakan hukum. Peran sebagian besar RPH belum sebagai penyedia daging yang ASUH namun masih sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak diiringi dengan anggaran pemeliharaan yang memadai. Selain itu belum kuatnya komitmen Pemerintah Daerah memenuhi Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) sehingga lokasi RPH selalu terdesak oleh pemukiman penduduk. Terbatasnya tenaga terampil dan kompeten utamanya juru sembelih halal, butcher, keurmaster, dan dokter hewan penanggung 55
jawab teknis RPH menyebabkan belum seluruh RPH menerapkan pemeriksaan ante dan post mortem. Perda belum mewajibkan RPH sebagai sarana menyediakan daging yang ASUH, serta belum mengacu kepada Perundang-undangan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner. Misalnya: Pemda tetap menarik retribusi pemotongan hewan walaupun kondisinya sangat buruk dan jauh dari persyaratan teknis.
56
VI. RENCANA TINDAK LANJUT
1. Meningkatkan koordinasi pada tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota manajemen administrasi pelaksanaan program/kegiatan dengan 1) penetapan target realisasi anggaran dan output kegiatan per triwulan; 2) penyelesaian masalah dan kendala yang dihadapi baik teknis maupun manajemen administrasi, 3) mekanisme revisi yang lebih baik, diharapkan tidak ada perubahan atau revisi anggaran yang sifatnya harus merevisi DIPA; 4) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia baik di pusat maupun daerah; 5) perbaikan instrumen monitoring dan evaluasi program dan kegiatan; 6) perbaikan mekanisme pelaksanaan barang dan jasa, untuk kegiatan yang bersifat kontraktual diharapkan bahwa pada awal tahun anggaran 2013 yaitu minggu kedua Bulan Januari sudah harus dilakukan pengumuman pelaksanaan lelang; 7) Perencanaan kegiatan terutama penetapan lokasi kegiatan harus benar dan konsisten sesuai pedoman pelaksanaan yang telah disepakati bersama, sehingga tidak terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak tercapainya sasaran dan target kegiatan yang telah ditetapkan. 2. Perlu dipertimbangkan untuk merivisi target volume produksi daging, telur dan susu tahun 2013 dan 2014, disebabkan : 1) capaian produksi daging yang telah melampaui target yang ditetapkan pada Renstra Ditjen PKH pada tahun 2014, 2) tingkat pertumbuhan dan upaya yang belum fokus untuk meningkatkan produksi telur dan susu dalam negeri 3. Sedangkan capaian pertumbuhan produksi telur yang cukup baik, maka pada tahun berikutnya diperlukan upaya koordinasi yang lebih intensif dengan stakeholders dalam mencapai target produksi dan meningkatkan produksi. 4. Dalam upaya memperkuat pencapaian PSDSK pada tahun 2014 melalui penyediaan daging sapi lokal minimal sebesar 90% dari kebutuhan nasional, maka beberapa kegiatan terobosan yang akan dilakukan antara lain : 1) Kegiatan penggemukan dan tunda potong sapi yang diarahkan untuk mengamankan kebutuhan daging sapi di wilayah Jabodetabek. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan bobot optimal sapi di masyarakat yang akan dipotong melalui fasilitasi perbaikan manajemen pemeliharaan (pemberian pakan dan pengendalian penyakit hewan). 2) Intervensi pemerintah untuk merevitalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) yang sudah ada terutama di daerah-daerah sentra ternak. Kegiatan ini akan
57
menghasilkan jenis dan kualitas daging setara dengan kualitas daging impor. 3) Penyediaan angkutan khusus ternak dari kawasan-kawasan sentra melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Negara BUMN. Kegiatan ini akan mendorong kelancaran angkutan sapi dan daging dari sentra produksi melalui jalur darat (kereta api) dan laut (kapal khusus ternak). 4) Optimalisasi integrasi ternak sapi dengan tanaman perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit sangat potensial untuk pengembangan sapi potong melalui penyediaan pakan dari hasil sampingan kebun dan limbah sawit. Disamping itu mampu meningkatkan produktivitas kebun melalui pemanfaatan pupuk organik dari kotoran sapi. 5. Sosialisasi dan koordinasi intensif antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah tentang PP No. 22/1983 dan PP 38/2007, bahwa pengawasan RPH menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota, bukan pemerintah pusat. Revitalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) untuk meningkatkan jaminan keamanan dan kehalalan daging ruminansia produksi dalam negeri (sesuai dengan Permentan No. 13/2009 melalui perolehan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner/NKV atau pra NKV) serta meningkatkan daya saing produk domestik di pasar bebas, sehingga RPH Kategori II mampu menghasilkan potongan daging dingin/beku (chilled/frozen boxed meat)
58
