laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah kota

BUKU I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2008 DI BATU

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor Tanggal

: 90/R/XVIII.JATIM/05/2009 : 31 Mei 2009

DAFTAR ISI

HALAMAN DAFTAR ISI

...............................................................................................

OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

............................................

i 1

...........................................................

3

.................................................................

3

LAPORAN KEUANGAN POKOK 1.

NERACA KOMPARATIF

2.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

6

3.

LAPORAN ARUS KAS

9

4.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN a. PENDAHULUAN

..................................................................... .....................................

.....................................................................

b. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

KEUANGAN DAN ...............................

c. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN d. KEBIJAKAN AKUNTANSI

..................

......................................................

e. PENJELASAN ATAS REKENING-REKENING NERACA, LAPORAN REALISASI ANGGARAN, DAN LAPORAN ARUS KAS ......................................................................................... GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN


....................................................

i

11 11 13 21 25

37 52


OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Kepada para pengguna laporan keuangan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bertugas memeriksa Neraca Pemerintah Kota Batu per 31 Desember 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Batu. Sebagaimana disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2008, Pemerintah Kota Batu melaporkan akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.869.136.412,00. Pengujian atas akun tersebut, Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran itu diperoleh berdasarkan selisih kas di Laporan Arus Kas dengan nilai kas di BUD sebesar Rp2.006.320.262,00 yang diasumsikan sebagai sisa Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran SKPD. Dengan menggunakan data register SPM Uang Persediaan sebesar Rp3.705.195.016,50 dan data Uang Persediaan yang telah dikembalikan per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.836.058.604,50, diperoleh selisih Uang Persediaan yang belum dikembalikan sebesar Rp1.869.136.412,00. Nilai sebesar Rp1.869.136.412,00 ini diakui sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran hanya berdasarkan asumsi. Masih terdapat selisih sebesar Rp137.183.850,00, dianggap sebagai selisih yang tidak dapat dijelaskan TA 2008. Sebagaimana disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2008, Pemerintah Kota Batu melaporkan akun Persediaan pada Neraca per 31 Desember 2008 sebesar Rp40.000.000,00. Pengujian atas akun tersebut, saldo persediaan merupakan saldo persediaan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah yaitu berupa karcis harian pasar, pasar desa, pasar hewan, parkir khusus pasar dan SSPD warung. Penyajian saldo persediaan bukan dinilai berdasarkan harga perolehan karcis melainkan berdasarkan nilai yang tercantum di karcis. Pada SKPD-SKPD, pembukuan dan pelaporan persediaan hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan, namun belum mencakup keseluruhan persediaan yang ada di Dinas Kesehatan. Pada Dinas Kesehatan masih terdapat persediaan bahan kimia, obat gizi, obat-obatan, dan karcis pelayanan puskesmas dan puskesmas pembantu yang belum memiliki pencatatan secara akurat. Selain itu hampir seluruh SKPD belum memiliki kartu persediaan.


1

LAPORAN KEUANGAN POKOK 1. NERACA KOMPARATIF NERACA PEMERINTAH KOTA BATU PER 31 DESEMBER 2008 DAN 2007 (dalam Rupiah) Uraian

2008

2007

1

2

3

ASET ASET LANCAR Kas di Kas Daerah

66.073.188.968,59

50.654.930.611,08

Kas di Bendahara Penerimaan

0,00

0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran

1.869.136.412,00

919.042.114,00

0,00

0,00

Piutang Pajak

502.639.542,00

1.073.768.320,00

Piutang Retribusi

352.957.275,00

26.052.862,00

0,00

3.823.612.934,27

Investasi Jangka Pendek

Piutang Dana Bagi Hasil Piutang Dana Alokasi Umum

0,00

0,00

Piutang Dana Alokasi Khusus

0,00

0,00

5.688.529.788,05

3.292.611.290,35

Piutang Lain-Lain Persediaan

40.000.000,00

0,00

74.526.451.985,64

59.790.018.131,70

Pinjaman kepada Perusahaan Negara

0,00

0,00

Pinjaman kepada Perusahaan Daerah

0,00

0,00

Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

0,00

0,00

Investasi dalam Surat Utang Negara

0,00

0,00

343.764.000,00

0,00

Jumlah Aset Lancar INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen

Investasi Dana Bergulir Investasi Non Permanen Lainnya Jumlah Investasi Nonpermanen

0,00

0,00

343.764.000,00

0,00

9.170.566.403,74

9.170.566.403,74

0,00

0,00

9.170.566.403,74

9.170.566.403,74

9.514.330.403,74

9.170.566.403,74

Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemeritah Daerah Investasi Permanen Lainnya Jumlah Investasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang


3

4

ASET TETAP Tanah

344.309.472.475,00

344.230.472.475,00

83.354.957.517,00

61.932.999.125,00

Gedung dan Bangunan

511.252.434.249,00

480.584.723.215,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan

104.599.206.954,00

60.060.443.459,00

7.952.939.625,00

7.145.313.875,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan

0,00

9.153.975.000,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

0,00

0,00

1.051.469.010.820,00

963.107.927.149,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

0,00

0,00

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

0,00

0,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

0,00

0,00

Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan ASET LAINNYA

Aset Tak Berwujud

0,00

0,00

986.848.996,00

769.801.996,00

986.848.996,00

769.801.996,00

1.136.496.642.205,38

1.032.838.313.680,44

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

0,00

437.235.518,80

Utang Bunga

0,00

0,00

Utang Pajak

0,00

0,00

Aset Lain-lain Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

0,00

0,00

91.856.323,00

0,00

0,00

0,00

91.856.323,00

437.235.518,80

Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

0,00

0,00

Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

91.856.323,00

437.235.518,80

67.942.325.380,59

51.573.972.725,08

6.544.126.605,05

8.216.045.406,62

40.000.000,00

0,00

(91.856.323,00)

(437.235.518,80)

74.434.595.662,64

59.352.782.612,90

Pendapatan Diterima di Muka Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar


5

Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi

9.514.330.403,74

9.170.566.403,74

1.051.469.010.820,00

963.107.927.149,00

986.848.996,00

769.801.996,00

0,00

0,00

1.061.970.190.219,74

973.048.295.548,74

0,00

0,00

Ekuitas Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Cadangan

0,00

0,00

JUMLAH EKUITAS DANA

1.136.404.785.882,38

1.032.401.078.161,64

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

1.136.496.642.205,38

1.032.838.313.680,44

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama Ini


2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH KOTA BATU LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2008 (dalam Rupiah) Uraian

Anggaran 2008

Realisasi 2008

%

Realisasi 2007

1

2

3

4

5

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah

9.617.000.000,00

6.841.187.889,00

71,14

5.389.815.393,00

Pendapatan Retribusi Daerah

3.737.850.000,00

2.757.399.233,00

73,77

2.274.211.802,75

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

924.099.174,91

749.099.174,91

81,06

726.182.500,75

5.044.700.824,78

3.854.944.015,58

76,42

4.893.064.684,57

19.323.649.999,69

14.202.630.312,49

73,50

13.283.274.381,07

32.144.900.000,00

23.437.981.971,00

72,91

21.274.909.284,00

4.490.230.467,00

4.197.864.188,00

93,49

1.782.107.770,25

215.977.808.000,00

215.977.808.000,00

100,00

188.025.000.000,00

30.520.000.000,00

30.520.000.000,00

100,00

26.712.600.000,00

283.132.938.467,00

274.133.654.159,00

96,82

237.794.617.054,25

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA Dana Otonomi Khusus

0,00

0,00

0,00

0,00

1.892.819.000,00

767.130.000,00

40,53

10.000.000.000,00

1.892.819.000,00

767.130.000,00

40,53

10.000.000.000,00

18.674.358.621,64

20.793.737.301,67

111,35

13.871.745.622,00

27.172.374,60

157.277.724,60

578,81

15.000.000,00

18.701.530.996,24

20.951.015.026,27

112,03

13.886.745.622,00

303.727.288.463,24

295.851.799.185,27

97,41

261.681.362.676,25

Pendapatan Hibah

0,00

0,00

0,00

0,00

Pendapatan Dana Darurat

0,00

0,00

0,00

0,00

68.500.000,00

1.006.699.037,00

1469, 63

0,00

68.500.000,00

1.006.699.037,00

1469, 63

0,00

323.119.438.462,93

311.061.128.534,76

Dana Penyesuaian Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Total Pendapatan Transfer LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah JUMLAH PENDAPATAN


6

96,27

274.964.637.057,32

7

BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang

142.579.917.119,30

131.561.860.981,00

92,27

109.602.979.167,00 32.620.844.773,00

51.258.020.247,00

40.321.293.231,44

78,66

Bunga

0,00

0,00

0,00

0,00

Subsidi

0,00

0,00

0,00

0,00

Hibah

10.405.000.000,00

5.687.949.000,00

54,67

272.000.000,00

Bantuan Sosial

14.501.253.500,00

13.970.944.100,00

96,34

12.628.904.000,00

15.439.297.000,00

15.412.947.000,00

99,83

8.894.903.400,00

234.183.487.866,30

206.954.994.312,44

88,37

164.019.631.340,00

Belanja Bantuan Keuangan Jumlah Belanja Operasi BELANJA MODAL Belanja Tanah

20.275.350.000,00

79.000.000,00

0,39

5.920.926.075,00

Belanja Peralatan dan Mesin

24.120.136.403,00

22.345.071.167,00

92,64

14.464.842.212,00

Gedung dan Bangunan

41.111.973.800,00

25.612.337.649,00

62,30

29.371.529.903,00

Jalan, Irigasi, Jaringan

33.340.742.588,00

30.574.116.800,00

91,70

32.457.671.280,00

1.519.098.000,00

1.124.474.725,00

74,02

166.625.000,00

0,00

0,00

0.00

33.750.400,00

120.367.300.791,00

79.735.000.341,00

66,24

82.415.344.870,00

300.000.000,00

0,00

0,00

226.500.000,00

300.000.000,00

0,00

0,00

226.500.000,00

354.850.788.657,30

286.689.994.653,44

80,79

246.661.476.210,00

Bagi Hasil Pajak

0,00

0,00

0,00

0,00

Bagi Hasil Retribusi

0,00

0,00

0,00

0,00

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,79

246.661.476.210,00

Aset Tetap Lainnya Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Tak Terduga JUMLAH BELANJA TRANSFER TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA

Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN

354.850.788.657,30

286.689.994.653,44

(31.731.350.194,37)

24.371.133.881,32

51.573.972.725,08

51.573.972.725,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.754.423.253,99

1.336.936.597,99

76,20

1.423.234.646,87

53.328.395.979,07

52.910.909.323,07

99,22

24.830.017.646,76

28.303.160.847,32

PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan


100,00

23.406.782.999,89

8

PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

363.000.000,00

9.339.717.823,80

9.339.717.823,80

0,00

0,00

Pemberian Pinjaman Daerah Jumlah Pengeluaran PEMBIAYAAN NETTO Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

100,00 0,00

1.196.205.769,00 0,00

9.339.717.823,80

9.339.717.823,80

100,00

1.559.205.769,00

43.988.678.155,27

43.571.191.499,27

100,00

23.270.811.877,76

12.257.327.960,90

67.942.325.380,59

554,30

51.573.972.725,08



3. LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KOTA BATU LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2008 DAN 2007

URAIAN

2008

1

2

(dalam Rupiah) 2007 3

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Masuk Kas Pendapatan Pajak Daerah

6.841.187.889,00

5.389.815.393,00

Pendapatan Retribusi Daerah

2.757.399.233,00

2.274.211.802,75

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

749.099.174,91

726.182.500,75

3.854.944.015,58

4.893.064.684,57

23.437.981.971,00

21.274.909.284,00

4.197.864.188,00

1.782.107.770,25

Dana Alokasi Umum (DAU)

215.977.808.000,00

188.025.000.000,00

Dana Alokasi Khusus (DAK)

30.520.000.000,00

26.712.600.000,00

0,00

0,00

Lain-lain PAD yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian

767.130.000,00

10.000.000.000,00

20.793.737.301,67

13.871.745.622,00

157.277.724,60

15.000.000,00

Pendapatan Hibah

0,00

0,00


0,00

0,00

1.006.699.037,00

0,00

311.061.128.534,76

274.964.637.057,32

131.561.860.981,00

109.602.979.167,00

40.321.293.231,44

32.620.844.773,00

0,00

0,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Pendapatan Lainnya Jumlah Arus Masuk Kas Arus Kas Keluar Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bunga Belanja Subsidi

0,00

0,00

5.687.949.000,00

272.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial

13.970.944.100,00

12.628.904.000,00

Belanja Bantuan Keuangan

15.412.947.000,00

8.894.903.400,00

Belanja Hibah

Belanja Tak Terduga

0,00

226.500.000,00

206.954.994.312,44

164.246.131.340,00

104.106.134.222,32

110.718.505.717,32

Pendapatan Penjualan Atas Tanah

0,00

0,00

Pendapatan Penjualan Atas Peralatan dan Mesin

0,00

0,00

Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan bangunan

0,00

0,00

Pendapatan Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan

0,00

0,00

Pendapatan Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya

0,00

0,00

Pendapatan Penjualan Atas Aset Lainnya

0,00

0,00

0,00

0,00

Jumlah Arus Kas Keluar ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN Arus Kas masuk

Jumlah Arus Kas masuk


9

10

URAIAN

2008

2007

1

2

3

Arus Kas Keluar Belanja Tanah

79.000.000,00

5.920.926.075,00

Belanja Peralatan dan Mesin

22.345.071.167,00

14.464.842.212,00

Belanja Gedung dan Bangunan

25.612.337.649,00

29.371.529.903,00

Belanja jalan, Irigasi, dan Jaringan

30.574.116.800,00

32.457.671.280,00

1.124.474.725,00

166.625.000,00

Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya

0,00

33.750.400,00

79.735.000.341,00

82.415.344.870,00

(79.735.000.341,00)

(82.415.344.870,00)

Pencairan Dana Cadangan

0,00

0,00

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

0,00

0,00

Penerimaan Pinjaman

0,00

0,00

Penerimaan Kembali Pinjaman

0,00

0,00

Jumlah Arus Kas Keluar ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus Kas masuk

Penerimaan Piutang Jumlah Arus Kas Masuk

1.336.936.597,99

(0,00)

1.336.936.597,99

25.541.035.777,97

Arus Kas Keluar Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Jumlah Arus Kas Keluar ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

(0,00)

(0,00)

0,00

4.355.058.000,00

9.339.717.823,80

0,00

0,00

0,00

9.339.717.823,80

4.814.613.912,00

(8.002.781.225,81)

20.726.421.865,97

8.771.580.906,00

5.889.538.880,00

8.771.580.906,00

5.889.538.880,00

8.771.580.906,00

5.889.538.880,00

8.771.580.906,00

5.889.538.880,00

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Arus Kas masuk Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Jumlah Arus Kas Keluar ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Kenaikan/(penurunan) Bersih Kas

0,00

0,00

16.368.352.655,51

28.167.189.725,19

Saldo Awal Kas di BUD/ Kas Daerah

51.573.972.725,08

23.406.782.999,89

Saldo Akhir Kas di BUD/ Kas Daerah

54.616.876.194,69

50.654.930.611,08

Selisih Kekurangan Kas 2007 temuan BPK RI

11.071.791.679,00

Selisih yang tidak dapat dijelaskan TA.2007

247.337.244,90

Selisih yang tidak dapat dijelaskan TA.2008

137.183.850,00

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

1.869.136.412,00

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas

0,00

0,00

67.942.325.380,59

51.573.972.725,08



919.042.114,00

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN a. PENDAHULUAN 1) Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode tertentu, biasanya satu (1) tahun. Dalam lingkungan Pemerintah Daerah Laporan Keuangan terutama digunakan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, aliran kas, perbandingan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan derajat ketaatan entitas terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upayaupaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan. Pelaporan ini akan membantu peningkatan: a) Akuntabilitas Pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. b) Manajemen Membantu penyediaan informasi yang relevan dan mudah bagi para penggunanya untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. c) Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. d) Keadilan antar generasi (Intergenerational Equity) Membantu para pengguna dalam mengetahui apakah penerimaan pemerintah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Tujuan penyusunan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Dalam Pemerintah Daerah, laporan keuangan harus mampu: a) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. b) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.


11

12

d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang bersal dari pungutan pajak dan pinjaman. f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut dikemas dalam jenis-jenis laporan berikut: a) Laporan Perhitungan Anggaran b) Laporan Arus Kas c) Neraca d) Catatan Atas Laporan Keuangan 2) Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Pemerintah, antara lain: a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara; b) Undang-Undang di bidang keuangan negara : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; c) Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu; e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ; f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. g) Ketentuan perundang-undangan tentang penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah; h) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah ; dan


13

i) Peraturan Daerah Kota Batu dan Peraturan Walikota Batu khususnya yang mengatur tentang Keuangan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 3) Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan maka dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I Pendahuluan Maksud dan tujuan penyusunan Laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan. Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian target kinerja APBD. Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Terdiri dari : Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan dan Hambatan serta kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Bab IV Kebijakan Akuntansi Meliputi Entitas pelaporan keuangan daerah, Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dan Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan. Bab V Penjelasan Pos-pos laporan keuangan Bab ini berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari : Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas dana, dan komponen-komponen laporan arus kas serta Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan PPKD Bab VII Penutup b. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 1) Ekonomi Makro Kinerja perekonomian Indonesia dalam tahun 2008 diperkirakan akan semakin membaik dengan akselerasi pertumbuhan yang lebih tinggi dengan tetap terpeliharanya stabilitas ekonomi makro. Perbaikan kinerja ekonomi ini didukung


14

oleh faktor-faktor eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, meskipun perekonomian global diperkirakan tumbuh melambat dan harga komoditas dunia baik migas maupun nonmigas cenderung menurun, namun masih memberikan peluang yang kondusif bagi perkembangan ekspor nasional. Sementara dari sisi internal, perbaikan kinerja ekonomi Indonesia didukung oleh rendahnya suku bunga, stabilitas nilai tukar yang stabil, serta pulih dan menguatnya daya beli masyarakat. Kondisi ini juga didukung oleh terjaganya koordinasi bauran kebijakan (policy mix) yang ditempuh pemerintah di bidang fiskal, moneter, dan sektor riil. Pertumbuhan ekonomi tahun 2007 diperkirakan mencapai 6,3 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi 2006 yang sebesar 5,48 persen. Akselerasi pertumbuhan ekonomi ini terjadi seiring dengan meningkatnya kegiatan konsumsi, investasi, dan ekspor. Sementara itu, kegiatan impor barang dan jasa diperkirakan akan mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan permintaan domestik. Dalam triwulan I 2007, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,97 persen yang didorong oleh pengeluaran konsumsi, investasi, ekspor, dan peningkatan pertumbuhan di hampir semua sektor ekonomi. Pengeluaran konsumsi pada triwulan I, tumbuh sebesar 4,48 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam tahun 2007, konsumsi diperkirakan meningkat menjadi 5,6 persen, terutama ditopang oleh meningkatnya konsumsi masyarakat dari 3,2 persen dalam tahun 2006 menjadi sebesar 5,1 persen. Peningkatan konsumsi riil masyarakat ini terutama didorong oleh perbaikan daya beli masyarakat yang diantaranya berasal dari kenaikan gaji PNS dan Upah Minimum Provinsi (UMP), penurunan inflasi, dan suku bunga. Dalam triwulan I 2007, pertumbuhan tahunan investasi (PMTB) mencapai 7,5 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2006. Dengan pencapaian tersebut, pertumbuhan investasi tahun 2007 diperkirakan mencapai sekitar 12,3 persen. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan investasi pemerintah dan swasta sejalan dengan meningkatnya realisasi belanja modal pemerintah dan semakin kuatnya ekspektasi terhadap prospek peningkatan perekonomian ke depan serta cenderung menurunnya suku bunga perbankan. Dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp 989,6 triliun dalam tahun 2007, proporsi investasi pemerintah diperkirakan hanya sekitar 9,2 persen, sedangkan sisanya bersumber dari kegiatan investasi swasta murni (36,8 persen), perbankan (12,9 persen), BUMN (10,4 persen), dan kegiatan investasi dalam rangka PPPs (7,4 persen) serta sumber investasi lainnya (23,4 persen). Pertumbuhan ekspor barang dan jasa pada triwulan I 2007, sebesar 8,95 persen dan diperkirakan dalam tahun 2007 mencapai 9,9 persen, meskipun pertumbuhan volume perdagangan dunia diperkirakan menurun. Peningkatan ekspor dalam tahun 2007 diperkirakan bersumber dari ekspor hasil pertanian, pertambangan dan industri manufaktur seperti tekstil dan produk tekstil serta alatalat listrik. Dalam pada itu, kegiatan impor barang dan jasa diperkirakan kembali meningkat sekitar 14,2 persen, sehubungan dengan meningkatnya kegiatan perekonomian dan relatif stabilnya nilai tukar rupiah. Seiring dengan ekspektasi semakin membaiknya permintaan domestik, peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2007 juga ditopang oleh kekuatan sisi penawaran yang bersumber dari hampir semua sektor produksi yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2006. Sektor yang diperkirakan meningkat cukup


15

signifikan adalah sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dalam triwulan I 2007 sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 5,4 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada industri bukan migas, yaitu industri kertas dan barang cetakan. Pertumbuhan sektor pengolahan dalam tahun 2007 diperkirakan tumbuh sebesar 7,2 persen sejalan dengan perkiraan semakin membaiknya permintaan domestik. Pertumbuhan yang tinggi diperkirakan terjadi pada sejumlah subsektor diantaranya industri alat angkutan, industri makanan, minuman dan tembakau, industri kimia, serta industri logam dasar besi dan baja. Demikian pula dengan pertumbuhan subsektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) diperkirakan semakin membaik seiring dengan adanya dukungan pemerintah melalui pemberian subsidi bunga kredit dan diskon pembelian mesin baru dalam program restrukturisasi permesinan TPT. Kinerja sektor industri diharapkan akan semakin membaik dengan berbagai dukungan yang diberikan pemerintah melalui penyempurnaan yang memberikan insentif/ fasilitas pajak terhadap 15 kelompok industri dan daerah tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007) serta pembebasan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis (Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007). Sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam triwulan I 2007 tumbuh sebesar 8,51 persen dan dalam tahun 2007 diperkirakan tumbuh sebesar 7,0 persen, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,1 persen akibat adanya perbaikan permintaan dan turunnya suku bunga perbankan. Peningkatan pertumbuhan sektor ini juga didorong oleh perbaikan citra pariwisata Indonesia yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target jumlah turis asing yang berkunjung ke Indonesia dalam tahun 2007 sebanyak 6 juta orang, atau lebih tinggi sekitar 20 persen dari jumlah turis tahun 2006. Dalam triwulan I 2007, sektor pertanian mengalami perlambatan sebesar negatif 0,5 persen disebabkan oleh pergeseran pola tanam dan panen raya ke bulan April – Mei 2007. Dalam tahun 2007, sektor pertanian diperkirakan tumbuh sekitar 2,7 persen, terutama terkait dengan kebijakan pemerintah untuk menambah target produksi padi sebesar 2 juta ton. Peningkatan produksi subsektor perkebunan diantaranya diupayakan melalui pemberian subsidi bunga kredit sebesar Rp1 triliun kepada petani plasma yang mengajukan kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan kepada perbankan. Sementara itu, peningkatan produksi padi untuk memenuhi target yang ditetapkan akan diupayakan pemerintah melalui perbaikan sarana produksi padi, seperti harga benih yang lebih murah, subsidi pupuk, subsidi bibit untuk 8,2 juta hektar lahan, dan perbaikan saluran irigasi. Selanjutnya, dalam triwulan I 2007, sektor bangunan dan sektor keuangan masing-masing tumbuh sebesar 9,3 persen dan 7,1 persen. Sektor bangunan dalam tahun 2007 diperkirakan tumbuh sebesar 9,4 persen, terutama dipicu oleh trend penurunan suku bunga dan peningkatan daya beli masyarakat serta membaiknya persepsi pasar terhadap prospek investasi properti komersial. Sektor keuangan dalam tahun 2007 diperkirakan tumbuh sebesar 6,0 persen, lebih tinggi dari tahun 2006 sebesar 5,6 persen. Hal ini terutama didorong oleh meningkatnya kegiatan investasi finansial sejalan dengan membaiknya ekonomi domestik. Semakin kuatnya pertumbuhan sektor-sektor produksi diperkirakan juga


16

akan diimbangi dengan meningkatnya kapasitas produksi secara signifikan. Peningkatan kapasitas produksi yang terjadi pada sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja lebih tinggi, seperti sektor pertanian, perdagangan dan industri pengolahan diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dari dalam tahun 2007. Pada bulan Agustus 2006, tingkat pengangguran sebanyak 10,93 juta orang (10,28 persen dari jumlah angkatan kerja) dan selanjutnya mengalami penurunan pada bulan Februari 2007 menjadi 10,55 juta orang (9,75 persen dari jumlah angkatan kerja). Penurunan tingkat pengangguran yang ditopang oleh kuatnya pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan pada gilirannya mengurangi jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2007 sebanyak 37,17 juta orang (16,58 persen dari jumlah penduduk Indonesia), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang sebesar 39,30 juta orang (17,8 persen dari jumlah penduduk Indonesia). Dalam pada itu, peningkatan kegiatan ekonomi tahun 2007 diperkirakan tidak akan memberikan tekanan berlebihan terhadap harga-harga secara umum, yang tercermin pada rendahnya laju inflasi selama Januari-Juli 2007 yang mencapai 2,81 persen, lebih rendah bila dibandingkan dengan inflasi pada periode yang sama tahun 2006 sebesar 3,33 persen. Pada bulan-bulan mendatang tekanan inflasi diperkirakan sedikit meningkat terkait dengan meningkatnya permintaan kebutuhan pokok masyarakat sehubungan dengan adanya hari raya keagamaan (lebaran dan tahun baru). Sementara itu peningkatan permintaan sejalan dengan perkiraan peningkatan pertumbuhan ekonomi masih dapat diimbangi dengan perbaikan yang terjadi pada sisi penawaran, sehingga tidak banyak memberikan tekanan terhadap inflasi inti. Prakiraan inflasi IHK 2007 juga didukung oleh rendahnya tekanan kenaikan harga komponen barang-barang yang harganya ditetapkan pemerintah (administered prices) sehubungan dengan tidak adanya rencana Pemerintah untuk menaikkan harga kelompok barang-barang strategis, khususnya BBM dan TDL. Tekanan inflasi kelompok volatile food juga diperkirakan relatif rendah, meskipun pada bulan-bulan pertama tahun 2007 harga sejumlah barang kebutuhan pokok, seperti beras dan gula pasir sedikit lebih tinggi. Tingginya harga beras ini terjadi karena terganggunya pasokan akibat banjir dan bencana alam di sejumlah daerah sentra produksi beras pada awal tahun. Untuk menurunkan harga beras, pemerintah telah melakukan berbagai upaya antara lain dengan mendorong peningkatan produksi padi nasional serta menambah impor beras dalam rangka menjaga stok beras nasional dan mendukung terlaksananya operasi pasar dengan baik. Sementara itu, pengaruh eksternal terhadap inflasi seperti meningkatnya harga CPO dan minyak mentah dunia diperkirakan akan mendorong inflasi pada beberapa bulan terakhir tahun 2007. Dengan mempertimbangkan berbagai upaya pengendalian inflasi dan realisasi sampai bulan Oktober 2007, sampai akhir tahun 2007 inflasi diperkirakan mencapai 6,5 persen. Rata-rata nilai tukar rupiah dalam tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp9.100 per US$. Relatif stabilnya nilai tukar rupiah terutama didukung oleh faktor-faktor fundamental ekonomi domestik, seperti meningkatnya pasokan valuta asing terkait dengan surplus neraca pembayaran, ditengah sentimen melemahnya


17

US dolar pada tingkat global. Namun ada beberapa faktor fundamental yang perlu diwaspadai yang diperkirakan akan memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, yaitu meningkatnya impor, khususnya barang modal dan meningkatnya pembayaran utang luar negeri sektor swasta. Dengan tetap terjaganya tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah, suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan mencapai 8,0 persen. Penurunan suku bunga ini sejalan dengan penurunan BI Rate dan relaksasi beberapa ketentuan perbankan yang dilakukan Bank Indonesia, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendorong fungsi intermediasi perbankan di dalam mendukung kebangkitan sektor riil. Sementara itu kerangka ekonomi daerah dan implikasinya sepanjang tahun 2007, khususnya Propinsi Jawa Timur telah mengalami inflasi 6,48%, sedangkan inflasi nasional 6,59%. Sementara pada 2005 inflasi Jatim 15,19% sedang nasional 17,11% dan pada 2006 inflasi Jatim 6,76% sedang nasional 6,60%. Dari 13 kota, Indek Harga Komoditi (IHK) yang diteliti inflasi tertinggi pada tahun 2007 terjadi di Trenggalek 7,56% dan terendah di Tuban 5,74%. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Timur, dari inflasi Jatim sepanjang tahun 2007 yang mencapai 6,48% tersebut, 12,32% disumbangkan dari kelompok produk bahan makanan. Sementara pendorong utama inflasi Jatim selama tahun 2007 diakibatkan naiknya harga komoditi minyak goreng, bawang merah dan makanan pokok beras, sedangkan penghambat utamanya inflasi akibat turunnya harga produk bawang putih, cabe dan sayuran segar. Tingginya inflasi kelompok bahan makanan, selain disebabkan faktor musiman juga karena perilaku pasar yang beraksi negatif terhadap beberapa kebijakan pemerintah. Pada 2005 dan 2006, komoditi beras terus mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namum pada 2007 setelah fungsi buffer (penyangga) beras dikembalikan ke Perum Bulog dan dibukanya kembali impor beras, harga beras mulai terkoreksi cukup tajam. Dari data bidang Produksi dan Distribusi BPS Jatim, inflasi Jatim pada Desember 2007 tercatat 0,98%, kondisi ini lebih rendah dari inflasi nasional 1,10%. Dari 13 kota IHK di Jatim, semua kota telah mengalami inflasi dan tertinggi terjadi di Banyuwangi 1,59% dan terendah di Malang 0,68%, sementara pada November 2007 inflasi Jatim sebesar 0,48% sedang nasional 0,18%. Pendorong utama inflasi Jatim pada Desember 2007 akibat naiknya harga komoditi bawang merah 0,2685%, makanan pokok beras 0,2626% dan minyak goreng 0,0473%, sedangkan penghambat utama terjadinya inflasi adalah akibat turunnya harga daging ayam ras, gula pasir dan udang basah. Inflasi Jatim merupakan hasil komposit IHK pada Desember yang terdorong positif 0,98% atau telah terjadi kenaikan indeks dari 149,99 pada November menjadi menjadi 151,47 pada Desember, kondisi ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional 1,10%. Dibandingkan periode yang sama pada 2005 dan 2006, inflasi Jatim pada Desember 2007 tercatat lebih tinggi dari tahun 2005 yakni -0,31% namun lebih rendah daripada 2006 yakni 1,14%. Karena inflasi 2007 sangat dipengaruhi oleh faktor musiman komoditi bahan makanan seperti bawang merah, cabe dan komoditi beras. Pada Desember 2005 produksi bahan makanan meningkat sangat tajam, sehingga berakibat turunnya harga dan berdampak terjadi deflasi. Namun pada 2006 dan 2007, pada bulan Desember selalu terjadi kelangkaan beberapa


18

produk bahan makanan, sehingga berdampak terjadinya inflasi yang cukup tinggi. Dari hasil pemantauan di 13 kota di Jatim menunjukan terjadinya inflasi pada Desember disebabkan oleh naiknya seluruh harga dari kelompok pengeluaran, kelompok bahan makanan mengalami kenaikan 2,875%, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau naik 0,3226%, kelompok perumahan, air, listrik bahan bakar naik 0,3729%, sandang naik 0,3702%, kesehatan naik 0,6720%, pendidikan, rekreasi, olahraga naik 0,0316%, serta kelompok transportasi, komunikasi jasa keuangan naik 0,2812%. Menurut data BPS, dari enam ibukota propinsi di pulau Jawa pada Desember 2007 semua kota telah mengalami inflasi, inflasi tertinggi terjadi di Serang 0,96% dan terendah terjadi di Jogjakarta 0,47%. Sampai dengan Desember 2007, laju inflasi tertinggi terjadi di Jogjakarta 7,99% dan terendah di Bandung 5,25% . Sementara lima kota di Indonesia dengan inflasi tertinggi terjadi di Banda Aceh 11,00%, Ternate 10,43%, Jayapura 10,35%, Manado 10,13% dan Samarinda 9,18%. Sedangkan lima kota terendah inflasinya di Indonesia adalah Pangkal Pinang 2,64%, Surakarta 3,28%, Lhokseumawe 4,18%, Batam 4,84% dan Bengkulu 5%. Sementara itu sejak berdirinya Kota Batu, tingkat inflasi pada tahun 2002 berkisar pada satu digit yaitu pada kisaran angka 8,76 persen, tahun 2003 berada pada angka 7,47 persen dan pada tahun 2004 inflasi berada pada angka 8,11 persen. Tingkat inflasi Kota Batu selama tahun 2005 yang diukur dengan indeks implisit PDRB meningkat tajam menjadi 13,13 persen dibanding tingkat inflasi Kota Batu untuk pertama kalinya sejak Kota Batu berdiri berada pada level dua digit. Tingginya tingkat inflasi dalam tahun 2005 ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga BBM sepanjang tahun laporan sebanyak dua kali yaitu pada bulan Maret dan Bulan Oktober 2005. Di sektor lain, pertambangan dan penggalian, sektor pengangkutan dan komunikasi mencatat tingkat inflasi tertinggi yaitu sebesar 16,51 persen dan 16,47 persen. Tingginya tingkat inflasi sektor ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat dalam menaikkan tarip dasar listrik pada tahun 2004. Sementara tingginya inflasi sektor-sektor jasa tidak terlepas dari kebijakan pemerintah memberikan gaji ke-13 pada pegawai negeri sipil, baik pusat maupun daerah. Dan tingkat inflasi terendah tercatat pada sektor Pertanian yaitu sebesar 9,87 persen. Berdasarkan kondisi tersebut maka laju inflasi di Kota Batu pada tahun 2007 diproyeksikan tetap pada kisaran 7 persen. Mulai bulan Juli 2008 tahun dasar penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) menggunakan 2007 = 100 (sebelumnya 2002=100) yang didasarkan pada hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2007. Dengan menggunakan tahun dasar baru tersebut, pada bulan Oktober 2008 terjadi inflasi nasional sebesar 0,45 persen dan inflasi Jawa Timur 0,44 persen. Dari 66 kota nasional tidak semuanya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Palangkaraya 1,71 persen dan deflasi tertinggi terjadi di Ambon 1,63 persen, sedangkan dengan 10 kota amatan di Jawa Timur semua mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sumenep 0,95 persen dan terendah di Banyuwangi 0,12 persen. Inflasi di Jawa Timur terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pada kelompok-kelompok barang dan jasa sebagai berikut : kelompok bahan makanan naik 0,72 persen, kelompok makanan


19

jadi , minuman, rokok & tembakau naik 0,77 persen, kelompok perumahan, air , listrik, gas dan bahan bakar naik 0,40 persen, kelompok sandang naik 0,76 persen, kelompok kesehatan naik 0,29 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga naik 1,17 persen serta kelompok transpor, komunikasi & jasa keuangan turun 0,04 persen. Laju inflasi tahun kalender (Januari-Oktober ) 2008 Jawa Timur sebesar 10,08 persen, sedangkan laju inflasi "year on year" (Oktober 2008 terhadap Oktober2007) sebesar 10,96 persen. PDRB Jawa Timur Triwulan III Tumbuh 6,04%. Sejak kasus lumpur Lapindo terjadi, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selalu berada di posisi ke-4 setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Padahal sebelum kasus Lapindo, Jawa Timur berada di rangking kedua. Hingga triwulan III/2008 ini, posisi PDRB Jawa Timur belum bisa di posisi normal. Meski demikian, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, pertumbuhan PDRB Jawa Timur di triwulan III ini masih lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional periode yang sama, jika dibandingkan tahun lalu. PDRB Jawa Timur saat ini, tumbuh sebesar 6,04%. Ini lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu yakni 6,31%. Sementara pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan III/2008 sebesar 6,11% dan di periode yang sama tahun lalu sebesar 5,9%. Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sampai triwulan III ini sebesar 6%. Pertumbuhan tertinggi, terjadi pada 3 sektor yakni pertambangan-penggalian 10,39%, sektor perdagangan-hotel-restoran 9,41% dan sektor keuangan-persewaanjasa perusahaan sebesar 7,99%. Sektor yang memberikan kontribusi pertumbuhan tertinggi pada triwulan III atau year on year sektor perdagangan-hotel-restoran sebesar 2,74% dan sektor industri pengolahan sebesar 1,33%,”. Perekonomian Jawa Timur yang diukur berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada triwulan I,II dan III/2008, masing-masing sebesar Rp 141,04 trilyun, Rp 150,75 trilyun dan Rp 165,24 trilyun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan masing-masing Rp 74,04 trilyun, Rp 75,86 trilyun dan Rp 79,29 trilyun. 2) Kebijakan Keuangan a) Tujuan kebijakan pelaporan keuangan daerah adalah mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. b) Pelaporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah. c) Periode akuntansi adalah satu tahun anggaran. d) Periode berjalan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung. (a) Kebijakan Umum (1) Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan pemerintah daerah dan sumber daya ekonomis yang


20

dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. (2) Fungsi pelaporan keuangan adalah untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemakai. Kebijakan pelaporan keuangan ini merupakan pedoman penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah untuk memenuhi fungsi tersebut. (3) Pelaporan keuangan harus menyajikan perbandingan antara suatu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan suatu periode akuntansi harus dilaporkan secara konsisten dengan informasi keuangan periode akuntansi sebelumnya. Apabila terjadi perubahan akuntansi harus diungkapkan dalam pelaporan keuangan. (4) Pelaporan keuangan harus diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir. (5) Pelaporan keuangan harus menyajikan transaksi dan kejadian yang penting. Informasi pelaporan keuangan dapat diandalkan jika pemakai laporan dapat menggunakan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan atas transaksi dan kejadian yang penting berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya. (6) Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama. (7) Laporan keuangan terdiri dari laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), nota perhitungan APBD, neraca, dan laporan aliran kas. (b) Asumsi Dasar (1) Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian, yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. (2) Transaksi dan kejadian dalam periode berjalan diakui atas dasar kas, yaitu saat penerimaan kas atau pengeluaran kas. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisir. (c) Entitas Pelaporan Keuangan (1) Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah. (2) Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (3) Entitas pelaporan keuangan daerah meliputi Pemerintah daerah secara keseluruhan. (d) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (1) Tujuan Laporan Perhitungan APBD adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan merealisir pendapatan dari yang dianggarkan, melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran belanja yang ditetapkan, dan sumber-sumber pembiayaan yang digunakan untuk mengalokasikan surplus atau menutup defisit.


21

(2) Laporan perhitungan APBD menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan realisasinya dalam suatu periode akuntansi. (3) Laporan perhitungan APBD harus disertai catatan dan informasi tambahan mengenai hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan APBD, antara lain penyebab perbedaan yang signifikan antara anggaran dengan realisasinya, baik yang terkendali maupun di luar kendali pusat pertanggungjawaban. (e) Laporan Perhitungan APBD (1) Tujuan Laporan perhitungan APBD adalah menyajikan informasi mengenai ringkasan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta kinerja keuangan daerah selama periode akuntansi pada tahun berkenaan. (2) Kinerja keuangan daerah antara lain mencakup kinerja dalam rangka pelaksanaan fungsi, program dan kegiatan selama periode akuntansi, kinerja pelayanan yang dicapai, dan bagian belanja yang digunakan untuk kegiatan administrasi umum, operasi dan pemeliharaan, serta investasi. (f) Laporan Arus Kas (1) Tujuan laporan aliran kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan dalam memperoleh kas dan menilai penggunaan kas untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam satu periode akuntansi. (2) Laporan aliran kas menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas daerah dalam satu periode akuntansi tahun berkenaan. (3) Laporan aliran kas menyajikaninformasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan. (4) Laporan aliran kas disajikan dengan metode langsung/tidak langsung. (g) Neraca (1) Tujuan neraca adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan daerah. (2) Posisi keuangan daerah adalah keadaan aktiva, hutang, dan ekuitas dana yang dimiliki pemerintah daerah pada akhir periode akuntansi. 3) Pencapaian Target Kinerja APBD Selanjutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu tahun anggaran 2008 sebagai indikator pencapaian kinerja keuangan antara lain tercermin dalam : 1. Neraca; 2. Laporan realisasi Anggaran; 3. Laporan Arus Kas; 4. Catatan Atas Laporan Keuangan. c. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dan Hambatan serta kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digambarkan sebagai berikut : a) Realisasi Pendapatan Pencapaian target kinerja keuangan untuk pendapatan dapat digambarkan sebagai berikut :


22

Perkembangan Realisasi Pendapatan APBD Kota Batu Tahun

Pendapatan APBD

(%)

2002

47.496.187.771,27

-

2003

123.318.923.753,73

159,64

2004

147.320.299.926,96

19,46

2005

169.242.348.169,78

14,88

ban

2006

224.297.654.461,30

32,53

gan

2007

274.964.637.057,32

22,59

Rea

2008

311.061.128.534,76

13,13

Per kem

lisas i PAD Kota Batu Perkembangan Realisasi PAD Kota Batu Tahun

Pendapatan Asli Daerah

2002

(%)

4.958.041.591,00

-

2003

7.194.248.522,75

45,10

2004

7.072.392.674,96

- 1,69

2005

8.415.307.033,78

18,99

2006

11.065.945.714,30

31,50

2007

13.283.274.381,07

20,04

2008

14.202.630.312,49

6,92

Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Batu Tahun

Dana Alokasi Umum

(%)

2002

28.810.000.000,00

-

2003

87.420.000.000,00

203,44

2004

99.340.000.000,00

13,64

2005

104.489.000.000,00

5,18

2006

159.797.000.000,00

52,93

2007

188.025.000.000,00

17,66

2008

215.977.808.000,00

14,87

Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Batu Tahun

Dana Alokasi Khusus

(%)

2002

-

-

2003

3.515.000.000,00

-

2004

12.880.000.000,00

266,43

2005

10.650.000.000,00

- 17,31

2006

17.910.000.000,00

68,17

2007

26.712.600.000,00

49,15

2008

30.520.000.000,00

14,25


23

Perkembangan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Tahun

Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

(%)

2002

7.309.235.393,00

-

2003

13.181.514.218,00

80,34

2004

15.999.464.673,00

21,38

2005

16.387.367.844,00

2,42

2006

19.455.915.057,00

18,73

2007

23.057.017.054,00

18,51

2008

27.635.846.159,00

19,86

Perkembangan Realisasi Pendapatan Lainnya Tahun

Pendapatan Lainnya

(%)

2002

-

-

2003

7.574.271.073,00

-

2004

9.456.811.579,00

24,85

2005

11.946.673.292,00

26,33

2006

16.068.793.690,00

34,50

2007

23.886.745.622,00

48,65

2008

22.724.844.063,27

-4,86%

Secara rinci untuk tahun anggaran 2008 realisasi pendapatan daerah Kota Batu adalah sebagai berikut : NOMOR URUT

JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

URAIAN

REALISASI

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

19.323.649.999,69 9.617.000.000,00 3.737.850.000,00 924.099.174,91 5.044.700.824,78

14.202.630.312,49 6.841.187.889,00 2.757.399.233,00 749.099.174,91 3.854.944.015,58

1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4

PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ( Sumber Daya Alam ) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

303.727.288.463,24 283.132.938.467,00 32.144.900.000,00 4.490.230.467,00 215.977.808.000,00 30.520.000.000,00

295.851.799.185,27 274.133.654.159,00 23.437.981.971,00 4.197.864.188,00 215.977.808.000,00 30.520.000.000,00

1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian

1.892.819.000,00 1.892.819.000,00

767.130.000,00 767.130.000,00

1.2.3 1.2.3.1 1.2.3.2

Transfer Pemerintah Propinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

18.701.530.996,24 18.674.358.621,64 27.172.374,60

20.951.015.026,27 20.793.737.301,67 157.277.724,60

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya

68.500.000,00 68.500.000,00 323.119.438.462,93

1.006.699.037,00 1.006.699.037,00 311.061.128.534,76

Jumlah


24

b. Realisasi Belanja Pencapaian target kinerja keuangan dari tahun ke tahun pada realisasi belanja daerah digambarkan pada tabel berikut : Perkembangan Belanja APBD Kota Batu Tahun

Belanja

(%)

2002

45.860.317.831,29

-

2003

121.577.369.540,90

165,10

2004

158.140.690.046,30

30,07

2005

161.277.810.893,30

1,98

2006

199.815.926.000,38

23,90

2007

246.661.476.210,00

23,45

2008

286.689.994.653,44

16,23

Realisasi belanja tahun anggaran 2008 lebih lanjut dijabarkan dalam jenis belanja sebagai berikut : NOMOR URUT 2

JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

URAIAN

REALISASI

BELANJA

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7

BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Kpd Propinsi/ Kabupaten/Kota & Pemerintah Desa

234.183.487.866,30 142.579.917.119,30 51.258.020.247,00 10.405.000.000,00 14.501.253.500,00

206.954.994.312,44 131.561.860.981,00 40.321.293.231,44 5.687.949.000,00 13.970.944.100,00

15.439.297.000,00

15.412.947.000,00

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6

BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya

120.367.300.791,00 20.275.350.000,00 24.120.136.403,00 41.111.973.800,00 33.340.742.588,00 1.519.098.000,00 -

79.735.000.341,00 79.000.000,00 22.345.071.167,00 25.612.337.649,00 30.574.116.800,00 1.124.474.725,00 -

2.3 2.3.1

BELANJA TIDAK TERDUGA Belanja Tak Terduga

300.000.000,00 300.000.000,00 354.850.788.657,30

286.689.994.653,44

Jumlah

c. Realisasi Pembiayaan Pencapaian target kinerja keuangan pada realisasi penerimaan pembiayaan daerah Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun

Penerimaan Pembiayaan

(%)

2004

17.476.054.883,73

-

2005

24.350.664.764,39

39,34

2006

16.912.054.538,97

-30,55

2007

24.830.017.646,76

46,82

2008

52.910.909.323,07

113,09


25

Pencapaian target kinerja keuangan pada realisasi pengeluaran pembiayaan daerah dan SILPA Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun

Pengeluaran Pembiayaan

(%)

2004

6.655.664.764,49

-

2005

16.302.000.000,00

144,93

2006

17.987.000.000,00

10,34

2007

1.559.205.769,00

-91,33

2008

9.339.717.823,80

499,00

Perkembangan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun

SILPA

(%)

2004

6.655.664.764,39

-

2005

16.013.202.040,97

140,60

2006

23.406.782.999,89

46,17

2007

51.573.972.725,08

120,34

2008

67.942.325.380,59

31,74

d. KEBIJAKAN AKUNTANSI 1) Pendahuluan a) Tujuan Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. b) Ruang Lingkup Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi : (1) Peranan dan tujuan pelaporan keuangan; (2) Entitas pelaporan keuangan; (3) Dasar hukum pelaporan keuangan; (4) Asumsi dasar; (5) Karakteristik kualitatif laporan keuangan; (6) Kendala informasi yang relevan dan andal; (7) Prinsip akuntansi dan laporan keuangan; (8) Jenis laporan keuangan; (9) Definisi unsur laporan keuangan; (10)Pengakuan unsur laporan keuangan; (11)Pengukuran unsur laporan keuangan; dan (12)Pengungkapan laporan keuangan. 2) Peranan dan Tujuan Pelaporan a) Peranan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan


26

pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi penmerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan : (1) Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. (2) Manajemen Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. (3) Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan. (4) Keseimbangan antar generasi (Intergenerational Equity) Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayaan seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. b) Tujuan Pelaporan Keuangan Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan : (1) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. (2) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. (3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. (4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. (5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka


27

pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. (6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan ataupun penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas pemerintah daerah. 3) Jenis Pelaporan Keuangan Laporan keuangan pemerintah daerah yang pokok terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran ; (b) Neraca; (c) Laporan Arus Kas; (d) Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan realisasi anggaran pemerintah daerah merupakan laporan yang menyajikan iktisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Neraca pemerintah daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Selain laporan keuangan yang pokok tersebut, pemerintah daerah diperkenankan menyajikan laporan pendukung yang terdiri dari : Laporan Kinerja Keuangan Daerah dan Laporan Perubahan Ekuitas Dana. 4) Entitas Pelaporan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. 5) Dasar Hukum Pelaporan Keuangan Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain: (a) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (b) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;


28

(c) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (d) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; (e) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (f) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (g) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (i) Peraturan Daerah tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (j) Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 6)

Asumsi Dasar Asumsi Dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari : (a) Asumsi kemandirian entitas; (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement) Kemandirian Entitas Asumsi kemandirian entitas yang berarti bahwa unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggungjawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan asset dan sumber daya diluar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asset san sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan kepuasan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Kesinambungan Entitas Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaanya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi. Keterukuran dalam Satuan Uang Laporan keuangan pemerintah daerah harus menjadikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

7)

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi


29

tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki : (a) Relevan; (b) Andal; (c) Dapat dibandingkan; dan (d) Dapat dipahami. Relevan Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan memegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan dimasa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus : (a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya dimasa lalu; (b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini; (c) Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan; dan (d) Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. Andal Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang handal harus memenuhi karakteristik : (a) Penyajian jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. (b) Dapat diverifikasi, (verifiability) artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila


30

pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. (c) Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak yang lain. Dapat Dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut. Dapat Dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud. 8)

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah : (a) Basis akuntansi; (b) Prinsip nilai perolehan; (c) Prinsip realisasi; (d) Prinsip substansi mengungguli formalitas; (e) Prinsip periodisitas; (f) Prinsip konsistensi; (g) Prinsip pengungkapan lengkap; dan (h) Prinsip penyajian wajar. Basis Akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah,


31

adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan oleh kas daerah. Pemerintah daerah dapat juga menggunakan basis kas untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk asset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam periode tahun anggaran berjalan. Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost Principle) Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada niali yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Prinsip Realisasi (Realization Principle) Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue principle) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (Substance Over Form Principle) Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Prinsip Periodisitas (Periodicity Principle) Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.


32

Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode semesteran juga diperkenankan. Prinsip Konsistensi (Consistency Principle) Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang abru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle) Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation Principle) Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah diperlukann ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnyadengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehatihatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah tidak netral dan tidak andal. 9)

Kendala Informasi Akuntansi yang Relevan dan Andal Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai akibat adanya keterbatasan atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevandan andal, yaitu : (a) materialitas; (b) pertimbangan biaya dan manfaat; dan (c) keseimbangan antar karakteristik kualitatif.


33

Materialitas Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan Biaya dan Manfaat Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah, seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suaitu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional. 10) Definisi Unsur Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut : (a) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hal pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. (b) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. (c) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Neraca Unsur yang mencakup dalam neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut : (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh,


34

baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. (c) Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Laporan Arus Kas Unsur yang dicakup oleh laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut : (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke kas daerah. (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari kas daerah Catatan Atas laporan Keuangan Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut : (a) Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; (b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan; (c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksitransaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; (d) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk menyajikan yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. 11) Pengakuan Unsur Laporan Keuangan Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu : (a) Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pemerintah yang bersangkutan; (b) Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. (c) Dalam menentukan apakah suatu kejadian / peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas. Probabilitas Manfaat Ekonomi Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan


35

dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke pemerintah daerah. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasinal pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Keandalan Pengukuran Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang. Pengakuan Aset Aset diakui jika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh atau dilepas oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannnya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke kas daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan. Pengakuan Kewajiban Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Pengakuan Pendapatan Pendapatan menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima. Pada akhir periode akuntansi, pendapatan diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak, yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas.


36

Pengakuan Belanja Belanja menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah dan telah dipertanggungjawabakan/di-SPJkan. Pada akhir periode akuntansi, belanja diakui berdasarkan jumlah belanja yang telah menjadi kewajiban, yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi pengengeluaran kas. 12) Pengukuran Unsur Laporan Keuangan Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 13) Pengungkapan Laporan Keuangan Suatu entitas pelaporan harus mengungkapkan hal-hal yang belum pernah diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, seperti : (a) Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas beroperasi; (b) Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan (c) Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya. 14) Koreksi Akuntansi Periode Sebelumnya Koreksi periode akuntansi sebelumnya terdiri dari koreksi kesalahan yang terjadi pada periode akuntansi sebelumnya yang signifikan sehingga mempengaruhi penyajian laporan keuangan dan koreksi kesalahan dalam pelaporan keuangan yang disebabkan oleh kesalahan matematis, kesalahan penerapan standar akuntansi, dan kesalahan penggunaan fakta-fakta yang ada. Termasuk dalam Koreksi akuntansi periode sebelumnya adalah perubahan akuntansi yang terjadi pada periode sebelumnya yang secara signifikan sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan, yang disebabkan : (a) Adanya perubahan standar akuntansi, yaitu perubahan penerapan standar akuntansi yang secara signifikan mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan. (b) Adanya perubahan estimasi akuntansi yang merupakan perubahan penerapan estimasi akuntansi sebagai akibat dari perubahan situasi ekonomi, peraturan, dan lain-lain yang mempengaruhi kewajaran penyajian pelaporan keuangan.


37

(c) Adanya perubahan entitas akuntansi, yaitu perubahan unit organisasi yang disebabkan adanya restrukturisasi atau reorganisasi yang mempengaruhi kewajaran pelaporan keuangan. Kesalahan periode sebelumnya harus dianalisis untuk menentukan pengaruhnya terhadap neraca awal periode akuntansi, pengaruh kesalahan tersebut harus dikoreksi sebagai penyesuaian saldo awal ekuitas dana umum. e. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 1) NERACA 31 Desember 2008 31 Desember 2007 a) Aset Lancar Rp74.526.451.985,64 Rp59.790.018.131,70 Jumlah tersebut merupakan jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2008 dan 2007. Aset Lancar terdiri dari Kas, Piutang, Piutang Lainnya dan Persediaan sebagai berikut. 31 Desember 2008 31 Desember 2007 (1) Kas Rp67.942.325.380,59 Rp51.573.972.725,08 Uraian

Jumlah (Rp)

DAU

1.715.263.748,04

PAD

41.587.072.112,65

BEND. 17

9.625.014.985,36

DAK KESEHATAN

167.546.398,38

DAK KELAUTAN DAN PERIKANAN

250.301.633,53

DAK LINGKUNGAN HIDUP

20.754.766,50

DAK PRASARANA PEMDA

296.398.548,22

DAK PERTANIAN

255.022.371,74

DAK INFRASTRUKTUR

373.209.413,36

DANA PENYEIMBANG JUMLAH

326.292.216,91 54.616.876.194,69

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK-RI Nomor 82/R/XVIII.SBY/04/2008 Tanggal 26 April 2008, terdapat pengeluaran kas sebesar Rp12.257.328.060,00 yang terdiri dari kekurangan kas sebesar Rp 12.009.990.716,00 dan selisih kas sebesar Rp247.337.244,90 tidak melalui prosedur yang benar sehingga mengakibatkan kekurangan kas yang merugikan daerah dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah periode 2007. Berkenaan dengan hal tersebut, pada tanggal 2 Juli 2008 telah dikembalikan ke Kas Daerah oleh CV. Amin Gunawan sebesar Rp500.000.000,00 dan tanggal 3 Juli 2008 telah dikembalikan ke Kas Daerah oleh CV. Amin Raya Leksana sebesar Rp438.199.037,00 sehingga kekurangan kas TA 2007 menjadi Rp11.071.791.679,00 yang diperoleh dari perhitungan Rp12.009.990.716,00 dikurangi total kedua pengembalian tersebut. Sehingga saldo Kas di Kas Daerah sebagaimana tertera dalam neraca pemerintah daerah dapat dijelaskan terdiri dari :


38

Uraian

Jumlah (Rp)

Saldo Rekening Koran Selisih Kekurangan Kas TA 2007 temuan BPK RI Selisih yang tidak dapat dijelaskan TA.2007 Selisih yang tidak dapat dijelaskan TA.2008 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

54.616.876.194,69 11.071.791.679,00 247.337.244,90 137.183.850,00 1.869.136.412,00

JUMLAH

67.942.325.380,59

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 82/R/XVIII.SBY/04/2008 tanggal 26 April 2008, pada pekerjaan pembangunan Masjid An-Nur dengan rekanan PT. AKL, pembayaran untuk Termin I sebesar Rp939.199.037,00 dipinjam kembali oleh Pemkot Batu untuk menutup ketekoran kas. Selanjutnya pada tahun 2007, Pemkot mencairkan ke PT. AKL sebesar Rp2.704.869.200,00. Atas kelebihan pembayaran PT.AKL telah mengembalikan sebesar Rp1.700.000.000,00. Dengan demikian terdapat dana di pihak PT. AKL sebesar Rp65.670.163,00 (Rp2.704.869.200,00 – Rp939.199.037,00 – Rp1.700.000.000,00). Atas kekurangan dana tersebut telah ditransfer ke rekening Kasda pada tanggal 23 April 2008. Selain itu PT. AKL pada tanggal 23 April 2008 juga telah menyetor sebesar Rp66,212.631,00 atas temuan biaya bunga kelebihan pembayaran, tanggal 7 Juli 2008 menyetor sebesar Rp10.000.000,00 sebagai uang muka denda keterlambatan. Dengan maksud menghindari masalah lebih lanjut, atas inisiatif pribadi, pada tanggal 2 Juli 2008 PT. AKL melakukan penyetoran sebesar Rp500.000.000,00 dan tanggal 3 Juli 2008 sebesar Rp438.199.037,00 untuk selanjutnya pembayaran Termin I akan ditagihkan kembali ke Pemkot Batu. Temuan ini tidak termasuk dalam Temuan Pemeriksaan kekurangan kas sebesar Rp12.009.990.716,00, sehingga penyetoran oleh PT. AKL tidak mengurangi kekurangan kas TA. 2007. Dengan demikian kekurangan kas TA 2007 seharusnya tetap Rp12.009.990.716,00, bukan sebesar Rp11.071.791.679,00 sebagaimana dicatat oleh Pemerintah Kota Batu.

(2) Piutang

31 Desember 2008 31 Desember 2007 Rp855.596.817,00 Rp4.923.434.116,27

Jumlah piutang per 31 Desember 2008 tersebut, terinci sebagai berikut. a) b)

Piutang Pajak Piutang Retribusi Jumlah


Rp Rp Rp

502.639.542,00 352.957.275,00 855.596.817,00

39

31 Desember 2008 31 Desember 2007 Piutang Pajak Rp502.639.542,00 Rp1.073.768.320,00 Jumlah tersebut merupakan jumlah tagihan pajak daerah tahun 2008 yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2008, dengan rincian sebagai berikut:

a)

No

Uraian

Jumlah (Rp)

1

Pajak hotel

27.481.605,00

2

Pajak Restoran

22.524.966,00

3

Pajak Hiburan

330.915.612,00

4

Pajak Reklame

55.717.359,00

5

Pajak Parkir

66.000.000,00 JUMLAH

b)

Piutang Retribusi

502.639.542,00

31 Desember 2008 Rp352.957.275,00

31 Desember 2007 Rp26.052.862,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah tagihan retribusi daerah tahun 2008 berupa retribusi pelayanan pasar yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2008.

(3) Piutang Lain-Lain

31 Desember 2008 31 Desember 2007 Rp5.688.529.788,05 Rp3.292.611.290,35

Jumlah tersebut merupakan piutang lain-lain yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2008, dengan rincian sebagai berikut: No 1 2

3

4

Uraian Piutang ganti rugi atas kekayaan daerah a.n. Suwignjo LKPD 2006 a. Pemberian bantuan keuangan kepada parpol b. Rehabilitasi dan perluasan puskesmas beji dan polindes sidomulyo c. Perhitungan RAB Pembangunan Gedung DPRD d. Tunjangan komunikasi insentif dan dana operasional DPRD LKPD 2007 a. Realisasi bantuan social b. Realisasi belanja pegawai c. Realisasi belanja modal tanah d. Kelebihan pembayaran pihak III ( PT AKL) e. Pajak penerangan jalan umum f. Realisasi belanja tak terduga g. Belanja modal Masjid (PT AKL) h. Kubah masjid (PT CB) Belanja 2008 a. Pekerjaan pembangunan gedung dinas permukiman bina marga b. Pekerjaan pembangunan trotoar c. Kekurangan volume kadar aspal dalam pekerjaan rehabilitasi jalan d. Jasa konsultasi pada dinas sumber daya air dan dinas permukiman e. Pelaksanaan pembangunan mushola tahap II f. Penyelesaian pekerjaan pada dinas permukiman dan bina marga JUMLAH


Jumlah 32.200.000,00 2.000.000,00 18.921.301,95 481.696.174,82 1.846.364.000,00 950.000.000,00 600.000.000,00 581.425.000,00 6.037.370,00 310.336.515,00 175.000.000,00 401.449.250,00 35.699.560,00 56.191.597,50 20.004.687,63 145.462.835,61 8.800.000,00 8.361.670,54 8.579.825,00 5.688.529.788,05

40

31 Desember 2008 Rp40.000.000,00

(4) Persediaan

31 Desember 2007 0,00

Jumlah persediaan tersebut terdiri dari karcis dan barang cetakan Dinas Pendapatan Daerah per 31 Desember 2008.

b)


Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2008 Rp343.764.000,00

(1) Investasi Non Permanen

31 Desember 2007 0,00

Jumlah tersebut merupakan Investasi non Permanen - Dana Begulir berupa pinjaman sapi perah dan kelinci potong di Dinas Pertanian sebesar Rp343.764.000,00 kepada kelompok tani yang digulirkan selama Tahun Anggaran 2008. 31 Desember 2008 31 Desember 2007 Rp9.170.566.403,74 Rp9.170.566.403,74

(2) Penyertaan Modal Pemda

Investasi Jangka Panjang dalam bentuk Saham merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Batu yang berupa Surat Kolektif Saham Bank dan Pada PDAM terinci dalam tabel berikut : No. 1.

Uraian Bank Jatim a) 1402 lbr saham

2.

@ Rp1.000.000,00

1.402.000.000,00

b) 281 stok dividen @ Rp1.000.000,00

281.000.000,00

c) 363 stok deviden @ 1.000.000,00

363.000.000,00

Jumlah penyertaan di Bank Jatim

2.046.000.000,00

PDAM Kota Batu

7.124.566.403,74

JUMLAH

c)

Jumlah (Rp)

Aset Tetap

9.170.566.403,74

31 Desember 2008 31 Desember 2007 Rp1.051.469.010.820,00 Rp963.107.927.149,00

Saldo Aset tetap per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.051.469.010.820,00 adalah sebagai berikut : 31 Desember 2008 31 Desember 2007 (1) Tanah Rp344.309.472.475,00 Rp344.230.472.475,00 Nilai Tanah milik Pemerintah Kota Batu per 31 Desember 2008 tercatat sebesar Rp344.309.472.475,00 dengan rincian: Saldo awal 31 Des. 2007 Rp 344.230.472.475,00 Penambahan Rp 79.000.000,00 Pengurangan (Rp 0,00) Saldo akhir 31 Des 2008 Rp 344.309.472.475,00


41

Mutasi penambahan sebesar Rp79.000.000,00 tersebut merupakan realisasi belanja modal tanah tahun 2008.

(2) Peralatan dan Mesin


Nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kota Batu per 31 Desember 2008 tercatat sebesar Rp83.354.957.517,00 dengan rincian: Saldo awal 31 Des. 2007 Rp 61.932.999.125,00 Penambahan Rp 22.657.777.392,00 Pengurangan (Rp 1.235.819.000,00) Saldo akhir 31 Des 2008 Rp 83.354.957.517,00 Mutasi penambahan sebesar Rp22.657.777.392,00 tersebut terdiri dari: Realisasi belanja modal Rp 22.345.071.167,00 Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya Rp 266.706.200,00 Mencatat Aset Tetap dari Belanja Rp 46.000.025,00 Barang/Jasa Mutasi pengurangan sebesar 1.235.819.000,00 terdiri dari: Reklasifikasi buku ke Aset Tetap Lainnya Rp 250.000,00 Reklasifikasi kendaraan roda 4 dan roda 2 Rp 217.047.000,00 yang hilang ke Aset Lainnya Reklasifikasi aset pagar ke Aset Gedung dan Rp 668.522.000,00 Bangunan Reklasifikasi Aset Barang bercorak seni & Rp 350.000.000,00 budaya ke Aset Tetap Lainnya

(3) Gedung dan Bangunan


Nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kota Batu per 31 Desember 2008 tercatat sebesar Rp511.252.434.249,00 dengan rincian: Saldo awal 31 Des. 2007 Rp 480.584.723.215,00 Penambahan Rp 30.667.711.034,00 Pengurangan (Rp 0,00) Saldo akhir 31 Des 2008 Rp 511.252.434.249,00 Mutasi penambahan sebesar Rp30.667.711.034,00 tersebut terdiri dari: Realisasi belanja modal Rp 25.612.337.649,00 Reklasifikasi Aset Pagar dari Aset Rp 668.522.000,00 Peralatan dan Mesin Reklasifikasi Aset Gedung dari Aset Jalan, Rp 178.127.400,00 Jaringan dan Instalasi Mencatat Aset Tetap Gedung dan Rp 3.986.646.985,00 Bangunan dari Kegiatan DPA-L Mencatat Aset Tetap Pagar dan Canopy Rp 222.077.000,00 dari Belanja Barang dan Jasa


42

(4) Jalan, Jaringan dan Instalasi


Nilai Jalan, Jaringan dan Instalasi milik Pemerintah Kota Batu per 31 Desember 2008 tercatat sebesar Rp104.599.206.954,00 dengan rincian: Saldo awal 31 Des. 2007 Rp 60.060.443.459,00 Penambahan Rp 44.716.890.895,00 Pengurangan (Rp 178.127.400,00) Saldo akhir 31 Des 2008 Rp 104.599.206.954,00 Mutasi penambahan sebesar Rp44.716.890.895,00 tersebut terdiri dari: Realisasi belanja modal Rp 30.574.116.800,00 Realisasi Aset Konstruksi dalam Rp 9.153.975.000,00 Pengerjaan yang sudah selesai Reklasifikasi Aset Jalan dari Aset Tetap Rp 72.963.775,00 Lainnya Mencatat Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Rp 4.915.835.320,00 Irigasi dari Kegiatan DPA-L Mutasi pengurangan sebesar Rp178.127.400,00 merupakan hasil reklasifikasi aset gedung. 31 Desember 2008 31 Desember 2007 (5) Aset Tetap Lainnya Rp7.952.939.625,00 Rp7.145.313.875,00 Nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kota Batu per 31 Desember 2008 tercatat sebesar Rp7.952.939.625,00 dengan rincian: Saldo awal 31 Des. 2007 Rp 7.145.313.875,00 Penambahan Rp 1.491.059.725,00 Pengurangan (Rp 683.433.975,00) Saldo akhir 31 Des 2008 Rp 7.952.939.625,00 Mutasi penambahan sebesar Rp1.491.059.725,00 tersebut terdiri dari: Realisasi belanja modal Rp 1.124.474.725,00 Reklasifikasi aset buku dari Aset Peralatan Rp 250.000,00 dan Mesin Reklasifikasi Aset Barang bercorak seni & Rp 350.000.000,00 budaya dari Aset Peralatan dan Mesin Mencatat Aset Indukan Anggrek Rp 16.335.000,00 Mutasi pengurangan sebesar Rp683.433.975,00 merupakan hasil reklasifikasi aset gedung. Reklasifikasi Aset Sapi Perah dan Kelinci Rp 343.764.000,00 Potong ke Dana Bergulir Reklasifikasi Aset Rambu dan Marka Jalan Rp 307.469.975,00 ke Aset Peralatan dan Mesin serta Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi Reklasifikasi Aset Rak Buku ke Aset Rp 32.200.000,00 Peralatan dan Mesin


43

(6) Konstruksi dalam Pengerjaan

31 Desember 2008 31 Desember 2007 0,00 Rp9.153.975.000,00

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan milik Pemerintah Kota Batu per 31 Desember 2008 tercatat sebesar Rp0,00 dengan rincian: Saldo awal 31 Des. 2007 Rp 9.153.975.000,00 Penambahan Rp 0,00 Pengurangan (Rp 9.153.975.000,00) Saldo akhir 31 Des 2008 Rp 0,00 Mutasi pengurangan sebesar Rp9.153.975.000,00 merupakan Realisasi Aset Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai ke Aset Jalan, Jaringan dan Instalasi. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2008 tersebut, termasuk: (a) Aset Tetap Gedung dan Bangunan di Dinas Kesehatan sebesar Rp137.105.000,00 yang telah dibongkar total namun belum dilakukan penghapusan; (b) Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Dinas Pertanian sebesar Rp490.236.000,00 disalurkan sebagai bantuan kepada gabungan kelompok tani; (c) Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Kantor Perhubungan sebesar Rp45.402.500,00 yang disalurkan sebagai bantuan ke sekolah dan Arhanud; (d) Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp224.400.000,00 disalurkan sebagai bantuan kepada Industri Kecil Menengah (IKM) yang telah mempunyai ijin industri dan mempunyai prospek pasar yang bagus dan layak; (e) Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Dinas Kebersihan dan Pertamanan berupa 30 unit gerobak sampah yang disalurkan sebagai bantuan ke masyarakat; (f) Aset Tetap Alat-alat Angkutan berupa 2 kendaraan bermotor roda dua dan 2 kendaraan roda empat pada Kec.Junrejo, Dinas Pertanian, Departemen Agama Kota Batu, Dinas Pertanian, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dan MUI sebesar Rp153.530.000,00 yang hilang.

d)

Aset Lainnya

31 Desember 2008 Rp986.848.996,00

31 Desember 2007 Rp769.801.996,00

Nilai Aset Lainnya milik Pemerintah Kota Batu per 31 Desember 2008 tercatat sebesar Rp986.848.996,00,00 dengan rincian: Saldo awal 31 Des. 2007 Rp 769.801.996,00 Penambahan Rp 217.047.000,00 Pengurangan (Rp 0,00) Saldo akhir 31 Des 2008 Rp 986.848.996,00 Mutasi penambahan sebesar Rp217.047.000,00 merupakan hasil reklasifikasi kendaraan roda 4 dan roda 2 yang hilang dari Aset Peralatan dan Mesin.


44

e)

31 Desember 2008 Rp91.856.323,00

Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2007 Rp437.235.518,80

Kewajiban/hutang jangka pendek (lancar) merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi, yang terdiri dari Hutang Jangka Pendek dan Hutang Perhitungan Pihak Ketiga. Per 31 Desember 2008 Hutang Pemerintah Kota Batu sebesar Rp91.856.323,00, merupakan pendapatan diterima di muka dari PDAM Kota batu.

f)

Ekuitas Dana

31 Desember 2008 31 Desember 2007 Rp1.136.404.785.882,38 Rp1.032.860.361.570,64

Ekuitas dana adalah merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah hutang, yang terdiri atas Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.136.404.785.882,38, terdiri dari: (1) Ekuitas Dana Lancar Rp 74.434.595.662,64 (2) Ekuitas Dana Investasi Rp 1.061.970.190.219,74 (3) Ekuitas Dana Cadangan Rp 0,00 Jumlah Rp 1.136.404.785.882,38 (1) Ekuitas dana lancar berasal dari perhitungan, sebagai berikut. Ekuitas Dana Lancar adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara nilai aset lancar/jangka pendek dengan kewajiban lancar/jangka pendek. Saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp74.434.595.662,64, dengan rincian sebagai berikut. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang harus Disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah

Rp Rp Rp Rp

67.942.325.380,59 6.544.126.605,05 40.000.000,00 (91.856.323,00)

Rp

74.434.595.662,64

(2) Ekuitas Dana Investasi berasal dari perhitungan sebagai berikut. Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.061.970.190.219,74, merupakan ekuitas dana yang ditanam dalam investasi jangka panjang dan investasi aset tetap, dengan rincian sebagai berikut. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Rp 9.514.330.403,74 Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 1.051.469.010.820,00 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp 986.848.996,00 Jumlah Rp 1.061.970.190.219,74 (3)

Ekuitas Dana Cadangan per 31 Desember 2008 bersaldo nihil.


45

2) LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA Secara rinci realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2008 adalah sebagai berikut : a) PENDAPATAN (1) Pendapatan Asli Daerah Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2008, terdiri dari: URAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

a. Pajak Daerah

9.617.000.000,00

6.841.187.889,00

b. Retribusi Daerah

3.737.850.000,00

2.757.399.233,00

924.099.174,91

749.099.174,91

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah JUMLAH

5.044.700.824,78

3.854.944.015,58

19.323.649.999,69

14.202.630.312,49

(a) Pendapatan Pajak Daerah Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2008, sebagai berikut. URAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

- Pajak Hotel

3,000,000,000.00

2.080.280.349,00

- Pajak Restoran

1,000,000,000.00

354,139,316.00

- Pajak Hiburan

2,392,000,000.00

1,371,712,570.00

- Pajak Reklame - Pajak Penerangan Jalan - Pajak Parkir JUMLAH

575,000,000.00

452,948,394.00

2,500,000,000.00

2,511,183,260.00

150,000,000.00

70,924,000.00

9,617,000,000.00

6,841,187,889.00

Pendapatan Pajak Daerah tersebut di atas belum termasuk penerimaan pembiayaan – penerimaan piutang daerah sebesar Rp436.892.324,00. (b) Pendapatan Retribusi Daerah Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2008, sebagai berikut.

URAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

- Retribusi Jasa Umum

1,919,300,000.00

1,414,341,670.00

- Retribusi Jasa Usaha

589,400,000.00

519,884,250.00

- Retribusi Perijinan Tertentu JUMLAH

1,229,150,000.00

823,173,313.00

3,737,850,000.00

2,757,399,233.00

Pendapatan Retribusi Daerah tersebut di atas belum termasuk penerimaan pembiayaan – penerimaan piutang daerah sebesar Rp7.742.400,00.


46

(c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2008, sebagai berikut.

URAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

- PDAM Kota Batu

175.000.000,00

--

- Bank Jatim

749.099.174,91

749.099.174,91

924.099.174,91

749.099.174,91

JUMLAH

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di atas belum termasuk penerimaan pembiayaan – penerimaan piutang daerah sebesar Rp40.074.148,00. (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2008, sebagai berikut. URAIAN

ANGGARAN (Rp)

- Penerimaan Jasa Giro

REALISASI (Rp)

2.500.000.000,00

2.835.186.317,74

- Pendapatan Denda Pajak

--

61.242,00

- Pendapatan dari Pengembalian

--

28.712.556,00

2.544.700.824,78

990.983.899.84

5.044.700.824,78

3.854.944.015,58

- Penerimaan Lain-lain JUMLAH

Dari jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah tersebut, termasuk

pengembalian UP dan Belanja TA 2008 dari SKPD (Bend-17) yang dicatat sebagai realisasi Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp1.974.494.019,50, dengan rincian sebagai berikut: SKPD

Pengembalian UP dan Belanja (Rp)

Dinas Pendidikan

52.410.941,00

Dinas Kesehatan

5.445.340,00

Dinas Permukiman dan Bina Marga

61.378.515,00

Bapeda

22.514.000,00

Kantor Perhubungan

313.521,00

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

191.780.850,00

Dinas Kehutanan dan Lingk Hidup

17.375.104,50

Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial

11.482.291,00

Kantor Koperasi & UKM

50.035.000,00

Badan Kesbanglinmas

40.381.754,00

Kantor Satpol PP Sekretariat Daerah Bagian Perlengkapan Bagian Keuangan Bagian Pemerintahan


43.225.398,00 179.651.562,00 92.672.902,00 139.000.000,00 5.351.649,00

47

SKPD


Bagian Ekonomi dan Pembangunan

4.687.400,00

Bagian Hukum

328.839,00

Bagian Umum

430.826.200,00

Bagian Kesejahteraan Rakyat

22.553.427,00

DPRD & Sekretariat DPRD

300.402.629,00

Dinas Pendapatan Daerah

4.274.728,00

Kantor Kas Daerah

50.000.000,00

Kecamatan Batu

2.623.014,00

Kecamatan Bumiaji

304.080,00

Kecamatan Junrejo

50.540.000,00

Kantor Pemberdayaan Masyarakat

1.506.610,00

Kantor Informasi & Komunikasi

52.006.500,00

Dinas Pertanian

65.313.000,00

Dinas SDA & Energi

75.578.765,00

Dinas Perindustrian & Perdagangan

530.000,00

JUMLAH

1.974.494.019,50

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah di atas belum termasuk penerimaan pembiayaan – penerimaan piutang daerah sebesar Rp852.227.725,99. (2) Pendapatan Transfer Anggaran dan realisasi pendapatan transfer Tahun Anggaran 2008, terdiri dari: URAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana 283.132.938.467,00

Perimbangan b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya c. Transfer Pemerintah Propinsi JUMLAH

274.133.654.159,00

1.892.819.000,00

767.130.000,00

18.701.530.996,24

20.951.015.026,27

303.727.288.463,24

295.851.799.185,27

(a) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Anggaran dan realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2008, adalah sebagai berikut. URAIAN - Dana Bagi Hasil Pajak - Dana Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

32.144.900.000,00

23.437.981.971,00

4.490.230.467,00

4.197.864.188,00

- Dana Alokasi Umum (DAU)

215.977.808.000,00

215.977.808.000,00

- Dana Alokasi Khusus (DAK)

30.520.000.000,00

30.520.000.000,00

283.132.938.467.00

274.133.654.159,00

JUMLAH

(b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2008, adalah sebagai berikut.


48

URAIAN

ANGGARAN (Rp)

- Dana Otonomi Khusus - Dana Penyesuaian JUMLAH

REALISASI (Rp)

0,00

0,00

1.892.819.000,00

767.130.000,00

1.892.819.000,00

767.130.000,00

(c) Transfer Pemerintah Propinsi URAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

6.789.749.277,16

7.135.204.711,82

4.586.506.621,39

5.085.439.356,21

6.942.596.049,36

7.458.476.947,44

249.793.167,30

179.939.567,30

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor (PBBKB) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Pajak Pemanfaatan Air Permukaan

105.713.506,43

184.217.386,90

0,00

750.459.332,00

27.172.374,60

27.172.374,60

0,00

130.105.350,00

18.701.530.996,24

20.951.015.026,27

Cukai Hasil Tembakau kepada Kota Pendapatan Dana Bagi Hasil Lainnya Sumbangan Pihak Ketiga Tahura JUMLAH

(3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah Anggaran dan Realisasi pendapatan daerah yang sah untuk Tahun Anggaran 2008 adalah sebagai berikut : URAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

Pendapatan Hibah

0,00

0,00


0,00

0,00

68,500,000.00

1.006.699.037,00

68,500,000.00

1.006.699.037,00

Pendapatan Lainnya JUMLAH

b) BELANJA (1) Belanja Operasi Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2008, terdiri dari : URAIAN (a) Belanja Pegawai (b) Belanja Barang (c) Belanja Bunga

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

142.579.917.119,30

131.561.860.981,00

51.258.020.247,00

40.321.293.231,44

0,00

0,00

0,00

0,00

(e) Belanja Hibah

10.405.000.000,00

5.687.949.000,00

(f) Belanja Bantuan Sosial

14.501.253.500,00

13.970.944.100,00

(g) Belanja Bantuan Keuangan

15.439.297.000,00

15.412.947.000,00

234.183.487.866,30

206.954.994.312,44

(d) Belanja Subsidi

JUMLAH


49

Dalam realisasi belanja tersebut, termasuk: (a) Belanja Barang dan Jasa di Dinas Kesehatan sebesar Rp197.577.000,00 digunakan untuk pembangunan pagar puskesmas. Atas belanja tersebut seharusnya dibebankan pada Belanja Modal; (b) Belanja Barang dan Jasa - Belanja Bahan Bangunan di Kantor Perhubungan sebesar Rp109.356.800,00 berupa pembangunan fisik. Atas belanja tersebut seharusnya dibebankan pada Belanja Modal; (c) Belanja Barang dan Jasa - Belanja Bahan/Bibit Tanaman di Dinas Pertanian Rp16.335.000,00 berupa lima jenis Indukan Anggrek. Atas belanja tersebut seharusnya dibebankan pada Belanja Modal; (d) Belanja Barang dan Jasa – Belanja komputer di Bagian Keuangan Setda sebesar Rp43.500.000,00 seharusnya dibebankan pada Belanja Modal; (2) Belanja Modal Anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2008, terdiri dari : URAIAN (a) Belanja Tanah

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

20.275.350.000,00

79.000.000,00

(b) Belanja Peralatan dan Mesin

24.120.136.403,00

22.345.071.167,00

(c) Belanja Gedung dan Bangunan

41.111.973.800,00

25.612.337.649,00

33.340.742.588,00

30.574.116.800,00

1.519.098.000,00

1.124.474.725,00

(d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan (e) Belanja Aset Tetap lainnya (f) Belanja Aset Lainnya JUMLAH

0,00

0,00

120.367.300.791,00

79.735.000.341,00

Dalam realisasi belanja tersebut, termasuk Belanja Modal sebesar Rp343.764.000,00 yang digunakan untuk Dana Bergulir Sapi Perah dan Kelinci Potong. Atas belanja tersebut seharusnya dibebankan pada Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; Dalam realisasi belanja tersebut, belum termasuk : (a) Pembayaran pokok utang DPAL sebesar Rp8.902.482.305,00 yang merupakan pembayaran atas pembangunan fisik bangunan gedung, jembatan dan bangunan air. (b) Belanja Barang dan Jasa di Dinas Kesehatan sebesar Rp197.577.000,00 digunakan untuk pembangunan pagar puskesmas; (c) Belanja Barang dan Jasa - Belanja Bahan Bangunan di Kantor Perhubungan sebesar Rp109.356.800,00 berupa pembangunan fisik; (d) Belanja Barang dan Jasa - Belanja Bahan/Bibit Tanaman di Dinas Pertanian Rp16.335.000,00 berupa lima jenis Indukan Anggrek; (e) Belanja Barang dan Jasa – Belanja komputer di Bagian Keuangan Setda sebesar Rp43.500.000,00; (3) Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2008 tidak ada realisasi dari yang telah dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00.


50

c) Pembiayaan (1) Penerimaan Pembiayaan Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan terdiri dari : URAIAN (a) Penggunaan SiLPA (b) Penerimaan piutang daerah JUMLAH

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

51.573.972.725,08

51.573.972.725,08

1.754.423.253,99

1.336.936.597,99

53.328.395.979,07

52.910.909.323,07

Dalam realisasi pengeluaran pembiayaan tersebut, termasuk: Piutang Pajak sebesar Rp436.892.324,00, Piutang Retribusi sebesar Rp7.742.400,00, pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp40.074.148,00, dan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp852.227.725,99. Atas penerimaan tersebut seharusnya dibebankan pada Penerimaan Asli Daerah. (2) Pengeluaran Pembiayaan Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari : URAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)a

(a) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (b) Pembayaran Pokok Utang JUMLAH

-

-

9.339.717.823,80

9.339.717.823,80

9.339.717.823,80

9.339.717.823,80

Dalam realisasi pengeluaran pembiayaan tersebut, termasuk pembayaran pokok utang DPA-L sebesar Rp8.902.482.305,00 yang seharusnya dibebankan pada Belanja Modal. Dalam realisasi pengeluaran pembiayaan tersebut, belum termasuk Belanja Modal sebesar Rp343.764.000,00 yang digunakan untuk Dana Bergulir Sapi Perah dan Kelinci Potong. (3) SiLPA (Sisa Lebih Pembayaran Anggaran) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2008 sebesar Rp 67.942.325.380,59, berasal dari Surplus Anggaran sebesar Rp24.371.133.881,32 ditambah pembiayaan neto sebesar Rp43.571.191.499,27. 3) LAPORAN ARUS KAS (a) Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi Tahun 2008, yang menunjukkan total arus kas kegiatan operasi dengan rincian sebagai berikut : URAIAN

REALISASI (Rp)

1. Arus Kas Masuk

311.061.128.534,76

2. Dikurangi Arus Kas Keluar

206.954.994.312,44

JUMLAH


104.106.134.222,32

51

(b) Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan investasi aset non keuangan pemerintah selama satu periode akuntansi Tahun 2008, yang menunjukkan total arus kas untuk kegiatan investasi aset non keuangan dengan rincian sebagai berikut : URAIAN

REALISASI (Rp)

1. Arus Kas Masuk

0,00

2. Dikurangi Arus Kas Keluar JUMLAH

79.735.000.341,00 (79.735.000.341,00)

(c) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan pembiayaan pemerintah selama satu periode akuntansi Tahun 2008, yang menunjukkan total arus kas untuk kegiatan pembiayaan dengan rincian sebagai berikut : URAIAN

REALISASI (Rp)

1. Arus Kas Masuk

1.336.936.597,99

2. Dikurangi Arus Kas Keluar

9.339.717.823,80

JUMLAH

(8.002.781.225,81)

(d) Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan Non Anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi Tahun 2008, yang menunjukkan total arus kas untuk kegiatan non anggaran dengan rincian sebagai berikut : URAIAN 1. Arus Kas Masuk

REALISASI (Rp) 8.771.580.906,00

2. Dikurangi Arus Kas Keluar JUMLAH


8.771.580.906,00 0,00

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 1. Dasar Hukum Pemeriksaan a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Tujuan Pemeriksaan Tujuan pemeriksaan atas LKPD TA 2008 adalah untuk memperoleh opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); c. Kepatuhan terhadap perundang-undangan; d. Efektivitas sistem pengendalian intern. 3. Sasaran Pemeriksaan Sasaran Pemeriksaan atas LKPD TA 2008 adalah sebagai berikut. a. Penyajian saldo akun-akun dan transaksi-transaksi dalam Neraca per 31 Desember 2008, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2008 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; b. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya; e. Tindak lanjut yang dilakukan Pemerintah Daerah atas Hasil Pemeriksaan BPK RI sebelumnya. 4. Standar Pemeriksaan Standar Pemeriksaan yang digunakan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK RI Tahun 2007. 5. Metode Pemeriksaan Metodologi pemeriksaan yang digunakan adalah pemeriksaan dengan pendekatan berdasarkan risiko, yang dirancang untuk menemukan kesalahan dan penyimpangan informasi atas laporan keuangan dengan menelaah kegiatan pemerintahan. Kegiatan pemeriksaan dimulai dengan melakukan penelaahan kegiatan yang akan menentukan area risiko penting yang seharusnya menjadi fokus pemeriksaan untuk meyakinkan pencatatan yang memadai di laporan keuangan. Dalam menganalisis dan menguji proses akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah, BPK telah melakukan prosedur-prosedur di bawah ini: a. Memahami dan menguji sistem akuntansi dan pelaporan yang dipakai dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah saat ini apakah telah mengikuti sistem akuntansi yang telah ditetapkan Pemerintah;


52

53

b. Menganalisis proses akuntansi dan pelaporan instansi, termasuk pengendalian yang diterapkan untuk mengurangi risiko salah saji dan kesalahan yang disengaja; c. Menelaah kecukupan pengendalian intern yang berhubungan dengan sistem akuntansi dan pelaporan; dan d. Menelaah keakuratan, kelengkapan, keberadaan, penilaian, pisah batas, kepemilikan, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dan pelaporan. Pemeriksaan BPK juga mencakup pengujian pengendalian, prosedur analitis, dan pengujian substantif untuk menilai efektivitas pengendalian, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, kami juga melakukan pemantauan atas tindak lanjut dari setiap permasalahan yang ditemui dalam pemeriksaan LKPD sebelumnya. 6. Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan dilaksanakan mulai tanggal 22 April 2009 dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2009. 7. Objek Pemeriksaan Obyek pemeriksaan BPK adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu Tahun 2008, yang terdiri dari: a. Neraca per 31 Desember 2008; b. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2008; c. Laporan Arus Kas untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2008, dan d. Catatan atas Laporan Keuangan. 8. Kendala Pemeriksaan Dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas konstitusionalnya yaitu pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu Tahun 2008, BPK RI tidak menghadapi kendala yang berarti dalam pelaksanaan pemeriksaan.


BUKU II


LAPORAN ATAS KEPATUHAN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2008 DI BATU


Nomor Tanggal

: 90/R/XVIII.JATIM/05/2009 : 31 Mei 2009

DAFTAR ISI HALAMAN ........................................................................................................

i

..............................................................................................................

1

DAFTAR ISI RESUME

..............................................................................

4

Realisasi Belanja Hibah Sebesar Rp5.687.949.000,00 Tidak Disertai dengan Naskah Perjanjian Hibah....................................................................

4

Proses Pinjam Pakai Kendaraan, Tanah dan Bangunan di Pemerintah Kota Batu Tidak Sesuai Ketentuan..........................................................................

6

TEMUAN PEMERIKSAAN 1 2 3

4 5 6 7

8

Serah Terima Barang Milik/Kekayaan Pemerintah Kabupaten Malang kepada Pemerintah Kota Batu Tidak Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Bukti Kepemilikan Aset..................................................................................

10

Aset Yang Diserahkan ke Pihak Ketiga Sebesar Rp846.628.500,00 Belum Dilakukan Penghapusan Aset..........................................................................

13

Terdapat Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Ternak Sebesar Rp343.764.000,00 Yang Seharusnya Masuk ke Pembiayaan Dana Bergulir.

16

Beberapa Kegiatan di SKPD Mengalami Keterlambatan dan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp10.417.136,00..................................................

19

Pemecahan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan di Dinas Pertanian Senilai Rp439.025.000,00 Menjadi Enam Kontrak Tidak Sesuai Ketentuan.........................................................................................................

25

Nilai Perolehan Puskesmas Bumiaji yang Dibongkar Total Belum Dihapuskan dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp415.000,00..................................................................................................

30

9

Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Tidak Sesuai Dengan Ketentuan....................................................................

10

Terdapat Kesalahan Pembebanan Penganggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp284.412.025,00 Untuk Belanja Modal...............

35

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tidak Didukung dengan Bukti yang Lengkap Sebesar Rp62.250.000,00 dan Melebihi Ketentuan Sebesar Rp26.315.000,00.............................................................................................

39

Pengadaan Blanko KTP Sebesar Rp199.800.000,00 Mendahului Surat Perjanjian Kerja dan Pengadaan Blanko KK Sebesar Rp45.000.000,00 Mendahului Anggaran.....................................................................................

42

11

12


i

33

Pengadaan Sistem Informasi Geografis Sebesar Rp210.000.000,00 di Dinas Pariwisata Mendahului Anggaran dan Belum Bisa Dimanfaatkan.................

45

Penerimaan Retribusi di Dua SKPD Belum Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah.............................................................................................................

49

Pendapatan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Digunakan Langsung Sebesar Rp11.412.500,00.......................

52

16

Pengeluaran Kas sebesar Rp282.270.800,00 Tidak Tetib...............................

54

17

Penganggaran dan Pelaksanaan Pekerjaan DPA-L Tahun 2008 senilai Rp8.902.482.305,00 Tidak Sesuai Ketentuan.................................................

57

Realisasi Belanja Biaya Bahan Bakar Minyak/Pelumas pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebesar Rp495.590.100,00 Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan..................................................................................

61

Status Kepemilikan Aset Gedung dan Bangunan PDAM Kota Batu Tidak Jelas.................................................................................................................

65

Aset Daerah yang Hilang Sebesar Rp187.130.000,00 Belum Diusulkan Untuk Dihapuskan...........................................................................................

69

Hasil Pengadaan Buku Perundang-undangan di Bagian Hukum Sekretaris Daerah Sebesar Rp15.000.000,00 Diragukan Kebenarannya.........................

72

Terdapat Kesalahan Pembebanan Pendapatan Asli Daerah Sebesar Rp1.336.936.597,99 pada Pembiayaan Penerimaan Piutang Daerah..............

75

Pengembalian Belanja Sebesar Rp1.974.494.019,50 Dicatat Sebagai LainLain Pendapatan Asli Daerah yang Sah..........................................................

77

Kas di Bendahara Pengeluaran Dicatat Lebih Tinggi Sebesar Rp1.134.363.468,00........................................................................................

79

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Belum Seluruhnya Ditindaklanjuti Sesuai Rekomendasi...............................................................

82

13 14 15

18

19 20 21 22 23 24 25


i


RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bertugas memeriksa Neraca Pemerintah Kota Batu per 31 Desember 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Untuk memperoleh keyakinan memadai, apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas kepatuhan Pemerintah Kota Batu terhadap peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Batu. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. Selain itu, peraturan perundang-undangan dan SPKN mengharuskan BPK RI untuk melaporkan kepada pihak berwenang, apabila dalam melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan ditemukan kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangundangan yang berindikasi unsur tindak pidana. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaporan keuangan yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut: 1. Serah Terima Barang Milik/Kekayaan Pemerintah Kabupaten Malang kepada Pemerintah Kota Batu Tidak Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Bukti Kepemilikan Aset; 2. Terdapat Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Ternak Sebesar Rp343.764.000,00 yang Seharusnya Masuk ke Pembiayaan Dana Bergulir; 3. Nilai Perolehan Puskesmas Bumiaji yang Dibongkar Total Belum Dihapuskan dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp415.000,00; 4. Terdapat Kesalahan Pembebanan Penganggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp284.412.025,00 Untuk Belanja Modal; 5. Pendapatan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Digunakan Langsung Sebesar Rp11.412.500,00; PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

1

2

6. Pengeluaran Kas sebesar Rp282.270.800,00 Tidak Tertib; 7. Penganggaran dan Pelaksanaan Pekerjaan DPA-L Tahun 2008 Senilai Rp8.902.482.305,00 Tidak Sesuai Ketentuan; 8. Realisasi Belanja Biaya Bahan Bakar Minyak/Pelumas pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sebesar Rp495.590.100,00 Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan; 9. Hasil Pengadaan Buku Perundang-undangan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Sebesar Rp15.000.000,00 Diragukan Kebenarannya; 10. Terdapat Kesalahan Pembebanan Pendapatan Asli Daerah Sebesar Rp1.336.936.597,99 pada Pembiayaan Penerimaan Piutang Daerah; 11. Pengembalian Belanja Sebesar Rp1.974.494.019,50 Dicatat Sebagai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 12. Kas di Bendahara Pengeluaran Dicatat Lebih Tinggi Sebesar Rp1.134.363.468,00. Berdasarkan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan Walikota Batu agar: 1. Mengambil langkah-langkah: Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang untuk melengkapi bukti kepemilikan atas aset yang telah diterima.; 2. Mengambil langkah-langkah:

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Memerintahkan Kepala Dinas Pertanian supaya dalam membuat anggaran dana bergulir sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Mengambil langkah-langkah: a. Memperingatkan dan memerintahkan Kepala Dinas terkait untuk mengajukan surat usulan penghapusan barang daerah atas aset yang telah dibongkar total kepada bagian perlengkapan; b. Membentuk Peraturan daerah tentang pengelolaan barang daerah. Mengambil langkah-langkah: a. Memerintahkan Kepala SKPD agar cermat dalam mengajukan anggaran Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal; b. Memerintahkan Tim Anggaran agar cermat dalam menganggarkan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal; Mengambil langkah-langkah: Mengkaji ulang Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan; Mengambil langkah-langkah: memperingatkan Kuasa BUD dan Kasie Pengeluaran yang lalai tidak melakukan pencairan atas 12 SP2D pada Tahun Anggaran 2007; Mengambil langkah-langkah: a. Memperingatkan PPK, PPTK dan Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga selaku pengguna anggaran melakukan proses kegiatan sesuai ketentuan; b. Memperingatkan Tim Anggaran dan Panitia Anggaran yang tidak cermat dalam pengalokasian pembiayaan pengeluaran dan belanja modal, serta tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku; Mengambil langkah-langkah: a. Menarik kerugian daerah sebesar Rp375.590.100,00 dari pengguna anggaran Tahun Anggaran 2008;


HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN

1.

Realisasi Belanja Hibah Sebesar Rp5.687.949.000,00 Tidak Disertai dengan Naskah Perjanjian Hibah Pemerintah Kota Batu pada Tahun Anggaran 2008 melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah menganggarkan Belanja Hibah dengan Kode Rekening 1.20 1.20.03.00.00.5.1.4 sebesar Rp10.405.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp5.687.949.000,00 atau 54,67% dari anggaran. Adapun rinciannya sebagai berikut: Tabel 1.1 Daftar Penerima hibah No

Pelaksana Kegiatan

Penerima Hibah

(Leading Sector) Bagian Pemerintahan

Jumlah (Rp)

1

Pemerintah Desa

2

KONI & PERSIKOBA


3

Organisasi profesi


292.875.000,00

4

PKK

Kapemas

750.000.000,00

5

Organisasi Masyarakat


6

Usaha Ekonomi Produktif

Kapemas

7

JPES

Bappeda

51.000.000,00 2.807.460.000,00

1.356.614.000,00 150.000.000,00 280.000.000,00

Total

5.687.949.000,00

Berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti pertanggungjawaban (SPJ) dan konfirmasi dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Hukum, diketahui bahwa pemberian hibah tersebut tidak disertai dengan naskah perjanjian hibah. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 4 yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 44 pada: 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah; 2) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Naskah Perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan; c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah pada butir 6b yang menyatakan bahwa Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah (seperti Ormas dan LSM) dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah yang pengaturan pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;


4

5

d. Peraturan Walikota Batu Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Kota Batu TA 2008 pada Pasal 4: 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah atau naskah lain yang dipersamakan; 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Naskah Perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan. Hal ini mengakibatkan sulit dilakukan penilaian terhadap penggunaan hibah, menyangkut identitas penerima, tujuan maupun jumlah yang dihibahkan. Hal tersebut disebabkan Kepala Bagian Keuangan lalai tidak memperhatikan persyaratan pemberian hibah sesuai ketentuan. Atas permasalahan tersebut, Sekretaris Daerah menyatakan untuk kedepannya akan diperbaiki dan setiap hibah akan disertai dengan naskah perjanjian hibah daerah. BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Batu agar : a. Memperingatkan Kepala Bagian Keuangan yang tidak menetapkan persyaratan pemberian dan pertanggungjawaban hibah dalam suatu naskah perjanjian; b. Memerintahkan Kepala Bagian Keuangan dalam memberikan hibah mengikuti ketentuan yang berlaku.


6

2. Proses Pinjam Pakai Kendaraan, Tanah dan Bangunan di Pemerintah Kota Batu Tidak Sesuai Ketentuan Berdasarkan data pinjam pakai kendaraan dinas operasional serta tanah dan bangunan dari Bagian Perlengkapan Tahun 2008, diketahui terdapat beberapa proses pinjam pakai yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu Keputusan Walikota yang mengatur pinjam pakai barang-barang inventaris milik Pemerintah Kota Batu belum ada. Adapun rincian pinjam pakai kendaraan dinas operasional sebagai berikut : a. Pinjam pakai kendaraan roda empat kepada mantan pejabat Hasil konfirmasi dengan Bagian Perlengkapan diketahui bahwa terdapat empat unit kendaraan roda empat milik Pemerintah Kota Batu yang masih digunakan oleh mantan pejabat Pemerintah Kota Batu periode 2003 s.d 2007. Pinjam pakai atas kendaraan bermotor tersebut dimaksudkan untuk menunjang kegiatan operasional pada saat masa periode jabatan. Berita Acara Pinjam Pakai tersebut menyatakan bahwa jangka waktu pinjam pakai berlaku sejak Berita Acara dibuat, namun tanpa menyebutkan jangka waktu peminjaman yang jelas. Adapun rinciannya sebagai berikut; Tabel 2.1 Daftar Pinjam Pakai Kendaraan Kepada Mantan Pejabat No

Berita Acara Pinjam Pakai

Peminjam mantan

Merk/Tahun

NOPOL

Nissan Infinity/2002

N 333 KP

1

024/388/422.022/2007 Tgl 23/10/2007

EIK (istri Walikota)

2

024/387/422.022/2007 Tgl 23/10/2007

H.M K (mantan Wakil Walikota)

H Civic VTI/2003

N 365 KP

3

024/389/422.022/2007 Tgl 23/10/2007

HA (mantan Sekretaris Daerah)

Toyota TC/1997

Corolla

N 309 AP

4

024/390/422.022/2007 Tgl 23/10/2007

HA (mantan Sekretaris Daerah)

Toyota Kijang/1995

N 9689 F

b. Pinjam pakai kendaraan roda empat kepada pihak di luar unit kerja SKPD Hasil konfirmasi dengan Bagian Perlengkapan diketahui bahwa terdapat 19 unit kendaraan roda empat dan dua unit kendaraan roda dua milik Pemerintah Kota Batu yang masih digunakan oleh pihak di luar unit kerja SKPD. Pinjam pakai atas kendaraan bermotor tersebut dimaksudkan untuk menunjang kegiatan operasional pada saat masa periode jabatan. Terhadap 14 unit kendaraan roda empat dan satu unit kendaraan roda dua telah dibuat Berita Acara Pinjam Pakai. Dalam Berita Acara Pinjam Pakai tersebut dinyatakan bahwa jangka waktu pinjam pakai berlaku sejak Berita Acara ini dibuat sampai dengan berakhirnya jabatan Pihak Kedua (dalam hal ini penerima bantuan pinjam pakai) tanpa menyebutkan jangka waktu peminjaman yang jelas. Adapun rinciannya terdapat pada lampiran 1. Selain data di atas, terdapat proses pinjam pakai atas enam kendaraan di luar unit SKPD yang tidak didasari Berita Acara Pinjam Pakai, dengan rincian sebagai berikut:


7

Tabel 2.2 Pinjam Pakai Kendaraan Roda Empat Kepada Pihak Di Luar Unit Kerja SKPD No


1

Tidak ada

2

Tidak ada

Peminjam

Merk/Tahun

NOPOL

Keterangan

PDAM

T. Truck Tangki warna biru/1997

N 9982 G

Roda 4

Kejaksaan Negeri Batu

Yamaha Yupiter warna hitam/2003

N 9831 E

-Roda 2 -Bag. Perlengkapan meminjampakaikan ke Bag. Umum. Oleh Bag. Umum dipinjampakaikan ke Kejaksaan Negeri Batu

3

Tidak ada

Ketua Fraksi PDIP

Daihatsu Taruna warna biru metalik

N 9705 FB

4

Tidak ada

Ketua Fraksi Golkar


N 9706 FB

5

Tidak ada

Ketua Fraksi Golkar


N 9707 FB

6

Tidak ada

Ketua Fraksi TNI


N 9708 FB

Roda 4 Roda 4

Roda 4

Roda 4

c. Pinjam pakai kendaraan roda 4 (empat) kepada Anggota DPRD Hasil konfirmasi dengan Bagian Perlengkapan diketahui bahwa terdapat 21 unit kendaraan roda empat milik Pemerintah Kota Batu yang dipinjampakaikan ke masing-masing anggota DPRD dengan jangka waktu hingga berakhirnya masa jabatan. Pinjam pakai atas kendaraan bermotor tersebut dimaksudkan untuk menunjang kegiatan operasional saat masa periode jabatan. Adapun rinciannya dapat dilihat pada lampiran 2. d. Pinjam pakai tanah dan bangunan kepada KONI dan Badan Narkotika Kota Batu Berdasarkan konfirmasi dengan Bagian Perlengkapan diketahui terdapat dua aset tetap berupa tanah dan bangunan milik pemerintah Kota Batu yang dipinjam pakaikan kepada instansi lain dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.3 Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Kepada KONI, Badan Narkotika Kota Batu No

Peminjam

Jenis Aset


1

KONI

Bangunan

Tidak ada

2

Badan Narkotika Kota Batu

Bangunan

012/4001/422.022/2008 tgl 13/10/2008

Lokasi Jl. Kartini 12 Kel. Ngaglik Kec. Batu

Pelaksanaan pinjam pakai tanah dan bangunan kepada KONI tanpa disertai berita acara pinjam pakai. Sedangkan dalam berita acara pinjam pakai kepada Badan Narkotika Kota Batu tidak tertera jangka waktu berakhirnya pinjam pakai. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan beberapa SKPD, diketahui bahwa SKPD masih memerlukan kendaraan operasional untuk pelaksanaan kegiatan luar kantor. Namun hal ini masih belum terpenuhi karena banyaknya aset tetap berupa kendaraan yang dipinjam pakaikan kepada pihak-pihak diluar SKPD.


8

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 44 yang menyatakan bahwa pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya; b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam Pasal 23: 1) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Jangka waktu pinjam pakai barang milik Negara/daerah paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang; 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: a). pihak -pihak yang terikat dalam perjanjian; b). jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan dan jangka waktu; c). tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan persyaratan lain yang dianggap perlu; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, pada: 1) Pasal 13 yang menyatakan bahwa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, meliputi: a) Kendaraan perorangan dinas; b) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan c) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan; 2) Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara; 3) Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; 4) Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran; 5) Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada pasal 35: 1) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah/dan atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah; 2) Ayat 4 yang menyatakan bahwa Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang; 3) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: a) pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;


9

b) jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan; c) jangka waktu peminjaman; d) tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan e) persyaratan lain yang dianggap perlu. Kondisi di atas mengakibatkan : a. Berkurangnya kendaraan dinas operasional untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan; b. Terbuka peluang terjadinya penyalahgunaan aset daerah. Hal tersebut disebabkan : a. Kebijakan Walikota selaku penanggung jawab pengelolaan barang milik daerah yang memberi izin meski tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Kepala DPPKAD tidak memperhatikan ketentuan tentang pengelolaan barang daerah. Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menanggapi bahwa : a. Untuk selanjutnya akan menambahkan waktu peminjaman sebagaimana mestinya; b. Berita Acara dibuat berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2006 dan Permendagri Nomor 17 tahun 2007 sehingga sangat mungkin terjadi kesalahan dalam membuat berita acara, selanjutnya akan diperbaiki; c. Kedepan kesalahan akan diperbaiki sebagaimana saran yang diberikan; d. Kekurangan akan diperhatikan dan segera diperbaiki. BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Batu agar memerintahkan kepala DPPAKD: a. Menyusun peraturan tentang pinjam pakai barang inventaris milik Pemerintah daerah dan selanjutnya tidak melakukan proses pinjam pakai aset daerah kepada pihak yang tidak berhak; b. Dalam membuat perjanjian pinjam pakai aset daerah mencantumkan jangka waktu sesuai ketentuan.


10

3. Serah Terima Barang Milik/Kekayaan Pemerintah Kabupaten Malang Kepada Pemerintah Kota Batu Tidak Ditindaklanjuti dengan Penyerahan Bukti Kepemilikan Aset Pemerintah Kota Batu berdiri pada tahun 2002 sebagai pemekaran dari Pemerintah Kabupaten Malang. Atas pemekaran ini, Pemerintah Kota Batu menerima penyerahan barang milik/kekayaan dari Pemerintah Kabupaten Malang berupa tanah dan bangunan berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2003 tanggal 20 Juni 2003. Hasil pemeriksaan atas aset hasil pelimpahan dari Pemerintah Kabupaten Malang, menunjukkan dari 159 tanah dan bangunan yang dilimpahkan terdapat 134 tanah dan bangunan senilai Rp560.188.593.000,00 yang belum ditindaklanjuti dengan proses perubahan kepemilikan. Rincian aset yang belum ada perubahan kepemilikannya dapat dilihat dalam lampiran 3. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Bagian Perlengkapan, Pemerintah Kota Batu belum pernah menindaklanjuti atau melakukan konfirmasi mengenai aset tanah dan bangunan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten Malang. Kondisi di atas tidak sesuai dengan: a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 44 yang menyatakan bahwa pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya; b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 4 yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pernyataan nomor 7 mengenai akuntansi aset tetap pada: 1) Paragraf 20 yang menyatakan bahwa Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah; 2) Paragraf 21 yang menyatakan bahwa Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya; d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada:


11

1) Pasal 32 pada: a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya; b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengamanan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, pengamanan hukum; 2) Pasal 33 pada: a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Barang milik negara/daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan; b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Barang milik negara/daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan; c) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan; 3) Pasal 34 pada: a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Bukti kepemilikan barang milik negara/daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman; b) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh pengelola barang; e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, pada Lampiran VII angka 4 Pengadaan tanah; 1) Point d yang menyatakan bahwa setelah penerimaan hibah selesai, perlu pengurusan lebih lanjut dalam rangka memperoleh hak atas tanahnya serta sertifikat tanah yang bersangkutan, dengan diperolehnya sertifikat, barulah proses pengadaan tanahnya dapat dianggap selesai, tertib dan aman terhadap kemungkinan tuntutan dari pihak lain; 2) Point f nomor 4 mengenai Perolehan hak berupa sumbangan/hibah yang menyatakan bahwa; a) Setelah ditandatangani Berita Acara Hibah, Pemerintah Daerah segera menyelesaikan status/dokumen kepemilikan; b) Penerimaan sumbangan atau hibah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat atau badan hukum lainnya, dituangkan dalam Berita Acara dan segera diselesaikan status/dokumen kepemilikan; c) Semua tanah yang pada saat ini statusnya masih dikuasai Pemerintah Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, dan masingmasing Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk kepengurusan sertifikat dimaksud.


12

Masalah ini mengakibatkan aset tanah, bangunan dan gedung yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Malang dan sudah digunakan oleh Pemerintah Kota Batu dalam pelaksanaan urusan pemerintahan sebesar Rp560.188.593.000,00 belum memiliki kepastian kepemilikan. Hal tersebut disebabkan Pemerintah Kota Batu belum melakukan tindak lanjut atas aset yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Malang. Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menanggapi akan diperhatikan dan menjadi prioritas kegiatan pada tahun 2009. BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Batu untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang untuk melengkapi bukti kepemilikan atas aset yang telah diterima.


13

4. Aset Yang Diserahkan ke Pihak Ketiga Sebesar Rp846.628.500,00 Belum Dilakukan Penghapusan Aset Pada Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Kota Batu menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp120.367.300.791,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp79.735.000.341,00 atau 66,24% dari anggaran. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban (SPJ) diketahui bahwa dalam realisasi belanja modal tersebut, terdapat belanja modal yang disalurkan kepada masyarakat. Adapun rinciannya sebagai berikut : a. Dinas Pertanian Terdapat dua kegiatan Belanja Modal di Dinas Pertanian sebesar Rp490.236.000,00 yang disalurkan sebagai bantuan kepada gabungan kelompok tani sebagai berikut. Tabel 4.1 Bantuan Kepada Gabungan Kelompok Tani No

Kegiatan

Jumlah (Rp)

1

Pengadaan sarana dan prasarana pertanian

150.512.000

(Mesin chopper, karpet sapi, milk can) 2

Pengadaan sarana dan prasarana pertanian

339.724.000

(al sintan) Total

Penerima

Penetapan

Gabungan Kelompok Tani

-Surat Permohonan;

Gabungan Kelompok Tani

-Berdasarkan penilaian antar gabungan kelompok tani.

-Keputusan Kepala Dinas Pertanian nomor 524/710.c/422.208/2008 tgl 19 Juni 2008.

490.236.000

b. Kantor Perhubungan Terdapat tiga kegiatan Belanja Modal berupa rambu portable dan traffic cone di Kantor Perhubungan sebesar Rp57.750.000,00 yang diantaranya sebesar Rp45.402.500,00 disalurkan sebagai bantuan ke sekolah dan Arhanud. Sisa dari pengadaan tersebut disimpan sebagai persediaan kantor bila ada kegiatan-kegiatan dan akan dibagikan bila ada pihak luar yang mengajukan permohonan bantuan. Kegiatan belanja modal dimaksud sebagai berikut; Tabel 4.2 Bantuan Yang Diberikan Ke Sekolah dan Arhanud N o 1

Kegiatan 2

1

Pengadaan Rambu Portable

2

Pengadaan Trafficcone

3

Pengadaan Trafficcone Total

Jumlah (Rp)

Unit

Harga per Unit (sudah termasuk PPn 10%)

Yang Sudah Terpakai

Nilai Bantuan (Rp)

3

4

5 (3:4)

6

7 (5x6)

20.625.000

60

343.750

50

17.187.500

4.950.000

20

247.500

20

4.950.000

32.175.000

130

247.500

94

23.265.000

57.750.000

45.402.500

c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terdapat enam kegiatan Belanja Modal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp224.400.000,00 yang disalurkan sebagai bantuan kepada Industri Kecil Menengah (IKM) yang telah mempunyai ijin industri dan mempunyai prospek pasar yang bagus dan layak. Adapun rinciannya sebagai berikut.


14

Tabel 4.3 Bantuan Kepada Industri Kecil Menengah No

Kegiatan

Jumlah (Rp)

Pengadaan mesin las

2

Timbangan digital

22.275.000

IKM (Industri Kecil Menengah)

3

Pengadaan peralatan dapur

39.600.000


4

Pengadaan mesin bubut

34.650.000


5

Pengadaan mesin perajang

38.500.000


6

Pengadaan mesin pengaduk dodol

42.075.000


Total

47.300.000

Penerima Bantuan

1


224.400.000

d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Terdapat satu kegiatan Belanja Modal berupa pengadaan gerobak sampah sebanyak 30 unit di Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebesar Rp86.590.000,00 yang disalurkan sebagai bantuan ke masyarakat atas surat pengajuan permohonan dari masyarakat dan telah dilengkapi dengan tanda terima penyerahan barang. Aset Yang Diserahkan ke Pihak Ketiga Sebesar Rp846.628.500,00 (Rp490.236.000,00 + Rp45.402.500,00 + Rp224.400.000,00 + Rp86.590.000,00) belum dilaporkan kepada Kepala Daerah untuk diterbitkan Surat Penetapan penghapusan yang selanjutnya segera diproses penghapusannya Hal ini tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 14 maret 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 44, pada: 1) Ayat (1) menyatakan bahwa penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud: (a) tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan; atau (b) alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Ayat (2) menyatakan bahwa pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: (a) Pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang milik negara; (b) Pengguna barang dengan surat keputusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah; 3) Ayat (3) menyatakan bahwa pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada pengelola barang; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 55, pada: 1) Ayat (1) menyatakan bahwa penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud: (a) tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan; atau (b) alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;


15

2) Ayat (2) menyatakan bahwa pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan dari pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah; 3) Ayat (3) menyatakan bahwa pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Kepala Daerah. Permasalahan tersebut mengakibatkan belanja modal dan aset tetap disajikan lebih tinggi sebesar Rp846.628.500,00. Permasalahan tersebut disebabkan oleh Kepala SKPD tidak mengusulkan penghapusan barang yang menjadi kewenangannya. Atas permasalahan tersebut : a. Kepala Dinas Pertanian menanggapi bahwa untuk selanjutnya akan dikaji lagi agar sesuai dengan peraturan yang belaku. b. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menanggapi bahwa aset tersebut masih termasuk dalam aset dinas bukan aset sekolah/instansi penerima. Temuan tersebut akan menjadi acuan selanjutnya dan kami akan merevisi berita acara serah terima menjadi berita acara pinjam pakai. c. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menanggapi bahwa peralatan yang diserahterimakan kepada IKM merupakan aset Pemkot Batu yang dipinjampakaikan kepada IKM untuk dioperasionalkan. Selanjutnya direncanakan dilakukan penghapusan aset dan diserahterimakan sebagai hibah daerah pada tahun berikutnya. d. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menanggapi akan merubah format berita acara pemberian bantuan gerobak atas dasar pemintaan gerobak sampah dan aset tersebut masih tetap milik dinas, tanggung jawab menjaga aset diserahkan kepada masing-masing lokasi penempatan dengan catatan keberadaan harus dilaporkan secara tertulis kepada dinas. BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Batu agar: a. Memerintahkan Kepala SKPD untuk segera mengusulkan penghapusan barang yang menjadi kewenangannya; b. Memproses lebih lanjut usulan penghapusan barang oleh SKPD.


16

5. Terdapat Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Ternak Sebesar Rp343.764.000,00 Yang Seharusnya Masuk ke Pembiayaan Dana Bergulir Pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Pertanian merealisasikan belanja modal kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan pembibitan peternakan dengan nomor kontrak 524/11/PPK-NAK/402.208/2008 tanggal 5 Agustus 2008 sebesar Rp343.764.000,00. Belanja modal tersebut berupa pengadaan ternak sapi perah betina bunting dan kelinci potong betina dan jantan, yang tujuannya akan disalurkan kepada kelompok tani. Pemberian ternak kepada kelompok tani, melalui seleksi dengan sistem penilaian silang antar kelompok tani. Hasil seleksi tersebut digunakan sebagai dasar acuan Dinas Pertanian untuk membuat penetapan kelompok tani yang akan menerima bantuan ternak. Pemberian hewan ternak berupa sapi perah betina bunting kepada kelompok tani ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian nomor 524/710.a/422.208/2008 tanggal 19 Juni 2008, sedangkan pemberian hewan ternak berupa kelinci potong betina dan jantan kepada kelompok tani ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian nomor 524/710.b/422.208/2008 tanggal 19 Juni 2008. Dalam surat perjanjian bantuan ternak berupa sapi perah betina bunting, disebutkan bahwa pihak kedua dalam hal ini kelompok tani penerima bantuan mempunyai kewajiban selambat-lambatnya pada tahun ketiga menggulirkan keturunan dari anak sapi yang diterima dengan ketentuan minimal sama kondisinya seperti ternak awal sewaktu mulai dipelihara. Sedangkan kelompok tani penerima bantuan ternak berupa kelinci mempunyai kewajiban selambat-lambatnya pada tahun ketiga menggulirkan keturunan dari anak kelinci yang diterima sebanyak dua kali lipat dari jumlah yang diterima dengan ketentuan minimal sama besar/berat badannya dengan ternak sewaktu awal diterima. Kegiatan dana bergulir ini dituangkan dalam berita acara penyerahan/penyetoran ternak nomor 524/1139.3/422.208/2008 tanggal 25 September 2008, surat perjanjian bantuan ternak sapi nomor 524/1150.1/DAU/422.208/2008 tanggal 8 Oktober 2008 dan surat perjanjian bantuan ternak kelinci nomor 524/1153.2/DAU/422.208/2008 tanggal 8 Oktober 2008. Adapun rincian kelompok tani penerima bantuan ternak adalah sebagai berikut; Tabel 5.1 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Ternak No

Kelompok Tani

Jumlah (ekor)

Keterangan

Sapi Perah Betina Bunting FH 27 ekor (umur rata-rata 2 thn) 1

Sumber Tirto Mulyo

9

Nomor telinga: 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695

2

Sido Maju

9

Nomor telinga: 674, 675, 676, 1041, 1062, 1064, 1065, 1066, 3001

3

Pandermania

9

Nomor telinga: 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686

Kelinci Potong Bibit Betina 135 ekor & Bibit Jantan 20 ekor (umur 6-12 bln) 1

Sumber Mulyo

38

2

Ternak Jaya

39

33 ekor betina, 5 ekor jantan 34 ekor betina, 5 ekor jantan

3

Satwa Harapan Jaya

39

34 ekor betina, 5 ekor jantan

4

Aji Jaya

39

34 ekor betina, 5 ekor jantan

Penganggaran pengadaan ternak bergulir ke belanja modal tidak tepat.


17

Belanja modal pengadaan ternak yang digulirkan ke masyarakat merupakan investasi jangka panjang – non permanen, sehingga seharusnya dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan dana bergulir. Hal ini disebabkan karena ternak ini tidak dimiliki secara berkelanjutan oleh kelompok tani penerima bantuan, melainkan akan ditarik kembali dalam jangka waktu tiga tahun dan digulirkan ke kelompok tani yang lain. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyatakan bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 4 yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pernyataan nomor 6 mengenai Akuntansi Investasi pada paragraf (16c) yang menyatakan bahwa Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 72 ayat (1) yang menyatakan bahwa Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) huruf b, dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan; e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 71: 1) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen; 2) Ayat (6) yang menyatakan bahwa Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah; 3) Ayat (7) yang menyatakan bahwa Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang


18

penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan; f. Surat Perjanjian Bantuan Ternak nomor 524/1150.1/DAU/422.208/2008 tanggal 8 Oktober 2008 tentang pemberian bantuan ternak sapi perah ke kelompok tani pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa selambat-lambatnya pada tahun ketiga Pihak Kedua wajib menggulirkan keturunan dari anak yang diterima dengan ketentuan minimal sama kondisinya seperti ternak awal sewaktu mulai dipelihara; g. Surat Perjanjian Bantuan Ternak nomor 524/1153.2/DAU/422.208/2008 tanggal 8 Oktober 2008 tentang pemberian bantuan ternak kelinci ke kelompok tani pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa selambat-lambatnya pada tahun ketiga menggulirkan keturunan dari anak yang diterima sebanyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah yang diterima dengan ketentuan minimal sama besar/berat badannya dengan ternak sewaktu awal diterima. Hal ini mengakibatkan belanja modal disajikan lebih tinggi dan investasi pengeluaran pembiayaan non permanen – dana bergulir disajikan lebih rendah masing-masing sebesar Rp343.764.000,00 sehingga belum mencerminkan kondisi investasi yang senyatanya. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman Kepala Dinas Pertanian Kota Batu selaku pengguna anggaran mengenai ketentuan yang berlaku. Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pertanian menanggapi bahwa untuk selanjutnya kedepan kami akan memperhatikan peraturan yang berlaku BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Batu agar memerintahkan Kepala Dinas Pertanian supaya dalam membuat anggaran dana bergulir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


19

6. Beberapa Kegiatan di SKPD Mengalami Keterlambatan Pemerintah Kota Batu telah menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp51.258.020.247,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp40.321.293.231,44 atau 78,66% dari anggaran. Selain itu, Pemerintah Kota Batu juga telah menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp120.367.300.791,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp79.735.000.341,00 atau 66,24% dari anggaran. Hasil pemeriksaan atas Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal di Pemerintah Kota Batu menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Dinas Pariwisata Pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Pariwisata menganggarkan Belanja Modal – Pengadaan Parasut dengan kode rekening 2.04.01.16.08.5.2.3.07.08 sebesar Rp250.915.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp249.750.000,00 atau 99,53%. Pengadaan tersebut dilaksanakan oleh CV. BK beralamat di Jl. Mayjen Panjaitan nomor 87 Malang dengan nomor kontrak 027/1883/422.207/2008 tanggal 25 September 2008. Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan kontrak, barang tersebut harus sudah diterima 30 hari kalender sejak dikeluarkannya surat perintah kerja dan harus diserahkan paling lambat tanggal 24 Oktober 2008. Hasil pemeriksaan fisik terhadap barang yang didatangkan dari negara Korea tersebut diketahui sebagai berikut: Tabel 6.1 Kronologis Barang Datang No

Tanggal

Keterangan

Berita Acara Pemeriksaan Barang

08/10/2008

Data dari Dinas Pariwisata

2

Berita Acara Penerimaan Barang

08/10/2008

Data dari Dinas Pariwisata

3

Stempel bandara Negara Korea di kardus barang

31/10/2008

Tertera di kardus barang yang berisi parasut

4

Label pengiriman paket via EMS dari Seoul Korea ke Singapura dengan nomor penerbangan OZ751 di kardus barang

01/11/2008


5

Barang transit dari Jakarta – Cimanggis

ke

Tidak diketahui tanggal


6

Barang dari Jakarta – Cimanggis ke Jl. Raya Puncak Cisarua Bogor


7

Barang dari Bogor ke Asosiasi Paralayang Jl. Panjaitan 85, Malang


8

Barang dari Asosiasi Paralayang Jl. Panjaitan 85, Malang ke rekanan CV. BK


9

Barang setelah tiba di Rekanan CV. BK diserahkan ke Dinas Pariwisata


10

Bendahara Pengeluaran Pariwisata membuat SPP, SPM

1

Uraian

Singapura

Dinas


SPP: 12/11/2008 SPM: 14/11/2008

Berdasarkan konfirmasi dengan Bendahara Pengeluaran, SPP (Surat Pengajuan Pembayaran) dibuat setelah barang diterima dan ada pemberitahuan dari pengurus barang. Pembuatan SPP pada hari Rabu tanggal 12 November 2008. Bukti dokumentasi serah terima barang, Kepala Dinas Pariwisata memakai baju hansip dimana pakaian dinas itu hanya dipakai di hari senin saja. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa barang datang pada hari senin tanggal 10 November 2008. Selisih waktu dari 24 Oktober 2008 sampai dengan 10 November 2008 adalah 17 hari dengan denda keterlambatan yang harus PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

20

dikenakan sebesar Rp4.245.750,00 (Rp249.750.000,00 x 17 x 1/1000). Atas denda keterlambatan sebesar Rp4.245.750,00 telah disetor pada tanggal 29 Mei 2009. b. Dinas Kesehatan 1) Denda keterlambatan pada pengadaan belanja barang dan jasa Dinas Kesehatan Kota Batu pada tahun anggaran 2008 telah merealisasikan 100% anggaran belanja barang dan jasa dari Program Perbaikan Gizi Masyarakat untuk kegiatan Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin sebesar Rp68.062.500,00. Kegiatan tersebut dibebankan pada rekening belanja makanan tambahan dalam dua Surat Perintah Kerja yaitu Nomor 444/955.2/422.202/2008 tanggal 25 Nopember 2008 untuk pengadaan 3.375 dos Biskuit MP-ASI oleh PT.AMF senilai Rp28.687.500,00 dan Surat Perintah Kerja Nomor 444/955.3/422.202/2008 tanggal 25 Nopember 2008 untuk pengadaan 4.500 dos Bubur MP-ASI senilai Rp39.375.000,00. Berdasarkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang dengan nomor sama yaitu 444/987.1/422.202/2008 yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa barang dan PPTK Program pada tanggal 5 Desember 2008 dinyatakan bahwa barang berupa bubur bayi diterima baik dan lengkap. Sedangkan untuk pengadaan Biskuit Bayi juga telah diterima dengan baik dan lengkap berdasarka Berita Acara Pemerikasaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang dengan nomor sama yaitu 444/988/422.202/2008 tanggal 5 Desember 2008. Berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilaksanakan tanggal 7 Mei 2009 diketahui bahwa surat jalan dari rekanan tertanggal 22 Desember 2008. Kedua pengadaan tersebut seharusnya diterima paling lambat tanggal 6 Desember 2008. Atas pengadaan bahan makanan tambahan berupa bubur bayi telah diterbitkan SPM nomor 446/422.202/2008 tanggal 12 Desember 2008 dan SP2D Nomor 7913/IV/SP2D/LS-BARANG DAN JASA/2008 tanggal 15 Desember 2008. Sedangkan untuk pengadaan bahan makanan tambahan berupa biskuit bayi telah diterbitkan SPM Nomor 445/422.202/2008 tanggal 12 Desember 2008 dan SP2D Nomor 7925/IV/SP2D/LS-BARANG DAN JASA/2008 tanggal 15 Desember 2008. Selain melaksanakan kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin, serta program perbaikan gizi masyarakat, Dinas Kesehatan juga melakukan kegiatan Penanggulangan Kurang Gizi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, GAKY, dan Kurang Vitamin A yang salah satu pengadaannya adalah belanja bahan obat-obatan berupa paket vitamin A. Pengadaan tersebut dilaksanakan oleh PT.KF TD berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 444/893.1/422.202/2008 tanggal 7 Nopember 2008 senilai Rp58.296.722,00. Berdasarkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 444/971/422.202/2008 dan Berita Acara Serah Terima Barang dengan nomor sama yaitu 444/971/422.202/2008 tanggal yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa barang dan PPTK Program pada tanggal 1 Desember 2008 dinyatakan bahwa barang diterima baik dan lengkap. Berdasarkan pemeriksaan fisik tanggal 7 Mei 2009 diketahui bahwa


21

obat tambah darah tidak ada karena belum dikirim rekanan, dengan demikian pengadaan belanja bahan obat-obatan belum selesai dilaksanakan. Atas pekerjaan pengadaan paket vitamin yang belum selesai tersebut telah diterbitkan SPM Nomor 479/422.202/2008 tanggal 16 Desember 2008 dan SP2D Nomor 8999/IV/SP2D/LS-BARANG DAN JASA/2008 tanggal 23 Desember 2008 sedangkan surat jalan dari rekanan menunjukkan pengiriman dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2008. Tablet tambah darah baru datang pada tanggal 18 Mei 2009. Ketiga kegiatan dari Program Perbaikan Gizi Masyarakat tersebut per 7 Mei 2009 terlambat dan seharusnya dikenakan sanksi denda keterlambatan sebagai berikut : Tabel 6.2 Pengenaan Denda Keterlambatan Pengadaan

Nilai Kontrak (Rp)

Menurut Kontrak

Surat Jalan

Terlambat (Hari)

Denda (Rp)

Biskuit MP-ASI

28.687.500

10/12/1008

22/12/2008

12

Bubur MP-ASI

39.375.000

10/12/2008

22/12/2008

12

472.500

Paket Vit A

58.296.722

06/12/2008

18/05/2009

5%

2.914.836

Total

344.250

3.731.586

Atas denda keterlambatan sebesar Rp3.731.586,00 telah disetor pada tanggal 29 Mei 2009. 2) Denda keterlambatan pada pengadaan belanja modal Pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Kesehatan menganggarkan Belanja Modal – Pengadaan Kendaraan Roda 2 dengan kode rekening 1.02.01.02.05.5.2.3.03.12 sebesar Rp165.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp155.400.000,00 atau 94,18%. Pengadaan tersebut dilaksanakan oleh CV. PS beralamat di Jl. Letjen Sutoyo nomor 4-6 Malang diikat dengan kontrak nomor 440/277/DAK/SPPB/R-2/422.202/2008 tanggal 02 Desember 2008 dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) nomor 440/279/SPMK/DAK/R-2/422.202/2008 tanggal 02 Desember 2008. Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan kontrak, barang tersebut harus sudah diterima 20 hari kalender sejak dikeluarkannya surat perintah mulai kerja dan harus diserahkan paling lambat tanggal 21 Desember 2008. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban, diketahui bahwa berita acara pemeriksaan barang pada tanggal 9 Desember 2008 dengan nomor 440/283/BA.PMRKS/DAK/R-2/422.202/2008 dan berita acara serah terima barang tertanggal 9 Desember 2008 dengan nomor 440/284/BAST/DAK/R-2/422.202/2008. Sedangkan dari hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa pada kendaraan roda 2 masih terdapat label pada plastik pembungkus jok roda 2 dari PT. AHM yang menginformasikan kendaraan roda 2 ini baru selesai inspeksi akhir (final inspection) pada tanggal 2 Januari 2009. Selisih waktu dari 21 Desember 2008 sampai dengan 2 Januari 2009 adalah 12 hari dengan denda keterlambatan yang harus dikenakan sebesar Rp1.864.800,00 (Rp155.400.000,00 x 12 x 1/1000).


22

Atas denda keterlambatan sebesar Rp1.864.800,00 telah disetor pada tanggal 29 Mei 2009. c. Dinas Pertanian Dinas Pertanian telah merealisasikan belanja barang dan jasa - belanja bahan/bibit tanaman sebesar Rp65.000.000,00 dari anggaran Rp65.200.000,00 atau 99,69%. Belanja bahan/bibit tanaman tersebut merupakan salah satu bagian dari kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penangkaran Benih Tanaman Pangan untuk pekerjaan Pengadaan Bahan Saprodi. Pengadaan ini dilaksanakan oleh CV.AP berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 521/16.2/PKK/422.208/2008 tanggal 17 September 2008. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tersebut, dalam jangka waktu 45 hari dari tanggal 24 September 2008, CV.AP bertanggungjawab atas pengadaan sebagai berikut : 1) Benih Padi 1000 kg; 2) Pupuk Organik Plus Agen Antagonis 3000 kg; 3) Pupuk an-organik (Urea 4000 kg, SP-36 3000 kg, ZA 4000 kg, NPK 2500 kg) 4) Pestisida Organik 30 Liter 5) Belerang 250 kg 6) Terpal 25 buah Merujuk pada jangka waktu pelaksanaan, seharusnya barang diterima dengan baik dan lengkap maksimal tanggal 8 Nopember 2008. Berdasarkan dokumen berita acara pemeriksaan barang nomor 521/48.1/BAP/422.208/2008 tanggal 7 Nopember 2008 dan berita acara penerimaan barang nomor 521/44/BAPB/422.208/2008 tanggal 7 Nopember 2008, telah diterima hasil pengadaan bahan saprodi dalam keadaan baik dan lengkap. Menurut keterangan / narasi dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada tim BPK yang dituangkan dalam surat nomor 520/452/422.210/2009 tanggal 11 Mei 2008 dijelaskan bahwa pengiriman barang kecuali SP-36 dilakukan pada 10 Nopember 2008, sedangkan pupuk an-organik SP-36 baru dikirim pada tanggal 17 Nopember 2008. Keterlambatan tersebut dikarenakan rekanan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pupuk an-organik SP-36 karena langka di pasaran. Keterlambatan pengiriman pupuk an-organik SP-36 tersebut menyebabkan kegiatan pengadaan tersebut terlambat selama 9 hari dan dikenakan denda sebesar Rp585.000,00 (9 x 1/1.000 x Rp65.000.000,00). Atas denda keterlambatan sebesar Rp585.000,00 telah disetor pada tanggal 29 Mei 2009. Kondisi di atas tidak sesuai dengan: a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 37 yang menyatakan bahwa bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat kelalaian penyedia barang/jasa, maka yang bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya satu perseribu per hari dari nilai kontrak; b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa pembayaran atas


23

c.

d.

e.

f.

g.

h.

beban APBN atau APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada pasal 75 ayat (7) menyebutkan bahwa pembayaran atas tagihan yang dibebankan APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 1) Pasal 4 yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; 2) Pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa penerbitan SPM tidak dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan; Pasal 3 dari Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 444/955.2/422.202/2008 untuk Pengadaan Biskuit MP-ASI dan SPK Nomor 444/955.2/422.202/2008 tanggal 25 Nopember 2008 untuk Pengadaan Bubur MP-ASI serta Surat Perjanjian Kerja Nomor 444/893.1/422.202/2008 tanggal 7 Nopember 2008 untuk Pengadaan Paket Vitamin A pada : 1) Pasal 3 yang mengatur tentang penyerahan barang dimana Penyerahan barang dari pihak Kedua pada pihak Kesatu dilakukan dengan kondisi loco/tempat : Dinas Kesehatan Kota Batu Jl.Samadi No.71 Batu dalam keadaan baik dan lengkap. 2) Pasal 5 yang mengatur tentang tanggung jawab dan sanksi yaitu apabila sampai dengan tanggal batas yang ditentukan Pihak Kedua belum melakukan penyerahan kepada Pihak Kesatu seperti tersebut dalam pasal 3 maka Pihak Kedua diwajibkan membayar denda 1 permil dari harga borongan untuk tiap hari keterlambatan sampai maksimum 5% dari jumlah borongan. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 521/16.2/PPK/422.208/2008 tanggal 17 September 2008 untuk pekerjaan Pengadaan Bahan Saprodi Pasal 7 yang mengatur tentang Denda-denda dan sanksi-sanksi apabila terjadi keterlambatan penyelesaian/penyerahan pekerjaan dari jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka akan dikenakan denda/sanksi sebesar 1 per mil untuk setiap hari keterlambatan sampai maksimum 5 % dari jumlah borongan; Kontrak perjanjian pengadaan kendaraan roda 2 (dua) nomor 440/279/SPMK/DAK/R-2/422.202/2008 tanggal 02 Desember 2008 pada pasal 6 mengenai pertanggungjawaban dan sanksi yang menyebutkan bahwa apabila sampai dengan tanggal batas tersebut diatas Pihak Kedua belum melakukan penyerahan kepada Pihak Kesatu, seperti tersebut dalam pasal 4 maka Pihak Kedua diwajibkan membayar denda sebesar 1 per mil dari harga borongan untuk tiap hari keterlambatan, sampai maksimum 5% (lima persen) dari jumlah harga borongan dengan ketentuan apabila sampai dengan tanggal tersebut diatas dalam pasal 4 tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan barang tersebut, Pihak Kesatu tidak terikat lagi pada perjanjian ini. Kontrak perjanjian pengadaan parasut nomor 027/1883/ 422.207/2008 25 September 2008 pada pasal 7 mengenai denda dan sanksi yang menyebutkan


24

bahwa denda keterlambatan sebesar 1 permil untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum 5% (lima persen) dari jumlah harga borongan. Hal diatas mengakibatkan pemanfaatan atas aset tersebut menjadi tertunda. Hal tersebut disebabkan: a. PPK, PPTK dan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang sesuai dengan kondisi sebenarnya serta tidak mengenakan denda atas keterlambatan penerimaan barang sesuai kontrak; b. Rekanan tidak mampu melaksanakan kontrak sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menanggapi bahwa rekanan bersedia membayar denda keterlambatan sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk kedepannya akan lebih berhati-hati dan teliti. Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pertanian menanggapi bahwa pada prinsipnya kami menerima atas kelalaian dalam menanggapi keterlambatan pengiriman barang dan keterlambatan dalam penarikan sanksi denda rekanan tersebut, dan selanjutnya kepada rekanan yang bersangkutan telah kami perintahkan untuk segera membayar denda kepada Kasda Kota Batu. BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Batu agar: a. Memperingatkan PPK, PPTK dan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian yang tidak mengenakan denda atas keterlambatan penerimaan barang sesuai kontrak; b. Memperingatkan PPK, PPTK dan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa yang telah membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang tidak sesuai kondisi sebenarnya.


25

7. Pemecahan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan di Dinas Pertanian Senilai Rp439.025.000,00 Menjadi Enam Kontrak Tidak Sesuai Ketentuan Dinas Pertanian dalam Perubahan APBD (PAK) menganggarkan belanja modal pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perikanan dengan kode rekening 2.01.01.20.04.5.2.3.26.01 sebesar Rp1.857.900.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.846.071.999,00 atau 99,36% dari anggaran. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban dan pelaksanaan belanja modal tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a. Seluruh pekerjaan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) menjadi satu paket dan satu kode rekening yaitu 2.01.01.20.04.5.2.3.26.01 untuk belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor; b. Pelaksanaan pembangunan fisik berada di dua tempat yaitu: Pasar Benih Ikan (PBI) di desa Punten dan Balai Benih Ikan (BBI) di desa Pendem; c. Pelaksanaan belanja modal ini dilaksanakan menjadi 24 paket pekerjaan oleh 24 rekanan setelah Perubahan APBD; d. Terdapat enam paket pekerjaan senilai Rp439.025.000,00 di satu area PBI yang dapat dikerjakan menjadi 2 (dua) paket pekerjaan saja, dengan rincian sebagai berikut; 1) dua paket pekerjaan senilai Rp253.634.000,00 dapat digabung menjadi satu pekerjaan dikarenakan saling mendukung atas pekerjaan yang lain, dengan rincian sebagai berikut; Tabel 7.1 Pekerjaan Yang Dapat Digabung No

Pekerjaan

1

Pembangunan kolam induk/display (pembuatan kolam di PBI)

CV. BPP

Rekanan

602.1/09/PPKKan/422.208/X/08 tgl 21/10/2008

Kontrak

44.421.000

2

Pembangunan kios pemasaran ikan dan produk olahan (pembuatan gazebo kayu menumpang di area kolam induk/display)

CV. CKI

602.1/04/PPKKan/422.208/X/08 tgl 14/10/2008

209.213.000

Total

Jumlah (Rp)

253.634.000

Gambar kegiatan pembangunan kolam induk/display

Kolam induk/display

Gazebo kayu yang menumpang di area kolam induk/display


26

Gambar kegiatan pembangunan kios pemasaran ikan dan produk olahan

Gazebo kayu yang menumpang di area kolam induk/display

2) Empat paket pekerjaan senilai Rp185.391.000,00 dapat digabung menjadi satu pekerjaan dikarenakan bersifat satu jenis pekerjaan. Rincian sebagai berikut; Tabel 7. Pekerjaan Yang Dapat Digabung No

Pekerjaan

1

Pembangunan tempat promosi produk perikanan (pemasangan polikarbonat & pagar)

CV. DS

Rekanan

602.1/08/PPKKan/422.208/X/08 tgl 17/10/2008

48.377.000

2

Pengatapan kolam karantina dan kolam benih (pemasangan polikarbonat)

CV. M

602.1/14/PPKKan/422.208/XI/08 tgl 12/11/2008

41.625.000

3

Penyempurnaan kolam karantina (pemasangan polikarbonat)

CV. S

602.1/06/PPKKan/422.208/X/08 tgl 16/10/2008

48.603.000

4

Penyempurnaan kolam los pasar (pemasangan polikarbonat)

CV. S

602.1/07/PPKKan/422.208/X/08 tgl 17/10/2008

46.786.000

Total


Kontrak

Jumlah (Rp)

185.391.000

27

Gambar pembangunan tempat promosi produk perikanan

Pemasangan polikarbonat


Pemasangan pagar

Gambar pengatapan kolam karantina dan kolam benih: pemasangan polikarbonat sebelah kiri (a) Gambar penyempurnaan kolam karantina: pemasangan polikarbonat sebelah kanan (b) Pemasangan polikarbonat sebelah kiri (a)

Pemasangan polikarbonat sebelah kanan (b)


28

Gambar penyempurnaan kolam los pasar


Data di atas menunjukkan bahwa Dinas Pertanian tidak mempunyai perencanaan yang baik dalam merencanakan kegiatan. Selain itu, kondisi di atas juga mengindikasikan adanya pemecahan pekerjaan untuk menghindari proses pelelangan. Karena jenis pengadaan dalam Dokumen Pelaksanaan PAK hanya terdiri dari satu kode rekening dan kegiatan yang dianggarkan tersebut adalah sejenis dan berada dalam satu area PBI. Hasil konfirmasi dengan PPK dan PPTK mengenai pelaksanaan kegiatan fisik yang sejenis dengan kontrak yang berbeda adalah bahwa pelaksanaan atas kegiatan yang sejenis merupakan sisa dari dana kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum PAK. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 4 yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; b. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Lampiran I Bab 1 angka 1.a.3).a) yang menyatakan bahwa Pengguna Barang/Jasa dilarang memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan. Pemecahan pekerjaan tersebut di atas mengakibatkan Pemerintah Kota Batu tidak memperoleh harga bersaing yang lebih menguntungkan dan membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah. Hal tersebut disebabkan PPK dan PPTK yang melakukan proses pengadaan barang/jasa namun dengan mengabaikan ketentuan yang berlaku. Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pertanian menanggapi bahwa pekerjaan pembangunan kolam induk adalah jenis pekerjaan yang spesifik bidang perikanan sedangkan pembangunan kios pemasaran ikan dan produk olahan adalah


29

pekerjaan yang memerlukan teknik arsitektur sehingga pekerjaan dipisahkan. Untuk pekerjaan pengatapan kolam karantina dan kolam benih, anggaran diperoleh dari sisa lelang yang waktu pelaksanaannya berbeda. Untuk pembangunan tempat promosi produk perikanan, penyempurnaan kolam karantina dan penyempurnaan kolam los pasar bukan bermaksud menghindari pelelangan tetapi karena terdiri dari tiga bangunan pada tempat terpisah walaupun dalam satu kawasan sehingga dijadikan tiga pekerjaan. Untuk kedepannya kami akan memperhatikan peraturan yang berlaku. BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Batu agar memerintahkan Kepala Dinas Pertanian memperingatkan PPK dan PPTK dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan.


30

8. Nilai Perolehan Puskesmas Bumiaji yang Dibongkar Total Belum Dihapuskan dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp415.000,00 Pada Tahun 2008 Dinas Kesehatan telah merealisasikan belanja modal untuk pembangunan Puskesmas Bumiaji. Hasil pemeriksaan atas Belanja Modal di pemerintah Kota Batu diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Belum adanya penghapusan atas aset yang dibongkar total Dari hasil konfirmasi dengan Bagian Perlengkapan dan Dinas Kesehatan, diketahui terdapat aset daerah berupa gedung dan bangunan rumah dinas paramedis seluas 136m2 dengan nilai aset sebesar Rp137.105.000,00 yang dibongkar total kemudian dibangun gedung baru untuk Puskesmas Bumiaji menjadi dua lantai dengan luas lantai 1 sebesar 167.195m2 dan luas lantai 2 sebesar 167.195m2 dengan nilai aset sebesar Rp757.043.000,00 Atas pembongkaran total terhadap aset tersebut, Dinas Kesehatan belum mengajukan usulan ke Bagian Perlengkapan untuk dilakukan penghapusan, sehingga nilai aset menjadi lebih besar/tidak sewajarnya. Pemerintah Kota Batu belum membentuk panitia penghapusan barangbarang inventaris dan barang lainnya, sehingga pelaksanaan penghapusan atas aset yang dibongkar tidak dapat dilakukan dimana mengakibatkan penyajian neraca daerah tidak dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. b. Terdapat kelebihan pembayaran atas kontrak pembangunan Hasil pemeriksaan terhadap dokumen addendum kontrak menunjukkan adanya selisih harga total pekerjaan sebesar Rp415.000,00 dimana antara nilai kontrak di Surat Perintah Kerja (SPK) sebesar Rp757.043.000,00 berbeda dengan nilai di Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp756.628.000,00. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan PPTK diketahui memang benar ada kekeliruan atas penulisan nilai kontrak dimana telah diterbitkan beberapa SP2D dengan rincian sebagai berikut; Tabel 8.1 Penerbitan SP2D No

Nomor SP2D

Tanggal SP2D

Nilai (Rp)

1

3991/III/SP2D/LSBarang dan Jasa/2008

12/09/2008

137.868.600,00

2

7829/IV/SP2D/LSBarang dan Jasa/2008

12/12/2008

488.806.855,00

3

7895/IV/SP2D/LSBarang dan Jasa/2008

15/12/2008

130.367.545,00

Total

757.043.000,00

Sedangkan nilai kontrak yang benar adalah sebesar Rp756.628.000,00 seperti yang tertera pada RAB, sehingga terjadi kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp415.000 (Rp757.043.000,00-Rp756.628.000,00). Kelebihan tersebut telah dibayar sesuai STS sebesar Rp415.000,00. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaaan Barang Milik Daerah pada: a. Pasal 54 ayat (2) yang menyatakan bahwa penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 (b) dilakukan dalam hal barang milik


31

b. c.

d.

e.

daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain; Pasal 54 ayat (3) yang menyatakan bahwa penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah; Pasal 55 ayat 1 huruf (a) yang menyebutkan bahwa penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan; Lampiran X angka 2 huruf d menyebutkan bahwa terhadap barang daerah yang kondisinya telah rusak sama sekali dan tidak mempunyai nilai, tidak perlu dicantumkan dalam daftar nilai untuk membuat neraca (segera di proses penghapusannya dari buku inventaris); Lampiran XI angka 2 huruf b menyebutkan bahwa penghapusan barang bergerak berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagai berikut. 1) Pertimbangan teknis, antara lain: (a) Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki; (b) Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi; (c) Telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa; (d) Karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya; (e) Selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan. 2) Pertimbangan ekonomis antara lain: (a) Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle; (b) Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh. 3) Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian yang disebabkan: (a) Kesalahan atau kelalaian penyimpanan dan atau pengurus barang; (b) Di luar kesalahan/kelalaian penyimpan dan atau pengurus barang; (c) Mati, bagi tanaman atau hewan/ternak; (d) Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (force majeure).

Permasalahan tersebut mengakibatkan; a. Daftar Inventaris Aset yang dimiliki Pemerintah Kota Batu tidak menggambarkan kekayaan Pemerintah Kota Batu yang sebenarnya karena masih mencantumkan barang milik daerah yang kondisinya telah dibongkar total; b. Pengeluaran kas sebesar Rp415.000,00 atas kelebihan pembayaran kepada rekanan menjadi tidak efektif. Hal tersebut disebabkan: a. Kepala Dinas terkait lalai belum mengajukan surat usulan penghapusan barang daerah atas aset yang telah dibongkar total kepada bagian perlengkapan;


32

b. Walikota Batu belum membentuk Peraturan daerah tentang pengelolaan barang daerah sehingga belum bisa menetapkan Panitia Penghapusan BarangBarang Inventaris dan Barang Lainnya; Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Kesehatan menanggapi bahwa rekanan sanggup mengembalikan selisih kelebihan pembayaran ke Kasda. BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Batu agar: a. Memperingatkan dan memerintahkan Kepala Dinas terkait untuk mengajukan surat usulan penghapusan barang daerah atas aset yang telah dibongkar total kepada bagian perlengkapan; b. Membentuk Peraturan daerah tentang pengelolaan barang daerah.


33

9.

Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Tahun Anggaran 2008 Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Batu menganggarkan belanja hibah bantuan partai politik dengan kode rekening 1.20.03.00.00.5.1.5.02.01 sebesar Rp500.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp500.000.000,00 atau 100%, dengan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagai leading sector atau penanggung jawab atas kegiatan tersebut. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen diketahui bahwa dari sepuluh partai politik terdapat tujuh partai politik yang belum menyusun laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik belum sesuai dengan ketentuan. Pemeriksaan terhadap penyusunan laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik masih dijumpai adanya ketidaksesuaian dengan format yang telah ditentukan, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 9.1 Daftar Nama Partai Yang Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan No

Nama Partai

Keterangan

1

Partai Damai Sejahtera

2

Partai Nasional (PNBK)

3

Partai Sarikat Indonesia

4

Partai Keadilan Sejahtera

Jumlah akun tidak sesuai

5

Partai Nasional Indonesia Marhaenisme


Banteng

Jumlah akun tidak sesuai Kemerdekaan

Jumlah akun tidak sesuai Jumlah akun tidak sesuai

6

Partai Kebangkitan Bangsa


7

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan


Hal tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 4 yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Permendagri No. 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada lampiran III bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik. Permasalahan tersebut mengakibatkan tidak penggunaan bantuan keuangan yang diterima partai politik.

diketahui

efektivitas

Hal tersebut disebabkan: a. Kantor Kesbanglinmas belum optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap partai politik terutama dalam pertanggungjawaban bantuan keuangan; b. Pengurus partai politik kurang memperhatikan ketentuan yang ada. Atas permasalahan tersebut Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menanggapi bahwa Kesbang Linmas telah melaksanakan PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

34

mekanisme penyerahan bantuan parpol sesuai dengan prosedur dan telah melakukan sosialisasi baik secara lisan maupun melalui rapat koordinasi dengan pengurus parpol penerima bantuan serta membagikan juklak dan juknis bantuan keuangan kepada parpol. Kami berterima kasih atas koreksinya mengingat pengurus parpol masih kurang paham dalam mengaplikasikan penggunaan dan pelaporan bantuan keuangan tersebut dikarenakan pengurus kurang proaktif dan koordinasi dalam penyelesaian masalah penyusunan SPJ. BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Batu agar memperingatkan dan memerintahkan Kepala Kantor Kesbanglinmas untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap partai politik terutama menyangkut pertanggungjawaban bantuan keuangan.


35

10. Terdapat Kesalahan Pembebanan Penganggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp284.412.025,00 ke Belanja Modal Pemerintah Kota Batu telah menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp51.258.020.247,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp40.321.293.231,44 atau 78,66%. Hasil pemeriksaan atas Belanja Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Batu menunjukkan hal-hal sebagai berikut : a. Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2008 Dinas Kesehatan telah menganggarkan Belanja Barang dan Jasa – Belanja Bahan Bangunan dari Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sebesar Rp219.024.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp197.577.000,00 atau 90,21%. Berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor diketahui bahwa kegiatan tersebut berupa paket pekerjaan pembangunan pagar yang dilakukan di 6 puskesmas dengan rincian sebagai berikut : Tabel 10.1 Pekerjaan Pembangunan Pagar No Paket Pekerjaan 1 Pembangunan Pagar Polindes Sumberejo 2

Pembangunan Pagar Polindes Sidomulyo

3

Pembangunan Pagar Puskesmas Bumiaji

4

Pembangunan Pagar Puskesmas Pembantu Bumiaji Pembangunan Pagar Puskesmas Pembantu Gunungsari Pembangunan Pagar Polindes Torongrejo

5

6

Nom or Kontrak 440/110/DAU/SPPP/PG R.01/422.202/2008 1508-2008 440/111/DAU/SPPP/PG R.02/422.202/2008 1508-2008 440/112/DAU/SPPP/PG R.03/422.202/2008 1508-2008 440/113/DAU/SPPP/PG R.04/422.202/2008 1508-2008 440/114/DAU/SPPP/PG R.05/422.202/2008 1508-2008 440/241/DAU/SPPP/PG R.06/422.202/2008 0611-2008

Total

Nilai Kontrak Pelaksana 29.100.000 CV.RPM

29.100.000 CV.CCL

44.761.000 CV.BM

34.809.000 CV.GJ

34.807.000 CV.BBP

25.000.000 CV.SA

197.577.000

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumentasi, dan wawancara dengan masing-masing PPTK dapat diyakini bahwa realisasi kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan tersebut merupakan pengadaan yang menambah aset tetap. b. Kantor Perhubungan Tahun Anggaran 2008 Kantor Perhubungan telah menganggarkan Belanja Barang dan Jasa – Belanja Bahan Bangunan dari Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal sebesar Rp110.000.000,00 dan telah direalisasikan Rp109.356.800,00 atau sebesar 99,42%. Berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diketahui bahwa kegiatan tidak hanya berupa pemeliharaan tetapi terdapat bagian pekerjaan yang merupakan pembangunan fisik.


36

Adapun pekerjaan pembangunan fisik yang direalisasikan dari kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal adalah sebagai berikut: Tabel 10.2 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal No 1 2

Bagian Pekerjaan

Nomor Kontrak

Pengadaan Canopy di 027/347.15/422.401/2008 tgl Terminal Batu 19/05/2008 Pembuatan Papan Nama 560/350.6/422.401/2008 tgl Bersinar 14/05/2008 Total

Nilai Pelaksana Pekerjaan 24.500.000 CV.WD 2.500.025 CV.PY 27.000.025

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumentasi, dan wawancara dengan masing-masing PPTK, dapat diyakini bahwa realisasi kegiatan yang ada di Kantor Perhubungan tersebut merupakan pengadaan yang menambah aset tetap dan seharusnya dibebankan sebagai Belanja Modal. c. Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2008 Dinas Pertanian telah merealisasikan Belanja Barang dan Jasa - Belanja Bahan /Bibit Tanaman berupa pengadaan Plasma Nutfah Tanaman Hias dari Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan UPTD Benih Holtikultura. Pengadaan berupa lima jenis Indukan Anggrek berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Dinas Pertanian Kota Batu dengan CV.MHM Nomor 521/14.6/PPK/422.208/2008 tanggal 9 September 2008 terdiri dari 25 pot indukan Anggrek Cattleya, 11 pot Indukan Anggrek Onchidium, 10 pot Indukan Anggrek Dendrobium, 10 pot Indukan Anggrek Phalaenopsis dan 11 pot Indukan Anggrek Vanda senilai Rp16.335.000,00. Berdasarkan wawancara dengan pelaksana kegiatan bidang tanaman pangan dan perkebunan diketahui bahwa pengadaan indukan anggrek tersebut bertujuan untuk dikembangkan di Kebun Dinas di Tlekung, namun karena kebun dinas tersebut telah diambil alih Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) maka saat ini semua Indukan Anggrek tersebut dititipkan sementara di petani anggrek untuk dirawat. Hasil cek fisik di petani anggrek dimana indukan Anggrek dititipkan diketahui bahwa penempatan indukan anggrek berada satu tempat dengan anggrek-anggrek milik petani, sehingga sulit untuk dibedakan. Indukan Anggrek milik Dinas Pertanian tidak ditandai dengan kode atau nama layaknya sebuah aset. Penitipan didasarkan Berita Acara Penitipan dan kesepakatan antara Dinas Pertanian dan Petani Anggrek apabila Dinas Pertanian mau mengambil indukan anggrek tersebut maka Petani Anggrek bersedia mengembalikan dengan jumlah dan kondisi yang sama saat dititipkan. Diketahui pula bahwa petani anggrek yang merawat indukan anggrek adalah tempat rekanan membeli anggrek-anggrek indukan untuk pengadaan bibit di Dinas Pertanian tersebut. Berdasarkan tujuan pengadaan tersebut dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumentasi, serta wawancara dengan PPTK dapat diyakini bahwa realisasi kegiatan yang ada di Dinas Pertanian dalam kegiatan pengadaan Indukan Anggrek tersebut merupakan pengadaan aset tetap sehingga seharusnya dibebankan sebagai Belanja Modal.


37

d. Bagian Keuangan – Sekretariat Daerah Hasil pemeriksaan atas Belanja Barang dan Jasa di Bagian Keuangan – Sekretariat Daerah diketahui pada Tahun Anggaran 2008 Bagian Keuangan – Sekretariat Daerah telah menganggarkan Belanja Barang dan Jasa – Belanja komputer dan telah direalisasikan sebesar Rp43.500.000,00 Adapun rinciannya sebagai berikut; Tabel 11.3 Rincian Belanja Barang dan Jasa No

Nilai (Rp)

Nomor SP2D

Nomor SPK

1

Belanja komputer

Jenis Belanja

21.000.000,00

4619/III/SP2D/LS/2008

027/097.1/422.023/2008

2

Belanja komputer

22.500.000,00

4619/III/SP2D/LS/2008

027/097.1/422.023/2008

Total

43.500.000,00

Berdasarkan pemeriksaan dokumen (dhi. Neraca, LRA SKPD) dan konfirmasi dengan Bagian Keuangan, mereka telah memasukkan belanja komputer ke akun belanja modal. Tetapi oleh bagian keuangan - bidang akuntansi, belanja tersebut dicatat sebagai belanja barang dan jasa. Atas kekeliruan pencatatan ini telah diakui oleh bagian keuangan - bidang akuntansi. Kondisi ini tidak sesuai dengan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada: 2) PSAP Nomor 02 paragraf 37 yang menyatakan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud; 3) PSAP Nomor 07 paragraf 5 ayat b menyatakan bahwa Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 1) Pasal 52 a) Ayat (1) yang menyebutkan bahwa belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah; b) Ayat (2) yang menyebutkan bahwa pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai;


38

2) Pasal 53 ayat (1) yang menyebutkan bahwa belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Modal disajikan lebih rendah sebesar Rp284.412.025,00, serta realisasi Belanja Barang dan Jasa disajikan lebih tinggi sebesar Rp284.412.025,00 (Rp197.577.000,00+Rp27.000.025,00+ Rp16.335.000,00+Rp43.500.000,00). Masalah tersebut disebabkan : a. SKPD tidak cermat dalam mengajukan anggaran Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal; b. Tim Anggaran tidak cermat dalam menganggarkan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Atas permasalahan tersebut: a. Kepala Dinas Kesehatan menyatakan akan menambahkan dalam daftar aset Dinas Kesehatan Kota Batu; b. Kepala Kantor Perhubungan menyatakan terima kasih atas petunjuk dari pemeriksa untuk memasukan belanja ini dalam belanja modal tersendiri supaya bisa tercatat sebagai aset tetap. Untuk kedepannya akan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan; c. Kepala Dinas Pertanian menanggapi bahwa kedepannya akan lebih memperhatikan peraturan yang berlaku; d. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menanggapi bahwa memang terjadi kesalahan karena kekurang telitian dalam pencatatan pada belanja modal pada Bagian Keuangan untuk belanja komputer sebesar Rp43.500.000,00. Untuk itu segera akan merevisi kekeliruan tersebut dan memasukan pencatatan pada akun belanja modal. BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Batu agar: a. Memerintahkan Kepala SKPD agar cermat dalam mengajukan anggaran Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal; b. Memerintahkan Tim Anggaran agar cermat dalam menganggarkan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.


39

11. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tidak Didukung dengan Bukti yang Lengkap Sebesar Rp62.250.000,00 dan Melebihi Ketentuan Sebesar Rp26.315.000,00 Tahun Anggaran 2008 Bagian Sekretariat Daerah telah merealisasikan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp692.447.350,00 dari anggaran Rp757.000.000,00 atau sebesar 91,47%,. Berdasarkan pemeriksaan terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Perjalanan Dinas di Bagian Sekretariat Daerah, ditemui adanya SPJ yang tidak lengkap sebesar Rp62.250.000,00 di Sekretariat Daerah. Rincian dapat dilihat pada lampiran 4. Bukti-bukti perjalanan dinas yang tidak lengkap karena tidak disertai dengan : a. Rincian Kwitansi Pembayaran; b. Surat Tugas dan SPPD. Pemerintah Kota Batu telah memiliki Peraturan Walikota Nomor 306 Tahun 2007 mengenai Pedoman Standar Harga Satuan yang salah satunya mengatur tentang biaya perjalanan dinas sebagai acuan pelaksanaan perjalanan dinas. Hasil pemeriksaan terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Perjalanan Dinas di Bagian Sekretariat Daerah, ditemui adanya kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang disebabkan bukti penginapan, transportasi/tiket yang dilampirkan di SPJ lebih rendah dari yang dibayarkan dan perjalanan dinas ganda, selain itu ditemukan juga pembayaran uang harian dan uang representatif yang melebihi ketentuan. Berdasarkan perhitungan ulang atas SPJ perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp26.315.000,00 di Sekretariat Daerah. Atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas di Sekretariat Daerah sebesar Rp26.315.000,00 telah disetorkan kembali pada tanggal 28 Mei 2009. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pada : 1) Pasal 4 a) ayat (1) menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. b) ayat (2) menyebutkan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan


40

tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; 2) Pasal 132 a) ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; b) ayat (2) menyebutkan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. d. Peraturan Walikota Nomor 306 Tahun 2007 tentang Pedoman Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2008 bagian B mengenai Standar Perjalanan Dinas pada Keterangan : 1) Nomor (1) Uang harian terdiri dari uang makan, uang saku dan transport lokal; 2) Nomor (2) Yang dimaksud Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam daerah Malang Raya dengan klasifikasi tidak kurang dari 6 km dan tidak lebih dari 50 km; 3) Nomor (5) Pejabat Negara (sesuai UU No.43 Tahun 1999), Pejabat Eselon dan Pejabat Eselon II diberikan uang representatif per hari masing-masing sebesar Rp200.000,00 ; Rp150.000,00 ; dan Rp100.000,00; 4) Nomor (6) (sesuai UU No 43 Tahun 1999) diberikan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuk sopir/BBM) yang diberikan secara at cost (maksimal sebesar Rp500.000,00 per hari; Hal tersebut mengakibatkan : a. Belanja Perjalanan Dinas di Sekretariat Daerah sebesar Rp62.250.000,00 tidak diyakini kebenarannya; b. Pengeluaran kas sebesar Rp26.315.000,00 tidak efektif. Hal ini disebabkan karena : a. Pelaksana perjalanan dinas dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah mengabaikan ketentuan yang berlaku; b. Bendahara pengeluaran lalai dalam hal kelengkapan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas; c. Pengguna Anggaran lalai tidak mengikuti aturan yang berlaku. Atas permasalahan tersebut Sekretariat Daerah menanggapi bahwa perjalanan dinas yang dilakukan KDH/WKDH, Sekretaris Daerah, Asisten I & II betul-betul melakukan perjalanan dinas yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan surat tugas, undangan dan SPPD tempat tujuan. Terhadap kekurangan dokumen pendukung perjalanan dinas luar daerah tersebut akan menjadi catatan perbaikan di tahun-tahun berikutnya.


41

BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Batu agar: a. Memperingatkan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah yang mengabaikan ketentuan yang berlaku dan lalai dalam hal kelengkapan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas; b. Memperingatkan Pengguna Anggaran yang lalai tidak mengikuti aturan yang berlaku.


42

12. Pengadaan Blanko KTP Sebesar Rp199.800.000,00 Mendahului Surat Perjanjian Kerja dan Pengadaan Blanko KK Sebesar Rp45.000.000,00 Mendahului Anggaran Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja telah merealisasikan kegiatan pengadaan blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar Rp199.800.000,00 dari anggaran Rp202.500.000,00 atau 98,66%. Selain itu Dinas Dukcapil juga merealisasikan pengadaan blanko Kartu Keluarga (KK) sebesar Rp45.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja. Perubahan Anggaran ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 2008. Hasil pemeriksaan atas pengadaan blanko KTP dan KK tersebut sebagai berikut: a. Pengadaan Blanko KTP Melalui laporan penggunaan blanko KTP dan KK diketahui bahwa per 31 Desember 2008 masih terdapat sisa blanko KTP sebagai berikut: Tabel 12.1 Rekapitulasi Penggunaan Blanko KTP Bulan Sisa 2007 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Total

Penerimaan

Penggunaan Pemakaian Rusak

5.859

135.000

140.859

Sisa

1.066 1.252 2.224 1.515 1.496 115.175 919 952 937 984 646

17 30 33 32 37 494 42 5 13 10 10

5.859 4.776 3.494 1.237 (310) (1.843) 17.488 17.488 16.527 15.570 14.620 13.626 12.970

127.166

723

12.970

Harga 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480 1.480

Nilai Persediaan 8.700.615 7.092.360 5.188.590 1.836.945 (460.350) (2.736.855) 25.882.240 25.882.240 24.459.960 23.043.600 21.637.600 20.166.480 19.195.600

Melihat dari mutasi persediaan diketahui bahwa persediaan tidak mencukupi untuk kegiatan di bulan April. Atas kekurangan stok tersebut PPK dan PPTK menjelaskan secara tertulis bahwa untuk tetap dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat maka PPK dan PPTK memberanikan diri untuk meminjam blanko KTP dari PT AMG sebesar 10.000 keping dengan didukung oleh surat Kepala Dinas Dukcapil nomor 470/656/422.212/2008 tanggal 8 Mei 2008 perihal peminjaman blanko KTP. PT AMG adalah pemenang lelang atas Pengadaan 135.000 keping blanko KTP sebesar Rp199.800.000,00 berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor 602.1/04/PPK.01/422.212/2008 yang ditandatangani tanggal 9 Mei 2008. Hal ini menunjukkan adanya pengadaan blanko KTP sebelum ada penandatanganan Surat Perintah Kerja. Kebutuhan blanko tersebut sangat diperlukan karena : 1) Adanya program Konversi Mitan ke LPG; 2) Adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT);


43

3) Masyarakat sangat membutuhkan KTP tanpa melihat kesulitan dalam proses pengadaan dokumen. Blanko Pinjaman KTP dari PT AMG diterima tanggal 12 Mei 2008, sedangkan tanda terima barang disatukan pada pengiriman blanko pada tanggal 5 Juni 2008. b. Pengadaan Blanko KK Perhitungan persediaan blanko Kartu Keluarga adalah sebagai berikut : Tabel 12.2 Rekapitulasi Penggunaan Blanko KK Bulan

Penerimaan

Sisa 2007 Januari Februari Maret

7.480

Revisi April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Total

15.000 22.480

Penggunaan Pemakaian Rusak

Sisa

265 705 838 5.700 624 433 581 605 508 434 136 366 270

25 43 57 36 27 33 37 13 9 12 16 14

7.480 7.190 6.442 5.547 (153) (813) (1.273) (1.887) (2.529) (3.050) (3.493) (3.641) 10.977 10.693

11.465

322

10.693

Harga 2.980 2.980 2.980 2.980 2.980 2.980 2.980 2.980 2.980 2.980 2.980 2.980 3.000 3.000

Nilai Persediaan 22.290.400 21.426.200 19.197.160 16.530.060 (455.940) (2.422.740) (3.793.540) (5.623.260) (7.536.420) (9.089.000) (10.409.140) (10.850.180) 32.931.000 32.079.000

Melihat dari mutasi persediaan blanko KK diketahui bahwa persediaan tidak mencukupi untuk kegiatan di bulan Maret, atas kekurangan stok tersebut PPK dan PPTK mengatakan bahwa untuk tetap dapat melakukan pelayanan kepada masyarakat maka blanko KK dipinjam dari PT.SC sebesar 15.000 keping dengan didukung oleh surat nomor 470/1081/422.212/2008 perihal peminjaman blanko Kartu Keluarga tanggal 16 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas. Berdasarkan dokumen pengadaan, PT.SC adalah rekanan atas Pengadaan 15.000 keping blanko Kartu Keluarga melalui Penunjukan Langsung berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor 601.1/05/KK/PPK.1/422.212/2008 tanggal 17 Nopember 2008 dengan nilai kontrak sebesar Rp45.000.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa rekanan telah menyediakan blanko KK jauh sebelum ada Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja bahkan sebelum anggarannya ditetapkan. Kondisi ini tidak sesuai dengan : a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) antara lain menyebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bagian Kedua, Tugas Pokok dan Persyaratan Para Pihak, Paragraf Pertama pasal 9 ayat (4) yang menyatakan bahwa Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

44

tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD. Kondisi ini mengakibatkan pengadaan tidak dilaksanakan secara transparan sehingga pengadaan menjadi tidak kompetitif. Hal tersebut disebabkan oleh : a. Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja tidak cermat dalam perencanaan kebutuhan persediaan blanko KTP dan blanko KK; b. PPTK mengambil kebijakan pengadaan di luar prosedur yang lazim ditentukan. Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menanggapi akan memperhatikan saran yang diberikan. Hanya kondisi pada saat itu, peminjaman blanko harus dilakukan, karena apabila pengadaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan memakan waktu yang cukup lama. Di lain pihak, pelayanan terhadap masyarakat akan kebutuhan KTP dan KK sangat mendesak disebabkan bersamaan dengan adanya program pemerintah tentang konversi mitan ke LPG dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Untuk pelaksanaan pengadaan penyediaan blanko KTP dan KK pada tahun-tahun yang akan datang, akan dilakukan perencanaan kebutuhan yang lebih cermat dan teliti sehingga tidak terulang lagi kendala seperti peminjaman blanko pada pihak ketiga, serta lebih mencermati proses pengadaan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku. BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Batu agar: a. Memperingatkan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja yang tidak cermat dalam perencanaan kebutuhan persediaan blanko KTP dan blanko KK; b. Memerintahkan PPTK melaksanakan kegiatan pengadaan blanko KTP dan KK sesuai ketentuan yang berlaku.


45

13. Pengadaan Sistem Informasi Geografis Sebesar Rp210.000.000,00 di Dinas Pariwisata Mendahului Anggaran dan Belum Bisa Dimanfaatkan Tahun Anggaran 2008 Dinas Pariwisata telah merealisasikan Belanja Pegawai – Honorarium Non PNS Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber berupa Pengadaan Sistem Informasi Geografis sebesar Rp210.000.000,00 atau 100% dari Anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran pada tanggal 30 Oktober 2008. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjelaskan bahwa perencanaan pengadaan SIG dilakukan dengan membaca referensi dari literatur dan melihat sekilas penerapan program ini di Bali. Untuk kegiatan ini juga tidak dibentuk tim perencana secara khusus. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan analisa mengenai Sistem Informasi Geografis belum mendalam. Hasil pemeriksaan dan konfirmasi dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Panitia Pengadaan dijelaskan bahwa proses pelelangan diawali adalah dengan mengumumkan pelelangan tersebut di Harian Bhirawa pada tanggal 6 Oktober 2008. Sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran peserta lelang yang mendaftar hanya Universitas Brawijaya. Karena waktu yang tidak memungkinkan untuk mengadakan pelelangan ulang maka Dinas Pariwisata Kota Batu mengirim surat penawaran kerja sama kepada Universitas Brawijaya pada tanggal 10 Oktober 2008 dengan lampiran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Geografis Kota Batu Tahun 2008. Kemudian Universitas Brawijaya menjawab surat tersebut tanggal 13 Oktober 2008 yang menyatakan bersedia untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sistem Informasi Geografis dengan melampirkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang sama dengan HPS. Pekerjaan pengadaan SIG diikat dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 050/2214/422.207/2008 tanggal 16 Oktober 2008 antara Dinas Pariwisata dan Universitas Brawijaya dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari atau sampai tanggal 14 Desember 2008. Penyerahan pekerjaan berupa penginstalan Sistem Informasi Geografis di Hardware Dinas Pariwisata dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2008, namun Berita Acara Pemeriksaan Nomor 027/2378/422.207/2008 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 027/2383/422.207/2008 dibuat tanggal 9 Desember 2008. Kronologis pengadaan barang di atas menunjukkan bahwa pengadaan ini sangat dipaksakan karena tidak memperhitungkan waktu yang tersedia untuk melaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu Surat Perjanjian Kerja tidak menyebutkan tanggung jawab Penyedia Jasa / Pembuat SIG pasca penjualan/penyerahan pekerjaan. Setelah penyerahan diadakan sosialisasi atas SIG kepada seluruh SKPD dan Pegawai di Lingkungan Dinas Pariwisata, namun berdasarkan konfirmasi dengan peserta sosialisasi diketahui bahwa sosialisasi tersebut bukan seperti pelatihan penggunaan SIG tapi hanya berupa Presentasi mengenai SIG. Sehingga sampai pemeriksaan fisik oleh Tim BPK yang dilakukan pada tanggal 4 Mei 2009 tidak ada satu orang pun di Dinas Pariwisata yang bisa mengoperasikan SIG tersebut. SIG baru bisa dijalankan ketika pada tanggal 12 Mei 2008 pihak dari Universitas Brawijaya mendemokan aplikasi SIG kepada Tim BPK. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Geografis tersebut sejak diserahkan oleh Universitas Brawijaya tanggal 14 Desember 2008 belum dimanfaatkan di Dinas Pariwisata Kota Batu serta menunjukkan pula


46

bahwa jasa yang dibeli tidak memiliki jaminan teknis yang menjamin bahwa Sistem Informasi Geografis tersebut layak secara teknis dan proses aplikasinya bisa dikuasai oleh pemakai SIG khususnya di Dinas Pariwisata Kota Batu. Pemeriksaan lebih lanjut atas SIG diketahui bahwa kapasitas Sistem Informasi Geografis tidak memungkinkan untuk disatukan dengan web hosting yang ada di Infokom agar bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena space web hosting yang ada di Dinas Infokom untuk seluruh SKPD hanya 1 Gigabyte sedangkan kapasitas SIG adalah 1-2 Gigabyte. Kondisi ini tidak sesuai dengan : a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengdaan Barang/Jasa Pemerintah pada : 1) Bagian Kedua, Tugas Pokok dan Persyaratan Para Pihak, Paragraf Pertama pasal 9 ayat (4) yang menyatakan bahwa Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD. 2) Paragraf Keempat, Prosedur Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa lainnya, pasal 20 yang menyatakan bahwa Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode pelelangan umum meliputi: a) Pengumuman pelelangan umum b) Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan c) Pengambilan dokumen lelang umum d) Penjelasan e) Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya f) Pemasukkan penawaran g) Pembukaan penawaran h) Evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi i) Penetapan pemenang j) Pengumuman pemenang k) Masa sanggah l) Penunjukan pemenang m) Penandatanganan kontrak 3) Pasal 28 a) ayat 1 yaitu pelelangan umum dan terbatas dinyatakan gagal oleh panitia/ pejabat pengadaan, apabila : (1) Jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta; atau tidak ada penawar yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis; atau (2) Harga penawaran terendah lebih tinggi dari pagu anggaran yang tersedia. b) ayat 4 yaitu apabila pelelangan/seleksi dinyatakan gagal, maka panitia/pejabat pengadaan segera melakukan pelelangan/seleksi ulang.


47

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan jasa Konstruksi Bab IV mengenai Pelelangan Gagal dan Pelelangan Ulang pada : 1) poin 1 menyebutkan bahwa pelelangan dinyatakan gagal apabila : a) penyedia jasa yang tercantum dalam daftar calon peserta lelang kurang dari 3 (tiga); b) penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga); c) tidak ada penawaran yang memenuhi syarat sesuai ketentuan dokumen lelang; d) semua harga penawaran di atas pagu dana yang tersedia; e) sanggahan dari peserta lelang atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam dokumen lelang yang ternyata benar; f) sanggahan dari peserta lelang atas terjadinya KKN dari pemenang lelang urutan 1, 2, dan 3 ternyata benar; g) pemenang lelang urutan 1, 2, dan 3 mengundurkan diri dan tidak mau ditunjuk h) pelaksanaan lelang tidak sesuai dengan ketentuan dokumen lelang atau prosedur yang berlaku; i) pengaduan masyarakat atas terjadi KKN dalam pelaksanaan lelang ternyata benar. 2) poin 2 menyebutkan bahwa dalam hal pelelangan dinyatakan gagal, Pejabat Pembuat Komitmen/pejabat yang berwenang memerintahkan pelelangan ulang dengan prosedur: terhadap pelelangan yang gagal karena sebab 1.a dan 1.b dan/atau 1/e dilakukan pelelangan ulang dengan cara mengumumkan kembali dan mengundang calon peserta yang baru selain calon peserta lelang yang telah masuk daftar calon peserta lelang. Hal ini mengakibatkan : a. Pengadaan Sistem Informasi Geografis di Dinas Pariwisata Kota Batu tidak memperoleh nilai yang kompetitif karena tidak melalui prosedur lelang umum; b. Hasil dari Pengadaan Sistem Informasi Geografis belum bisa dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pengadaan SIG; c. Pemborosan Keuangan Daerah sebesar Rp210.000.000,00. Hal ini disebabkan karena : a. PPK, PPTK dan Panitia Pengadaan SIG sengaja melakukan pengadaan tanpa melalui proses pelelangan ulang/seleksi ulang; b. Pejabat Pembuat Komitmen tidak memiliki perencanaan yang cermat untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Geografis di Dinas Pariwisata Kota Batu. Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menanggapi bahwa pelaksana kegiatan akan lebih berhati-hati, cermat, mempelajari dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.


48

BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Batu agar kepala Dinas Pariwisata: a. Memperingatkan PPK, PPTK dan Panitia Pengadaan SIG yang sengaja melakukan pengadaan tanpa melalui proses pelelangan ulang/seleksi ulang; b. Memperingatkan Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak memiliki perencanaan yang cermat untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Geografis di Dinas Pariwisata Kota Batu.


49

14. Penerimaan Retribusi di Dua SKPD Belum Ditetapkan dengan Peraturan Daerah a. Dinas Pertanian Dinas Pertanian Pemerintah Kota Batu memperoleh penerimaan retribusi yang berasal dari rumah potong hewan. Pada Tahun Anggaran 2008 penerimaan retribusi rumah potong hewan ditargetkan sebesar Rp26.400.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp24.024.00,00 atau 91,06%. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengelolaan penerimaan di Dinas Pertanian serta hasil konfirmasi dengan Bendahara Penerimaan diketahui bahwa penarikan retribusi rumah potong hewan yang selama ini diselenggarakan oleh Dinas Pertanian belum diatur dengan Peraturan Daerah Kota Batu mengenai retribusi rumah potong hewan. Penarikan retribusi masih mengacu pada Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor 25 Tahun 1999 tanggal 27 Juli 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. b. Dinas Informasi, Komunikasi dan Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Agropolitan Televisi (UPTD ATV) berada dibawah naungan Dinas Informasi, Komunikasi dan Perpustakaan Pemerintah Kota Batu. UPTD ATV ini memberikan pelayanan jasa periklanan dan jasa produksi. Jasa pelayanan diberikan dalam bentuk penyebarluasan informasi yang bersifat komersial melalui media televisi pada UPTD ATV. Sedangkan jasa produksinya berupa pelayanan dalam bentuk pembuatan produksi audio visual. Atas pelayanan yang diberikan tersebut UPTD ATV memperoleh penerimaan retribusi. Pada Tahun Anggaran 2008 penerimaan retribusi ATV ditargetkan sebesar Rp200.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp251.490.300,00 atau 125,75%. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengelolaan penerimaan di Dinas Informasi, Komunikasi dan Perpustakaan serta hasil konfirmasi dengan Bendahara Penerimaan diketahui bahwa pengenaan tarif retribusi yang dilakukan oleh UPTD ATV hanya berdasarkan pada daftar harga iklan reguler dan harga produksi yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Informasi, Komunikasi dan Perpustakaan). Hal ini disebabkan karena belum adanya peraturan daerah Kota Batu yang mengatur mengenai retribusi ATV. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang – Undang Nomor 34 tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Udang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 24 : 1) Ayat (1) disebutkan bahwa retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 2) Ayat (3) disebutkan bahwa Peraturan Daerah tentang Retribusi sekurangkurangnya mengatur ketentuan mengenai : a) nama, objek, dan subjek Retribusi; b) golongan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); c) cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;


50

d) prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi; e) struktur dan besarnya tarif Retribusi; f) wilayah pemungutan; g) tata cara pemungutan; h) sanksi administrasi; i) tata cara penagihan; dan j) tanggal mulai berlakunya; b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada : 1) Pasal 4 disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; 2) Pasal 57 ayat (2) disebutkan bahwa bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja; 3) Pasal 90 ayat (3) disebutkan bahwa bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada : 1) Pasal 122 ayat (4) disebutkan bahwa penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja; 2) Pasal 184 pada ayat (1) disebutkan bahwa pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan; 3) Pasal 187 ayat (2) disebutkan bahwa penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara : a) disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga; b) disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan c) disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga; 4) Pasal 188 disebutkan bahwa dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Permasalahan tersebut mengakibatkan pendapatan retribusi rumah potong hewan dan retribusi ATV belum mempunyai kekuatan hukum. Kondisi diatas disebabkan: a. Tidak ada peraturan tentang retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi ATV; b. Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Informasi, Komunikasi dan


51

Perpustakaan tidak memperhatikan ketentuan tentang penarikan retribusi. Atas permasalahan tersebut: a. Kepala Dinas Pertanian menanggapi bahwa dinas telah mendapat beban target PAD dari retribusi rumah potong hewan (RPH) sementara perda yang mengatur belum ada. Untuk itu pelaksanaannya masih mengacu pada Perda Retribusi RPH Kabupaten Malang Nomor 20 tahun 1998. Mengenai penyetoran, mengingat jumlah yang kecil dan efisiensi waktu maka kami menyetornya setiap akhir bulan. Namun selanjutnya kami akan lebih memperhatikan peraturan yang berlaku; b. Kepala Dinas Informasi Komunikasi dan Perpustakaan menanggapi bahwa telah diupayakan untuk menetapkan tarif retribusi TV sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan didasari oleh Perda yang saat ini masih dalam proses pembahasan oleh DPRD. BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Batu agar membuat Peraturan Daerah tentang retribusi Rumah Potong Hewan dan retribusi ATV


52

15. Pendapatan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Digunakan Langsung Sebesar Rp11.412.500,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Batu berkewajiban menarik retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), serta Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Usaha Indsutri (IUI). Pada Tahun Anggaran 2008 pendapatan retribusi TDP ditargetkan sebesar Rp27.800.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp34.237.500,00 atau 123,16%, Pendapatan retribusi SIUP ditargetkan sebesar Rp18.200.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp24.750.000,00 atau 135,99%, serta pendapatan retribusi TDI dan IUI ditargetkan sebesar Rp14.500.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp9.500.000,00 atau 65,51% Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penerimaan TDP, diketahui bahwa tidak semua penerimaan disetorkan ke Dinas Pendapatan. Hal ini berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 3 Tahun 2006 tanggal 11 Januari 2006 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa penerimaan dan pengelolaan Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan (BA–WDP) dan Biaya Informasi Tanda Daftar Perusahaan (BI–TDP), 75% disetorkan ke Kas Daerah dan 25% digunakan sebagai biaya penunjang operasional BA – WDP dan BI – TDP. Rincian Penerimaan TDP Tahun Anggaran 2008 adalah sebagai berikut. Tabel 15.1 Rincian Penerimaan TDP TA 2008 No

Bulan

Penerimaan (Rp)

Disetor (Rp)

Selisih (Rp)

1

Januari

2.900.000,00

2.175.000,00

725.000,00

2

Februari

3.000.000,00

2.250.000,00

750.000,00

3

Maret

1.900.000,00

1.425.000,00

475.000,00

4

April

1.450.000,00

1.087.500,00

362.500,00

5

Mei

5.300.000,00

3.975.000,00

1.325.000,00

6

Juni

9.800.000,00

7.350.000,00

2.450.000,00

7

Juli

4.900.000,00

3.675.000,00

1.225.000,00

8

Agustus

4.600.000,00

3.450.000,00

1.150.000,00

9

September

2.200.000,00

1.650.000,00

550.000,00

10

Oktober

3.000.000,00

2.250.000,00

750.000,00

11

November

4.600.000,00

3.450.000,00

1.150.000,00

12

Desember

2.000.000,00

1.500.000,00

500.000,00

Jumlah

45.650.000,00

34.237.500,00

11.412.500,00

Kondisi di atas tidak sesuai dengan : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 16 ayat (3) disebutkan bahwa penerimaan satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran; b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada : 1) Pasal 4 disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan


53

bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; 2) Pasal 17 ayat (3) disebutkan bahwa seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD; 3) Pasal 57 ayat (2) disebutkan bahwa bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja; 4) Pasal 59 ayat (1) disebutkan bahwa penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada : 1) Pasal 122 ayat (3) disebutkan bahwa penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; 2) Pasal 189 ayat (1) disebutkan bahwa Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. Permasalahan di atas mengakibatkan: a. Realisasi pendapatan retribusi dan belanja barang disajikan lebih rendah masingmasing sebesar Rp11.412.500,00; b. Membuka peluang terjadinya penyalahgunaan atas penerimaan daerah yang tidak dilaporkan. Kondisi di atas disebabkan Pemerintah Kota Batu kurang memahami ketentuan yang berlaku dalam hal penyusunan Peraturan Walikota tentang retribusi TDP. Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menanggapi bahwa dana sejumlah Rp11.412.500,00 telah dipergunakan untuk biaya penunjang operasional Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Biaya Informasi Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana terlampir. BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Batu agar mengkaji ulang Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan.


54

16. Pengeluaran Kas Sebesar Rp282.270.800,00 Tidak Tertib Pemeriksaan atas Rekening Kas Neraca Pemerintah Kota Batu, menunjukkan selisih antara jumlah pengeluaran rekening koran Bank Jatim dengan jumlah BKU pengeluaran. Jumlah pengeluaran atas 11 rekening giro yang dimiliki Pemerintah Kota Batu sebesar Rp300.658.533.729,74, sedangkan berdasarkan BKU pengeluaran sebesar Rp300.364.319.579,74. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp294.214.150,00. Penelusuran lebih lanjut terhadap rekening koran Kas Daerah dan BKU, diketahui bahwa selisih atas pengeluaran tersebut disebabkan kejadian berikut. a. Pencairan SP2D Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp233.770.800,00 Pencairan SP2D Tahun Anggaran 2007 dilakukan sebanyak dua kali, yakni pada tanggal 4 Januari 2008 dari Rekening DAK Bidang Infrastruktur Nomor 0401002421 sebesar Rp181.618.000,00 dan tanggal 8 Januari 2008 dari Rekening DAU Nomor 0401001719 sebesar Rp52.152.800,00. Berdasarkan konfirmasi dengan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kasie Pengeluaran, diperoleh penjelasan bahwa pengeluaran Kas Daerah sebesar Rp233.770.800,00 merupakan pencairan atas 12 SP2D Tahun Anggaran 2007. Dua Belas SP2D tersebut telah dicetak pada tanggal 31 Desember 2007, dan pada akhir tutup Kas Daerah tanggal 31 Desember 2007 pengelola Kas Daerah (Kuasa BUD) merasa telah melakukan pencairan atas seluruh SP2D Tahun Anggaran 2007. Namun pada awal Tahun Anggaran 2008 terdapat komplain dari beberapa pihak ketiga yang menyatakan belum terdapat transfer atas pembayaran kegiatan yang telah mereka lakukan dari Pemerintah Kota Batu. Setelah diadakan pengecekan ulang atas slip setoran dari Bank Jatim, diketahui terdapat 12 (dua belas) SP2D pembayaran terhadap rekanan/pihak ketiga yang belum ditransfer. Rincian atas SP2D yang dicairkan Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut. Tabel 16.1 Rincian SP2D TA 2007 yang dicairkan TA 2008 No

No SP2D

SKPD

Nilai (Rp)

1

2451/XII/SP2D/LS/2008


181.618.000

2

2452/XII/SP2D/LS/2008


11.882.000

3

2453/XII/SP2D/LS/2008

Sekretariat Daerah

4

2454/XII/SP2D/LS/2008


5

2455/XII/SP2D/LS/2008


4.567.000

6

2456/XII/SP2D/LS/2008

Bapeda

3.080.000

7

2457/XII/SP2D/LS/2008

Bapeda

225.000

4.663.000 55.800

8

2458/XII/SP2D/LS/2008

Bapeda

9

2459/XII/SP2D/LS/2009


3.064.000

180.000

10

2460/XII/SP2D/LS/2009


11.742.000

11

2461/XII/SP2D/LS/2010


6.132.000

12

2462/XII/SP2D/LS/2010


6.562.000

JUMLAH

233.770.800

Setelah melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Kuasa BUD membuat cek pengeluaran atas kas di rekening DAU, selanjutnya Kasie Pengeluaran membuat slip setoran sesuai nilai masing-masing SP2D kepada masing-masing pihak ketiga.


55

b. Pencairan Belanja Bantuan Pemilihan Gubernur sebesar Rp48.500.000,00 tanpa melalui SP2D Pada tanggal 22 Juli 2008 terdapat pengeluaran dari rekening PAD Nomor 0401001727 sebesar Rp30.000.000,00 ke rekening tabungan Bendahara Pengeluaran Bagian Kesejahteraan Rakyat dan sebesar Rp18.500.000,00 ke rekening tabungan Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja tanpa melalui prosedur penerbitan SPP, SPM, dan SP2D. Hasil konfirmasi dengan Kuasa BUD Pemerintah Kota Batu, dinyatakan bahwa pengeluaran sebesar Rp48.500.000,00 tersebut merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penyelenggaran kegiatan Pemilihan Gubernur. Pengeluaran atas kegiatan ini belum dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2008, dan baru dimunculkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008. Oleh karena itu, Kuasa BUD dalam melakukan pengeluaran bantuan tidak menggunakan SP2D, namun langsung melakukan transfer ke rekening tabungan masing-masing Bendahara Pengeluaran SKPD yang terkait. Sedangkan dasar pengeluaran anggaran adalah proposal yang diajukan oleh SKPD ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan konfirmasi via telepon ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan hasil konfirmasi dengan Bendahara Pengeluaran Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bendahara Pengeluaran Satpol PP, dinyatakan bahwa untuk meminta pencairan dana bantuan tersebut telah dibuatkan SPP dan SPM, namun oleh Kuasa BUD tidak diterima, namun dana langsung ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran. c. Setoran PAD di Rekening DAU Pada tanggal 12 Desember 2008 di Rekening DAU Nomor 0401001719 terdapat pengeluaran sebesar Rp11.943.350,00. Hasil pemeriksaan atas BKU dan rekening koran, diketahui terdapat setoran PAD sebesar Rp11.943.350,00 yang seharusnya disetor ke Rekening PAD Nomor 0401001727 masuk ke Rekening DAU. Untuk itu dilakukan koreksi dengan mentransfer kas senilai setoran PAD Rp11.943.350,00 dari Rekening DAU ke Rekening PAD. Kondisi diatas tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 1) Pasal 19, menyebutkan Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember; 2) Pasal 65, pada: a) Ayat (1) menyebutkan pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; b) Ayat (2) menyebutkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada:


56

1) Pasal 1 ayat (75), menyebutkan Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM; 2) pasal 21, menyebutkan APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember; 3) Pasal 79 ayat (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. Kondisi pengeluaran dana dari Kas Daerah sebesar Rp282.270.800,00 tanpa SP2D membuka peluang penyalahgunaan kas. Hal di atas disebabkan: a. Kuasa BUD dan Kasie Pengeluaran lalai tidak melakukan pengeluaran atas 12 (dua belas) SP2D pada Tahun 2007; b. BUD dan Kuasa BUD kurang memahami ketentuan yang berlaku. Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menanggapi bahwa : a. Pada tahun 2008 SP2D belum merupakan alat pembayaran yang diakui oleh Bank Jatim meskipun SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh kuasa BUD berdasarkan SPM. Karena SP2D bukan merupakan alat pembayaran maka ketika SP2D sudah diterbitkan oleh kuasa BUD maka realisasi pembayaran masih harus ditindaklanjuti dengan penerbitan cek oleh kuasa BUD ke Bank Jatim. b. Bantuan tersebut belum diakui sebagai struktur pendapatan dalam APBD 2008, baru diakui sebagai pendapatan setelah PAK APBD 2008 bulan November 2008, sedangkan proses pencairan dilakukan pada bulan Juli 2008. BPK RI merekomendasikan kepada Walikota agar memperingatkan Kuasa BUD dan Kasie Pengeluaran yang lalai tidak melakukan pencairan atas 12 SP2D pada Tahun Anggaran 2007.


57

17. Penganggaran dan Pelaksanaan Pekerjaan DPA-L Tahun 2008 Senilai Rp8.902.482.305,00 Tidak Sesuai Ketentuan Pemerintah Kota Batu pada Tahun Anggaran 2007 melalui Dinas Permukiman dan Bina Marga menganggarkan beberapa kegiatan belanja modal. Dari beberapa kegiatan belanja modal tersebut terdapat 15 kegiatan perencanaan dan pembangunan fisik senilai Rp8.902.482.305,00 yang belum selesai dilaksanakan pada tahun anggaran bersangkutan. Atas kegiatan yang belum selesai dilaksanakan tersebut, dilanjutkan pada tahun anggaran 2008 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L) yang anggarannya dibebankan pada pos pembiayaan. Adapun rincian kegiatan DPA-L sebagai berikut: Tabel 17.1 Rincian Kegiatan DPA-L No

Kegiatan

Tanggal Kontrak

1

Pengawasan teknis pemb. Gedung kantor dinas permukiman & bina marga

23/10/2007

Nilai Kontrak (Rp) 88.975.000,00

2

Pembangunan gedung kantor dinas permukiman & bina marga (addendum)

23/10/2007

2.700.000.000,00

di addendum menjadi 25/02/2008

3

Pengawasan teknis pembangunan gedung kantor DKP tahap II

4

Pembangunan gedung kantor DKP tahap II

23/10/2007

31.120.000,00

25/10/2007

358.164.585,00

di addendum menjadi 17/03/2008 5

Studi kelayakan pembangunan pasar hewan

28/12/2007

6

Perencanaan (DED) pasar hewan

28/12/2007

128.040.000,00 124.839.000,00

7

Perencanaan kawasan pasar

28/12/2007

146.036.000,00

8

Perencanaan art center Ganesha

28/12/2007

96.030.000,00

9

Penyusunan database permukiman kec. Batu

28/12/2007

87.300.000,00

10

Perencanaan UKL & UPL gedung ganesha

28/12/2007

48.015.000,00

11

Pengawasan pembangunan jembatan kalilanang

05/10/2007

250.000.000,00

12

Pembangunan jembatan kalilanang

08/10/2007

4.621.727.720,00

13

Perencanaan pos pantau

28/12/2007

72.855.000,00

14

Perencanaan teknik jalan akses DPRD

28/12/2007

62.953.000,00

15

Perencanaan transportasi alun-alun

28/12/2007

Total

86.427.000,00 8.902.482.305,00

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa kegiatan perencanaan dan pembangunan fisik dilakukan mendekati akhir tahun anggaran, terutama 9 kegiatan studi kelayakan, perencanaan dan penyusunan data base yang mana dokumen kontrak ditandatangani tanggal 28 Desember 2007. Apabila dihitung ke belakang, seharusnya PPK dan PPTK dapat memprediksi bahwa kegiatan tidak mungkin dapat dilaksanakan dan diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan kurang baik. Laporan kegiatan fisik seharusnya diserahkan ke PPKD pada pertengahan Desember 2007, sedangkan pada pertengahan Desember 2007 tersebut proses pemilihan rekanan/pihak ketiga masih belum selesai. Atas kegiatan perencanaan dan pembangunan fisik yang tidak dapat diselesaikan pada Tahun Anggaran 2007, Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga pada tanggal 10 Desember 2007 menyampaikan Surat Pengantar Nomor 900/390/422.204/2007 kepada Walikota Batu, berupa Daftar Kegiatan Tahun Jamak Dinas Permukiman dan Bina Marga Kota Batu. Dalam daftar kegiatan tersebut


58

disebutkan 15 kegiatan yang belum selesai dilaksanakan. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2007, Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga menyampaikan Surat Nomor 900/390/422.204/2007 kepada Ketua DPRD Kota Batu, berisikan laporan kemajuan fisik 3 kegiatan yaitu Pembangunan Jembatan Kalilanang, Pengawasan Jembatan Kalilanang, dan Pembangunan Masjid An Nur. Hasil konfirmasi dengan PPTK dan Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga Tahun Anggaran 2008, dinyatakan bahwa kegiatan perencanaan dan pembangunan fisik Tahun Anggaran 2007 mengalami keterlambatan disebabkan Perubahan APBD baru disahkan pada tanggal 13 Nopember 2007, sedangkan kegiatan-kegiatan perencanaan dan fisik harus tetap dilaksanakan. Menurut Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga tersebut, P-APBD yang terlambat tersebut dapat dikategorikan sebagai keadaan force major, serta adanya ikatan kontrak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan DPA-L kepada Walikota dan DPRD. DPA-L dapat digunakan untuk mengakomodir paket pekerjaan yang sejak semula kontraknya sudah tercantum penyelesaian pada akhir tahun berjalan namun terjadi keterlambatan karena situasi force majeur, sehingga sisa pekerjaan dialokasikan di tahun berikutnya. Sedangkan pekerjaan perencanaan dan pembangunan fisik pada Dinas Permukiman dan Bina Marga, terutama 9 pekerjaan studi kelayakan, perencanaan dan penyusunan data base terlihat jelas tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2007. Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2008, 15 kegiatan perencanaan dan fisik disahkan sebagai DPA-L. Pembebanan DPA-L dianggarkan dalam pos pengeluaran pembiayaan – pembayaran pokok pinjaman. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kota Batu tidak mencantumkan besaran kegiatan yang di-DPA-L kan sebagai hutang. Hal ini tidak tepat, karena kegiatan perencanaan dan fisik tersebut merupakan belanja modal. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 4 yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, pada Bab V Hal-Hal Khusus Lainnya, nomor 3, disebutkan untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2007 dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Huruf a, pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA tahun anggaran sebelumnya; 2) Huruf c, untuk penetapan jumlah anggaran yang disahkan dalam DPALSKPD masing-masing, dilakukan sebagai berikut: a) Penelitian terhadap penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sepanjang penyebabnya diluar kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa, kegiatan tersebut dapat di DPAL-kan. Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa maka tidak dapat di-DPAL-kan,


59

sehingga kegiatan yang belum dilaksanakan dianggarkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku; b) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap: (1) Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SPM Tahun Anggaran 2007 atas kegiatan yang bersangkutan; (2) Sisa SPD yang belum diterbitkan SPM Tahun Anggaran 2007; (3) SP2D yang belum diuangkan; 3) Huruf d, penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam DPAL-SKPD dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBD tahun anggaran berkenaan pada anggaran belanja langsung pos SKPD berkenaan; 4) Huruf e, kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteria bahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibat di luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (force majeure). c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 138: 1) Ayat 2 yang menyatakan bahwa Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan; 2) Ayat (4a) yang menyatakan bahwa Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentukDPAL memenuhi kriteria: a) Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan b) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat dari force major;

Permasalahan di atas mengakibatkan realisasi belanja modal dicatat lebih rendah dan pengeluaran pembiayaan - pembayaran pokok pinjaman dicatat lebih tinggi masing-masing sebesar Rp8.902.482.305,00. Hal tersebut disebabkan: a. PPK, PPTK dan Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga memaksa untuk tetap melakukan proses kegiatan walaupun waktu untuk menyelesaikan kegiatan tidak memungkinkan; b. Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga selaku pengguna anggaran kurang memahami mekanisme kegiatan yang bisa di DPA-L kan; c. Tim Anggaran dan Panitia Anggaran tidak cermat dalam pengalokasian pembiayaan pengeluaran dan belanja modal, serta tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku.


60

Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga menanggapi bahwa : a. Kegiatan perencanaan/DED merupakan rencana untuk persiapan pekerjaan fisik tahun-tahun berikutnya. b. Kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan merupakan pekerjaan yang sifatnya multi years. c. Dalam laporan keuangan Dinas Permukiman dan Bina Marga tahun 2008, realisasi atas belanja modal pekerjaan DPA-L sudah dicatat dalam LRA SKPD dan diakui sebagai aset dalam neraca SKPD. Sedangkan dalam laporan keuangan pemerintah Kota Batu, PPKD belum mencatat realisasi belanja modal dalam LRA PPKD dan aset belum diakui dalam neraca PPKD. BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Batu agar: a. Memperingatkan PPK, PPTK dan Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga selaku pengguna anggaran melakukan proses kegiatan sesuai ketentuan; b. Memperingatkan Tim Anggaran dan Panitia Anggaran yang tidak cermat dalam pengalokasian pembiayaan pengeluaran dan belanja modal, serta tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku.


61

18. Realisasi Belanja Biaya Bahan Bakar Minyak/Pelumas pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sebesar Rp495.590.100,00 Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Pada tahun 2008 Dinas Kebersihan dan Pertamanan menganggarkan belanja barang dan jasa – belanja bahan bakar minyak/pelumas sebesar Rp1.131.405.900,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.022.642.600,00 atau 90,39% dari anggaran. Realisasi sebesar Rp Rp1.022.642.600,00 tersebut terdiri dari penggunaan belanja bensin dan solar sebesar Rp989.617.000,00 dan belanja olie sebesar Rp33.025.600,00. Untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak/pelumas, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengadakan perjanjian pembelian bahan bakar minyak/pelumas dengan SPBU Lhr nomor 54.653.35 yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman Nomor 84 Kota Batu dengan Surat Perjanjian Kontrak nomor 602.1/007.1/422/206/2008 tanggal 2 Januari 2008. Dalam pelaksanaannya Dinas Kebersihan dan Pertamanan membuat kupon pembelian bahan bakar minyak/pelumas yang kemudian diberikan kepada pemegang kendaraan dinas operasional. Setelah itu, pemegang kendaraan dinas operasional menyerahkan kupon tersebut diserahkan ke SPBU yang ditunjuk dhi. SPBU Lhr untuk mendapatkan pengisian bahan bakar minyak/pelumas sesuai besaran liter yang tertera pada kupon. Pihak SPBU merekap dari kupon-kupon yang mereka terima tiap bulan kemudian diajukan ke pihak dinas untuk menerima pembayaran. Dari hasil pemeriksaan fisik terhadap dokumen pertanggungjawaban realisasi belanja bahan bakar minyak/pelumas diketahui bahwa; a. Kupon pembelian bahan bakar minyak/pelumas belum di administrasikan secara tertib. Saat tim melakukan pemeriksaan, kondisi kupon dalam keadaan belum tertempel rapi melainkan berada dalam kantong plastik. Beberapa hari kemudian, bendahara pengeluaran dinas menyampaikan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) dalam keadaan kupon dibendel per bulan dan ditempatkan pada kardus tanpa dipilah berdasarkan nomor polisi kendaraan. Bendahara Pengeluaran menyatakan bahwa kupon sengaja tidak ditempel dikarenakan akan sulit dalam penjilidan SPJ, yang mana membuat SPJ menjadi tebal. Untuk memudahkan pemeriksaan, tim pemeriksa meminta kepada dinas untuk menempel kuponkupon tersebut sesuai dengan pengeluaran per bulan dan per nomor polisi kendaraan. Sampai dengan tanggal 27 Mei 2009, baru SPJ satu bulan yang telah diadministrasikan dengan baik. Dari pengamatan terhadap SPJ Bulan Januari 2008 tersebut ditemukan beberapa kupon bensin yang dibubuhkan stempel dinas lain dhi. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dimana Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai SOTK baru yang mulai terbentuk pada Januari 2009. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan gabungan antara Dinas Permukiman dan Bina Marga dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan; b. Kupon pembelian bahan bakar minyak/pelumas pada bulan september 2008 untuk kendaraan bermotor roda 2 mendapat jatah 2 liter, tetapi berdasarkan rekapan SPJ Bulan September 2008 yang ada di keuangan terdapat kendaraan yang mendapat jatah 3 liter; Pada tanggal 28 Mei 2009, tim melakukan konfirmasi ke Bendahara Pengeluaran, Kepala Sub Bagian Keuangan, Pihak SPBU, Pengguna Anggaran Tahun


62

2008 dan Pengguna Anggaran Tahun 2009 dengan hasil sebagai berikut; a. Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran tidak memahami proses pengeluaran uang dan pembayaran kepada pihak SPBU. Bendahara hanya menyiapkan administrasi pencairan dana saja; b. Kepala Sub Bagian Keuangan Penyetoran pembayaran atas belanja tersebut dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan kepada pihak SPBU; c. Pihak SPBU Atas bukti-bukti yang telah dipaparkan oleh tim, pihak SPBU menjelaskan bahwa pihak manajemen tidak mengetahui mekanisme peng-SPJ-an yang dilakukan oleh dinas. Mereka hanya menandatangani surat penagihan belanja bahan bakar minyak/pelumas sesuai dengan nominal yang diajukan oleh Dinas kebersihan dan Pertamanan dengan alasan pihak dinas meyakinkan manajemen SPBU bahwa kelebihan atas nilai tagihan untuk mengcover belanja yang dilakukan di SPBU lain. Selain itu, pihak manajemen tidak menyadari bahwa stempel yang dibubuhkan pada kupon bukanlah stempel dinas terkait. Pihak SPBU menyatakan memang benar adanya kupon yang dipakai oleh dinas tidak dibubuhkan stempel SPBU. Atas kejadian ini, pihak SPBU menyadari dan akan melakukan kajian ulang atas setiap perjanjian kerjasama yang dibuat. d. Pengguna Anggaran Tahun 2008 Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan selaku Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2008 dinyatakan bahwa: 1) Terkait dengan kupon yang distempel dinas lain dhi. Stempel Dinas Cipta Karya, Kepala Dinas menyatakan bahwa hal ini dilakukan untuk mengganti beberapa kupon yang hilang dan ketidakcermatan dalam peng-SPJ an; 2) Peng SPJ an kupon memang benar adanya baru ditempel/diadministrasikan pada TA 2009; 3) Pengeluaran atas nilai belanja bahan bakar minyak/pelumas benar adanya, dimana digunakan untuk kepentingan rutin dan insidentil. Kerjasama pengisian bahan bakar minyak/pelumas hanya dengan 1 SPBU. e. Pengguna Anggaran Tahun 2009 Atas pemakaian stempel Dinas Cipta Karya dalam hal ini Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran tidak mengetahuinya. Selain itu Tim Pemeriksa menemukan selisih atas belanja bahan bakar minyak/pelumas antara pengeluaran yang dipertanggungjawabkan dinas dengan uang yang riil dibayarkan ke SPBU. Selisih tersebut sebesar Rp495.590.100,00 dengan rincian sebagai berikut;


63

Tabel 18.1 Rincian kelebihan pembayaran atas belanja bahan bakar minyak/pelumas No

Bulan

SPJ Dinas (Rp)

Data SPBU (Rp)

Selisih (Rp)

1

Januari

75.154.700,00

31.870.700,00

43.284.000,00

2

Februari

70.243.300,00

30.443.000,00

39.800.300,00

3

Maret

74.722.700,00

30.550.400,00

44.172.300,00

4

April

72.807.000,00

32.042.800,00

40.764.200,00

5

Mei

80.569.100,00

44.204.900,00

36.364.200,00

6

Juni

93.894.000,00

47.962.000,00

45.932.000,00

7

Juli

94.509.500,00

48.695.000,00

45.813.350,00

8

Agustus

95.718.500,00

49.128.500,00

46.590.000,00

9

September

89.295.000,00

54.626.500,00

34.668.500,00

10

Oktober

82.398.000,00

43.322.500,00

39.075.500,00

11

November

81.387.500,00

42.845.000,00

38.542.500,00

12

Desember

78.917.700,00

38.335.600,00

40.582.100,00

Total

989.617.000,00

494.026.900,00

495.590.100,00

Atas kerugian tersebut telah disetor ke kas daerah sebesar Rp120.000.000,00 pada hari Senin tanggal 29 Juni 2009. Hal tersebut tidak sesuai dengan : a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada: 1) Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; 2) Pasal 64 ayat (4) yang menyatakan bahwa bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Hal tersebut mengakibatkan terjadi kerugian sebesar Rp375.590.100,00 yang berasal dari kelebihan pembayaran atas pembelian bahan bakar minyak/pelumas . Hal diatas disebabkan Pengguna Anggaran sengaja memerintahkan staf untuk membuat pertanggungjawaban fiktif yang tidak sesuai dengan realisasi belanja bahan bakar minyak/pelumas Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menanggapi bahwa tidak ada kehendak ataupun kesengajaan dari pengguna anggaran untuk memerintahkan staf membuat pertanggungjawaban fiktif karena hal tersebut sangat dilarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk kedepan akan dilakukan perbaikan pengadministrasian pengadaan bahan bakar demi ketertiban administrasi PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

64

yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengenai selisih antara SPJ dinas dan data dari SPBU dikarenakan memang masih adanya ketidaktertiban dalam pengadministrasian. BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Batu agar: a. Menarik kerugian daerah sebesar Rp375.590.100,00 dari pengguna anggaran Tahun Anggaran 2008; b. Memberi sanksi kepada Pengguna Anggaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun Anggaran 2008 yang sengaja memerintahkan staf untuk membuat pertanggungjawaban fiktif yang tidak sesuai dengan realisasi belanja bahan bakar minyak/pelumas Dinas Kebersihan dan Pertamanan.


65

19. Status Kepemilikan Aset Gedung dan Bangunan PDAM Kota Batu Tidak Jelas Penyertaan modal Pemerintah Kota Batu sebesar Rp7.124.566.403,74 di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Batu terdiri dari aset tetap sebesar Rp6.724.566.403,74 dan penyertaan modal tunai sebesar Rp400.000.000,00 Hasil pemeriksaan atas penyertaan modal di PDAM, diketahui terdapat aset daerah berupa 2 gedung dan bangunan di Jalan Kartini Kota Batu yang digunakan oleh PDAM Kota Batu yang diakui sebagai penyertaan modal sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Batu. Atas kedua gedung dan bangunan tersebut, pada tahun 2006 telah dilakukan rehab total oleh Dinas Permukiman dan Bina Marga. Dua gedung PDAM dibongkar secara keseluruhan, selanjutnya pada lahan yang sama dibangun gedung baru senilai Rp1.501.619.000,00 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 19.1 Rincian Kegiatan Rehabilitasi Gedung PDAM No 1

Pekerjaan

No Kontrak

Perencanaan Gedung PDAM

602.1/DED.IV2/PK/422.204/2006 30/08/2006

Nilai Kontrak 44.500.000,00 tgl

2

Pengawasan Gedung PDAM

602.1/IV2/PK/422.204/SPV/2006 tgl 30/10/2006

3

Pembangunan Gedung Baru PDAM Jl. Kartini

602/IV-2/PK/422.204/2006 tgl 17/10/2006

912.055.000,00

4

Pembangunan Plengsengan & Pagar Gedung PDAM Jl. Abdul Gani Atas

602/IV-5/PK/422.204/2006 tgl 17/10/2006

57.781.000,00

5

Pembangunan Rumah Jaga Tandon Air Gedung PDAM Jl. Hasanudin

602/IV-6/PK/422.204/2006 tgl 17/10/2006

57.528.000,00

6

Pembangunan Gudang & Rumah Jaga Gedung PDAM Jl. Kasiman

602.IV-4/PK/422.204/2006 tgl 17/10/2006

146.855.000,00

7

Rehab Kantor Lama PDAM Jl. Kartini Rp173.864.000,00

602/IV-3/PK/422.204/2006 tgl 17/10/2006

dan

602/IV-3/ADD01/422.204/2006

Addendum

tgl 20/11/2006 8

Biaya Umum (ATK, Perjalanan Dinas) Total

-

34.750.000,00

225.650.000,00 22.500.000,00 1.501.619.000,00

Hasil konfirmasi dengan Bagian Perlengkapan Setda dan Bagian Keuangan PDAM Kota Batu, diketahui bahwa gedung dan bangunan baru sebesar Rp1.501.619.000,00 tersebut masih tercatat sebagai aset tetap Dinas Permukiman dan Bina Marga (cq. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang) Pemerintah Kota Batu, sedangkan dua gedung dan bangunan lama yang telah dibongkar total masih belum dilakukan penghapusan. Atas penggunaan aset gedung dan bangunan baru tidak ada Berita Acara Pinjam Pakai apabila dipinjampakaikan, demikian pula tidak ada Berita Acara Serah Terima apabila gedung dan bangunan baru dihibahkan atau disertakan sebagai penambahan modal Pemerintah Kota Batu di PDAM. Pihak PDAM Kota Batu telah mengirimkan surat permohonan kepada Kepala Dinas Cipta Karya mengenai aset gedung dan bangunan baru, namun Kepala Dinas Cipta Karya tidak memberikan jawaban, karena penyerahan aset adalah wewenang dari Walikota Batu.


66

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 4 Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyatakan bahwa “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”; b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan: 1) Paragraf (35) menyatakan bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: a) Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan; b) Dapat Diverifikasi (veriability) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh; c) Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu; 2) Paragraf (51) yang menyatakan bahwa laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh; 3) Paragraf (52) yang menyatakan bahwa faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal. c. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah pada: 1) Pasal 5 yang menyatakan bahwa pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan,


67

dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh gubernur/bupati/walikota atau DPRD; 2) Pasal 44 pada: a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penghapusan barang milik negara/daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik negara/daerah dimaksud: (1) Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan; atau (2) Alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan; b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat 91) dilaksanakan oleh Pengguna barang dengan surat keputusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota untuk barang milik daerah; c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat 92) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada pengelola barang; 3) Pasal 46 ayatt (3) huruf b yang menyatakan bahwa Pemindahtanganan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat 92) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPR/DPRD, apabila harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaaan Barang Milik Daerah pada: 1) Pasal 54 ayat (2) yang menyatakan bahwa penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 (b) dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain; 2) Pasal 54 ayat (3) yang menyatakan bahwa penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah; 3) Pasal 55 ayat 1 huruf (a) yang menyebutkan bahwa penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan; 4) Lampiran X angka 2 huruf d menyebutkan bahwa terhadap barang daerah yang kondisinya telah rusak sama sekali dan tidak mempunyai nilai, tidak perlu dicantumkan dalam daftar nilai untuk membuat neraca (segera di proses penghapusannya dari buku inventaris); 5) Lampiran XI angka 2 huruf b menyebutkan bahwa penghapusan barang bergerak berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagai berikut. a) Pertimbangan teknis, antara lain: (1) Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki; (2) Secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi; (3) Telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa; (4) Karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya;


68

(5) Selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/pengangkutan. b) Pertimbangan ekonomis antara lain: (1) Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle; (2) Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh. c) Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian yang disebabkan: (1) Kesalahan atau kelalaian penyimpanan dan atau pengurus barang; (2) Di luar kesalahan/kelalaian penyimpan dan atau pengurus barang; (3) Mati, bagi tanaman atau hewan/ternak; (4) Karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (force majeure). Keadaan diatas mengakibatkan penyajian nilai aset tetap gedung dan bangunan dalam laporan keuangan menjadi tidak andal. Hal di atas disebabkan: a. Walikota Batu belum membentuk Peraturan Daerah tentang pengelolaan barang daerah; b. Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga Tahun Anggaran 2006 tidak mengajukan usulan penghapusan aset gedung dan bangunan PDAM yang dibongkar total serta penyerahan aset gedung dan bangunan baru sebesar Rp1.501.619.000,00 kepada Walikota dan DPRD. Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menanggapi bahwa status kepemilikan aset tetap yang ada di PDAM akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti kejelasannya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Batu agar: a. Membentuk Peraturan Daerah tentang pengelolaan barang daerah; b. Memperingatkan Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga Tahun Anggaran 2006 yang tidak mengajukan usulan penghapusan aset gedung dan bangunan PDAM yang dibongkar total serta penyerahan aset gedung dan bangunan baru sebesar Rp1.501.619.000,00 kepada Walikota dan DPRD.


69

20. Aset Daerah yang Hilang Sebesar Rp187.130.000,00 Belum Diusulkan Untuk Dihapuskan Dalam neraca per 31 Desember 2008, Pemerintah Kota Batu mencatat aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp84.061.023.292,00 Penatausahaan aset daerah dilaksanakan oleh Bagian Perlengkapan sedangkan untuk pelaporan di neraca Bagian Perlengkapan berkoordinasi dengan Bagian Keuangan. Selama tahun 2008, Badan Pengawas telah memproses tujuh kasus kehilangan aset yang terdiri dari satu kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berupa Surat Keputusan Pembebangan Ganti rugi, dan enam kasus yang sedang dalam proses penetapan pembebanan, dengan rincian sebagai berikut. a. Kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen dan hasil konfirmasi dengan Tim Majelis TPTGR, diketahui pada tahun 2006 terdapat satu kasus kehilangan kendaraan roda empat dengan nomor polisi N 9725 FA. Pemegang kendaraan adalah Ir. SK ET selaku Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata. Atas hilangnya kendaraan roda empat tersebut telah dibuat SK pembebanan ganti rugi nomor 180/161/Kep/422.003/2006 tanggal 8 Desember 2006 yang menyatakan pembayaran ganti rugi dilakukan selama dua tahun sebesar Rp33.600.000,00 dengan angsuran per bulan Rp1.400.000,00. Namun angsuran baru dibayar satu kali sebesar Rp1.400.000,00 pada tanggal 3 Juli 2007. Sehingga masih ada kekurangan pembayaran ganti rugi sebesar Rp32.200.000,00. Berdasarkan konfirmasi dengan bendahara pengeluaran Dinas Pariwisata, pemotongan gaji terhadap Ir. Soewignjo Koes ET belum dapat dilakukan dikarenakan gaji yang bersangkutan tidak mencukupi untuk dilakukan pemotongan. Selain itu yang bersangkutan sedang menunggu jawaban atas surat permohonan keringanan yang ditujukan kepada Walikota Batu pada tanggal 28 Juli 2007. Meskipun telah dibuat SK Pembebanan aset kendaraan roda empat tersebut belum diusulkan untuk dihapus dari aset Pemerintah Kota Batu. b.

Kasus yang sedang dalam proses penetapan pembebanan Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Tim Majelis TPTGR, diketahui terdapat enam kasus yang sedang dalam proses penetapan pembebanannya dan belum diusulkan proses penghapusan dari daftar aset Pemerintah Kota, dengan rincian sebagai berikut; Tabel 20.1 Kasus Yang Sedang Dalam Proses penetapan Pembebanan No

Nomor Polisi

1.

N 9886 FA

Jenis Barang

Tahun Tahun Pembuatan Kejadian

Yamaha RXS

1996

(roda 2) 2.

3.

B 6766 SQE N 332 KP

Supra X 125

2006

(roda 2) Suzuki ST 100 (roda 4)


2002

2003

2008

2008

Satuan Kerja Kec.Junrejo

Harga (Rp) 4.600.000,00

Dinas Pertanian

13.750.000,00

Departemen Agama Kota Batu

66.000.000,00

70

4.

N 336 KP

5.

-

Carry (roda 4)

2002

HT Kenwood

2003

Type 234 6.

N 327 KP

Suzuki Carry

2002 Jumlah

2008

Dinas Pertanian

2004


2008

MUI

33.600.000,00 1.980.000,00

33.600.000,00 153.530.000,00

Penetapan harga di atas berdasarkan estimasi harga dari Tim Majelis TPTGR dengan memperhitungkan umur ekonomis barang tersebut. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan : a. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada angka I.1. huruf f yang menyatakan tentang asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah serta penyusunan Neraca Pemerintah Daerah. c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada Pasal 5 : 1) Ayat (3) Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik daerah bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); 2) Ayat (4) Kepala SKPD selaku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab, antara lain, untuk melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Hal tersebut mengakibatkan: a. Nilai aset dalam neraca tidak sepenuhnya menunjukkan kekayaan Pemerintah Kota Batu; b. Penerimaan pendapatan daerah dari TPTGR menjadi tertunda sebesar Rp32.200.000,00; c. Belum ada ketetapan status hukum yang jelas atas enam aset daerah yang hilang. Atas permasalahan diatas disebabkan: a. Bagian Perlengkapan belum mengajukan usulan penghapusan atas aset yang hilang; b. Walikota belum mengeluarkan hasil keputusan atas permohonan keringanan yang diajukan oleh Ir. SK ET; c. Majelis TP TGR belum menetapkan SK Pembebanan atas 6 (enam) kasus hilangnya kendaraan dan barang inventaris daerah.


71

Atas permasalahan tersebut Kepala Inspektorat menanggapi bahwa : a. Akan memberi masukan kepada walikota untuk segera menerbitkan surat keputusan guna penghapusan aset yang hilang; b. Permohonan keringanan sdr Ir. SK ET akan segera dikomunikasikan dengan walikota guna mempertimbangkan dan memutuskan tentang permohonan keringanan sdr Ir. SK ET; c. Akan memberikan masukan kepada majelis TPTGR untuk segera membuat keputusan pembebanan atas 6 aset lainnya yang hilang guna ditentukan besaran ganti ruginya. BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Batu agar: a. Mengeluarkan surat keputusan mengenai penghapusan atas aset yang hilang; b. Membuat keputusan atas permohonan keringanan yang diajukan oleh Ir. SK ET; c. Memperingatkan Majelis TP TGR untuk mengusulkan SK Pembebanan atas enam kasus hilangnya kendaraan dan barang inventaris daerah.


72

21. Hasil Pengadaan Buku Perundang-undangan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Sebesar Rp15.000.000,00 Diragukan Kebenarannya Tahun Anggaran 2008 Pemerintah Kota Batu telah merealisasikan Belanja Modal sebesar Rp79.735.000.341,00 dari anggaran sebesar Rp120.367.300.791,00 atau 66,24%. Belanja modal tersebut antara lain direalisasikan untuk Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan di Bagian Hukum sebesar Rp15.000.000,00 dari anggaran Rp37.500.000,00. Pelaksana pengadaan tersebut adalah CV AM dengan SPK Nomor 180/05/PA/422.013/2008 tanggal 13 Mei 2008. Jangka waktu pelaksanaan adalah 7 hari sejak SPMK tanggal 13 Mei 2008 dan selesai atau berakhir tanggal 21 Mei 2008. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/071/422.013/2008 tanggal 21 Mei 2008 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 027/072/422.013/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang diterima oleh Bendahara Barang disebutkan bahwa bukubuku sebanyak 42 judul hasil dari pengadaan buku perundang-undangan telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap. Pembayaran telah dilakukan penuh berdasarkan SPM nomor 05/SPM-LS/422.013/2008 tanggal 16 Juni 2008 dan SP2D nomor 1493/II/SP2D/LS-BARANG DAN JASA/2008 tanggal 20 Juni 2008. Hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan : a. Surat Perjanjian Kerja dengan CV AM tidak dibubuhi tanda tangan Kepala Bagian Hukum Tahun Anggaran 2008. b. Kartu Inventaris Barang yang dibuat oleh Bendahara Barang tidak mencantumkan hasil pengadaan buku yang dilaksanakan oleh CV AM. Selain itu berdasarkan konfirmasi dengan Tim Pemeriksa Barang, Kepala Bagian Hukum, Bendahara Pengeluaran dan PPTK, diketahui hal-hal sebagai berikut : a. Tim Pemeriksa Barang Konfirmasi yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2009 menunjukkan bahwa Tim Pemeriksa Barang hanya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang namun tidak melihat keseluruhan hasil pengadaan buku perundangan. PPTK hanya menunjukkan dua contoh buku ke Tim Pemeriksa Barang dengan alasan buku akan digandakan dahulu. Pada saat menandatangani berita acara pemeriksaan barang tidak dilakukan dokumentasi atas barang yang datang. Sampai dengan tanggal 29 Mei 2009, Tim Pemeriksa Barang belum dikonfirmasi oleh PPTK untuk memeriksa buku-buku secara lengkap. Mengenai keberadaan buku-buku perundangan tersebut, Tim Pemeriksa Barang tidak mengetahuinya. b. Kepala Bagian Hukum Konfirmasi dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2009 menunjukkan hal-hal sebagai berikut : 1) Bulan Januari 2009 Kepala Bagian Hukum sudah pernah menanyakan kepada Bendahara Pengeluaran terhadap keberadaan buku-buku hasil pengadaan buku perundangan. Hal ini dipandang perlu oleh Kepala Bagian Hukum untuk menginventarisir buku-buku perundangan apa saja yang sudah ada di Bagian Hukum.


73

2) Sampai dengan tanggal 29 Mei 2009, PPTK pengadaan buku-buku perundangan belum menemui Kepala Bagian Hukum, sehingga Kepala Bagian Hukum belum bisa melakukan langkah-langkah lebih lanjut atas belum diterimanya hasil pengadaan buku-buku perundangan di Bagian Hukum. c. Bendahara Pengeluaran Konfirmasi yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2009 menunjukkan bahwa Bendahara Pengeluaran telah menyampaikan pertanyaan Kepala Bagian Hukum ke PPTK mengenai keberadaan buku-buku perundangan hasil pengadaan buku perundangan Tahun Anggaran 2008 dan meminta PPTK untuk menyerahkan fisik buku-buku perundangan kepada Bagian Hukum. d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK pengadaan buku-buku perundangan menjelaskan bahwa hasil pengadaan berupa buku-buku perundangan telah datang dalam kondisi baik dan lengkap. Buku-buku tersebut tidak didistribusikan ke tempat lain dan seharusnya masih berada di bagian hukum. Mengenai kondisi buku saat ini masih ada atau tidak, PPTK menyatakan tidak mengetahui karena telah pindah di SKPD lain. PPTK telah menunjukkan 18 buku kepada tim namun kondisi beberapa buku terlihat kusam dan terdapat sisa sobekan register yang seharusnya ditempel di punggung buku sehingga diragukan kalau buku-buku yang ditunjukkan kepada tim tersebut adalah hasil pengadaan buku perundangan melainkan buku inventaris yang dipinjam di tempat lain. Ketidakjelasan tentang realisasi pengadaan buku perundang-undangan menunjukkan adanya dugaan kecurangan atau pengadaan fiktif sebesar Rp15.000.000,00. Atas pengeluaran sebesar Rp15.000.000,00 yang digunakan untuk pengadaan buku perundang-undangan sudah disetor kembali ke kas daerah pada tanggal 24 Juni 2009. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pada : 1) Pasal 4 a) Ayat (1) menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. b) Ayat (2) menyebutkan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;


74

2) Pasal 132 a) Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; b) Ayat (2) menyebutkan bahwa bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran kas tidak efektif sebesar Rp15.000.000,00. Hal ini disebabkan karena : a. Kesengajaan PPK dan PPTK melakukan pencairan anggaran pengadaan buku yang tidak didukung dengan bukti fisik; b. Ketidakcermatan Pengguna Anggaran dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup satuan kerjanya. Atas permasalahan tersebut Kepala Bagian Hukum menanggapi bahwa bukti output kegiatan memang telah dilaporkan oleh PPTK kepada Pengguna Anggaran secara lisan. Namun sampai dengan akhir tahun anggaran 2008 dan Pengguna Anggaran telah beberapa kali meminta kepada PPTK bukti fisik buku tetapi belum pernah dipenuhi (masih kesangupan PPTK). Sebagaimana koordinasi kami dengan Kepala Bagian Hukum agar segera menebitkan surat tagihan kepada PPTK untuk mencukupi bukti material yang diperlukan. BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Batu agar: a. Memperingatkan PPK dan PPTK yang sengaja melakukan pengadaan yang tidak jelas keberadaan fisiknya; b. Memperingatkan Pengguna Anggaran atas ketidakcermatan dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup satuan kerjanya.


75

22. Terdapat Kesalahan Pembebanan Pendapatan Asli Daerah Rp1.336.936.597,99 pada Pembiayaan Penerimaan Piutang Daerah

Sebesar

Pada Tahun Anggaran 2008, Pemerintah Kota Batu menganggarkan pembiayaan penerimaan piutang daerah sebesar Rp1.754.423.253,99 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.336.936.597,99 atau 76,20%. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pembiayaan penerimaan piutang daerah berupa penerimaan atas piutang pendapatan asli daerah yang pada dasarnya bukan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Rincian penerimaan pendapatan tersebut adalah sebagai berikut. Tabel 22.1 Rincian Penerimaan Pendapatan No

Uraian

Jumlah (Rp)

1

PAD – Pajak Hotel

27.580.050,00

2

PAD – Pajak Restoran

18.821.700,00

3

PAD – Pajak Reklame

47.936.394,00

4

PAD – Pajak Hiburan

114.835.400,00

5

PAD – Pajak Penerangan Jalan

199.718.780,00

6

PAD – Pajak Parkir

7

PAD – Retribusi Pelayanan Pasar

8

PAD – Lain-lain PAD Yang Sah

9

PAD – Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

28.000.000,00

TOTAL

7.742.400,00 852.227.725,99 40.074.148,00 1.336.936.597,99

Kondisi diatas tidak sesuai dengan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada PSAP Nomor 02 paragraf 8 yang menyatakan bahwa: 1) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah; 2) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 pada : 1) Ayat 50 disebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; 2) Ayat 54 disebutkan bahwa Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;


76

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 butir II (Prinsip Dan Kebijakan Penyusunan APBD Dan Perubahan APBD) angka 2 (Kebijakan Penyusunan APBD) pada : 1) Huruf a (Pendapatan Daerah) poin 1) disebutkan bahwa pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun, anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah; 2) Huruf b (Pembiayaan Daerah) disebutkan bahwa pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kondisi di atas mengakibatkan Pembiayaan Penerimaan Piutang Daerah disajikan lebih tinggi dan Pendapatan Asli Daerah disajikan lebih rendah masingmasing sebesar Rp1.336.936.597,99. Permasalahan tersebut disebabkan Tim Anggaran tidak memahami penganggaran Pembiayaan Penerimaan Piutang Daerah dan Pendapatan Asli Daerah, serta tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku. Atas permasalahan tersebut, Kepala DPPKA menanggapi bahwa pembiayaan penerimaan piutang daerah tersebut telah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 69 berbunyi: “Penerimaan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang fihak ketiga, seperti berupa penerimaan Piutang Daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga bukan keuangan bank dan penerimaan piutang lainnya”. Dan dijelaskan dalam Kode rekening Pembiayaan Daerah pada Lampiran IX Permendagri 13 Tahun 2006, Penerimaan Piutang Daerah terdiri dari: 1. Penerimaan Piutang Daerah dari pendapatan daerah: a. Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah; b. Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah; c. Penerimaan piutang daerah dari lain-lain pad yang sah. 2. Dst…. Karena pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran belanja daerah dan merupakan penerimaan tunggakan Pajak tahun sebelumnya maka tidak dimasukkan sebagai Penerimaan Asli Daerah atau dalam lain-lain PAD yang sah. BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Batu agar memperingatkan Tim Anggaran dalam menyusun APBD memperhatikan ketentuan yang berlaku.


77

23. Pengembalian Belanja Sebesar Rp1.974.494.019,50 Dicatat Sebagai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pada Tahun Anggaran 2008, Pemerintah Kota Batu menganggarkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp19.323.649.999,69 dan setelah dikoreksi oleh tim BPK, direalisasikan sebesar Rp14.723.342.693,49 atau 79,05%, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 23.1 Rincian Pendapatan Asli Daerah Setelah Dikoreksi Tim BPK PAD

Nilai (Rp)

Pajak Daerah

6.841.187.889,00

Retribusi Daerah

2.757.399.233,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

749.099.174,91 4.375.656.396,58

Hasil pemeriksaan atas realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diketahui dari nilai pendapatan sebesar Rp4.375.656.396,58 didalamnya terdapat pengembalian UP dan Belanja TA 2008 dari SKPD (Bend-17) yang dicatat sebagai realisasi PAD sebesar Rp1.974.494.019,50, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 23.2 Rincian Pengembalian UP dan Belanja TA 2008 yang Dicatat Sebagai Realisasi PAD SKPD


Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan

52.410.941,00 5.445.340,00


61.378.515,00

Bapeda

22.514.000,00

Kantor Perhubungan

313.521,00


191.780.850,00


17.375.104,50


11.482.291,00


50.035.000,00

Badan Kesbanglinmas

40.381.754,00

Kantor Satpol PP Sekretariat Daerah Bagian Perlengkapan Bagian Keuangan

43.225.398,00 179.651.562,00 92.672.902,00 139.000.000,00

Bagian Pemerintahan

5.351.649,00


4.687.400,00

Bagian Hukum

328.839,00

Bagian Umum

430.826.200,00

Bagian Kesejahteraan Rakyat DPRD & Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan Daerah Kantor Kas Daerah Kecamatan Batu Kecamatan Bumiaji


22.553.427,00 300.402.629,00 4.274.728,00 50.000.000,00 2.623.014,00 304.080,00

78

SKPD


Kecamatan Junrejo

50.540.000,00


1.506.610,00


52.006.500,00

Dinas Pertanian

65.313.000,00

Dinas SDA & Energi

75.578.765,00

Dinas Perindustrian & Perdagangan JUMLAH

530.000,00 1.974.494.019,50

Pengembalian belanja dari SKPD seharusnya merupakan pengurang belanja sehingga tidak dapat dicatat sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah. Pada LRA Pemerintah Kota Batu TA 2008, akun belanja sudah menunjukkan nilai riil belanja, sehingga pengembalian belanja yang dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah tidak dapat dikoreksi oleh tim pemeriksa. Kondisi di atas tidak sesuai dengan: a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) antara lain menyebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada PSAP Nomor 02 paragraf 45 yang menyatakan bahwa koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lainlain. Keadaan tersebut mengakibatkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dicatat lebih tinggi sebesar Rp1.974.494.019,50. Hal ini disebabkan Bagian Keuangan tidak memahami ketentuan yang berlaku mengenai pengembalian belanja. Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menanggapi bahwa temuan tersebut benar, pengembalian UP dan belanja benar dicatat sebagai realisasi PAD. Hal ini disebabkan karena SDM pada bidang keuangan masih kurang paham tentang SAP, sedangkan SAP merupakan dasar di dalam pencatatan dan pelaporan Keuangan Daerah. BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Batu agar memperingatkan Kepala Bagian Keuangan untuk lebih cermat dan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan daerah.


79

24. Kas di Bendahara Rp1.134.363.468,00

Pengeluaran

Dicatat

Lebih

Tinggi

Sebesar

Pemerintah Kota Batu pada Tahun 2008 telah menyusun Laporan Keuangan Unaudited berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun penyusunan Laporan Keuangan ini masih dilakukan secara manual dan tidak melalui mekanisme penjurnalan. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan tersebut menunjukkan bahwa: a. Nilai SILPA dalam Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp67.942.325.380,59. Namun nilai SILPA ini tidak riil karena terdapat kekurangan kas TA 2007 sebesar Rp11.071.791.679,00 dan selisih yang tidak dapat dijelaskan TA 2007 sebesar Rp247.336.244,90. Sehingga nilai SILPA yang riil berupa kas sebesar Rp56.623.196.456,69 (Rp67.942.325.380,59 Rp11.071.791.679,00 - Rp247.336.244,90). b. Nilai kenaikan/penurunan bersih kas di Laporan Arus Kas per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp16.368.352.655,51. Dengan ditambah saldo akhir kas per 31 Desember 2007 sebesar Rp51.573.972.725,08 maka saldo akhir kas daerah per 31 Desember 2008 seharusnya menjadi Rp67.942.325.380,59. Setelah dikurangi dengan kekurangan kas TA 2007 dan selisih yang tidak bisa dijelaskan TA 2007 sebesar Rp11.319.128.923,90 (Rp11.071.791.679,00 + Rp247.336.244,90) nilai akhir kas riil seharusnya menjadi Rp56.623.196.456,69. Nilai kas di BUD berdasarkan rekening Koran adalah Rp54.616.876.194,60 sehingga masih ada selisih sebesar Rp2.006.320.262,00. Oleh Bagian Keuangan selisih tersebut diasumsikan sebagai sisa UP di bendahara Pengeluaran SKPD yang belum dikembalikan ke Kas Daerah. c. Mencari nilai Uang Persediaan yang belum dikembalikan, staf bagian Keuangan menggunakan data register SPM UP sebesar Rp3.705.195.016,50. UP yang telah dikembalikan per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.836.058.604,50, sehingga selisih UP yang belum dikembalikan sebesar Rp1.869.136.412,00. Nilai ini diasumsikan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran. Masih terdapat selisih sebesar Rp137.183.850,00, dianggap sebagai selisih yang tidak dapat dijelaskan TA 2008. Hasil pemeriksaan selanjutnya, diketahui bahwa Kas di Bendahara Pengeluaran sebenarnya adalah sebesar Rp734.772.944,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 24.1 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD

Kas di Bendahara Pengeluaran (Rp)

Dinas Pendidikan

281.753.600,00

Dinas Kesehatan

182.632.800,00

Kantor Perhubungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kehutanan dan Lingk Hidup

390.000,00 3.000.000,00 172.000,00

Dinas Pertanahan

20.540.748,00

Dinas Dukcapil

13.237.983,00

Kantor Satpol PP Sekretariat Daerah


960.000,00 3.130.000,00

80

SKPD

Kas di Bendahara Pengeluaran (Rp)

Bagian Keuangan

11.812.500,00

Bagian Umum

19.434.510,00

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat DPRD

1.705.000,00 68.949,00

Dinas Pendapatan Daerah Badan Pengawasan

119.709.000,00 10.679.375,00

Kecamatan Batu

200.000,00

Kecamatan Bumiaji

152.274,00

Kecamatan Junrejo

480.000,00

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kantor Informasi & Komunikasi Dinas SDA & Energi Dinas Pariwisata

73.345,00 2.480.500,00 2.500,00 101.959,00


62.055.901,00 734.772.944,00

Dengan demikian terdapat selisih Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.134.363.468,00 (Rp1.869.136.412,00 – Rp734.772.944,00). Atas selisih sebesar Rp1.134.363.468,00 tidak dapat dilakukan koreksi karena nilai kas di Bendahara Pengeluaran yang tercantum di neraca diperoleh berdasarkan asumsi yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kondisi di atas tidak sesuai dengan: a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) antara lain menyebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada PSAP Nomor 01 paragraf 8 yang menyatakan bahwa kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Keadaan di atas mengakibatkan Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat lebih tinggi sebesar Rp1.134.363.468,00. Hal ini disebabkan : a. Bagian Keuangan lalai dan tidak memahami ketentuan tentang penyusunan laporan keuangan; b. Sistem penyusunan laporan keuangan tidak memadai. Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyatakan bahwa Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat lebih tinggi adalah benar, dikarenakan pada waktu penyusunan LKD belum bisa direkonsiliasi secara keseluruhan dengan bendahara SKPD.


81

BPK RI merekomendasikan Walikota agar : a. Memperingatkan Kepala Bagian Keuangan agar cermat dalam penyusunan laporan keuangan; b. Memerintahkan kepala DPPAKD untuk menyusun sistem dan mekanisme penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


82

25. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Belum Seluruhnya Ditindaklanjuti Sesuai Rekomendasi Berdasarkan hasil pembahasan 26 Februari 2009, masih terdapat tanggapan yang belum ditindaklanjuti sesuai dengan saran/rekomendasi seperti tabel berikut: Tabel 25.1 Daftar Hasil Pemeriksaan BPK RI Yang Belum Ditindaklanjuti No

Uraian Pemeriksaan

Temuan Pemeriksaan

Saran/ Rekomendasi

Jumlah Tanggapan TB

BT

1

Belanja Daerah TA 2005-2006

16

37

9

15

13

2

Pilkada TA 2007

18

30

27

3

0

3

LKPD TA 2007

38

58

36

21

1

72

125

72

39

14

Jumlah

TS

Keterangan: TS: Telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi TB: Telah ditindaklanjuti tapi belum seluruhnya sesuai saran BT: Belum ditindaklanjuti Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada: a. Pasal 20: 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan; 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat wajib memberikan jawaban atas penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan; 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima; 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana pada ayat (1); 5) Ayat (5) yang menyatakan bahwa pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. b. Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud; c. Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.00.000,00.


83

Keadaan di atas mengakibatkan: a. Kesalahan-kesalahan yang telah terjadi pada laporan hasil pemeriksaan yang lali semakin sulit untuk diperbaiki/ditindaklanjuti; b. Daerah tidak dapat segera memanfaatkan uang kas untuk operasional atas kerugian daerah yang belum disetor. Permasalahan ini disebabkan para Kepala SKPD kurang perhatian untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK; Sekretaris Daerah Kota Batu menanggapi bahwa atas temuan BPK RI yang belum selesai ditindaklanjuti akan ditindaklanjuti secepatnya. BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Batu agar : a. Memperingatkan Kepala SKPD yang belum menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK; b. Memerintahkan Inspektur lebih intensif memantau penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.


Lampiran 1 Pinjam Pakai Kendaraan Roda Empat Kepada Pihak Di Luar Unit Kerja SKPD No 1

Berita Acara Pinjam Pakai 024/22/422.022/2004

Peminjam PDAM

Tgl 16/03/2004 2

Merk

Tahun

Toyota Kijang LX

NOPOL

Keterangan

2004

N 9734 E

Roda 4

Suzuki Carry warna silver

2003

N 373 KP N 9710 E

No lama

R

2004

N 9783 EA

Roda 2

CC

2002

N 9738 FA

No lama

warna hitam

024/14/422.022/2004 tgl 10/08/2004

PDAM

3

024/19/422.022/2004 tgl 31/08/2004

PDAM

Yamaha Vega warna oranye

4

024/117/422.022/200 5 tgl 21/10/2005

Dewan Pengurus KORPRI


No baru Roda 4

N 328 KP

No baru Roda 4

5

024/116/422.022/200 5 tgl 21/10/2005

Kwarcab (Pramuka)


CC

2003

N 9694 E

Roda 4

6

024/79/422.022/2004 tgl 11/06/2004

Dekopinda


CC

2003

N 9709 E

Roda 4

7

024/69/422.022/2004 tgl 28 Mei 2004

KNPI

Toyota Kijang warna hitam

LX

2004

N 9731 E

Roda 4

8

024/33/422.022/2004

Karang Taruna Kota batu

Isuzu Panther

1996

N 9691 FA N 380 KP

No lama

Dewan Penddk Bt

Isuzu Panther warna biru metalik

9

024/42/422.022/2004 tgl 21/04/2004

No baru Roda 4

1996

N 9701 FA N 385 KP

No lama No baru Roda 4

10

024/109/422.022/200 5 tgl 10/10/2005

PGRI PD Kota Batu

Daihatsu Xenia warna coklat metalic

2004

N 9710 EA

Roda 4

11

024/123/422.022/200 4 tgl 26/11/2004

Al-Irsyad


2002

N 335 KP

Roda 4

12

024/133/422.022/200 3 tgl 01/10/2003

MUI


2002

N 9737 FA

No lama

N 327 KP

No baru Roda 4

13

024/133/422.022/200 3 tgl 01/10/2003

Nahdatul Ulama (NU)

Mitsubishi Colt L 300 warna hijau

2003

N 9716 E N 384 KP

No lama No baru Roda 4

14

024/15/422.022/2005 tgl 15/02/2005

Nahdatul Ulama (NU)

Suzuki Real Van Dewxe warna hijau metalic

2004

N 9999 EC

Roda 4

15

024/49/422.022/2004 tgl 16/09/2004

PP Mamba’ul Huda

Daihatsu Xenia warna silver

2004

N 9698 EA

Roda 4


Lampiran 2

Pinjam pakai kendaraan roda 4 (empat) kepada Anggota DPRD No


Peminjam

Merk

Tahun

NOPOL

1

024/..../422.022/2007

Ketua Komisi A


2002

N 9709 FB

2

024/..../422.022/2007

Ketua Komisi B


2002

N 9710 FB

3

024/..../422.022/2007

Ketua Komisi C


2002

N 9711 FB

4

024/..../422.022/2007

Ketua Komisi D


2002

N 9712 FB

5

024/..../422.022/2007

Ketua Komisi E


2002

N 9714 FB

6

024/..../422.022/2007

Daihatsu Xenia, Ocean Blue DSO

2005

N 9719 EA


2005

N 9722 EA


2005

N 9720 EA


2005

N 9715 EA


2005

N 9714 EA


2005

N 9716 EA


2005

N 9723 EA


2005

N 9718 EA


2005

N 9721 EA


2005

N 9724 EA


2005

N 9713 EA


2005

N 9717 EA

EPS, Anggota DPRD Komisi A

7

024/..../422.022/2007

8

024/..../422.022/2007

HK, Anggota DPRD Komisi B SA, Anggota DPRD Komisi A

9

024/..../422.022/2007

HS, Wakil Ketua DPRD Komisi B

10

024/..../422.022/2007

MS, Wakil Ketua DPRD Komisi A

11

024/..../422.022/2007

N, Wakil Ketua DPRD Komisi C

12

024/..../422.022/2007

K, Sekretaris DPRD Komisi B

13

024/..../422.022/2007

S, Anggota DPRD Komisi C

14

024/..../422.022/2007

H, Sekretaris DPRD Komisi C

15

024/..../422.022/2007

NN, Ketua DPRD Komisi B

16

024/..../422.022/2007

GI, Anggota DPRD Komisi B

17

024/..../422.022/2007

JI, Ketua DPRD Komisi C

18

024/.../422.022/2007

Ketua Fraksi Demokrat


2002

N 9705 FB

19

024/.../422.022/2007

IS


2002

N 9706 FB

20

024/.../422.022/2007

Ketua Fraksi PKB


2002

N 9707 FB

21

024/.../422.022/2007

DM


2002

N 9708 FB


Lampiran 3 Daftar Aset Hasil Pelimpahan Pemerintah Kab. Malang Yang Belum Ditindaklanjuti Dengan BuktiI Kepemilikan Luas No

Unit Kerja

Jenis Aset

Lokasi

Tanah

Nilai (Rp)

(m2) 1

Kota Administratif Batu

2

Tanah Kantor & Rumah Dinas Walikota

Pesanggrahan Kec. batu

Rumah Dinas Kec. Batu

Jl. Bromo, Batu

Gedung Kantor

Jl. Sultan Agung No. 5

Gedung Kantor Kantor Pasar

6.264

6.264.000.000

500

50.000.000

1.833

183.300.000

Jl. Kartini 16

988,25

98.825.000

Jl. Dewi Sartika

120,75

12.075.000

Kantor Satpam Lama

Jl. Dewi Sartika

115,50

11.550.000

7

Kantor Satpam Baru

Jl. Dewi Sartika

15

1.500.000

8

Kantor KOPPAS

Jl. Dewi Sartika

48

4.800.000

9

Musholla

Jl. Dewi Sartika

42

4.200.000

10

WC Umum

Jl. Dewi Sartika

4,50

450.000

11

Pertokoan Gajah Mada terdiri dari 39 bangunan

Jl. Gajah Mada

1.020

102.000.000

Irigasi

Kelurahan Ngaglik, Batu

-

-

3

Dinas Marga Batu)

Bina (UPTD

4 5

Dinas Pasar (UPTD Batu)

6

12

Dinas Pengairan

13 14

Dinas Perhubungan (Terminal batu)

15 16

Dinas Kebersihan Pertamanan

Kec.

Kantor Pengairan

Desa Mojorejo

150

15.000.000

Tanah Terminal

Jl. Dewi Sartika

8.892

889.200.000

Bangunan perkantoran

Jl. Dewi Sartika

625

62.500.000

TPA Junrejo

Kec. Batu

14.585

1.458.500.000

TPA Temas

Kec. Batu

3.420

342.000.000

&

17 18

Transfer DEPO I

Kec. Batu

100

10.000.000

19

Transfer DEPO III

Kec. Batu

48

4.800.000

20

Taman Jl. Diren

Kec. Batu

89

8.900.000

21

Taman Jl. Rasiman

Kec. Batu

369

36.900.000

Taman Jl. Indragiri

Kec. Batu

971

97.100.000

Kantor Kelurahan Songgokerto/ Tanah Kas Kelurahan Songgokerto

Kelurahan Songgokerto

92.056

9.205.600.000

24

Kantor Kelurahan Ngaglik/ Tanah Kas Kelurahan Ngaglik

Kelurahan Ngaglik

36.205

3.620.500.000

25

Balai Desa/ Tanah Kas Desa, Desa Sidomulyo

Desa Sidomulyo

173.975

17.397.500.000

26

Balai Desa/ Tanah Kas Desa, Desa Sumberejo

Desa Sumberejo

88.470

8.847.000.000

27

Balai Desa/ Tanah Kas Desa, Desa Pesanggrahan

Desa Pesanggrahan

105.106

10.510.600.000

28

Balai Desa/ Tanah Kas Desa, Desa Oro-oro Ombo

Desa Ombo

507.250

50.725.000.000

22 23

Kecamatan Batu


Oro-oro

29

Kantor Camat/ Rumah Dinas

Desa Punten

1.800

180.000.000

30

Balai Desa/ Tanah Kas Desa, Desa Tulungrejo

Desa Tulungrejo

383.550

38.355.000.000

31

Balai Desa/ Tanah Kas Desa, Desa Punten

Desa Punten

71.703

7.170.300.000

32

Balai Desa/ Tanah Kas Desa, Desa Sumbergondo

Desa Sumbergondo

48.862

4.886.200.000

33

Balai Desa/ Tanah Kas Desa, Desa Gunungsari

Desa Gunungsari

49.082

4.908.200.000

34

Balai Desa/ Tanah Kas Desa, Desa Pulukerto

Desa Pulukerto

61.294

6.129.400.000

35

Balai Desa/ Tanah Kas Desa, Desa Pandanrejo

Desa Pandanrejo

93.223

9.322.300.000

36

Balai Desa/ Tanah Kas Desa, Desa Giripurno

Desa Giripurno

68.625

9.862.500.000

37

Balai Desa/ Tanah Kas Desa, Desa Bumiaji

Desa Bumiaji

352.697

35.269.700.000

Kantor Camat/ Rumah Dinas

Desa Junrejo

2.521

201.680.000

39

Balai Desa/ Tanah Kas Desa, Desa Torongrejo

Desa Torongrejo

42.620

3.409.600.000

40

Balai Desa/ Tanah Kas Desa, Desa Dadaprejo

Desa Dadaprejo

131.228

10.498.240.000

41

Balai Desa/ Tanah Kas Desa, Desa Beji

Desa Beji

37.717

3.017.360.000

42

Balai Desa/ Tanah Kas Desa, Desa Mojorejo

Desa Mojorejo

70.548

5.643.840.000

43

Balai Desa/ Tanah Kas Desa, Desa Pendem

Desa Pendem

22.400

1.792.000.000

3.500

350.000.000

38

Kecamatan Bumiaji

Kecamatan Junrejo

44

Puskesmas Batu

Puskesmas

Pesanggrahan, Batu

45

Dinas Pendidikan Batu

Tanah untuk bangunan gedung

Jl. Imam Bonjol Atas nomor 2

378

37.800.000

Jaringan tegangan, gedung bangunan kantor

distribusi bangunan kantor, gedung

Jl. Imam Bonjol Atas nomor 2

162

16.200.000

Tanah untuk bangunan untuk Rumah Negara Gol.1

Jl. Raya Mojorejo 86, Junrejo Batu

500

40.000.000

Bangunan kantor

Jl. Raya Mojorejo 86, Junrejo Batu

50

4.000.000

Kecamatan Batu

1.200

120.000.000

di

46

47

Dinas Pendidikan Junrejo

di

48

49

Lembaga SD di Kec. Batu

gedung

SDN Sidomulyo I

50

SDN Sidomulyo II

Kecamatan Batu

1.722

172.200.000

51

SDN Sidomulyo III

Kec. Batu

1.264

126.400.000

52

SDN Sumberjo I

Kec. Batu

1.440

144.000.000

53

SDN Sumberjo II

Kec. Batu

195

19.500.000

54

SDN Sumberjo III

Kec. Batu

2.990

299.000.000

55

SDN Sisir I

Kec. Batu

946

94.600.000

56

SDN Sisir II

Kec. Batu

1.021

102.100.000

57

SDN Sisir III

Kec. Batu

988

98.800.000

58

SDN Sisir IV

Kec. Batu

2.300

230.000.000

59

SDN Sisir V

Kec. Batu

1.776

177.600.000


60

SDN Sisir VI

Kec. Batu

1.860

186.000.000

61

SDN Sisir VII

Kec. Batu

1.260

126.000.000

62

SDN Sisir VIII

Kec. Batu

1.260

126.000.000

63

SDN Ngaglik I

Kec. Batu

4.467

446.700.000

64

SDN Ngaglik II

Kec. Batu

1.703

170.300.000

65

SDN Ngaglik III

Kec. Batu

3.658

365.800.000

66

SDN Ngaglik IV

Kec. Batu

1.300

130.000.000

67

SDN Pesanggrahan I

Kec. Batu

3.470

347.000.000

68

SDN Pesanggrahan II

Kec. Batu

2.416

241.600.000

69

SDN Songgokerto I

Kec. Batu

1.797

179.700.000

70

SDN Songgokerto II

Kec. Batu

2.336

233.600.000

71

SDN Songgokerto III

Kec. Batu

3.247

324.700.000

72

SDN Temas I

Kec. Batu

2.500

250.000.000

73

SDN Temas II

Kec. Batu

2.500

250.000.000

74

SDN Temas III

Kec. Batu

2.970

297.000.000

75

SDN Oro-oro Ombo I

Kec. Batu

1.714

171.400.000

76

SDN Oro-oro Ombo II

Kec. Batu

3.000

300.000.000

77

SDN Oro-oro OmboIII

Kec. Batu

5.141

514.100.000

SDN Tulungrejo I

Kec. Bumiaji

2.203

220.300.000

78

Lembaga SD di Kec. Bumiaji

79

SDN Tulungrejo II

Kec. Bumiaji

4.200

420.000.000

80

SDN Tulungrejo III

Kec. Bumiaji

3.750

375.000.000

81

SDN Sumbergondo I

Kec. Bumiaji

1.100

110.000.000

82

SDN Punten I

Kec. Bumiaji

1.700

170.000.000

83

SDN Punten II

Kec. Bumiaji

1.700

170.000.000

84

SDN Bulukerto I

Kec. Bumiaji

1.944

194.400.000

85

SDN Gunungsari I

Kec. Bumiaji

2.876.370

287.637.000.000

86

SDN Bumiaji I

Kec. Bumiaji

1.208

120.800.000

87

SDN Pandanrejo I

Kec. Bumiaji

789,3

78.930.000

88

SDN Pandanrejo II

Kec. Bumiaji

782

78.200.000

89

SDN Giripurno I

Kec. Bumiaji

782

78.200.000

90

SDN Tulungrejo IV

Kec. Bumiaji

4.947

494.700.000

91

SDN Tulungrejo V

Kec. Bumiaji

1.160

116.000.000

92

SDN Sumbergondo II

Kec. Bumiaji

2.050

205.000.000

93

SDN Pendem III

Kec. Bumiaji

1.290

129.000.000

94

SDN Bulukerto II

Kec. Bumiaji

1.825

182.500.000

95

SDN Bulukerto III

Kec. Bumiaji

1.725

172.500.000

96

SDN Gunungsari II

Kec. Bumiaji

2.448

244.800.000

97

SDN Gunungsari III

Kec. Bumiaji

2.152,5

215.250.000

98

SDN Gunungsari IV

Kec. Bumiaji

1.550

155.000.000

99

SDN Bumiaji II

Kec. Bumiaji

1.572

157.200.000

100

SDN Giripurno II

Kec. Bumiaji

2.230

223.000.000

101 102

Lembaga SD di Kec. Junrejo

SDN Giripurno III

Kec. Bumiaji

3.600

360.000.000

SDN Dadaprejo I

Kec. Junrejo

3.244

259.520.000

103

SDN Beji I

Kec. Junrejo

1.500

120.000.000

104

SDN Beji II

Kec. Junrejo

3.086 + B.3

246.880.000

105

SDN Torongrejo I

Kec. Junrejo

880

70.400.000

106

SDN Mojorejo I

Kec. Junrejo

4.200 + M.3

336.000.000 126.720.000

107

SDN Junrejo I

Kec. Junrejo

1.584

108

SDN Junrejo II

Kec. Junrejo

840

67.200.000

109

SDN Tlekung I

Kec. Junrejo

4.800

384.000.000


110

SDN Junrejo IV

Kec. Junrejo

pamong

-

111

SDN Pendem I

Kec. Junrejo

1.531

122.480.000

112

SDN Pendem II

Kec. Junrejo

1.209

96.720.000

113

SDN Dadaprejo II

Kec. Junrejo

1.554

124.320.000

114

SDN Pendem III

Kec. Junrejo

1.290

103.260.000

115

SDN Pendem IV

Kec. Junrejo

338

27.040.000

116

SDN Mojorejo II

Kec. Junrejo

2.956

236.480.000

117

SDN Junrejo III

Kec. Junrejo

4.634

370.720.000

118

SDN Torongrejo II

Kec. Junrejo

2.443

195.440.000

119

SDN Torongrejo III

Kec. Junrejo

1.313

105.040.000

120

SDN Tlekung II

Kec. Junrejo

1.200

96.000.000

121

SDN Beji III

Kec. Junrejo

Satu halaman B.2

-

SDN Mojorejo III

Kec. Junrejo

2.443

195.440.000

Tanah untuk Pendidikan & Pelatihan

Jl. KH. Agus Salim 55, Batu

8.060

806.000.000

Bangunan gedung pendidikan permanen

Jl. KH. Agus Salim 55, Batu

3.225

322.500.000


Jl. Bromo, Kelurahan Sisir, Batu

11.040

1.109.000.000


Jl. Bromo, Kelurahan Sisir, Batu

2.168

216.833.000


Jl. Raya Beji 8 Beji, Kel. Junrejo Batu

16.142

1.614.200.000


Jl. Raya Beji 8 Beji, Kel. Junrejo Batu

1.170

117.000.000


Jl. Diponegoro kel. Tulungrejo, Batu

6.000

600.000.000


Jl. Diponegoro kel. Tulungrejo, Batu

1.315

131.500.000


Jl. KH. Agus Salim 57 Sisir, Batu

9.690

969.000.000


Jl. KH. Agus Salim 57 Sisir, Batu

2.656

265.600.000


Jl. Hasanudin Junrejo, Batu

10.200

1.020.000.000


Jl. Hasanudin Junrejo, Batu

1.233

123.300.000

Total

560.188.593.000

122 123

SLTPN 1 Batu

124 125

SLTPN 2 Batu

126

127

SLTPN 3 Batu

128

129

SLTPN 4 Batu

130

131

SMUN 1 Batu

132

133 134

SMUN 2 Batu


Lampiran 4

Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas di Sekretariat Daerah

No

Jabatan

Kelebihan (Rp)

1

Kepala Daerah

5.950.000

2

Wakil Kepala Daerah

3

Asisten Administrasi dan Umum

3.050.000

4

Asisten Pemerintahan dan Pembangunan

3.765.000

5

Plt Sekda

2.050.000

11.500.000

TOTAL

26.315.000

Rekapitulasi Bukti Tidak Lengkap Perjalanan Dinas di Sekretariat Daerah

NO

Keterangan

Kelebihan (Rp)

1

Tidak ada rincian kwitansi pembayaran

15.050.000

2

Tidak ada surat tugas dan SPPD

47.200.000

TOTAL


62.250.000

BUKU III


LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2008 DI BATU


Nomor Tanggal

: 90/R/XVIII.JATIM/05/2009 : 31 Mei 2009

DAFTAR ISI HALAMAN ........................................................................................................

i

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ...............................................................................................................

1

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ........

4

1.

Pengelolaan Kas Daerah Tidak Memadai.......................................................

4

2.

Pengelolaan Persediaan Belum Memadai.......................................................

8

3.

Penatausahaan Barang Milik Daerah Belum Tertib…………………………

11

4.

Pengendalian atas Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Masih Lemah..............................................................................................................

15

5.

Pengendalian atas Pengadaan Obat di Dinas Kesehatan Tidak Memadai.......

21

6.

Pengamanan Kas Di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Tidak Memadai................................................................................................

24

7.

Penyetoran Penerimaan Retribusi di Enam SKPD Tidak Sesuai Ketentuan...

26

8.

Kegiatan Perencanaan Senilai Rp605.913.000,00 Belum Dianggarkan Pembangunan Fisiknya ……………………………………………………...

31

DAFTAR ISI


i

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bertugas memeriksa Neraca Pemerintah Kota Batu per 31 Desember 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Untuk memperoleh keyakinan memadai, apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas sistem pengendalian intern Pemerintah KotaBatu. Sistem pengendalian intern merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Batu. Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan sistem pengendalian intern tersebut. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. Sistem pengendalian intern Pemerintah Kota Batu terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengendalian intern tersebut meliputi berbagai kebijakan dan prosedur yang: (1) terkait dengan catatan keuangan; (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang diberikan; (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan. Pemerintah Kota Batu bertanggung jawab untuk mengatur dan menyelenggarakan pengendalian tersebut. SPKN mengharuskan BPK RI untuk mengungkapkan kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut: 1. Pengelolaan Kas Daerah Tidak Memadai; 2. Pengelolaan Persediaan Belum Memadai; 3. Penatausahaan Barang Milik Daerah Belum Tertib;


1

2

4. Pengendalian atas Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Masih Lemah; 5. Pengendalian atas Pengadaan Obat di Dinas Kesehatan Tidak Memadai; 6. Pengamanan Kas di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Tidak Memadai; 7. Penyetoran Penerimaan Retribusi di Enam SKPD Tidak Sesuai Ketentuan; 8. Kegiatan Perencanaan Senilai Rp605.913.000,00 Belum Dianggarkan Pembangunan Fisiknya. Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Walikota Batu agar : 1. Memperingatkan Kepala Seksi Pengeluaran dan Kuasa BUD yang lalai dalam memproses pencairan SP2D; 2. Memperingatkan Bagian Keuangan agar dalam menyusun Laporan Keuangan memperhatikan ketentuan berlaku; 3. Menegur Bendahara Barang di seluruh SKPD agar melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bendahara Barang; 4. Memerintahkan seluruh Kepala SKPD untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan di lingkup satuan kerjanya; 5. Membuat kebijakan pemerintah daerah yang mengatur sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah; 6. Memerintahkan Kepala Bagian Perlengkapan untuk lebih cermat dalam menyelenggarakan administrasi pengurusan barang; 7. Memerintahkan Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Batu sebagai pengguna/kuasa pengguna barang daerah untuk melakukan penatausahaan barang milik daerah; 8. Memperingatkan dan memerintahkan Bagian Keuangan dan Kepala Dinas di setiap SKPD melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan; 9. Memperingatkan Panitia Pengadaan yang lalai tidak memasukkan syarat teknis dalam kontrak; 10. Memperingatkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan yang menjadi tanggung jawabnya; 11. Memperingatkan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja untuk melaksanakan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 12. Memperingatkan pengguna anggaran yang lalai dalam menetapkan kebijakan penyetoran penerimaan daerah ke Kas Daerah; 13. Memperingatkan Bendahara penerimaan ke 6 (enam) SKPD yang kurang memahami ketentuan tentang penyetoran penerimaan daerah;


HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. Pengelolaan Kas Daerah Tidak Memadai Pemeriksaan terhadap rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Batu, diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Pencatatan Kas di Bendahara Pengeluaran dilakukan berdasarkan asumsi Nilai kenaikan/penurunan bersih kas di Laporan Arus Kas per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp16.368.352.655,51. Dengan ditambah saldo akhir kas per 31 Desember 2007 sebesar Rp51.573.972.725,08 maka saldo akhir kas daerah per 31 Desember 2008 seharusnya menjadi Rp67.942.325.380,59. Setelah dikurangi dengan kekurangan kas TA 2007 dan selisih yang tidak bisa dijelaskan TA 2007 sebesar Rp11.319.128.923,90 (Rp11.071.791.679,00 + Rp247.336.244,90) nilai akhir kas riil seharusnya menjadi Rp56.623.196.456,69. Nilai kas di BUD berdasarkan rekening Koran adalah Rp54.616.876.194,69 sehingga masih ada selisih sebesar Rp2.006.320.262,00. Oleh Bagian Keuangan selisih tersebut diasumsikan sebagai sisa UP (uang persediaan) di bendahara Pengeluaran SKPD yang belum dikembalikan ke Kas Daerah. Mencari nilai Uang Persediaan yang belum dikembalikan, staf bagian Keuangan menggunakan data register SPM UP sebesar Rp3.705.195.016,50. UP yang telah dikembalikan per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.836.058.604,50, sehingga selisih UP yang belum dikembalikan sebesar Rp1.869.136.412,00. Nilai ini diasumsikan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran. Masih terdapat selisih sebesar Rp137.183.850,00, dianggap sebagai selisih yang tidak dapat dijelaskan TA 2008. b. Terdapat pengeluaran dua kali atas SP2D yang sama Pada tanggal 17 Nopember 2008, Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah menyerahkan SPM-LS atas kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Station Wagon oleh PT. GPP sebesar Rp975.400.000,00 ke Bagian Keuangan. Selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2008 diterbitkan SP2D No.6045/IV/SP2D/LS-BARANG DAN JASA/2008 dan dana ditransfer ke rekening rekanan pada hari itu juga. Tanggal 27 Nopember 2008, Pengguna Anggaran Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah juga menyerahkan SPM-LS atas kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Sedan oleh PT. AI Tbk sebesar Rp874.200.000,00 ke Bagian Keuangan. Selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2008 diterbitkan SP2D No.6804/IV/SP2D/LS-BARANG DAN JASA/2008 dan dana ditransfer ke rekening rekanan pada hari itu juga. Pada tanggal 15 Desember 2008, terdapat pencairan kembali atas SP2D yang sama, yakni SP2D No.6045/IV/SP2D/LS-BARANG DAN JASA/2008 sebesar Rp975.400.000,00 kepada PT. GPP dan SP2D No.6804/IV/SP2D/LS-BARANG DAN JASA/2008 sebesar Rp874.200.000,00 kepada PT. AI Tbk. Pada hari yang sama, petugas pengeluaran Kas Daerah setelah memeriksa daftar pencairan SP2D menyadari adanya kesalahan pencairan dua kali atas SP2D yang sama, kemudian menghubungi pihak rekanan dan melakukan klarifikasi melalui


4

5

Surat Kepala Kantor Kas Daerah kepada Pihak Ketiga Nomor 900/384/422.404/2008 dan Surat Nomor 900/385/422.404/2008 tanggal 17 Desember 2008 bahwa telah terjadi kesalahan pencairan SP2D. Pihak rekanan mengakui adanya transfer dua kali dari rekening Kas Daerah dan telah mengembalikan ke Kasda, yakni PT. GPP melakukan transfer ke Kasda sebesar Rp975.400.000,00 pada tanggal 18 Desember 2008, dan PT. AI Tbk melakukan transfer sebesar Rp874.200.000,00 pada tanggal 19 Desember 2008. c. SP2D masih belum berfungsi sebagai alat pencairan dana kas daerah Bendahara Pengeluaran SKPD dalam mengajukan permintaan pembayaran kegiatan, menggunakan SPP dan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran. Selanjutnya SPM diserahkan ke Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D. Setelah SP2D diterbitkan, Kasie pengeluaran mengajukan sejumlah angka kepada Kuasa BUD yang merupakan jumlah beberapa SP2D untuk kemudian diterbitkan cek oleh Kuasa BUD untuk mencairkan dana. Untuk mentransfer dana, Kasie Pengeluaran mengisi formulir setoran ke masing-masing rekening Bendahara Pengeluaran SKPD.

a. b.

c. d.

e. f.

Kelemahan pengendalian terhadap pengolahan kas daerah terdapat pada: Personalia, akibat tidak adanya tindakan manajemen yang memadai untuk merespon penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur yang ada; Kebijaksanaan yang tidak mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam bertindak setelah melalui analisa yang mendalam terhadap resiko dan kemungkinan manfaat yang diperoleh; Prosedur pengelolaan informasi untuk memastikan tingkat keakuratan dan kelengkapan informasi penggunaan dana tidak dilakukan secara cermat; Pembukuan dan pencatatan, dimana transaksi yang telah diklasifikasi tidak dicatat secara memadai guna mendukung pengendalian operasi dan pengambilan keputusan; Aktivitas Pengendalian, Kasi Pengeluaran dan Kuasa BUD tidak melakukan review atas keakuratan penerbitan SP2D; Lingkungan Pengendalian, ketidakcermatan Kasi Pengeluaran dan Kuasa BUD dapat berdampak pada penyalahgunaan kekayaan daerah.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 313 pada: 1) Ayat (1) menyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya;


6

2) Ayat (3) menyatakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a) terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat; b) terselenggaranya penilaian risiko; c) terselenggaranya aktivitas pengendalian; d) terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan e) terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian. c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada: 1) Pasal 2: a) Ayat (1) menyebutkan Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; b) Ayat (3) menyebutkan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 2) Pasal 18 ayat (3) menyebutkan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; b) pembinaan sumber daya manusia; c) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; d) pengendalian fisik atas aset; e) penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja; f) pemisahan fungsi; g) otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; h) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; i) pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; j) akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya dan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. Lemahnya pengendalian atas pengelolaan uang daerah mengakibatkan pengamanan atas kas tidak memadai, membuka peluang penyalahgunaan dana daerah dan saldo kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.869.136.412,00 tidak andal dan akurat. Hal ini disebabkan Kasie Pengeluaran dan Kuasa BUD lalai dalam memproses pencairan SP2D. Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menanggapi bahwa kejadian tersebut bukan kesengajaan melainkan Kasie Pengeluaran sudah mengantisipasi kemungkinan kedoubelan transfer dengan


7

membubukan stampel “sudah cair tanggal …….” SPM dan dokumen kontrak yang sudah direalisasi. Namun karena memang SPM Nomor 68 dan 75 yang diterima oleh Seksi Analisa Data Keuangan sebagai verifikasi data ada 2 (dua) SPM dan 2 (dua) dokumen yang sama. Pada bulan Desember 2008, SPM yang masuk mengalami peningkatan dan banyak petugas yang membantu mengentry data, bahkan SPM yang berada di keuangan sebagai arsip terkirim ke Kasda, sehingga hal tersebut diproses kembali dan terjadi penerbitan SP2D terhadap SPM yang sudah masuk sebelummya, hal ini bukan merupakan kesengajaan dan telah dikembalikan oleh pihak ketiga melalui rekening 0401001719 atas nama DAU, sehingga tidak berakibat kerugian negara. BPK RI merekomendasikan Walikota Batu agar: a. Memperingatkan Kepala Seksi Pengeluaran dan Kuasa BUD yang lalai dalam memproses pencairan SP2D. b. Memperingatkan Bagian Keuangan agar dalam menyusun Laporan Keuangan memperhatikan ketentuan berlaku.


8

2. Pengelolaan Persediaan Belum Memadai Neraca Pemerintah Kota Batu per 31 Desember 2008 sebelum diaudit menyajikan saldo persediaan sebesar Rp40.000.000,00. Berdasarkan pengujian atas akun persediaan, saldo persediaan tersebut merupakan saldo persediaan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah yaitu berupa karcis harian pasar, pasar desa, pasar hewan, parkir khusus pasar dan SSPD warung. Penyajian saldo persediaan bukan dinilai berdasarkan harga perolehan karcis melainkan berdasarkan nilai yang tercantum di karcis. Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas nilai persediaan di beberapa SKPD diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Pembukuan dan pelaporan persediaan belum dilakukan SKPD belum melakukan pembukuan atau pencatatan atas barang-barang persediaan. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya kartu persediaan di hampir seluruh SKPD. Dinas Kesehatan hanya memiliki pencatatan persediaan untuk perbekalan obat-obatan yang hanya terdapat di gudang farmasi saja sedangkan untuk persediaan yang lain seperti bahan kimia, obat gizi dan obat-obat yang ada di gudang puskesmas-puskesmas belum memiliki pencatatan yang akurat. Pencatatan atas barang-barang persediaan hanya dilakukan untuk barang yang keluar saja sehingga pada saat cek fisik atas obat vitamin di Dinas Kesehatan terdapat selisih lebih dan selisih kurang. Hal ini disebabkan adanya sisa tahun sebelumnya yang tidak diketahui jumlahnya, adanya obat kadaluarsa yang masih ada di tempat penyimpanan obat, adanya obat-obat untuk puskesmas yang masih dititipkan di gudang Dinas Kesehatan dan adanya pengambilan barang yang belum tercatat. Pemeriksaan fisik atas blanko Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas Dukcapil) diketahui tidak ada pembukuan atau pencatatan atas blanko-blanko KK dan KTP. Dinas Dukcapil baru sebatas mencatat lembar blanko yang terpakai dan yang rusak setiap bulan. Dinas Perhubungan juga memiliki persediaan atas karcis-karcis parkir yang belum dibuatkan kartu persediaan ataupun pencatatan persediaan yang memadai, sehingga pada saat cek fisik petugas masih harus mencari dan menghitung dahulu jumlah karcis yang sudah terdistribusi ke seksi-seksi dan yang tersisa secara administrasi. Tidak adanya pembukuan atau pencatatan juga ditemui di Dinas Pertanian atas persediaan bahan kimia. SKPD juga tidak membuat pelaporan yang jelas dan tepat atas persediaan. Pelaporan atas persediaan yang ada di SKPD tidak pernah dilakukan secara rutin, melainkan hanya berdasarkan kebutuhan. b. Pengawasan belum dilakukan Pimpinan SKPD tidak pernah melakukan review atas barang-barang yang ada di satuan kerjanya. Hal ini bisa dilihat dari tidak dilakukannya pembukuan dan pelaporan atas barang persediaan karena tidak adanya pengawasan dari pimpinan. Tidak adanya pengawasan atas persediaan juga dapat diketahui dari kekosongan persediaan blanko Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang pernah terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.


9

c. Pengendalian atas keamanan persediaan lemah Belum berperannya Bendahara Barang menyebabkan pengendalian terhadap akses persediaan sangat lemah. Kondisi yang ditemui adalah pegawai yang mencatat dan mengelola persediaan dilakukan oleh orang yang sama. Hal ini menunjukan sistem pengendalian intern yang lemah karena tidak ada check and balance antara fungsi pencatatan dan pengelolaan persediaan atau belum adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab atas persediaan. Sebagian besar persediaan di SKPD belum disimpan dalam ruangan khusus sehingga akses untuk mengambil barang-barang persediaan sangat mudah dilakukan oleh siapa saja.

a. b.

c. d. e.

Hal ini menunjukkan adanya kelemahan pada: Lingkungan Pengendalian, Bendahara Barang SKPD belum sepenuhnya memahami pentingnya fungsi pengolahan data dan keandalan laporan keuangan; Aktivitas Pengendalian, tidak adanya pemisahan tugas dan fungsi dalam suatu organisasi yang jelas sehingga tidak ada tumpang tindih antara personil yang melakukan pengadaan barang persediaan dengan personil yang mencatat dan mengelola persediaan tersebut; Pembukuan dan Pencatatan, tidak adanya pencatatan yang memadai dalam mengelola persediaan; Pelaporan, tidak adanya pelaporan yang jelas dan tepat mengenai jumlah persediaan; Pengawasan, tidak terdapat review yang memadai dari pimpinan langsung.

Lemahnya pengendalian atas pengelolaan persediaan tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 313 pada: 1) Ayat (1) menyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya; 2) Ayat (3) menyatakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : a) terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat; b) terselenggaranya penilaian risiko; c) terselenggaranya aktivitas pengendalian; d) terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan e) terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab V mengenai Penerimaan dan Penyaluran pada: 1) Pasal 16 yang berbunyi: a) Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang;


10

b) Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah; c) Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan. 2) Pasal 20 yang berbunyi: a) Penyaluran barang milik daerah oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari pengguna / kuasa pengguna disertai dengan Berita Acara Serah Terima; b) Pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada Pengelola melalui pembantu pengelola; c) Kuasa pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada pengguna. Kondisi ini mengakibatkan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan persediaan barang dan nilai persediaan yang tercantum di Neraca sebesar Rp40.000.000,00 tidak dapat diyakini kewajarannya. Lemahnya pengendalian atas pengelolaan persediaan tersebut disebabkan: a. Bendahara Barang belum melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik; b. Ketidakcermatan Pengguna Anggaran dalam pengawasan dan pengendalian persediaan di lingkup satuan kerjanya. Atas permasalahan tersebut: a. Kepala Dinas Kesehatan menanggapi bahwa untuk selanjutnya akan melakukan perbaikan pencatatan/administrasi pengelolaan barang; b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menanggapi bahwa ada kelemahan dalam pengadaan, persediaan dan pengelolaan barang yang telah diatur dalam Permendagri 17 Tahun 2007, hal tersebut dipengaruhi juga oleh keterbatasan dan kualitas kemampuan personil dalam memahami peraturan perundangundangan yang berlaku, serta keterbatasan ruangan yang ada untuk dijadikan gudang penyimpanan. Di tahun-tahun yang akan datang akan memperbaiki pengelolaan administrasi barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPK RI merekomendasikan Walikota Batu agar: a. Menegur Bendahara Barang di seluruh SKPD agar melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bendahara Barang; b. Memerintahkan seluruh Kepala SKPD untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan di lingkup satuan kerjanya.


11

3. Penatausahaan Barang Milik Daerah Belum Tertib Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah, baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah. Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, dilakukan penatausahaan barang milik daerah, yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Dalam penatausahaan barang milik daerah, satuan kerja sebagai pengguna/kuasa pengguna, antara lain bertugas untuk melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Sedangkan Bagian Perlengkapan sebagai pembantu pengelola barang milik daerah, antara lain bertugas untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah, serta pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah. Penatausahaan barang milik daerah oleh Bagian Perlengkapan, seharusnya menghasilkan informasi yang digunakan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Daerah. Hasil pemeriksaan atas aset tetap Pemerintah Kota Batu tahun 2008, diketahui bahwa Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Batu belum pernah mengirimkan laporan mutasi barang secara semesteran kepada Bagian Perlengkapan dan Bagian Perlengkapan tidak berusaha untuk menagih laporan tersebut. Sehingga Bagian Perlengkapan tidak dapat membuat Daftar Mutasi Barang. Seharusnya data-data mutasi aset tersebut dihimpun oleh Bagian Perlengkapan menjadi Daftar Mutasi Barang untuk diserahkan ke Bagian Keuangan sebagai bahan penyusunan Neraca. Tetapi Bagian perlengkapan tidak membuat Daftar Mutasi Barang, sehingga menyulitkan Bagian Keuangan dalam menyusun Neraca. Dengan tidak adanya Daftar Mutasi Barang, menyebabkan mutasi aset di Neraca tahun 2008 tidak dapat diandalkan. Selama ini nilai aset yang disajikan dalam neraca diperoleh dengan menambahkan saldo awal aset dengan realisasi belanja modal untuk aset sejenis. Tidak ada prosedur untuk memverifikasi kesesuaian belanja modal dengan fisik barangnya. Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas penatausahaan barang milik daerah TA 2008 diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Nilai aset yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Daerah tidak didukung dengan Buku Besar Aset yang terkait, sehingga nilai yang disajikan dalam neraca tidak dapat diverifikasi; b. Bagian Perlengkapan tidak menyelenggarakan Buku Induk Inventaris yang merupakan kompilasi dari buku-buku inventaris seluruh SKPD. Bagian Perlengkapan terkendala dengan tidak tertibnya satuan kerja dalam menyampaikan buku inventaris ke Bagian Perlengkapan; c. Laporan Mutasi Barang pada beberapa satuan kerja belum diselenggarakan secara tertib. Dari 37 SKPD yang ada, terdapat 19 SKPD yang belum menyerahkan. Ke 19 SKPD itu adalah sebagai berikut:


12

Tabel 3.1. Daftar SKPD yang Belum Membuat Mutasi Barang No 1

SKPD Dinas Pendapatan

2

Dinas Pendidikan

3

Dinas Kesehatan

4

Dinas Sumber Daya Alam dan Energi

5

Dinas Pariwisata

6

Dinas Pertanahan

7

Badan Perencanaan Daerah

8

Kantor Sekretariat DPRD

9

Kantor Perhubungan

10

Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

11


12

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

13

Kantor Kas Daerah

14


15

Kecamatan Batu

16

Kecamatan Bumiaji

17

Kecamatan Junrejo

18

Kelurahan Songgokerto

19

Kelurahan Sisir

Kelemahan pengendalian terhadap penatausahaan barang milik daerah terdapat pada Lingkungan Pengendalian, yaitu: a. Gaya Operasi dan Filosofi Manajemen, Bagian Perlengkapan dan SKPD belum sepenuhnya memahami pentingnya fungsi pengolahan data dan keandalan laporan keuangan. Selain itu tidak ada pertemuan antar unit pelaksana yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Keuangan; b. Komitmen terhadap kompetensi, Bendahara Barang SKPD belum mempunyai kompetensi yang memadai dalam menyusun laporan barang; c. Prosedur pengelolaan barang daerah belum sepenuhnya dapat digunakan untuk memastikan tingkat keakuratan dan kelengkapan serta tanggung jawab pengelolaan barang daerah; d. Pelaporan, dalam hal ini pimpinan entitas tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan; e. Pengawasan dan evaluasi, di mana pelaksanaan sanksi belum dilaksanakan secara tegas kepada pihak pengelola barang dari tiap SKPD yang terlambat menyerahkan laporan. Hal tersebut tidak sesuai dengan : a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyatakan bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,


13

b.

c.

d.

e.

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 4 yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (2): 1) Butir (c) disebutkan bahwa Kepala satuan kerja perangkat daerah berwenang dan bertanggungjawab melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; 2) Butir (i) disebutkan bahwa Kepala satuan kerja perangkat daerah berwenang dan bertanggungjawab menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 313 pada: 1) Ayat (1) menyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya; 2) Ayat (3) menyatakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a) terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat; b) terselenggaranya penilaian risiko; c) terselenggaranya aktivitas pengendalian; d) terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan e) terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada: 1) Pasal 6 a) Ayat (3) disebutkan bahwa Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik daerah bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masingmasing SKPD; b) Ayat (4) disebutkan bahwa Kepala SKPD selaku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab, antara lain untuk melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; 2) Lampiran VII tentang Penatausahaan, pada nomor 4: a) Butir (g) disebutkan bahwa mutasi barang bertambah dan/atau berkurang pada masing-masing SKPD setiap semester, dicatat secara tertib pada Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang; b) Butir (h) disebutkan bahwa Laporan Mutasi Barang merupakan pencatatan


14

barang bertambah dan/atau berkurang selama 6 (enam) bulan untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Penatausahaan pengelolaan barang daerah yang belum tertib ini mengakibatkan penyajian jumlah nilai aset tetap di Neraca per 31 Desember 2008 tidak andal. Hal tersebut disebabkan; a. Belum adanya kebijakan pemerintah daerah yang mengatur sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah; b. Bagian Perlengkapan sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan barang daerah kurang berperan aktif dalam menyelenggarakan administrasi pengurusan barang yang menjadi tanggung jawabnya; c. Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Batu sebagai pengguna/kuasa pengguna barang daerah kurang berperan aktif dalam penatausahaan barang milik daerah. Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menanggapi bahwa buku induk inventaris dan mutasi barang SKPD masih dalam proses penyelesaian. BPK RI merekomendasikan Walikota Batu agar: a. Membuat kebijakan pemerintah daerah yang mengatur sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah; b. Memerintahkan Kepala Bagian Perlengkapan untuk lebih cermat dalam menyelenggarakan administrasi pengurusan barang; c. Memerintahkan Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Batu sebagai pengguna/kuasa pengguna barang daerah untuk melakukan penatausahaan barang milik daerah.


15

4. Pengendalian atas Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Masih Lemah Dalam Tahun Anggaran 2008, Bagian Keuangan Kota Batu telah membuat Draft Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Hasil pemeriksaan atas proses pelaksanaan dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah, diketahui bahwa sistem akuntansi di Pemerintah Kota Batu dilaksanakan secara manual. Terdapat hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian dalam Sistem Pengendalian Intern penyusunan laporan keuangan daerah, yaitu : a. Laporan Keuangan Daerah dibuat dengan melakukan kompilasi Laporan Keuangan SKPD-SKPD, namun Laporan Keuangan SKPD dibuat dengan disesuaikan berdasarkan pencatatan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan per SKPD, diketahui adanya perbedaan antara realisasi belanja antara jumlah SPJ SKPD, Laporan Keuangan SKPD, dan Laporan Realisasi Anggaran pada 13 SKPD, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.1 Perbedaan Realisasi Belanja Pada 13 SKPD No

SPJ SKPD

LK SKPD

LRA

1

Dinas Pendidikan

SKPD

67.405.703.139,00

67.449.678.580,00

67.449.678.580,00

2

Dinas Kesehatan

12.345.178.239,44

12.322.578.239,44

12.322.578.239,44

3

Dinas Permukiman & Bina Marga

39.340.574.765,00

39.340.574.765,00

30.438.992.460,00

4

Bapeda

5.622.550.701,00

5.623.740.201,00

5.623.740.201,00

5

Kantor Satpol PP

2.780.578.148,00

2.799.078.148,00

2.799.078.148,00

6

Sekretariat DPRD & DPRD

10.092.284.144,00

10.094.434.144,00

10.094.434.144,00

7

Walikota & Wakil Walikota

462.561.394,00

462.561.394,00

422.775.164,00

8

Bagian Pemerintahan

7.059.024.934,00

7.086.024.934,00

7.086.024.934,00

9

Bagian Umum

4.433.303.197,00

4.426.697.149,00

4.426.697.149,00

10


5.167.350.603,00

5.167.350.603,00

5.167.350.603,00

11

Kecamatan Batu

3.078.480.125,00

3.064.530.125,00

3.064.530.125,00

12

Kecamatan Bumiaji

1.156.534.508,00

1.136.250.536,00

1.136.250.536,00

13

Kecamatan Junrejo

1.374.926.696,00

1.374.926.696,00

1.374.926.696,00

b. Tidak ada buku jurnal Nilai yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu didapatkan berdasarkan perhitungan pada akhir tahun dan konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait. c. Pencatatan SP2D antara Bagian Keuangan, Kantor Kas Daerah dan SKPD tidak sama Untuk menilai kewajaran pengeluaran kas dari rekening koran, dilakukan pemeriksaan terhadap register SP2D di Kantor Kas Daerah, Bagian Keuangan dan Bendahara Pengeluaran SKPD. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan nilai SP2D antara Kantor Kas Daerah, Bagian Keuangan dan Bendahara Pengeluaran SKPD pada 9 SKPD, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.2 Perbedaan Pencatatan SP2D Pada 9 SKPD No

SKPD

1

Dinas Kesehatan

12.542.778.679,44

Data Kasda

12.533.256.379,44

12.533.256.379,44

2


30.500.120.975,00

39.435.996.080,00

39.401.953.280,00


Data Bag Keuangan

Data SKPD

16

3

Bapeda

6

Walikota & Wakil Walikota Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan

7

Kecamatan Batu

4 5

8 9

5.645.064.701,00

5.611.021.901,00

5.645.064.701,00

422.775.164,00

73.963.380,00

462.561.394,00

30.647.868.127,00

31.239.930.854,80

30.851.332.840,80

7.092.456.583,00

7.064.376.583,00

7.064.376.583,00

3.066.153.139,00

3.081.303.139,00

3.081.303.139,00

1.156.980.862,00

1.156.980.862,00

1.156.990.862,00

1.597.561.154,00

1.425.946.696,00

1.425.946.696,00

Kecamatan Bumiaji Kecamatan Junrejo

d. Pencatatan atas aktiva hanya berdasarkan jumlah pada belanja modal, sedangkan hasil inventarisasi belum dijadikan dasar pencatatan aktiva. e. Pengembalian belanja dicatat sebagai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Hasil pemeriksaan atas realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diketahui dari nilai pendapatan sebesar Rp4.375.656.396,58 didalamnya terdapat pengembalian UP dan Belanja TA 2008 dari SKPD (Bend-17) yang dicatat sebagai realisasi PAD sebesar Rp1.974.494.019,50, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.3 Rincian Pengembalian UP dan Belanja TA 2008 yang Dicatat Sebagai Realisasi PAD SKPD Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan

Pengembalian UP dan Belanja (Rp) 52.410.941,00 5.445.340,00


61.378.515,00

Bapeda

22.514.000,00

Kantor Perhubungan

313.521,00


191.780.850,00


17.375.104,50


11.482.291,00


50.035.000,00

Badan Kesbanglinmas

40.381.754,00

Kantor Satpol PP Sekretariat Daerah Bagian Perlengkapan Bagian Keuangan

43.225.398,00 179.651.562,00 92.672.902,00 139.000.000,00

Bagian Pemerintahan

5.351.649,00


4.687.400,00

Bagian Hukum

328.839,00

Bagian Umum

430.826.200,00


22.553.427,00

DPRD & Sekretariat DPRD

300.402.629,00


4.274.728,00

Kantor Kas Daerah Kecamatan Batu

50.000.000,00 2.623.014,00

Kecamatan Bumiaji

304.080,00

Kecamatan Junrejo

50.540.000,00


1.506.610,00


52.006.500,00

Dinas Pertanian

65.313.000,00


17

SKPD Dinas SDA & Energi

Pengembalian UP dan Belanja (Rp) 75.578.765,00


530.000,00 1.974.494.019,50

Seharusnya, hal-hal tersebut dapat dihindarkan dengan memaksimalkan beberapa fungsi yang ada pada Bagian Keuangan, yaitu fungsi anggaran, verifikasi, pembukuan dan perbendaharaan. Disamping itu, juga perlu ditingkatkan kesadaran para Bendahara Pengeluaran di masing-masing SKPD agar melakukan penyusunan Draft Laporan Keuangan Daerah secara cepat dan tepat. Kelemahan pengendalian terhadap penyusunan laporan keuangan terdapat pada: a. Personalia, akibat tidak adanya tindakan manajemen yang memadai untuk merespon penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur yang ada; b. Kebijaksanaan yang tidak mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam bertindak setelah melalui analisa yang mendalam terhadap resiko dan kemungkinan manfaat yang diperoleh; c. Prosedur pengelolaan informasi untuk memastikan tingkat keakuratan dan kelengkapan informasi penggunaan dana tidak dilakukan secara cermat; d. Pembukuan dan pencatatan, dimana transaksi yang telah diklasifikasi tidak dicatat secara memadai guna mendukung pengendalian operasi dan pengambilan keputusan; e. Lingkungan Pengendalian, proses rekruitmen dan kebijakan pelatihan pegawai belum bisa menghasilkan pegawai yang kompeten, khususnya bidang akuntansi dan keuangan; f. Aktivitas Pengendalian, tidak terdapat review atas pengelolaan informasi untuk memastikan tingkat keakuratan dan kelengkapan informasi. Selain itu tidak ada mekanisme check and balance yang memadai. Lemahnya beberapa fungsi Bagian Keuangan terhadap proses pelaksanaan dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah tidak sesuai dengan: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 313 pada: 1) Ayat (1) menyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya; 2) Ayat (3) menyatakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a) terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat; b) terselenggaranya penilaian risiko; c) terselenggaranya aktivitas pengendalian; d) terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan e) terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.


18

b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam Pasal 8 ayat (2): 1) Butir (c) disebutkan bahwa Kepala satuan kerja perangkat daerah berwenang dan bertanggungjawab melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; 2) Butir (i) disebutkan bahwa Kepala satuan kerja perangkat daerah berwenang dan bertanggungjawab menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada: 1) Pasal 2: a) Ayat (1) menyebutkan Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; b) Ayat (3) menyebutkan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 2) Pasal 18 ayat (3) menyebutkan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; b) pembinaan sumber daya manusia; c) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; d) pengendalian fisik atas aset; e) penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja; f) pemisahan fungsi; g) otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; h) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; i) pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; j) akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan k) dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada: 2) Pasal 6: a) Ayat (3) disebutkan bahwa Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik daerah bertanggung jawab mengkoordinir


19

penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masingmasing SKPD; b) Ayat (4) disebutkan bahwa Kepala SKPD selaku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab, antara lain untuk melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; 3) Lampiran VII tentang Penatausahaan, pada nomor 4: a) Butir (g) disebutkan bahwa mutasi barang bertambah dan/atau berkurang pada masing-masing SKPD setiap semester, dicatat secara tertib pada Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang; b) Butir (h) disebutkan bahwa Laporan Mutasi Barang merupakan pencatatan barang bertambah dan/atau berkurang selama 6 (enam) bulan untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Kondisi tersebut mengakibatkan informasi keuangan yang terkait dengan kas dan aktiva tetap tidak akurat. Lemahnya pengendalian terhadap pengelolaan kas disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman dari Walikota, Bagian Keuangan dan masing-masing SKPD atas pengelolaan keuangan daerah. Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menanggapi bahwa : a. Penyampaian SP2D dari Kasda ke Bagian Keuangan (bidang keuangan) terlambat (disampaikan beberapa waktu kemudian) dan penyampaian laporan pertanggungjawaban fungsional dan laporan pertanggungjawaban APBD dari SKPD tidak tepat waktu, di sisi lain bagian keuangan masih harus melakukan konfirmasi ulang dengan SKPD tentang kesesuaian data yang diolah dan butuh waktu cukup lama; b. Adanya persepsi hampir setiap SKPD bahwa pengelolaan anggaran sampai dengan penyusunan pertanggungjawaban realisasi anggaran menjadi kewenangan utama SKPD melalui keberadaan PPK-SKPD, menyebabkan bagian keuangan sulit memperoleh laporan pertanggungjawaban SKPD tepat waktu, maka data realisasi anggaran untuk penyusunan laporan diperoleh berdasarkan SP2D yang terbit diterima bagian keuangan tiap periode, baru kemudian konfirmasi ulang ke masing-masing SKPD; c. Adanya keterbatasan waktu dalam penyusunan laporan keuangan daerah dan sulitnya koordinasi dan konfirmasi data dengan beberapa SKPD; d. Keterbatasan waktu dan sumber daya baik personil maupun perangkat aplikasi pendukung maupun keterbatasan kewenangan untuk memperoleh data yang valid dan tepat waktu; e. Keakuratan data dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan daerah tidak bisa diperoleh melalui gerak aktif dari satu sisi saja. Untuk selanjutnya bagian keuangan (Dinas PPKAD) akan mengintensifkan kembali koordinasi setiap lini terkait sehingga bisa mencapai pemahaman dan pengimplementasian yang sama


20

atas pengelolaan keuangan daerah. BPK RI merekomendasikan Walikota Batu agar memperingatkan dan memerintahkan Bagian Keuangan dan Kepala Dinas di setiap SKPD melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan.


21

5. Pengendalian atas Pengadaan Obat di Dinas Kesehatan Tidak Memadai Dinas Kesehatan Kota Batu telah merealisasikan Belanja Barang dan Jasa berupa pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sebesar Rp247.800.000,00. Pengadaan ini dilaksanakan oleh PT. SST berdasarkan kontrak nomor 442.1/272/SPPB/DAU/OBAT PKD/422.202/2008 tanggal 28 Nopember 2008. Pada saat penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) yang dilakukan pada tanggal 5 Nopember 2008, telah diberikan penjelasan dari dokumen pelelangan mengenai Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang memuat tentang ketentuan umum, uraian teknis pelaksanaan pembayaran dan persyaratan teknis barang yang dikirim. Berdasarkan pemeriksaan fisik di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan diketahui bahwa sebagian besar obat dan perbekalan kesehatan yang merupakan hasil pengadaan oleh PT. SST memiliki tanggal kadaluarsa sebelum 2013. Hal ini tidak memenuhi persyaratan teknis barang yang tercantum dalam persyaratan teknis Rencana Kerja dan Syarat (RKS). Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada saat pemeriksaan fisik menyatakan bahwa hanya obat-obat tertentu saja yang bisa memiliki umur kadaluarsa 5 tahun. Namun saat diperiksa obat yang bisa memiliki umur kadaluarsa 5 tahun pun ternyata tahun kadaluarsanya masih berada di bawah 2013. Menurut PPTK syarat teknis terebut tidak tercantum dalam kontrak pengadaan sehingga syarat tersebut tidak mutlak. Hal ini juga menunjukkan bahwa isi kontrak tidak sesuai dengan ketentuan mengenai hal-hal yang minimal harus ada di dalam kontrak, salah satunya mengenai syarat teknis yang jelas dan terinci. Panitia pengadaan menjelaskan bahwa pada saat penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) yang dilakukan pada tanggal 5 Nopember 2008 telah dijelaskan mengenai syarat teknis barang yang harus disediakan oleh rekanan dan tidak ada keberatan oleh rekanan sehingga tidak ada perubahan atas pasal-pasal yang ada di dokumen lelang termasuk syarat teknis mengenai jangka waktu kadaluarsa obat tersebut. Kelemahan pengendalian terhadap pengadaan obat terdapat pada: a. Aktivitas Pengendalian, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak mereview naskah kontrak dengan seksama sebelum menandatangani kontrak; b. Lingkungan Pengendalian, Panitia Pengadaan kurang cermat dalam menyusun surat perjanjian. Lemahnya pengendalian atas pengadaan obat dan perbekalan di Dinas Kesehatan tersebut tidak sesuai dengan: a. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bagian Kesebelas Paragraf Pertama, Pasal 29 mengenai isi kontrak menetapkan bahwa kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut: 1) Para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, jabatan, dan alamat;


22

Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan; 3) Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian; 4) Nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran; 5) Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci; 6) Tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai jadwal waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya; 7) Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan; 8) Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya; 9) Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak; 10) Ketentuan mengenai keadaan memaksa; 11) Ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan; 12) Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja; 13) Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan; 14) Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 313 pada: 1) Ayat (1) menyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya; 2) Ayat (3) menyatakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a) terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat; b) terselenggaranya penilaian risiko; c) terselenggaranya aktivitas pengendalian; d) terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan e) terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian. 2)

Kondisi tersebut mengakibatkan Dinas Kesehatan mendapatkan barang dengan masa manfaat yang lebih pendek. Lemahnya pengendalian atas pengadaan obat dan perbekalan di Dinas Kesehatan tersebut disebabkan karena: a. Panitia Pengadaan lalai memasukkan syarat teknis dalam kontrak; b. Ketidakcermatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Kesehatan menanggapi bahwa akan lebih cermat dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Kepres 80 tahun 2003.


23

BPK RI merekomendasikan Walikota Batu agar: a. Memperingatkan Panitia Pengadaan yang lalai tidak memasukkan syarat teknis dalam kontrak; b. Memperingatkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan yang menjadi tanggung jawabnya.


24

6. Pengamanan Kas di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Tidak Memadai Hasil pemeriksaan kas pada bendahara pengeluaran Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja menunjukkan bahwa penyimpanan uang tunai dan cek tidak pada brankas yang tertanam, tetapi disimpan di brankas kecil yang mudah dibawa-bawa dan disimpan di rumah bendahara. Penyimpanan kas dan cek di brankas kecil yang mudah dibawa-bawa dan disimpan di rumah bendahara pengeluaran disebabkan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja belum mempunyai brankas yang tertanam dan kunci dari brankas kecil yang tersedia sudah rusak. Bendahara pengeluaran menyatakan bahwa selama ini dana dari bendahara pengeluaran yang belum digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu dibawa pulang ke rumah pribadi. Hal tersebut dilakukan karena dipandang merupakan cara yang lebih aman oleh yang bersangkutan jika dibandingkan dengan disimpan di kantor. Bendahara pengeluaran juga telah mengajukan permintaan brankas ke Pengguna Anggaran, namun sampai saat ini belum mendapat tanggapan. Kelemahan pengendalian terhadap pengamanan kas terdapat pada lingkungan pengendalian yaitu kepala SKPD belum sepenuhnya memandang penting perlindungan terhadap kekayaan entitas. Kelemahan pada Sistem Pengendalian Intern atas penyimpanan uang kas tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 4 disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah pada pasal 38 ayat (1) disebutkan bahwa Bendahara Umum Negara/Daerah, Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Kantor atau Satuan Kerja di pusat maupun di daerah bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada: 1) Pasal 184 ayat (1) disebutkan bahwa pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan; 2) Pasal 313 a) Ayat (1) menyatakan dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya;


25

b) Ayat (3) menyatakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat; (2) terselenggaranya penilaian risiko; (3) terselenggaranya aktivitas pengendalian; (4) terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan (5) terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian. Kondisi ini mengakibatkan keamanan penyimpanan kas tidak memadai dan rawan terhadap penyalahgunaan. Kelemahan pengendalian Intern atas penyimpanan uang kas tersebut disebabkan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran lalai dalam melaksanakan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menanggapi bahwa pada tahun 2008 ada keterbatasan ruangan untuk menyimpan brankas tanam yang sesuai standar kebutuhan tidak bisa direalisasikan. Untuk saat ini dinas telah mempunyai ruangan khusus untuk Bendahara Pengeluaran, sehingga memungkinkan untuk dapat menyimpan brangkas tanam yang sesuai dengan standar kebutuhan, sehingga pada tahun anggaran 2009 akan kami ajukan melalui PAK untuk mengadakan brankas tanam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPK RI merekomendasikan Walikota Batu agar memperingatkan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja untuk melaksanakan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


26

7. Penyetoran Penerimaan Retribusi di Enam SKPD Tidak Sesuai Ketentuan a. Dinas Kesehatan Pada Tahun Anggaran 2008 retribusi pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Batu ditargetkan sebesar Rp100.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp82.857.420,00 atau 82,86%. Penarikan retribusi di Dinas Kesehatan didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 20 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Perijinan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 41 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Penerimaan retribusi tersebut berasal dari Puskesmas Batu, Puskesmas Beji, Puskesmas Bumiaji dan Puskesmas Junrejo. Berdasarkan pemeriksaan terhadap laporan penerimaan pada empat puskesmas, diketahui bahwa keempat Puskesmas setelah menerima retribusi dari masyarakat, tidak langsung disetor ke Kas Daerah melainkan disetor terlebih dahulu ke Dinas Kesehatan dengan batas waktu setoran tanggal 12 dan 25 setiap bulannya sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 910/059/422.202/2008 tanggal 22 Januari 2008. Selanjutnya Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan menyetorkan penerimaan retribusi ke Dinas Pendapatan sebulan sekali. b. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batu mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pendaftaran penduduk dan akta pencatatan penduduk. Dari pelayanan tersebut dinas menarik retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Catatan Sipil. Pada Tahun Anggaran 2008 penerimaan retribusi KK, KTP dan Akta Catatan Sipil Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batu ditargetkan sebesar Rp30.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp70.564.500,00 atau 235,21%. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengelolaan penerimaan di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja serta hasil konfirmasi dengan Bendahara Penerimaan, diketahui bahwa pengelolaan penerimaan pendapatan retribusi tersebut tidak disetor tiap hari ke Kas Daerah melainkan sebulan sekali dengan alasan menunggu terkumpul cukup banyak dulu karena penerimaan setiap harinya kecil. Alur penerimaan retribusi tersebut yaitu masyarakat membayar retribusi untuk pembuatan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil ke kasir di Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja secara tunai, kemudian kasir menyetorkan uang tersebut ke bendahara penerimaan. Penyetoran uang ke Kas Daerah dilakukan sebulan sekali, dan tidak dilakukan setiap hari. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan bendahara penerimaan, diketahui bahwa kebijakan penyetoran yang dilaksanakan tidak setiap hari tersebut merupakan hal yang sudah lama terjadi dan menjadi kebiasaan di dinas tersebut. c. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kota Batu mempunyai tugas menarik retribusi pemakaian kekayaan daerah, pelayanan kebersihan serta pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Penarikan retribusi tersebut


27

didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 38 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Lingkungan; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2002 tanggal 4 Mei 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan; serta Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 43 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Pada Tahun Anggaran 2008 penerimaan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan ditargetkan sebesar Rp35.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp24.925.000,00 atau 71,21%. Penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah ditargetkan sebesar Rp154.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp98.517.750,00 atau 63,97%. Sedangkan retribusi pelayanan kebersihan ditargetkan sebesar Rp363.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp342.039.900,00 atau 94,22%. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengelolaan penerimaan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta hasil konfirmasi dengan Bendahara Penerimaan diketahui bahwa pengelolaan penerimaan pendapatan retribusi pelayanan kebersihan tersebut tidak disetor tiap hari ke Kas Daerah melainkan antara 3 sampai 22 hari. Kebijakan penyetoran yang dilaksanakan tidak setiap hari tersebut merupakan hal yang sudah lama terjadi dan menjadi kebiasaan di dinas tersebut. d. Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Batu mempunyai tugas memberikan ijin melakukan kegiatan usaha pariwisata kepada badan usaha atau perorangan. Dari pelayanan tersebut dinas memperoleh pendapatan berupa retribusi Ijin Usaha Tetap Pariwisata sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 50 tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Retribusi Ijin Kegiatan Usaha di Bidang Pariwisata. Pada Tahun Anggaran 2008 penerimaan retribusi Ijin Usaha Tetap Pariwisata Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Batu ditargetkan sebesar Rp49.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp47.985.000,00 atau 97,92%. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengelolaan penerimaan di Dinas Pariwisata serta hasil konfirmasi dengan Bendahara Penerimaan diketahui bahwa pengelolaan penerimaan pendapatan retribusi tersebut tidak disetor tiap hari ke Kas Daerah melainkan antara 3 sampai 23 hari dengan alasan menunggu terkumpul cukup banyak dulu. Kebijakan penyetoran yang dilaksanakan tidak setiap hari tersebut merupakan hal yang sudah lama terjadi dan menjadi kebiasaan di dinas tersebut. e. Kantor Perhubungan Kantor Perhubungan Pemerintah Kota Batu berkewajiban menarik retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Retribusi jasa umum terdiri dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, pengujian kendaraan bermotor, dan bongkar muat. Retribusi jasa usaha berupa retribusi terminal dan retribusi perizinan tertentu berupa retribusi izin trayek. Penarikan kelima retribusi tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 39 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 40 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Retribusi Izin Trayek; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 44 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Bongkar Muat; Peraturan Daerah Kota Batu


28

Nomor 45 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Retirbusi Parkir Di Tepi Jalan Umum; dan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 46 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Retribusi Terminal. Pada Tahun Anggaran 2008 pendapatan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum ditargetkan sebesar Rp150.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp100.087.000,00 atau 66,72%. Pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor ditargetkan sebesar Rp170.500.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp162.460.500,00 atau 95,28%. Pendapatan retribusi bongkar muat ditargetkan sebesar Rp58.300.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp27.838.000,00 atau 47,74%. Dan pendapatan retribusi terminal ditargetkan sebesar Rp136.500.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp137.387.200,00 atau 100,64% serta pendapatan retribusi izin trayek ditargetkan sebesar Rp5.400.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.475.000,00 atau 101,38%. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengelolaan penerimaan di Kantor Perhubungan serta hasil konfirmasi dengan Bendahara Penerimaan diketahui bahwa pengelolaan penerimaan pendapatan retribusi tidak disetor tiap hari ke Kas Daerah melainkan dikumpulkan selama seminggu terlebih dahulu menunggu kelima bidang retribusi terkumpul semua baru kemudian disetor ke Kas Daerah. Selama menunggu penerimaan dari semua bidang, uang yang telah diterima oleh Bendahara Penerimaan disimpan di brankas. Kebijakan penyetoran yang dilaksanakan tidak setiap hari tersebut merupakan hal yang sudah lama terjadi dan menjadi kebiasaan di kantor tersebut. f. Dinas Pertanian Dinas Pertanian Pemerintah Kota Batu memperoleh penerimaan retribusi yang berasal dari rumah potong hewan. Pada Tahun Anggaran 2008 penerimaan retribusi rumah potong hewan ditargetkan sebesar Rp26.400.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp24.024.00,00 atau 91,06%. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengelolaan penerimaan di Dinas Pertanian serta hasil konfirmasi dengan Bendahara Penerimaan diketahui bahwa pengelolaan penerimaan pendapatan retribusi tersebut tidak disetor tiap hari ke Kas Daerah melainkan sebulan sekali dengan alasan menunggu terkumpul cukup banyak dulu karena penerimaan setiap harinya sangat sedikit. Kelemahan pengendalian terhadap penyetoran retribusi terdapat pada: a. Lingkungan Pengendalian, Kepala SKPD belum sepenuhnya memandang penting perlindungan terhadap kekayaan entitas; b. Penilaian Risiko, Kebijakan/mekanisme penyetoran pendapatan daerah belum sejalan dengan tujuan pengelolaan keuangan daerah. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada : 1) Pasal 4 disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;


29

2) Pasal 57 ayat (2) disebutkan bahwa bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja; 3) Pasal 90 ayat (3) disebutkan bahwa bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada: 1) Pasal 122 ayat (4) disebutkan bahwa penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja; 2) Pasal 184 pada ayat (1) disebutkan bahwa pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan; 3) Pasal 187 ayat (2) disebutkan bahwa penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara : a) disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga; b) disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan c) disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga; 4) Pasal 188 disebutkan bahwa dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Permasalahan tersebut mengakibatkan: a. Penerimaan pendapatan daerah dari hasil retribusi menjadi tertunda; b. Membuka peluang penyalahgunaan uang daerah. Kondisi diatas disebabkan: a. Kelalaian dari pengguna anggaran dalam menetapkan kebijakan penyetoran penerimaan daerah ke Kas Daerah; b. Bendahara penerimaan SKPD kurang memahami ketentuan tentang penyetoran penerimaan daerah. Atas permasalahan tersebut : a. Kepala Dinas Kesehatan menanggapi bahwa pada prinsipnya kami menerima masukan dalam hal penyetoran penerimaan retribusi pelayanan kesehatan. Untuk selanjutnya akan kami laksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku; b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menanggapi bahwa kualitas pemahaman Bendahara Penerimaan tentang ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam hal penyetoran dan penerimaan retribusi


30

c.

d.

e.

f.

penggantian biaya KTP, KK, dan Akta Catatan Sipil diakui masih terbatas. Untuk tahun 2009, penyetoran penerimaan daerah akan dilakukan setiap hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menanggapi untuk penyetoran retribusi kebersihan tahun berikutnya akan lebih diperhatikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dengan lebih menekankan pada pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut; Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menanggapi bahwa bendahara penerimaan mempertimbangkan efektifitas prosedur penyetoran, mengumpulkan hasil retribusi hingga jumlahnya cukup banyak dikarenakan jumlah retribusi pada tiap objek wajib retribusi ijin usaha pariwisata banyak yang berjumlah kecil. Untuk itu teknis penyetoran pada Dispenda dilakukan setiap penerimaan mencapai nominal sekitar 1 juta dan prosedur ini telah berlangsung cukup lama. Untuk tahuntahun yang akan datang prosedur penyetoran akan diperbaiki; Kepala Kantor Perhubungan menanggapi bahwa setiap seksi tidak bersamaan waktunya dalam penyetoran akibat dari pencatatan di masing-masing seksi. Adanya efisiensi yang perlu dilakukan dikarenakan faktor waktu dan jarak. Kami berterima kasih atas petunjuk yang diberikan dan untuk kedepannya akan dilaksanakan semaksimal mungkin setiap hari juga terdapat setoran sebagaimana ketentuan yang berlaku; Kepala Dinas Pertanian menanggapi bahwa mengenai penyetoran, meningkat jumlah yang kecil dan efisiensi waktu maka kami menyetorkan setiap akhir bulan, namun selanjutnya kami akan lebih memperhatikan peraturan yang berlaku.

BPK RI merekomendasikan Walikota Batu agar: a. Memperingatkan pengguna anggaran yang lalai dalam menetapkan kebijakan penyetoran penerimaan daerah ke Kas Daerah; b. Memperingatkan Bendahara penerimaan ke 6 (enam) SKPD yang kurang memahami ketentuan tentang penyetoran penerimaan daerah.


31

8.

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Fisiknya

Senilai

Rp605.913.000,00

Belum

Dianggarkan

Pemerintah Kota Batu pada Tahun Anggaran 2007 melalui Dinas Permukiman dan Bina Marga mengadakan beberapa kegiatan belanja modal. Dari beberapa kegiatan belanja modal tersebut terdapat 15 kegiatan perencanaan dan pembangunan fisik senilai Rp34.154.666.000,00 yang belum selesai dilaksanakan pada tahun anggaran bersangkutan. Atas kegiatan yang belum selesai dilaksanakan tersebut, dilanjutkan pada tahun anggaran 2008 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L). Di tahun anggaran 2008 belanja modal kegiatan DPA-L atas kegiatan perencanaan telah selesai dilaksanakan, tetapi terdapat enam kegiatan perencanaan yang tidak ditindaklanjuti dengan penganggaran pembangunan fisiknya di tahun 2008 dan tahun anggaran 2009. Atas biaya perencanaan enam kegiatan yang telah dikeluarkan tanpa disertai rencana pembangunan fisik, mengakibatkan aset berupa perencanaan belum dapat dimanfaatkan, dengan rincian sebagai berikut; Tabel 8.1 Daftar Aset Yang Belum Dapat Dimanfaatkan No

Nomor Kontrak

Nominal (Rp)

1

Perencanaan (DED) pasar hewan

Kegiatan

602.1/DED-IV-4/PAK/PK/422.204/2007

124.839.000

2

Perencanaan kawasan pasar

602.1/DED-IV-3/PAK/422.204/2007

146.036.000

3

Perencanaan UKL dan UPL Gedung Ganesha

602.1/DED-IV-6/PAK/PK/422.204/2007

48.015.000

4

Perencanaan Art Center Ganesha

602.1/DED-IV-5/PAK/PK/422.204/2007

96.030.000

5

Perencanaan DPRD

602.1/DED-IV-2/PAK/PK/422.204/2007

62.953.000

6

Feasibility Study Pasar Hewan

Teknik

Jalan

Akses

Total

602.1/IV-8/PAK/PK/422.204/SPV/2007

128.040.000 605.913.000

Hasil konfirmasi berdasarkan struktur organisasi baru di tahun 2009 yaitu dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta Dinas Pengairan dan Bina Marga yang merupakan pemecahan dari Dinas Permukiman dan Bina Marga, menunjukkan bahwa kegiatan fisik dari perencanaan di atas tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009. Kelemahan pengendalian terhadap kegiatan perencanaan yang belum ditindaklanjuti dengan penganggaran pembangunan fisik terdapat pada: a. Kebijaksanaan yang tidak mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam

bertindak setelah melalui analisa yang mendalam terhadap resiko dan kemungkinan manfaat yang diperoleh; b. Prosedur pengelolaan informasi untuk memastikan tingkat keakuratan dan kelengkapan informasi penggunaan dana tidak dilakukan secara cermat; c. Aktivitas pengendalian, tidak terdapat review atas pengelolaan informasi untuk memastikan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan sehingga dapat menghasilkan produk yang bermanfaat. PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

32

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 4 yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Penganggaran biaya perencanaan tanpa disertai kegiatan fisik mengakibatkan aset senilai Rp605.913.000,00 belum dapat dimanfaatkan. Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga selaku pengguna anggaran tidak menganggarkan pembangunan fisik atas kelanjutan kegiatan perencanaan yang ada. Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pengairan dan Bina Marga menanggapi bahwa DPA-L tahun anggaran 2008 bukan tidak dilaksanakan tetapi belum dilaksanakan. Perencanaan/DED merupakan rencana/planing jangka menengah dimana pelaksanaan fisiknya menyesuaikan anggaran keuangan yang tersedia. Struktur organisasi baru di akhir tahun 2008 dimana Dinas Pemukiman dan Bina Marga pecah menjadi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta Dinas Pengairan dan Bina Marga, sehingga dimasa transisi tersebut belum terkoordinasikan dengan sempurna kegiatan fisik dalam penganggaran APBD 2009. BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Batu agar memperingatkan Kepala Dinas Permukiman dan Bina Marga selaku pengguna anggaran agar melakukan tindak lanjut menganggarkan pembangunan fisik atas kegiatan perencanaan yang ada.
