laporan utama - Portal Kementerian Agama RI

COVER

Menteri Urusan Agama Republik Rakyat China Wang Zuoan dan rombongan saat di terima oleh Menteri Agama Suryadharma Ali, di Gedung Kemenag, berkesempatan berfoto bersama dengan pejabat eselon I Kemenag.

Foto bersama Delegasi RI, Sekjen Kemenag Bahrul Hayat, Ph.D, Kabalitbang dan Diklat Prof. DR. Atho Mudzhar dan KH. Hasyim Muzadi, (NU) bersama dengan peserta dialog lintas agama di Praha-Ceko.

2

Ikhlas

BERAMAL,

Nomor 65 Tahun XIII Oktober 2010

D A F TA R

I S I

LAPORAN UTAMA .................................

LAPORAN UTAMA

7

Selama ini Kementerian Agama menjadi pusat sorotan menyangkut dua isu penting, yaitu haji dan kerukunan umat beragama. Padahal misi kementerian ini tidak hanya itu. Di samping peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan peningkatan kerukunan umat beragama, Kementerian Agama juga bertanggung jawab dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama, peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, dan penguatan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa. FOKUS BERITA .................................... 20 Al-Qur’an merupakan kita suci umat Islam. Namun, umat Islam Indonesia yang jumlahnya sekitar 180 juta jiwa dari total penduduk Indonesia sekitar 230 juta jiwa, masih banyak yang belum memilikinya. Padahal, bagi umat Islam, Al-Qur’an merupakan pedoman hidup, selain Hadist. POTRET .............................................. 40 Hidup adalah pengabdian tanpa akhir, karena itu Prof Dr Abdul Djamil, MA berhara sebagai pejabat eselon satu di Kementerian Agama dapat berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi semua, mulai dari lingkungan kecil; keluarga, umat dan manusia. “Khusus di Litbang saya ingin menjadikan lembaga ini menghasilkan produk-produk penelitian yang berkualitas yang berguna bagi menentukan (kebijakan) Kementerian Agama,” kata pria yang kini memangku jabatan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

SALAM REDAKSI .................................................... SURAT/ EMAIL ANDA ............................................ EDITORIAL ................................................................. LAPORAN UTAMA Mewujudkan Lima Misi Utama ....................................... Kerukunan Umat Beragama ............................................. Target Tahun Ini .............................................................. FOKUS BERITA Ketika Semangat Kerukunan ........................................... Presiden Buka Muktamar ................................................ Indonesia Butuh ............................................................. Memantau Kehadiran ...................................................... Lapis Bantu Akreditasi .................................................... Menag Imbau Ormas Pemuda Islam ................................ Aparat Kemenag Harus Jadi ........................................... KerukunanUmat Beragama ............................................. Umat Beragama Diimbau ................................................. Pendidikan Agama Benteng ............................................ Jambore Pasraman Biasakan ........................................... POTRET Hidup Adalah Pengabdian .............................................. PENDIDIKAN Menggenjot Mutu Perguruan Tinggi .............................. Memacu Mutu Pendidikan Agama .................................. KOLOM Mematik Makana “Idul Fitri” .......................................... Multikulturalisme dan Kemandirian ................................ HAJI Menag Optimis Pelayanan Haji ....................................... Haji Membangun Kesadaran .......................................... Pelayanan Pemondokan Haji ........................................... WARTA INTERNASIONAL Penyelenngaraan Haji Indonesia .................................... RESENSI BUKU Berkaca Dari Pendidikan ................................................. BIDIK LENSA .............................................................

Ikhlas

4 5 6 7 11 15 17 19 20 21 23 25 26 28 35 37 38 31 39 41 43 50 52 54 57 59 61 63

Keterangan Sampul: Depan: Desain Foto Grafis Belakang:Menteri Agama Suryadharma Ali, Mendiknas Mohammad Nuh, Menko Kesra Agung Laksono, Menbudpar Jero Wacik usai mengadakan Raker dengan Komisi X DPR-RI. Desain & Ilustrasi: Tim IB Foto - foto: Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan Departemen Agama.

BERAMAL,


3

S A L A M

RED A KUTAMA SI LAPORAN

( JUDUL.....) SUSUNAN TIM PENYUNTING Pengarah Bahrul Hayat, Ph.D Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Drs. H. Masyhuri, A. M, M.Pd Wakil Pemimpin Redaksi Drs. H. Afrizal Zen, M.Si Redaktur Pelaksana Drs. H.Helmi, Hazin, MM Wakil Redaktur Pelaksana H.Toto Sugiarto Redaktur/ Penyunting H. Hadi Mustofa H. Syaiful Anam H. Kadar Santoso Drs.H. Taofik Hidayat, M.Si. Eddy Supriyatna S. Sekretaris Redaksi H. Achmad Gufron, S.Kom. MM Drs. H. Sutadji Staf Redaksi Drs. H.Aceng Abdul Aziz (Pendis) H. Fuad Nazar S.Sos (Bimas Islam) Drs. Tri Budi Hastoto (Itjen) H. Fanani Supriyanto, SH,MM (Balitbang) Drs.H. Amin Akkas (PHU) Drs.Hari,MM (Bimas Katolik) Drs.Jarusman (Bimas Kristen) I Made Sutrisna, MA (Bims Hindu) Drs.Supriyadi,M.Pd.(Bimas Buddha) Fotografer H. Syaiful Huda S.Sos Disain Grafis Boy Azhar Sirkulasi Sugito Budiono Alamat Redaksi / Tata Usaha Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat Telp. (021) 3812101 Fax. (021) 3812101 Alamat Situs / E-mail www.kemenag.go.id / [email protected]

4

Ikhlas

BERAMAL,

Nomor 63 65 Tahun XIII Juni Oktober 20102010

S U R A T /

E M ALAPORAN IL A NDA UTAMA menghubungi Biro Kepegawaian Bagian Mutasi pegawai no. telp. (021) 3523883 atau (021) 3811654 pes. 234.

Surat/Email Anda Assalamu'alaikum wr. wb. Saya adalah guru PNS di MAN 2 Kepahiang prop. Bengkulu, mau menanyakan mengenai Tunjangan Non Sertifikasi bagi guru-guru Depag di Prov. Bengkulu mengapa sampai sekarang belum ada kabarnya pak, padahal surat edaran dari KPPN mengenai tunjangan tersebut sudah lama kami terima. namun tidak bisa dicairkan karena belum ada di DIPA. Setelah kami konfirmasi ke Kanwil Kemenag Propinsi Subbagian perencanaan, katanya menunggu revisi DIPA dari pusat. sedangkan rekan-rekan kami guru Pemda mereka sudah menerima semua. Jadi kami mohon kejelasan apakah memang tunjangan non sertifikasi tersebut akan kami terima atau tidak terhitung dari Januari 2009. memang tunjangan tersebut kecil hanya 250.000/bulan, namun bagi kami yang belum disertifikasi yah lumayan untuk tambah-tambah, sementara rekanrekan yang sudah disertifikasi enak dapat tunjangan yang cukup besar dan lancar sekali pencairannya. Tolong pak jawabannya. terima kasih, wassalamu'alaikum wr. wb. Suprapto-Bengkulu Jawab : Terima kasih atas surat yang anda sampaikan, berkaitan dengan itu kami mohon anda dapat menghubungi Direktorat Pendidikan Madrasah, Subdit Ketenagaan, Telp. (021) 3520951 (langsung), (021) 3811654 Pest.520. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya Syaiful Arief (Peserta yang diterima CPNS di Bojonegoro diumumkan pada Desember 2009 formasi umum), Mau Tanya Pak, Kapan Kira-kira SK CPNS Turun ya ?, Demikian kami haturkan ribuan terima kasih. Wassalamu'alaikum Syaiful-Bojonegoro Jawab : Terima kasih atas e-mail yang anda sampaikan kepada kami. Untuk lebih jelasnya anda dapat

Assalamu'alaikum wr, wb. Perkenalkan saya Yanuar Rahman, tinggal di Bandung, ingin bertanya hal tentang pernikahan. Kalo boleh tahu sebetulnya berapa sih jumlah orang yang menikah resmi lewat KUA setiap minggunya se Indonesia, baik yang beragama Islam, maupun yang Non-Muslim. Terima Kasih atas perhatian dan jawabannya. Wassalamu'alaikum Wr, Wb Yanuar Rahman-Bandung Jawab : Terima kasih atas e-mail yang anda sampaikan, untuk data mingguan jumlah orang menikah disetiap KUA sangat bervariasi jumlahnya. Untuk lengkapnya anda dapat menghubungi Subdit Kepenghuluan dan pemberdayaan KUA Direktorat Urusan Agama Islam, telp. (021) 3811642 Pes.284. Assalamu'alaikum Wr. Wb. Saya mau menanyakan perihal pengurusan surat nikah yang hilang. Orang tua saya yang menikah tahun 1954 di wilayah KUA Kec. Cianjur Kab. Cianjur. Ketika datang ke Kantor KUA Kec. Cianjur, Kepala KUA nya menyatakan bahwa data nikah tahun tersebut tidak ada sehingga harus melakukan pengurusan penerbitan surat nikah baru dengan biaya Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Saya mohon bantuannya bagaimana prosedur pengurusannya yang benar, sehingga tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang merugikan kami. Mohon segera dibalas. wassalamu'alaikum wr. wb. Hikmat Kurnia-Cianjur Jawab : Terima kasih atas perhatian yang anda berikan, mohon dapat diinformasikan kepada kami data lengkap oknum KUA tersebut agar dapat kami telusuri. Ikhlas Beramal menerima sumbangan tulisan yang sesuai dengan misi dan visi Kemenag. Setiap tulisan atau artikel harap disertai foto penulis, foto penunjang dan alamat penulis, nomor telepon/fax. Naskah yang dimuat akan mendapat imbalan dan setiap naskah yang diterima oleh penyunting tidak dikembalikan. Naskah dapat dikirimkan Via E-mail Redaksi : [email protected]

Ikhlas Ikhlas BERAMAL, BERAMAL, Nomor Nomor 65 Tahun 63 Tahun XIII XIII Oktober Juni 2010

5

EDITORIAL

6

Ikhlas

BERAMAL,

LAPORAN UTAMA


L A P O R A N U TA M A

Setahun Kinerja Kementerian Agama RI

Mewujudkan Lima Misi Utama

S

elama ini Kementerian Agama menjadi pusat sorotan menyangkut dua isu penting, yaitu haji dan kerukunan umat beragama. Padahal misi kementerian ini tidak hanya itu. Di samping peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan peningkatan kerukunan umat ber agama, Kementerian Agama juga bertanggung jawab dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama, peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, dan penguatan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam kurun satu tahun terakhir, Kementerian Agama telah melaksanakan program dan agenda terkait dengan lima misi pokok di atas. ”Secara umum seluruh program yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama sudah terlaksana sebagaimana direncanakan,” ungkap Menteri Agama Suryadharma Ali, pada konferensi pers 18 Oktober lalu. Upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama dilakukan melalui empat program pokok. Pertama, Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan, dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan. Di antaranya dalam bentuk peningkatan kualitas bimbingan keagamaan, peningkatan pembinaan para penyuluh agama, juru penerang agama dan dai, penyediaan kitab suci dan buku keagamaan secara cumacuma kepada masyarakat. Penyediaan kitab suci dan buku keagamaan, antara lain pengadaan kitab suci Al-Qur’an

”Secara umum seluruh program yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Kementerian Agama sudah terlaksana sebagaimana direncanakan,”

0.000 eksemplar, Al-Qur’an dan Terjemah 10.000 eksemplar, Surat Yasin

sebanyak 45.000 eksemplar, Juz Amma dan Terjemah sebanyak 50.000 eksemplar, Al-Qur’an dan Terjemah 10.000 eksemplar, Surat Yasin sebanyak 60.000 eksemplar, Tafsir Al-Qur’an 750 eksemplar, Mushaf Besar Al-Qur’an standar 45.000 eksemplar, Al-Qur’an saku 4.500 eksemplar, penyediaan Alkitab 55.000 eksemplar, Kitab Suci Deuterokanonika sebanyak 3.000 eksemplar, Buku Pendamping Kitab Suci sebanyak 3.000 eksemplar, Buku Kitab Suci

Ikhlas

BERAMAL,

Bergambar untuk anak-anak sebanyak 1.500 eksemplar, Reg Weda, Sama Weda, Yajur Weda dan Atharwa Weda, serta Kitab Panaturan seluruhnya berjumlah 62.400 eksemplar termasuk juga pengadaan kalender (penanggalan) agama Hindu, dan buku Penyuluhan Agama Buddha sebanyak 9.025 eksemplar. Kedua, Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama, dalam bentuk peningkatan peran tempat ibadah sebagai pusat


7

L A P O R A N U T ALAPORAN M AUTAMA pemberdayaan umat dan sentra pembinaan umat, agar memiliki mental spiritual yang tangguh dan etika sosial yang kuat. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah rehabilitasi dan pembangunan rumah ibadah sebanyak 3.038 buah, meliputi masijd, mushola/langgar, gereja Kristen, gereja Katolik, pura, dan vihara. Ketiga, Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan, meliputi bantuan untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil zakat Daerah (BAZDA), Pokja Penyuluh dan LPTQ, Nazhir Wakaf, Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah (LPPD), Lembaga Pengembangan PESPARAWI Nasional (LPPN), Christian Centre, Organisasi Kategorial tingkat PusatCabang-Ranting, KWI, dan Keuskupan, LPDG Pusat, Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia, Wanita Hindu Dharma Indonesia, dan Perhimpunan A. B. Setya Karma,

8

Ikhlas

BERAMAL,

Lembaga Vipassana Indonesia, Tipitaka Foundation, Walubi, KASI, Lembaga Dhammaduta Indonesia, dan lembaga pembinaan keagamaan lainnya. Keempat, Program Penelitian dan Pengembangan Agama. Diarahkan pada penelitian yang bermutu bagi perumusan kebijakan di bidang agama dan pendidikan keagamaan. Berbagai program penelitian dan pengembangan agama disusun dan dilaksanakan dalam rangka penguatan kebijakan di bidang agama. “Pencapaian misi peningkatan kualitas kehidupan beragama di atas, menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini antara lain ditandai dengan semakin mantapnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” jelas Menag Suryadharma Ali. Upaya Kemenag mewujudkan dan memperkuat kerukunan


umat beragama dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya kehidupan yang harmonis bagi semua pemeluk agama dalam bingkai NKRI. Berbagai program yang telah dilaksanakan terbukti telah menghasilkan suasana yang kondusif dalam relasi antarumat beragama di Indonesia. Bahkan berbagai kalangan di luar negeri memberi apresiasi positif dan menjadikan Indonesia sebagai rujukan dalam pembinaan kerukunan umat beragama. (Baca: Kerukunan Umat Beragama Jadi Rujukan). Diakui, masih ada potensi konflik antar umat beragama di sejumlah daerah. Untuk itu, Rakor Keagamaan dan Aliran Bermasalah pada 17 Desember 2009, merekomendasikan beberapa pendekatan pokok. Di antaranya, pertama, konflik yang dipicu faktor endogen diatasi dengan mengoptimalkan peran majelis dan pemuka agama; kedua, konflik yang dipicu faktor eksogen

L A P O R A N U T A LAPORAN M A UTAMA diatasi dengan peningkatan peran pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang berpihak kepada rakyat; ketiga, konflik yang dipicu faktor relasional diatasi dengan mengoptimalkan peran FKUB. Terkait kasus HKBP di Ciketing, Bekasi, Suryadharma menjelaskan, Pemkab Bekasi telah memberikan alternatif solusi, yaitu 1) beribadah di Gedung Ex OPP dan setiap 2 tahun diperpanjang; 2) beribadah sementara di Gedung ex OPP dan kembali ke rumah ibadah/gereja setelah perizinan dikeluarkan; 3) beribadah sementara di Gedung Ex OPP dan untuk jangka panjang dapat membangun gereja di lahan PT T imah yang direncanakan menjadi kompleks perumahan di Kelurahan Mustika Sari. Jemaat HKBP pada prinsipnya bisa menerima solusi yang diajukan Pemkab Bekasi, sehingga persoalan tidak berlarut-larut. Salah satu upaya Kemenag untuk memperkuat kerukunan adalah dengan memaksimalkan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB merupakan wadah konsultasi tokoh dan pemuka agama, yang juga berperan untuk mengoptimalkan Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006. Sampai saat ini telah terbentuk 33 FKUB di Provinsi, dan 421 di Kabupaten/Kota, serta telah dibangun 17 buah kantor sekretariat FKUB Provinsi dan 11 buah di Kabupaten/Kota. Terkait dengan pelayanan terhadap umat Konghucu, telah dikeluarkan SE Sekretaris Jenderal Kementerian Agama No SJ/B.VII/1/BA.02/704/2010 perihal Pelayanan Hak Sipil dan Pendidikan Agama Konghucu. Kemenag juga melaksanakan orientasi dan standarisasi guru agama Konghucu dengan tujuan untuk mendukung terealisasinya

guru agama Konghucu yang memiliki kompetensi secara terukur. Dalam struktur organisasi Kementerian Agama, pelayanan umat Konghucu dilakukan dengan membentuk unit Eselon III Bidang Bimbingan Masyarakat Konghucu pada Pusat Kerukunan Umat Beragama. Madrasah Bertaraf Internasional Selama tahun 2010 Kemenag memprioritaskan pelayanan pendidikan pada beberapa bidang, antara lain penyediaan BOS bagi siswa MI/PPS Ula dan MTs/PPS Wustha sebanyak 6.794.516 siswa/santri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.2 triliun. Meningkat dibanding tahun 2009 sebanyak 6.286.295 siswa/santri dengan anggaran sekitar Rp 3.019 triliun. Bea Siswa diberikan kepada 1.820.000 peserta didik baik di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Untuk rehabilitasi ruang kelas dalam upaya meningkatkan akses pendidikan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan, disiapkan anggaran sebesar Rp 949 miliar untuk 10.656 unit. Tahun sebelumnya telah diberikan kepada 28.562 unit dengan anggaran lebih Rp 2,6 triliun. Sebanyak 29.201 kepala madrasah, guru

Ikhlas

BERAMAL,

agama dan pengawas pendidikan mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi tahun ini. Sebagai amanat UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen, Kementerian Agama tahun 2010 telah mensertifikasi guru dan dosen sebanyak 92.000 orang. Diharapkan pada tahun 2014 seluruh guru dan dosen telah disertifikasi. Guru dan dosen yang telah disertifikasi, akan memperoleh tunjangan profesi di samping tunjangan fungsional. Kementerian Agama tetap melanjutkan Program Madrasah Bertaraf Internasional yang pernah direncanakan, namun strateginya diubah yaitu dengan meningkatkan kualitas madrasah yang sudah ada. ”Bukan lagi dengan mendirikan madrasah baru, dengan lahan baru, sekolah baru, fasilitas baru dan guru baru,” jelas Suryadharma Ali. Program madrasah bertaraf internasional ini akan dilakukan dengan peningkatan kualitas pendidikan berjenjang, yakni berasal dari madrasah unggulan yang di-upgrade. “Jadi madrasah bertaraf internasional ini berasal dari madrasah yang berpengalaman mendidik selama puluhan tahun, paham persoalan pendidikan, kemudian terus meningkat


9

L A P O R A N U T ALAPORAN M AUTAMA sehingga memiliki kualitas pendidikan yang bertaraf internasional.” Kementerian Agama juga menyelenggarakan program Pendidikan Terpadu Anak Harapan (Dikterapan) bagi 7.500 orang anak jalanan dengan anggaran sebesar Rp 22,5 miliar. ”Idealnya jumlah anak yang direkrut untuk program ini lebih besar lagi, tapi untuk sementara 7.500 anak dulu. Kami mempra-

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), yang komponennya disusun bersama dengan DPR, rata-rata adalah sebesar US$3.342. Nilai BPIH ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebesar US$80 dan Rp100.000. BPIH haji khusus minimal sebesar US$6.500 dan Rp400.000. Pemondokan di Makkah pada tahun ini diperoleh sebanyak 374 rumah, yang terbagi menjadi 2

karsai ini karena anak jalanan harus mendapat pertolongan,” kata Menteri Agama.

wilayah. Ring I (berjarak maksimal 2.000 meter) dan Ring II (berjarak lebih dari 2.000 meter dan maksimal 4.000 meter). Tahun ini tidak ada lagi jemaah yang menempati pemondokan di Makkah berjarak lebih dari 4.000 meter. Menag mengakui, penyelenggaraan ibadah haji sangat kompleks karena melibatkan banyak pihak, di dalam dan luar negeri. Untuk musim haji tahun

Penyelenggaraan Haji Makin Baik Penyelenggaraan ibadah haji 1431H/2010M telah dimulai dengan pemberangkatan jemaah haji kloter pertama pada 11 Oktober 2010,. Total kuota tahun ini sebanyak 221.000 jemaah, termasuk haji khusus.

10

Ikhlas

BERAMAL,


ini, misalnya, “ganjalan” sudha mulai terjadi pada saat pemberangkatan calon jemaah ke Tanah Suci. Ada kelompok terbang yang terlambat diberangkatkan, karena penyedia angkutan tidak menepati komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan tepat waktu. Untuk mengatasi hal itu, Kemenag akan menjajaki kemungkinan proses tender untuk angkutan jemaah haji tahun mendatang untuk memperbaiki kualitas layanan jemaah haji. Saat ini, ada dua maskapai yang melayani pemberangkatan haji yakni, Garuda Indonesia dan Saudi Arabia Airlines. Kemenag telah melayangkan protes kepada Saudi Arabia Airlines lantaran beberapa kali mengalami keterlambatan pemberangkatan. “Kami kecewa dengan Saudi Arabia Airlines yang terlambat empat kali, di Batam tiga kali dan Bekasi satu kali,” ungkap Suryadharma. Terkait tender penyedia angkutan haji, Kemenag tidak mau ambil risiko dengan mereka yang belum berpengalaman. “Kalau ditender pasti maskapai yang murah jauh lebih banyak, namun kami harus memastikan kualitas pelayanan mereka baik sesuai standar kita. Jadi tidak semata-mata murah,” sambung Suryadharma. Secara keseluruhan, manajemen penyelenggaraan ibadah haji sudah semakin baik. Hal itu ditandai dengan diraihnya Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 untuk manajemen penyelenggaraan ibadah haji, yang diperoleh pada tanggal 24 Juni 2010. ***HADI MUSTOFA

L A P O R A N U T A LAPORAN M A UTAMA

Kerukunan Umat Beragama Jadi Rujukan Tudingan bahwa PBM hanya menguntungkan kelompok agama tertentu juga tidak berdasar. Seusai rapat dengan DPR, 21 September, Menag menunjukkan statistik bahwa tren pertumbuhan pembangunan masjid lebih rendah dibanding pertumbuhan tempat ibadah agama lain.

K

erukunan umat beragama telah menjadi faktor penting yang memper kuat dan memperkaya persatuan dan kesatuan nasional. Wawasan Multikultural terus dikembangkan untuk mewujudkan relasi yang positif di kalangan umat beragama. Bentrok yang terjadi menyusul konflik pembangunan gereja di Ciketing, Bekasi Timur, September silam, dimanfaatkan sejumlah kalangan untuk menggugat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM)

Ikhlas

BERAMAL,

Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006. Bukan kali ini saja PBM dipersoalkan. Setiap kali ada konflik yang terkait dengan pendirian rumah ibadah, PBM selalu dikambinghitamkan oleh pihak tertentu. Ujung-ujungnya mereka minta agar PBM dicabut. Tapi para penentu kebijakan di negeri ini masih cukup jernih dalam melihat persoalan, dan tidak terprovokasi oleh gerakan itu. Pemerintah –dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama- dan DPR masih melihat


11

L A P O R A N U T ALAPORAN M AUTAMA bahwa PBM 9/2006 dan 8/2006 tetap relevan dan efektif untuk menjamin kerukunan umat beragama. Majelis-majelis keagamaan dan organisasi keagamaan besar juga berpandangan serupa. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Agama Suryadharma Ali menegaskan, PBM tidak mengurangi hak kebebasan beragama. PBM untuk menjamin kerukunan umat beragama, dan kerukunan tidak boleh dan tidak akan mematikan kebebasan beragama. Sebaiknya, kebebasan beragama tidak boleh menghancurkan kerukunan umat beragama. “Harus ada aturan, harus ada koridor. Jangan berpikiran bahwa kebebasan beragama itu artinya kebebasan yang semutlakmutlaknya,” ungkap Menag. Tudingan bahwa PBM hanya menguntungkan kelompok agama tertentu juga tidak berdasar. Seusai rapat dengan DPR, 21 September, Menag menunjukkan statistik bahwa tren pertumbuhan pembangunan masjid lebih rendah dibanding pertumbuhan tempat ibadah agama lain. “Data pembangunan rumah ibadah dari tahun 1977 sampai 2004, pembangunan yang paling rendah itu masjid. Dari 392.044 menjadi 643.834 buah. Kenaikannya hanya 64,22 persen,” katanya di gedung parlemen, Senayan, Jakarta. Sementara pertambahan Gereja Kristen, dari 18.977 menjadi 43.909 atau naik 131,38 persen. Gereja Katolik dari 4.934 menjadi 12.473, naik 152,8 persen. Pura Hindu dari 4.247 menjadi 24.431, naik 475,25 persen. Wihara Buddha dari 1.523 menjadi 7.129, naik 368,09 persen. Pada kurun tersebut, pendirian rumah ibadah masih diatur dengan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1969, yang banyak dikritik kalangan umat beragama. PBM Nomor 9 dan 8

12

Ikhlas

BERAMAL,

tahun 2006 adalah penyempurnaan Keputusan Bersama, yang dihasilan oleh, dari, dan untuk umat beragama sendiri. Dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, mencuat gagasan agar status hukum ditingkatkan menjadi undang-undang. Enam Prinsip Selama bertahun-tahun isu pendirian rumah ibadah bak api dalam sekam, yang bisa menjadi ancaman bagi kerukunan umat beragama di Indonesia. Kementerian Agama memahami betul hal itu, dan terus berupaya mencari jalan keluar yang bisa diterima oleh semua pihak. Maka mulai Oktober 2005 Kemenag memprakarsai diskusi antartokoh agama untuk membahas peraturan mengenai pendirian rumah ibadah, serta pemeliharaan kerukunan umat beragama secara keseluruhan. Pembahasan berlangsung intensif dan semua pihak berpartisipasi dengan penuh kesungguhan, keterbukaan, keihlasan, dan semangat kebersamaan. Hasilnya, mereka sepakat peraturan tentang pendirian rumah ibadah sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri


Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahhun 1969 harus direvisi. Dari musyawarah tokoh-tokoh majelis agama inilah kemudian lahir Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Yang ditandatangani pada pada 21 Maret 2006. Ada enam prinsip dalam PBM. Pertama, meskipun PBM ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, tetapi pada hakikatnya merupakan kesepakatan majelis-majelis agama tingkat pusat. Telah dibahas selama 11 kali putaran, berlangsung sejak Oktober 2005 sampai Maret 2006. Dalam pembahasan masing-masing majelis agama, yaitu MUI, PGI, KWI, PHDI, dan WALUBI, diwakili oleh dua orang. Kedua, PBM tidak melanggar kebebasan beragama yang dijamin UUD 1945, karena yang diatur dalam PBM ini hanyalah pengadministrasian untuk menge-

L A P O R A N U T A LAPORAN M A UTAMA tahui siapa yang hendak menggunakan suatu rumah ibadah yang hendak dibangun. Persyaratan 90 calon pengguna apabila tidak dapat dipenuhi pada tingkat desa, maka penghitungannya dapat dilakukan pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi, sehingga pada hakikatnya tidak ada pembatasan pembangunan rumah ibadah. Ketiga, PBM tidak menimbulkan multitafsir, sehingga dapat dipahami secara utuh tanpa memerlukan peraturan tambahan. Keempat, PBM mengedepankan prinsip pembangunan kerukunan secara bersama-sama oleh umat beragama dan pemerintah. Karena itu, PBM ini juga bersifat memberdayakan pemuka agama, termasuk melalui FKUB. Kelima, PBM memberikan kepastian pelayanan secara adil, jelas, dan terukur kepada pemohon pendirian rumah ibadat. Setiap permohonan rumah ibadat harus direspon olah pemerintah dalam 90 hari. Keenam, PBM memegang prinsip tentang pentingnya memelihara kerukunan umat beragama, serta m e m e l i h a r a ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Salah satu poin penting dari PBM nomor 9 dan 8, adalah pemberian wewenang pada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB adalah forum yang dibentuk majelis dan ormas keagamaan sebagai wadah kordinasi dan komunikasi. Tugas FKUB sebagai pengejawantahan peran pemuka agama di daerah, bukan saja memberikan rekomendasi pendirian

rumah ibadah, melainkan lebih luas dari itu, yakni mencakup upaya-upaya menguatkan kerukunan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PBM, tugas FKUB meliputi dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pember dayaan masyarakat. Melalui PBM dan FKUB sebagai perangkat implementasinya, diharapkan akan terbangun kerukunan yang esensial dan fungsional, manusiawi dan

Ikhlas

BERAMAL,

hakiki, yang dijaga dan dipelihara secara sadar dan terarah oleh seluruh umat beragama. Faktanya, sejak penerapan PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006, frekwensi konflik yang disebabkan pendirian rumah ibadah jauh menurun. Penerapan PBM dan pembentukan FKUB telah mampu memadamkan api dalam sekam yang selama ini menjadi ganjalan dalam relasi antarumat beragama di Indonesia. Jika kemudian muncul kasus seperti di Ciketing, maka itu tidak lain disebabkan oleh adanya pihak yang tidak mau menaati PBM. Itulah sebabnya, Menag Suryadharma Ali merasa heran dengan desakan sejumlah pihak agar PBM dicabut atau direvisi. ”Ada orang melanggar, kok peraturannya yang disalahkan?” ucapnya.


13

L A P O R A N U T ALAPORAN M AUTAMA Wawasan Multikultural Di samping implementasi PBM dan pembentukan FKUB, Kementerian Agama juga terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat kerukunan. Di antaranya dengan sosialisasi dan edukasi Wawasan Multikultural. Wawasan multikultural telah diterjemahkan dalam serangkaian program implementatif untuk guru agama, kalangan pemuda, pelajar dan ormasormas kepemudaaan, serta penyiar agama. Untuk para pemuda, diadakan Kemah Pemuda Lintas Agama, yang telah berlangsung sebanyak 18 kali sejak tahun 2004, termasuk di Poso dan Maluku Utara. Di tingkat nasional, diadakan Kemah Nasional Pemuda Lintas Agama di Cibubur, Jakarta (2005), dan di Makassar, Sulawesi Selatan (2007). Masing-masing propinsi mengirim 10 utusan dengan latar belakang agama ber-

14

Ikhlas

BERAMAL,

beda, mewakili ormas keagamaan, organisasi pemuda, juga LSM. Kemenag melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) juga menyelenggarakan Temu Karya Pemuda Lintas Agama. Di sini para pemuda lintas agama tidak saja diarahkan untuk mengembangkan toleransi dan kerukunan, tapi juga mengembangkan aktifitas dan karya bersama. Mereka bekerjasama untuk membantu keluarga tidak mampu, peduli lingkungan hidup, menanam pohon, dan membantu pendidikan anak dari keluarga tidak mampu. Temu karya berlangsung minimal lima hari, dan sejak 2006 telah diadakan di lima propinsi. PKUB juga mengembangkan aktifitas penanganan pasca konflik. Kegiatan semacam ini sudah diadakan di Aceh, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Kalimantan Tengah. Selain untuk memulihkan trauma pasca konflik, kegiatan yang melibatkan psikolog


dan relawan mahasiswa ini juga dimaksudkan untuk memutus mata rantai dendam. Di daerahdaerah yang pernah mengalami konflik horizontal, PKUB menyelenggarakan workshop rekonsiliasi dan resolusi konflik, dengan peserta para tokoh agama setempat. Buah dari kebijakan, pendekatan, dan program-program itu bisa dilihat pada suasana kerukunan antarumat beragama di Indonesia yang semakin kondusif. Apresiasi datang dari berbagai kalangan di luar negeri, yang menilai kerukunan umat beragama di Indonesia layak menjadi rujukan. Indonesia kini menjadi onjek penelitian yahng menarik dari para akademisi dan peneliti asing, yang ingin memperoleh potret yang positif tentang relasi antarumat beragama. Sejumlah seminar dan workshop bertaraf internasional tentang kerukunan umat beragaman diselengarakan di sini. Penilaian gamblang dikemukakan Menteri Luar Negeri Italia Franco Frattini, dan pendiri Komunitas Sant’ Egidio Dr Andrea Riccardi. Dalam pidato pembukaan seminar internasional bertema “Unity in Diversity: the Indonesian Model for a Society in which to Live Together”, yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri Italia dan Komunitas Sant’ Egidio, 4 Maret 2009 di Roma, keduanya menilai Indonesia adalah rujukan sekaligus laboratorium kerukunan umat beragama. PBM adalah tonggak monumental kontribusi Kementerian Agama dalam menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional.*** H M

L A P O R A N U T A LAPORAN M A UTAMA

Pertama Kali Raih Predikat WDP

Target Tahun ini Wajar Tanpa Pengecualian

S

elama ini laporan keuangan Kementerian Agama belum sesuai yang diharapkan, sehingga selalu memperoleh predikat disclaimer (tidak menyatakan pendapat) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Tradisi disclaimer itu berhasil ditanggalkan, dengan diperoleh-

nya predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk pertama kali atas laporan keuangan tahun 2009. Ini tentu prestasi yang membanggakan, karena menjadi indikasi nyata dari makin meningkatnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik

(good governance) di kementerian Agama. Atas dasar itu, Menteri Agama Suryadharma Ali menargetkan laporan keuangan Kementerian Agama tahun 2010 ini memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan

Meski telah berhasil memperoleh opini WDP, Menag Suryadharma Ali mengingatkan agar jajarannya tidak lekas puas. Ke depan, ia meminta seluruh jajaran di kementerian yang dipimpinnya bersikap proaktif dalam memberikan data untuk kepentingan pemeriksaan BPK.

Ikhlas

BERAMAL,


15

L A P O R A N U TA M A Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2009 diserahkan kepada Menteri Agama Suryadharma Ali di kantor BPK, 8 Juni 2010. Dalam pidato penyerahan, Ketua BPK Hadi Poernomo menyambut baik capaian membanggakan tersebut. Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun Anggaran

Pusat (LKPP) merupakan amanah dari UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. BPK dapat memberikan empat jenis opini, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), T idak Menyatakan Pendapat (TMP), dan

2009 yang diperiksa BPK mencakup seluruh transaksi keuangan yang dianggarkan dalam APBN. Sedangkan danadana yang dikelola Kemenag yang tidak termasuk diperiksa BPK adalah setoran Beaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Dana Abadi Umat (DAU), Badan Wakaf Indonesia, Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Hadi Poernomo menjelaskan, pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

Tidak Wajar (TW). “Pemberian opini tersebut berdasarkan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan ada tidaknya pembatasan lingkup dari laporan keuangan dalam pemeriksaan BPK untuk semua hal yang menurut pertimbangan profesional BPK dianggap material/signifikan,” katanya.

16

Ikhlas

BERAMAL,

Reformasi Birokrasi Meski telah berhasil memperoleh opini WDP, Menag Suryadharma Ali mengingatkan


agar jajarannya tidak lekas puas. Ke depan, ia meminta seluruh jajaran di kementerian yang dipimpinnya bersikap proaktif dalam memberikan data untuk kepentingan pemeriksaan BPK. Menag menegaskan, untuk mendapatkan opini WTP dari BPK pada laporan keuangan 2010, beberapa catatan pengecualian dari BPK atas laporan keuangan tahun 2009 harus ditindaklanjuti. Untuk mewujudkan target WTP tahun 2010, Kemenag telah menyusun strategi dan langkah-langkah perbaikan, antara lain pengelolaan PNBP, penggunaan Bagan Akun Standar, pengelolaan kas, pengelolaan persediaan dan BMN, penyederhanaan Satker sesuai dengan restrukturisasi program dan kegiatan, dan penguatan tenaga akuntansi sebanyak 1.700 orang. Selain itu, untuk mewujudkan amanat Presiden RI tentang penerapan reformasi birokrasi 2011, Kementerian Agama telah mengambil langkahlangkah, di antaranya pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, penetapan quick wins, penataan organisasi, penataan uraian jabatan, penataan SOP, penetapan Analisa Beban Kerja, penataan SDM, terutama dalam hal assessment test bagi seluruh pegawai dalam rangka pemetaan kompetensi, pemetaan jabatan dan pemeringkatan jabatan. Pada 7 Juni 2010, Kementerian Agama secara resmi telah mengajukan usulan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Agama kepada Kementerian PAN dan RB.*** HADI MUSTOFA

P

emerintah mengutuk peristiwa penusukan terhadap dua anggota HKPB, Pendeta Luspida Simanjuntak, Sintua Hasian Sihombing dan beberapa anggota lainnya yang diserang orang tak dikenal dengan menggunakan senjata tajam. Sekjen Kementerian Agama, Bahrul Hayat dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (13/9), mengharapkan polisi bekerja profesional dan segera mengajukan ke meja hijau bagi pelakunya sehingga diperoleh kejelasan dari kasus tersebut. Menurut Bahrul, atas nama pemerintah, mengutuk tindak kekerasan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Ia berharap, pihak kepolisian dapat bekerja profesional, karena pelakunya sudah dapat diidentifikasi. Dalam jumpa pers yang dihadiri mantan Ketua Umum PB NU Hasyim Muzadi, Romo Beni dari KWI, Pendeta Andreas Yewangoe (PGI) dan sejumlah tokoh lainnya, termasuk Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Abdul Fatah itu disebutkan bahwa hingga kini tak ada korban yang meninggal akibat kejadian tersebut. "Saya menyerukan kepada pemimpin dan tokoh agama, termasuk tokoh masyarakat agar menjaga suasana kondusif bagi kerukunan beragama di tanah air. Jangan terpancing isu dari peristiwa tersebut. Jaga kewaspadaan," imbau Bahrul Hayat. Itu tindakan biadab, menoreh luka baru bagi bangsa Indonesia. "Kami mengecam tindakan brutal yang dialami anggota HKBP Pondok Timur Indah yang mau beribadat," kata Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pendeta Bonar Napitupulu. Pendeta Bonar mengatakan itu secara khusus kepada pers melalui pembicaraan telepon dari Tarutung, Tapanuli Utara, di kantor pengacara Jimmy Otto Bismark di Jakarta, Selasa (13/9). Ia menjelaskan, tindakan kekerasan tersebut sebagai akibat dari ketidaktahuan hukum sekaligus akumulasi dari pembiaran atas ketegangan yang

terjadi di tengah masyarakat, terkait dengan larangan beribadah anggota jemaat HKBP Pondok Timur Indah di kawasan Ciketing, Kabupaten Bekasi. Ditambahkannya, dari laporan yang diterima pada Minggu (12/9), Pendeta Luspida Simanjuntak, Sintua Hasian Sihombing dan beberapa anggota lainnya diserang orang tak dikenal dengan menggunakan senjata tajam. Hal ini terjadi akiba pembiaran dari pihak berwajib. Pembiaran bisa memperkeruh dan berpotensi konflik horizontal. "Kami menyerukan kepada pemerintah agar proaktif dalam menyelesaikan permasalahan hak beribadah anggota HKBP," katanya lagi. Untuk itu, ia minta agar polisi dapat bekerja profesional dan segera mengungkap kasus ini sehingga tak menimbulkan pendapat spekulatif. Diharapkan dalam sepekan polisi sudah dapat menyelesaikan tugas tersebut. "Dalam seminggu diharapkan sudah selesai," ujarnya. Sesalkan Pendeta Andreas Yewangoe menyesalkan peristiwa tersebut. Kejadian ini merupakan orang yang antiperadaban, karena kerukunan antarumat beragama yang penting itu menjadi terganggu. Dia berharap peristiwa ini tak ditutupi, karena sudah menyangkut bangsa. Ia percaya polisi dapat bekerja profesional, namun menyatakan peristiwa ini murni kriminal adalah terlalu prematur. Pasalnya, pihak polisi belum melakukan investigasi. Sementara Romo Beni menyatakan bahwa tindak kekerasan tersebut terjadi karena tidak adanya konsistensi dari pihak aparat di lapangan. Untuk itu, ia mengharapkan adanya tindakan tegas dari pemimpin di negeri ini sebab kejadian ini merupakan upaya melegalkan tindak kekerasan.

Ikhlas

BERAMAL,


17

BERITA

Sesungguhnya yang lebih penting lagi adalah bagaimana implementasi dari Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/ wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat.

FOKUS

KETIKA SEMANGAT KERUKUNAN BERAGAMA DIRUSAK

BERITA FOKUS

Sedangkan KH Hasyim Muzadi menilai bahwa peristiwa kekerasan di Bekasi itu sebagai akibat tidak adanya petunjuk dari aturan yang sudah ada. Aturan tentang kehidupan beragama di negeri ini sudah dimiliki tetapi, katanya, implementasinya belum optimal. Negara punya kewajiban untuk melindungi warganya, sehingga dapat menjalani ibadah tanpa gangguan. Hasyim Muzadi mengaku sempat melihat lokasi kejadian di Bekasi. Ia menjelaskan memang ada kerawanan di situ. "Untuk itu, tak ada cara lain, pelakunya harus ditindak," ujarnya. Sekretaris Jenderal Organisasi Cendekiawan Islam Internasional (International Conference of Islamic Scholars/ICIS) itu, juga minta agar kasus kriminal terhadap jemaah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ciketing, Sukmajaya, Kota Bekasi segera diungkap dan disidangkan menurut hukum yang berlaku. Tujuannya, agar tidak ada polemik berkelanjutan.”Kriminal murni, tidak murni atau dimurnikan gelar sidang dan dialog terbuka akan jelas persoalannya,”ia menegaskan. Hasyim menjelaskan, kerawanan akan terjadinya konflik terletak pada tiga hal yaitu pertama umat beragama jika bersikap eksklusif etnis akan bermasalah. Jemaah HKBP sendiri merupakan perpaduan antara agama dan etnis. Kedua, posisi tempat ibadah HKBP kurang menguntungkan. Apalagi, sampa saat ini, upaya memberikan tempat alternatif oleh pemda belum diterima oleh HKBP. Ketiga, ekspansi HKBP menggelar kebaktian di Monumen Nasional (Monas) dapat menambah kerawanan. Oleh karena itu, ia harap pemerintah segera menyelesaikan persoalan ini. Pemerintah diminta tak memandang remeh peristiwa ini. ”Jangan lihat konflik ini di desa kecil bisa jadi berdampak nasional bahkan internasional,” kata Hasyim lagi. Komentar serupa juga dating dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mendesak Kementerian Agama (Kemenag) lebih proaktif mengantisipasi terkoyaknya kerukunan antarumat beragama akibat kasus penusukan terhadap pendeta HKBP. Rais Syuriah PBNU KH Masdar Farid Masùdi di Bogor, Selasa (14/9) mengatakan, kasus penusukan terhadap pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ciketing Bekasi, Jawa Barat, sangat mengganggu semangat kerukunan antarumat beragama. "Peristiwa penusukan Pendeta HKBP mengoyak semangat kerukunan antarumat beragama. Terutama antara umat Islam dengan umat Kristiani," kata KH Masdar Farid Masùdi. Sebagai otoritas yang berwenang dalam membina kehidupan beragama, Kemenag harus lebih proaktif

18

Ikhlas

BERAMAL,

dalam menuntaskan masalah penusukan Pendeta HKBP Bekasi. "Kasus kekerasan terhadap Pendeta HKBP tidak tepat dikatakan sebagai kriminal biasa. Polisi harus melakukan investigasi secara profesional sebelum mengeluarkan kesimpulan," papar Masdar. Menurut Masdar, kasus kriminal biasa memiliki sejumlah indikator yaitu lebih bersifat pribadi baik pelaku, sasaran maupun motivasinya. Dalam kasus HKBP Bekasi, penganiayaan dan penusukan terhadap pendeta setempat tidak lepas dari pandangan dan keyakinan suatu kelompok tertentu. "Kasus penganiayaan terhadap Pendeta HKBP tidak usah ditutupi. Selesaikan masalah tersebut apa adanya sesuai fakta yang terjadi di lapangan," tegas Masdar. Cabut PBM Sebagai “buntut” dari kasus tersebut, Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pendeta Bonar Napitupulu minta Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri segera dihapus karena tidak senafas dengan UndangUndang Dasar (UUD) 1945. "Peraturan Bersama yang dimaksud adalah Nomor 8 dan 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah," katanya melalui pembicaraan telepon dari Tarutung, Tapanuli Utara, kepada pers di kantor pengacara Jimmy Otto Bismark di Jakarta, Selasa. Ia mengatakan, negara harus menjamin bagi setiap warganya untuk menjalankan ibadah. "Namun dalam praktik, ada sejumlah aturan yang tak sejiwa dengan isi UUD 1945," katanya Untuk itu, ia berharap hal ini dapat segera disikapi dengan bijaksana agar ke depan kehidupan kerukunan beragama di tanah air dapat terjamin. Sesungguhnya yang lebih penting lagi adalah bagaimana implementasi dari Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/ wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat itu. Sebab, sampai sekarang ini, masih belum optimal. Upaya ini, memang, bukan seperti pekerjaan membalik sebelah telapak tangan. Terlebih lagi jika dilihat dari kesiapan anggaran untuk FKUB di berbagai daerah. Maka, keamanan, kenyamanan dan kerukunan menjadi sesuatu yang mahal. Apalagi hal itu harus dibeli dengan rasa keikhlasan. Dengan demikian, kerukunan beragama kadang bagai sebuah telur yang berada di ujung tanduk.(ES)


P

residen RI Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono, menghadiri pembukaan Muktamar XIV Persatuan Islam (Persis) di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (25/9) pagi. Dalam kesempatan ini, Presiden juga meresmkian Masjid Aisyiah di lokasi muktamar, Jalan Ir Juanda, Tasikmalaya. Presiden SBY meresmikan Muktamar XIV Persis dengan membunyikan angklung, dilanjutkan menandatangani prasasti peresmian Masjid Aisyiah. Ikut mendampingi Presiden pada acara ini, antara lain, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, Menpora Andi A Mallarangeng, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Agum Gumelar, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Pertama Dihadiri Presiden Ketua Umum Peris Maman Abdurrahman menjelaskan, ini adalah muktamar pertama yang dihadiri Presiden RI sejak Persis didirikan di Bandung pada 12 September 1923. Persis sejak berdiri telah tampil dalam pentas sejarah Islam di Indonesia dengan corak dan warna baru dalam gerakan pembaharuan pemikiran Islam. “Persis lahir sebagai jawaban atas tantangan dari kondisi umat Islam yang tenggelam saat itu dalam kejumudan, kemandekan berpikir. Terperosok ke dalam kehidupan mistisisme yang berlebihan serta tumbuh subur khurofat, bidah, tahayul, dan syirik,” kata Maman Abdurrahman dalam sambutannya. Pada kesempatan ini, Maman mengucapkan terimakasih kepada Presiden SBY karena telah mengangkat Mohammad Natsir, salah seorang tokoh

Menularkan Energi Positif Dalam sambutannya, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan seluruh organisasi keagamaan di Indonesia bersatu padu, saling menghargai, menghormati satu dengan lainnya, dan menularkan energi positif. Hal ini diperlukan untuk menghadapi tantangan bangsa yang makin berat di abad ke-21 ini. “Saya berharap organisasi keagamaan memberi energi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Presiden SBY. Energi positif itu salah satunya adalah dapat berinvestasi melalui peran membangun akidah dan perilaku umat. “Kita berharap Persis dapat mengembalikan energi positifnya untuk membangun masyarakat Indonesia yang berkarakter, berahlak mulia, berbudi luhur, dan berdaya saing,” SBY menambahkan. Presiden juga berharap Persis dapat menjembatani peradaban Islam, Timur, dan Barat sehingga tercapai harmoni yang menyejukkan. “Kita patut menghindari cara-cara kekerasan, sebab kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan masalah, justru akan membawa masalah baru yang lebih rumit dan lebih kompleks,” ujar Presiden. Kepada para ulama Persis, Presiden berharap mereka meningkatkan kualitas dakwah dengan memberikan perhatian besar pada visi keislaman, kebangsaan, dan kesejahteraan. “Salurkan energi positif para anggota Persis untuk bersama dengan komponen bangsa lainnya mengatasi berbagai masalah keumatan dan kebangsaan. Bangunlah terus kemitraan dengan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umat,” Presiden menandaskan. (presidensby.info/ ts/sa)

Ikhlas

BERAMAL,


19

FOKUS

“Persis lahir sebagai jawaban atas tantangan dari kondisi umat Islam yang tenggelam saat itu dalam kejumudan, kemandekan berpikir. Terperosok ke dalam kehidupan mistisisme yang berlebihan serta tumbuh subur khurofat, bidah, tahayul, dan syirik,”

pendiri Persis, sebagai pahlawan nasional. Tema muktamar ini adalah “Menegaskan Peran Persis dalam Menampilkan Wajah Islam sebagai Rahmatan Lilàlamin”. Presiden SBY menilai tema ini tepat karena meneguhkan kita bahwa Islam harus menjadi rahmat dan memberi manfaat bagi manusia dan alam sekitarnya. “Tema ini juga penting karena mengajak kita semua untuk menjadikan wajah Islam yang teduh, damai, dan mencerahkan,” kata SBY dalam sambutannya. “Sejarah pergerakan Islam di tanah air mencatat bahwa Persis merupakan organisasi Islam yang konsisten menegakkan Al Quran dan Sunnah,” SBY menambahkan.

BERITA

Presiden Buka Muktamar PERSIS

FOKUS

BERITA

Indonesia Butuh 36 Juta Al-Qur’an Kehadiran LPQ yang berdiri di atas lahan seluas 1.530 m2 ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup beragama umat Islam, memperkuat upaya pemberantasan buta baca tulis Al-Qur’an,

A

l-Qur’an merupakan kita suci umat Islam. Namun, umat Islam Indonesia yang jumlahnya sekitar 180 juta jiwa dari total penduduk Indonesia sekitar 230 juta jiwa, masih banyak yang belum memilikinya. Padahal, bagi umat Islam, Al-Qur’an merupakan pedoman hidup, selain Hadist. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Bahrul Hayat, PhD, dari sekitar 180 juta umat Islam itu, kalau diasumsikan setiap kepala keluarga minimal membutuhkan satu Al Quran, maka dibutuhkan sedikitnya 36 juta eksemplar Al Quran. Bahrul Hayat mengemukakan hal itu ketika ber kunjung ke Lembaga Percetakan AlQur’an (LPQ) di Jalan Raya Ciawi – Puncak Km 65, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia didampingi sejumlah pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Agama RI. Selain melihat proses pencetakan Al-Qur’an, pada kesempatan tersebut juga disepakati kerjasama antara Kementerian Agama RI dengan Pemerintah Provinsi Banten untuk membangun percetakan mushaf Al-Qur‘an Al-Bantany atau mushaf khas Banten. Gubernur Provinsi Banten, Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE hadir menandatangani kesepakatan dengan Kemenag RI tersebut. Lima Tahun Bahrul Hayat mengatakan, rata-rata cetakan AlQur‘an mampu bertahan sekitar lima tahun. Dengan begitu, kebutuhan terhadap Al-Qur‘an tidak

20

Ikhlas

BERAMAL,

pernah putus, apalagi jumlah penduduk terus bertambah dan animo masyarakat memiki mushaf Al-Qur‘an juga semakin menguat. Oleh karena itu, sejak November 2008, Kemenag mengembangkan Lembaga Percetakan Al-Qur‘an (LPQ) yang dipusatkan di Ciawi, Kabupaten Bogor. LPQ ini dipimpin oleh H. Samidin Nashir. Pengembangan LPQ tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan umat Islam terhadap mushaf Al-Qur‘an. “LPQ didirikan untuk memfasilitasi kebutuhan umat Islam terhadap Al-Qur’an. Karena itu, mushaf yang diterbitkan LPQ dijual di bawah standar harga pasar dengan kualitas yang lebih baik,” kata Bahrul Hayat. Ia berharap, ke depan kebutuhan masyarakat terhadap Al-Quran dapat semakin terpenuhi seiring dengan menguatnya animo memiliki kitab suci tersebut. “Kami akan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanaan pengadaan AlQur’an,” katanya. Ia menambahkan, dengan makin banyaknya Al-Quràn dicetak dan dimiliki masyarakat, kata Sekjen Kemenag, diharapkan ter bangun semangat internalisasi nilainilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan praksis sehari-hari. LPQ ini baru diresmikan pada tanggal 15 November 2008 silam oleh Menteri Agama saat itu, Muhammad Maftuh Basyuni. Kapasitas produksi percetakan ini sekitar 1,5 juta per tahun. “Dengan standar pengawasan mutu yang ketat dari Lajnah Pentashih Al-Qur’an, diharapkan kesalahan cetak bisa dihindari,” kata Menteri Agama saat itu. Kehadiran LPQ yang berdiri di atas lahan seluas 1.530 m2 ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup beragama umat Islam, memperkuat upaya pemberantasan buta baca tulis Al-Qur’an, serta membantu umat Islam untuk memahami agamanya lebih mendalam. Selain mencetak Al-Qur’an, LPQ juga ikut mencetak buku-buku agama dan berbagai pencetakan kebutuhan Kementerian Agama.***


FOKUS

BERITA

Memantau Kehadiran PNS Kemenag

Kriteria pegawai yang dinyatakan tidak masuk kantor tanpa keterangan yang sah adalah, pertama tidak masuk kantor tanpa izin yang berwenang. Kedua, cuti tahunan pegawai melebihi hak cuti tahunan setelah dipotong cuti bersama.

S

emakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja para pegawai negeri sipil (PNS) terutama dalam hal kehadiran dan kinerja. PNS khususnya di lingkungan Kementerian Agama dituntut agar lebih profesional dalam bekerja dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk itu Inspektur Jenderal Kemenag mengeluarkan surat edaran tentang pemantauan kehadiran pegawai di instansi ini. Edaran ini mengintruksikan kepada pegawai di lingkungan unit kerjanya untuk meningkatkan kedisplinan, sebut Irjen Kemenag Dr Mundzier Suparta melalui surat bernomor IJ/Kp.08.2/0982/ 2010. Selain itu tentang sanksi bagi pegawai yang tidak

hadir tanpa keterangan yang sah. Kriteria pegawai yang dinyatakan tidak masuk kantor tanpa keterangan yang sah adalah, pertama tidak masuk kantor tanpa izin yang berwenang. Kedua, cuti tahunan pegawai melebihi hak cuti tahunan setelah dipotong cuti bersama. Seperti diketahui, Pemerintah RI memperbarui PP 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tanggal 6 Juni 2010. PP 53 tahun 2010 merupakan perbaikan atas PP 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP 53 tahun 2010 disebutkan tentang 17 poin kewajiban dan 15 poin larangan yang oleh para

Ikhlas

BERAMAL,


21

BERITA FOKUS PNS harus dilaksanakan dan dihindari.dan displin adalah: Pertama, sanksi ringan (pasal 8 angka 9) huruf a. Teguran lisan, jika tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 hari kerja, b. Teguran tertulis, jika tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6-10 hari kerja, c. Pernyataan tidak puas secara tertulis, jika tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11-15 hari kerja. Kedua, sanksi sedang (pasal 9 angka 11) huruf a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, jika tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16-20 hari kerja, b. Penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, jika tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21-25 hari kerja, c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun, jika tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26-30 hari kerja. Ketiga, sanksi berat (pasal 10 angka 9) huruf a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, jika tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31-35 hari kerja, b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, jika tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36-40 hari kerja, c. Pembebasan dari jabatan, jika tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41-45 hari kerja, d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS,

22

Ikhlas

BERAMAL,

jika tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih. Tentang tingkat kehadiran PNS dijelaskan bahwa PP baru ini tidak seperti PP 30 tahun 1980 dimana ketidakhadiran PNS baru dapat dikenai sanksi jika setelah 2 bulan berturut-turut tidak masuk kerja. Ini berarti PNS masuk kerja hanya untuk ambil gaji saja sudah bisa terhindar dari sanksi disiplin. Dalam PP 30 tahun 2010 ketidakhadiran dalam bekerja dihitung secara kumulatif artinya bahwa pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan (Januari-Desember) dan penentuan sanksi akan meningkat. Contoh: Seorang PNS dari Januari-Maret tahun 2011 tidak masuk kerja selama 6 hari, maka PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin teguran tertulis. Selanjutnya pada bulan Mei-Juli tahun 2011 tidak masuk kerja 9 hari sehingga kumulatif menjadi 15 hari, maka PNS tersebut dijatuhi hukuman penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun. Kemudian pada bulan September-November tahun 2011 tidak masuk kerja 5 hari, sehingga jumlahnya 20 hari, maka PNS tersebut dijatuhi hukuman penundaan pangkat selama satu tahun.Jumlah ketidakhadiran ini dihitung kumulatif selama setahun. (KS)


ikut program akreditasi. “Tujuan LAPIS adalah meningkatkan kualitas pendidikan dasar di sekolahsekolah Islam di Indonesia dengan memperkuat madrasah-madrasah terpilih, termasuk lembagalembaga dan komunitas pendukungnya dalam memberikan layanan pendidikan yang lebih berkualitas.” Program ini berfokus pada madrasah mencakup: pelatihan guru-guru madrasah tsanawiyah, termasuk dalam pembelajaran bahasa Inggris : menyediakan buku-buku pelajaran; pembangunan perpustakaan sekolah; meningkatkan keterlibatan masyarakat; dan meningkatkan pengelolaan dan layanan pendidikan. Sekditjen Affandi Mukhtar mengatakan, program yang dilakukan LAPIS selama ini sudah berjalan baik, karena mereka bagaimana kegiatan yang bervariasi sesuai kebutuhan, sangat efektif untuk kegiatan madrasah. Kegiatan paparan ini diakhiri

“Tujuan LAPIS adalah meningkatkan kualitas pendidikan dasar di sekolah-sekolah Islam di Indonesia dengan memperkuat madrasah-madrasah terpilih, termasuk lembaga-lembaga dan komunitas pendukungnya dalam memberikan layanan pendidikan yang lebih berkualitas.”

Ikhlas

BERAMAL,


23

BERITA

irektorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agama berkerjasama dengan LSM Austra lia, LAPIS (Learning Assistance Program for Islamic Schools) untuk merampungkan proses akreditasi madrasah. Hingga tahun 2010 baru 25 persen dari seluruh madrasah yang berjumlah lebih dari 40 ribuan, diharapkan pada tahun 2014 semua sudah terakreditasi. “Kami mendukung Kementerian Agama dalam membuat program akreditasi di seluruh provinsi,” kata General manajer LAPIS, Robert Kennedy saat memberi paparan tentang program LAPIS di Jakarta, belum lama ini yang dihadiri Direktur Pendidikan Madrasah, Firdaus Basyuni dan Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Affandy Mukhtar. Robert menyatakan, pihaknya tidak memaksa madrasah untuk terakreditasi. Namun dengan kemajuan mutu madrasah, sehingga mampu membuat kurikulum maka madrasah hendaknya

FOKUS

D

LAPIS Bantu Akreditasi Madrasah di Indonesia

BERITA FOKUS

ceramah agama oleh KH Nuril Huda. Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Stephen Smith, meresmikan Madrasah Tsanawiyah Satu Atap (MTs-SA) Kampung Iwul Desa Tobat, Balaraja Tangerang, Banten. Mts-SA merupakan sekolah ke-2000 yang telah dibangun pemerintah Australia bekerja sama dengan pemerintah Indonesia di bawah AustraliaIndonesia Basic Education Program (AIBEP). “Indonesia-Australia adalah mitra kerja, tetangga dan paling penting sahabat,“ ujar Stephen di Tangerang, Stephen menambahkan, sebagai sahabat pemerintah Australia berkomitmen membantu Indonesia menyukseskan program wajib belajar 9 tahun. Dia mencontohkan, pada dua tahun yang lalu pemerintah Australia telah meresmikan sekolah ke-1000 yang dibangun di Sulawesi Selatan. Menurut dia, Program bantuan pendidikan tersebut diberikan kepada Indonesia sebagai salah satu program penting guna memberikan kesempatan bagi anakanak Indonesia agar memperoleh pendidikan yang layak. “Program kerja sama ini akan terus dilanjutkan meskipun masih akan dibahas lebih lanjut nantinya,“ janjinya. Ditambahkan, pada bulan Maret 2004, Pemerintah Australia mengucurkan dana senilai $35 juta untuk program LAPIS. Program ini dilaksanakan sebagai respon terhadap permintaan bantuan dari Departemen Agama (kini Kementerian Agama) untuk meningkatkan kualitas madrasah swasta (hanya ada 4000 madrasah negeri dari sekitar 40.000 madrasah di Indonesia). LAPIS mempunyai jalinan kerjasama yang kuat dengan Kemenag dan institusi pendidikan tinggi. Kemenag telah mendukung program-program LAPIS dan bersama-sama mengetuai Dewan Penasehat LAPIS (LAPIS Advisory Board). Program awal LAPIS difokuskan pada upaya menjalin kerjasama, memahami sektor pendidikan Islam, membangun kepercayaan dan mengembangkan sebuah strategi program dalam sektor pendidikan dasar Islam di madrasah. Sebanyak 80 kegiatan small grant (Kegiatan Inovasi) seperti Manajemen Berbasis Madrasah, peningkatan kapasitas guru dan pelatihan bahasa Inggris, telah dilaksanakan ditingkat lokal selama lima tahun terakhir. Program awal LAPIS ini membangun jaringan kerjasama yang dibutuhkan dan pemahaman terhadap sektor pendidikan Islam dalam rangka mengidentifikasi area-area kunci untuk kegiatan LAPIS mendatang dalam meningkatkan kualitas

24

Ikhlas

BERAMAL,

pendidikan dasar di madrasah di Indonesia. Paket program LAPIS senilai $11 juta yang disebut dengan ”Kegiatan Konsolidasi” dimulai tahun 2007. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan pengajaran bahasa Inggris bagi guru-guru Madrasah Tsanawiyah (ELTIS), membangun kapasitas tiga perguruan tinggi Islam untuk merancang dan melaksanakan program perkuliahan untuk guru-guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), dan untuk mendukung terbukanya kesetaraan kesempatan belajar yang sama bagi anak laki-laki dan anak perempuan di Jawa Timur, NTB dan Sulawesi Selatan (ELOIS). Kegiatan-kegiatan Konsolidasi LAPIS ini terus menumbuhkan komitmen yang kuat dari stakeholder didaerah target dan kegiatan-kegiatan ini telah pula memberikan kontribusi besar terhadap suksesnya program LAPIS. Awal tahun 2009 ini, LAPIS baru saja memulai sebuah kegiatan baru yang disebut dengan Kegiatan Integrasi yang akan dilaksanakan selama 12 bulan ditahun 2009-2010. Kegiatan Integrasi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas madrasahmadrasah terpilih di Jawa Timur, Sulawesi Selatan dalam memenuhi Standar Akreditasi. Tema-tema utama sudah diidentifikasi dan semuanya berhubungan dengan Standar Nasional untuk akreditasi madrasah dan sesuai dengan kebutuhan guru, siswa siswi, pimpinan madrasah dan masyarakat. (KS)


FOKUS

“Tujuan WAMY sebagai organisasi kepemudaan amat baik, membangun dan memajukan para pemuda muslim dunia agar tercipta situasi yang madani,”

BERITA

Menag Imbau Ormas Pemuda Islam Bangun Citra Baik

M

enteri Agama Suryadharma Ali mengimbau organisasi Islam kepemudaan untuk membangun citra positif pemuda muslim Indonesia kepada dunia. Ia mengingatkan tanggung jawab sosial pemuda saat ini semakin berat seiring dengan meningkatnya hambatan yang ada. “Pemuda sebagai pemimpin masa depan harus menjadi kaum yang kuat, berkualitas dan bertanggung jawab,” ujar Menag saat pembukaan Muktamar Perkumpulan Pemuda Muslim Dunia (WAMY) di Jakarta, Sabtu (2/10). Menurutnya, WAMY sebagai wadah bagi para penerus umat muslim, amat tepat untuk menjadi media bagi pembangunan jiwa pemuda. Selain itu, tanggung jawab yang diemban pemuda saat ini amat penting sebagai pijakan pembangunan negara di masa yang akan datang. “Tujuan WAMY sebagai organisasi kepemudaan amat baik, membangun dan memajukan para pemuda muslim dunia agar tercipta situasi yang

madani,” tambah Suryadharma. Menurutnya, masalah narkoba, pergaulan bebas, aliran radikal, serta hal lain yang dapat menjerumuskan tindakan ke arah negatif menambah beban tanggung jawab bagi pemuda untuk memilah hal baik dan buruk. “Isu terorisme juga tidak lepas dari peranan pemuda Muslim, dengan mencerminkan sikap dan hal yang baik serta berpikir panjang, mereka pasti dapat menjelaskan nilai Islam yang sesungguhnya,” ujar Suyadharma. Menag mengatakan, hubungan WAMY dengan para pemuda serta organisasi di Indonesia dapat membawa kemajuan bagi kualitas bangsa. “Kami berterima kasih dan bangga kepada WAMY karena telah memilih Indonesia sebagai tuan rumah Muktamar WAMY yang ke-11,” ujar Suryadharma yang menambahkan bahwa WAMY harus bersabar dan tidak boleh lengah dalam menghadapi persoalan yang terjadi di kalangan pemuda muslim.(ant/ts)

Ikhlas

BERAMAL,


25

FOKUS

BERITA

Aparat Kemenag Harus Jadi Komunikator Handal ”Kalau ada permasalahan di daerah bagaimana bisa ditangani sendiri, jangan semua dibawa ke pusat,”

M

enteri Agama Suryadharma Ali meminta aparat Kementerian Agama baik di pusat maupun daerah harus bisa menjadi komunikator yang handal dalam menjelaskan berbagai persoalan kepada masyarakat berkaitan dengan berbagai isu keagamaan. ”Pejabat tidak boleh pasif dan apatis di saat harus menjelaskan suatu permasalahan kepada umat,” kata Menag pada pelantikan pejabat eselon I dan II Kementerian Agama di Jakarta, baru-baru ini. Menurut Menteri Agama, di era reformasi sekarang ini, aparatur negara harus selalu siap untuk bekerja dalam iklim keterbukaan dan

26

Ikhlas

BERAMAL,

memiliki daya respon yang tinggi. Untuk itu setiap pejabat diharapkan terus berupaya meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kepekaan sosial di tengah lingkungan masyarakat yang semakin cerdas dan kritis. ”Kalau ada permasalahan di daerah bagaimana bisa ditangani sendiri, jangan semua dibawa ke pusat,” kata Menag. Menag juga mengatakan, promosi dan mutasi pejabat adalah proses yang lumrah dalam dinamika organisasi. Jabatan adalah kepercayaan dan amanah yang dibatasi oleh waktu. ”Sejak hari pertama mengemban amanah sebagai Menteri Agama, saya memegang komitmen bahwa pertimbagan jabatan dan kepangkatan di lingkungan Kemnetreian Agama harus steril dari segala kepentingan dan pesan sponsor dari mana pun,” tegasnya. Karena itu semua pejabat di lingkungan Kemenag agar memiliki komitmen dan semangat yang sama. Dalam teori organisasi modern dikenal prinssip, ”the


Ikhlas

BERAMAL,


27

BERITA FOKUS

right man on the right place,” yakni memilih orang tepat untuk mengisi posisi dan tugas yang tepat pula. Selain itu diingatkan, agar para pejabat tidak diliputi keraguan dan ketakutan dalam mengelola anggaran negara, sehingga penyerapan anggaran bisa terlaksana dengan baik. ”Jangan takut dalam menyerap anggaran, kalau tidak tahu hendaknya bertanya,” ujarnya. Dalam pengelolaan keuangan, kata Menag, pihaknya pada tahun 2011 nanti berupaya untuk mencapai opini hasil audit dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Oleh sebab itu, temuan BPK beberapa waktu lalu, perlu menjadi masukan penting bagi kita semua agar ke depan berbagai kesalahan tidak terulang kembali. ”Semua unit kerja Kementerian Agama di pusat dan didaerah harus memiliki sudut pandang dan penguasaan teknis terhadap program serta pengelolaan anggaran yang akuntabel,” pintanya. Adapun pejabat yang dilantik pada 25 Agustus 2010 lalu yaitu Prof Dr Abdul Djamil, MA sebagai Kepala Badan Litbang dan Diklat mengantikan Prof Dr Atho Muzhar, MA, Drs Ali Hadiyanto MSi sebagai Kepala Biro Keuangan, Drs Mahsusi MM sebagai Kepala Biro Kepegawaian, Drs Maman Taufiurohman Mpd sebagai Sekretaris Itjen, Drs Muhaimin Luthfie MM sebagai Sekretaris Ditjen Bimas islam, Drs Masyhudi sebagai Direktur Pemberdayaan Wakaf, Drs Abdul Karim sebagai Direktur Pemberdayaan Zakat. Selain itu Drs Praptono Zamzam sebagai Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, DR Hamdar Arraiyah, sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur

Keagamaan, Dr Sumuran Harahap sebagai Kepala Biro Administrasi, akademik dan kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Dr Ismail sebagai Ketua STAIN Bukittinggi. Menag juga melantik beberapa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di beberapa provinsi, yaitu Drs Saeroji sebagai Kakanwil Jawa Barat, Drs Sutrisno menjadi Kakanwil Jawa Timur, Drs Imama Haromain Asy’ari menjadi Kakanwil Jawa Tengah, Drs Mohsen sebagai Kakanwil Sulawesi Tengah, Abd Rahman Kharie SAg sebagai Kakanwil Maluku Utara, Abdul Halim Lc sebagai Kakanwil Kalimantan Selatan, dan Oditha Rintana Hutabarat MTh sebagai Kakanwil Papua Barat. Pada pelantikan pejabat eselon II secara terpisah, Menteri Agama Suryadharma Ali mengimbau aparat Kemenag agar menghemat dalam dalam penggunaan anggaran negara, namun demikian anggaran juga ditujukan kepada sasaran yang tepat. ”Harus tepat sasaran, yang tidak perlu dicoret,” kata Menag Suryadharma pada pelatikan pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Agama, Masalah penghematan, kata Menag, merupakan keputusan rapat kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa diperlukan sebuah Gerakan Penghematan Nasional di semua instansi dan kementerian. ”Kalau bepergian ke luar negeri dibatasi, kalau pergi tidak boleh banyak, demikian juga perjalanan ke daerah,” ujar nya. Menag juga mengatakan bahwa kondisi lingkungan yang berubah secara dinamis, mengharuskan setiap pejabat dan karyawan Kementerian Agama meningkatkan kompetensi, memperluas wawasan pemikiran, memperbaiki pola komunikasi dan koordinasi secara internal dan eksternal, serta tidak alergi terhadap kritik dan masukan dari manapun. Dalam pengelolaan pendidikan agama, menurut Menag, anggaran yang besar saja belum cukup untuk meningkatkan kualitas pendidikan seperti yang diharapkan, tanpa diiikuti dengan kesungguhan para pengambil kebijakan di tingkat teknis dan inovasi-inovasi di lapangan. ”Untuk itu, pejabat karier Kementerian Agama yang membidangi pendidikan haruslah memiliki visi pendidikan serta mampu menciptakan dan memelihara budaya akademis di lingkungan masing-masing,” pinta Menag. Adapun pejabat yang dilantik pada 22 Oktober 2010 yaitu; Drs Ace Saifuddin MA sebagai Direktur Pendididkan Madrasah menggantikan Dr Firdaus B, Dr. Haskul Haji sebagai Kepala Kanwil provinsi DI Yogyakarta, Dr Imam Sukardi MAg sebagai Ketua STAIN Surakarta, dan Dr Maryam Yusuf MAg sebagai Ketua STAIN Ponorogo. (KS)

BERITA FOKUS

KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI (PBM) NOMOR 8 DAN 9 TAHUN 2006

S

alah satu premis kunci dari teori Modernisasi adalah: “bahwa demokrasi itu mustahil tanpa modernisasi, dan modernisasi menuntut homogenisasi kebudayaan politis. Jika homogenitas ideologis ini tidak ada, Negara harus menjadi ujung tombak dalam menanamkan sebuah kebudayaan umum diantara warga negaranya yang beraneka ragam”. (Robert W. Hefner; 2007; 21). Teori inilah yang mempermudah pemahaman kita terhadap konstitusi/UUD 1945 secara utuh yang termuat di dalam “pembukaan dan materi muatan/pasalpasalnya” maupun pemahaman terhadap aturan perundangan-undangan lain tentang masyarakat dan umat beragama yang oleh teori tersebut diatas disebut sebagai homogenisasi kebudayaan politis (Kesepakatan nilai-nilai politis secara nasional) dimana negara sebagai Institusi yang memiliki legalitas mutlak menjadi ujung tombak pembentukan nilai-nilai budaya nasional. Bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang

28

Ikhlas

BERAMAL,

Lahirnya Peraturan Bersama Menteri (PBM) ini sesungguhnya sangat penting dan monumental dalam meningkatkan kerukunan di Indonesia. ditandai dengan corak masyarakat yang sangat majemuk (pluralistic society). Fenomena kemajemukan ini terlihat pada kenyataan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, adat, tradisi, dan agama. Meskipun berbeda-beda, negara menghendaki agar segenap unsur dan kelompok bangsa tetap bersatu demi tercapainya kedaulatan, keadilan dan kemakmuran. Kehendak bersatu itu tertuang jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: ”Dan Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu


BERITA FOKUS

gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. (alinea kedua). Kehendak bersatu didahulukan untuk dapat mencapai keadilan dan kemakmuran. Seiring dengan dinamika kehidupan yang berkembang cepat dalam era global, termasuk kehidupan beragama serta tuntutan demokratisasi, pembangunan kerukunan antar umat beragama mutlak perlu terus ditingkatkan. Namun, membangun kehidupan umat beragama yang harmonis bukan merupakan agenda yang ringan. Agenda ini harus dijalankan dengan baik mengingat kondisi sebagian umat beragama di Indonesia masih lebih menonjolkan aspek emosi daripada mencari kebenaran. Sehingga meskipun sejumlah pedoman telah digulirkan, masih sering terjadi gesekan-gesekan di tingkat lapangan, terutama berkaitan dengan penyiaran agama, pembangunan rumah ibadah, perkawinan berbeda agama, bantuan luar negeri, perayaan harihari besar keagamaan, kegiatan aliran sempalan, penodaan agama, dan sebagainya. Akan tetapi apapun penyebab suatu konflik, yang jelas jika telah melibatkan sentimen agama, maka seperti digambarkan oleh Lester Kurtz dalam Gods in the Global Village: “Religious conflict can be extraordinarily bitter, and is often destructive because the parties to the dispute view themselves as representatives of supraindividual claims, of fighting not for themselves but only for a cause which can give the conflict a radicalism and mercilessness”. Dalam pandangan Kurtz, sikap yang muncul adalah setiap orang yang dianggap “bukan sekelompok” adalah musuh yang harus dimusnahkan. Hal ini disebabkan massa yang terlibat konflik bernuansa agama akan sangat mudah dikobarkan emosinya karena sifatnya sangat sensitive,. Kondisi seperti ini tidak boleh berkembang di tanah air, karena sangat berbahaya terhadap cita-cita bangsa. Oleh sebab itu, harus ada upaya bersama dan keterlibatan Negara sebagaimana disebut Hefner di atas. Sebagaimana diketahui, bahwa pada akhir tahun 2004/ awal tahun 2005 muncul kembali pro kontra di masyarakat tentang SKB No. 1 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan

dalam Mernjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya. Sebagian pemuka agama mengusulkan agar SKB tersebut dicabut dan sebagian pemuka agama lainnya mengusulkan dipertahankan. Sehubungan dengan itu, Presiden memerintahkan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri untuk merespons hal dimaksud. Pemerintah melalui Departemen Agama melakukan kajian yang kemudian bersama dengan instansi-instansi dan lembaga terkait melakukan rapat bersama yang berujung pada kesimpulan perlunya penyempurnaan terhadap SKB No. 1 Tahun 1969 tersebut. Selanjutnya, tanggal 21 Maret 2006 telah ditandatangani Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama; Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama; dan Pendirian Rumah Ibadat. Lahirnya Peraturan Bersama Menteri (PBM) ini sesungguhnya sangat penting dan monumental dalam meningkatkan kerukunan di Indonesia. Proses penyusunan PBM sendiri merupakan wujud pembelajaran demokratis dan praktek kerukunan hidup umat beragama yang cukup baik. Karena dalam proses tersebut Majelis-Majelis Agama (MUI, PGI, KWI, PHDI, dan WALUBI) terlibat secara penuh bukan hanya dalam memberikan masukan tetapi sekaligus menyusun dan menyelesaikan rancangan PBM. Pelibatan Majelis-Majelis Agama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ini

Ikhlas

BERAMAL,


29

BERITA FOKUS

merupakan fenomena baru yang menggembirakan, dan sedikitnya telah memberikan kontribusi sekitar 90% terhadap isi dan kandungan PBM. Selain itu, dalam proses penyusunan PBM tersebut, terbangun suasana saling menghargai dan menghormati yang sangat kondusif di antara seluruh Majelis Agama. Dalam 11 (sebelas) kali putaran pembahasan, berjalan secara intensif, terbuka, dan bersifat kekeluargaan. Semua rumusan yang dibahas mencapai titik temu sebagai jalan keluar berkat kelapangan dada dan kebesaran jiwa masingmasing pemuka agama yang mewakili Majelis-Majelis Agama. Dari sisi substansi, PBM penting sebagai pedoman untuk menghindari gesekan-gesekan yang disebabkan berbagai hal, khususnya dalam pendirian rumah ibadat. Jika semua pihak memahami bahwa pendirian rumah ibadat benarbenar didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh mengikuti prosedur sebagaimana diamanatkan PBM pasal 13 sampai pasal 17, maka mestinya tidak akan ada kelompok umat yang tidak terlayani keperluan pendirian rumah ibadatnya. Dengan demikian, tidak perlu terjadi pertikaian, apalagi berdarah untuk pendirian suatu rumah ibadat. Persoalan kerap muncul, ditengarai akibat kurangnya pemahaman terhadap PBM secara menyeluruh serta kurang terjalinnya komunikasi. Bahkan dalam hasil monitoring yang dilakukan oleh PKUB tahun 2010, terungkap bahwa tidak sampai setengah (50 %) pengurus FKUB yang duduk sekarang pernah ikuti sosialisasi PBM. Juga aparat pemerintah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan PBM di lapangan sebagian besar belum terjangkau sosialisasi PBM. Selain pendirian rumah ibadat, substansi PBM penting dalam menggalang kerjasama umat untuk peningkatan kesejahteraan bersama. Hal ini menjadi lebih mungkin dilakukan dan dikembangkan ke depan terutama karena adanya peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana diamantkan PBM. FKUB memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah untuk mengharmoniskan sekaligus untuk memberdayakan umat beragama di seluruh Indonesia. Peran strategis FKUB tersebut terutama karena tugas pokoknya menyangkut: 1) melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; 2) menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; 3) menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; 4) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

30

Ikhlas

BERAMAL,

Sejauh ini, Peran FKUB melakukan dialog umumnya telah berjalan baik. Demikian pula peran menampung aspirasi dan menyalurkannya serta sosialisasi peraturan perundang-undangan di sebagian wilayah telah dilakukan. Hanya saja belum semuanya berjalan optimal karena berbagai keterbatasan. Selain keterbatasan dana dan sarana, terdapat keterbatasan dukungan pemda setempat, pengurus yang kurang representatif, pemahaman tugas, dan gangguan-gangguan politik sesaat. Dengan berbagai keterbatasan tersebut, apalagi dihubungkan dengan rentang waktu dan kondisi berdirinya FKUB di berbagai provinsi dan kabupaten/kota tidak sama dan relatif muda usia, maka harapan yang terlalu tinggi terhadap peran FKUB pada saat ini belum cukup tepat. Oleh karena itu, ketika kasus HKBP Ciketing, Bekasi mencuat, dan sejumlah orang mengusulkan pencabutan PBM, maka sejumlah kalangan menyebut tuntutan pencabutan tersebut salah alamat. Pusat kerukunan Umat Beragama menerima sejumlah surat dari berbagai daerah yang isinya berupa pernyataan sikap menolak pencabutan PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006. FKUB. Propinsi Jawa Timur misalnya sebagai salah satu lembaga yang menolak pencabutan, menyampaikan argumen penolakan, antara lain sebagai berikut: 1) bahwa akar permasalahan dalam konflik Ciketing bukan pada permasalahan regulasi, tetapi pada implementasi peraturan yang belum dilaksanakan dengan benar; 2) bahwa PBM no 8 dan 9 tahun 2006 adalah merupakan hasil konsensus umat beragama yang diwakili para pemimpin Majelis Agama masing-masing, sehingga sudah merupakan kesepakatan semua pihak yang (semestinya) harus dijaga dan ditaati. Karena keterbatasan, tulisan ini tidak mungkin memaparkan dan menganalisis seluruh program yang dijalankan FKUB selama ini. Tapi sejauh yang dapat diamati dan diikuti oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama, kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang berporos pada implementasi PBM cukup memberikan optimisme akan makin kokoh dan memantapnya kerukunan umat beragama di Indonesia kelak. Karena itu, tawaran sejumlah kalangan ke arah penguatan PBM menjadi sebuah UndangUndang dipandang cukup memiliki alasan yang kuat dan visioner bagi kehidupan berbangsa. Hal tersebut dinilai akan lebih dapat memberikan landasan kokoh dan bermakna dalam membangun budaya dan tata kehidupan nasional yang damai, rukun, dan toleran di Indonesia. Sebab, hanya dengan kondisi budaya seperti itu Indonesia akan dapat memanfaatkan potensi besarnya menjadi bangsa yang kuat, maju, sejahtera jaya, dan bermartabat sejajar dengan bangsa lain yang lebih telah lebih dahulu maju. *** ZD


POTRET

LAPORAN UTAMA

Hidup Adalah Pengabdian Tanpa Akhir “Barangsiapa di antara kalian yang mengangkat seseorang dalam suatu jabatan, sedangkan ada orang lain yang lebih pantas dan layak, maka sesungguhnya dia telah berkhianat kepada Allah, kepada Rasul dan kepada kaum mukminin”.

H

idup adalah pengabdian tanpa akhir, karena itu Prof Dr Abdul Djamil, MA berhara sebagai pejabat eselon satu di Kementerian Agama dapat berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi semua, mulai dari lingkungan kecil; keluarga, umat dan manusia. “Khusus di Litbang saya ingin menjadikan lembaga ini menghasilkan produk-produk penelitian yang berkualitas yang berguna bagi menentukan (kebijakan) Kementerian Agama,” kata pria yang kini memangku jabatan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Pria kelahiran Kudus, Jawa Tengah 53 tahun lalu tepatnya pada 4 April 1957, pada hari Rabu, 25 Agustus 2010 pukul 13.00 WIB dilantik oleh Menteri Agama RI H. Surya Dharma Ali sebagai Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menggantikan Prof Dr Atho Mudzhar. Acara pelantikan

Prof Dr Abdul Djamil, MA : Ikhlas

BERAMAL,


31

LPAOPTORREAT N

LAPORAN UTAMA

di Kantor Kementerian Agama Jakarta berjalan dengan hidmat dan lancar, dihadiri oleh para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Agama. Dalam sambutannya Menteri Agama menegaskan bahwa pertimbangan jabatan dan kepangkatan di lingkungan Kemenag harus steril dari segala kepentingan dan pesan sponsor dari manapun. Ia mengambil cuplikan hadis yang diriwayatkan alHakim dari Ibnu Abbas, yang artinya: “Barangsiapa di antara kalian yang mengangkat seseorang dalam suatu jabatan, sedangkan ada orang lain yang lebih pantas dan layak, maka sesungguhnya dia telah berkhianat kepada Allah, kepada Rasul dan kepada kaum mukminin”. Menteri Agama meminta kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat yang baru untuk melakukan pengembangan SDM karena ia merupakan unsur vital dalam organisasi. Penguatan SDM ini sebagai upaya peningkatan kualitas kerja dan pelayanan kepada masyarakat. “Dalam kaitan ini, saya meminta keseriusan langkah dan upaya kita semua agar kepuasan kerja PNS dapat diwujudkan di lingkungan organisasi Kementerian Agama di pusat dan daerah. Faktor-faktor pembentuk kepuasan kerja, diantaranya adalah pekerjaan menantang, penghargaan yang tidak diskriminatif, suasana kerja yang inspiratif, nyaman dan kondusif, serta team work yang saling membantu,” pesan Menag. Disamping itu pula harus ada koordinasi timbal

32

Ikhlas

BERAMAL,

balik dengan semua unit, karena kegiatan penelitian dan diklat tidak semata-mata untuk penelitian dan diklat it snediri, melainkan output penelitian dan diklat pegawai adalah untuk merespon kebutuhan dan tuntutan kemajuan organisasi secara keseluruhan. Pelestarian karya intelektual Islam melalui penelitian lektur keagamaan merupakan kegiatan penting dalam mendorong berkembanganya produktivitas kultural yang memperkuat bangunan peradaban. Ia juga harus proaktif melakukan pemantauan terhadap penyebaran paham dan aliran keagamaan bermasalah, terutama yang dilakukan melalui media cetak dan digital. Menurut Abdul Djamil sebagai mantan Rektor IAIN Wali Songo Semarang ini, inter aksi sosial kepada masyarakat merupakan sarana belajar bagaimana memahami orang lain. Akulturasi budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa, telah menghasilkan harmoni budaya yang indah. Dialog antara budaya Jawa dan ajaran Islam melahirkan budaya khas Indonesia yang tidak ditemui di negara berpenduduk muslim lainnya. Tradisi nyadran, kungkum, mudik, silaturahmi, dan halal bi halal adalah contoh budaya khas Indonesia yang materinya berasal dari ajaran Islam. “perselingkuhan” antara ajaran agama dan budaya lokal itu tak perlu dirisaukan. Keduanya tak akan saling melunturkan. Sebaliknya, terjadi pengayaan nilai antara keduanya. “Sudah bukan zamannya


POTRET

LAPORAN UTAMA

lagi menganggap akulturasi budaya sebagai sesuatu yang bid’ah (praktek beribadah yang mengada-ada),” ujar Abdul Djamil. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag, Prof Dr Abdul Djamil juga mengatakan, kasus-kasus aliran atau paham keagamaan yang dinilai radikal dan dinilai menyimpang memang banyak bermunculan setelah masa reformasi. Tapi menurut mantan Rektor IAIN Walisongo Semarang itu, kemunculan mereka merupakan bagian dari ekspresi, setelah di masa orde baru begitu lama aspirasinya terkekang. Ia juga memaparkan bahwa gerakan Islam transnasional itu sudah berkembang sejak zaman dulu, 14 abad yang lalu. Malah, ketika Indonesia masih dijajah Belanda, gerakan transnasional atau Pan Islamisme juga dikembangkan oleh peneliti Muslim Belanda, Snouck Hurgronje. Saat itu, sudah ada kecurigaan terhadap aksi Snouck. Kalau saat ini aksi akhir -akhir ini seperti mengarah pada pendirian syariah Islam dengan gerakan Pan Islamisme, itu tentunya bukan hal baru. Di samping sudah berkembang sejak masa keemasan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, sekarang ini masa itu coba dibangkitkan dengan metode yang berbeda. Kondisi ini, menurut Abdul Djamil, salah satu konsekuensi dari era reformasi yang membuka keran besar bagi masyarakat untuk bepergian ke luar negeri. Mereka juga banyak yang belajar di negaranegara Timur Tengah dan kawasan Asia Barat. Apabila, di antara mereka ada yang terlibat jaringan kelompok Pan Islamisme, bukan tidak mungkin kemudian mereka coba mempraktikannya di Indonesia. ”Pertanyaan penting saat ini adalah bagaimana kita memahami persoalan itu dengan tetap menjaga

Indonesia dalam konteks kekinian. Upaya ini bukannya mandek, tapi akan terus berlangsung. Mereka juga berpikir menggunakan peruntungan pula, siapa tahu tawaran ideologi itu memberikan hasil meski itu sulit,” ujar Djamil Ketika agama menjadi persoalan keyakinan yang sangat fundamental, masalah toleransi dan pemahaman atas posisi masing-masing penganut keyakinan menjadi kunci penting bagi keselarasan dan keharmonisan kehidupan beragama. Apalagi, hidup di tengah negara yang sejak awal telah terlahir sebagai bangsa yang sarat dengan kemajemukan budaya dan warna teologi sebagai penyelaras hubungan antara umat dengan Tuhannya. Tak dapat dimungkiri pula, konsekuensi dari kemajemukan ini telah melahirkan sensitivitas, tak terkecuali dalam kehidupan beragama Islam. Perbedaan kerap menjadi pemantik konflik-konflik horizontal, jika tidak dikelola sebagaimana mestinya.Kehadiran sejumlah aliran dan keyakinan yang berbeda dengan mayoritas dan keumuman, menyebabkan munculnya pernak-pernik kegelisahan dalam hati masyarakat. Bila perbedaan aliran agama itu semakin menunjukkan identitas yang berbeda, yang muncul adalah konflik antarsesama.Kepercayaan yang telah diyakini kebenarannya oleh banyak orang, namun kemudian ’diinjak-injak’ oleh kelompok ’pendatang baru’ yang bertolak belakang dengan ’kebenaran umum’, mereka akan mempertahankan keyakinan itu dengan segenap jiwa dan raganya. Sebab, agama adalah bentuk kepasrahan dan keyakinan totalitas terhadap Tuhan. ’’Karenanya, kita harus meyakini bahwa upaya menghindari perpecahan dan konflik horizontal adalah dengan saling memahami. Tapi, yang harus diingat, toleransi itu hanya akan muncul bila kebenaran umum tidak terusik,’’ jelas Guru Besar Sejarah Pemikiran Islam ini Ia memaparkan sumber agama itu—khususnya agama Islam, sumber utamanya adalah wahyu. Wahyu dinyatakan dalam bentuk bahasa Arab. Sementara bahasa Arab sendiri berpotensi untuk dipahami dengan multimakna. Dilihat dari sisi kosakata bisa menimbulkan makna ganda.Karena itu, dalam dunia tafsir pun muncul berbagai macam tafsir. Dalam dunia hukum Islam juga muncul berbagai macam mazhab dan dalam hukum ilmu kalam juga muncul berbagai aliran teologi.Atas dasar itu, tak perlu ada anggapan jika dunia ini akan runtuh ketika melihat kemunculan ajaran, aliran-aliran sesat, dan sejenisnya yang marak. Demikian pula, semua pihak harus memaklumi manakala terjadi reaksi yang acap kali cenderung keras. Contohnya, bagaimana ketika suatu aliran

Ikhlas

BERAMAL,


33

LPAOPTORREAT N

LAPORAN UTAMA

teologi yang bernama Mu’tazilah mendominasi pemerintahan pada masa Abbasiyah. Aliran ini juga memandang aliran-aliran lain yang berseberangan bisa dianggap sebagai ancaman.Mereka bahkan menantang untuk inkuisisi dan melakukan test case terhadap orang-orang kunci di tengah-tengah masyarakat, guna mengetahui seberapa jauh loyalitasnya terhadap aliran ini. Jadi, kalau orang memahami sejarah pemikiran di dalam Islam tentang munculnya aneka pemahaman aliran itu, dianggap sebagai realitas sejarah dan tidak lantas dianggap sebagai sesuatu yang baru. Apalagi, menganggap seakan-akan hal ini sebagai gejala ’pembenturan’ masa kini. Tetapi, ajaran tersebut kan banyak yang mengatasnamakan Islam. Tangkal Radikalisme Ditemui wartawan Ikhlas Beramal, di ruang kerjanya yang berlokasi di kawasan Taman Mini Indonesia Indonesia (TMII) beberapa waktu lalu, Profesor Abdul Djamil juga menjelaskan tentang upaya Kementerian Agama menyiapkan solusi ilmiah-akademis untuk menangkal maraknya perkembangan paham fundamentalisme, ekstremisme, dan radikalisme. ”Untuk mengatasi ekstremisme dan radikalisme, kami membuat sejumlah workshop mengenai budaya damai di kalangan pesantren. Kegiatan ini antara lain, membahas bagaimana melawan terorisme dan bagaimana melakukan deradikalisme,” ujarnya. Menurut mantan Abdul Djamil, kasus-kasus

aliran atau paham keagamaan yang dinilai radikal dan menyimpang memang banyak bermunculan setelah masa reformasi. Tapi, menurut dia, kemunculan mereka merupakan bagian dari ekspresi, setelah di masa orde baru begitu lama aspirasinya terkekang. “Litbang memang tidak punya kapasitas melakukan pembenaran atau penyalahan. Kami hanya melakukan penelitian terhadap kasus-kasus aliran atau paham keagamaan aktual,” katanya. Sebelum menjadi Kabalitbang Kemenag, Abdul Djamil selama dua periode menjadi Rektor IAIN Walisongo Semarang, sejak tahun 2002. Pelantikan periode kedua oleh Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni di Jakarta, pada 6 November 2007. Ia dilantik bersamaan dengan Prof Dr Muhammad Ali yang sebelumnya menjabat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung menjadi Dirjen Pendidikan Islam Depag dan Drs Soeparta, MA yang sebelumnya Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam menjadi Inspektur Jenderal (Irjen) Depag. Serta Prof Dr Nanat Fatah Nasir sebagai UIN Gunung Jati Bandung yang juga dilantik untuk periode kedua. Suami Dra Hj Siti Afwah Sonhaji yang dikaruniai 4 anak yakni Pertama, Nelly Amalina, Kedua, Achmad Fazlur Rahman, Ketiga, Muhammad Syauqi Bik dan Keempat, Muhammad Iqbal Ramdhani juga aktif berorganisasi masyarakat selaku Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tenga, Anggota Dewan Pendidikan Jawa Tengah, dan Anggota Dewan Syariah Bank Jateng Syariah. (Kadar Santoso/ Syaiful Huda)

Curriculum Vitae Nama Jabatan Tempat dan tanggal lahir Pendidikan formal

Pendidikan nonformal

Keluarga

34

Ikhlas

BERAMAL,

: Prof Dr Abdul Djamil, MA : Kabalitbang dan Diklat Kementerian Agama : Kudus, 14 April 1957 : - Madrasah Muallimin Nahdlatul Ulama, Kudus - S1 Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang - S2 dan S3 IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta : - Program Penelitian Agama di Universitas Leiden, Belanda - Pelatihan “Islam in France” di Prancis - Pelatihan Kajian Islam di Mesir - Dialog Islam-Kristen dalam Christian Conference of Asia, Manila - Seminar “Pembaruan Pemikiran Islam” di Den Haag, Belanda - Pelatihan “Resolusi Konflik” di Arizona State University : istri Dra Hj Siti Afwah Sonhaji anak : 1.Nelly Amalina 2. Achmad Fazlur Rahman 3. Muhammad Syauqi Bik 4. Muhammad Iqbal Ramdhani


Dengan karakter Indonesia dan Pancasilais, semua umat beragama diharapkan dapat berakulutirasi dengan budaya Indonesia yang memiliki keragaman. Motto “Bhineka Tunggal Ika” atau berbeda namun satu tujuan, dinilai penting untuk diinternalisasi oleh semua umat beragama dalam memandang keragaman di Indonesia.

M

enteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengemukakan, pimpinan umat beragama perlu meningkatkan peran dalam membina umatnya agar memiliki karakter keimanan kuat dan toleran terhadap keragaman bangsa. “Kami mengimbau semua umat beragama agar selalu menumbuhkan budaya saling menghormati dan saling menghargai terhadap perbedaan yang terjadi,” kata Menteri Agama saat membuka Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) 2010 di Kinasih Conference, Bogor, baru-baru ini. SAGKI 2010 mengetengahkan tema “Dia Datang Supaya Semua Memperoleh Hidup dalam Kelimpahan.” Menag mengatakan, budaya saling menghormati

antar umat beragama, penting ditumbuhkan dan dilestarikan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa.”Pemerintah berharap semua umat beragama semakin berwajah Indonesia dan Pancasilais,” ujar Suryadharma Ali. Dengan karakter Indonesia dan Pancasilais, semua umat beragama diharapkan dapat berakulutirasi dengan budaya Indonesia yang memiliki keragaman.Motto “Bhineka Tunggal Ika” atau berbeda namun satu tujuan, dinilai penting untuk diinternalisasi oleh semua umat beragama dalam memandang keragaman di Indonesia. “Setiap umat beragama harus menjaga peran dalam membina kerukunan di tengah masyarakat,”

Ikhlas

BERAMAL,


35

FOKUSBERITA

Umat Beragama Diimbau Tumbuhkan Budaya Saling Menghormati

FOKUS BERITA

terang Suryadharma Ali.Oleh karena itu, semua umat beragama diimbau agar menghormati semua kitab suci agama dan menghargai apa-apa yang diyakini atau disucikan oleh setiap umat beragama. Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia atau SAGKI, merupakan pertemuan rutin lima tahun sekali. Dalam SAGKI itu, gereja menyadari sebagai bagian tak terpisahkan dari realitas bangsa Indonesia. "Sejalan semangat SAGKI tahun 2000 dan tahun 2005, tahun ini menjadi kesempatan Gereja baik klerus maupun umat untuk merayakan panggilannya sebagai Gereja Yang Diutus," kata Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Martinus Dogma Situmorang, OFM, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (29/10) Sidang Agung kali ini mengambil tema "Dia datang supaya semua memperoleh hidup dalam kelimpahan (bdk Yoh 10:10)". Tema ini menjadi cermin situasi kehidupan sosial budaya, kehidupan sosial religius, dan kehidupan sosial ekonomi Indonesia. Tema besar ini dibagi menjadi tiga pembahasan dalam sidang agung selama tiga hari. "Hari pertama sub temanya 'Mencari Wajah Yesus dalam dialog dengan budaya', hari kedua dengan sub tema 'Mengenali Wajah Yesus dalam dialog dengan agama dan kepercayaan lain', dan hari ketiga dengan sub tema 'Mengenali Wajah Yesus dalam Pergumulan Hidup Kaum Marjinal dan Terabaikan,'" terang

36

Ikhlas

BERAMAL,

Ketua Umum Panitia SAGKI 2010 Romo Agus Alfons Duka, SVD. SAGKI tahun ini merupakan yang kelima kalinya, dan diadakan di Wisma Kinasih Bogor, diikuti oleh 385 peserta yang terdiri dari para uskup, imam, biarawan biarawati, dan umat dari 37 Keuskupan di Indonesia. Dalam SAGKI kelima ini ada metode yang berbeda yang digunakan dari sebelumnya. "SAGKI terdahulu diisi dengan diskusi ilmiah dan analisis intelektual. Tapi tahun ini diisi dengan metode narasi. Yakni saling menuturkan dan mendengarkan kisah," terang Romo Agus. Metode narasi ini akan dibagi menjadi dua narasi kelompok, di mana peserta dibagi dalam untuk sharing iman dalam kelompok. Sementara yang lain diberi kesempatan dalam narasi publik untuk bercerita di depan peserta lainnya. "Narasi-narasi itulah yang akan dirangkum, direfleksi, dan didalami yang pada akhirnya menjadi indikator untuk mengetahui sejauh mana kira mengalami Kristus dalam pergulatan hidup setiap hari," terang Romo Agus. Harapannya, lewat tukar cerita ini akan didapatkan berbagai pengalaman iman dalam konteks kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Pengalaman iman ini menjadi semangat perutusan yang nantinya disebarluaskan dan ditularkan para peserta dalam kehidupan sehari-harinya. (Ful/ks)


Pendidikan Agama Benteng Bagi Anak-anak

P

endidikan agama sejak anak-anak usia dini dapat membentengi mereka dari pengaruh negatif. Disamping itu pula dapat menanamkan pemahaman yang kuat tentang nilainilai yang terkandung pada ajaran agama. Menteri Agama Suryadharma Ali mengemukakan hal itu saat membuka Sippa Dhamma Samajja, lomba seni dan kreativitas Buddhis tingkat nasional ke-2 tahun 2010 di Bogor, Jawa Barat belum lama ini. “Saat ini hidup penuh cobaan, karena itu pendidikan agama pada usia dini membentengi anak-anak dari pengaruh negatif,” kata Menag. Menag lebih lanjut mengatakan, pendidikan agama bagi anak usia dini, usia sekolah dasar hingga sekolah menengah atas sangat penting dilakukan, mengingat pada usia itu anak dalam proses pembinaan. “Ibarat kertas masih putih, tergantung siapa yang menulis, mencoret kertas itu,” kata Menag lagi. Dikatakan, bahwa peserta didik sebagai potensi sumber daya manusia merupakan aset nasional sekaligus modal dasar pembangunan bangsa. Potensi ini hanya dapat diaktualisasikan jika digali dan dikembangkan serta dipupuk melalui proses pendidikan yang seimbang,terarah, terpadu dan

dikelola secara efektif. “Kegiatan Sippa Dhamma Samajja ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya kita untuk mewujudkan pendidikan yang seimbang. Melalui kegiatan ini kita harapkan adanya peningkatan prestasi siswa didik,” tutur Suryadharma Ali. Di hadapan peserta dari berbagai provinsi Menag juga berpesan agar ajang perlombaan antar pelajar Buddha ini bukan mencari kemenangan semata, namun bagaimana peserta mampu memahami dan menghayati ajaran agamanya “Yang menang tidak boleh takabur, arogan. Demikian yang tidak peroleh predikat apapun tidak boleh putus asa,” pesannya kepada peserta SDS tingkat nasional ke-2 tahun 2010 yang diikuti pelajar SD, SMP dan SMA. Acara pembukaan juga dihadiri Dirjen Bimas Buddha, Budi Setiawan dan Dirjen Bimas Hindu, Yudha Triguna. Ketua Panitia Joko Muryanto mengatakan Sippa Dhamma Samajja tingkat nasional ke-2 ini berlangsung 18-21 Oktober merupakan lomba seni dan kreativitas Buddhis meliputi keahlian dan keterampilan berpuisi dan menyanyikan lagu-lagu Buddhis. (KS)

Ikhlas

BERAMAL,


37

FOKUS BERITA

“Pendidikan agama bagi anak usia dini, usia sekolah dasar hingga sekolah menengah atas sangat penting dilakukan, mengingat pada usia itu anak dalam proses pembinaan. “Ibarat kertas masih putih, tergantung siapa yang menulis, mencoret kertas itu,”

Jambore Pasraman Biasakan Siswa dalam Kegiatan Ilmiah FOKUS BERITA

kegiatan Jambore Pasraman perlu diselenggarakan karena dinilai penting dalam upaya meningkalkan kualitas pendiaikan agama dan pendidikan keagamaan Hindu.

S

ekitar 500 siswa SMP/SMA utusan pasraman dari 32 provinsi di Tanah Air. mengikuti Jambore Pasraman tingkat Nasional di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta, belum lama ini. Jambore Pasraman yang diselenggarakan pertama kalinya itu dibuka Dirjen Bimas Hindu Prof Dr IBG Yudha Triguna mewakili Menteri Agama Suryadharma Ali. Ketua Panitia Penyelenggara. I Made Sutresna, S.Ag.. M.A. mengatakan tema besar Jambore Pasraman yang dipilih adalah "Melalui Jambore Pasraman T ingkat Nasional. Kita Tingkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Hindu Yang Sadhu dan Gunawan". Sejalan dengan penyelenggaraan jambore ini. ada sejenis upaya pembangunan patron sikap mental karakter Indonesia yang ingin dikembangkafi di kalangan insan pendidikan pasraman, di antaranya kekeluargaan, kebersamaan, kesederhanaan, kejujuran, kegigihan berjuang, toleransi, dan team working. Dirjen Bimas Hindu Prof IBG Yudha Triguna mengatakan, pelaksanaan Jambore Pasraman ini diharapkan mampu membiasakan siswa-siswi pasraman dalam kegiatan ilmiah, agama, seni dan budaya. Dengan demikian mereka turut serta melestarikan nilai-nilai adiluhung agama dan budaya Hindu. Dalam Jambore Pasraman ini juga digelar lomba kegiatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, yang tujuannya menjajaki keseriusan usaha pengembangan pasraman sebagai pionir pendidikan keagamaan, terutama dalam pemantapan pelaksanaan Tri Sandhya. panca

38

Ikhlas

BERAMAL,

sembah, pengembangan lagu rohani/ke-agamaan, keterampilan yoga .is.mas puisi keagamaan serta pelafalan doa sehari-hari. Dia mengatakan, kegiatan Jambore Pasraman perlu diselenggarakan karena dinilai penting dalam upaya meningkalkan kualitas pendiaikan agama dan pendidikan keagamaan Hindu. Diharapkan kegiatan ini dapat berkelanjutan di tahun-tahun mendatang karena akan banyak manfaat yang bisa dipetik, salah satunya adalah ajaran agama dapat dilaksanakan dan dikolaborasikan dengan adat dan budaya setempat. Jambore "Pasraman" tingkat nasional ditandai dengan atraksi menarik, karena seluruh kontingen membawakan kesenian dan ciri khas pakaian adat daerah masing-masing saat pembukaan acara tersebut. Dengan demikian, kegiatan para pemuda dan pemudi umat Hindu tersebut bagaikan peringatan Hari Kartini. Penampilan para gadis ayu dari Provinsi Bali di atas pentas sempat mendapat perhatian seluruh penonton. Dengan sorot mata tajam, para gadis jelita tersebut tampil memukau di atas pentas membawakan tarian dengan gerakan dinamis mengikuti hentakan suara gamelan khas Pulau Dewata. Belum puas menikmati tarian Bali, penonton disuguhi ti rian dari daerah lain dengan warna khas masing-masing. Sementara dari Jawa Barat, para pemuda dan pemudinya mengenakan pakaian adat setempat, tak kalah memukau penonton dengan membawakan kesenian khas Sunda. (KS)


PENDIDIKAN

LAPORAN UTAMA

Menggenjot Mutu Perguruan Tinggi Agama Islam Di bidang ketenagaan, pada umumnya dosen-dosen PTAI terlambat menyelesaikan studinya, baik S2 maupun S3.

A

ndil Kementerian Agama dalam membangun pendidikan nasional tidak bisa diabaikan. Selain mengelola pendidikan agama, pendidikan keagamaan, dan pendidikan umum berciri khas agama (madrasah) pada level pendidikan usia dini hingga pendidikan menengah, Kementerian Agama juga menangani Perguruan Tinggi Agama (PTA). Menurut Menteri Agama Suryadharma Ali, arah kebijakan Kementerian Agama dalam pengembangan Pendidikan Tinggi Agama adalah meningkatkan mutu lulusannya agar mereka mampu bersaing dengan lulusan perguruan tinggi umum, baik untuk kepentingan mengisi lapangan kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, pengembangan PTA dilakukan melalui penataan kelembagaan, peningkatan mutu dosen, penguatan mutu LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan), penguatan standardisasi perguruan tinggi agama, peningkatan mutu penelitian, pemberian beasiswa, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technology/ICT), serta peningkatan tradisi akademik kemahasiswaan. PTA Islam Khusus di lingkungan perguruan tinggi agama Islam (PTAI), pada tahun 2010 terdapat 591 PTAI dengan rincian: 6 Universitas Islam Negeri (UIN), 14 Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 32 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), dan 539 Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) dengan jumlah mahasiswa di PTAIN sejumlah 197.573 dan 175.005 di PTAIS. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan Tinggi Agama Islam meliputi bidang akademik dan kemahasiswaan; bidang ketenagaan; bidang perpustakaan, pemberian bantuan/subsidi,dan beasiswa; dan bidang bantuan program unggulan.

Di bidang akademik dan kemahasiswaan, upaya yang telah dilakukan Kementerian Agama pada tahun 2010 ini antara lain telah disalurkannya bantuan beasiswa mahasiswa miskin dan berprestasi. Dari kuota sebanyak 4.100 orang, yang sudah terealisasi hingga akhir September lalu sudah mencapai 78,53% atau sebesar Rp 3.864.000.000. Selain itu, Kementerian Agama juga telah memberikan beasiswa bagi mahasiswa program studi khusus keislaman sebanyak 744 mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp 7.500.000.000, dan pemberian bantuan beasiswa santri lulusan Madrasah Aliyah yang besprestasi sebanyak 200 mahasiswa dengan total dana sebesar Rp 7.200.000.000. Di bidang ketenagaan, pada umumnya dosendosen PTAI terlambat menyelesaikan studinya, baik S2 maupun S3. Penyebabnya, kebanyakan mereka tidak mampu menyelesaikan tugas akhir berupa karya tulis ilmiah akademik (disertasi). Sistem perkuliahan di Indonesia, tak terkecuali PTAI, memang terkesan kurang melatih para mahasiswanya untuk menulis secara teratur dan sistematis. Akibatnya, setelah bergelar doktor pun banyak di antara mereka yang tidak terbiasa menulis karya ilmiah, baik berupa buku, jurnal maupun artikel di media massa. Padahal, karya tulis itu merupakan salah satu indikator berkembangnya tradisi intelektual akademik di perguruan tinggi, termasuk PTAI. Untuk meningkatkan tradisi menghasilkan karya tulis ilmiah di kalangan dosen, termasuk

Ikhlas

BERAMAL,


39

P E N D I D I K ADNA E R AUTAMA H LAPORAN meningkatkan etos dan wawasannya, Kementerian dengan bidang keahliannya. Program ini merupakan Agama memandang perlu mengembangkan sebuah multy-years dan akan dijadikan percontohan (pilot program yang dapat men-drive penguatan budaya project) bagi PTAIS yang lain. Bantuan ini diberikan ilmiah di lingkungan PTA. Salah satu program untuk menunjang penguatan keilmuan yang akan tersebut adalah menggelar kursus singkat (short menghasilkan produk yang dapat dijadikan rujukan course) penulisan karya ilmiah ke beberapa negara pengembangan keilmuan. yang telah memiliki tradisi akademik yang kuat dan Adapun program unggulan/penguatan PTAIS sudah cukup maju, termasuk dalam hal (Center of Excellence) tersebut tersebut adalah: mengembangkan academic writing, riset dan publikasi ilmiah lainNo Nama PTAIS Program Unggulan nya. Program short course ini dilaksanakan 1. UNSIQ Wonosobo Jateng Kajian Al-Qur’an kontemporer antara lain di empat 2 INISNU, Jepara , Jateng Kajian fiqh untuk bahan ajar madrasah Negara, yakni Austra3 IIQ , Jakarta Pengembangan metode pembelajaran Al-Qur’an lia (Melbourne University) Belanda (Leiden University) Mesir (Cairo 4 IAI Tribakti, Kediri, Jatim Penguatan dakwah University dan Al-Azhar 5 IAI Ibrahimy, Situbondo, Jatim Kajian fiqh klasik kontemporer University), dan Singapura (National Univer6 FAI UIM (Makassar) , Sulsel Penguatan Hadist’ sity of Singapore). 7 FAI UMJ ( Jakarta) Penguatan PAI Kementerian Agama 8 IAIC ( Cipasung), Jabar Penguatan pembelajaran bahasa arab juga telah mengucurkan bantuan sarana dan prasarana kepada PTAI, baik negeri (PTAIN) maupun swasta (PTAIS). Program bantuan pengembangan perpustakaan Dalam memberikan bantuan, Kementerian Agama PTAI dilakukan pada 4 PTAIS yang telah mengedepankan asas keadilan dan pemerataan (af- menerapkan sistem otomasi perpustakaan, yakni firmative action). Saat ini terdapat 539 PTAIS yang STAI Ma’arif Metro Lampung, IAID Ciamis Jawa tergabung dalam 13 Kopertais. Barat, IAI Cilacap Jawa Tengah, dan IKAHA Jombang Jawa Timur. Bantuan Program Unggulan Program bantuan pengembangan perpustakaan Program ini didesain untuk memberikan juga didampingi oleh tim ahli dari UIN Jogjakarta, kesempatan kepada PTAIS yang telah dan sedang IAIN Surabaya dan IAIN Semarang. Tujuannya mengembangkan program-program unggulan yang adalah agar sasaran yang ingin dicapai dapat ada di PTAI masing-masing. Program ini bukan terpenuhi dengan baik. Program ini dilaksanakan merupakan program baru di PTAIS bersangkutan, mulai tahun 2009 dan bersifat multy years. akan tetapi merupakan program yang telah dan Kementerian Agama juga memberikan bantuan sedang dikembangkan untuk menjadi program peningkatan mutu penelitian individual dan unggulan setempat, sehingga untuk keberlang- kompetitif terpadu, penguatan kemampuan sungan program ini diperlukan sinergi antara PTAIS penelitian dalam bentuk short course metodologi tersebut dengan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. penelitian, diseminasi dan publikasi hasil penelitian Program ini terbagi atas tiga jenis, yaitu pengem- kompetitif. Selain itu, juga diberikan penghargaan bangan pusat unggulan PTAIS (center of excellence), (reward) untuk karya ilmiah terbaik dosen. bantuan pengembangan perpustakaan PTAI, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kemenag bantuan publikasi jurnal ilmiah terakreditasi dan RI, juga memberikan bantuan dana untuk belum terakreditasi. penerbitan publikasi ilmiah. Tujuannya untuk Program pengembangan pusat ungguan PTAIS meningkatkan mutu berbagai bentuk publikasi dilakukan mulai tahun 2008 dengan sasaran di 8 Ilmiah yang dikelola oleh PTAI. Bantuan dana ini (delapan) titik PTAIS yang telah dan sedang diberikan berdasarkan mutu publikasi yang mengembangkan program unggulan. Program ini diajukan, bersifat kompetitif, dan terbuka bagi setiap dirancang dan diimpelemtasikan dengan melibatkan PTAI baik negeri maupun swasta. ***SAIFUL ANAM, pendamping/tenaga ahli yang diambil dari berbagai bahan dikutip dari Laporan Kinerja Kementerian Agama RI perguruan tinggi baik agama maupun umum sesuai Tahun 2010

40

Ikhlas

BERAMAL,


PENDIDIKAN

LAPORAN UTAMA

Memacu Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan Pendidikan keagamaan adalah layanan pendidikan yang diarahkan untuk mendorong siswa atau mahasiswa agar menguasai masalah keagamaan secara mendalam.

K

ementerian Agama (Kemenag) mengemban lima program strategis, yakni peningkatan kualitas hidup beragama, peningkatan kerukunan antarumat beragama, peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan, peningkatan layanan ibadah haji, dan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Khusus di bidang pendidikan, ada tiga kategori pendidikan yang ditangani Kemenag, yaitu pendidikan agama, pendidikan keagamaan, dan pendidikan umum bersiri khas agama (madrasah). Pendidikan Agama Pendidikan Agama adalah layanan pendidikan seluruh agama yang diberikan di satuan pendidikan umum atau sekolah yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Kemenag. Pendidikan agama diberikan sesuai dengan agama yang dianut siswa, yang bertujuan untuk membekali mereka agar lebih

memahami ajaran agama yang dianutnya, dan lebih taat mengamalkannya. Pendidikan agama di sekolah hingga perguruan tinggi menjadi pelengkap atau komplementer terhadap kurikulum lain. Siswa tidak diarahkan untuk menjadi ahli agama, tetapi menjadi penganut agama yang baik untuk kepentingan dirinya secara individual. Oleh karena itu, di sekolah ada guru agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan ke depan juga Kong Hu Cu. Menurut Menteri Agama Suryadharma Ali, kebijakan Kementerian Agama dalam mengembangkan program pendidikan agama dilakukan dengan melaksanakan berbagai kegiatan meliputi bantuan pembangunan tempat ibadah di sekolah, bantuan kegiatan kerohanian, pesantren kilat, lomba pendidikan agama, perkemahan pelajar yang agamis, lomba mengarang keagamaan, apresiasi seni bernafaskan Islam, olah raga, serta kegiatan bernafaskan agama dalam program masa orientasi

Ikhlas

BERAMAL,


41

P E N D I D I K ADNA E R AUTAMA H LAPORAN siswa, yang dilakukan secara berkelanjutan. Di samping itu, dilakukan pula peningkatan kemampuan profesional tenaga kependidikan terutama guru dan pengawas pendidikan agama dengan mengacu pada upaya pemberdayaan melalui lokakarya, widyakarya, karyawisata, penataran, penyetaraan, beasiswa untuk pendidikan lanjutan, program orientasi, serta bantuan untuk KKG (Kelompok Kerja Guru), MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dan KKPS (Kelompok Kerja Pengawas Sekolah). Untuk mendorong siswa agar lebih menguasai ajaran agama dan lebih taat mengamalkannya, dilakukan upaya yang dapat meningkatkan intensitas keterpaduan pendidikan agama antar tiga pilar pendidikan, yaitu sekolah, keluarga dan masyarakat. Bentuknya antara lain berupa bantuan kepada penyelenggaraan pendidikan keagamaan di sekolah yang dilakukan oleh orang tua siswa maupun masyarakat, bantuan kepada lembagalembaga pendidikan keagamaan yang terkait dengan jaringan kerja pendidikan agama di sekolah. Khusus pendidikan agama Islam yang diemban oleh guru agama di sekolah umum jumlahnya cukup besar. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Nasional, jumlah sekolah secara nasional sebanyak 144.228 SD, 28.777 SMP, 10.474 SMA dan 7001 SMK. Dengan demikian, total jumlah sekolah dari SD, SMP hingga SMA/SMK sebanyak 190.481 sekolah. Besarnya angka tersebut mengindikasikan beratnya tugas dan tanggungjawab Kementerian Agama dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada sekolah. Hingga kini, besaran rasio antara ketersediaan guru pendidikan agama Islam dengan jumlah siswa di sekolah umum masih belum memadai. Untuk SD, jumlah rasio antara guru pendidikan agama Islam dengan siswa mencapai 1:191. Pada SMP, rasio antara guru pendidikan agama dengan murid mencapai 1:349. Hal ini pun belum mempertimbangkan pemerataan dan sebaran geografisnya, seperti pembagian wilayah desa-kota ataupun wilayah terpencil. Pendidikan Keagamaan Pendidikan keagamaan adalah layanan pendidikan yang diarahkan untuk mendorong siswa atau mahasiswa agar menguasai masalah keagamaan secara mendalam. Mereka diharapkan menjadi ahli ilmu agama yang dianutnya sesuai dengan tingkatannya. Mereka diarahkan lebih intensif menguasai agama bukan hanya untuk kepentingan dirinya, tetapi juga menjadi rujukan bagi orang lain. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian

42

Ikhlas

BERAMAL,

Agama, Bahrul Hayat, PhD, kurikulum yang diberikan pada pendidikan keagamaan adalah murni ilmu-ilmu agama. “Namun dalam perkembangannya, ada pula pendidikan keagamaan yang melakukan diversifikasi dengan memberikan ilmu-ilmu umum sebagai penyeimbang, yang dikenal dengan nama pondok pesantren modern atau pesantren mu’adallah,” katanya. Anak yang mengenyam pendidikan keagamaan pada level pendidikan menengah, tentu tidak bisa diharapkan untuk menjadi ahli agama pada level tinggi. Jenis pendidikan keagamaan ini ada di semua agama, tapi yang paling banyak tentu agama Islam karena komunitasnya mencapai sekitar 87%. Khusus pendidikan keagamaan Islam, hadir di Indonesia tidak lama setelah masuknya Islam, sebagai bagian untuk memenuhi kebutuhan bagi umat Islam sendiri. Pada awalnya, pendidikan keagamaan Islam diselenggarakan dalam bentuk layanan pendidikan informal di lingkungan keluarga, rumah-rumah penduduk, dan masjid atau surau. Seiring dengan pesatnya perkembangan Islam, pendidikan keagamaan juga merambah ke bentuk layanan pendidikan nonformal dalam bentuk pesantren dan madrasah diniyah. “Pada pesantren, proses pembelajaran pada umumnya dilakukan dengan sistem berasrama (boarding). Sedangkan pada madrasah diniyah, pembelajaran dilakukan sore hari, yang pada umumnya murid-muridnya adalah anak-anak yang pada pagi hari mengenyam di pendidikan umum/sekolah,” kata Bahrul Hayat. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Prof. Dr. Mohammad Ali, menambahkan bahwa tanggung jawab Kementerian Agama di bidang pendidikan keagamaan diimplementasikan melalui perluasan akses lulusan pondok pesantren dan pengayaan berbagai program yang diyakini akan memberikan nilai tambah dan wawasan bagi santri di pondok pesantren. Mohammad Ali menegaskan, pondok pesantren tidak hanya memainkan 3 (tiga) fungsi tradisional, yakni transmisi dan transformasi ilmu-ilmu keislaman, pemeliharaan tradisi muslim, dan reproduksi intelektual-ulama, namun juga menjadi pusat penyuluhan kesehatan, pengembangan teknologi tepat guna, usaha-usaha penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup, serta pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun sebaran pondok pesantren hampir 75 % berada di Pulau Jawa. Khusus pondok pesantren salafiyah, hampir 80 % juga berada di Pulau Jawa. Baik pesantren umum (modern) maupun pesantren salafiyah, sebagian besar berada di pedesaan. *** SAIFUL ANAM, bahan diolah dari Laporan Kinerja Kementerian Agama RI 2010


KOLOM

MEMETIK MAKNA ”IDUL FITRI” DENGAN MEMETIK ”HIKMAH RAMADHAN” Oleh : Masyhuri.AM*)

Allah mewajibkan berpuasa bagi orang-orang yang beriman,bertujuan mengendalikan dan membersihkan jiwa dari hasutan hawa nafsu yang bersemayam di dalam diri masing-masing.Nafsu dalam pandangan agama,cenderung membisikkan pengaruh dan membujuk kearah perbuatan jahat.Senantiasa mendambakan kepuasan, keserakahan,rakus,angkuh, ingin menang sendiri dan merasa benar sendiri,sehingga menjerumuskan manusia kepada martabat yang rendah,yakni martabat bahimiyah (kebinatangan).Melalui puasa Ramadhan diharapkan nafsu dapat dikendalikan agar terhindar dari kecenderungan perilaku yang jahat menuju perilaku yang dirahmati dan diampuni

Allah Swt.

Artinya: ”Dan aku tidak membiarkan diriku dikuasai nafsu, karena sesungguhnya nafsu itu selalu condong kepada kejahatan”.(Q.S.Yusuf: 53) Terdapat beberapa golongan mukminin yang mengerjakan puasa di bulan Ramadhan,yaitu :(1) orang yang menyambut kehadiran Ramadhan itu dengan keikhlasan hati penuh suka cita,bekerja keras menyempurnakan ibadah,baik yang wajib maupun sunah dengan meneladani Rasulullah

Ikhlas

BERAMAL,


43

KOLOM

DAE R AUTAMA H LAPORAN

SAW,(2) orang yang menjumpai Ramadhan namun setelah selesai keluar dari bulan itu,tanpa ada perubahan dan tidak bertambah kebajikan apapun dalam perilakunya sehari-hari,(3) orang yang mengenal Allah hanya pada bulan Ramadhan,ia melakukan amal shaleh dengan khusyuk di bulan ini saja,namun begitu usai Ramadhan ia kembali kepada habitat/kebiasaan buruknya,(4) orang yang di bulan ini hanya menahan lapar dan haus dahaga saja,namun tetap melakukan perbuatan maksiat, (5) orang yang menjadikan siang hari Ramadhan menjadi malam hari,dengan tidur sepanjang hari dan mengisi malamnya bukan dengan ibadah melainkan dengan lahwun (kegiatan yang lalai),dan (6) golongan manusia yang tidak mengenal Allah baik di bulan Ramadhan maupun bulan lainnya,sekalipun ia mengaku sebagai seorang muslim. Ramadhan diibaratkan sebagai bulan latihan/training,maka kaum muslimin ditraining langsung oleh super trainer yaitu Allah Swt.Kalau kalangan eksekutif atau profesional ditraining hanya 4 – 5 hari namun dapat menghasilkan perubahan yang positif,maka apabila kaum mukminin di training selama satu bulan penuh tidak terjadi perubahan apapun,sungguh sia-sia perbuatan yang dilakukannya.Naudzubillah min dzalik Idul Fitri dalam ajaran agama Islam bukanlah hari raya untuk membebaskan kembali hawa nafsu dan menyebar kembali syahwat,setelah kita kekang selama satu bulan penuh. Id bukanlah kebebasan kembali dari segala ikatan,bukan pula pemutusan hubungan dengan Allah,setelah selama satu bulan kita mendekatkan diri.Sebagian orang mengira bahwa berakhirnya Ramadhan adalah berakhirnya ikatan dengan masjid,shalat berjama’ah dan amalan lainnya.Barang siapa menyembah Ramadhan, sesungguhnya Ramadhan telah selesai,namun barang siapa yang menyembah Allah,maka Allah abadi dan tetap hidup tidak pernah akan selesai. Oleh karenanya seharusnyalah kita sambut Id dengan menyerukan kalimat-kalimat suci: - Allahu Akbar:hanyalah Allah yang Maha Agung,pangkat,jabatan,kedudukan, golongan,warna kulit,kaya,miskin semua ini di hadapan Allah tidak berarti apa-apa, yang Allah lihat hanyalah taqwa seorang hamba. - La ilaaha illallah:kita manunggal totalkan keyakinan,pengabdian,penyerahan diri hanya kepada Allah,Tuhan yang patut disembah. - Walillahil hamdu:menunjukkan rasa syukur atas segala rahmat dan karunia Allah dalam berbagai bentuk kenikmatan hidup meliputi jasmani dan rohani yang tak terhitung. Pengaruh paham Hedonis Apabila kita amati banyaknya musibah yang

44

Ikhlas

BERAMAL,

menimpa bangsa kita,berupa bencana alam, kecelakaan yang terjadi secara beruntun,patut kita renungkan,berkontemplasi sejenak dan bertanya pada diri kita masing-masing;firasat apa sesungguhnya dengan semua kejadian dan peristiwa yang kadang-kadang secara tiba-tiba di luar dugaan,begitu cepat peristiwa itu datang bertubi-tubi.Adakah dzauq (perasaan hati) kita sudah pudar lantaran begitu banyaknya dosa-dosa yang membalut hati kita masing-masing?Kita tidak mampu lagi menangkap isyarat zaman dan alam sekitar kita.Pertanyaan ini perlu kita kedepankan karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius,yang menghormati agama,bahkan diukir di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 . Jika kita amati dengan kejernihan hati dan pikiran,secara jujur kita semua telah dimasuki sifatsifat yang begitu tergiur oleh gemerlapnya dunia.Sikap hedonistik (memburu kesenangan materi) sudah meracuni pola dan gaya hidup masyarakat.Nilai-nilai agama yang sebelumnya dijunjung tinggi sebagai nilai kredo (suci),sudah tidak lagi menjadi rujukan. Sekularisasi telah merebak dalam berbagai sendi,baik pemikiran, gaya hidup, mode pakaian, pendidikan, perekonomian, bahkan makanan dsb. Darah yang mengalir di dalam tubuh kita sudah diracuni oleh hal-hal di atas.Secara logika darah bersumber dari saripati yang kita makan.Jika yang kita makan bersumber dari yang haram atau syubhat,maka darah kita dikotori oleh energi atau zat yang negatif itu.Oleh karenanya wajar jika kita sulit untuk diajak beribadah dan taat kepada Allah.Sikap dan perilaku seseorang berpusat pada kalbu,manakala kalbu bersih maka seluruh perilaku manusianya akan ikut bersih,sebagaimana Sabda Rasulullah SAW . ”Ketahuilah bahwa di dalam jasadmu terdapat segumpal darah,apabila bagus maka akan bagus seluruh jasadmu,dan apabila jelek maka akan jelek seluruh jasadmu” Manusia memiliki empat potensi jahat yang melekat dalam dirinya,bahkan adakalanya menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Dengan mempertuhankan hawa nafsunya itu,ia melakukan apa saja untuk mencapai kepuasan hidupnya,dan melawan Allah.Tidak menyadari bahwa dirinya tiada lain ciptaan Allah. Melalui puasa itulah potensi jahat dari syahwat dan hawa nafsu yang ada dalam dirinya dapat terkendali. Empat potensi jahat yang melekat pada diri manusia,yaitu: 1. Nafsu hayawaniyah; ialah nafsu yang condong pada perilaku binatang seperti sifat rakus, tamak, tidak punya rasa malu dan sifat-sifat binatang lainnya;


KOLOM 2. Nafsu sabu’iyyah ; ialah nafsu yang mendorong seseorang berperilaku seperti binatang buas, misalnya rasa kebencian, permusuhan, dengki, kegarangan, amarah, saling bunuh dst; 3.Nafsu syaithaniyyah; ialah nafsu yang mewakili tabiat setan yang senantiasa mengajak orang lain kearah kejahatan, dan jalan yang sesat; 4.Nafsu Rabbaniyah ; ialah nafsu yang condong kepada rasa besar diri, ingin selalu dipuji, diagungkan, egois dst. Hanya Allah sajalah yang berhak dan patut memiliki sifat rabbaniyah ini. Pengendalian hawa nafsu tidaklah berarti mematikan hawa nafsu dari hajat kebutuhan duniawi dan sepenuhnya hanya memikirkan akhirat. Bukan ini yang dikehendaki Allah, akan tetapi mengendalikan dan membimbing hawa nafsunya sendiri kearah sinar imani dan taqwa. Itulah yang menjadi tujuan diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadhan. Iman adalah keterikatan hati kita dengan Allah, dan taqwa adalah manunggalnya kemauan hati kita dengan iradah Allah. Ketika nafsu sedang diperalat oleh syetan untuk keluar dari pedoman Allah, kita mampu memerangi nafsu tersebut keluar dari hasutan syetan, inilah yang disebut jihadun nafs yang oleh Rasulullah dikatakan sebagai jihadul akbar. Puasa yang kita

jalani selama satu bulan itu adalah jihadul akbar. Sepulang dari Perang Badar Al-Kubra, Rasulullah SAW bersabda : ”Kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad yang besar.Ketahuilah bahwa itu adalah jihad melawan hawa nafsu” (Al-Hadits) Jiwa yang bersih karena telah mampu mengendalikan hawa nafsunya sendiri, memantulkan cahaya Ilahiyah. Memiliki sifat kasih sayang terhadap sesamanya, memiliki disiplin moral yang tinggi,amanah,jujur dan adil.T idak mudah tergoyahkan oleh tipudaya syaitan yang selalu menawarkan kebohongan dan kejahatan, memperdaya dengan gemerlapnya dunia yang sebenarnya hanyalah mainan dan tipuan belaka.Mereka mempunyai perhatian yang mendalam bagi kemaslahatan lingkungannya,ibarat pelita yang dinyalakan di tengah gelapnya malam. Ditengah kita bersyukur karena telah selesai menjalankan ibadah puasa,sudah sepatutnya jika kita menaruh perhatian terhadap lingkungan kita yang lebih menderita dari kita. Betapa penderitaan saudara kita yang tertimpa bencana alam gempa bumi,tanah longsor,banjir atau tsunami.Betapa banyak harta yang sebelumnya diburuburu,dikumpul-kumpulkan,dijadikan tumpuan

Ikhlas

BERAMAL,


45

KOLOM


segala-galanya musnah dalam sekejap dalam hitungan menit.Betapa banyak jiwa yang menjadi korban hempasan gelombang ketika tsunami menerjang,mereka tak ada kesempatan untuk menyelamatkan diri.Menyadarkan kita betapa besar karunia Allah kepada kita saat ini.Sepatutnyalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Swt.Dalam kita mensyukuri nikmat Allah,hendaknya tidak dirasakan sendirian.Kita libatkan kegembiraan kita bersama kaum fakir,miskin dan para dhu’afa lainnya dengan membayar zakat fitrah dan zakat harta . Betapa egois jika kita berbuat pongah berpesta pora sedangkan di lingkungan kita masih banyak para kaum dhu’afa yang membutuhkan uluran tangan kita. Rasulullah SAW bersabda: “Bukan dari golonganku, orang yang tidur kenyang sedangkan tetangganya kelaparan”. (AlHadits) Membagi harta yang diperuntukkan kepada fakir miskin,bukanlah perbuatan kedermawanan (philantrophisme),tetapi perbuatan tersebut adalah memenuhi kewajiban, karena dalam setiap kekayaan kita ada hak bagi orang-orang fakir miskin.Perbuatan ini termasuk ibadah (birr).Hal ini dimaksudkan agar seorang muslim terbiasa shadaqah baik tatkala lapang maupun sempit,suka maupun duka,dan agar tangannya selalu berada di atas.Ibadah ini hendaknya dikerjakan dalam dua peringkat,yakni peringkat masyarakat dan peringkat negara.Dalam peringkat masyarakat, anggota masyarakat yang tergolong berkecukupan baik perorangan maupun kolektif mempunyai tanggung jawab terhadap yang fakir dan miskin.Adapun dalam peringkat negara yakni dibentuknya badan amil zakat atau baitul maal yang ditetapkan dengan undang-undang. Pemerintah berkewajiban untuk mengurus dan memotivasi pelaksanaan zakat di seluruh wilayahnya.Islam datang membawa misi sosial dengan menaruh kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan kemasyarakatan,khususnya terhadap kaum dhuafa dan kelompok-kelompok yang tertindas.Islam sangat memperhatikan nasib mereka dengan menetapkan hak-hak mereka baik secara material dan moral,sebagaimana yang terkandung dalam ajaran zakat. Rasulullah saw. mengingatkan agar kita tidak melupakan kaum dhuafa,yang terdiri dari petani,buruh/pegawai,dan pedagang kecil.Mereka adalah alat produksi di saat negara dalam kondisi damai,dan digunakan sebagai relawan untuk meraih kemenangan di saat perang.Rasulullah saw.mengingatkan agar eksistensi mereka diperhatikan baik dalam kondisi

46

Ikhlas

BERAMAL,

damai maupun perang. ”Bukankah kalian mendapat rizki dan kemenangan dari orang-orang yang lemah diantara kalian” (H.R.Bukhari,Ahmad danNasa’i) Islam mengajarkan bahwa kaum dhuafapun memiliki hak kemuliaan secara moral,hak persamaan derajat dengan sesama ummat manusia,hak kemerdekaan dan kebebasan dan hak mendapatkan kehidupan yang layak.Islam mengajarkan bahwa didalam perolehan harta kita terdapat hak-hak kaum dhuafa,fakir,miskin baik mereka meminta ataupun tidak

Artinya:”Dan orang-orang yang di dalam hartanya ada hak bagi fakir miskin,baik yang meminta maupun yang tidak meminta” (Q.S. Al-Ma’arij:2425) Kita saat ini berada di zaman global,dimana pergaulan manusia sudah tidak lagi dibatasi oleh wilayah negara,warna kulit,maupun budaya,pergaulan yang multi etnik dan multi kultural.Dalam dunia yang sudah terbuka ini kata modern seolah menjadi bius yang memukau setiap orang.Semua orang dengan segala daya upaya,bahkan adakalanya tanpa mengindahkan halal dan haram,berusaha mencapai predikat kehidupan modern itu. Manusia modern dikatakan sebagai manusia yang berpikir logis dan mampu menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.Dengan kecerdasan dan teknologi tersebut,semestinya manusia modern lebih arif dan lebih bijak.Namun kenyataannya banyak yang kualitas kemanusiaannya tidak seimbang bahkan lebih rendah jika dibanding dengan kemajuan berpikir dan teknologi yang dicapainya.Akibatnya banyak dijumpai dalam realitas kehidupan dimana manusia yang hidup dalam lingkup peradaban modern,namun dalam menempuh kehidupannya mengalami distorsi (penyimpangan) nilai-nilai kemanusiaan.Dampak penyimpangan nilai ini adalah munculnya sikap dehumanisasi (perilaku tidak manusiawi) disebabkan tidak siap mental menghadapi peradaban modern.Mobilnya sudah memakai mercy,tetapi mentalnya masih naik gerobag.Kekayaan,jabatan,dan peralatan yang dipakainya sudah melambangkan kemajuan,tetapi jiwanya kosong dan rapuh.Lantaran semua itu diraih dengan cara yang tidak wajar dan tidak terhormat.Seolah menjadi keharusan bagi manusia modern untuk mengikuti trend,dan harus mengikuti skenario sosial.Hidupnya harus menyesuaikan diri,


KOLOM

D A E LAPORAN RAH UTAMA

harus mengganti rumahnya, kendaraannya, pakaiannya,minumannya dan kebiasaannya agar sesuai dengan skenario sosial ”trend modern”.Harus memiliki ratusan topeng sosial yang siap dipakai dalam berbagai peristiwa (event).Dengan kondisi tersebut hakekatnya mereka telah kehilangan jati dirinya,perilakunya tidak ubahnya robot tanpa perasaan. Senyum dan tawanya tidak lagi murni dan spontan,tetapi tawa yang diatur dan disesuaikan berdasarkan skenario sosial.Tangisannya tidak lagi merupakan rintihan hatinya,tetapi lebih merupakan topeng untuk menutupi borok-borok akhlaknya. Kesemuanya mengikuti rencana yang telah diprogramkan,kapan dia harus berpura-pura tertawa dan kapan harus berpura-pura menangis. Melalui Ramadhan insya Allah jiwa mikminin telah ditempa menjadi jiwa yang tidak mudah tergoyahkan oleh tipu daya syaitan yang selalu menawarkan kebohongan dan kejahatan,serta gemerlapnya dunia yang sebenarnya hanyalah mainan dan tipuan belaka. Mereka mempunyai perhatian yang mendalam bagi kemaslahatan lingkungannya,ibarat pelita yang dinyalakan di tengah gelapnya malam. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yaitu ketika berbuka puasa/lebaran dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhan mereka.

Kebahagiaan di saat berbuka puasa/lebaran yaitu kebahagiaan karena telah dapat memerdekakan dirinya dari penjajahan nafsunya sendiri, yang dapat memperbudaknya sehingga mempertuhankan nafsunya sendiri, seperti Namrud dan Fir’aun. Adapun kebahagiaan pada saat bertemu dengan Tuhannya, yaitu pada saat menerima pahala puasa yang akan langsung diberikan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Dengan Idul Fitri kita kembali kepada kesucian/ fitrah,kita bersih tanpa dosa ibarat bayi yang baru lahir dari rahim ibu sebagaimana sabda Rasulullah:

Artinya: “Bulan Ramadhan itulah bulan yang Allah fardukan atas kamu berpuasa, dan aku telah mensyariatkan untukmu ibadah pada malam

harinya, maka barang siapa yang berpuasa dan bertarawih semata-mata karena iman dan mengharap ridha Allah, keluarlah ia dari dosanya bagaikan seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya”. (H.R.Ath-Thabrani dan Ibnu Huzaimah) Empat Type Manusia. Apabila kita buka kembali rentang sejarah manusia, sejak Nabi Adam sampai kini, dapat kita sebutkan di sini empat type atau golongan manusia yang oleh Al-Qur’an dilambangkan dengan Fir’aun, Haman, Qarun dan Bal’am. Fir’aun adalah lambang penguasa yang korup, penindas, selalu merasa benar sendiri, dan karena kesombongannya telah mempertuhankan dirinya untuk disembah orang lain. Ia menjadi tonggak sistem kezhaliman dan kemusyrikan. Haman mewakili kelompok teknokrat, ilmuwan yang menunjang tirani dengan melacurkan ilmunya untuk mendukung kezaliman penguasa. Qarun adalah lambang konglomerat, kaum kapitalis, pemilik sumber kekayaan yang dengan rakus mengisap seluruh kekayaan massa, dengan menindas masyarakat kecil. Adapun Bal’am melambangkan kaum ruhaniyun, tokoh-tokoh agama yang menggunakan agamanya untuk meligitimasi penguasa yang korup dan tiran, serta menina-bobokan rakyat. Pada setiap zaman ke empat jenis manusia ini selalu tampil kembali sebagai pendukung status quo dan penentang perubahan. Puasa yang telah membersihkan jiwa kita, semoga dapat membentengi diri kita untuk tidak terpengaruh masuk kedalam empat kelompok di atas.Naudzu billahi min dzalik. Agama Islam yang kita peluk bukanlah idiologi manusia yang terbatas pada masa dan persada tertentu,tetapi merupakan arus yang mengalir sepanjang perjalanan sejarah.Arus ini tidak pernah berhenti,dan pada saat-saat tertentu nabi-nabi dan para penggantinya muncul untuk mempercepat kembali arus itu.Sekarang setelah para nabi tiada,siapakah yang berperan sebagai nabi?Siapa yang harus berani menentang ketimpangan zaman, mencari cita-cita bersama,menciptakan ”cinta dan iman” yang menyala di tengah-tengah masyarakat yang tiran,korup dan beku,tiada lain adalah “ulil albab”.Ulil Albab bukanlah sarjana yang menunjuk kepada kelompok orang yang sudah melewati pendidikan tinggi dan memperoleh gelar sarjana.Bukan pula mereka yang hanya sekedar ilmuwan yang mendalami ilmu dengan mengembangkan penalaran.Akan tetapi mereka adalah kelompok orang terpanggil untuk memperbaiki masyarakatnya,bukan kelompoknya dan bukan pula partainya.Akan tetapi golongan yang

Ikhlas

BERAMAL,


47

KOLOM menangkap aspirasi masyarakatnya dan bukan kelompoknya.Kemudian merumuskan dalam bahasa yang mudah dipahami dan menawarkan alternatif pemecahannya. Arti Ulil Albab Di dalam Al-Qur’an dan terjemahannya dari Departemen Agama “ulil albab” diartikan orang-orang yang berakal, “orang-orang yang mempunyai pikiran”.Terjemahan dalam bahasa Inggris “men of understanding, men of wisdom”. Kalimat “ulil albab” ini disebut di dalam Al-Qur’an enam belas kali, dilukiskan sebagai orang yang diberi hikmah (Q.S. 2:269),yang sanggup mengambil pelajaran dari sejarah umat terdahulu (Q.S.12:111), kritis mendengarkan pembicaraan atau ungkapan pemikiran orang (Q.S,39:18) bersungguh-sungguh mencari ilmu (Q.S. 3:7)merenungkan ciptaan Allah di langit dan di bumi (Q.S. 3:190) dan mengambil pelajaran dari kitab yang diwahyukan oleh Allah (Q.S.38:29),(40:54),(3:7),sanggup sendirian mempertahankan keyakinannya dan tidak terpesona dengan bilangan yang banyak dalam kejelekan (Q.S. 5:100) berusaha menyampaikan peringatan Allah kepada masyarakat dan mengajari mereka prinsip tauhid (Q.S.14:52),memenuhi janji kepada Allah,menyambungkan apa yang diperintahkan oleh Allah yang menghubungkannya,bersabar memberikan infak,dan menolak kejelekan dengan kebaikan (Q.S.13:20-22),bangun tengah malam dan mengisinya dengan ruku’ dan sujud di hadapan Allah (Q.S. 39:9),serta banyak berdzikir (Q.S. 3:190) hanya takut kepada Allah saja (Q.S. 2:197,S.65:10,S.5:100 dan S. 13:21). Tugas Ulil Albab. Melalui Idul Fitri ini kami serukan,wahai para pemikir,wahai ulil albab,tidak boleh puas dengan ilmu yang sudah anda miliki.Ilmu itu harus anda bawa ketengah-tengah ummat.Lanjutkan perjuangan para Rasul untuk melawan Fir’aun Haman,Qarun dan Bal’am. Hidupkan kesadaran umat untuk merubah dunia dengan bimbingan Al-Qur’an.Untuk melakukan tugas anda,anda tidak dapat belajar dari Barat,tidak pula berguru ke Timur, tetapi dengan memahami keyakinan dasar atau aqidah yang benar.Tugas ulil albab adalah merobohkan kezhaliman dan penindasan dengan membentuk ummat yang berdasarkan tauhid dan keadilan.Kita kaum muslimin diperintah oleh Allah agar menjadi Islam secara Kaffah (Q.S. 2:28) artinya menyeluruh,dan total dalam mempribadikan nilai-nilai Islam dalam dirinya.Tidak boleh bersikap mendua.Tidak bisa urusan ibadah mengikuti Islam,tetapi dalam

48

Ikhlas

BERAMAL,

ekonomi atau politik mengikuti mana yang menguntungkan.Ummat Islam harus menjauhi sikap hipokrit dalam hidup dan kehidupan.Jangan sampai muslimnya hanya ketika di dalam masjid atau hanya ketika bulan Ramadhan saja.Sikap ini bukanlah sikap Islam, karena Islam hanya mengenal integralistik dalam beragama, tidak menambah atau mereduksi ajaran Islam,yang diamalkan adalah Islam yang bersifat Rabbani.Untuk mencapai Islam yang Rabbani harus melalui pemahaman dan pendalaman ajaran Islam yang baik dengan mengembalikan kepada dasar dan sumber nya.Dengan demikian,Islam akan selamat dari distorsi ajaran-ajarannya. Islam oleh kaum sekularis dan liberalis sering dituduh sebagai agama yang totaliter, hanya karena menganjurkan penyerahan diri secara total kepada Allah (kaffah).Memang sesungguhnya tidak didapatkan hujjah yang melarang apabila seseorang dalam ibadah mengikuti Islam sedangkan dalam berpolitik mengikuti sekularisme.Namun sebagai seorang muslim berkewajiban untuk menampakkan wajah Allah di muka bumi ini. Bagaimana seorang pemimpin politik Islam menjadi kepanjangan dari akhlaqul karimah (akhlaq mulia),dan mendefinisikan politiknya sebagai terjemahan amar ma’ruf nahi munkar dan menyebarkan “Peniruan Etika Tuhan” (lihat Fazlur Rahman Anshari dalam Konsepsi Masyarakat Islam Modern, Risalah, Bandung, 1984). Ancaman disintegrasi bangsa dan umat Kondisi yang semakin tidak menentu saat ini disebabkan oleh dua hal yaitu ”ego structural” dan ”ego sectoral”. Ego Struktural ditandai oleh rasa hanya penguasalah yang paling benar. Sikap seperti ini di dalam sejarah kita mengenal seorang raja Perancis yakni Louis XII.Menurut dia ”negara adalah saya” yang dikenal dengan semboyan ”Le etat C’est moy”.Dengan semboyan ini hanya rajalah yang benar.Rakyat berada di pihak yang salah.Apapun yang terjadi,rakyat hanyalah boleh mengucapkan ”duli tuanku”. Selanjutnya ”ego sectoral” yaitu perasaan kelompok yang berlebih-lebihan sehingga menghilangkan akal sehat.Kelompok saya yang paling benar,pemimpin saya yang paling baik dan group saya adalah segalanya.Sehingga keluarlah pernyataan ”walaupun langit itu biru, jika kelompok saya mengatakan kuning, maka sayapun akan mengatakan kuning. Dua kondisi di atas saat ini berkembang di tengah masyarakat.Apabila hal tersebut tidak kita waspadai,akan semakin jauh menyimpang dari tuntunan Al-Qur’an,yang mengajarkan agar kita


KOLOM


saling ”tawashau bil haq” dan ”tawashau bishshabri”.Saling mengingatkan di atas kebenaran dan saling mengingatkan di atas kesabaran.Dengan demikian umat akan terhindar dari ancaman disintegrasi, perpecahan baik bangsa maupun ummat. Ada baiknya jika kita tinjau kembali bahwa agama Islam melarang kita mempunyai perasaan ”ashabiyah” secara berlebihan.Ashabiyah adalah rasa kesukuan,semangat golongan,setia kawan, perasaan kebangsaan,atau fanatisme kelompok secara berlebihan (lihat Ensiklopedia Islam,terbitan Departemen Agama, CV. Anda Utama, Jakarta,1993). Logika Islam menjadikan ummat ini sebagai ummat yang satu akidah, syariat,kiblat,kehendak dan suri teladan yaitu Rasulullah Saw.Jadi ummat ini adalah ummat yang satu dilihat dari segala segi.Ummat yang berhimpun pada bendera akidah ”La ilaaha illallah, Muhammadur Rasulullah”, Janganlah tangan kita mencabik-cabik kesatuan ummat,hanya karena kekerdilan kita.Agama Islam adalah agama yang aziz, oleh karenanya jiwa dan sikap kita juga harus aziz.Islam adalah agama ”ya’lu wala yu’la ‘alaih” yang tinggi dan tidak ada yang lebih meninggi dari Islam. Oleh karenanya jangan hendaknya Islam menjadi kerdil, karena jiwa dan

sikap kita yang kerdil Marilah kita camkan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10:

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”. Ancaman ummat Islam muncul dari para musuh-musuh Islam. Hendaklah ummat sadar bahwa skenario musuh-musuh Islam senantiasa ingin melihat ummat Islam saling bermusuhan.Kesatuan ummat Islam akan rusak apabila ummat Islam sendiri sudah dijangkiti penyakit mementingkan urusan dunia,sehingga berani mengorbankan saudaranya sesama muslim untuk kepentingan ambisinya,sehingga menjadi makanan empuk musuh-musuhnya.Abu Daud r.a. meriwayatkan dalam sunannya,sebagai berikut:

Artinya: “Hampir saja bangsa-bangsa lain akan datang memperebutkan kalian, laksana hidangan yang diserbu di atas meja. Lalu ada sahabat yang bertanya apakah jumlah kami saat itu sedikit wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Jumlah kalian bahkan banyak saat itu, akan tetapi kalian laksana buih yang dibawa arus. Sungguh Allah akan mencabut dari dalam dada musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian, dan Allah akan mencapakkan ke dalam hati kalian “wahan” ada sahabat yang bertanya: Apakah “wahan” itu ya Rasulullah? Beliau menjawab: Cinta dunia dan takut mati” (H.R. Abu Daud). Di hari yang penuh rahmat dan ampunan ini,di saat kita dalam keadaan fitrah,suci kembali laksana baru lahir kita bermunajat kepada Allah,semoga ummat Islam dijauhkan dari bencana keduniaan.Semoga diberikan kekuatan Iman,Islam dan Ihsan. *) Kepala Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan Kementerian Agama pada Khutbah Idul Fitri di Lapangan Brimob Pelantaran Kaliwungu Kendal.

Ikhlas

BERAMAL,


49

KOLOM

Multikulturalisme dan Kemandirian Oleh : Prof. H. Abd. Rahman Masùd, Ph.D. *)

M

ultikulturalisme (al-tsaqafatul mutnawwi’a) dalam definisi sosiologi adalah pengakuan dan promosi keragaman budaya sebagai ciri utama banyak masyarakat, atau the acknowledgement and promotion of cultural pluralism as a feature of many socities. Berbeda dengan masyarakat multikultural, adalah masyarakat yang cenderung menyeragamkan, universalisasi (juga globalisasi) budaya. Paham masyarakat multikultural adalah merayakan perbedaan, mencari serta melindungi keragaman budaya termasuk mempertahankan agama dan bahasa kaum minoritas. Setelah perjalanan sejarah yang agak panjang, hak-hak kaum minoritas (termasuk kaum imigran dan pribumi minoritas) memperoleh apresiasi dewasa ini serta dukungan moral dan pendapat internasional termasuk dari PBB. Yang tidak kalah penting adalah bahwa paham multikultural ini sejalan dengan dukungan ajaran dasar Islam tentang keragaman yang sudah digariskan Allah sebagai Sunnatullah. Sebuah tafsir surat al-Hujurat 13 misalnya, mengindikasikan bahwa prasangka (bias atau prejudice, su’uzzam)

50

Ikhlas

BERAMAL,

berdasarkan perbedaan gender, etnis, suku, bangsa, serta kenegaraan sangat tidak dibenarkan dan dilarang dalam Islam. Tampaknya UU Sisdiknas lebih memahami kecenderungan pluralisme dan multikulturalisme, paling tidak tercermin dalam definisinya: “Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.” Beberapa kalangan melontarkan kritik bahwa sistem pendidikan yang berlangsung di Tanah Air selama ini belum bisa mengantarkan bangsa Indonesia mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun masyarakat Indonesia seluruhnya. Secara spesifik, tujuan pembangunan nasional bidang pendidikan dijabarkan dalam Undangundang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada Bab II Pasal 3 dinyatakan sebagai berikut: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan


KOLOM


kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan seperti diamanatkan dalam undangundang tersebut menempatkan dimensi moral keagamaan sebagai bagian yang penting darinya. Akan tetapi, kenyataan praktik pendidikan yang berlangsung belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Maraknya tawuran pelajar, konsumsi dan pengedaran narkoba yang merajalela, kurangnya rasa hormat anak kepada orang tua dan guru, jauhnya amanah dalam budaya bangsa yang ditandai dengan praktik korupsi disana-sini, serta kesalihan ritual lebih dominan dari kesalihan sosial adalah indikasi-indikasi konkrit yang mendukung sinyalemen dan kritik tersebut. Fenomena seperti digambarkan di atas menunjukkan adanya something wrong dalam praktik pendidikan kita yaitu pengabaian aspek moral dan agama. Disinilah pendidikan karakter bangsa, character building, sangat diperlukan. Nilainilai agama yang diharapkan bisa menjadi kararakter bangsa yang religius adalah moralitas (akhlâkul karîmah). Kualitas suatu masyarakat biasanya dapat dilihat dari kualitas moralnya. Bahkan kemajuan dan ketinggian budaya masyarakat amat ditentukan oleh ketinggian akhlaknya. Nabi akhir zaman, Muhammad saw juga mendapat pujian dan apresiasi dari Allah SWT (Lihat Q.S. al-Qalam 4, Q.S. al-Taubah 128) berkat kemuliaan akhlak,. Moral masyarakat yang berkualitas adalah satu keniscayaan dalam pengembangan pendidikan termasuk pendidikan agama di Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum, masalah besar yang dihadapi umat Islam adalah persoalan social ethics. Jika dulu agama mampu dijadikan penggerak utama, prime mover, untuk mengusir penjajah, kini agama belum tampak dijadikan driving force untuk menyembuhkan penyakit-penyakit sosial. Ajaran agama tidak lain adalah merupakan nilai-nilai luhur yang semestinya menjadi dasar bagi pembangunan kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa yang religius, mandiri, santun, dan menghargai keragamaan. Salah satu nilai yang sudah dititpkan dalam rumusan tujuan pembangunan nasional bidang pendidikan adalah kemandirian atau self-reliance. Kemandirian, atau juga independent, agaknya juga masih jauh dari capaian sasaran pendidikan kita.

Fenomena yang ada adalah ketergantungan ada dimana-mana, di rumah di sekolah, dan dalam kehidupan publik. Kemandirian sangatlah dekat dengan nilai tangung jawab, responsibility. Dalam Islam diajarkan kullukum ra’in wa kullukum mas’ulun an ra’iyyatihi : Setiap individu bertanggung jawab dan akan diminta pertanggung jawabannya, accountability. Sebaliknya ketergantungan sangat lekat dengan kemanjaan, spoiling, dimana individu dimanjakan oleh lingkungannya. Di dunia pendidikan yang maju individu dibiasakan dengan sikap-sikap mandiri dan tanggung jawab sejak dini. Sebaliknya dalam budaya yang tidak terbiasa dengan kemandirian, anak terbiasa “disuapi” sejak bayi sampai batas waktu yang tidak jelas. Barangkali karena kondisi ini “budaya suap” susah diberhentikan dan diberantas. Tulisan singkat ini akhirnya ingin mengajak untuk mendalami kembali model pendidikan pesantren yang selama ini sudah terbukti keberhasilannya dalam mencetak santri yang alim, salih dan berakhlak mulia atau dalam bahasa pesantren: tafaqquh fiddin wa takhalluq bi akhlaqil karimah. Ajaran kemandirian dunia pesantren, serta kecenderungan “cultural maintenance” yang menghargai kekayaan budaya atau kearifan lokal bagian dari hubbul watan minal iman, bahkan memperkokoh khasanah klasik yang tercermin dalam rumusan al-Muhafazah àla al-qadim alSalih, serta keberaniannya belajar dari dunia luar yang telah ditimbang lebih baik, al-akhzu bil jadid al-aslah, agaknya merupakan sebuah alternatif yang menjanjikan untuk pengembangan multikulturalisme dan pembangunan karakter bangsa. Wa Allahu ‘alam. *(Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, RI )

Ikhlas

BERAMAL,


51

H A J I


yang paling besar dengan persaingan yang ketat dengan negatra lain, termasuk mengenai harga sewa. ”Tahun ini dengan 63 % di ring I harga sewa pemondokan pada kisaran 3.100-3.500 real, padahal harga sewanya sudah dipatok 2.850, jadi ada selisih 250-650 real, ini ditanggung bunga setoran awal jemaah,” jelasnya. Diharapkan lanjut dia, tahundepan ada peningkatan jumlah jemaah di ring I sebanyak 80 . ”Kalau naik80 beban maikn tinggi,” tambahnya. Sedangkan jemaah yang menempati ring II sebanyak 27 %, harga sewa tetap dipatok 2.850 real. ”Namun seandainya menempati rumah yang jauh dan ada selisih harga akan dikembalikan je jemaah,” kata Menag. Menteri Agama Suryadharma Ali mengakui bahwa pelaksanaan ibadah haji kadang mengundang kekhawatiran, karena meski merupakan kegiatan rutin dilaksanakan tiap tahun namun sangat dinamis. Hal itu dapat terlihat dari perkembangan baru yang menonjol tahun ini, yaitu bertambahnya jumlah kuota haji Indonesia dari 210 ribu menjadi 221 ribu pada 1431 H/2010 M sehingga mempengaruhi persiapan yang dilakukan penyelenggara. Idealnya, menurut Menag, jemaah haji dapat menempati pemondokan dekat dengan Masjidil Haram agar mudah melaksanakan ibadah tanpa menggunakan transportasi yang pengaturannya sangat rumit. Tapi hal itu tidak mudah karena beberapa hal. Jumlah jemaah haji Indonesia sangat besar dengan persaingan perolehan pondokan dengan negara lain sangat ketat. Termasuk harga sewa pondok yang sangat kompetitif. Kenyataan di lapangan sulit dihindari, karena itu harus dicarikan solusinya dengan kiat-kiat khusus yang dapat mengurangi tekanan pasar dalam penyewaan rumah dan mengatasi masalah lainnya. Dari sisi jarak, lokasi dan kualitas dengan mempertimbangkan kemudahan pelayanan, koordinasi dan pengendalian dan semua hal diperhatikan, katanya. Bertolak dari pemikiran tersebut, penyewaan rumah tahun ini dilakukan lebih dini dengan menurunkan tim sembilan, yang terdiri dari unsur sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, Direktorat Jenderal PHU, Konsul Jendral RI di Jeddah. Semua itu dimaksudkan agar tim memiliki kesempatan untuk memilih lokasi pemondokan dengan harga logis dan terjangkau, ia menjelaskan. Menag mengatakan, jumlah pemondokan yang akan ditempati jemaah dan petugas di Makkah sebanyak 347 rumah berkapasitas 200.855 (100 persen). Sebanyak 210 rumah berkapasitas 125.845

58

Ikhlas

BERAMAL,

(63 persen) masuk dalam kategori ring satu yang berada di wilayah Hafair, Sy. Mansyur I, Sy. Umul Quro I, Jarwal, Taibiah, Syib Amir, Dahlatul Jin, Sulaimaniah, Jumaizah, Mahbas Jin, Misfalah dan Bakhutmah. Sebanyak 164 rumah berkapasitas 75.010 (37 persen) masuk ring dua yang tersebar di wilayah Nakassah, Ma’abdah, Rei Zakhir, Aziziyah Janubiah, Aziziyah Syamaliah, Syisyah, Raudha, Sy, Mansur II dan Sy. Ummul Quro II. Jemaah yang pemondokan di ring satu tidak ada pengembalian dan transportasi. Sedangkan yang menempati pemondokan di ring dua disediakan transportasi transportasi dan jemaah mendapat pengembalian sisa uang sewa rumah secara riil. Ia menjelaskan pula, sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi, jemaah yang menempati pemondokan dengan ajrak lebih dari 2000 meterd ari Masjidil Haram, harus disediakan fasilitas transportasi untuk mendekatkan jemaah ke Masjidil Haram. Namun, pada hari puncak musim haji jalan sangat padat karena seluruh jemaah lebih dari 3 juta orang berkumpul di Makkah, sehingga pelaksanaan transportasi sering mengalami kendala. Tentang pemondokan di Madinah, ada peningkatan signifikan dari tahun lalu. Target mendapat pemondokan di Markaziyah 95 persen dan 5 persen di non Markaziyah tercapai. Jemaah yang mendapat pemondokan di luar Markaziyah mendapat pengembalian uang sebesar 100 real Arab Saudi, kata Suryadharma Ali. Sementara itu Sekjen Ditjen Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Abdul Ghafur Djawahir, mengatakan, bahwa tiap jamaah haji wajib disuntik vaksin. Pemerintah menggunakan vaksin halal Novartis Italia sesuai dengan Fatwa MUI. Oleh karena itu, Kemenag bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan telah melakukan vaksinasi calhaj mulai tanggal 15 September lalu. Vaksinasi bagi calhaj haji reguler ditargetkan selesai pada tanggal 30 September. Sedangkan vaksinasi calhaj haji khusus diharapkan rampung pada tanggal 15 Oktober. Selain vaksin meningitis, jelas Ghafur, para calhaj diimbau melakukan vaksin antiflu untuk mengantisipasi perubahan cuaca di Arab Saudi. Akan tetapi, berbeda dengan vaksinasi meningitis vaksin flu hanya bersifat imbauan dan tidak wajib. Sehingga, pemerintah Indonesia pun belum menganggarkan vaksinasi flu tersebut. Calhaj yang mampu bisa melakukan vaksinasi flu sedangkan calhaj yang kurang mampu dapat mengantisipasinya dengan asupan vitamin dan gizi yang cukup. “Cuaca di Arab Saudi musim haji esok kemungkinan dingin,” ujar Ghafur. (KS)


W A R T A

I N T ELAPORAN RNA SIONAL UTAMA

Menag Usai Pertemuan MABIMS di Brunei Darussalam:

Penyelenggaraan Haji Indonesia Dilirik Negara Lain

M

enteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, penyelenggaraan haji Indo nesia selalu menjadi contoh bagi negara lain termasuk negara-negara di Asia Tenggara. Mereka pada umumnya tertarik untuk belajar tentang bagaimana menata dan memberangkatkan jemaah haji dari tanah air yang setiap tahun mencapai dua ratus ribu jemaah. “Penyelenggaraan haji kita banyak dilirik negara lain,” kata Menag Suryadharma Ali kepada wartawan di ruang VIP Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Ia bersama Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat baru saja tiba usai menghadiri pertemuan informal ke-14 Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS) yang berlangsung di Brunei Darussalam pada 14-16 Oktober. Pertemuan MABIMS tersebut, dihadiri Menag Brunei Darussalam Mohammad bin Pengiran Abdul Rahman, Menag Indonesia Suryadharma Ali, Menag

Malaysia Jamil Khir bin Bahrom, dan Menag Singapura Mohammad Alami Musa. Menyemarakkan pertemuan ini juga dilangsungkan Musabaqah Tilawatil Qur’an tingkat Anak-anak, qariah cilik Indonesia Reni Desma Jetri meraih juara pertama. Menag mengatakan, pada pertemuan antara menteri agama ini, negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga ingin belajar dari pengalaman penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. “Kami sanggupi dan masing-masing berbagi tugas,” ujar Suryadharma. Mengapa ingin belajar? Menurut Menag, karena kita mampu setiap tahun memberangkatkan dua ratus ribu jemaah ke Tanah Suci dan kembali dengan selamat. “Mereka terkejut Indonesia berangkatkan 225 ribu orang. Kata Menteri Agama Brunei, kalau Brunei berangkatkan segitu kosong negara itu,” ungkap SDA. Terkait dengan penyelenggaraan haji tahun ini, Menag mengungkapkan secara umum pemberang-

Ikhlas

BERAMAL,


59

W A R T A

INTERNASIONAL

katan jemaah haji yang diawali pemberangkatan kloter pertama berjalan lancar, kecuali keter lambatan oleh maskapai Saudia Arabian Airline. ”Penerbangan ada masalah yang diangkut Saudi Airline, kita sudah layangkan surat teguran, Tapi hari ini masih ada keterlambatan di Batam, kita tegur untuk kedua kalinya,” tandas Menag. Pada surat pertama, Kementerian Agama meminta Saudi Arabian Airlines memberikan penjelasan kronologi keterlambatan pengakutan jemaah haji. Selain itu Saudi Arabian juga diminta melakukan tindak lanjut dan bersikap konsekuen sesuai kontrak pelaksana transportasi udara jamaah haji tahun 1431 H. Kementerian Agama juga memperingatkan agar keterlambatan tidak terulang lagi baik pada pemberangkatan kloter selanjutnya ataupun saat pemulangan jamaah. Saudi Arabian juga diminta memperbaiki performance mengenai ketepatan waktu dan keselamatan penumpang. Dalam pertemuan tersebut juga terungkap bahwa Brunei, Malaysia, Singapura, dan Indonesia bersepakat mengeluarkan sertifikasi halal bersama, sehingga makanan, obat-obatan dan kosmetik yang sudah mendapat sertifikat halal di satu negara, maka halal juga di tiga negara lainnya. "Jadi sertifikat halal yang berlaku di keempat

60

Ikhlas

BERAMAL,

negara. Ini membuat nyaman konsumen di masingmasing negara," kata Menag kepada wartawan. Untuk kesepakatan tersebut, akan dirumuskan bersama lebih lanjut mengenai kriteria halal suatu produk yang akan berlaku sama di keempat negara tersebut. Pada Musyawarah MABIMS tersebut juga disepakati keempat negara untuk menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin dan moderat dengan upaya dakwah dan syiar Islam. "Saat ini diperlukan penghayatan, pemahaman dan pengamalan agama yang sebenarnya, sehingga bisa terhindar dari pandangan sesat," katanya yang didampingi Dirjen Bimas Islam Nasaruddin Umar dan Sekjen Kemenag Bahrul Hayat. Disepakati pula, lanjut dia, untuk bertukar pengalaman bagaimana mengupayakan pengentasan kemiskinan melalui instrumen zakat yang terdiri dari dua persoalan yakni bagaimana mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat. "Kalau zakat bisa terkumpul semua jumlahnya bisa Rp100 triliun, tapi kita baru bisa kumpulkan Rp1,5 triliun. MABIMS ini momentum untuk memikirkan zakat bisa lebih efektif, dan dalam waktu dekat kami akan memanggil ahli-ahlinya," katanya. Saat ini, menurut Menteri Agama, sedang dibahas RUU tentang zakat yang di dalamnya juga membahas tentang zakat yang bisa mengurangi pajak. (KS)


RESENSI

Judul buku Penulis Tebal Penerbit Cetakan 1

: : : : :

B U KLAPORAN U UTAMA

Benchmark Internasional Mutu Pendidikan Bahrul Hayat, MA, PhD, dan Dr. Suhendra Yusuf, MA xii + 446 halaman PT. Bumi Aksara Mei, 2010

Berkaca dari Pendidikan Mancanegara Bahrul Hayat bersama Suhendra Yusuf mengawali buku ini dengan prakata yang sangat menghentak. “.....Pendidikan kita sedang menghadapi problematik paradoks di alam globalisasi: di satu sisi kita harus membangun mutu pendidikan (the pursuit of excellence) sesuai dengan rujuk-mutu (benchmarking) kompetisi global agar kita tidak tersisih di dalam persaingan antarbangsa — di sisi yang lain pendidikan kita juga harus menimbang mutu pendidikan dalam keragaman dan kearifan lokal agar siswa kita hidup menapak di buminya sendiri” tulisnya.

C

ukup banyak ahli dan pengamat pendidikan yang sering menyoroti rendahnya mutu pendidikan kita. Buku ini seolah menegaskan pendapat tersebut, dengan didukung sejumlah hasil survei internasional yang membandingkan mutu pendidikan kita dengan negara-negara lain, terutama dari kemampuan literasi membaca, matematika, dan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). Bedanya, jika para ahli dan pengamat sering kali terjebak pada keasyikan memberikan kritikan tanpa solusi yang bernas, penulis buku ini justru menawarkan sejumlah solusi perbaikan kebijakan untuk menggenjot mutu pendidikan kita terutama pada tiga kemampuan dasar tersebut. Yang menarik, salah satu penulis buku ini, Bahrul Hayat, PhD, adalah orang yang lama bekerja

di Kementerian Pendidikan Nasional. Bahkan dia pernah menduduki sejumlah jabatan penting, yakni Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK), Sekretaris Badan Akreditasi Sekolah Nasional, dan juru bicara Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan Nasional) sebelum akhirnya dipromosikan menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI sejak pertengahan tahun 2006 sampai sekarang. Bahrul Hayat bersama Suhendra Yusuf mengawali buku ini dengan prakata yang sangat menghentak. “.....Pendidikan kita sedang menghadapi problematik paradoks di alam globalisasi: di satu sisi kita harus membangun mutu

Ikhlas

BERAMAL,


61

RESENSI

BUKU

pendidikan (the pursuit of excellence) sesuai dengan rujuk-mutu (benchmarking) kompetisi global agar kita tidak tersisih di dalam persaingan antarbangsa — di sisi yang lain pendidikan kita juga harus menimbang mutu pendidikan dalam keragaman dan kearifan lokal agar siswa kita hidup menapak di buminya sendiri” tulisnya. Pada bagian pendahuluan (Bab 1), penulis memaparkan secara gamblang tantangan globalisasi dan keharusan semua bangsa di dunia untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk sekarang dan masa yang akan datang, semua bangsa di dunia ini — mau tidak mau, suka tidak suka — harus berselancar membangun masa depan bangsa dan negaranya sendiri di antara gelombang deras globalisasi. Oleh karena itu, kualitas SDM yang memiliki standar kelas dunia (world class) menjadi kata kunci. Berkaitan dengan itu, penulis melontarkan sejumlah pertanyaan yang bernada menggugat: apakah sistem pendidikan kita memberi ruang bagi anak bangsanya untuk menjadi world class? Apakah tatanan pendidikan yang kita bangun telah memberikan dasar-dasar kompetensi global (global competencies) yang diperlukan saat ini? Apa dan bagaimana benchmark internasional dalam mutu pendidikan kita? Sejauh manakah perbedaan standar mutu kompetensi lulusan siswa kita dibandingkan dengan siswa seusia mereka di mancanegara? Pertanyaan-pertanyaan mendasar itu kemudian dijawab dengan gamblang pada bab-bab berikutnya yang diperkuat penyajian hasil-hasil survei dari tiga lembaga survei internasional ternama, yakni PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), dan PISA (Programme for International Student Assessment). PIRLS adalah survei kemampuan membaca yang dirancang untuk mengetahui kemampuan anak sekolah dasar (SD/MI) dalam memahami beragam bacaan dengan cara melibatkan anak-anak itu dalam proses membaca. PIRLS dirancang untuk mengukur kecenderungan prestasi membaca anak dalam sklus lima tahunan. Fokus survei mencakup dua aspek, yakni membaca cerita/karya sastra, dan membaca untuk memperoleh dan menggunakan informasi. TIMSS adalah studi internasional untuk kelas IV (SD/MI) dan VIII (SMP/MTs) dalam bidang matematika dan IPA yang diselenggarakan setiap empat tahun. Sedangkan PISA adalah survei untuk meneliti secara berkala tentang kemampuan siswa usia 15 tahun (kelas IX SMP dan X SMA) dalam membaca (reading literacy), matematika (mathematics literacy), dan IPA (scientific literacy).

62

Ikhlas

BERAMAL,

Hasil-hasil studi dari tiga lembaga internasional yang dilakukan secara periodik itu menunjukkan bahwa prestasi belajar anak-anak kita dalam bidang membaca, matematika, dan IPA jauh ketinggalan dibanding negara-negara lain. Memang ada sejumlah siswa yang mengukir prestasi cemerlang dengan menyabet gelar juara pada berbagai ajang olimpiade keilmuan tingkat internasional. Mereka adalah sedikit saja dari anak-anak kita yang berkelas dunia. Namun, sebagaimana ditegaskan penulis buku ini, dari hasil studi tiga lembaga itu justru membuat kita merasa miris, betapa jauhnya perbedaan mutu pendidikan kita dibanding dengan mutu pendidikan negara lain. Sebagai contoh, pada studi PIRLS tahun 2006 dalam kemampuan membaca menunjukkan bahwa skor rata-rata literasi membaca siswa kita adalah 407 atau dibawah skor rata-rata negara peserta PIRLS. Nilai anak-anak Indonesia berada di posisi kelima dari urutan paling bawah dari 30 negara peserta, atau sedikit lebih tinggi dari Qatar (356), Kuwait (333), Maroko (326), dan Afrika Utara (304). Begitu pula hasil studi TIMSS yang fokus meneliti kemampuan anak dalam bidang matematika dan IPA, maupun hasil studi PISA yang mendalami tiga kemampuan dasar (membaca, matematika, dan IPA) juga menunjukkan bahwa mutu pendidikan kita berada di peringkat bawah. Pada studi PISA tahun 2006 yang berfokus pada literasi IPA, misalnya, kemampuan siswa Indonesia berada di peringkat 50 dari 57 negara peserta. Fakta-fakta hasil studi internasional yang memprihatinkan tersebut akhirnya mendorong penulis untuk menganalisa dan memetakan persoalan pendidikan Indonesia secara tajam, kemudian menawarkan sejumlah solusi dalam upaya memperbaiki mutu pendidikan kita pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs), terutama dalam literasi membaca, matematika, dan IPA yang merupakan kemampuan sangat fundamental pada jenjang pendidikan dasar. Solusi itu berupa perubahan kebijakan pendidikan dalam skala nasional, yang meliputi pengembangan standar kompetensi dalam kurikulum, perbaikan proses belajar mengajar di kelas, peningkatan mutu guru, pengembangan bahan ajar, dan perbaikan sistem evaluasi pendidikan. Buku yang terdiri dari 6 bab ini sangat kaya menampilkan data-data hasil penelitian dari tiga lembaga survei tersebut dan aspek-aspek yang dinilainya. Sangat penting dibaca oleh para pengambil kebijakan pendidikan dari tingkat nasional sampai daerah, dosen dan mahasiswa kependidikan, guru, maupun pemerhati pendidikan pada umumnya. *** SAIFUL ANAM


Bidik Lensa

1

2

3

4

5

6

1. Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memukul gong bersama saat pembukaan Rakornas FKUB, di di Hotel Sahid Jakarta, Selasa malam (25/5). 2. Menteri Agama Suryadharma Ali menerima cinderamata dari Dubes Saudi Arabia Abdurrahman Alkhayat usai acara penandatanganan MoU di operation room Kemenag, Selasa (8/6) 3. Menteri Agama Suryadharma Ali didampingi KH.Maruf Amin, H.Ichwan Syam dan Hj. Tuti Alawiyah saat membuka pameran potensi umat dan masyarakat dalam rangka Kongres Umat Islam, di Asrama Haji Pondok Gede, Kamis (6/5)

4. Menteri Agama Suryadharma Ali menandatangani prasasti Peresmian STAIN Abdur Rahim Rafana, Sorong,Papua Barat, Senin (10/5), disaksikan oleh Wakil Gubernur Papua Barat Rahimin Kadjong . 5. Sekretaris Jenderal Kemenag Bahrul Hayat menerima cinderamata dari Rektor UIN Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat, pada peringatan Sewindu UIN, di Jakarta, Selasa (18/5). 6. Hj.Indah Suryadharma Ali menerima cinderamata dari Ketua BKMT Bekasi Hj.Atifah Hasan usai memberi ceramah pada acara tabligh akbar BKMT, di Islamic Center Bekasi, Senin (14/6).

Ikhlas

BERAMAL,


63

H A J I


yang paling besar dengan persaingan yang ketat dengan negatra lain, termasuk mengenai harga sewa. ”Tahun ini dengan 63 % di ring I harga sewa pemondokan pada kisaran 3.100-3.500 real, padahal harga sewanya sudah dipatok 2.850, jadi ada selisih 250-650 real, ini ditanggung bunga setoran awal jemaah,” jelasnya. Diharapkan lanjut dia, tahundepan ada peningkatan jumlah jemaah di ring I sebanyak 80 . ”Kalau naik80 beban maikn tinggi,” tambahnya. Sedangkan jemaah yang menempati ring II sebanyak 27 %, harga sewa tetap dipatok 2.850 real. ”Namun seandainya menempati rumah yang jauh dan ada selisih harga akan dikembalikan je jemaah,” kata Menag. Menteri Agama Suryadharma Ali mengakui bahwa pelaksanaan ibadah haji kadang mengundang kekhawatiran, karena meski merupakan kegiatan rutin dilaksanakan tiap tahun namun sangat dinamis. Hal itu dapat terlihat dari perkembangan baru yang menonjol tahun ini, yaitu bertambahnya jumlah kuota haji Indonesia dari 210 ribu menjadi 221 ribu pada 1431 H/2010 M sehingga mempengaruhi persiapan yang dilakukan penyelenggara. Idealnya, menurut Menag, jemaah haji dapat menempati pemondokan dekat dengan Masjidil Haram agar mudah melaksanakan ibadah tanpa menggunakan transportasi yang pengaturannya sangat rumit. Tapi hal itu tidak mudah karena beberapa hal. Jumlah jemaah haji Indonesia sangat besar dengan persaingan perolehan pondokan dengan negara lain sangat ketat. Termasuk harga sewa pondok yang sangat kompetitif. Kenyataan di lapangan sulit dihindari, karena itu harus dicarikan solusinya dengan kiat-kiat khusus yang dapat mengurangi tekanan pasar dalam penyewaan rumah dan mengatasi masalah lainnya. Dari sisi jarak, lokasi dan kualitas dengan mempertimbangkan kemudahan pelayanan, koordinasi dan pengendalian dan semua hal diperhatikan, katanya. Bertolak dari pemikiran tersebut, penyewaan rumah tahun ini dilakukan lebih dini dengan menurunkan tim sembilan, yang terdiri dari unsur sekretariat jenderal, inspektorat jenderal, Direktorat Jenderal PHU, Konsul Jendral RI di Jeddah. Semua itu dimaksudkan agar tim memiliki kesempatan untuk memilih lokasi pemondokan dengan harga logis dan terjangkau, ia menjelaskan. Menag mengatakan, jumlah pemondokan yang akan ditempati jemaah dan petugas di Makkah sebanyak 347 rumah berkapasitas 200.855 (100 persen). Sebanyak 210 rumah berkapasitas 125.845

58

Ikhlas

BERAMAL,

(63 persen) masuk dalam kategori ring satu yang berada di wilayah Hafair, Sy. Mansyur I, Sy. Umul Quro I, Jarwal, Taibiah, Syib Amir, Dahlatul Jin, Sulaimaniah, Jumaizah, Mahbas Jin, Misfalah dan Bakhutmah. Sebanyak 164 rumah berkapasitas 75.010 (37 persen) masuk ring dua yang tersebar di wilayah Nakassah, Ma’abdah, Rei Zakhir, Aziziyah Janubiah, Aziziyah Syamaliah, Syisyah, Raudha, Sy, Mansur II dan Sy. Ummul Quro II. Jemaah yang pemondokan di ring satu tidak ada pengembalian dan transportasi. Sedangkan yang menempati pemondokan di ring dua disediakan transportasi transportasi dan jemaah mendapat pengembalian sisa uang sewa rumah secara riil. Ia menjelaskan pula, sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi, jemaah yang menempati pemondokan dengan ajrak lebih dari 2000 meterd ari Masjidil Haram, harus disediakan fasilitas transportasi untuk mendekatkan jemaah ke Masjidil Haram. Namun, pada hari puncak musim haji jalan sangat padat karena seluruh jemaah lebih dari 3 juta orang berkumpul di Makkah, sehingga pelaksanaan transportasi sering mengalami kendala. Tentang pemondokan di Madinah, ada peningkatan signifikan dari tahun lalu. Target mendapat pemondokan di Markaziyah 95 persen dan 5 persen di non Markaziyah tercapai. Jemaah yang mendapat pemondokan di luar Markaziyah mendapat pengembalian uang sebesar 100 real Arab Saudi, kata Suryadharma Ali. Sementara itu Sekjen Ditjen Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Abdul Ghafur Djawahir, mengatakan, bahwa tiap jamaah haji wajib disuntik vaksin. Pemerintah menggunakan vaksin halal Novartis Italia sesuai dengan Fatwa MUI. Oleh karena itu, Kemenag bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan telah melakukan vaksinasi calhaj mulai tanggal 15 September lalu. Vaksinasi bagi calhaj haji reguler ditargetkan selesai pada tanggal 30 September. Sedangkan vaksinasi calhaj haji khusus diharapkan rampung pada tanggal 15 Oktober. Selain vaksin meningitis, jelas Ghafur, para calhaj diimbau melakukan vaksin antiflu untuk mengantisipasi perubahan cuaca di Arab Saudi. Akan tetapi, berbeda dengan vaksinasi meningitis vaksin flu hanya bersifat imbauan dan tidak wajib. Sehingga, pemerintah Indonesia pun belum menganggarkan vaksinasi flu tersebut. Calhaj yang mampu bisa melakukan vaksinasi flu sedangkan calhaj yang kurang mampu dapat mengantisipasinya dengan asupan vitamin dan gizi yang cukup. “Cuaca di Arab Saudi musim haji esok kemungkinan dingin,” ujar Ghafur. (KS)


W A R T A

I N T ELAPORAN RNA SIONAL UTAMA

Menag Usai Pertemuan MABIMS di Brunei Darussalam:

Penyelenggaraan Haji Indonesia Dilirik Negara Lain

M

enteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, penyelenggaraan haji Indo nesia selalu menjadi contoh bagi negara lain termasuk negara-negara di Asia Tenggara. Mereka pada umumnya tertarik untuk belajar tentang bagaimana menata dan memberangkatkan jemaah haji dari tanah air yang setiap tahun mencapai dua ratus ribu jemaah. “Penyelenggaraan haji kita banyak dilirik negara lain,” kata Menag Suryadharma Ali kepada wartawan di ruang VIP Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Ia bersama Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat baru saja tiba usai menghadiri pertemuan informal ke-14 Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura (MABIMS) yang berlangsung di Brunei Darussalam pada 14-16 Oktober. Pertemuan MABIMS tersebut, dihadiri Menag Brunei Darussalam Mohammad bin Pengiran Abdul Rahman, Menag Indonesia Suryadharma Ali, Menag

Malaysia Jamil Khir bin Bahrom, dan Menag Singapura Mohammad Alami Musa. Menyemarakkan pertemuan ini juga dilangsungkan Musabaqah Tilawatil Qur’an tingkat Anak-anak, qariah cilik Indonesia Reni Desma Jetri meraih juara pertama. Menag mengatakan, pada pertemuan antara menteri agama ini, negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga ingin belajar dari pengalaman penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. “Kami sanggupi dan masing-masing berbagi tugas,” ujar Suryadharma. Mengapa ingin belajar? Menurut Menag, karena kita mampu setiap tahun memberangkatkan dua ratus ribu jemaah ke Tanah Suci dan kembali dengan selamat. “Mereka terkejut Indonesia berangkatkan 225 ribu orang. Kata Menteri Agama Brunei, kalau Brunei berangkatkan segitu kosong negara itu,” ungkap SDA. Terkait dengan penyelenggaraan haji tahun ini, Menag mengungkapkan secara umum pemberang-

Ikhlas

BERAMAL,


59

W A R T A

INTERNASIONAL

katan jemaah haji yang diawali pemberangkatan kloter pertama berjalan lancar, kecuali keter lambatan oleh maskapai Saudia Arabian Airline. ”Penerbangan ada masalah yang diangkut Saudi Airline, kita sudah layangkan surat teguran, Tapi hari ini masih ada keterlambatan di Batam, kita tegur untuk kedua kalinya,” tandas Menag. Pada surat pertama, Kementerian Agama meminta Saudi Arabian Airlines memberikan penjelasan kronologi keterlambatan pengakutan jemaah haji. Selain itu Saudi Arabian juga diminta melakukan tindak lanjut dan bersikap konsekuen sesuai kontrak pelaksana transportasi udara jamaah haji tahun 1431 H. Kementerian Agama juga memperingatkan agar keterlambatan tidak terulang lagi baik pada pemberangkatan kloter selanjutnya ataupun saat pemulangan jamaah. Saudi Arabian juga diminta memperbaiki performance mengenai ketepatan waktu dan keselamatan penumpang. Dalam pertemuan tersebut juga terungkap bahwa Brunei, Malaysia, Singapura, dan Indonesia bersepakat mengeluarkan sertifikasi halal bersama, sehingga makanan, obat-obatan dan kosmetik yang sudah mendapat sertifikat halal di satu negara, maka halal juga di tiga negara lainnya. "Jadi sertifikat halal yang berlaku di keempat

60

Ikhlas

BERAMAL,

negara. Ini membuat nyaman konsumen di masingmasing negara," kata Menag kepada wartawan. Untuk kesepakatan tersebut, akan dirumuskan bersama lebih lanjut mengenai kriteria halal suatu produk yang akan berlaku sama di keempat negara tersebut. Pada Musyawarah MABIMS tersebut juga disepakati keempat negara untuk menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin dan moderat dengan upaya dakwah dan syiar Islam. "Saat ini diperlukan penghayatan, pemahaman dan pengamalan agama yang sebenarnya, sehingga bisa terhindar dari pandangan sesat," katanya yang didampingi Dirjen Bimas Islam Nasaruddin Umar dan Sekjen Kemenag Bahrul Hayat. Disepakati pula, lanjut dia, untuk bertukar pengalaman bagaimana mengupayakan pengentasan kemiskinan melalui instrumen zakat yang terdiri dari dua persoalan yakni bagaimana mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat. "Kalau zakat bisa terkumpul semua jumlahnya bisa Rp100 triliun, tapi kita baru bisa kumpulkan Rp1,5 triliun. MABIMS ini momentum untuk memikirkan zakat bisa lebih efektif, dan dalam waktu dekat kami akan memanggil ahli-ahlinya," katanya. Saat ini, menurut Menteri Agama, sedang dibahas RUU tentang zakat yang di dalamnya juga membahas tentang zakat yang bisa mengurangi pajak. (KS)


RESENSI

Judul buku Penulis Tebal Penerbit Cetakan 1

: : : : :

B U KLAPORAN U UTAMA

Benchmark Internasional Mutu Pendidikan Bahrul Hayat, MA, PhD, dan Dr. Suhendra Yusuf, MA xii + 446 halaman PT. Bumi Aksara Mei, 2010

Berkaca dari Pendidikan Mancanegara Bahrul Hayat bersama Suhendra Yusuf mengawali buku ini dengan prakata yang sangat menghentak. “.....Pendidikan kita sedang menghadapi problematik paradoks di alam globalisasi: di satu sisi kita harus membangun mutu pendidikan (the pursuit of excellence) sesuai dengan rujuk-mutu (benchmarking) kompetisi global agar kita tidak tersisih di dalam persaingan antarbangsa — di sisi yang lain pendidikan kita juga harus menimbang mutu pendidikan dalam keragaman dan kearifan lokal agar siswa kita hidup menapak di buminya sendiri” tulisnya.

C

ukup banyak ahli dan pengamat pendidikan yang sering menyoroti rendahnya mutu pendidikan kita. Buku ini seolah menegaskan pendapat tersebut, dengan didukung sejumlah hasil survei internasional yang membandingkan mutu pendidikan kita dengan negara-negara lain, terutama dari kemampuan literasi membaca, matematika, dan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). Bedanya, jika para ahli dan pengamat sering kali terjebak pada keasyikan memberikan kritikan tanpa solusi yang bernas, penulis buku ini justru menawarkan sejumlah solusi perbaikan kebijakan untuk menggenjot mutu pendidikan kita terutama pada tiga kemampuan dasar tersebut. Yang menarik, salah satu penulis buku ini, Bahrul Hayat, PhD, adalah orang yang lama bekerja

di Kementerian Pendidikan Nasional. Bahkan dia pernah menduduki sejumlah jabatan penting, yakni Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK), Sekretaris Badan Akreditasi Sekolah Nasional, dan juru bicara Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan Nasional) sebelum akhirnya dipromosikan menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI sejak pertengahan tahun 2006 sampai sekarang. Bahrul Hayat bersama Suhendra Yusuf mengawali buku ini dengan prakata yang sangat menghentak. “.....Pendidikan kita sedang menghadapi problematik paradoks di alam globalisasi: di satu sisi kita harus membangun mutu

Ikhlas

BERAMAL,


61

RESENSI

BUKU

pendidikan (the pursuit of excellence) sesuai dengan rujuk-mutu (benchmarking) kompetisi global agar kita tidak tersisih di dalam persaingan antarbangsa — di sisi yang lain pendidikan kita juga harus menimbang mutu pendidikan dalam keragaman dan kearifan lokal agar siswa kita hidup menapak di buminya sendiri” tulisnya. Pada bagian pendahuluan (Bab 1), penulis memaparkan secara gamblang tantangan globalisasi dan keharusan semua bangsa di dunia untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk sekarang dan masa yang akan datang, semua bangsa di dunia ini — mau tidak mau, suka tidak suka — harus berselancar membangun masa depan bangsa dan negaranya sendiri di antara gelombang deras globalisasi. Oleh karena itu, kualitas SDM yang memiliki standar kelas dunia (world class) menjadi kata kunci. Berkaitan dengan itu, penulis melontarkan sejumlah pertanyaan yang bernada menggugat: apakah sistem pendidikan kita memberi ruang bagi anak bangsanya untuk menjadi world class? Apakah tatanan pendidikan yang kita bangun telah memberikan dasar-dasar kompetensi global (global competencies) yang diperlukan saat ini? Apa dan bagaimana benchmark internasional dalam mutu pendidikan kita? Sejauh manakah perbedaan standar mutu kompetensi lulusan siswa kita dibandingkan dengan siswa seusia mereka di mancanegara? Pertanyaan-pertanyaan mendasar itu kemudian dijawab dengan gamblang pada bab-bab berikutnya yang diperkuat penyajian hasil-hasil survei dari tiga lembaga survei internasional ternama, yakni PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), dan PISA (Programme for International Student Assessment). PIRLS adalah survei kemampuan membaca yang dirancang untuk mengetahui kemampuan anak sekolah dasar (SD/MI) dalam memahami beragam bacaan dengan cara melibatkan anak-anak itu dalam proses membaca. PIRLS dirancang untuk mengukur kecenderungan prestasi membaca anak dalam sklus lima tahunan. Fokus survei mencakup dua aspek, yakni membaca cerita/karya sastra, dan membaca untuk memperoleh dan menggunakan informasi. TIMSS adalah studi internasional untuk kelas IV (SD/MI) dan VIII (SMP/MTs) dalam bidang matematika dan IPA yang diselenggarakan setiap empat tahun. Sedangkan PISA adalah survei untuk meneliti secara berkala tentang kemampuan siswa usia 15 tahun (kelas IX SMP dan X SMA) dalam membaca (reading literacy), matematika (mathematics literacy), dan IPA (scientific literacy).

62

Ikhlas

BERAMAL,

Hasil-hasil studi dari tiga lembaga internasional yang dilakukan secara periodik itu menunjukkan bahwa prestasi belajar anak-anak kita dalam bidang membaca, matematika, dan IPA jauh ketinggalan dibanding negara-negara lain. Memang ada sejumlah siswa yang mengukir prestasi cemerlang dengan menyabet gelar juara pada berbagai ajang olimpiade keilmuan tingkat internasional. Mereka adalah sedikit saja dari anak-anak kita yang berkelas dunia. Namun, sebagaimana ditegaskan penulis buku ini, dari hasil studi tiga lembaga itu justru membuat kita merasa miris, betapa jauhnya perbedaan mutu pendidikan kita dibanding dengan mutu pendidikan negara lain. Sebagai contoh, pada studi PIRLS tahun 2006 dalam kemampuan membaca menunjukkan bahwa skor rata-rata literasi membaca siswa kita adalah 407 atau dibawah skor rata-rata negara peserta PIRLS. Nilai anak-anak Indonesia berada di posisi kelima dari urutan paling bawah dari 30 negara peserta, atau sedikit lebih tinggi dari Qatar (356), Kuwait (333), Maroko (326), dan Afrika Utara (304). Begitu pula hasil studi TIMSS yang fokus meneliti kemampuan anak dalam bidang matematika dan IPA, maupun hasil studi PISA yang mendalami tiga kemampuan dasar (membaca, matematika, dan IPA) juga menunjukkan bahwa mutu pendidikan kita berada di peringkat bawah. Pada studi PISA tahun 2006 yang berfokus pada literasi IPA, misalnya, kemampuan siswa Indonesia berada di peringkat 50 dari 57 negara peserta. Fakta-fakta hasil studi internasional yang memprihatinkan tersebut akhirnya mendorong penulis untuk menganalisa dan memetakan persoalan pendidikan Indonesia secara tajam, kemudian menawarkan sejumlah solusi dalam upaya memperbaiki mutu pendidikan kita pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs), terutama dalam literasi membaca, matematika, dan IPA yang merupakan kemampuan sangat fundamental pada jenjang pendidikan dasar. Solusi itu berupa perubahan kebijakan pendidikan dalam skala nasional, yang meliputi pengembangan standar kompetensi dalam kurikulum, perbaikan proses belajar mengajar di kelas, peningkatan mutu guru, pengembangan bahan ajar, dan perbaikan sistem evaluasi pendidikan. Buku yang terdiri dari 6 bab ini sangat kaya menampilkan data-data hasil penelitian dari tiga lembaga survei tersebut dan aspek-aspek yang dinilainya. Sangat penting dibaca oleh para pengambil kebijakan pendidikan dari tingkat nasional sampai daerah, dosen dan mahasiswa kependidikan, guru, maupun pemerhati pendidikan pada umumnya. *** SAIFUL ANAM


Bidik Lensa

1

2

3

4

5

6

1. Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memukul gong bersama saat pembukaan Rakornas FKUB, di di Hotel Sahid Jakarta, Selasa malam (25/5). 2. Menteri Agama Suryadharma Ali menerima cinderamata dari Dubes Saudi Arabia Abdurrahman Alkhayat usai acara penandatanganan MoU di operation room Kemenag, Selasa (8/6) 3. Menteri Agama Suryadharma Ali didampingi KH.Maruf Amin, H.Ichwan Syam dan Hj. Tuti Alawiyah saat membuka pameran potensi umat dan masyarakat dalam rangka Kongres Umat Islam, di Asrama Haji Pondok Gede, Kamis (6/5)

4. Menteri Agama Suryadharma Ali menandatangani prasasti Peresmian STAIN Abdur Rahim Rafana, Sorong,Papua Barat, Senin (10/5), disaksikan oleh Wakil Gubernur Papua Barat Rahimin Kadjong . 5. Sekretaris Jenderal Kemenag Bahrul Hayat menerima cinderamata dari Rektor UIN Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat, pada peringatan Sewindu UIN, di Jakarta, Selasa (18/5). 6. Hj.Indah Suryadharma Ali menerima cinderamata dari Ketua BKMT Bekasi Hj.Atifah Hasan usai memberi ceramah pada acara tabligh akbar BKMT, di Islamic Center Bekasi, Senin (14/6).

Ikhlas

BERAMAL,


63

64

Ikhlas

BERAMAL,


Menteri Agama Suryadharma Ali, Mendiknas Mohammad Nuh, Menko Kesra Agung Laksono, Menbudpar Jero Wacik usai mengadakan Raker dengan Komisi X DPR-RI membahas program jati diri dan pembangunan karakter bangsa, (31/5), di Gedung DPR.

laporan utama - Portal Kementerian Agama RI

laporan utama - Portal Kementerian Agama RI

Suggest Documents

Pengawasan Pendekatan Agama - Portal Kementerian Agama RI

SURAT KONTRAK BELAJAR - Portal Kementerian Agama RI

Munawir Sjadzali, MA; - Portal Kementerian Agama RI

KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ... - WordPress.com

K KEMENTERIAN AGAMA ENTERIAN AGAMA RI I

KEMENTERIAN AGAMA RI SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN ...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA ...

KEMENTERIAN AGAMA RI Direktorat Pendidikan Agama Islam ...

Rencana Aksi LAKIP Kemenag - Portal Kementerian Agama RI

KMA 175 Tahun 2010 - Portal Kementerian Agama RI

Tawaran Mengikuti Pelatihan di India - Portal Kementerian Agama RI

K. H. Wahid Hasyim; - Portal Kementerian Agama RI

K. H. Fakih Usman: - Portal Kementerian Agama RI

KEMENTERIAN AGAMA RI IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal ... - WordPress.com

KEMENTERIAN AGAMA RI IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN ...

KEMENTERIAN AGAMA

KEMENTERIAN AGAMA

kementerian agama ri direktorat jenderal pendidikan ... - Kemenag Jatim

laporan utama - Mirror UNPAD

kementerian agama ri direktorat jenderal pendidikan islam direktorat ...

KEMENTERIAN AGAMA R.I - Pendis

KEMENTERIAN AGAMA - WordPress.com