5 Jul 2006 ... MAKALAH MENTERI AGAMA RI. PADA MUKTAMAR NASIONAL IX WANITA
ISLAM. Tema. "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM ...
MAKALAH MENTERI AGAMA RI PADA MUKTAMAR NASIONAL IX WANITA ISLAM Tema "KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN AKHLAK BANGSA" Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sejak beberapa tahun ini, kita tengah menghadapi masalah moral bangsa. Nilai dan norma agama yang dianut oleh masyarakat kita sedang mengalami pergeseran yang signifikan. Maraknya pornografi-pornoaksi, kriminalitas jalanan, kenakalan remaja, pergaulan bebas, keretakan rumah tangga, praktik korupsi dan lain sebagainya menjadi realitas yang memprihatinkan. Sebagai salah satu komponen bangsa yang memiliki komitmen terhadap nasib bangsa, kita tidak boleh membiarkan keadaan tersebut terjadi berkepanjangan. Kita harus berusaha mereduksi setiap dampak yang dihasilkannya dengan mengarahkan, menentukan dan menetapkan batasan-batasan tertentu dan terukur. Ukuran dan patokan yang kita gunakan tidak perlu diperdebatkan lagi, karena bangsa kita telah memiliki budaya yang khas yang dikenal dengan budaya ketimuran yang religius. Namun tentu saja, kita tidak hanya berhenti pada tataran wacana, apalagi berpangku tangan. Kita harus melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Bidang-bidang garapan yang dapat kita masuki adalah lembaga keluarga, sekolah dan masyarakat. Ketiga lembaga tersebut perlu mendapatkan perhatian sungguh-sungguh. Hal ini dikarenakan keluarga, sekolah dan masyarakat memegang peranan penting dalam pembentukan karakter sebuah bangsa. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, Departemen Agama sebagai lembaga yang memiliki tugas pembinaan dalam bidang agama memiliki beberapa kebijakan terkait dengan pembangunan akhlak bangsa. Secara garis besar, kebijakan Departemen Agama dapat dijabarkan dalam beberapa pokok tugas sebagai berikut Pertama, kebijakan dalam peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilainilai agama pada masyarakat. Kebijakan ini diarahkan untuk memberikan dampak sosial dan harmoni hidup yang lebih baik. Kedua, kebijakan peningkatan pelayanan kehidupan beragama secara lebih luas dengan mempertimbangkan seluruh faktor kekuatan dan pendukung bagi terciptanya kehidupan beragama yang berkualitas. Bentuk kebijakan ini dituangkan dalam program yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan umat dalam melaksanakan ibadah; dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kehidupan beragama. Ketiga, kebijakan dalam meningkatkan peran pendidikan agama dan keagamaan melalui berbagai jenjang dan peran kelembagaan. Arah dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas keimanan dan ketakwaan. Selain itu, Departemen Agama terus mendukung penambahan sarana-prasarana pendidikan agama yang memadai dan pembinaan keagamaan melalui peningkatan kegiatan penerangan agama di lingkungan pemuda serta dakwah keagamaan pada masyarakat pada umumnya.
Keempat, kebijakan dalam meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan. Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembangunan akhlak dan gambaran umum kebijakan yang dilakukan Departemen Agama dalam membangun moralitas, bangsa. Saya berharap semoga Muktamar Nasional IX Wanita Islam ini dapat menghasilkan pemikiran dan alternatif nyata bagi upaya kita bersama memperbaiki kondisi akhlak bangsa. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jakarta, 5 Juli 2006 Menteri Agama RI, ttd Muhammad M. Basyuni
