Matriks Rencana Tindak Perkementerian Lembaga - Bappeda ...

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT NO 1

1.1

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya (MPR RI)

Pelaksanaan Tugas MPR

TARGET SASARAN Terlaksananya tugas konstitusional MPR dan alat kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Terumuskannya berbagai aturan dan tata cara pelaksanaan tugas-tugas konstitusional MPR sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta terlaksananya sidang MPR

INDIKATOR 1 Peraturan Tata Tertib MPR dan Kode Etik Anggota MPR 2 Terlaksananya Sidang Akhir Masa Jabatan MPR periode 2009-2014 3 Terlaksananya Sidang Awal Masa Jabatan Anggota periode tahun 2014-2019 4 Terlaksananya Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2014 5 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Nilai-Nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika 1 Tersedianya peraturan Tata Tertib MPR 2 Tersedianya kode etik anggota MPR 3 Terlaksananya Sidang Akhir Masa Jabatan MPR periode 2009-2014 4 Terbentuknya MPR masa Jabatan periode tahun 2014-2019

5 Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2014

II.L.001.1

2010

2014

100%

-

-

1 kali

-

1 kali

-

1 kali

100%

100%

100% 100% -

100%

-

100%

-

100%

TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar) 713,2

13,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT NO 1.2

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR

TARGET SASARAN

2010 Terlaksananya sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika

TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)

INDIKATOR

2 Jumlah pelaksanaan sosialisasi di daerah pemilihan masingmasing oleh seluruh Anggota MPR 3 Jumlah sekolah yang mengikuti seleksi cerdas cermat dari 33 provinsi 4 Jumlah sosialisasi publik melalui dialog interaktif di TVRI dan RRI 5 Jumlah organisasi/kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan MPR menyelenggarakan Sosialisasi 6 Jumlah Kabupaten/Kota yang bekerjasama dengan MPR menyelenggarakan Sosialisasi untuk aparatur Pemerintah Daerah serta guru PPKN dan sejarah. 7 Jumlah baliho yang terpasang di 33 provinsi 8 Jumlah paket bahan ajar untuk sekolah tingkat dasar, menengah, dan lingkungan pendidikan agama di 33 provinsi 9 Jumlah Lomba karya tulis konstitusi untuk tingkat pelajar dan mahasiswa 10 Jumlah paket buku yang terdistribusi ke perpustakaan sekolah di 33 provinsi 11 Jumlah paket buku yang terdistribusi pada acara sosialisasi yang dilaksanakan oleh para trainer di daerah 12 Jumlah iklan layanan masyarakat di televisi

II.L.001.2

2014 31 badan diklat provinsi

K)

2768

13.148

K)

594 sekolah

594 sekolah

80 kali

400 kali

K)

25 ormas

200 ormas

K)

50 kab/kota

50 kab/kota

165 buah 165.000 paket

825 buah 825.000 paket

K)

2 lomba

10 lomba

K)

165.000 paket

825.000 paket

K)

10.000 paket

50.000 paket

K)

7.300 kali tayang

36.500 kali tayang

K)

1 Jumlah badan diklat provinsi yang telah menyelenggarakan 7 badan diklat provinsi TOT untuk masing-masing 50 widyaiswara

K)

700,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT NO 2

2.1

2.2

2.3

2.4

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis MPR (Setjen MPR)

TARGET


SASARAN

INDIKATOR

Meningkatnya kualitas pelayanan teknis dan administrasi kepada MPR dan Alat Kelengkapannya

1 % Dukungan teknis dan administrasi persidangan MPR dan Alat kelengkapannya

100%

100%

2 % Dukungan teknis dan administrasi kesekretariatan pimpinan MPR 3 % Dukungan teknis dan administrasi Kehumasan 4 % Dukungan teknis dan administrasi Keanggotaan dan Kepegawaian 5 % Dukungan teknis dan administrasi Keuangan 6 % Dukungan teknis dan administrasi Pengkajian 1 %Dukungan pelaksanaan sidang MPR dan Alat Kelengkapannya 2 %Dukungan pelaksanaan sosialisasi 1 % Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pimpinan MPR 2 % Fasilitasi kegiatan Pimpinan MPR 1 % Dukungan penyebarluasan informasi kegiatan MPR dan Alat kelengkapannya 2 % Pelayanan keprotokolan Pimpinan dan Anggota MPR serta Sekretariat Jenderal 3 % Pelayanan penerbitan naskah MPR dan Sekretariat Jenderal

100%

100%

100% 100%

100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100%

100% 100%

32,6

100% 100%

100% 100%

69,0

100%

100%

90%

90%

60% 60% 100%

100% 100% 100%

100%

100%

100% 80%

100% 80%

2010

Dukungan teknis dan administrasi Terlayaninya dukungan teknis dan administrasi persidangan MPR dan Alat kelengkapannya persidangan MPR dan Alat kelengkapannya Pelaksanaan Tugas Kesekretariatan Terlaksananya dukungan kesekretariatan dan kegiatan Pimpinan Pimpinan MPR (Biro Sekretariat Pimpinan) Terlaksananya kegiatan pemberitaan, keprotokolan, Penyelenggaraan Kehumasan pengolahan data dan sistem informasi, penerbitan naskah (Biro Hubungan Masyarakat) kemajelisan, serta pelayanan perpustakaan dan dokumentasi dalam lingkup MPR

Terselenggaranya administrasi keanggotaan dan Kegiatan Pengelolaan Administrasi MPR dan Sekretariat kepegawaian, perencanaan dan evaluasi, ketatausahaan serta pelayanan kesehatan Sekretariat Jenderal Jenderal (Biro Administrasi)

4 % Pelayanan perpustakaan dan dokumentasi 5 % Dukungan sistem informasi kemajelisan 1 % Dukungan teknis dan administrasi Keanggotaan dan Kepegawaian 2 % Dukungan teknis dan administrasi perencanaan dan evaluasi 3 % Dukungan teknis dan administrasi ketatausahaan 4 % Pelayanan kesehatan

II.L.001.3

2014

213,4

50,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT NO

TARGET

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

INDIKATOR 2010

2014


2.5

Kegiatan Pengelolaan Pelayanan administrasi keuangan Pimpinan dan Anggota Administrasi Keuangan MPR dan MPR serta pegawai Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan)

1 % Pelayanan Pembayaran gaji dan tunjangan 2 % Pelayanan Pembukuan dan Verifikasi anggaran 3 % Administrasi perjalanan dinas dan perbendaharaan

100% 100% 100%

100% 100% 100%

52,5

2.6

Pengkajian Kemajelisan (Pusat Pengkajian)

Pelayanan pengkajian Pimpinan MPR dan Setjen

1 % Dukungan kegiatan pengkajian dan penyusunan naskah pidato

100%

100%

9,4

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR (Setjen MPR) Pembangunan, Pengadaan, Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana MPR (Biro Kerumahtanggaan)

Tersedianya sarana dan prasarana fisik Majelis dan Sekjen 1 % Kebutuhan sarana dan prasarana terpenuhi sesuai yang memadai kebutuhan

80%

80%

63,9

80%

80%

63,9

100% 80%

100% 80%

100%

100%

3

3.1

Pelayanan perlengkapan dan inventarisasi dalam lingkup MPR dan Sekretariat Jenderal

1 % Ketersediaan peralatan, perlengkapan kerja dan alat tulis kantor 2 % Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor 3 % Ketersedian ruang rapat, ruang kerja, rumah dinas dan akomodasi serta sarana mobilitas lainnya 4 % Pelayanan pengamanan di lingkungan kantor dan rumah dinas Pimpinan MPR dan Sekretariat Jenderal

TOTAL ALOKASI MPR 2010-2014

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.001.4

990,4

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (SETJEN DPR) TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2010

I

II

Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR Terfasilitasinya Dewan dalam penyusunan UU RI (Deputi Bidang Legislasi)

Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI (Deputi Bidang Anggaran)

Terfasiltiasinya Dewan berkenaan dengan Kebijakan APBN yang tepat sasaran, transparan dan akuntabel

III

Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan (Deputi Bidang Pengawasan)

Terfasilitasinya Dewan dalam melaksanakan fungsi Pengawasan

IV

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Setjen DPR RI (Deputi Bidang Dukungan Manajemen Dan Persidangan)

Seluruh kegiatan dewan memperoleh dukungan manajemen yang handal

1. % kajian, naskah akademis, dan draft RUU sesuai standar dan tepat waktu 2. % pelayanan hukum yg akuntabel dan tepat waktu 3. % RUU yang diharmonisasi dan UU yang dilakukan pemantauan % hasil analisis asumsi makro dan pembiayaan defisit sebagai referensi Anggota dalam pembahasan RAPBN dengan tepat waktu % hasil analisis kebijakan negara dan belanja daerah sebagai referensi Anggota dalam pembahasan RAPBN dengan tepat waktu % hasil analisis pengawasan pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah

2014


80%

100%

90% 90%

100% 100%

80%

90%

80%

90%

90%

100%

2.312,9

% fasilitas pelaksanaan persidangan yang tepat waktu dan tepat administrasi % fasilitas pelaksanaan tugas pimpinan yang tepat waktu

75%

90%

789,2

75%

90%

% kelengkapan data dan informasi yang akurat, up-to-date dan akuntabel

75%

90%

% pengelolaan SDM yang memenuhi standar

75%

90%

II.L.002.1

1.263,0

203,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (SETJEN DPR) TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2010

V

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan menerapkan manajemen yang terintegrasi Aparatur Sekretariat Jenderal DPR RI dengan data yang up to date dan akurat (Deputi Bidang Administrasi)

Kepuasan anggota DPR terhadap kinerja Setjen

Terbangunnya citra positif DPR/Indeks kepuasan masyarakat terhadap DPR % perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi % kelengkapan sarana dan pra sarana yang tepat guna % pelaporan keuangan dan pelaporan barang milik negara yang akuntabel % aparatur yang kompeten dan kelengkapan administrasi Dewan

TOTAL ALOKASI DPR RI 2010-2014

II.L.002.2

2014

75%

90%

75% 75% 75%

90% 90% 90%

75%

90%

TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar) 6.900,7

11.469,3

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2010

I

PROGRAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Meningkatnya cakupan dan mutu pemeriksaan keuangan negara dan pemantauan kerugian negara

2014

Skor opini laporan keuangan

2,6

4

Peningkatan skor opini laporan keuangan

13%

35%

Indeks penerapan GGG Persentase jumlah temuan krusial yang berulang Indeks kepuasan stakeholders atas hasil pemeriksaan

4

4

30%

5%

3

4

Persentase terpenuhinya harapan penugasan Badan Tingkat kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan dengan SPKN, PMP dan Kode Etik

80%

100%

80%

100%

Pelaksanaan pemeriksaan sesuai RKP

90%

100%

Ketepatan waktu pemeriksaan Kesesuaian pemeriksaan dengan sistem pengendalian mutu pemeriksaan

90%

100%

90%

100%

Persentase rekomendasi yang telah ditindaklanjuti auditee

50%

90%

Persentase pemeriksaan kinerja Persentase laporan pemantauan kerugian negara yang disampaikan tepat waktu

10%

30%

60%

100%

Cakupan pemantauan kerugian negara

60%

100%

3

7

20%

5%

Rasio nilai temuan yang berpengaruh terhadap keuangan negara Persentase deviasi realisasi biaya pemeriksaan terhadap RKP

II.L.004.1


KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TARGET NO


SASARAN

2010 II

Meningkatnya mutu perencanaan dan pelaporan PROGRAM PENINGKATAN MUTU pemeriksaan, serta terpenuhinya perangkat lunak KELEMBAGAAN, APARATUR DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA dan terselenggaranya diklat yang berbasis kompetensi


INDIKATOR 2014

554,6 Persentase Satker yang pencapaian skor BSC-nya minimum 80

80%

100%

Ketepatan waktu penyampaian draft RKT

Juni

Juni

Tingkat kehandalan pengukuran dan evaluasi kinerja Satker Persentase pemanfataan rekomendasi hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Satker

80%

100%

60%

100%

Tingkat pemenuhan perencanaan inisiatif strategis

90%

100%

Tingkat pemenuhan pelaksanaan inisiatif strategis

80%

100%

Indeks kepuasan pemilik kepentingan atas IHPS Tingkat pemenuhan kebutuhan pemeriksa dari luar BPK sesuai kebutuhan BPK

4

4

100%

100%

Tingkat pemanfaatan hasil evaluasi atas LHP

100%

100%

Jumlah bahan pendapat yang diterbitkan

4

30

Indeks kepuasan pengguna atas produk kelitbangan yang ada

3

4

Persentase PL yang disusun dan ditetapkan Persentase jumlah SOP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan rencana

70%

95%

70%

95%

Persentase penyelesaian tugas kajian yang diberikan oleh Badan

100%

100%

Persentase jumlah pertimbangan yang dapat diakomodasi Badan Persentase pegawai yang memenuhi standard nilai kelulusan yang dipersyaratkan

70%

95%

100%

100%

Indeks Kepuasan Pengguna Jumlah komplain atas ketidakbenaran informasi kalender diklat & w ebsite Pusdiklat yang disajikan

3.5

4

0

0

Rata - rata penilaian peserta atas penyelenggaraan diklat

3.4

3.8

Persentase modul yang disempurnakan

100%

100%

Jumlah jam pelatihan per instruktur

18 Jam

28 Jam

II.L.004.2

K)



SASARAN

2010

III

PROGRAM KEPANITERAAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH, PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN HUKUM DI BIDANG PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Meningkatnya pengelolaan kepaniteraan kerugian negara/daerah serta terpenuhinya peraturan perundangan dan pelayanan hukum di bidang pemeriksaan keuangan negara


INDIKATOR 2014 K)

Jumlah kegiatan dalam rangka melaksanakan kerjasama yang sudah disetujui

4

30

Persentase penyelesaian kurikulum yang berbasis kompetensi

100%

100%

5%

2%

18 Hari

18 Hari

Persentase jumlah komplain atas pendapat hukum Rata-rata waktu penyelesaian konsep pertimbangan kerugian Negara/Daerah Persentase penyelesaian pendapat hukum atas temuan pemeriksaan

80%

100%

Rata-rata waktu penyelesaian pemberian pendapat hukum Persentase penyelesaian konsep/pertimbangan kerugian Negara/Daer ah

21 Hari

21 Hari

80%

100%

100%

100%

70%

95%

Persentase ketepatan waktu penyampaian kompilasi laporan pemantauan kerugian Negara/Daerah kepada Direktorat EPP Tingkat pemenuhan penyusunan rancangan/konsep produk hukum BPK

135,6

K)

Jumlah peraturan perundangan yang sudah diusulkan kepada MK/MA untuk dilakukan Judicial Review dan Fatwa

2

20

Persentase tingkat penyelesaian usulan Judicial Review dan Fatwa

100%

100%

Tingkat pemenuhan atas permintaan perlindungan hukum

100%

100%

Tingkat efektifitas perlindungan hukum

90%

100%

10

1

70%

95%

Jumlah komplain atas pelayanan informasi hukum Tingkat pemenuhan penyusunan peraturan BPK yang terkait dengan tugas dan wewenang BPK Tingkat ketepatan waktu penyelesaian proses penyusunan rancangan peraturan BPK di bidang pemeriksaan keuangan negara

80%

100%

Tingkat pemenuhan bantuan hukum

100%

100%

II.L.004.3



SASARAN

2010 IV


INDIKATOR

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan Tingkat pemenuhan kebutuhan Badan DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS sumber daya dalam rangka terwujudnya organisasi Persentase diterimanya usulan konsep pidato prima LAINNYA BPK Persentase pelayanan protokol

2014

100%

100%

100%

100%

70%

100%

Persentase tersedianya bahan sidang Badan secara tepat waktu

60%

100%

Persentase ketepatan pendistribusian hasil sidang Badan

100%

100%

Persentase pelaksanaan rapat Indeks kepuasan pemilik kepentingan atas informasi tentang BPK dan implementasi kerjasama

60%

100%

4

4

Persentase jumlah komplain yang ditindaklanjuti

70%

100%

Tingkat ketersediaan informasi ke-BPK-an

80%

100%

Jumlah peliputan pemberitaan tentang BPK oleh media Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti

29

42

50%

100%

Frekuensi pertemuan dengan lembaga lain dan media

32

50

Jumlah kerjasama yang disetujui

3

25

95%

100%

60%

100%

100%

100%

80%

100%

Persentase pemenuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan Persentase realisasi penempatan dibandingkan rencana penempatan pegawai Jangka waktu pengisian jabatan kosong Persentase rencana pengembangan individual yang disusun Jumlah jalur karir yang tersedia bagi pegawai Persentase kesalahan dalam penyajian informasi pegawai Persentase pegawai yang memiliki data yang tidak lengkap

2

6

10%

0%

0%

0%

Jenis opini laporan keuangan tahunan BPK

WTP

WTP

Tingkat kepatuhan laporan keuangan terhadap SAP

100%

100%

Tingkat pemenuhan anggaran BPK

90%

99%

Tingkat penyerapan anggaran

85%

99%

II.L.004.4

6.509,9

K)



SASARAN

INDIKATOR 2010 Tingkat kesesuaian proses pelaksanaan anggaran dengan SOP

V

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BPK

80%

2014 100%

Persentase deviasi realisasi biaya pemeriksaan terhadap RKP

10%

2%

Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti

85%

100%

3

4

70%

95%

70%

95%

Persentase kesesuaian rancangan aplikasi dengan kebutuhan satker

75%

95%

Persentase ketersediaan infrastruktur TI di seluruh kantor BPK

100%

100%

Persentase keluhan yang dapat diselesaikan

75%

95%

90%

100%

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan Indeks Kepuasan Pemilik Kepentingan sarana dan prasarana, teknologi informasi dan Persentase bisnis proses yang telah memanfaatkan komunikasi serta arsip teknologi Informasi dan komunikasi Persentase kesesuaian realisasi pengembangan aplikasi dengan rencana

Persentase penyelesaian pertimbangan dan persetujuan jadwal retensi dan penghapusan arsip keuangan negara yang diajukan oleh instansi Indeks kepuasan pegawai atas ketersediaan sarana dan prasarana kerja Opini LK tahunan Ketepatan waktu penyelesaian jadwal penyelesaian retensi dan penghapusan arsip keuangan negara Tingkat pemenuhan gedung kantor, rumah dinas, Kendaraan, dan fasilitas kantor di kantor pusat Ketepatan waktu pencetakan IHPS

3.5

4

WTP

WTP

90%

100%

75%

95%

3

Kesesuaian pengelolaan SA BMN dengan peraturan yang berlaku

80%

100%

Pemanfaatan BMN sesuai dengan kebutuhan

80%

100%

II.L.004.5


3.521,7



SASARAN

INDIKATOR 2010

VI

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BPK

Terlaksananya sistem pengendalian mutu, serta meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai

2014

95,7

Tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan dengan SPKN dan PMP

80%

100%

80%

100%

Tingkat kesesuaian antara rekomendasi dengan tindak lanjut

80%

100%

Pertimbangan yang dimanfaatkan untuk penyempurnaan sisdur Tingkat pemanfaatan hasil review untuk penyempurnaan konsep laporan keuangan BPK Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan review konsep laporan keuangan Tenggang waktu antara diterimanya pengaduan sampai dengan penyerahan ke MKKE Persentase pemberkasan terhadap pelanggaran disiplin pegawai yang diserahkan ke Biro SDM Tenggang waktu diterimanya data pelanggaran sampai dengan penyerahan hasil

100%

100%

100%

100%

25 Hari

25 Hari

5 Hari

5 Hari

100%

100%

35 Hari

25 Hari

80%

100%

Persentase penyerapan anggaran satker

TOTAL ALOKASI BPK 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.004.6


14.794,4

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG NO 1

1.1

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Program Penyelesaian Perkara

Kegiatan : Percepatan peningkatan penyelesaian perkara


TARGET SASARAN

INDIKATOR 2010

Percepatan peningkatan penyelesaian perkara Tingkat · Penyelesaian tunggakan perkara dapat dilakukan dengan cepat. Pertama, Banding, Kasasi dan PK. · Penyelesaian minutasi perkara yg tepat waktu. · Penurunan tunggakan perkara · Terwujudnya lembaga peradilan yang dihormati dan disegani oleh setiap warga negara dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel Terselesaikannya penyelesaian perkara yang · Jumlah penyelesaian perkara termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat (perkara KKN dan sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel HAM) · Jumlah penyelesaian minutasi perkara yg tepat waktu.

2014

450,7

10.000 pkr

51.400 pkr

K)

146,9

· Terselenggaranya pengelolaan informasi administrasi perkara secara akurat, efektif dan efisien

2

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Umum

· Tersedianya biaya penyelesaian perkara yang memadai · Peningkatan jumlah penyelesaian perkara · Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara · Penyediaan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan · Penyediaan Zitting Plaatz dan pelaksanaan sidang keliling untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan

II.L.005.1

799,3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG NO 2.1

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

2.2

Kegiatan: Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Tingkat Pertama

2.3

Kegiatan: Pengembangan kebijakan Peradilan Tipikor Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

3


TARGET SASARAN

INDIKATOR 2010

Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara

· Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Umum

· Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan · Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu · Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Umum Penyelesaian perkara pidana bagi Masyarakat Miskin · Jumlah Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Tingkat Pertama dan Terpinggirkan · Kebijakan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan · Jumlah Pembangunan atau perbaikan fungsi operasionalisasi Zitting Plaatz dan pelaksanaan sidang keliling untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat Terlaksananya peradilan Tipikor di tiap provinsi di Tersusunnya kebijakan mengenai penyelenggaraan/tata lingkungan peradilan umum laksana peradilan Tipikor Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Agama

· ·

Peningkatan jumlah penyelesaian perkara Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara

· Penyediaan Zitting Plaatz dan pelaksanaan sidang keliling untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan

II.L.005.2

2014

145.000 pkr

746.250 pkr

K)

320,2

33.960 pkr

174.785 pkr

K)

174,7

6 lokasi

30 lokasi

K)

3,0

274,1


PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

INDIKATOR

Kegiatan: Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Agama

2014

2010 · Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Agama


· Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan · Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Kesyariahan yang lengkap dan tepat waktu

3.2


TARGET SASARAN

Penyelesaian perkara peradilan agama Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

· Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Umum · Penyediaan dana prodeo di Pengadilan Tingkat Pertama

bagi

80.000 pkr

411.600 pkr

K)

102,8

372 satker

1.924 satker

K)

102,7

· Mengoptimalisasikan fungsi pelaksanaan sidang keliling untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat 4

4.1

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN

Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN

Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Militer dan TUN


· ·

Peningkatan jumlah penyelesaian perkara Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara · Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling (hakim terbang) untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan · Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Peradilan Militer dan TUN · Jumlah Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan · Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu · Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan Umum

II.L.005.3

81,7

5,000 pkr

25.731 pkr

K)

26,0


5

5.1

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Kegiatan: Penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Militer dan TUN


TARGET SASARAN

INDIKATOR 2010

Program Peningkatan Dukungan Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dalam penyelenggaraan fungsi peradilan Teknis Lainnya MA-RI Kegiatan: · Jumlah kebijakan/pedoman tentang sistem Pembinaan Administrasi pengelolaan rekruitmen, pola karir, sistem promosi dan mutasi, kepegawaian dan pengembangan SDM. aparat penegak hukum yang berbasis merit, transparan dan akuntabel

2014

· Kebijakan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat di wilayah yang belum terjangkau peradilan Militer dan TUN

124 pkr

639

K)

639,0

· Pelaksanaan sidang keliling (hakim terbang) untuk menjangkau segenap lapisan masyarakat Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan

23 satker

115

K)

26,0

· Jumlah rekrutmen yang transparan, adil, akuntabel dan berdasarkan kompetensi

802 satker

Penyelesaian perkara peradilan Militer dan TUN di wilayah yang belum terjangkau peradilan Militer dan TUN

· Tersedianya data informasi terpusat mengenai sumber daya manusia aparat penegak hukum yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan mutasi, promosi dan sebagainya

·

· Tersedianya informasi seleksi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat

· Persentase Database kepegawaian kesekretariatan, diklat, dan pengawasan terintergrasi.

21.687,0

4058 satker

25,7

Jumlah rekrutmen Hakim Adhoc Tipikor

· Jumlah dokumen rencana kerja pengelolaan rekrutmen yang berisi proses, metode dan tahap rekrutmen.

6

Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara MA-RI

· Tersedianya dokumen rancangan pola karir · Tersedianya dokumen rekomendasi perbaikan pola karir · Tersedianya dokumen rencana kerja pelaksanaan perbaikan pola karir. · Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan · Penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi

II.L.005.4

5.273,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG NO



TARGET SASARAN

INDIKATOR 2010

6.1

Kegiatan : Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana dilingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

6.2

Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan MA

Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan peradilan di lingkungan MA

6.3

Kegiatan :

Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

• Tersedianya dokumentasi analisa data pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

· Dokumen analisa data pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

dalam Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di lingkungan MA Pusat

2014

802 satker

814 satker

23,0

7 satker

7 satker

566,3

Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana teknis Pengad.tanah 100.000 dan umum peradilan tingkat banding dan tingkat daerah. m2

Penga.tanah 500.000 m2

K)

Pemb.ged baru 25 unit

Pemb.ged. Baru 175 unit

K)

Pemb.lanjutan 48 unit

K)

Pemb.rumah dinas 19 unit

Pemb.lanjutan 298 unit Pemb.rumah dinas 149 unit

Rehab ged 90 unit

Rehab ged 450 unit

K)

Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama

Reha rumah dinas 43 unit Reha rumah dinas 265 unit Sarana dan prasarana 795 satker -

II.L.005.5

K)

K)

Sarana dan prasarana 795 satker Pengad kend roda empat utk 1.800 unit utk wkl dan pansek pengadilan tkt

K)

4.270,5



INDIKATOR 2010 Penyediaan sarana dan prasarana pengadilan tipikor Penyediaan Sarana termasuk tunjangan hakim adhoc Tipikor (di dalamnya prasarana dan tunjangan termasuk tunjangan kesehatan dan keamanan) hakim adhoc di 7 PN di ibukota propinsi

7

7.1

Program Pendidikan dan Pelatihan


TARGET SASARAN

Tersedianya sumber daya aparatur hukum yang profesional dan kompeten dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan Tersedianya sumber daya aparatur hukum yang Kegiatan: profesional dan kompeten dalam melaksanakan Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan penyelenggaraan peradilan di bidang Manajemen dan Kepemimpinan

2014 Penyediaan Sarana prasarana dan tunjangan hakim adhoc di 340 PN di ibukota kabupaten/kota 320 lokasi

K)

K)

Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan Zitting Plaatz Terlaksananya sistem Diklat dan Litbang sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan peradilan

64 lokasi

· Jumlah SDM yang sudah mendapatkan pelatihan teknis peradilan dan Manajemen dan Kepemimpinan yang memenuhi standar kompetensi, tugas dan kinerja

3826 org

34.306 org

K)

203,5

6 wil prop

50 wil prop

K)

25,8

369,1

· Jumlah pelatihan bagi Hakim/Hakim Adhoc dan tenaga teknis lainnya mengenai Tipikor, asset recovery dll · Jumlah kurikulum, silabus, materi ajar yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan pelatihan (needsbased curriculum) · Jumlah pengembangan sistem diklat yang terhubung dengan sistem rekruitmen, sistim pengawasan dan sistim karir bagi hakim dan aparatur peradilan 7.2

Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan

· Jumlah kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan dengan mempertimbangkan kebutuhan lembaga peradilan dan rekomendasi unit kerja lainnya.

II.L.005.6



INDIKATOR 2010 · Jumlah sistim penelitian dan pengembangan · Jumlah asessment keterkaitan antara sistim diklat, dengan sistim rekruitmen, sistim karir bagi hakim dan aparatur pengadilan dan sistim pengawasan

8


TARGET SASARAN

30 audience 9 kajian

2014 150 audience 45 kajian

K) K)

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara MA-RI

Terlaksananya mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan

Penyelenggaraan peradilan yang bebas dari praktekpraktek KKN

8.1

Pengawasan pelaksanaan teknis, administrasi peradilan, administrasi umum, penanganan pengaduan

Penanganan pengaduan masyarakat secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien

· Jumlah penanganan pengawasan teknis, administrasi peradilan dan administrasi umum, serta penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya · Jumlah sosialisasi Sistem pengelolaan pengaduan kepada aparat pengadilan dan masyarakat.

204 laporan

1.049 laporan

K)

66,8

8.2

Pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku aparat Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan. peradilan.

100 laporan

500 laporan

K)

10,5

TOTAL ALOKASI MAHKAMAH AGUNG 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.005.7

123,5

29.059,2

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN AGUNG TARGET NO.

PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN

2010

2014

1.

Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Kejaksaan RI

Meningkatnya kemampuan profesional di bidang SDM, Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan informasi, data peraturan perundang-undangan

1.1

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan

Meningkatnya kemampuan profesional, integritas Jumlah pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan kepribadian dan disiplin di lingkungan Kejaksaan. maupun fungsional

35

185

1.2

Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian, di Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari.

Meningkatnya kualitas Pembinaan kepegawaian meliputi Jumlah dokumen Blue Print mengenai rekruitmen rekruitmen pegawai, jenjang karier dan mutasi pegawai; pegawai, pola jenjang karier dan mutasi pegawai.

-

3 dok blueprint

1.3

Sistem Informasi Manajemen

Tersedianya basis data yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat, cepat dan lengkap dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat diakses oleh masyarakat;

1.4

Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan dan kerjasama hukum

TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp. Miliar)

INDIKATOR

7.562,5

K)

8,6

Jumlah kegiatan manajemen kepegawaian

6 keg

6 keg

Jumlah kegiatan pendataan perkara yang disajikan berdasarkan jenis penanganan perkara termasuk jenis perkara KDRT, perkara anak dan perkara lainnya (statistik kriminal).

1 keg

1 keg

Jumlah Kegiatan Penunjang Operasional Simkari-2

4 keg

22 keg

K)

7 keg

45 keg

K)

Meningkatnya Pemberian pertimbangan hukum kepada Jumlah kegiatan kerja sama hukum untuk satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta penyusunan kesepakatan MLA rangka penelusuran turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan dan pengembalian aset negara hasil tindak pidana peraturan perundang-undangan dan pembinaan hubungan korupsi yang disembunyikan diluar negeri. dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

II.L.006.1

420,1

151,9

8,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN AGUNG TARGET NO.

2

3. 3.1


SASARAN


INDIKATOR 2010

2014

3.074,2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya dukungan sarana dan prasarana dalam Kejaksaan rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI

Persentase penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Kejaksaan RI Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Meningkatnya kinerja aparatur Kejaksaan Terlaksananya pengawasan pelaksanaan tugas dan Aparatur Kejaksaan wewenang aparatur Kejaksaan Kegiatan Peningkatan Pengawasan Bidang Tindak Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap Pidana Umum rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perkara tindak pidana umum yang ditindaklanjuti kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

79,6 100 lapdu

2100 lapdu

K)

33,1

3.2

Peningkatan Pengawasan Bidang Intelijen

Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kegiatan operasi intelijen yang ditindaklanjuti kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

30 lapdu

830 lapdu

K)

13,0

3.3

Peningkatan Pengawasan Bidang Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara

Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan perkara perdata dan tata usaha negara yang kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. ditindaklanjuti

10 lapdu

810 lapdu

K)

12,8

3.4

Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejati dan jajaran pengawasan di daerah

Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan seluruh aparat Kejaksaan, baik di Kejati dan jajaran pengawas di daerah yang ditindaklanjuti kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

10 lapdu

610 lapdu

K)

7,4

4.

Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Terselesaikannya penanganan Perkara Pidana Meningkatnya penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi secara cepat, tepat dan Korupsi akuntabel

II.L.006.2

989,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEJAKSAAN AGUNG TARGET NO.

4.1

PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

4.2

Penanganan Penyidikan Pelanggaran HAM yang Berat

4.3

Peningkatan Penuntutan

SASARAN


INDIKATOR 2010

Meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel. Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel. Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel.

2014 725 pkr

K)

53,3

10 pkr

30 pkr

K)

0,8

- Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan. - Jumlah perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan.

145 pkr

545 pkr

K)

19,5

5 pkr

25 pkr

K)

1700 pkr

7300 pkr

K)

Jumlah Penyidikan perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan Jumlah penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan

145 pkr

4.4

Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus, dan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus lainnya di Kejati, Kejari dan tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah. Cabjari.

- Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari.

5.

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum

Terselesaikannya penanganan Perkara Pidana Umum secara cepat, tepat dan akuntabel

1.835,3

6.

Program Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Meningkatnya penyelesaian Penyelidikan / Pengamanan / Terselesaikannya penanganan Penyelidikan / Kasus Intelijen Penggalangan Kasus Intelijen Pengamanan / Penggalangan Kasus Intelijen secara cepat, tepat dan akuntabel Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Meningkatnya penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Terselesaikannya penanganan Perkara Perdata dan Perdata dan Tata Usaha Negara Usaha Negara Tata Usaha Negara secara cepat, tepat dan akuntabel

124,1

7.

Meningkatnya penyelesaian Perkara Pidana Umum

TOTAL ALOKASI KEJAKSAAN AGUNG 2010-2014


II.L.006.3

736,8

148,7

13.814,2

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA: SEKRETARIAT NEGARA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

I.

2014

TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp. Miliar) 7.429,8

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEKRETARIAT NEGARA 1

Terselenggaranya perencanaan dan pelaksanaan anggaran 1 secara transparan dan akuntabel serta pelayanan ketatausahaan dan kearsipan Sekretariat Negara

Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun sesuai dengan standar pelayanan

100%

100%

Persentase ketepatan dalam pelayanan pelaksanaan anggaran sesuai standar pelayanan Persentase pelayanan penatausahaan surat kepada Presiden dan Mensesneg sesuai dengan standar pelayanan

100%

100%

100%

100%

Persentase penyelesaian pencetakan dokumen Sekretariat Negara sesuai dengan standar pelayanan Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Negara dan administrasi pejabat negara sesuai dengan standar pelayanan

100%

100%

100%

100%

2

Persentase pegawai/pejabat Sekretariat Negara yang menempati jabatan sesuai dengan standar kompetensi jabatan

30%

100%

3

Persentase penyelesaian pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta penyelenggaraan pelayanan kehumasan sesuai dengan standar pelayanan

100%

100%

4

Persentase pejabat/pegawai yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompentensi Persentase pelayanan kerumahtanggaan yang telah distandarisasi

100%

100%

100%

100%

2 3

4 2

3

Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan SDM Sekretariat Negara, pelayanan administrasi pejabat negara, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta pelayanan kehumasan di lingkungan Sekretariat Negara

Terwujudnya dukungan manajemen dan pelayanan kerumahtanggaan yang prima

1

1

II.L.007.1

KEMENTERIAN/LEMBAGA: SEKRETARIAT NEGARA TARGET PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010 2

100%

100%

100%

100%

Persentase pelaksanaan pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan standar Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan administrasi danPersentase Penyelenggaraan bidang keprotokolan, media massa, kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Wakil penerjemahan, pengelolaan naskah pidato dan notulen, administrasi Presiden yang efektif umum dan ketatausahaan sesuai standar

100%

100%

80%

90%

6

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan bidang administrasi umum di lingkungan Sekretariat Militer

85%

100%

7

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam bidang olahraga maupun non olah raga kepada seluruh stakeholder PPKGBK

5 VNU

9 VNU

80%

90%

4

Terwujudnya dukungan manajemen dan pelayanan kerumahtanggaan yang prima

1

Persentase pelaksanaan pelayanan kerumahtanggaan yang sesuai dengan standar Persentase pelayanan keprotokolan yang telah distandarisasi

2014

2

5

8

Beroperasinya fungsi operasional dan pemeliharaan perkantoran

Persentase pelayanan bidang administrasi umum di lingkungan Sekretariat Militer yang dilaksanakan secara efektif dan efisien 1 2

Sarana Prasarana olahraga maupun non olahraga yang memenuhi kualitas standar jumlah penyewa sarana dan prasarana di lingkungan PPKGBK

3

Pelayanan yang diberikan PPKGBK

Persentase beroperasinya pemeliharaan perkantoran dan pemeliharaan kawasan Kemayoran

80%

90%

100%

100%

2 hari

2 hari

9 Kesiapan bahan wicara sidang kabinet

1

Kecepatan penyiapan bahan wicara sidang kabinet

10 Kelancaran distribusi hasil sidang kabinet

2

Ketepatan penyiapan bahan wicara sidang kabinet

90%

90%

3

Kecepatan distribusi risalah sidang kabinet

3 hari

3 hari

4

Ketepatan distribusi risalah sidang kabinet

90%

90%

II.L.007.2



SASARAN

INDIKATOR 2010

2014

11 Akurasi dan proses penyelesaian Keputusan Presiden 1 mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintah dan kepangkatan pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menjadi wewenang Presiden

Kecepatan penyelesaian pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan dan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi wewenang Presiden

30 hari

12 hari

12 Kecepatan penyediaan data/informasi dan aksesibilitas stakeholders

2

Ketepatan penyelesaian pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintahan dan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi wewenang Presiden

95%

98%

3

Kecepatan penyediaan data dan aksesibilitasstakeholders terhadap informasi yang dihasilkan Sekretariat Kabinet

1 hari

1 hari

Jumlah kegiatan dan kekuatan personel

85%

100%

1

Persentase data dan informasi yang ditindaklanjuti oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden

100%

100%

2

Persentase pelayanan keprotokolan dan persidangan di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden sesuai Standar Pelayanan

100%

100%

13 Peningkatan kualtas bidang intelejen, operasi, personil, dan dukungan umum logistik 14 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dicapai

15 Seluruh kegiatan operasional ORI dapat berjalan lancar

Seluruh kebutuhan pendanaan bagi ORI dapat terpenuhi sesuai jadwal

16 Terselenggaranya dukungan manajeman dan pelaksanaan tugas teknis Sekretariat Negara 17 Tersusunnya pendapat, saran, dan pertimbangan atas prakarsa sendiri atau permintaan mengenai penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek kepada pemerintah serta masyarakat untuk mencapai tujuan nasional

Adanya rekomendasi kebijakan pembaharuan hukum yang ditujukan kepada Presiden Rekomendasi, memorandum, fatwa, pandangan, pendapat, saran, pertimbangan, atas prakarsa sendiri dan atau permintaan mengenai penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu pengetahuan dasar, ilmu kedokteran, ilmu rekayasa, ilmu sosial, dan kebudayaan kepada pemerintah & masyarakat

100%

100%

100%

100%

18 Terlaksananya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Sekretariat Negara

Meningkatkan hasil pemantauan dan evaluasi

100%

100%

II.L.007.3



SASARAN

INDIKATOR 2010

2014

II. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR SEKRETARIAT NEGARA

TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp. Miliar) 3.249,4

1

Terselenggaranya dukungan pelayanan umum kepada 1. pejabat negara dan aparatur Setneg yang berstandar kualitas baik serta perawatan dan pengelolaan aset/BMN Sekretariat Negara 2.

2

Tersedianya sarana dan prasaran yang berkualitas

3

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor, rumah jabatan pejabat tinggi negara serta wisma sesuai dengan standar yang ditetapkan

100%

100%

Persentase BMN yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan

100%

100%

100%

100%

Persentase Sarana dan Prasarana yang berkualitas sesuai standar pelayanan

80%

90%

Persentase Pelayanan kerumahtanggaan yang berkualitas sesuai standar pelayanan Persentase fasilitas kerja yang siap pakai

80%

90%

80%

80%

terselenggaranya pengadaan alat peralatan, sarana/prasarana fisik lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan tupoksi

85%

100%

Persentase sarana & prasarana dilingkungan Rumah Tangga Kepresidenan yang dapat di operasikan/dimanfaatkan

1

2

4 5

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan Sekretariat Militer peningkatan kualitas dukungan sarana prasarana penunjang tupoksi

III. PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DUKUNGAN KEBIJAKAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

404,8

1

Terselenggaranya kerjasama teknik luar negeri yang cepat, tepat dan aman serta terselenggaranya program kerjasama teknik selatan-selatan

1. 2.

3.

Persentase dokumen kerjasama teknik luar negeri yang dapat diselesaikan tepat waktu Persentase dokumen penugasan pejabat/pegawai/tenaga Indonesia ke luar negeri dalam rangka dinas dan belajar atas tanggungan negara dan perorangan yang dapat diselesaikan tepat waktu

100%

100%

100%

100%

Persentase pelatihan yang dilaksanakan dalam kerangka kerjasama teknik selatan-selatan sesuai dengan dokumen kerjasama

100%

100%

II.L.007.4


SASARAN

INDIKATOR 2010

2

Meningkatnya kualitas analisis dan kecepatan dalam 1. memberikan dukungan kebijakan dalam dan luar negeri, penyiapan bahan dan data dukungan kebijakan, serta dukungan informatika 2.

Persentase rekomendasi kebijakan dalam dan luar negeri kepada Presiden yang diselesaikan secara akurat dan tepat waktu sesuai standar

100%

100%

Persentase rekomendasi kebijakan atas kelayakan permohonan kegiatan/acara-acara Kepresidenan di dalam dan luar negeri secara akurat dan tepat waktu sesuai standar

100%

100%

3.

Persentase surat/naskah letter of recall (LR) dan letter of credential (LC) Dubes RI, letter of commission (LC) Konsul/Konjen/Konsul Kehormatan RI, dan penerjemahan naskah/surat resmi kepresidenan/kenegaraan yang diselesaikan secara akurat dan tepat waktu

100%

100%

4.

Persentase ketersediaan transkrip dan pointers pidato presiden yang dapat dijadikan sebagai dokumen negara Persentase ketersediaan aplikasi sistem, layanan infrastruktur jaringan, serta layanan data dan informasi dukungan kebijakan yang diselesaikan secara akurat dan tepat waktu sesuai standar

100%

100%

100%

100%

Persentase laporan hasil pertemuan yang difasilitasi dalam hubungan antara Presiden/Mensesneg dengan Lembaga Negara, Lembaga Daerah, Orpol, LSM, dan Ormas sesuai standar pelayanan

100%

100%

2.

Persentase rekomendasi berkaitan dengan hubungan kelembagaan yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Mensesneg

100%

100%

3.

Persentase ketersediaan profil lembaga negara, lembaga daerah, organisasi politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan

24%

100%

5.

3

2014

Terselenggaranya hubungan kelembagaan yang harmonis 1. dan sinergis antara Presiden/Mensesneg dengan lembaga negara, lembaga daerah, organisasi politik, LSM dan organisasi kemasyarakatan

II.L.007.5



SASARAN

INDIKATOR 2010

4

5

Terselenggaranya ijin prakarsa, dan analisa RUU, 1. RPerpu, RPP, penyiapan pertimbangan rancangan Perpres, otentifikasi UU, Perpu, PP, evaluasi pelaksanaan UU, Perpu, PP, dan pendapat hukum serta analisis dan 2. administrasi permasalahan hukum, ratifikasi, prerogratif, naturalisasi, dan perundang-undangan

2014

Persentase penyelesaian laporan hasil analisis RUU, RPerpu, RPP dan pertimbangan Rperpres sesuai dengan standar pelayanan

100%

100%

Persentase penyelesaian administratif RUU, RPerpu, dan RPP yang akan disampaikan/disahkan/ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan standar pelayanan

100%

100%

3.

Persentase penyelesaian laporan hasil evaluasi dan penyusunan pendapat hukum pelaksanaan RUU, R Perpu, dan RPP sesuai dengan standar pelayanan

100%

100%

4.

Persentase penyelesaian gugatan dan permohonan hak uji materiil serta permohonan perlindungan hukum yang ditindaklanjuti

100%

100%

5.

Persentase permasalahan dan permohonan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan remisi perubahan pidana penjara serta naturalisasi yang ditelaah dan diselesaikan

100%

100%

Persentase Rekomendasi kebijakan bidang hubungan internasional, pemerintahan dan politik dalam negeri, pertanan negara, keamanan dan ketertiban, kehakiman, hukum dan HAM, kewilayahan dan wawasan kepada Wakil Presiden yang ditindaklanjuti sesuai standar

80%

90%

2

Persentase Rekomendasi kebijakan bidang moneter dan keuangan perdagangan dan kerjasama internasional, produksi serta prasarana dasar dan energi kepada Wakil Presiden yang ditindaklanjuti sesuai standar

80%

90%

3

Persentase Rekomendasi kebijakan bidang agama dan sosial, pendidikan, kebudayaan dan olahraga, kesehatan, lingkungan hidup dan perumahan rakyat, pemberdayaan perempuan, usaha mikro kecil dan masalah ketenagakerjaan kepada Wakil Presiden yang ditindaklanj

80%

90%

Tersedianya rekomendasi kebijakan di bidang Politik, 1 Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, dan Dukungan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan kepada Wakil Presiden yang ditindaklanjuti

II.L.007.6



SASARAN

INDIKATOR 2010

6

Terselenggaranya kegiatan VVIP, dukungan administrasi personel TNI dan Polri, dan penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan

4

Persentase Rekomendasi kebijakan bidang dukungan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah, dukungan pengawasan pembangunan dan pengelolaan kekayaan negara, pemantauan pemberantasan korupsi serta pengelolaan data dan pengaduan

90%

90%

1

Persentase kegiatan VVIP yang terlaksana dengan tertib dan aman Persentase pemberian dukungan administrasi personel TNI dan POLRI secara efektif Persentase WNI dan WNA yang akan dianugerahi gelar tanda jasa dan tanda kehormatan sesuai kriteria Kecepatan penyelesaian laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat

100%

100%

90%

90%

100%

100%

10 hari

10 hari

70%

90%

2 3

7

2014

Saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis 1 atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti 2

Persentase penyelesaian laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat

8

Saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum yang ditindaklanjuti

1

Kecepatan penyelesaian penyiapan saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan

11 hari

11 hari

9

Penyelesaian permasalahan hukum yang ditindaklanjuti

2

Ketepatan penyelesaian penyiapan saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan

85%

90%

II.L.007.7



SASARAN

INDIKATOR 2010

10 Rancangan Perpres, Keppres, dan Inpres yang 3 ditindaklanjuti 4 11 Saran kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang 5 ditindaklanjuti

Kecepatan penyelesaian permasalahan hukum Ketepatan penyelesaian permasalahan hukum

11 hari

2014 11 hari

85%

90%

Kecepatan penyelesaian penyiapan rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden

11 hari

11 hari

6

Ketepatan penyelesaian penyiapan rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden

85%

90%

1

Kecepatan penyelesaian laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat

10 hari

10 hari

2

Persentase penyelesaian laporan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dan keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat

70%

90%

TOTAL ALOKASI SETNEG 2010-2014

II.L.007.8


11.084,1

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI TARGET No


SASARAN

2010 1.

PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH

a.

Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah

TOTAL ALOKASI 20102014 (Rp Miliar)

INDIKATOR 2014

1.300,0 1 PP

1 PP

K)

3 Permendagri

13 Permendagri

K)

30% daerah

100% daerah

2 daerah

14

30% daerah

90% daerah

-

2 kegiatan

K)

Terselenggaranya Raker BKPRD.

2 kegiatan

6 kegiatan

K)

Terselenggaranya Peningkatan SDM dalam Penataan Ruang (Pemda, BKPRD dan DPRD).

1 kegiatan

5 kegiatan

K)

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penataan Ruang. Monitoring dan Evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan Jumlah kegiatan evaluasi kinerja penyelenggaraan ruang di Daerah. penataan ruang.

1 kegiatan

5 kegiatan

K)

1 kegiatan

5 kegiatan

K)

Tersusunnya PP Sesuai Amanat UU 26/2007

Jumlah PP tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat. Jumlah Penyusunan NSPM Penataan Ruang Daerah.

Tersusunnya Perda Sesuai Amanat UU 26/2007 dan Undang- Meningkatnya (Persentase) Penyelesaian Perda Sesuai Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah : Amanat UU 26/2007 dan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bantuan Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah Pemekaran. Meningkatnya keterpaduan dalam penataan ruang

Jumlah RTR Daerah Pemekaran yang sudah disempurnakan. Jumlah BKPRD yang terbentuk. Terselenggaranya Rakernas BKPRN.

Meningkatnya Pemahaman Aparat Daerah dalam Penataan Ruang.

II.L.010.1

K)

40,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI TOTAL ALOKASI 20102014 (Rp Miliar)

TARGET No


b.

Fasilitasi pembangunan kawasan perkotaan

SASARAN

INDIKATOR 2010

Tersusunnya UU ttg Perkotaan

2014

Jumlah naskah akademis

1

K)

Jumlah rancangan UU ttg Perkotaan

1

K)

Jumlah uji publik RUU Perkotaan

1

K)

Jumlah UU

1

K)

1

K)

Terbentuknya forum koordinasi pembangunan perkotaan di Jumlah pedoman tingkat provinsi Jumlah forum koordinasi pembangunan perkotaan tingkat provinsi di 5 wilayah pulau besar

15 K)

Tersedianya Peraturan Daerah tentang penyediaan perumahan untuk MBR.

Jumlah Peraturan Daerah berkaitan dgn penyediaan perumahan bagi MBR di kawasan perkotaan.

Tersusunnya pedoman peningkatan peran PKL dan peremajaan kawasan kumuh perkotaan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di perkotaan.

Jumlah kebijakan/pedoman

Tersusunnya kebijakan Kemendagri terkait dgn pengendalian masalah sosial dan penyakit menular di kawasan perkotaan.

Tersusunnya pedoman dalam rangka penguatan peran lembaga masyarakat perkotaan dalam peran sertanya bagi percepatan pemb.perkotaan. Tersusunnya pedoman pengelolaan dan pelestarian bangunan warisan budaya di perkotaan

1 rancangan pedoman

Jumlah personil Pemda dan masy yang mengikuti training . Jumlah kebijakan/pedoman

1 ranc. pedoman

Jumlah prov, kab/kota yang mendapat fasilitasi Pemda dalam mengoptimalkan pengendalian masalah sosial dan penyakit menular. Jumlah pedoman. Jumlah kelembagaan masyarakat difasilitasi Jumlah naskah akademis Jumlah pedoman

II.L.010.2

1 rancangan pedoman (LKM)

yang 1

40

K)

1

K)

400

K)

1

K)

28 provinsi dan 120 kab/kota

K)

1

K)

200

K)

1

K)

1

K)

100,5


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR

Terfasilitasinya pemda dalam penyusunan kebijakan daerah tentang pengelolaan dan pelestarian bangunan warisan budaya Terbangunnya sistem informasi dan data base perkotaan yang terintegrasi mulai dari kab/kota, provinsi dan pusat.

Jumlah kota yang memiliki perda tentang pengelolaan dan pelestarian bangunan warisan budaya

2010

Jumlah data tipologi kawasan perkotaan seluruh Indonesia. Jumlah aplikasi data base sistem informasi kawasan perkotaan Jumlah kab/kota, provinsi yang memiliki data base dan terintegrasi dalam satu sistem informasi kawasan perkotaan Terbentuknya lembaga dan badan pengelola kawasan Tersusunnya pedoman pembentukan lembaga/badan pengelola kawasan perkotaan perkotaan Jumlah kota yang difasilitasi dalam untuk penyiapan pola pengelolaan kawasan perkotaan

2014 25

K)

1

1

K)

1

1

K)

140

K)

1

K)

15

K)

1 ranc. pedoman

Terumuskannya kebijakan Kemendagri terkait dengan percepatan pembangunan sanitasi perkotaan

Jumlah kab/kota yang terfasilitasi dalam pembentukan Pokja. Jumlah kebijakan/pedoman

49

365

K)

1

K)

Terlaksananya kerjasama city sharing

Jumlah Best Practices Perkotaan Unggulan

4

20

K)

Jumlah Kerjasama City Sharing

10

50

K)

Jumlah kerjasama sister city

4

20

K)

Jumlah Kerjasama Sister City yang berjalan (terlaksana)

10

50

K)

Perkotaan Jumlah Badan Kerjasama Kawasan Metropolitan yang terbentuk. Jumlah Rencana Objek Kerjasama yang tersusun scr memadai

1

9

K)

2

22

K)

Terlaksananya kerjasama sister city

Terlaksanannya Kerjasama Kawasan Metropolitan

Pembangunan

II.L.010.3


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010

Tertatanya batas, fungsi, nama dan luas kawasan perkotaan Jumlah pedoman pembentukan, batas, fungsi dan luas kawasan perkotaan non otonom

2014 1

K)

Jumlah supervisi dan fasilitasi pembentukan, batas, fungsi dan luas kawasan perkotaan Jumlah kota terfasilitasi.

80

K)

45

K)

Tersusun dan terlaksananya kebijakan tentang pengelolaan Jumlah kebijakan pasar tradisional Jumlah kota yang memiliki kebijakan tentang pengelolaan pasar tradisional Jumlah evaluasi kota yang telah menerapkan modernisasi pengelolaan pasar tradisional Jumlah kebijakan/pedoman Tersusunnya Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan ( kebijakan mengenai jenis-jenis pelayanan yang harus Jumlah prov, kab/kota yang difasilitasi dan penyiapan tersedia dalam suatu kawasan perkotaan) kebutuhan perencanaan pembangunan perkotaan sesuai

1

K)

15

K)

10

K)

1

K)

Terlaksananya fasilitasi pemda dalam penyusunan perda pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana

Terlaksananya penilaian terhadap daerah yang mengikuti IMP Award Terfasilitasi dan tersupervisinya penyelenggaraan penyerahan aset PSU dari pengembang ke Pemda

SPP Jumlah penghargaan IMP Jumlah dokumen evaluasi dan penyempurnaan sistem penilaian IMP Award Jumlah Prov, kab/kota yamg terfasilitasi dan tersupervisi dalam penyelenggaraan penyerahan aset PSU dari pengembang ke Pemda

1

1

10 kab/kota di 3 provinsi 15

5 prov, 10 kab/kota

Jumlah prov, kab/kota yang terfasilitasi dalam penyusunan Perda terkait PSU di daerah Tersusunnya standar pengukuran besaran RTH kawasan perkotaan dan perda terkait RTH di kawasan perkotaan.

Jumlah kebijakan/dokumen Jumlah Kabupaten/kota yang terfasilitasi

II.L.010.4

45

K)

2

K)

25 prov, 50 kab/kota

K)

10 kab/kota dari 3 provinsi 1 konsep rancangan dokumen.

1

K)

28

K)


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010

Terlaksananya fasilitasi pemda dalam penyusunan perda berkaitan dengan pemberian IMB

31

K)

Jumlah daerah yang memiliki perda ttg Pemberian IMB

31

K)

50

K)

1

K)

15

K)

3

K)

1 pkt

5 pkt

K)

1 paket

5 paket

k)

Meningkatnya kinerja pemerintah daerah dalam perencanaan Jumlah daerah yg terfasilitasi dalam penyelenggaraan perencanaan di kawasan perkotaan perkotaan dan melaksanakan tertib ruang

10

Jumlah pedoman koordinasi pengawasan dan pengendalian pembangunan perkotaan Jumlah kegiatan koordinasi pengawasan dan pengendalian provinsi (5 wilayah) Jumlah hasil evaluasi kinerja pemda dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan perkotaan c.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah

Tersusunnya regulasi/ kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan daerah terkait dengan Optimalisasi Potensi, Promosi, Sarana dan Prasarana, Kerjasama serta Kelembagaan Ekonomi Daerah

Jumlah regulasi/kebijakan yang disusun dan disahkan, terkait dengan optimalisasi potensi, promosi, sarana dan prasarana, kerjasama serta kelembagaan ekonomi daerah.

Berkembangnya lembaga usaha ekonomi daerah terutama di Jumlah SOP/Institusi/Unit Pelayanan Terpadu (UPT) bidang permodalan dan perijinan usaha untuk pelaksanaan OSS (One Stop Services), termasuk di kawasan transmigrasi, agropolitan/minapolitan, kawasan sentra produksi, klaster industri, dan kawasan khusus lainnya. Mempercepatproses perijinan di daerah

2014

Jumlah daerah terfasilitasi.

jumlah daerah yang membentuk PTSP

5%

70%

PTSP yang siap menerapkan SPIPISE

5%

60%

Pembatalan Perda bermasalah

100%

100%

Daerah yang mengurangi biaya untuk berusaha

30%

70%

II.L.010.5

221,2


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010

Tersedianya data dan informasi tentang terkait dengan potensi, sarana dan prasarana, kerjasama dan kelembagaan ekonomi daerah

Terfasilitasinya Daerah dalam memecahkan permasalahan implementasi kebijakan yang terkait dengan Potensi, Promosi, Sarana dan Prasarana, Kerjasama serta Kelembagaan Ekonomi Daerah

2014

Tesedianya data dan info terkait dengan Potensi, Promosi, Sarana, Kerjasama dan Kelembagaan Ekonomi Daerah.

1 pkt

5pkt

K)

Terlaksananya desiminasi/sosialisasi hasil pengembangan data dan info terkait dengan potensi, promosi, sarana dan prasarana, kerjasama serta kelembagaan ekonomi daerah Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam upaya memecahkan permasalahan implementasi kebijakan yang terkait dengan Potensi, Promosi, Sarana dan Prasarana, Kerjasama serta Kelembagaan Ekonomi Daerah

1 pkt

5 pkt

K)

15 prov/kab/ kota

25 prov/kab/kota

Terlaksananya peningkatan wawasan aparatur dlm bidang pengembangan ekonomi lokal dan daerah.

Jumlah workshop Diseminasi/ studi Banding mengenai pengembangan ekonomi lokal dan daerah.

1 pkt

5 pkt

K)

Terbentuknya forum lintas stakeholder terkait perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah Meningkatnya ketersediaan tenaga fasilitasi dan jangka waktu fasilitasi kepada pelaku usaha ekonomi daerah mengenai kualitas produksi, pengolahan dan pemasaran

Jumlah forum lintas stakeholder yang aktif

1 pkt

5 pkt

K)

§ Jumlah tenaga fasilitator, baik di pusat maupun daerah, termasuk di kawasan transmigrasi, agropolitan/minapolitan, kawasan sentra produksi, klaster industri, dan kawasan strategis lainnya

1 pkt

5 pkt

K)

K)

§ Jumlah lembaga fasilitasi di daerah

1 unit

5 unit

§ Jangka waktu penyelenggaraan fasilitasi di daerah, termasuk di kawasan transmigrasi, agropolitan/minapolitan, kawasan sentra produksi, klaster industri dan kawasan strategi lainnya.

10 bln

10 bln

II.L.010.6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010

Meningkatnya kualitas kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerintah swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal dan daerah

-

1 pkt evaluasi hasil kinerja forum kerjasama/kemitraan

Jumlah sektor / bidang ekonomi yang dikerjasamakan

-

1 pkt evaluasi hasil kerjasama kemitraan dibid eklok antar daerah/ swasta

Jumlah MoU PPP

-

-

Meningkatnya kualitas kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerintah swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal dan daerah

2014

Jumlah forum kerjasama antar daerah/wilayah

Jumlah forum kerjasama antar daerah/wilayah

II.L.010.7

1 pkt evaluasi potensi eklok yang dapat di kerjasama kan. Optimalisasi pelaksanaan Evaluasi hasil kerjasama dlm rangka kerjasama mendorong pengembangan pengembangan eklok dan eklok dan daerah daerah (Care, Plan, CHF (Care, Plan, CHF dan AusAID) dan AusAID)

-

1 pkt evaluasi hasil kinerja forum kerjasama/kemitraan




SASARAN

INDIKATOR 2010

2014


Finalisasi pedum Evaluasi pengembangan model pelaksanaan pedum kerjsama ekonomi daerah pengembangan model kerjasama ekonomi daerah Penyusunan instrumen kerjasama ekonomi daerah d.

Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu

Terlaksananya koordinasi pengelolaan dan pengembangan kawasan Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil

Persentase daerah yang menerapkan pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan potensi perekonomian daerah Jumlah pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil Persentase wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil, yang mengimplementasikan pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulaupulau kecil

Terwujudnya optimalisasi pengembangan wilayah tertinggal, % Pemerintah Daerah yang melaksanakan kebijakan perbatasan, pesisir, dan pulau kecil, dan kawasan strategis terkait dengan PNPM PISEW di 9 Provinsi cepat tumbuh Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perbatasan Persentase terfasilitasinya wilayah perbatasan untuk mendorong pertumbuhan Ekonomi.

II.L.010.8

50%

Evaluasi pelaksa naan instrumen kerjasama ekonomi daerah 100%

1

1

20%

90%

20%

90%

5%

100%

438,6


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010

2.

a.

b.

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pelayanan percepatan penanggulangan kemiskinan, Perdesaan (PNPM-MP) pengangguran di kecamatan dan desa/ (PNPM-Perdesaan); PNPM-RISE (PISEW); DAN PNPM-LMP sesuai standar.

Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

50.547,8

Cakupan penerapan PNPM-MP dan penguatan PNPM

Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, khususnya di Kab. Nias dan Nias Selatan Mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan · Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi · efektif dalam rangka pemberian pelayanan kepada pemerintahan desa dan kelurahan melalui Bintek masyarakat. konsulidasi , inventarisasi serta penyusunan UU tentang Desa.

· Mengembangkan manajemen pemerintahan desa yang efektif, dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat.

4.791 kec 2 Kab,/9 Kec.

32 provinsi 2.133 kec, (termasuk 95 2 Kab/9 Kec.

33 Prov

33 Prov

86 Kab

100 Kab

1 Produk Hukum

2 Produk Hukum

· Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset 15 Provinsi 30 Kabupaten 32 Provinsi 192 Kab desa serta kelurahan melalui Bintek, inventarisasi dan pendataan keuangan dan asset desa, pengembangan desa wisata sebagai sumber PAD

· Memperkuat kemampuan Perangkat Desa dan anggota · Jumlah fasilitasi pengembangan desa dan Badan Perwakilan Desa, agar mampu menyelenggarakan kelurahan melalui penetapan indikator keberhasilan pemerintahan desa secara demokratis dan efektif. pemdes, penetapan dan penegasan, pemetaan batas wilayah desa, penyusunan data based desa dan kelurahan, bimtek, dan koordinasi. · Meningkatnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

2014

· Jumlah fasilitasi peningkatan kapasitas melalui TOT, Bimtek peningkatan kapasitas aparat desa dan kelurahan

II.L.010.9

8 Provinsi, 10 Kabupaten, 32 Provinsi 64 20 Desa Kabupaten 128 Desa

600 Orang dari 32 Provinsi, 18 Kab/Kota

1000 Orang dari 32 Provinsi, 32 Kab/Kota

48.782,0 K)

134,5

K)


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010 · Jumlah fasilitasi pemantapan Badan Permusyawaratan Desa melalui Bintek, Orientasi, Koordinasi, Monitoring dan evalusasi

c.

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dan Desa Lingkup Regional

137,0

· Meningkatkan kapasitas Aparat dan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

· Jumlah pelatihan di bidang pemberdayaan aparatur desa/kelurahan sesuai standar · Jumlah pelatihan di bidang pemberdayaan lembaga masyarakat desa/kelurahan sesuai standar · Biaya rata-rata pelayanan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga.

d.

2014

15 Provinsi 30 Kabupaten 32 Provinsi 192 Kab 60 BPD 384 BPD

27 Angkt

147 Angkt

K)

30 Angkt

174 Angkt

K)

100%

1

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Pelatihan Masyarakat

311,3 ■ Pelayanan pengembangan kelembagaan dan pelatihan masyarakat sesuai standar.

■ Jumlah pelatihan yang diberikan bagi masyarakat perdesaan melalui penyusunan kurikulum dan modul, pelatihan, sinkronisasi, TOT;

12 Angkt 480 orang dari 32 Prov

25 Angkt 1000 orang dari 32 Prov

■ Jumlah fasilitasi pendataan potensi desa melalui Pedataan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan, Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan

33 prov, 394 Kab 5 Kelurahan dan 5 Desa

■ Jumlah Program dan Kegiatan masuk desa dan peningkatan system perencanaan partisipatif melalui Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan dan Monitoring dan evaluasi.

12 Kegiatan di 32 Provinsi, 12 Kabupaten

33 prov, 468 Kab 5 Kelurahan dan 5 Desa 32 Kegiatan di 32 Provinsi, 32 Kabupaten

II.L.010.10



SASARAN

INDIKATOR 2010 ■ Jumlah penataan ruangan kawasan pedesaan melalui fasilitasi Pemda dalam penyusunan perda tentang tata ruang kawasan perdesaan, pengembangan Pusat pertumbuhan antar desa (PPTAD), bimtek, dan koordinasi.

■ Menata kembali peranan dan fungsi lembaga masyarakat, ■ Jumlah Fasilitasi penataan dan pengembangan khususnya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau lembaga kemasyarakatan di desa melalui Bimtek, Sebutan Lain. pelatihan, pendataan

50 Kab di 25 Provinsi

33 prov

33 prov

468 kab

468 kab

12 lkeg Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelatihan masyarakat

e.

2014

10 Kab. di 10 Provinsi

Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat untuk Jumlah daerah tertinggal berpartisipasi dalam pembangunan yang memperoleh fasilitasi peningkatan kelembagaan dan pelatihan masyarakat (provinsi)


48 lkeg 32 prov

Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

216,5 · Pelayanan pengembangan pemberdayaan adat dan sosial · Jumlah fasilitasi kesejahteraan sosial melalui budaya masyarakat sesuai standar. Sosialisasi, Bimtek dan Identifikasi pendataan serta penguatan kelembagaan di daerah. · Jumlah fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) melalui Penguatan Kelemb. Posyandu, Pendataan Posyandu, peningkt. Peran posyandu dlm kesehatan keluarga, pelaks. Bangdesmadu.

II.L.010.11

33 Prov.

33 Prov.

15 Kab

36 Kab

6 Keg.

10 Keg.

33 prov

33 prov

468 kab

468 kab



SASARAN

INDIKATOR 2010 · Jumlah fasilitasi tenaga kerja perdesaan yang memperoleh pembinaan dan perlindungan keselamatan kerja perdesaan melalui peningkatan kemampuan tenaga kerja pedesaan di wilayah perbatasan antar Negara, penyusunan permendagri, pelatihan dan orientasi.

33 Prov

· Jumlah pelaksanaan pembinaan budaya nusantara melalui inventarisai KAT, pelestarian Adat dan Budaya Nusantara dengan pemberian stimulant kepada pemerhati adat dan budaya · Jumlah dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan pemberdayaan perempuan melalui pendataan, bintek, dan pemberantasan buta aksara; f.

2014


33 Prov

50 Kab

50 Kab

7 Keg.

10 Keg.

15 Kab

50Kab

13 Keg

7 Keg

10 Kab. di 10 Provinsi

50 Kab di 25 Provinsi

Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

287,8 · Terwujudnya usaha masyarakat di perdesaan yang maju, Jumlah Fasilitasi Pemda dalam pengembangan usaha mandiri dan berorientasi pada pemenuhan permintaan pasar, ekonomi masyarakat tertinggal termasuk PNPMdalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional PISEW · Terwujudnya usaha ekonomi masyarakat di perdesaan yang maju, mandiri dan berorientasi pada pemenuhan permintaan pasar, dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

· Jumlah fasilitasi pelaksanaan peningkatan usaha ekonomi keluarga melalui TOT dan pelatihan kewirausahaan, pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat pesisir dan penguatan kelembagaan BUMKEL.

II.L.010.12

33 Prov. 32 Kab

33 Prov. 32 Kab

15 Kab

50Kab

13 Keg

7 Keg


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010 33 Prov.

15 Kab

36 Kab

· Jumlah fasilitasi pelaksanaan usaha perkreditan dan simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro pedesaan melalui Bintek, koordinasi, dan pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat,

33 Prov

33 Prov

6 Keg.

8 Keg.

20%

0,7

33 Prop

33 Prop

· Persentase Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan/UED-SP yang berfungsi · Jumlah fasilitasi pengembangan dan pengelolaan pasar desa/ pasar lokal dan pengembangan informasi pasar melalui Bintek Pengelolaan Pasar Desa bagi aparat pemerintah Desa, Pengelola Pasar dan BPD, memberikan Stimulan kepada Pasar Desa;

· Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdesaan terutama sarana prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa · Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdesaan terutama sarana prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa

2014

· Jumlah fasilitasi usaha ekonomi masyarakat tertinggal melalui pelatihan, pemetaan/identifikasi, koordinasi, sosialisasi, penyusunan proksi kemiskinan serta pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat tertinggal; (termasuk PNPM-PISEW) .

33 Prov.

10 Kab, 20 Desa

10 Kab, 60 Desa

· Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa

20 pasar

235 pasar

· Tingkat pelayanan dan akses masyarakat terhadap sarpras perdesaan

-

80 Kab

II.L.010.13

K)



SASARAN

INDIKATOR 2010

·

Tersusunnya RTR desa oleh Kab/Kota

·

Tersusunnya RTR desa oleh kab/kota

Pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat · Jumlah fasilitasi usaha di bidang pertanian dan · sesuai standar. pangan yang berada di perdesaan melalui Bintek CPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, koordinasi, serta pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD).

g.

2014

-

120 Kab.

33 Prov.

33 Prov.

15 Kab

36 Kab

6 Keg

10 Keg

Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna


165,8 Pelayanan pengelolaan sumber daya alam dan · pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai standar.

· Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan melalui pelatihan, rakor, supervisi, BLM dan evaluasi dengan kegiatan: (a) pemanfaatan lahan kritis sebagai pilot project DME (b) Pengelolaan Desa Hutan (c)

Pengelolaan Hutan Mangrove

· Jumlah fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana perdesaan melalui orientasi, pelatihan, koordinasi, bintek AMPL (PAMSIMAS).

II.L.010.14

14 desa di 13 provinsi 4 desa, 4 provinsi

20 desa di 20 provinsi 5 desa, 5 provinsi

1 desa 1 provinsi

2 desa, 2 provinsi

33 Prov.

33 Prov.

32 Kab

10 Keg.


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010 · Jumlah hasil kajian dan pemetaan kebutuhan teknologi perdesaan yang diterapkan termasuk di wilayah perbatasan.

· Jumlah fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna melalui Pelatihan, Bintek Posyantekdes, BLM, Gelar TTG, Koordinasi, dan Monev

3.

PROGRAM PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

a.

Penataan Urusan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2014

32 provinsi

32 provinsi

50 kab. tertinggal

50 kab. tertinggal

· 33 Provinsi

· 33 Provinsi

· 35 Kab/Kota

· 35 Kab/Kota

· 4 Pokmas

20 Pokmas

K)

· 20 Posyantekdes

100 Posyantekdes

K)

· 8 Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

40 UMK

K)

731,2

Terselenggaranya penguatan dan pemantapan urusan pemerintahan daerah pada aspek pelaksanaan dan pengembangan urusan pemerintahan daerah, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan.

Jumlah Kebijakan penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004. Jumlah Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai turunan dari revisi UU No. 32 Tahun 2004. Jumlah Sosialisasi penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan kepada K/L dan Pemerintah Daerah.

II.L.010.15

1 Kebijakan

1 Kebijakan

K)

1 Peraturan Pemerintah

K)

1 Paket

K)

62,9



SASARAN

INDIKATOR 2010 Persentase pelaksanaan urusan yang telah menjadi kewenangan pemerintahan daerah

100%

Persentase daerah yang sudah menyelesaikan perda mengenai kewenangan/urusan (wajib dan pilihan) pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

30%

100%

Persentase Perda kewenangan/urusan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota yang telah

30%

100%

5 bidang urusan

31 bidang urusan

Persentase peraturan perundang-undangan sektoral yang diinventarisasi yang belum sejalan dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah di pusat dan di daerah

100%

100%

Persentase harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah di pusat

20%

60%

100%

100%

60%

90%

13 SPM

17 SPM

Jumlah bidang urusan yang telah disusun Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) oleh K/L dan fasilitasi implementasi Terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah, baik di Pusat maupun antara Pusat dan Daerah dalam rangka reformasi regulasi secara bertahap.

b

c

Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Persentase daerah yang dievaluasi kinerja daerah penyelenggaranan pemerintahan Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase daerah yang meningkat kinerja sebagai tindaklanjut dari pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerahnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah desentralisasi dan otonomi daerah Tersusunnya SPM Bidang lainnya yang belum diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2009

2014

-

Jumlah SPM yang ditetapkan

II.L.010.16


60,5

7,5


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010

d

e.

f.

g.

Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik Meningkatnya Implementasi Urusan Pemerintahan Daerah di Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.

Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus

2014

5 SPM

17 SPM

Jumlah bidang SPM yang dimonitor penerapannya

-

17 bidang SPM

K)

Jumlah bidang SPM yang dievaluasi penerapannya

-

17 bidang SPM

K)

1 UU

1 UU

K)

K)

Terbitnya UU Keistimewaan DIY

Jumlah undang-undang

Tersusunnya dan terimplementasinya peraturan pelaksana seluruh UU yang mengatur otonomi khusus

Jumlah peraturan pelaksana turunan UU yang mengatur daerah dengan otonomi khusus

3 RPP dan 2 Perpres

3 RPP dan 2 Perpres

Terevaluasinya perkembangan Daerah Otonom Baru

Persentase daerah otonom baru (< 3 th) yang dievaluasi

100%

100%

Jumlah Strategi Dasar Penataan Daerah

1 paket

1 paket

Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah Terlaksananya seluruh mekanisme pengusulan pemekaran dan penggabungan daerah sesuai dengan PP No 78 tahun 2007, dalam rangka penghentian/pembatasan pemekaran wilayah/pembentukan daerah otonom baru.

Pembinaan administrasi pejabat negara di daerah dan DPRD

Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterapkan oleh Daerah

Persentase evaluasi setiap usulan pemekaran, 100% penggabungan, dan penghapusan daerah sesuai dengan PP No 78 tahun 2007 0 (nol) Jumlah daerah otonom baru yang terbentuk berdasarkan usulan Pemerintah Kapasitas kepala daerah dan pimpinan DPRD yang memadai Jumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD yang Kepala daerah 5 Kepala daerah di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota terpilih di 478 kabupaten/kota mengikuti kegiatan orientasi bagi peningkatan setiap provinsi pada 33 otonom. kemampuan dalam menjalankan fungsi-fungsi provinsi. kepemimpinan daerah, legislasi, penganggaran, dan pengawasan, serta inovasi pemerintahan dan pembangunan. Pimpinan DPRD 5 Pimpinan DPRD di kabupaten/kota terpilih di 491 kabupaten/kota setiap provinsi pada 33 otonom provinsi.

II.L.010.17

20,0

25,0

K)

20,0

K)

18,7

K)


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010 Kepala daerah provinsi pada 33 provinsi.

2014 Kepala daerah provinsi pada 33 provinsi.

Pimpinan DPRD provinsi Kepala daerah dan pada 33 provinsi. pimpinan DPRD provinsi pada 33 i i Jumlah laporan evaluasi terhadap peningkatan kapasitas 1 paket kepala daerah dan DPRD Meningkatnya kualitas Perda yang berasal dari usul inisiatif Jumlah perwakilan dari masing-masing komisi DPRD yang mengikuti diklat Regulatory Impact Assesment DPRD (RIA) atau harmonisasi peraturan perundangan.

Perwakilan dari masingmasing komisi DPRD di 5 kabupaten/kota terpilih di setiap provinsi pada 33 provinsi.

Jumlah laporan evaluasi kualitas Perda yang berasal dari usul inisiatif DPRD h

i

Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah

Penyusunan Peraturan Perundangan Pemerintahan Daerah

Tersusunnya UU tentang PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan terselenggaranya Pilkada yang efisien.

Terselenggaranya dukungan pelayanan teknis dan administrasi berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

K)

K)

K)

Perwakilan dari masing-masing komisi DPRD di 491 Kab/Kota

K)

1 paket

K)

Persentase revisi terbatas UU No. 32 tahun 2004 terkait dengan efisiensi pelaksanaan Pilkada

100%

100%

Jumlah UU tentang PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah penetapan UU tentang pemerintahan daerah sebagai revisi UU No. 32 Tahun 2004 Persentase penyelesaian penyusunan peraturan pelaksanaan UU hasil revisi UU No. 32 Tahun 2004

1 UU

1 UU

K)

1 UU

1 UU

K)

Jumlah sosialisasi peraturan bidang otonomi daerah

1 paket

II.L.010.18

3,0

100%

5 paket

K)

9,5


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010

4.

PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

a.

Pengembangan Kawasan dan Otorita

b.

Persentase sarpras yang diberikan kepada daerah Pengembangan Manajemen Pencegahan dan Meningkatnya sarpras Pemerintahan Pasca Bencana/pengurangan resiko bencana Penanggulangan Bencana Meningkatnya kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas aparat dalam bencana daerah dan bahaya kebakaran upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran

c.

Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah

2014

1.655,0

Meningkatnya pengembangan kawasan dan otorita di daerah Persentase fasilitasi kawasan otorita, kawasan industri dan perdagangan bebas, dan kawasan kepentingan umum yang dikelola dan dikembangkan

Meningkatnya daerah yang menerima manfaat dari kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik

Persentase peningkatan jumlah daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik. Persentase jumlah daerah yang menerima manfaat dari kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik. Jumlah sistem database dan sistem monev kerja sama daerah yang disusun Jumlah pemetaan pelaksanaan Kerjasama Daerah baik yang sukses maupun yang gagal Jumlah pemutakhiran pemetaan pelaksanaan kerja sama daerah baik yang sukses maupun yang gagal

II.L.010.19

65%

90%

105,8

40%

75%

211,7

75%

75%

10%

20% dari jumlah di tahun 2013

50%

75%

141,4

1 paket

K)

1 paket

K)

2 paket

K)


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010

Meningkatnya kerjasama antar daerah Tersusunnya regulasi Pusat tentang administrasi pelayanan terpadu di tingkat kecamatan Terlaksananya administrasi pelayanan terpadu di tingkat kecamatan.

d.

Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan

Terfasilitasinya pengembangan dan penataan wilayah administrasi, penegasan batas daerah, perbatasan antar negara, toponimi, dan pertanahan

Persentase jumlah kegiatan fasilisasi kerjasama antar daerah yang diusulkan Jumlah Permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Persentase kabupaten/kota yang telah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan

2014

75%

75%

1 Permendagri

1 Permendagri

10% kabupaten/kota telah memiliki dan menerapkan regulasi pelayanan terpadu di tingkat kecamatan

50% kabupaten/kota telah memiliki dan menerapkan regulasi pelayanan terpadu di tingkat kecamatan

Persentase jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum penataan wilayah administrasi dan penegasan batas daerah, pengembangan wilayah perbatasan, toponimi, dan pertanahan.

75%

95%

Jumlah segmen penataan dan penegasan batas wilayah administrasi perbatasan antar daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundangan

15 segmen

15 segmen

15%

100%

3

3

Persentase pemetaan rupabumi (toponimi) Jumlah Pos lintas Batas tradisional dan internasional Meningkatnya kemampuan pengelolaan Pos Lintas Batas (PLB) internasional dan tradisional secara terpadu yang telah dengan kualitas manajemen pengelolaan serta fasilitas disepakati antar negara pendukung yang memadai

II.L.010.20

K)

977,2


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010

2014

Terfasilitasinya penguatan kelembagaan wilayah perbatasan Prosentase penguatan kelembagaan di pusat dan daerah antar negara dalam rangka penanganan perbatasan antar negara.

25%

100%

Meningkatnya sarpras perbatasan antar negara dan pulaupulau terluar dalam rangka pelayanan umum pemerintahan

Prosentase jumlah kab/kota di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar yang mendapat sarpras perbatasan antar negara

25%

100%

Meningkatnya kerjasama perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG)

Jumlah provinsi yang termasuk ke dalam perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG

6

6

5.

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

949,0

a.

Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen

Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan Jumlah perda yang dikaji perundang-undangan di tingkat Pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan.

b.

Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan, dan Pelaporan Kinerja

Tersusunnya peraturan pemerintah pengganti PP No 41 tahun 2007 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya agar organisasi perangkat daerah dapat efektif dan efisien dalam melaksanakan seluruh SPM yang telah ditetapkan serta mengharmoniskan dengan amanat perundang-undangan sektor dalam pembentukan organisasi sektor di daerah.

Jumlah evaluasi pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007

3.000 perda

20.000 perda

1 paket

1 paket

Jumlah PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007 yang disahkan

1 PP

Persentase daerah yang melaksanakan PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007

100%

Jumlah laporan monitoring pelaksanaan PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007

II.L.010.21

2 laporan

K)

12,5

6,0 K)

K)


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010 Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007

6.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

a.

Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan Peningkatan efektifitas pemanfaatan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan

b.

Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah

2014 1 laporan

K)

350,0

Persentase Provinsi, kabupaten/kota yang telah memanfaatkan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan

70%

90%

Optimalisasi penyerapan DAK oleh daerah

Persentase daerah yang telah Optimal (100%) menyerap DAK

70%

90%

Terwujudnya tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan

Jumlah rekomendasi kebijakan untuk dukungan materi sebagai masukan terhadap revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

1 paket rekomendasi kebijakan

1 paket rekomendasi kebijakan

K)

Tersusunnya kebijakan/regulasi di bidang fasilitasi dana perimbangan yang dapat diimplementasikan di daerah

Jumlah Permendagri

6

18

K)

Jumlah Surat Edaran Mendagri

2 SE

6 SE

K)

Persentase kabupaten/kota yang proporsi belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung

30%

60%

Persentase rata-rata belanja modal terhadap total belanja daerah (Propinsi)

26%

30%

Peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD

II.L.010.22

15,1

37,6


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010

Penetapan APBD secara tepat waktu c.

Pembinaan Administrasi Pendapatan dan Investasi Daerah

Persentase jumlah APBD yang disahkan secara tepat waktu. Meningkatnya pendapatan daerah yang bersumber dari pajak Persentase rata-rata perolehan pajak dan retribusi daerah dan retribusi daerah daerah terhadap APBD Kab/Kota

90%

4,60%

11,80%

44,50%

48%

Meningkatnya Optimalisasi investasi daerah dan pengelolaan Persentase rata-rata hasil penerimaan Investasi dan barang milik daerah barang milik daerah terhadap PAD

3%

7%

Meningkatnya kemampuan administrasi pendapatan dan investasi daerah

Persentase kabupaten daerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi peningkatan kemampuan administrasi pendapatan dan investasi daerah

0%

50%

Provinsi dan kabupaten/ kota memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu

Persentase daerah provinsi, Kab/Kota ber-LKPD dengan status WTP.

15%

100%

Persentase penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu.

40%

90%

Persentase rata-rata perolehan pajak dan retribusi daerah terhadap APBD Provinsi

d.

Pembinaan dan Fasilitasi Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah

7.

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN

a.

Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pemerintahan dan Politik

2014

60%

30,7

21,0

718,0 Terintegrasinya seluruh diklat bagi PNS Daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah

Jumlah Grand Strategy penyelenggaraan diklat

Jumlah sosialisasi Grand Strategy penyelenggaraan diklat Jumlah daerah pelaksana Grand Strategy penyelenggaraan diklat

II.L.010.23

1

1

K)

1 paket

K)

33 provinsi

42,3


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010 Jumlah camat peserta diklat teknis pemerintahan

150

K)

Jumlah provinsi/angkatan diklat penguatan pemerintahan dan politik bagi anggota DPRD, pejabat pemerintahan Provinsi dan Kabupaten dan Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, politik dan SPM

33 Provinsi (52 Angkatan)

K)

Jumlah peserta orientasi pengenalan tugas bagi anggota DPRD hasil Pemilu 2014

3,000

K)

3

K)

Jumlah angkatan diklat calon camat 8.

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

a.

Pengembangan Sistem Adminstrasi Kependudukan (SAK) Terpadu

2014 510

6.900,0 Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.

Jumlah kabupaten/kota yang memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk.

497

497

Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK 4,2 juta jiwa di 6 kab/kota 172 juta jiwa di 497 dengan perekaman sidik jari kab/kota

b.

Pengelolaan Informasi Manajemen Kependudukan

Terlaksananya penataan sistem koneksi SIAK yang berbasis Jumlah koneksitas Kementerian/ Lembaga yang telah NIK dengan sistem informasi Kementerian/Lembaga melalui mengembangkan data warehouse berbasis data pembangunan dan pengembangan data warehouse berbasis kependudukan dengan data warehouse NIK Nasional. data kependudukan dengan NIK Nasional

II.L.010.24

4 K/L

15 K/L

K)

K)

6.600 (Angka sementara untuk 5 tahun. Kepastian alokasi dana pertahun menunggu penyelesaian Grand Design )

148,8


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010 Jumlah smart card atau dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian/ Lembaga yang telah mengembangkan data warehouse berbasis data kependudukan dengan NIK Nasional untuk peningkatan pelayanan publik

c.

Penataan Kebijakan Perkembangan Kependudukan

Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan yang baik Jumlah daerah yang telah menetapkan perda sebagai sebagai upaya reformasi pelayanan registrasi penduduk dan amanat UU No. 23 tahun 2006 dalam penyelenggaraan pencatatan sipil. administrasi kependudukan Jumlah peraturan pelaksana UU No. 23 Tahun 2006 dan peraturan tentang penyelenggaraan registrasi penduduk dan catatan sipil

9.

PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Meningkatnya komitmen dan dukungan pemangku Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi kepentingan terhadap berjalannya proses demokratisasi dan Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indeks Kebebasan Sipil

Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyaratan

Terlaksananya penyusunan kebijakan, fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan

23

127 Kab/Kota

497 Kab/kota

4 Permendagri

18 permendagri

52,3*

70

-

3

75,7*

80

53*

70

Prosentase kebijakan/peraturan perundangan yang dilaksanakan oleh pemda dan para pemangku kepentingan

-

80%

Prosentase forum dialog publik yang efektif

-

80%

55%

100%

-

9 parpol

Indeks Hak-Hak Politik

a.

2014

-

1. Prosentase kemajuan rancangan revisi terbatas UU Parpol 2. Jumlah parpol yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas

II.L.010.25

K)

15,4

625,8

184,5


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010 3. Jumlah dokumen Indeks Kesehatan Masyarakat Sipil

2014

-

1 Dokumen

K)

580 Ormas, LSM dan LNL

2.580 Ormas, LSM dan LNL

K)

55%

100%

6. Prosentase kemajuan penyusunan rumusan kebijakan, perbaikan mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kebijakan publik yang melibatkan masyarakat

-

100%

7. Prosentase kemajuan pengembangan Democracy Trust Fund

-

85%

8. Jumlah laporan fasilitasi pertemuan, forum dan uji publik untuk masukan penyusunan naskah akademis dan draft RPP Insentif Perpajakan.

-

3 laporan (1 laporan masukan hasil pertemuan/forum, 1 laporan masukan hasil uji publik, 1 laporan sosialisasi)

9. Prosentase kumulatif provinsi/ kabupaten/kota yang mendapatkan sosialisasi dan fasilitasi peningkatan peran FKUB

50%

85%

10. Jumlah dokumen evaluasi UU No 9 Tahun 1961 mengenai Pengumpulan Uang atau Barang

-

2

4. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas 5. Prosentase kemajuan rancangan revisi UU No. 8 tahun 1985 tentang Ormas

II.L.010.26

K)

K)


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010

2014

11. Jumlah publikasi best practices dan inovasi praktek demokrasi 12. Prosentase kumulatif wilayah Indonesia yang mendapatkan fasilitasi peningkatan peran forum publik

-

200

-

65%

13. Tahapan perumusan kebijakan yang mendorong peran dan keberlanjutan organisasi politik dan kemasyarakatan dan mendorong kerja sama organisasi kemasyarakatan dengan pemda

Kajian PP tentang Partai Lokal di Aceh

PP tentang Partai Lokal di Aceh

Permendagri tentang Permendagri tentang Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan Orang Asing Koordinasi dan Lembaga Asing Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing Permendagri tentang Permendagri tentang Fasilitasi Pelayanan dan Fasilitasi Pelayanan Pemantauan Tenaga Kerja dan Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Orang Asing 25% pemda bekerja sama 70 % pemda bekerja dengan organisasi sama dengan masyarakat sipil organisasi masyarakat sipil

II.L.010.27

K)


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010

b.

Fasilitasi Penanganan Konflik

Terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik

-

PP tentang Bantuan Keuangan Parpol

-

Permendagri tentang Pedoman pelaksanaan Bantuan Keuangan Parpol

50% 18. Tingkat kepuasan pelayanan organisasi kemasyarakatan, termasuk data basenya. 1. Prosentase kemajuan penetapan UU Penanganan Konflik 2. Prosentase kumulatif provinsi/ kabupaten/kota yang 40% mendapatkan fasilitasi pembentukan dan fasilitasi pelembagaan penguatan forum dialog penyelesaian konflik 3. Jumlah angkatan aparatur pemda yang 8 mendapatkan pendidikan dan pelatihan manajemen konflik dan negosiasi 4. Jumlah wilayah yang mendapatkan fasilitasi 6 wilayah pasca konflik penanganan konflik berkaitan dengan aspek (NAD, Kalteng, Sulteng, pemerintahan dan keamanan Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat)

II.L.010.28

75% 100%

88,1

75%

48

8 wilayah pasca konflik (NAD, Kalteng, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan NTT) ·

K)


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010

Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan

Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan

-

· 10 wilayah potensi konflik 5 laporan puskomin

Jumlah dokumen laporan situasi daerah

1 laporan puskomin

6. Jumlah paket kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dalam penanganan konflik

-

400 paket kerjasama di 33 provinsi

1. Prosentase jumlah penyelesaian rumusan kebijakan pengembangan nilai kebangsaan Indonesia yang tepat waktu

-

87%

2.

-

· 4 Modul (3 Modul Wawasan Kebangsaan dan 1 Modul Bingkai Kebangsaan)

5.

c.

16 wilayah rawan konflik

·

Jumlah modul pengembangan nilai kebangsaan

II.L.010.29

K)

K)

50,4

K)


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010

2014

-

K) · 3 Modul ( 1 Modul Pembauran Kebangsaan, 1 Modul Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa, 1 Modul Ketahanan Bangsa)

-

II.L.010.30

· 3 Modul Bela Negara

K)

K) · 2 Modul (1 Modul Pengembangan NilaiNilai Pranata Sosial, 1 Modul Pengembangan NilaiNilai Budaya)


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010

d. Pembinaan dan Pengembangan Budaya Politik

Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan budaya politik yang berdasarkan pada 4 pilar negara (Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI)

2014

3. Jumlah forum sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan, aparatur pemerintah 4. Jumlah peserta TOT/peningkatan kapasitas kader pembauran

-

85

K)

-

196 orang dari 28 provinsi

K)

1. Prosentase penyusunan rumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan budaya politik yang akuntabel dan tepat waktu

-

90%

2. Prosentase penyusunan rumusan kebijakan pendidikan perdamaian yang akuntabel dan tepat waktu

-

82,50%

3. Jumlah paket kerja sama pembinaan dan pengembangan budaya politik di wilayah miskin, terisolasi, perbatasan dan kaum marjinal

-

536

K)

4. Jumlah paket kerja sama sosialisasi perundangundangan dan cinta tanah air

-

536 paket kerjasama di 33 provinsi

K)

5. Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi pengembangan kelompok kerja demokrasi dan pendampingan pusat pendidikan kewarganegaraan

33 provinsi

33 provinsi

-

25 provinsi

6. Jumlah akumulasi provinsi yang membangun dan memperkuat pusat pendidikan kewarganegaraan/politik rakyat

II.L.010.31

98,1


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010 7. Jumlah materi/modul pendidikan politik bagi calon pemilih pemula

e.

Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik

Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik

2014

3 Modul tentang Pendidikan Politik bagi calon pemilih Pemula

15 Modul tentang Pendidikan Politik bagi calon pemilih Pemula

1. Prosentase penyusunan rumusan kebijakan fasilitasi lembaga perwakilan dan pengembangan partisipasi politik yang akuntabel dan tepat waktu

50%

90%

2. Prosentase penyusunan mekanisme partisipasi politik rakyat dalam keterlibatan penyusunan kebijakan publik dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan tepat waktu

50%

90%

3. Prosentase pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja antar pemerintah dengan lembaga perwakilan

50%

90%

-

12

75%

95%

1

5

100%

100%

50%

100%

4.

Jumlah forum komunikasi politik

5. Prosentase laporan pemantauan dan pelaporan perkembangan politik yang tepat waktu 6. Jumlah dokumen evaluasi sistem dan pelaksanaan pemilihan umum 7. Prosentase kemajuan penetapan rancangan revisi UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 9. Prosentase kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

II.L.010.32

K)

68,5

K)

K)


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010

10.

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana kementerian.

2014

10. Prosentase kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

50%

100%

11. Prosentase kemajuan penyusunan rancangan revisi terbatas UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

50%

100%

12. Jumlah paket kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam peningkatan partisipasi politik perempuan

-

400

Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Sekretariat Jenderal dan Kementerian Dalam Negeri untuk kategori fasilitas tertentu. Persentase pembangunan sarana dan prasarana kampus IPDN Daerah.

11.

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan.

Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti.

12.

PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja lingkup transparansi dan akuntabilitas keuangan. Kemendagri

Persentase tingkat ketaatan aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di provinsi

II.L.010.33

K)

1.735,0

25% (4 daerah)

100%

45%

65%

181,0

80%

90%

200,0

80%

90%



SASARAN

INDIKATOR 2010

13.

PENDIDIKAN KEPAMONGPRAJAAN

Tersedianya kader aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang professional dan berkualitas pada derajat program vokasi, akademik dan profesi.

Persentase tingkat penyelesaian kasus-kasus dan pengaduan khusus atas Petunjuk Menteri di unit kerja lingkup Kemendagri dan Provinsi serta Kabupaten/Kota tertentu. Peningkatan jumlah lulusan pendidikan kader dengan predikat “Dengan Pujian” dan atau “cum laude”. Peningkatan rata-rata nilai pendidikan (pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan)

80%

4% dari jumlah praja

5% dari jumlah praja


* indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2007

II.L.010.34

1.262,6

Naik 2,5% (0,1 dari skala Naik 2,5% (0,1 dari 4) skala 4) dari kondisi tahun 2013 Nilai rata-rata > 2

TOTAL ALOKASI KEMENDAGRI 2010-2014

2014

80%


Nilai rata-rata > 2

67.155,4

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI No

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS

TARGET SASARAN

2010 1.

1.1


INDIKATOR 2014

200,1

Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN

Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.

1. % prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diadopsi

80%

80%

2. % dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015

100%

100%

Kerjasama ASEAN bidang Politik dan Keamanan

Terlaksananya peran Indonesia dalam mewujudkan komunitas ASEAN di bidang Politik dan Keamanan

1. Jumlah pertemuan/kegiatan/seminar/sidang yang diikuti oleh Indonesia 2. Terlaksananya grand design nasional pelaksanaan Cetak Biru Politik-Keamanan ASEAN

68

350

Penjabaran kerangka implementasi Cetak Biru Politik-Keamanan ASEAN

80% terlaksana

7

33

K)

10

38

K)

2

11

K)

3. Jumlah provinsi/wilayah daerah yang telah memperoleh sosialisasi tentang Cetak Biru ASEAN bidang Politik dan Keamanan 4. Jumlah pelaksanaan kegiatan terkait dengan dukungan RI kepada Timor Leste dalam upaya menjadi anggota ASEAN. 5. Jumlah kegiatan terkait pelaksanaan Pertemuan Resmi ASEAN dan Persiapan Indonesia menjadi Ketua ASEAN pada 2013.

II.L.011.1

K)

43,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LUAR NEGERI No


TARGET SASARAN

2010 1.2

Kerjasama ASEAN bidang Ekonomi

Terlaksananya peran Indonesia dalam mewujudkan komunitas ASEAN di bidang ekonomi dengan karakteristik utama pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global

Kerjasama ASEAN bidang Fungsional

Terlaksananya peran Indonesia dalam mewujudkan komunitas ASEAN di bidang Sosial Budaya

2014

1. % partisipasi Indonesia dalam pertemuan/kegiatan/seminar/sidang

100 % keikutsertaan dalam sidang, dan 76 kertas posisi

100 % keikutsertaan dalam sidang,dan 407 kertas posisi

K)

2. % partisipasi dalam upaya menjaga sentralitas ASEAN dalam hubungan ekonomi dengan mitra wicara (sidang dengan mitra wicara)



K)

8 kegiatan, di Pulau Jawa

40 kegiatan di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua

K)

1. Jumlah pertemuan/kegiatan/seminar/sidang yang diikuti oleh Indonesia 2. Jumlah pertemuan koordinasi kerjasama Fungsional/Sosial-Budaya ASEAN dalam rangka ASEAN Senior Official Committee mengenai ASCC di luar negeri

38

195

K)

2

11

K)

3. Jumlah rapat koordinasi teknis dengan instansi teknis terkait dalam rangka persiapan sidang terkait kebijakan politik luar negeri 4. Jumlah kegiatan sosialisasi perkembangan isu-isu di bidang Sosial-Budaya dalam kerangka ASEAN kepada masyarakat 5. % provinsi yang telah memperoleh sosialisasi mengenai Cetak Biru Sosial-Budaya ASEAN kepada masyarakat dan guru SMP/SMA

4

22

K)

5 kali kegiatan sosialisasi dan 1 kali event internasional

22 kali kegiatan sosialisasi dan 7 kali event internasional 100% (33 provinsi)

K)

3. Jumlah kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman

publik mengenai integrasi ekonomi ASEAN

1.3


INDIKATOR

II.L.011.2

20% (7 propinsi dari 33 propinsi)

K)

21,7

22,0



TARGET SASARAN

2010 1.4

2.

2.1

Kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara dan Antar Kawasan

Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral


INDIKATOR 2014

Terlaksananya peran Indonesia dalam mewujudkan Kawasan ASEAN yang Dinamis dan Outward-Looking (kerjasama ASEANAustralia, China, Canada, Uni Eropa, India, Jepang, Selandia Baru, Republik Korea, Rusia, Amerika Serikat, ASEAN+3, negara-negara East Asia Summit, PBB, Gulf Cooperation Council, MERCOSUR, dan Pakistan

1. Jumlah pertemuan/sidang dalam rangka implementasi kesepakatan kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial budaya

60

300

K)

2. Jumlah kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman publik mengenai hubungan ASEAN dengan Mitra Wicara serta perkembangan dan tindak lanjut implementasi Plan of Action kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara

4

22

K)

Meningkatnya peran dan diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral

1. Tingkat keberhasilan rekomendasi/ gagasan Pemri yang diterima dalam sidang terkait penanganan isu-isu multilateral dan pemajuan kerjasama multilateral

70%

70%

2. Tingkat dukungan lintas sektoral dalam penanganan isuisu multilateral dan implementasi kesepakatan multilateral

80%

80%

3. Tingkat keberhasilan pencalonan pemerintah/ individu dalam keanggotaan/jabatan pada badan di berbagai fora internasional 1. Jumlah prakarsa Indonesia untuk mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB. 2. Jumlah posisi pemri yang disampaikan dalam sidang internasional

60%

60%

4

20

K)

10

50

K)

3. Jumlah koordinasi teknis

19

119

K)

4. Jumlah partisipasi Indonesia pada sidang internasional

7

35

K)

5. Jumlah penyelenggaraan pertemuan internasional (Indonesia sebagai tuan rumah)

-

3

K)

Kerjasama Multilateral terkait Isu Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam Keamanan Internasional, Senjata forum kerja sama multilateral Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme

II.L.011.3

14,6

1.787,5

20,6



TARGET SASARAN

2010 2.2

2.3

2.4

2.5


INDIKATOR 2014

Kerjasama Multilateral Dalam Rangka Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam Pemajuan dan Perlindungan HAM serta forum kerja sama multilateral tentang pemajuan Penanganan Isu Kemanusiaan dan perlindungan HAM serta penanganan isu kemanusiaan termasuk penanganan isu residual Timor-Timur, dan penanganan isu kemanusiaan pada tingkat nasional


28

196

K)

2. Jumlah penyelenggaraan pertemuan/kerjasama internasional 3. Jumlah partisipasi Indonesia pada sidang internasional

12

60

K)

4

226

K)

4. Jumlah posisi Pemri yang disampaikan dalam sidang internasional

5

227

K)

Kerjasama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAKI

1. Jumlah posisi Pemri yang disampaikan dalam sidang internasional

17

107

K)


21

109

K)

3. Jumlah penyelenggaraan pertemuan/kerjasama internasional 4. Jumlah partisipasi Indonesia dalam sidang internasional

2

10

K)

10

60

K)

8

40

K)

52

260

K)

2

6

K)

27

135

K)

22

107

K)

16

80

K)

-

2

K)

23

133

K)

Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam setiap forum kerja sama multilateral tentang Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HAKI

Kerjasama Multilateral Terkait Isu Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan setiap forum kerja sama multilateral tentang Lingkungan Hidup pembangunan ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup serta pembangunan sektoral

Kerjasama Multilateral Terkait Isu Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang

Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam setiap forum kerja sama multilateral tentang sosial budaya dan organisasi internasional negara berkembang

1. Jumlah Posisi pemri yang disampaikan dalam sidang internasional 2. Jumlah koordinasi teknis 3. Jumlah penyelenggaraan pertemuan/kerjasama internasional 4. Jumlah partisipasi Indonesia dalam sidang regional dan multilateral 1. Jumlah posisi Pemri yang disampaikan dalam sidang internasional 2. Jumlah koordinasi teknis 3. Jumlah penyelenggaraan pertemuan/kerjasama internasional 4. Jumlah partisipasi Indonesia dalam sidang internasional

II.L.011.4

40,0

22,8

26,3

32,7



TARGET SASARAN

2010 5. Jumlah pertemuan tentang LSM Asing 6. Tersusunnya grand design kerjasama Selatan-Selatan

3.

3.1

3.2

2014

20

106

-

Tersusunnya grand design kerjasama Selatan-Selatan

Program Pemantapan Hubungan dan Meningkatnya kerjasama RI dengan negaraPolitik Luar Negeri serta Optimalisasi negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika


70%

70%

2. Tingkat kelancaran hubungan dan kerjasama bilateral di berbagai bidang.

80%

80%

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Terlaksananya peran Indonesia dalam Negeri di Kawasan Asia Timur dan kerjasama di bidang politik, keamanan, Pasifik ekonomi, dan sosial budaya dengan negaranegara di kawasan Asia Timur dan Pasifik

1. % fasilitasi penyelenggaraan kerjasama

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Terlaksananya peran Indonesia dalam Negeri di Kawasan Asia Selatan dan kerjasama di bidang politik, keamanan, Tengah ekonomi, dan sosial budaya dengan negaranegara di kawasan Asia Selatan dan Tengah


INDIKATOR

K)

215,7

100%

100%

2. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan

15

82

K)

3. Jumlah kunjungan/pernyataan dukungan Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi dari/ke negaranegara di kawasan Asia Timur dan Pasifik 4. Jumlah rekomendasi/prakarsa Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Asia Timur dan Pasifik 5. % fasilitasi untuk sidang/pameran/forum bisnis (Trade, Tourism and Investment ) 6. Tingkat penanganan isu illegal migrant dan human traficking serta isu-isu lainnya 7. Jumlah pelaksanaan koordinasi teknis

4

51

K)

5

14

K)

100%

100%

25%

25%

30

200


27,8

K)

100%

100%


8

52

K)

3. Jumlah kunjungan/pernyataan dukungan Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi dari/ke negaranegara di kawasan Asia Selatan dan Tengah

8

46

K)

II.L.011.5

18,8



TARGET SASARAN

2010

3.3

3.4.

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Terlaksananya peran Indonesia dalam Negeri di Kawasan Sub Sahara Afrika kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negaranegara di kawasan Sub Sahara Afrika

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Terlaksananya peran Indonesia dalam Negeri di Kawasan Timur Tengah kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negaranegara di kawasan Timur Tengah


INDIKATOR 2014 K)

4. Jumlah rekomendasi/prakarsa Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Asia Selatan dan Tengah

2

16

5. % fasilitasi untuk sidang/pameran/forum bisnis (Trade, Tourism and Investment )

100%

100%

6. Tingkat penanganan isu illegal migrant dan human traficking serta isu-isu lainnya 7. Jumlah koordinasi teknis

25%

25%

30

200


100%

100%


3

24

K)

3. Jumlah kunjungan/pernyataan dukungan Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi dari negara-negara di kawasan Sub Sahara Afrika dan pernyataan dukungan resmi dari negara-negara kawasan Sub Sahara Afrika terhadap NKRI

17

92

K)

4. Jumlah rekomendasi/prakarsa Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Sub Sahara Afrika

4

24

K)

5. % fasilitasi untuk sidang/pameran/forum bisnis (Trade, Tourism and Investment ) 6. Jumlah koordinasi teknis

100%

100%

30

200


100%

100%


8

52

K)

3. Jumlah kunjungan/pernyataan dukungan Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi dari negara-negara di kawasan Timur Tengah dan pernyataan dukungan resmi dari negara-negara kawasan Timur Tengah terhadap NKRI

12

63

K)

II.L.011.6

K)

22,4

K)

18,4



TARGET SASARAN

2010 4. Jumlah rekomendasi/prakarsa Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah (Palestina, Irak, Lebanon dan Sudan) 5. % fasilitasi untuk sidang/pameran/forum bisnis (Trade, Tourism and Investment ) 6. Jumlah koordinasi teknis 3.5

4.

4.1

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Terlaksananya peran Indonesia dalam Negeri Melalui Kerjasama Intra kerjasama di bidang politik, keamanan, Kawasan Asia Pasifik dan Afrika ekonomi, dan sosial budaya di berbagai forum Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (APEC, ARF, ACD, NAASP, AMED, SwPD, PIF, IOR-ARC, CTI, BIMP-EAGA, IMT-GT, dll)

Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Meningkatnya diplomasi bidang hukum dan perjanjian internasional dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional

Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan


INDIKATOR 2014 K)

6

38

100%

100%

30

200

K)

68

372

K)

100%

100%

8

48

K)

4. Jumlah penyelenggaraan sidang/sosialisasi/seminar mengenai kebijakan luar negeri RI

10

60

K)

5. Jumlah prakarsa/inisiatif/rekomendasi Indonesia yang diterima 6. Jumlah koordinasi teknis

11

61

K)

K)

1. Jumlah partisipasi Indonesia pada sidang/pertemuan 2. Tingkat penyampaian posisi Delri dalam mencegah pencantuman isu separatisme di Indonesia dalam dokumen akhir sidang 3. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan

40

270

1. Tingkat kemajuan perundingan yang terkait dengan masalah perbatasan (kualitatif)

20%

100%

2. Tingkat kepastian perumusan perjanjian internasional yang melindungi kepentingan nasional

100%

100%

14

70

K)

13

65

K)

6

30

K)

Terselenggaranya penguatan diplomasi melalui 1. Jumlah telaahan dalam proses perumusan dan pelaksanaan optimalisasi perjanjian politik, keamanan, kebijakan dan politik luar negeri kewilayahan dan kelautan 2. Jumlah telaahan terhadap persoalan-persoalan hukum internasional 3. Jumlah pelaksanaan ratifikasi, penerapan hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan perjanjian internasional

II.L.011.7

41,0

166,2

64,2



TARGET SASARAN

2010

245

K)

12

60

K)

Penyusunan Rancangan Dokumen tentang Ocean Policy

Tersedianya dokumen tentang Ocean Policy


70%

70%

2.Tingkat kelancaran hubungan dan kerjasama bilateral di berbagai bidang.

80%

80%

12

74

K)

19

99

K)

6

40

K)

15

89

K)

100%

100%

90

482

K)

-

32

K)

6. Tersusunnya dokumen tentang Ocean Policy

5.1

Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa

Meningkatnya kerjasama di berbagai bidang antara RI dengan negara-negara dan organisasi intrakawasan di kawasan Amerop

2014

49

4. Jumlah standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi pembuatan perjanjian internasional 5. Jumlah pelaksanaan perundingan yang terkait dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral antara RI-Malaysia, Filipina, Singapura, Timor Leste, Vietnam, dan Palau

5


INDIKATOR

1. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di Indonesia Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Terlaksananya peran Indonesia dalam Negeri di Kawasan Amerika Utara dan kerjasama di bidang politik, keamanan, 2. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di negara-negara Tengah ekonomi, dan sosial budaya dengan negarakawasan Amerika Utara dan Tengah negara di Kawasan Amerika Utara dan Tengah 3. Jumlah kunjungan pejabat tinggi dan senior dari/ke negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah 4. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan 5. % fasilitasi untuk pameran/forum bisnis di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata 6. Jumlah koordinasi teknis (interdep) 7. Jumlah keikut sertaan dalam pameran dan kegiatan kebudayaan di negara-negara Amerika Utara dan Tengah

II.L.011.8

163,7

11,6



TARGET SASARAN

2010 5.2

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Terlaksananya peran Indonesia dalam 1. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di Indonesia Negeri di Kawasan Amerika Selatan dan kerjasama di bidang politik, keamanan, 2. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di negara-negara Karibia ekonomi, dan sosial budaya dengan negarakawasan Amerika Selatan dan Karibia negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia 3. Jumlah kunjungan pejabat tinggi dari/ke negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia 4. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan 5. % fasilitasi untuk pameran/forum bisnis di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata 6. Jumlah koordinasi teknis (interdep) 7. Jumlah keikut sertaan dalam pameran dan kegiatan kebudayaan di negara-negara Amerika Selatan dan Karibia

5.3

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Terlaksananya peran Indonesia dalam Negeri di Kawasan Eropa Barat kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negaranegara di kawasan Eropa Barat


INDIKATOR 2014

4

16

K)

6

32

K)

5

31

K)

11

59

K)

100%

100%

30

144

K)

1

25

K)

1. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di Indonesia

8

42

K)

2. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di negara-negara kawasan Eropa Barat 3. Jumlah kunjungan tingkat pejabat tinggi dari/ke negaranegara di kawasan Eropa Barat 4. Jumlah dokumen implementasi kesepakatan

7

42

K)

10

55

K)

K)

9

48

100%

100%

6. Jumlah koordinasi teknis (interdep)

35

187

K)

7. Jumlah keikut sertaan dalam pameran dan kegiatan kebudayaan di negara-negara Eropa Barat

2

26

K)

5. % fasilitasi untuk pameran/forum bisnis di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata

II.L.011.9

10,9

10,9



TARGET SASARAN

2010 5.4

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Terlaksananya peran Indonesia dalam Negeri di Kawasan Eropa Tengah dan kerjasama di bidang politik, keamanan, Timur ekonomi, dan sosial budaya dengan negaranegara di Kawasan Eropa Tengah dan Timur

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Terlaksananya peran Indonesia dalam Negeri Melalui Kerjasama Intrakawasan kerjasama di bidang politik, keamanan, Amerika dan Eropa ekonomi, dan sosial budaya di Organisasi Intrakawasan Amerika dan Eropa

2014

1. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di Indonesia

5

30

K)

2. Jumlah penyelenggaraan pertemuan di negara-negara kawasan Eropa Tengah dan Timur 3. Jumlah kunjungan tingkat pejabat tinggi dari/ke negaranegara di kawasan Eropa Tengah dan Timur

5

33

K)

2

13

K)


10

61

K)

100%

100%

5. % fasilitasi untuk pameran/forum bisnis di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata 6. Jumlah koordinasi teknis (interdep) 5.5


INDIKATOR

25

137

K)

1. Jumlah kerjasama yang disepakati antara RI melalui kerjasama intrakawasan Amerika dan Eropa 2. Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia dalam kerjasama FEALAC 3. Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia dalam kerjasama ASEM

11

64

K)

6

34

K)

4

20

K)

4. Jumlah penyelenggaraan sidang/pertemuan dalam rangka optimalisasi diplomasi intrakawasan Amerika dan Eropa

12

65

K)

5. Jumlah sidang/pertemuan yang dihadiri dalam rangka optimalisasi diplomasi intrakawasan Amerika dan Eropa

37

195

K)

6. % fasilitasi untuk pameran/forum bisnis di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata dalam kerjasama intra kawasan 7. Jumlah koordinasi teknis (interdep)

100%

100%

30

165

K)

8. Jumlah keikutsertaan dalam pameran dan kegiatan kebudayaan di kawasan Amerika dan Eropa

2

12

K)

II.L.011.10

10,7

24,4



TARGET SASARAN


INDIKATOR 2010

2014

6

Program Pengkajian dan Pengembangan Meningkatnya Kualitas Pengkajian dan % rekomendasi kebijakan politik luar negeri yang Kebijakan Luar Negeri Pengembangan Kebijakan di Bidang Hubungan ditindaklanjuti sebagai kebijakan Kementerian Luar Negeri dan Politik Luar Negeri RI

70%

100%

108,2

7

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran Peningkatan perlindungan dan pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri

100%

100%

1.249,4

5

35

K)

24

120

K)

-

14998

7.1

Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokolan Tingkat pelayanan keprotokolan, kekonsuleran, fasilitas dan kekonsuleran diplomatik dan perlindungan WNI/BHI yang memadai dan tepat waktu Terlaksananya pelayanan dan perlindungan 1. Jumlah pertemuan dengan negara sahabat terkait WNI/BHI perlindungan WNI/BHI dengan negara lain 2. Jumlah Citizen Services yang diperkuat Jumlah WNI/TKI yang memperoleh fasilitas di penampungan 4. Jumlah WNI/TKI yang direpatriasi 3.

5.

Jumlah WNI/TKI yang dideportasi

6. % pemberian bantuan hukum (advokasi dan lawyer) bagi WNI terutama tenaga kerja wanita 7. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelayanan dan perlindungan WNI/TKI 8. Jumlah sosialisasi untuk PJTKI tentang pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri 9. Jumlah koordinasi dengan instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeri 10. Tersedianya database mengenai penyebaran WNI terdaftar di seluruh perwakilan di luar negeri

11. Jumlah buku saku/leaflet tentang informasi pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri 12. Jumlah kota yang menjadi program diseminasi perlindungan WNI melalui media elektronik 13. Jumlah tayangan iklan tentang pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri

II.L.011.11

-

14998

K)

-

24020

K)

-

100%

-

96

K)

3

15

K)

65

390

K)

Database WNI/BHI di seluruh perwakilan

Database WNI/BHI di seluruh perwakilan

1

9

K)

15

125

K)

6

76

K)

1.120,3



TARGET SASARAN

2010 8.

8.1

Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik

Penguatan Citra Indonesia Melalui Diplomasi Publik


INDIKATOR

Meningkatnya kualitas informasi dan diplomasi 1. Tingkat keandalan konten dan metode penyebaran publik informasi tentang Indonesia 2. Tingkat persepsi positif masyarakat internasional terhadap Indonesia 3. Tingkat pemahaman publik Indonesia tentang pentingnya diplomasi Terselenggaranya kegiatan pemberian 1. Jumlah koordinasi dalam rangka meningkatkan kualitas dukungan publik di dalam dan luar negeri bagi diplomasi publik pelaksanaan politik luar negeri RI 2. Tingkat penyelesaian legal matters Museum KAA

3. Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam rangka diplomasi publik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri khususnya terkait isu demokrasi, interfaith dialogue, global media dialogue, dan cultural exchange 4. Jumlah penyelenggaraan pertemuan internasional di bidang diplomasi publik

II.L.011.12

2014

100%

100%

Baik

Baik

Baik

Baik

3 kali Updates from the Regions

22 kali Updates from the Regions

50 % Penyelesaian Legal Matters MKAA Bandung

100 % Penyelesaian Legal Matters MKAA Bandung 120

21

1 kali penyelenggaraan BDF 5 kali penyelenggaraan BDF(48 rangkaian (3 rangkaian kegiatan Bali kegiatan Bali Democracy Forum : Democracy Forum : workshop, BDF EGPM, workshop, BDF EGPM, BDF , operasionalisasi BDF, operasionalisasi Sekretariat IDP, Publikasi) Sekretariat IDP, Publikasi)

311,8

K)

K)

K)

115,9



TARGET SASARAN

2010

8.2

9

Penguatan Citra Indonesia Melalui Kerjasama Teknik

Terlaksananya kebijakan di bidang kerjasama teknik yang berkualitas

Program Peningkatan Pengawasan dan Meningkatnya Kualitas Pengawasan pada Akuntabilitas Kementerian Luar Negeri Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI


INDIKATOR 2014

5. Jumlah diseminasi informasi mengenai kebijakan luar negeri dan pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri kepada publik dalam dan luar negeri.

20

117

K)

6. Jumlah Promosi dan Community Outreach Museum KAA 7. Revitalisasi Museum KAA (tergantung dari penyelesaian legal matters MKAA)

8

40

K)

100 % Revitalisasi Museum KAA

100 % Revitalisasi Museum KAA

1. Jumlah koordinasi dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama teknik

-

28

K)

2. Jumlah pelaksanaan kegiatan kerjasama teknis di berbagai bidang dengan negara-negara sahabat.

2

10

K)

3. Jumlah pelaksanaan kegiatan kerjasama teknik yang diberikan Indonesia dalam rangka kerjasama Selatan-Selatan

7

27

K)

4. % Penguatan entitas untuk melakukan koordinasi dan 100% sinergi antar lembaga dalam melaksanakan kerjasama SelatanSelatan 1. Opini audit BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2. % pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana 75%

II.L.011.13

32,0

100%

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 90%

124,2


TARGET


SASARAN

INDIKATOR 2010

2014


10

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri

Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis % penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, pelaksanaan diplomasi Indonesia akuntabel (sesuai peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran) dan efektif (tepat guna)

70%

90%

24.455,9

11

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Luar Negeri

Meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana Kementerian Luar Negeri

100%

100%

2.072,8

Tingkat dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Luar Negeri

TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.011.14

30.855,6

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2010

A. DEPHAN 1. Program dukungan Manajemen dan pelak- Meningkatnya pelaksanaan manajemen yang terintegrasi Persentase manajemen yang terintegrasi dan akuntabel sanaan tugas teknis lainnya UO. Dephan dan akuntabel berdasarkan data yang up-to-date dan akurat berdasarkan data yang up-to-date dan akurat di lingkungan di lingkungan Dephan Dephan

2014


80%

80%

279.862,5 5.750,4

Persentase satuan kerja mencapai target kinerjanya dgn administrasi yg akuntabel sesuai SOP Mewujudkan teknologi dan sumber daya pertahanan sesuai Persentase sarana dan prasarana pertahanan memenuhi kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara kebutuhan dan standar mutu, sesuai kemajuan IPTEK serta mandiri dikem-bangkan secara mandiri

90%

90%

78,5

25%

25%

111,9

a

Penelitian, dan pengembangan alat peralatan Terwujudnya model dan/ atau prototype alat pera-latan Persentase prototype alat peralatan pertahanan matra darat, pertahanan pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara yang matra laut dan matra udara yang mampu dikembangkan secara sesuai kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri mandiri

30%

30%

19,3

4.

Program Pendidikan dan Pelatihan Dephan/TNI

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Dephan/TNI Persentase lulusan yang profesional melalui Diklat yang memenuhi standar mutu, menerapkan kemajuan IPTEK memenuhi standar mutu dan menerapkan kemajuan IPTEK serta mampu menjawab tantangan tugas untuk menghasilkan lulusan yang profesional

75%

75%

456,8

a

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badiklat Dephan

Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan berdasarkan data yang up-to-date dan akurat secara terintegrasi akuntabel dan tepat waktu dilingkungan Badiklat Dephan

Presentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan berdasarkan data yang up-to-date dan akurat secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu dilingkungan Badiklat Dephan

90%

90%

95,7

b.

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertahanan Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi bidang pertahanan Persentase lulusan yang menguasai pengetahuan bidang pertahanan Program Strategi Pertahanan Terwujudnya kebijakan strategi pertahanan negara yang Persentase rumusan kebijakan strategi pertahanan negara yang terintegrasi dalam menghadapi ancaman, gangguan, terintegrasi dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional tantangan dan peluang baik nasional, regional dan global dan global

40%

43%

230,1

50%

50%

219,3

2. 3.

5.

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Dephan Program Penelitian dan Pengembangan Dephan

Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Dephan

II.L.012.1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2010

2014


a

Analisa Strategis

Terlaksananya prediksi ancaman, gangguan, hambatan, Persentase cakupan prediksi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional dan global tantangan dan peluang baik nasional, regional dan global secara tepat waktu dengan data yang up-to-date dan akurat secara tepat waktu dengan data yang up-to-date dan akurat

40%

40%

40,2

b.

Perumusan Kebijakan Strategis dan Kebijakan Implementatif

Tersusunnya kelengkapan kebijakan pertahanan negara Presentase kelengkapan kebijakan pertahanan negara yang yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor lintas sektor

45%

45%

40,2

6.

Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Terwujudnya perencanaan umum dan penganggaran Persentase perencanaan umum dan penganggaran pertahanan Pertahanan pertahanan yang terintegrasi, akuntabel, tepat waktu dan yang terintegrasi, akuntabel, tepat waktu dan mampu mampu memenuhi kebutuhan memenuhi kebutuhan

50%

50%

2.020,3

7.

Program Potensi Pertahanan

50%

50%

162,6

a

Pembinaan kesadaran bela negara

Indeks penerapan nilai-nilai bela negara pada masyarakat

25%

25%

19,7

Persentase terbentuknya komponen cadangan sesuai postur perta-hanan secara akuntabel Jumlah komponen pendukung secara terintegrasi dengan data yang up-to-date, akurat dan siap digunakan

20%

20%

17,6

20%

20%

20,1

b. c.

Meningkatnya masyarakat, sumber daya alam/ buatan dan Persentase seluruh masyarakat, sumber daya alam/buatan dan sarana prasarana nasional berdaya guna secara optimal sarana prasarana nasional berdaya guna secara optimal dalam dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara rangka penyelenggaraan pertahanan negara

Terlaksananya penerapan nilai-nilai bela negara pada masyarakat Pembentukan dan pembinaan komponen Terbentuknya komponen cadangan sesuai postur cadangan pertahanan secara akuntabel Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung Tertata dan terbinanya komponen pendukung secara terintegrasi dengan data yang up-to-date, akurat dan siap digunakan

8.

Program Kekuatan Pertahanan

Terwujudnya kekuatan pertahanan negara yang mampu Persentase kekuatan pertahanan negara yang mampu mengidentifikasi, menangkal, menindak ancaman secara mengidentifikasi, menangkal, menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu terintegrasi dan tepat waktu

30%

30%

251,7

9.

Program Manajemen pembangunan sarana prasarana pertahanan

Meningkatnya industri, sarana dan prasarana pertahanan Presentase industri, sarana dan prasarana pertahanan yang yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu, sesuai memenuhi kebutuhan dan standar mutu, sesuai kemajuan kemajuan IPTEK serta dikembangkan secara mandiri IPTEK serta dikembangkan secara mandiri

40%

40%

1.134,2

a

Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pertahanan di Persentase kecukupan jumlah sarana dan prasarana kebijakan wilayah perbatasan pertahanan di wilayah perbatasan

10%

14%

12,9

II.L.012.2




SASARAN

INDIKATOR

Program Pengembangan teknologi dan industri pertahanan Penyusunan Rencana induk, master plan dan road map revitalisasi industri pertahanan Konsolidasi RPJMN 2010-2014 beserta RKP, Penguatan basis pendanaan, dan Perumusan Kerangka Pendanaan 5 tahun

Meningkatnya jumlah kebutuhan Alutsista produksi dalam negeri terpenuhi secara bertahap Tersusunnya rencana pengembangan & pengadaan alutsista TNI dan Alut Polri 2010 – 2014 Tersusunnya mekanisme pendanaan Industri Pertahanan dalam negeri yang bersifat multiyears

Persentase penggunaan potensi kebutuhan Alutsista produksi dalam negeri terpenuhi secara bertahap Dokumen rencana pengembangan dan pengadaan

20%

22%

50%

100%

K)

0,0

Rumusan pendanaan Industri Pertahanan Dalam Negeri yang bersifat multiyears

100%

100%

K)

0,0

c.

Revisi Keppres 80 Tahun 2003 untuk mendukung revitalisasi industri pertahanan

Tersedianya payung hukum untuk mendukung revitalisasi industri pertahanan

Ditetapkannya Keppres Pengadaan barang dan jasa

100%

100%

K)

0,0

d.

Identifikasi teknologi – Alutsista TNI dan Alut POLRI yang dibutuhkan dalam PJP I

Tersedianya data kemampuan produksi alutsista TNI dan Alut Polri oleh Industri Pertahanan dalam Negeri

Jumlah item produk alutsista TNI dan Alut Polri yang mampu diproduksi oleh Industri Pertahanan dalam Negeri

25%

100%

K)

0,0

e.

Tersedianya badan Clearing House lintas bidang dan lintas KL Terwujudnya model dan/atau prototype alat peralatan pertahanan matra darat, laut, dan udara yang sesuai dengan kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri

Efisiensi dan Efektivitas pengadaan Alutsista TNI dan Alut POLRI Jumlah model dan /atau prototype alat peralatan pertahanan matra darat, laut, dan udara yang sesuai dengan kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri

100%

100%

K)

0,0

f.

Pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan sebagai Clearing House Refocusing, intensifikasi dan kolaborasi R & D

30%

30%

0,0

g.

Produksi Alutsista Industri dalam negeri

Meningkatnya produksi Alutsista industri dalam negeri

Jumlah produksi Alutsista industri dalam negeri

20%

25%

7.100,0

2010 10. a. b.

II.L.012.3

2014

7.100,0



SASARAN

INDIKATOR 2010

I. 1.

MABES TNI Program dukungan manajemen dan pelaksaan tugas teknis lainnya integratif

Terlaksananya fungsi dukungan manajemen dan tugas teknis dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan menuju Minimum Essential Force (MEF).

a.

Penyelenggaraan administrasi dan perawatan personel integratif

Melaksanakan pemenuhan hak-hak prajurit dan PNS TNI berupa pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan serta lembur yang dapat diterima secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.

Program penggunaan kekuatan pertahanan integratif

Tercapainya tingkat kesiapan Alutsista, non Alutsista, organisasi, doktrin, fasilitas dan sarana prasarana serta kekuatan pendukung, tegaknya hukum dan terjaganya keamanan wilayah laut yurisdiksi nasional.

2014


a. Prosentase kualitas dan kuantitas penyelenggaraan administrasi dan perawatan personel.

100%

100%

b. Prosentase kualitas dan kuantitas penyelenggaraan fungsi. c. Prosentase kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemelihara/perawatan perkantoran integratif.

70%

73%

60%

62%

d. Prosentase kualitas dan kuantitas operasional perkantoran integratif. e. Prosentase kualitas dan kuantitas pengembangan sistem dan evaluasi kinerja integratif.

70%

72%

60%

62%

Prosentase pemenuhan hak-hak prajurit dan PNS TNI berupa pembayaran gaji, honorarium, dan tunjangan serta lembur yang dapat diterima secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

100%

100%

3.599,7

a. Prosentase kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Operasi Militer untuk Perang (OMP).

50%

52%

8.328,7

b. Prosentase kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

50%

52%

c. Prosentase kualitas dan kuantitas penyelenggaraan operasi Gaktib Yustisi. d. Prosentase kualitas data intelijen dan pelaksanaan pengamanan. e. Prosentase kualitas dan kuantitas pemberdayaan potensi nasional menjadi kekuatan wilayah pertahanan.

45%

47%

45%

47%

45%

47%

II.L.012.4

14.432,0



SASARAN

INDIKATOR 2010

a. b. c. d.

Operasi Militer untuk Perang (OMP). Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Ops Gaktib dan Ops Yustisi. Operasi intelijen Setrategis

Terlaksananya tugas OMP secara efektif Terlaksananya tugas OMSP secara efektif Meningkatnya kondisi ketertiban di daerah rawan. Dapat ditangkalnya ATHG pertahanan negara.

e.

Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan

Terselenggaranya operasi wilayah pertahanan

3

Program Modernisasi Alutsista/ NonAlutsista/Sarpras Integratif

Meningkatnya modernisasi dan peningkatan Alutsista dan fasilitas/Sarpras dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI menuju MEF

2014


Jumlah dan cakupan wilayah penyelenggaraan OMP Jumlah dan cakupan wilayah penyelenggaraan OMSP Prosentase kualitas dan kuantitas operasi Gaktib. Prosentase kualitas dan kuantitas data intelijen dan pengamanan yang dibutukan Prosentase kualitas dan kuantitas pembinaan wilayah pertahanan nasional a. Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Alutsista. b. Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah NonAlutsista. c. Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Amunisi. d. Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Alat Khusus/ Fungsional. e. Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Alkom/Matsus Komlek. f. Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Fasilitas dan Sarpras. Prosentase kecukupan Bekal Pokok MKK.

90% 30% 45% 45%

92% 32% 47% 47%

6.132,0 1.485,0 95,6 267,6

45%

47%

54,7

10%

13%

9.159,0

23%

26%

20%

23%

30%

33%

25%

28%

20%

23%

36%

38%

194,0

a

Pengadaan MKK

Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah munisi.

b.

Pengadaan Munisi Khusus

Prosentase kecukupan Munisi Khusus

36%

38%

356,3

c.

Pengadaan MKB

Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah munisi khusus Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah MKB

Prosentase kecukupan Bekal Pokok MKB

63%

65%

679,8

d.

Pengadaan Alutsista Strategis Integratif

Percepatan peningkatan kemampuan Alutsista Integratif.

Prosentase pencapaian MEF Integratif

10%

14%

5.872,6

II.L.012.5



SASARAN

INDIKATOR 2010

4

Program Profesionalisme Prajurit Integratif.

Terwujudnya profesionalisme dan satuan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan menuju MEF

2014


a. Prosentase kualitas dan kuantitas latihan. b. Prosentase kualitas dan kuantitas hasil latihan bersama dengan negara sahabat. c. Prosentase kualitas dan kuantitas hasil kerja sama militer internasional. d. Prosentase kualitas dan kuantitas pendaftaran dan seleksi.

30% 30%

32% 32%

25%

27%

30%

32%

e. Prosentase kualitas dan kuantitas pendidikan pertama.

50%

52%

f. Prosentase kualitas dan kuantitas pendidikan pengembangan umum. g. Prosentase kualitas dan kuantitas pendidikan umum.

40%

42%

40%

42%

h. Prosentase kualitas dan kuantitas pendidikan spesialisasi/profesi & latihan. Menguji kemampuan unsur-unsur TNI dan diarahkan untuk Prosentase kecukupan porsi dan jenis latihan kesiapsiagaan. menyiapkan unsur TNI dalam rangka tugas OMP dan OMSP.

45%

47%

20%

22%

47,9

a

Latihan kesiapsiagaan Ops

b.

Latihan Pembinaan Balakpus TNI

Memelihara serta meningkatkan kemampuan dan Prosentase kecukupan porsi dan jenis latihan Balakpus kesiapsiagaan satuan untuk mendukung tugas pokok satuan.

20%

22%

37,2

c.

Latihan Pratugas Operasi

Meningkatkan dan menguji kemampuan unsur-unsur TNI yang akan melaksanakan tugas ke daerah rawan dan perbatasan dalam bentuk latihan Pratugas Operasi.

Prosentase kecukupan porsi dan jenis latihan pratugas

20%

22%

7,8

d.

Pembangunan Sarana Prasarana Profesionalisme Tercukupinya fasilitas profesionalisme personel secara Personel Integratif. minimum.

Prosentase jumlah kecukupan fasilitas pendidikan kesehatan perumahan sarana prajurit.

15%

17%

265,8

II.L.012.6



SASARAN

INDIKATOR 2010

C. 1

TNI AD Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Matra Darat

60%

62%

60%

62%

c. % Terwujudnya akuntabilitas dan optimalisasi kinerja serta laporan keuangan Tercapainya tingkat kesiapan Alutsista dan Fasilitas/Sarpras % Kesiapan kekuatan dan kemampuan Matra Darat dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF

45%

47%

30%

32%

15.035,6

40%

45%

731,9

Terwujudnya kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju Minimum Essetial Force (MEF)

a. % Peningkatan kinerja dan profesionalitas personel Matra Darat. b. % Peningkatan kemampuan operasional perkantoran.

2014


2

Program Dukungan Kesiapan Matra Darat

a.

Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat

Kesiapan kekuatan dan kemampuan matra darat

3

Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat

Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista dan % Peningkatan / penambahan alutsista, non alutsista, fasilitas Fasilitas/ Sarpras dalam rangka pencapaian sasaran serta sarpras Matra Darat terhadap MEF pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF

20%

22%

19.956,7

a.

Pengadaan / Penggantian Kendaraan Tempur

Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista Ranpur dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF

% Prosentase peningkatan dan penambahan Ranpur terhadap MEF.

20%

25%

491,1

b.

Pengadaan / Penggantian Pesawat Terbang (Sabang)

% Prosentase peningkatan dan penambahan Sabang terhadap Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista MEF. Pesud/Rotary Wing dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF

20%

25%

217,2

c.

Pengadaan / Penggantian Senjata dan Munisi

Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Senjata Berat % Prosentase peningkatan dan penambahan Senjata dan munisi terhadap MEF. dan Senjata Ringan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI Angkatan Darat menuju MEF

20%

25%

567,6

d.

Pengadaan Alutsista Strategis Matra Darat

Percepatan Modernisasi Alutsista melaui PLN

15%

23%

16.357,0

% Kecukupan Operasi Pengamanan Personel, Material dan Dokumen serta Efektifitas dan Efesiensi Deteksi Dini

% Pencapaian MEF matra Darat

II.L.012.7



SASARAN

INDIKATOR 2010

2014


4

Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat

Terwujudnya profesionalisme personel dan satuan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF

% Pemenuhan kebutuhan personel sesuai TOP/DSPP/DSP.

30%

35%

3.246,9

a.

Latihan Matra Darat

Terwujudnya profesionalisme personel dan satuan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF

% Ketepatan Frekuensi Latihan perorangan dan satuan secara rutin dan terjdawal.

25%

30%

681,9

b.

Pembangunan Sarana-Prasarana Profesionalisme Personel Matra Darat TNI AL Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Matra Laut

Tercukupinya fasilitas profesionalisme personel secara minimum

% jumlah kecukupan fasilitas pendidikan-kesehatanperumahan-asrama prajurit

10%

15%

389,6

Meningkatnya kedisiplinan dan profesionalitas Personel TNI AL, kelancaran penyelenggaraan operasional perkantoran, serta akuntabilitas dan optimalisasi kinerja

Persentase pemenuhan dan peningkatan dukungan umum dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, meliputi :

41% 44%

49% 54%

23.423,2

32%

41%

8.793,8

C. 1.

2.

Dukungan Kesiapan Matra Laut

Administrasi perawatan personel. Pelayanan kesehatan. Fungsi Kepolisian Militer. Pembinaan dan dukungan hukum. Administrasi Personel. Fasilitas dan sarana prasarana Pangkal-an. Administrasi perbekalan dan dukungan bekal. Penerangan Pasukan dan Penerangan Umum. Administrasi Umum. Pengelolaan Keuangan serta Adminis-trasi Perencanaan dan Penganggaran. Pengawasan dan Pemeriksaan.

Kemampuan dan kekuatan TNI AL meningkat dan siap operasional mendukung pelaksanaan tugas, serta meningkatnya daya tangkal dan daya gentar pertahanan negara di laut

II.L.012.8



SASARAN

INDIKATOR 2010

Intelijen

dan

2014


a.

Penyelenggaraan Matra Laut

Pengamanan Meningkatnya produk/data intelijen baik secara kualitas Persentase keakurasian dan kelengkapan deteksi dan analisis maupun kuantitas serta meningkatnya pengamanan sesuai AGHT secara akuntable dan tepat waktu. standar

65%

84%

94,9

b.

Penyelenggaraan Operasi Matra Laut dan Peningkatan penegakan hukum dan penjagaan keamanan di Persentase wilayah laut yurisdiksi nasional yang bebas Penegakan Hukum serta Penjagaan Keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional serta kesiapsiagaan operasi pelanggaran hukum dan gangguan keamanan serta wilayah Laut Yuridiksi Nasional TNI AL. kesiapsiagaan operasi TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu.

48%

65%

200,8

c.

Penyelenggaraan Surta Hidros

40%

54%

26,5

30%

38%

25.745,4

Peningkatan penyelenggaraan Surta Hidros Matra Laut Persentase kesiapan dan kelengkapan data dan informasi Hidrooseanografi secara akuntabel dan tepat waktu. Persentase kesiapan dan penambahan material/bekal alutsista dan non alutsista serta fasilitas dan sarana prasarana pertahanan negara matra laut.

3.

Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Kemampuan dan kekuatan TNI AL meningkat dan siap Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana operasional mendukung pelaksanaan tugas, serta Pertahanan Negara Matra Laut meningkatnya daya tangkal dan/atau daya gentar sistem pertahanan negara di laut

a.

Peningkatan / pengadaan Alpung, KRI, KAL, Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Alpung, Persentase kesiapan dan penambahan Alpung, KRI, KAL, Ranpur dan Rantis KRI, KAL, Ranpur dan Rantis Ranpur dan Rantis secara akuntabel dan tepat waktu.

40%

45%

657,3

b.

Peningkatan / pengadaan Pesud dan sarana Peningkatan kesiapan dan penambahan prasarana Penerbangan TNI AL. sarana prasarana Penerbangan TNI AL.

40%

45%

159,7

c.

Pengadaan Alutsista Strategis Matra Laut

14%

22%

20.315,9

4.

Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut

Persentase penambahan material Alutsista strategis TNI AL secara akuntabel dan tepat waktu. Kinerja organisasi semakin meningkat dan diawaki oleh Persentase kesiapan personel dan satuan TNI AL dalam personel yang berkualitas, profesional sesuai SKP dan melaksanakan tugas. dengan jumlah yang mencukupi sesuai DSP

58%

62%

2.116,4

a.

Penyelenggaraan Latihan Operasi Matra Laut

Peningkatan kemampuan personel dan satuan TNI AL Persentase kesiapan dan keberhasilan operasi TNI AL secara dalam melaksanakan tugas operasi TNI AL. mandiri, gabungan dan bersama secara akuntable dan tepat waktu.

70%

75%

345,5

b.

Pembangunan Fasilitas dan sarana prasarana Tercukupinya Fasilitas profesionalisme Matra Laut profesionalisme Matra Laut.

40%

45%

318,9

Pesud beserta Persentase kesiapan dan penambahan Pesawat Udara TNI AL beserta sarana prasarana Penerbangan TNI AL dalam mendukung tugas operasi secara akuntabel dan tepat waktu.

Percepatan pengadaan Alut-sista Strategis Matra Laut

dan

sarana

prasarana Persentase kesiapan fasilitas dan sarana prasarana profesionalisme matra laut secara akuntabel dan tepat waktu.

II.L.012.9



SASARAN

INDIKATOR 2010

D. 1

2

TNI AU Program Dukungan Manajemen dan Meningkatnya kedisiplinan dan profesionalisme, kelancaran a. Meningkatnya kedisiplinan dan sikap profesionalitas personel matra udara Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Matra Udara operasional perkantoran, akuntabilitas, dan optimalisasi kinerja/laporan b. Kelancaran penyelenggaraan operasional perkantoran.

Dukungan Kesiapan Matra Udara

Tercapainya tingkat kesiapan alutsista, non alutsista, organisasi, doktrin, fasilitas dan sarana presarana serta kekuatan pendukung matra udara

a.

Penyelenggaraan OMSP Matra Udara

Peningkatan penyelenggaraan operasi militer selain perang Matra Udara dan penegakan hukum serta penjagaan keamanan di wilayah yuridiksi nasional

b.

Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Udara Penyelenggaraan Surta

Peningkatan penyelenggaraan intelijan dan pengamanan matra udara Peningkatan penyelenggaraan Surta

3

Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara

Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista dan Fasilitas/Sarpras dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AU menuju MEF

a.

Peningkatan/pengadaan Pesawat udara

c.

b. c.

Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Pesawat udara Peningkatan/pengadaan Radar dan Alat Komlek Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Radar Lainnya dan Alat Komlek Lainnya Pengadaan Alutsista Strategis Matra Udara Percepan peningkatan alutsista strategis matra udara

2014


55%

57%

70%

72%

c. Akuntabilitas dan optimalisasi kinerja serta laporan keuangan a. % tingkat kesiapan kekuatan dan kemampuan tni angkatan udara b. Menurunnya angka pelanggaran hukum dan gangguan keamanan di udara. Jumlah dan cakupan wilayah penyelenggaraan OMSP Matra Udara

50%

52%

20%

22%

30%

32%

30%

35%

5,6

% kualitas dan kuantitas data intelijen dan pengamanan yang dibutuhkan % kualitas dan kuantitas produk Surta untuk kepentingan Militer Prosentase peningkatan/ penambahan alutsista, non alutsista, fasilitas serta sarpras matra udara

35%

40%

21,8

30%

35%

12,5

15%

17%

34.823,7

15%

46%

7.796,9

10%

40%

4.616,8

10%

32%

19.996,4

% Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Pesawat udara terhadap MEF. % Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Radar dan Alat Komlek Lainnya terhadap MEF. % peningkatan total alutista strateis matra udara terhadap MEF.

II.L.012.10

11.982,1

2.776,4



SASARAN

INDIKATOR 2010

2014


4

Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara

Terpenuhinya profesionalisem personel matra udara sesuai DSP, peningkatan, dan kesiapan personel

% kualitas dan kuantitas latihan tingkat L.U.M.P-1 s.d. L.U.M.P-4 Matra Udara

30%

32%

1.052,7

a.

Latihan Matra Udara

Terlaksananya kegiatan latihan operasi Matra Udara

30%

35%

232,2

b.

Pembangunan Sarana-Prasarana Kesejahteraan Personel Matra Udara

Tercukupinya fasilitas kesejahteraan personel secara minimum

% kualitas dan kuantitas latihan tingkat L.U.M.P-1 s.d. L.U.M.P-4 Matra Udara % jumlah kecukupan fasilitas perumahan-asrama prajurit

20%

25%

261,3

TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PERTAHANAN 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.012.11

279.862,5

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2010

1.

Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian.

2014

Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti konsisten untuk menjamin kepastian hukum.


Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima Persentase target kinerja yang terpenuhi dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel. 1.1.

Kegiatan pelayanan dokumen perjalanan visa dan fasilitas keimigrasian.

Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan fasilitas keimigrasian.

Persentase Penerbitan persetujuan visa yang memenuhi standar dengan data akurat. Persentase Kebijakan pemberian paspor RI yang memenuhi standar dengan data akurat. Persentase Pemberian paspor TKI Timur Tengah yang memiliki standar. Jumlah dan jenis fasilitas keimigrasian yang diberikan memenuhi standar. Persentase Kebijakan pemberian izin keimigrasian yang memenuhi standar dengan data akurat.

II.L.013.1

80%

85%

35,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2010

1.2.

Persetujuan izin tinggal dan status keimigrasian. Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian dengan waktu yang lebih singkat dan berbiaya rendah.

Persentase persetujuan izin tinggal yang diterbitkan.

2014


85%

90%

2,9

95%

381,6

Persentase Persetujuan alih status yang diterbitkan sesuai standar. Jumlah persetujuan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) dan penelaahan status kewarganegaraan yang diterbitkan sesuai standar. 2

2.1

Program Administrasi Hukum Umum.

Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima Persentase target kinerja yang terpenuhi dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.

80%

Kegiatan administrasi badan hukum.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan jasa badan hukum PT dan badan hukum sosial yang sesuai standar dan akuntabel serta berbasis IT dengan waktu yang lebih singkat dan berbiaya rendah.

Persentase adm pelayanan jasa hukum Perseroan Tertutup yang sesuai standar dan akuntabel.

80%

Persentase adm pelayanan jasa hukum PT, Lembaga Keuangan dan fasilitas penanaman modal yang sesuai standar dan akuntabel.

80%

95%

Persentase adm pelayanan jasa hukum badan hukum sosial yang sesuai standar dan akuntabel.

80%

94%

Persentase pengumuman dlm (tambahan Berita Negara (TBN) secara tepat waktu dan persentase layanan permohonan badan hukum berbasis IT dengan data yang lengkap dan akurat.

80%

95%

II.L.013.2

95%

127,0



SASARAN

INDIKATOR 2010 Persentase penyelesaian gugatan masy dan pemberian pendapat hukum secara akuntabel.

3 3.1

3.2

Program Pembinaan/Penyelenggaraan HKI.

Terselenggaranya pembinaan dan penyelenggaraan HKI Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta, Desain Peningkatan kualitas system Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Industri, Desain tata letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Rahasia Dagang yang memperoleh perlindungan hukum dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah.

Penyelenggaraan Sistem Paten.

69%

2014 83%

Persentase target kinerja yang terpenuhi

400,9

Presentasi pendaftaran hak cipta Desain Industri, Desaign Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang.

20%

100%

Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan, mutasi dan lisensi Hak Cipta, Hak Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri dan Rahasia Dagang yang sesuai standar.

20%

100%

20%

100%

20%

100%

20%

100%

20%

100%

20%

100%

Persentase administrasi klasifikasi dan penyelesaian pemeriksaan substantif Desain Industri yang sesuai standar. Persentase pengumuman desain industri dan penerbitan surat pendaftaran ciptaan, sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta sertifikat dan perpanjangan Desain Industri yang sesuai standar. Persentase pelayanan hukum di bidang Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang yang sesuai standar. Peningkatan kualitas system paten yang memperoleh Persentase administrasi pemeriksaan substantif perlindungan hukum dengan waktu yang lebih singkat sesuai standar. dan biaya rendah. Persentase administrasi penerbitan sertfikat Paten dan pemeliharaan sesuai standar

II.L.013.3


8,6

14,0



SASARAN

INDIKATOR 2010

3.3

Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis.

Peningkatan kualitas system Merek dan Indikasi Geografis dengan waktu yang lebih singkat dan biaya rendah.

Persentase pelayanan hukum di bidang Paten sesuai standar. Presentasi pendaftaran Hak Merek dan Indikasi Geografis.

2014


20%

100%

20%

100%

17,4

Persentase unit kerja HKI yang terintegrasi dalam aplikasi sistem informasi HKI yang terjamin keamanannya.

20%

100%

57,7

Persentase unit kerja HKI dan kantor wilayah yang terintegrasi melalui sistem jaringan terintegrasi Kemenkumham. Persentase informasi HKI yang dapat diakses masyarakat secara on line 24 jam dengan data yang up to date. Persentase kelengkapan dokumentasi HKI secara manual dan digital.

20%

100%

20%

100%

20%

100%

Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan Merek dan Indikasi Geografis, perpanjangan, mutasi dan lisensi serta pengklasifikasian Merek sesuai standar. Persentase administrasi pemeriksaan substantif Merek. Persentase administrasi pemeriksaan substantif Indikasi Geografis sesuai standar. Persentase penerbitan sertifikat merek dan Indikasi Geografis serta perpanjangan Merek sesuai standar. Persentase pelayanan hukum di bidang Merek. 3.4

Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi HKI

Peningkatan jumlah layanan HKI yang bisa diakses masyarakat secara on line dengan sistem aplikasi dan basis data yang akurat.

II.L.013.4



SASARAN

INDIKATOR 2010

4

4.1

Program Pembentukan Hukum.

Kegiatan Perancangan Peraturan Perundangundangan.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu. Peningkatan kualitas RUU dan perat perundangundangan di bawah UU di DPR serta tenaga fungsional Perancang PerUUan.

2014


Persentase rancangan peraturan perundangundangan dibawah UU yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan.

20%

100%

20%

100%

20%

100%

20%

100%

Persentase penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang di DPR secara tepat waktu. Persentase tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan kualifikasi dan promosi sesuai standar secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel. Persentase kelengkapan dokumentasi dan pustaka bidang peraturan perundang-undangan secara akurat dan up to date. Persentase Pembenahan Peraturan Perundangundangan di bidang Pertanahan, tata ruang, dan Lingkungan Hidup. Persentase Peraturan perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor. Persentase Peraturan Perundang-undangan yang mendorong pemberantasan korupsi.

II.L.013.5

75,0



SASARAN

INDIKATOR 2010

4.2

Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan.

Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis.

Persentase rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat bidang politik, hukum dan keamanan yang harmonis. Persentase rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat bidang keuangan dan perbankan yang harmonis. Persentase rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat bidang industri dan perdagangan yang harmonis. Persentase rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat bidang kesejahteraan rakyat yang harmonis. Persentase Pembenahan Peraturan Perundangundangan di bidang Pertanahan, tata ruang, dan Lingkungan Hidup. Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor. Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang yang mendorong pemberantasan korupsi.

II.L.013.6

20%

2014 100%




SASARAN

INDIKATOR 2010

4,3

5

5.1

Kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah.

Program Pembinaan Hukum Nasional.

Meningkatkan pemerintahan daerah (provinsi, kab/kota) yang di petakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date.

Tersusunnya hasil pengkajian; penelitian dan naskah akademik peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung efektifitas peraturan per-undangundangan. Tersusunnya analisa, evaluasi, dan naskah akademik Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisa dan dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional. Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan serta Kerjasama Bidang Hukum dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional.

Persentase pemerintahan daerah (provinsi,kab/kota) yang dipetakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date . Persentase pemerintahan daerah di wilayah I yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah. Persentase pemerintahan daerah di wilayah II yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah. Persentase pemerintahan daerah di wilayah III yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah. Persentase target kinerja yang terpenuhi

20%

Persentase Pemetaan kebutuhan hukum baik ditingkat nasional maupun daerah secara terintegrasi dan tepat waktu untuk jangka panjang, menengah dan tahunan. Tersusunnya Daftar RUU Prioritas Prolegnas Pemerintah sejumlah 247 dan 50 % inventarisasi Prolegda.

50%

Persentase penyusunan mekanisme Prolegnas dan Prolegda yang mendukung perencanaan pembangunan nasional.

II.L.013.7

2014 100%


239,8

85%

30,0



SASARAN

INDIKATOR 2010

2014


Persentase kesesuaian RUU yang dibahas dengan prioritas dalam Prolegnas. 5.2

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian dan Penelitian serta Pertemuan Ilmiah dalam rangka pengem-bangan Sistem Hukum Nasional.

Tersusunnya rekomendasi hasil penelitian di bidang substansi hukum kelembagaan hukum dan budaya hukum dalam rangka pengembangan system hukum nasional.

Tersusunnya rekomendasi hasil: - 60 kajian hukum. - 4 kajian konstitusi - 40 penelitian hukum. - 75 naskah akade-mik

100%

5.3

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengembangan Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Kesadaran Hukum Nasional.

Meningkatnya peran masyarakat dalam proses penyusunan peraturan perUUan.

Adanya forum komunikasi dan konsultasi penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan.

100%

100%

100%

40,9

41,7

Persentase keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses pembentukan peraturan perundangan-undangan dan pemahaman dalam pelaksanaannya. 6 6.1

6.2

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara. Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Keamanan dan Ketertiban.

Terselenggaranya pembinaan dan penyelenggaraan Permasyarakatan Terkelolanya benda sitaan negara dan barang rampasan perkara Penyelenggaraan kegiatan di bidang keamanan dan kertertiban yang berkualitas serta pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara.

Persentase target kinerja yang terpenuhi Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang dikelola secara tepat waktu dan akuntabel. Persentase Lapas Rutan yang memenuhi standar hunian dan keamanan. Persentase penanganan kasus penyebaran NAPZA kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik petugas pemasyarakatan di UPT PAS.

II.L.013.8

207,2 70%

90%

2,0

10%

30%

5,8



SASARAN

INDIKATOR 2010

2014


Persentase pengaduan masyarakt maupun tahanna dan warga binaan pemasyarakatan yang ditidaklanjuti secara cepat dan tepat. 6.3

Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan Kesehatan dan Perawatan warga binaan perawatan yang berkualitas. Pemasyarakatan.

Persentase tahanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memperoleh perawatan dan pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan. Penurunan jumlah penyakit menular. Persentase bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan kelompok resiko tinggi yang memperoleh perlindungan secara tepat waktu dan akuntabel.

30%

50%

9,8

6.4

Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Terlakasananya pembinaan terhadap tahanan dan Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana. narapidana yang tepat dan akuntabel.

Persentase tahanan dan narapidana yang teregistrasi dan terklasifikasi secara tepat dan akuntabel. Persentase narapidana yang terserap di kegiatan kerja secara tepat dan akuntabel. Persentase narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian secara tepat dan akuntabel. Persentasi anak didik pemasyarakatan yang memperoleh pendidikan dan reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel.

62%

82%

3,4

60%

80%

60%

90%

62%

82%

6.5

Pembinaan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Penyeleggaraan kegiatan Bimbingan Kemasyarakatan Bimbingan Kemasyarakatan dan Anak. dan Anak yang berkualitas.

Persentase anak didik pemasyarakatan yang memperloleh pendampingan dan pembimbingan secara tepat dan akuntabel.

II.L.013.9

7,1



SASARAN

INDIKATOR 2010

2014


Persentase klien pemasyarakatan yang memperoleh pembimbingan dan pengawasan secara tepat dan akuntabel. Persentase anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarkatan yang mendapatkan litmas secara tepat dan akuntabel. 7

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM.

7.1

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen.

7.2

Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM.

7.3

7.4

8

8.1

Kegiatan Pendidikan Kedinasan.

Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM.

Kegiatan Kerjasama HAM.

Seluruh aparatur Hukum dan HAM memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas. Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM


Peningkatan kenerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja.

92%

97%

38,0

Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM

Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang teknis pada unit kerjanya. Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang fungsional dan HAM pada unit kerjanya.

92%

97%

37,0

92%

97%

40,6

Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan. Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang Persentase peraturan perundang-undangan dan berperspektif HAM dan Penyusunan kebijakan terkait kebijakan yang berperspektif HAM pemajuan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

92%

97%

50,2

92%

97%

Peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri dlm rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rangcangan peraturan perundang-undanganan

100%



Persentase harmonisasi rancangan peraturan peruundang-undangan dalam perspektif HAM

II.L.013.10

412,5

150,9

100%

9,0



SASARAN

2010 dalam perspektif HAM serta Naskah Akademik instrumen HAM internasional.

8.2

8.3

8.4

Kegiatan Penguatan HAM.

Kegiatan Diseminasi HAM.

Kegiatan Informasi HAM.

Presentasi KL pemerinta propinsi dan kabupaten/ kotamadya telah mengikuti pelatihan HAM.

Meningkatnya Kementerian/Lembaga, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memperoleh diseminasi HAM.

Informasi yang dapat diakses dari K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang HAM.


INDIKATOR 2014

Jumlah analisis laporan pelaksanaan instrument HAM Internasional dan Naskah Akademik instrumen HAM Internasional.

6 Inst. HAM Internasional dan 2 N.A

6 Inst. HAM Internasional dan 2 N.A

Jumlah kerjasama luar negeri dalam rangka pemajuan HAM

10 Negara/ NGO;

10 Negara/ NGO;

Jumlah kerjasama dalam negeri dalam rangka implementsi HAM/RAN HAM.

440 pusat dan daerah

440 pusat dan daerah

Tersusunnya pedoman dan standarisasi kebijakan di semua bidang pembangunan yang berperspektif HAM. Persentase Kementerian/ Lembaga yang telah melaksanakan kebijakan yang berperspektif HAM. Jumlah program pembelajaran HAM. Jumlah bahan ajar HAM. Jumlah fasilitator pelatihan HAM. Jumlah pelatihan HAM. Jumlah K/L atau daerah yang telah melaksanakan RAN HAM. Jumlah penyuluh HAM. Jumlah evaluasi dan pengembangan diseminasi HAM. Jumlah data HAM yang diolah dari KL Propinsi dan Kabupaten/Kota. Jumlah evaluasi dan laporan tentang HAM. Jumlah akses jalur informasi HAM melalui penyediaan koneksi internet.

II.L.013.11

K)

10

50

10%

10%

40 10

200 50

34 kab/kota

34 kab/kota

136 penyuluh 34 kab/kota

680 34 kab/kota

K)

156

850

K)

156

850

K)

156

850

K)

10,0

K) K)

8,0

7,0



SASARAN

2010

9

Program Peningkatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham.


INDIKATOR

Jumlah layanan informasi melalui media cetak dan elektronik. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I, pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II, terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat. Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III, Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV, Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V dan Pengawasan Kinerja Inspektorat Khusus, dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis yang akuntabel. Lainnya.

2014 K)

156

850

84%

92%

145,5

20%

100%

19,0

9.1

Kegiatan pengawasan Inspektorat khusus.

Terlaksananya mekanisme pebgaduan masyarakat yang Persentase pengaduan dan kasus yang responsif terhadap kinerja aparat Kemenkumham dituntaskan secara tepat waktu.

10

Program Penelitian dan Pengembangan HAM Kemenkumham

Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat.


118,4

11

Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham.

Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat.


17.847,2

Seluruh unit kerja memiliki sumberdaya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan.

II.L.013.12



SASARAN

INDIKATOR 2010

11.1

Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham.

Peningkatan kualitas SDM Kemenkumham

Persentase unit kerja yang memiliki kaderisasi berkesinambungan dan pegawai yang memperoleh pengembangan karir.

Seluruh Unit Kerja memiliki SDM profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan.

12

Program Sarana dan Prasarana Kemenkumham.

Terpenuhingan sarana dan prasarana yang menunjang tupoksi Kemenkumham.

Prosentase kebutuhan sarana dan prasarana dari unit kerja yang terpenuhi secara tepat waktu dan akuntabel sesuai anggaran.

TOTAL ALOKASI KEMENKUMHAM 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.013.13

2014

100% dari formasi Penyesuaian ijazah S1,S2;

100%

100% dari formasi pim tk III dan IV. 100% dari formasi ujian dinas TK I dan II. 100% dari formasi yang mengikuti pendidikan dasar keimigrasian dan teknis keimigrasian.

100%

100% data daftar kebutuhan pegawai untuk penyusunan formasi.

100%

80% Pengadaan CPNS pusat dan kanwil. 100% dari jumlah formasi yang mengikuti fit and proper test dalam rangka usulan promosi jabatan.

100%


100% 100%

100%

3.892,0

26.113,0

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KEUANGAN TARGET No


INDIKATOR

SASARAN

2010 1.

a.

b.

Pengelolaan Anggaran Negara

Terlaksananya fungsi penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah - Penyusunan dan penyampaian laporan Tersusunnya Laporan Keuangan BSBL yang transparan keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain- dan akuntabel lain (BSBL) (Prioritas Nasional) - Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) (Prioritas

2014


Terwujudnya pengelolaan anggaran negara yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel

100%

100%

498,0

Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu

100%

100%

17,6

100%

100%

35,5

100%

100%

3. PMK No. 261/2008 tentang tatacara penyediaan anggaran, perhitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi pupuk

-

100%

4. Dokumen RAPBN-P 2010 tentang perubahan sistem pengelolaan pendanaan BLU Tanah dan Land Capping untuk ditampung dalam APBN-P 2010

100%

-

5. Peraturan pelaksanaan anggaran R&D berdasarkan program prioritas K/L yang bersangkutan sesuai dengan alokasi anggaran dalam APBN

100%

-

Terlaksananya kebijakan penganggaran yang transparan 1. Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan akuntabel dan efisien 2. Penyediaan anggaran secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menunjang program di bidang pangan, pertanian, dan industri perdesaan sesuai dengan persetujuan

II.L.015.1



SASARAN

INDIKATOR 2010

c.

d

- Pengembangan Sistem Penganggaran (Prioritas Bidang)

- Penyusunan Rancangan APBN (Prioritas Bidang)

Terlaksananya penerapan sistem penganggaran berorientasi kinerja dan penerapan MTEF

Tersusunnya APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan

100%

100%

2. Revisi Keppres 80/2003, usulan mengenai percepatan proses pengadaan barang dan jasa, termasuk dalam angka pinjaman luar negeri

100%

-

1. Tersusunnya Draft NK, RAPBN, & RUU APBN (APBNP) dengan besaran yang akurat dan tepat waktu

100%

100%

2. Peraturan pelaksanaan anggaran R&D berdasarkan program prioritas K/L yang bersangkutan sesuai dengan alokasi anggaran dalam APBN

100%

-

3.

Road Map rasionalisasi subsidi listrik

4. Roap Map rasionalisasi subsidi BBM 5. RPP tentang penghapusan PNBP e

- Pengelolaan PNBP dan subsidi (Prioritas Bidang)

Mengoptimalkan keuangan negara di bidang PNBP dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat

2014

1. Tersedianya norma penganggaran berbasis kinerja dan penerapan MTEF yang kredibel dan tepat waktu

1. Tercapainya target penerimaan SDA Migas dan Laba BUMN dalam APBN atau APBN-P 2. Tersusunnya target dan pagu penggunaan PNBP untuk APBN dan atau APBN-P

II.L.015.2

100%

-

100%

-

-

100%

95%

100%

100%

100%


26,1

38,8



SASARAN

INDIKATOR 2010

2.

a.

100%

5. Roap Map rasionalisasi subsidi BBM

100%

-

6. RPP tentang penghapusan PNBP

-

100%

7. Melaksanakan penyempurnaan kebijakan dan peraturan subsidi SOP verifikasi perhitungan subsidi BBM, listrik, dan Pupuk agar lebih cepat dan efisien

-

100%

100%

100%

4 hari

3 hari

3

3

4. Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/Raperda PDRD ke pihak eksternal dalam bentuk rekomendasi Menteri Keuangan

15 hari

12 hari

5. Kajian revisi UU 33/2004 dan PP 54/2005

100%

-

1. Persentase ketepatan jumlah penyaluran jumlah dana transfer ke daerah 2. Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah

100%

100%

4 hari

3 hari

Peningkatan Pengelolaan Perimbangan 1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan 1. Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan ke daerah Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah 2. Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan pengelolaan transfer ke Daerah (Prioritas Nasional)

1. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Transfer 2. Terciptanya Tata Kelola yang Tertib Sesuai Peraturan Perundang-undangan, Transparan, adil, proporsional, Kredibel, Akuntabel, dan Profesional dalam Pelaksanaan Transfer ke Daerah

2014

3. Terlaksananya pembayaran subsidi energi yang tepat waktu dan jumlah 4. Road Map rasioalisasi subsidi listrik

2. Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah 3. Indeks kepuasan Pemda terhadap norma, standar, dan pengelolaan belanja transfer daerah ke pihak eksternal

II.L.015.3


100%

100%

603,0

86,4



SASARAN

INDIKATOR 2010

b.

- Perumusan kebijakan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi di bidang PDRD

1. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Persentase jumlah kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat diimplementasikan 2. Mewujudkan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi 2. Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/Raperda PDRD ke Daerah yang mendukung Perimbangan Keuangan Pusat pihak eksternal dalam bentuk rekomendasi Menteri Keuangan dan Daerah

85%

15 hari

12 hari

75%

100%

-

100%

5. Pengalihan BPHTB menjadi Pajak Daerah

-

100%

6. Penerapan Pajak Rokok menjadi Pajak Daerah

-

100%

7. RPP tentang sistem pemungutan pajak daerah

100%

-

8. RPMK pemberian sanksi terhadap daerah yang melanggar ketentuan PDRD

100%

-

9. Mengkaji penerapan PBBKB di daerah berkaitan dengan harga dan subsidi BBM

100%

-

1. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan 1. Persentase jumlah kebijakan Pembiayaan dan Kapasitas Pinjaman Daerah, Hibah Daerah, Obligasi Daerah, dan Daerah yang dapat diimplementasikan Investasi Daerah

100%

100%

2. PeningkatanEfektifitas dan Efisiensi Penataan Daerah 3. Peningkatan Kapasitas Aparat Pengelola Keuangan Daerah

100%

100%

80%

85%

3. Evaluasi dan rekomendasi Perda dan Raperda PDRD bermasalah 4. Program transisi/pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah

c.

- Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah (Prioritas Bidang)

2014

80%

2. Persentase jumlah konsep kebijakan pembiayaan dan kapasitas daerah sesuai dengan rencana 3. Persentase kepatuhan dan penegakan ketentuan/peraturan dibidang hibah ke daerah

II.L.015.4


153,4



d.

- Perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di bidang pendanaan daerah dan ekonomi daerah, penyusunan laporan keuangan transfer ke daerah, serta pengembangan sistem informasi keuangan daerah (Prioritas Bidang)

SASARAN

2010

3.

Pengelolaan Perbendaharaan Negara

- Peningkatan Pengelolaan Kas Negara (Prioritas Bidang)

2014

1. Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desentralisasi, Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas Pembantuan

1. Persentase jumlah kebijakan Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah sesuai rencana

100%

100%

2. Terkendalinya Defisit Anggaran Daerah

2. Persentase penyelesaian laporan hasil evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta perekonomian daerah sesuai rencana

100%

100%

3. Terselenggaranya SIKD Nasional yang TRUST (Complete, Reliable, Up to date, Secure, and Accurate )

3. Persentase tersedianya layanan informasi yang lengkap dan terkini pada website dan Mofisda sesuai yang disampaikan oleh penyaji data

80%

90%

50%

80%

Meningkatkan pengelolaan keuangan negara secara 1. Persentase ketepatan penarikan dana profesional, transparan, dan akuntabel sesuai 2. Jumlah penerimaan remunerasi atas penyimpanan, dengan ketentuan penempatan, dan investasi jangka pendek (Idle Cash KUN)

3 triliun

16,9 triliun

3. Persentase ketepatan penyediaan dana untuk membiayai pengeluaran negara

98%

98%

4. Persentase realisasi kontribusi RDI/RPD kepada APBN

100%

100%

5. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

WDP

WTP

78 K/L& PA BUN WTP:50 WDP:28

83K/L& PA BUN WTP:81

3 triliun

16,9 triliun

98%

98%

6. Jumlah LK K/L dan LK BUN yang mendapat opini WTP/WDP dari BPK a.

1. Optimalisasi Idle Cash Pemerintah 2. Menutup cost of fund pemerintah dalam pembiayaan defisit APBN 3. Mengukur kinerja pengelolaan kas terkait pelayanan dalam penyaluran dana APBN


INDIKATOR

1. Jumlah penerimaan remunerasi atas penyimpanan, penempatan, dan investasi jangka pendek (Idle Cash KUN) 2. Persentase ketepatan penyediaan dana untuk membiayai pengeluaran Negara

II.L.015.5

84,0

6.833,7 K)

K)

96,9



SASARAN


INDIKATOR 2010

2014

b

- Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman (Prioritas Bidang)

Mengoptimalkan penerimaan APBN hasil penerusan pinjaman sehingga mampu mendukung pengelolaan keuangan negara yang berkelanjutan

Persentase realisasi kontribusi RDI/RPD kepada APBN

100%

100%

107,6

c

- Penyelenggaraan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (Prioritas Bidang)

1. Menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

WDP

WTP

154,9

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara

2. Jumlah LK K/L dan LK BUN yang mendapat opini WTP dan WDP dari BPK

78 K/L& PA BUN WTP:50 WDP:28

83K/L& PA BUN WTP:81

3. Pengelolaan Keuangan Kementerian memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK

WDP

WTP

50%

80%

d.

- Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Prioritas Bidang)

Agar pelaksanaan kegiatan dan pencairan dana dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan

Persentase ketepatan penarikan dana

4.

Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang

Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan Piutang Negara dan pelayanan Lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi stakeholder

1. Jumlah Penerimaan Negara dan penerimaan kembali yang berasal dari pembiayaan APBN - Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara

67,7 Miliar

413,33 Miliar

K)

-

44,04 Miliar

260,01 Miliar

K)

350 Miliar

1105 Miliar

K)

770 Miliar

7109,76 Miliar

K)

3, 15 Triliun

18,57 Triliun

K)

68%

87,80%

Bea Lelang

- Penerimaan pembiayaan APBN

80,2

3.246,9

2. Jumlah penyelesaian piutang Negara dan pelayanan lelang -

Piutang negara yang dapat diselesaikan

-

Pokok lelang

3. Persentase penyelesaian permohononan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan asset idle

II.L.015.6



SASARAN

2010 4. Persentase BMN yang disertifikasi a

b.

c.

- Perumusan kebijakan, standardisasi, Terselenggaranya pengelolaan Barang Milik Negara bimbingan teknis, evaluasi dan pengelolaan yang professional, tertib, optimal, serta akuntabel Barang Milik Negara (Prioritas Bidang)


INDIKATOR 2014

-

90%

1. Persentase formulasi / pembaruan peraturan perundangan di bidang pengelolaan BMN

80%

100%

2. Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan kekayaan Negara, termasuk pemanfaatan aset idle . 3. Persentase BMN yang akan disertifikasi

70%

82,50%

-

90%

-

100%

55%

100%

66%

93%

-

90%

60%

100%

-

100%

6

20

K)

1770

3970

K)

350 Miliar

1105 Miliar

K)

-

100%

4. Penyelesaian inventarisasi dan penilaian terhadap Barang Milik Negara serta koreksi neraca Persentase formulasi / pembaruan peraturan - Perumusan kebijakan, standardisasi, Terselenggaranya pengelolaan barang milik negara dan 1. perundangan di bidang pengelolaan BMN bimbingan teknis, evaluasi dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan yang professional, Barang Milik Negara dan Kekayaan Negara tertib, optimal serta akuntabel 2. Persentase penyelesaian permohonan pengelolaan yang Dipisahkan (Prioritas Bidang) kekayaan Negara, termasuk pemanfaatan aset idle . 3. Persentase BMN yang akan disertifikasi 4. Persentase penyelesaian pengelolaan dan penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan 5. Penyelesaian inventarisasi dan penilaian terhadap Barang Milik Negara serta koreksi neraca - Perumusan kebijakan, standardisasi, Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara lain- 1. Jumlah formulasi / pembaharuan peraturan perundangan di bimbingan teknis, evaluasi dan Pengelolaan lain secara professional, efektif, efisien, transparan dan bidang pengelolaan kekayaan negara lain-lain\ Kekayaan Negara Lain-lain (Prioritas dapat dipertanggungjawabkan sekaligus mampu Bidang) mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari 2. Jumlah penyelesaian berkas kekayaan negara lain-lain kekayaan negara lain-lain 3. Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN 4. Penyelesaian inventarisasi dan penilaian terhadap Barang Milik Negara serta koreksi neraca

II.L.015.7

57,0

39,4

289,0



SASARAN

2014

2010 5.

Program Perumusan Kebijakan Fiskal

Terwujudnya kebijakan fiskal yang sustainable dengan beban risiko fiskal yang terukur dalam rangka stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian

1. Tingkat akurasi kebijakan fiskal

- Perumusan Kebijakan APBN (Prioritas Bidang)

Tersedianya rekomendasi kebijakan APBN yang sustainable untuk mendukung pembangunan nasional

569,9

- Rata-rata persentase deviasi asumsi makro

10%

5%

- Persentase deviasi target defisit APBN

10%

8%

4,50%

4%

2. Persentase efektivitas kebijakan pendapatan Negara

75%

85%

1. Persentase deviasi target defisit APBN

10%

8%

4,50%

4%

- Persentase deviasi proyeksi pendapatan Negara

a.


INDIKATOR

2. Persentase deviasi proyeksi penerimaan perpajakan 3. Penyempurnaan PMK no.261/2008 tentang tata cara penyediaan anggaran, perhitungan, pembayaran, dan 4. Penyempurnaan kebijakan subsidi BBM, listrik dan pupuk agar lebih cepat dan efisien 5. Kajian penerapan PBBKB di daerah berkaitan dengan harga dan subsdi BBM 6. Kajian tentang rasionalisasi subsidi listrik dan subsidi BBM

II.L.015.8

-

68,1

100%

100%

-

100%

-

100%

-



SASARAN

2010 b.

c.

- Pengelolaan Risiko Fiskal dan Sektor Keuangan (Prioritas Bidang)

1. Terwujudnya pengelolaan risiko fiskal yang antisipatif dan responsif yang dapat mendukung 2. Tersedianya rekomendasi dan pernyataan risiko fiskal - Perumusan Kebijakan Ekonomi (Prioritas Terwujudnya kebijakan ekonomi makro yang antisipatif Bidang) dan responsif yang dapat mendukung stabilisasi dan mendorong pertumbuhan perekonomian


INDIKATOR 1.

Jumlah risiko fiskal teridentifikasi yang terukur

4

2014 K)

21

66,6

2. Perubahan sistem pengelolaan pendanaan BLU Tanah dan Land Capping untuk ditampung dalam APBN-P 2010 Persentase rata rata deviasi proyeksi asumsi makro

100%

-

10%

5%

93,3

d.

- Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBP (Prioritas Bidang)

Tersedianya rekomendasi dan rumusan kebijakan pendapatan negara yang mendukung terwujudnya kebijakan fiskal

1.

Persentase efektifitas kebijakan pendapatan negara

75%

85%

68,0

6.

Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak

Peningkatan penerimaan pajak negara yang optimal

1. Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak 2. Persentase realisasi waktu pelayanan terhadap janji waktu pelayanan (quick win) 1. Persentase penyelesaian usulan pembuatan / Revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat / direvisi

100%

100%

20.817,9

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

-

100%

a.

- Perumusan kebijakan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai (Prioritas Nasional)

Peningkatan efektifitas pembuatan peraturan

2. Tersedianya PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) b.

- Perumusan kebijakan di bidang PPh dan perjanjian kerjasama perpajakan internasional (Prioritas Nasional)

Peningkatan efektifitas pembuatan peraturan

1. Persentase penyelesaian usulan pembuatan / Revisi peraturan perundangan terhadap peraturan perundangan yang harus dibuat / direvisi 2. Tersedianya PMK-PMK ttg Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai Peraturan Per-UU-an dan skema Pembiayaan Infrastruktur ke & di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

II.L.015.9

12,1

13,3



SASARAN

INDIKATOR 2010

2014

3. Peraturan pelaksanaan mengenai insentif potongan PPh 5% bagi perusahaan yang melakukan R&D

100%

-


c.

- Peningkatan efektivitas pemeriksaan, optimalisasi pelaksanaan penagihan (Prioritas Bidang)

Pemeriksaan dan Penagihan yang optimal untuk peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan Peningkatan Penerimaan Pajak

Persentase jumlah Refund Discrepancy dan Penerimaan Pajak dari Pemeriksaan dan Penagihan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak

4%

3%

17,1

d.

- Peningkatan kualitas pelayanan serta efektivitas penyuluhan dan kehumasan (Prioritas Bidang)

Tingkat Kepuasan yang Tinggi atas Pelayanan Perpajakan

Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dan penyuluhan

72

76

344,8

e.

- Perencanaan, pengembangan, dan evaluasi di bidang teknologi, komunikasi dan informasi (Prioritas Bidang)

Teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan tepat guna

Persentase penyelesaian pembangunan dan pengembangan sistem informasi terhadap target

100%

100%

772,6

f.

- Pelaksanaan reformasi proses bisnis (Prioritas Bidang)

Proses Bisnis yang efektif dan efisien

100%

100%

1.397,2

100%

100%

71%

79%

146,2

1. Jumlah Penerimaan Bea dan Cukai

100%

100%

9.758,2

2. Persentase jumlah kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan 3. Persentase penyelesaian rancangan PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang menunjang Sistem Logistik Nasional (Customs Advance Trade Systems)

40%

50%

-

100%

1. Persentase penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus dibuat 2. Persentase penyelesaian proses bisnis/ SOP terhadap proses bisnis/SOP yang harus disempurnakan Kepuasan yang tinggi dari pengguna data dan dokumen Persentase penyelesaian pemindaian berkas SPT perpajakan

g.

- Pengelolaan data dan dokumen Perpajakan (Prioritas Bidang)

7.

Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan 1. Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik kepada di Bidang Kepabeanan dan Cukai industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan 2. Terwujudnya profesionalisme SDM kepabeanan dan cukai 3. Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif

II.L.015.10



SASARAN

INDIKATOR 2010

a.

- Perumusan Kebijakan dan 1. Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai Pengembangan Teknologi Informasi yang dapat memberikan fasilitasi terbaik berbasis Kepabeanan dan Cukai (Prioritas Nasional) teknologi informasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan 2.Terwujudnya tingkat pelayanan yang efisien kepada pemangku kepentingan berkaitan dengan layanan berbasis teknologi informasi

4. Persentase kantor pabean di perbatasan dengan kondisi sarana dan prasarana yang memadai 1. Persentase sistem aplikasi dan infrastruktur TI yang sesuai dengan proses bisnis DJBC

2014

10%

50%

100%

100%

2. Persentase penyelesaian aplikasi sistem kepabeanan yang terintegrasi dengan portal NSW 3. PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan

-

100%

-

100%

4. PMK tentang Authorized Economic Operator (AEO) dan dukungan terkait dengan Sistem Logistik Nasional

-

100%

5. PMK tentang Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dalam rangka pengembangan sistem logistik

-

100%

6. PMK-PMK tentang pemberian fasilitas fiskal sesuai peraturan perundang-undangan dan skema pembiayaan infrastruktur ke dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

-

100%

7. PMK untuk memadukan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5 lokasi (di Jawa dan Sumatra)

-

100%

II.L.015.11


675,4



SASARAN

INDIKATOR 2010

b.

c.

- Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanan (Prioritas Nasional)

- Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan atas Pelanggaran Peraturan Perundangan, Intelijen dan Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai (Prioritas Bidang)

2014

1. Terciptanya administrator di bidang fasilitas kepabeanan yang dapat memberikan dukungan industry, perdagangan dan masyarakat serta optimalisasi pendapatan

1. Persentase realisasi janji layanan publik terkait pemberian fasilitas pembebasan dan keriganan bea masuk

70%

80%

2. Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan efektif

2. Persentase realisasi janji layanan public terkait pemberian fasilitas pertambangan 3. Persentase realisasi janji layanan public terkait pemberian tempat penimbunan berikat (TPB). 4. Persentase penyelesaian rancangan PMK dan aturan pelaksanaan lainnya terkait sistem pelayanan kepabeanan yang menunjang Sistem Logistik Nasional (Customs Advance Trade Systems)

70%

80%

70%

80%

-

100%

5. Persentase penyelesaian peraturan terkait sistem pelayanan kepabeanan dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

-

100%

6. PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan

-

100%


-

100%

8. PMK-PMK tentang pemberian fasilitas fiskal sesuai peraturan perundang-undangan dan skema pembiayaan 9. PMK untuk memadukan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 5 1. Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang diserahkan ke kejaksaaan

-

100%

-

100%

40%

50%

-

100%

1. Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan fasilitasi terbaik kepada i d ti d d k t t 2. Terciptanya institusi kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat


II.L.015.12


596,8



SASARAN

2010 Kepabeanan dan Cukai (Prioritas Bidang)


INDIKATOR 2014

3. Terwujudnya profesionalisme SDM di bidang intelijen, penindakan dan penyidikan yang handal 4. Terwujudnya pengawasan efektif dan pelayanan yang efisien

d.

e.

- Perumusan Kebijakan dan Peningkatan Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai (Prioritas Bidang)

- Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Bidang Kepabeanan (Prioritas Bidang)

1. Terciptanya administrasi penerimaan kepabeanan dan cukai yang tertib dan dapat memberikan fasilitasi terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan

1. Jumlah penerimaan bea dan cukai

100%

100%

2. Terwujudnya profesionalisme SDM di bidang penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai

2. Persentase penyelesaian evaluasi dan rekomendasi, penyempurnaan perancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai

70%

80%

3. Tercapainya perumusan peraturan di bidang kepabeanan dan cukai

3. Persentase peraturan pelaksanaan di bidang kepabeanan dan cukai yang selaras (tidak bertentangan) dengan perundangundangan

75%

90%

4. Terwujudnya pelayanan yang efisien dan pengawasan yang efektif


-

100%

5. PMK-PMK tentang pemberian fasilitas fiskal sesuai peraturan perundang-undangan dan skema pembiayaan infrastruktur ke dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

-

100%

1. Terwujudnya professional SDM di bidang Teknis Kepabeanan

1. Frekuensi pemutahiran Database harga I

12x

60x

2. Terciptanya pelayanan yang pasti di bidang kepabeanan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)

2. Presentase ketepatan waktu penyelesaian penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang

75%

80%

3. Persentase rumusan peraturan yang menjadi keputusan di bidang teknis kepabeanan

75%

80%

II.L.015.13

19,6

K)

6,6



SASARAN

INDIKATOR 2010

8.

a.

Pengelolaan dan Pembiayaan Utang

- Pengelolaan Pinjaman (Prioritas Bidang)

Mengoptimalkan pengelolaan utang pemerintah, baik yang berasal dari Surat Berharga Negara maupun pinjaman dengan biaya dan tingkat risiko yang terkelola dengan baik untuk mendukung kesinambungan fiskal

Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan APBN yang aman melalui pengadaan pinjaman

2014

4. PMK untuk pengembangan sistem elektronik terkait dengan perijinan investasi di bidang kepabeanan dan perpajakan

-

100%


-

100%

6. PMK tentang Kawasan Pelayanan Kepabeanan Terpadu (KPPT) dalam rangka pengembangan Sistem Logistik

-

100%

7. PMK-PMK tentang Pemberian Fasilitas Fiskal sesuai peraturan perundang-undangan dan skema pembiayaan infrastruktur ke dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

-

100%

8.PMK dan Perdirjen mengenai prosedur penetapan nilai pabean termasuk prosedur pengaduan dan keberatan

100%

-

9. Penerapan secara konsisten dan pemberian penjelasan kepada pengguna jasa kepabeanan mengenai SOP tentang penetapan nilai pabean

100%

-

10. sistem penanganan pengaduan masyarakat khusus mengenai penetapan nilai pabean 1. Pemenuhan target pembiayaan melalui utang

100%

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2. Pembayaran utang secara tepat waktu, jumlah, dan sasaran 3. Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang 4. Terpenuhinya struktur portofolio utang sesuai dengan strategi yang ditetapkan 1. Pemenuhan target pembiayaan melalui pinjaman program 2. Penyelesaian perjanjian pinjaman dan hibah

II.L.015.14


360,9

47,9



SASARAN

2010 b.

c.

d.

e.

9.

- Pengelolaan Surat Utang Negara (Prioritas Bidang)

Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan APBN yang aman bagi kesinambungan fiskal melalui pengelolaan Surat Utang Negara (SUN)

- Pengelolaan Pembiayaan Syariah (Prioritas Bidang)

Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan APBN yang aman bagi kesinambungan fiskal melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

- Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang (Prioritas Bidang)

Penyediaan strategi pengelolaan utang yang mempertimbangkan aspek biaya dan risiko

- Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Utang (Prioritas Bidang)

Terwujudnya pelaksanaan penyelesaian transaksi, pencatatan, dan pelaporan utang pemerintah yang profesional, efektif, transparan, dan akuntabel

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 1. Terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas Tugas Teknis Lainnya Departemen layanan dan dukungan yang tinggi pada semua Keuangan Eselon I di Kementerian Keuangan


INDIKATOR 2014

1. Pemenuhan target pembiayaan melalui SUN

100%

100%

2. Terpenuhinya struktur portofolio SUN sesuai dengan strategi yang ditetapkan 1. Pemenuhan target pembiayaan melalui SBSN

100%

100%

100%

100%

2. Terpenuhinya struktur portofolio SBSN sesuai dengan strategi yang ditetapkan 1. Tersedianya dokumen Strategi pengelolaan utang

100%

100%

1

6

2. Pencapaian target effective cost yang kredibel

100%

100%

1. Pembayaran utang secara tepat waktu, jumlah, dan sasaran

100%

100%

2. Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang Tingkat kompetensi karyawan untuk jabatan tematik

100%

100%

82,5% (JPM 70%)

85% (JPM 75%)

2. Tingkat kepercayaan stakesholders (internal dan eksternal) yang tinggi

II.L.015.15

44,1

34,0

K)

17,7

30,0

33.806,4



SASARAN

2010 10.

11.

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Keuangan

Pengembangan SDM Keuangan dan Kekayaan Negara yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan

Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian Keuangan

12.

1. Jumlah Policy Recommendations 2. Indeks kualitas laporan keuangan kementerian keuangan (BA 15)

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan 1. Jumlah peserta edukasi publik tentang Keuangan pelaku ekonomi akan penyelenggaraan pengelolaan Negara Keuangan Negara 2. Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi

2. Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja

1. Persentase pertumbuhan nilai transaksi saham harian Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan 1. Terwujudnya Bapepam-LK sebagai lembaga Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang memegang teguh prinsip-prinsip transparansi, Non Bank akuntabilitas, independensi, dan integritas 2. Terwujudnya industri Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank sebagai penggerak perekonomian nasional dan berdaya saing global


INDIKATOR

2. Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh lembaga pembiayaan dan penjaminan 3. Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri perasuransian 4. Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri dana pensiun 5. Persentase pertumbuhan unit penyertaan Reksa Dana 6. Indeks Kepuasan Stakeholders Bappepam-LK

II.L.015.16

2014

14 buah

82 buah

3

4

9.595

49.967

3%

3.5%

2,50%

3%

10%

10%

6%

10%

5%

15%

36%

36%

77

82

K)

462,7

K)

2.565,6

814,6



SASARAN

INDIKATOR 2010

a.

b.

c.

Perumusan Peraturan, Penetapan Sanksi dan Pemberian Bantuan Hukum

90%

90%

2. Terwujudnya penegakan hukum di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank yang obyektif dan efektif

2.Persentase jumlah sanksi administrasi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Jasa Keuangan yang obyektif.

97%

97%

3. Terjaganya kredibilitas Bapepam dan LK dengan mengamankan seluruh kebijakan yang telah diambil melalui pelaksanaan Litigasi yang taktis dan efektif.

3. Persentase jumlah perkara/litigasi yang diselesaikan dengan baik.

50%

50%

1. Persentase penyelesaian jumlah laporan hasil riset yang tepat dan akurat di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai rencana.

100%

100%

2. Terwujudnya industri pasar modal dan jasa keuangan non bank yang kredibel sebagai penggerak perekonomian nasional dan berdaya saing global

2. Persentase jumlah sistem yang terimplementasi sesuai dengan rencana.

60%

80%

1. Terciptanya penegakan hukum di bidang pasar modal yang kredibel

1. Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang dapat diterima oleh Ketua atau Komite Penetapan Sanksi dan Keberatan (KPSK).

80%

90%

2. Terwujudnya kepastian hukum di bidang Pasar Modal dan memberikan perlindungan bagi pemodal dan masyarakat

2. Penyelesaian perilaku pelaku Pasar Modal yang menyimpang: a. Persentase penyelesaian pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan, baik berkala maupun insidentil sesuai target waktu (keterlambatan penyampaian pelaporan)

90%

98%

70%

90%

Riset Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 1. Terwujudnya kebijakan berbasis riset dan sistem Non Bank serta Pengembangan Teknologi pengawasan yang berbasis teknologi informasi terhadap industri pasar modal dan jasa keuangan non Informasi bank

Pemeriksaan dan penyidikan di bidang Pasar Modal

2014

1. Terciptanya regulasi di bidang Pasar Modal dan 1. Persentase jumlah regulasi di bidang pasar modal dan LKNB Lembaga Keuangan Non Bank yang mampu menjamin yang memenuhi asas peraturan perundang-undangan yang baik. kepastian hukum, adil, dan transparan

b. Penyelesaian pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal yang memerlukan Surat Perintah Pemeriksaan sesuai target waktu.

II.L.015.17


25,7

34,0



SASARAN

INDIKATOR 2010 c. Penyelesaiam pelanggaran terhadap ketentuan pidana di bidang Pasar Modal yang memerlukan Surat Perintah Penyidikan sesuai target waktu

d.

- Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pengelolaan Investasi

- Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Transaksi dan Lembaga Efek

- Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa

20,8

1. Terwujudnya Biro Transaksi dan Lembaga Efek sebagai salah satu biro di Bapepam-LK yang kredibel, akuntabel dan transparan

a. Persentase pemeriksaan kepatuhan terhadap Manajer Investasi sesuai rencana b. Persentase pemeriksaan kepatuhan terhadap Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai rencana 2. Persentase layanan yang memenuhi target SOP:

100%

100%

100%

100%

a. Layanan Pendaftaran Reksa Dana yang memenuhi target SOP b. Layanan Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memenuhi target SOP 1. Persentase lama proses perijinan yang sesuai dengan target SOP.

100%

100%

90%

90%

2. Terwujudnya Lembaga Efek yang berkualitas dan a. Proses perijinan Wakil Perantara Pedagang Efek. berdaya saing global serta Transaksi Efek yang teratur, wajar dan efisien b. Proses perijinan Wakil Penjamin Emisi Efek

f.

2014 70%

1. Terwujudnya Biro Pengelolaan Investasi sebagai 1. Capaian pelaksanaan pemeriksaan dalam satu tahun: salah satu biro yang kredibel, akuntabel dan transparan 2. Terwujudnya industri pengelolaan investasi yang tangguh dan berdaya saing global

e.

50%

28,1

90%

100%

90%

100%

2. Persentase jumlah pemeriksaan Lembaga Efek yang dilaksanakan dbandingkan dengan yang direncanakan.

100%

100%

3. Persentase tingkat penyelesaian penelaahan hasil pengawasan transaksi efek yang dindikasikan tidak wajar

67%

70%

100%

100%

1. Meningkatnya tata kelola Perusahaan yang baik atas 1. Persentase jumlah Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa Keuangan Tengah Tahunan, dan Laporan Tahunan yang ditelaah sesuai dengan rencana

II.L.015.18


14,4



SASARAN

INDIKATOR 2010

2. Meningkatnya jumlah Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Jasa

g.

h.

i.

- Penelaahan dan Pemantauan Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil

- Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan di bidang Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan

- Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan bidang Perasuransian

2014

2. Persentase jumlah pemrosesan Penyataan Pendaftaran sesuai SOP 3. Diterbitkannya produk regulasi terkait penyederhanaan proses dan persyaratan Penawaran Umum

100%

100%

100%

-

1. Meningkatnya tata kelola perusahaan yang baik atas 1. Persentase jumlah Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Emiten dan Perusahaan Publik Sektor Riil Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan yang ditelaah sesuai dengan rencana

100%

100%

2. Meningkatnya jumlah Emiten dan Perusahaan Publik 2. Persentase jumlah pemrosesan Pernyataan Pendaftaran Sektor Riil sesuai SOP 3. Diterbitkannya produk regulasi terkait penyederhanaan proses dan persyaratan Penawaran Umum

100%

100%

100%

-

1. Membangun otoritas Lembaga Pembiayaan dan 1. Persentase jumlah kebijakan di bidang pembiayaan dan Penjaminan yang profesional yang mampu penjaminan yang dihasilkan mewujudkan industri jasa pembiayaan dan penjaminan sebagai penggerak ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing tinggi

100%

100%

2. Terwujudnya industri jasa pembiayaan dan penjaminan yang sehat, kuat dan kompetitif dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat

2. Persentase jumlah peraturan di bidang pembiayaan dan penjaminan yang dihasilkan 3. Persentase perizinan perusahaan pembiayaan dan penjaminan sesuai SOP 1. Persentase jumlah rumusan peraturan di bidang perasuransian sesuai rencana

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2. Persentase layanan pemberian izin usaha asuransi dan reasuransi yang memenuhi target SOP 3. Persentase jumlah laporan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah dianalisis sesuai dengan target waktu

100%

100%

100%

100%

1. Terwujudnya Biro Perasuransian yang memegang teguh prinsip akuntabilitas dan integritas 2. Meningkatnya peran dan kualitas pelaku industri perasuransian

II.L.015.19


14,8

23,5

39,0



SASARAN

INDIKATOR 2010

j.

- Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Bidang Dana Pensiun

2014

1. Terwujudnya Biro Dana Pensiun sebagai lembaga yang memegang teguh prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good goverment governance )

1. Persentase pengesahan pembentukan dana pensiun yang sesuai dengan SOP

100%

100%

2. Terwujudnya industri dana pensiun sebagai penopang pembangunan ekonomi nasional dan sarana untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat di hari tua

2. Persentase jumlah laporan hasil analisis sesuai rencana

100%

100%

3. Persentase jumlah pemeriksaan langsung sesuai rencana

100%

100%

TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN KEUANGAN 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.015.20


80.337,7

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 1

1.6

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN Peningkatan pelaksanaan kegiatan Kementerian Jumlah dokumen perencanaan, keuangan & perlengkapan, PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA Pertanian melalui dukungan koordinasi, pembinaan dan hukum & humas, kerjasama luar negeri, organisasi dan kepegawaian, statistik dan sistem informasi pertanian KEMENTERIAN PERTANIAN pelayanan administrasi

Pelayanan perizinan dan investasi pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

Peningkatan penerimaan penyiapan bahan analisa, fasilitas proses teknis permohonan ijin, pendaftaran di bidang pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian, benih/bibit, produk ternak dan pangan segr serta penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi

24 paket

24 paket

Jumlah ijin usaha pertanian, ijon pemasukan/pengeluaran benih/bibit, obat hewan dan pakan ternak, produk ternak dan agensia hayati, serta rekomendasi produk pangan

2500

5000

Realisasi penyaluran kredit program untuk pertanian (KKP-E, KUR) Realisasi penyaluran pembiayaan Syariah dan pembiayaan komersial untuk sektor pertanian Jumlah sentra-sentra usaha pertanian di perdesaan

1,5 trilyun

2,5 trilyun

4 trilyun

8 trilyun

200

200

Jumlah Gapoktan PUAP (unit)

10.000,00

10.000,00

2500

5000

1

1

Jumlah ijin usaha pertanian, ijon pemasukan/pengeluaran benih/bibit, obat hewan dan pakan ternak, produk ternak dan agensia hayati, serta rekomendasi produk pangan Bahan informasi dan bahan kebijakan pengembangan investasi pertanian (publikasi, pameran, bahan analisis untuk kebijakan pertanian) (PAKET)

II.L.018.1


64,1

TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 1.7

Pelayanan pembiayaan Pertanian, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan Melalui LM3 (Prioritas Nasional dan Bidang)

Peningkatan realisasi penyaluran kredit program (KKPE dan KUR) pembiayaan komersial, pembiayaan syariah, pengembangan sentra usaha pertanian perdesaan, dan pengembangan Gapoktan PUAP

Realisasi penyaluran kredit program untuk pertanian (KKP-E, KUR) (Trilyun) Realisasi penyaluran pembiayaan Syariah dan pembiayaan komersial untuk sektor pertanian (Trilyun) Jumlah sentra-sentra usaha pertanian di perdesaan p ( ) PUAP (unit) Jumlah Gapoktan

1,5

2,5

4

8

200

200

10.000

10.000


1.9

Pengembangan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman (Prioritas Bidang)

Peningkatan kinerja pelayanan teknis, hukum dan administrasi perlindungan varietas tanaman

Jumlah pelayanan teknis, hukum dan administrasi perlindungan varietas tanaman (buah)

300

700

38,7

2

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERTANIAN

Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Kementerian Pertanian

Jumlah pelaksanaan kegiatan pengawasan intern pada unsur Kementerian Pertanian untuk mewujudkan good governance dan clean government (Kinerja/Satker) % proses administrasi dan dukungan teknis Itjen tepat waktu

384

384

345,2

100%

100%

- Tahun Tunggal (awal)

% temuan laporan audit internal Kementerian Pertanian ditindaklanjuti '- Tahun Tunggal (awal)

65%

90%

- Rata-rata 5 tahun

'- Rata-rata 5 tahun

79%

79%

Perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh sistem penyediaan sarana produksi dan benih serta pengamanan produksi yang efisien untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan

Luas areal penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat (ribu ha) Jumlah sarana produksi yang disediakan dan disalurkan serta lembaga perbenihan tanaman pangan yang dibina di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat :

2.969,49

4.493,31

-

-

- Sarana Produksi (Unit)

13.836,00

18.354,00

63

63

3

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN

- Lembaga perbenihan (Balai)

II.L.018.2

6.656,2

TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 Jumlah subsidi pupuk dan benih :

-

-

- Pupuk (Juta ton)

11,06

12,2

- Benih (ribu ton)

178,18

226,92

Luas areal yang aman dari serangan OPT dan DFI pada pertanaman pangan yang menerapkan budidaya tanaman yang tepat (ribu ha) Luas Areal :

147,5

223,75

12.544,00

15.680,00

- Padi non hibrida (ribu ton) Padi hibrida (ribu ton)

1.509,20

3.773,00

Padi lahan kering (ribu ton)

1.234,80

2.058,00

- Jagung (ribu ton)

926,25

1.543,75

- Kedelai (ribu ton)

356,25

712,5

- Kacang tanah (ribu ton )

59,23

236,93

3,3

25,72

- Ubi kayu (ribu ton)

- Kacang hijau (ribu ton)

115,63

117,07

- Ubi jalar (ribu ton)

103,05

121,49

Produktivitas : - Padi non hibrida (ku/ha) Padi hibrida (ku/ha) Padi lahan kering (ku/ha) - Jagung (ku/ha) - Kedelai (ku/ha) - Kacang tanah (ku/ha)

64

64

77

77

42

42

65

65

15

15

12,47

12,47

- Kacang hijau (ku/ha)

10,83

10,83

- Ubi kayu (ku/ha)

186,54

186,54

II.L.018.3


TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 - Ubi jalar (ku/ha)

110,69

110,69


Luas Panen : - Padi non hibrida (ribu ha)

2.000,00

2.500,00

Padi hibrida (ribu ha)

200

500

Padi lahan kering (ribu ha)

300

500

- Jagung (ribu ha)

150

250

- Kedelai (ribu ha)

250

500

- Kacang tanah (ribu ha)

50

200

- Kacang hijau (ribu ha)

3,21

25

- Ubi kayu (ribu ha)

6,53

6,61

- Ubi jalar (ribu ha)

9,5

11,2

1.960,00

2.450,00

Padi hibrida (ribu ha)

196

490

Padi lahan kering (ribu ha)

294

490

- Jagung (ribu ha)

142,5

237,5

- Kedelai (ribu ha)

237,5

475

- Kacang tanah (ribu ha)

47,5

190

- Kacang hijau (ribu ha)

3,05

23,75

- Padi non hibrida (ribu ha)

3.1

- Ubi kayu (ribu ha)

6,2

6,28

- Ubi jalar (ribu ha)

9,31

10,98

2.650,20

3.750,40

Pengelolaan produksi tanaman serealia (Prioritas Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman Luas areal penerapan budidaya serealia yang tepat dan Nasional dan Bidang) serealia yang tepat dan berkelanjutan untuk berkelanjutan (ribu ha) : SLPTT padi non hibrida (ribu ha)

2.000,00

2.500,00

SLPTT padi hibrida (ribu ha)

200

500

SLPTT Padi lahan kering (ribu ha)

300

500

II.L.018.4

2.259,0

TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2014

2010

3.2

SLPTT Jagung hibrida (ribu ha)

150

250

Pengembangan peningkatan produksi gandum (ribu ha)

0,1

0,2

Pengembangan peningkatan produksi sorghum (ribu ha)

0,1

0,2

Peta sentra produksi komoditas serealia (paket)

1,00

1,00

Data luas tanam komoditas serealia

1,00 1 00

1,00 1 00

319,29

742,91

250

500

Pengelolaan produksi tanaman kacang-kacangan Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman Luas areal penerapan budidaya tanaman kacang-kacangan dan dan umbi-umbian (Prioritas Nasional dan umbi-umbian yang tepat dan berkelanjutan (ribu ha) : kacang-kacangan dan umbi-umbian yang tepat dan Bidang) berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas. SLPTT kedelai (ribu ha) SLPTT kacang tanah (ribu ha)

50

SLPTT kacang hijau (ribu ha)

3.3

Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan (Prioritas Bidang)

Terselenggaranya sistem pembinaan lembaga perbenihan tanaman pangan yang efisien dan berkelanjutan di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat

1.256,5

200 -

25

PTT kacang hijau (ribu ha)

3,21

PTT ubi kayu (ribu ha)

6,53

6,61

PTT ubi jalar (ribu ha)

9,5

11,2

PTT pangan lokal (ribu ha)

0,05

0,1

Peta sentra produksi beberapa komoditas Kabi (paket)

1,00

1,00

Data luas tanam beberapa komoditas Kabi (paket)

1,00

1,00

Lembaga perbenihan tanaman pangan yang dibina di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat :

334,0

Tersusunnya roadmap kebutuhan & ketersediaan benih (paket)

1,00

1,00

Tersusunnya kebijakan sistem subsidi benih (paket)

1,00

1,00

II.L.018.5


TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 Tersusunnya rancangan revitalisasi perbenihan (paket)

3.4 3.5 35

Penyaluran subsidi benih tanaman pangan (Prioritas Nasional dan Bidang) Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan sarana produksi tanaman pangan (Prioritas Bidang)

1,00

1,00

BPSBTPH (Balai)

32

32

BBI (Balai)

31

31

178,18

226,92

13.836,00 13 836 00

18.354,00 18 354 00

Bantuan RPPPO (unit)

200

1.200,00

Bantuan Traktor R-2 (unit)

623

912

Bantuan Traktor R-4 (unit)

7

10

350

512

Tersalurnya benih tanaman pangan bersubsidi

Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton)

Terselenggaranya sistem penyediaan dan pengawasan sarana produksi tanaman pangan yang efisien dan berkelanjutan di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat.

Sarana produksi tersedia dan terawasi di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat (unit) :

Bantuan pompa air (unit)

3.6 3.7

Penyaluran pupuk bersubsidi (Prioritas Nasional Tersalurnya pupuk bersubsidi dan Bidang) Penguatan perlindungan tanaman pangan dari Terkendalinya serangan OPT dan DFI di lokasi gangguan OPT dan DFI (Prioritas Bidang) penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat

Penguatan UPJA pemula (unit)

8.747,00

8.071,00

Penguatan UPJA berkembang (unit)

2.864,00

4.313,00

Penguatan UPJA profesional (unit)

585

2.792,00

Penguatan KP3 (unit)

430

514

Penguatan PPNS Pupes (orang)

30

30

Skrening pestisida (unit)

30

30

1,00

1,00

11,06

12,2

59

89,5

Tersusunnya roadmap kebutuhan & penyediaan pupuk & alsintan (paket) Jumlah pupuk bersubsidi (juta ton) Jumlah luas areal tanaman pangan yang terserang OPT (ribu ha) dan

II.L.018.6


735,7 735 7

526,3

TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 Jumlah luas areal tanaman pangan yang terkena DFI (ribu ha) 3.8

Pengembangan metode pengujian mutu benih dan Berkembangnya metode pengujian mutu benih dan penerapan sistem mutu laboratorium pengujian penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih benih (Prioritas Bidang) tanaman pangan dan hortikultura

3.9

Pengembangan peramalan serangan Organisme Penganggu Tumbuhan (Prioritas Bidang)

4.

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK TANAMAN HORTIKULTURA BERKELANJUTAN

Tersedianya informasi dan model peramalan Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) sebagai rujukan dalam pengamanan produksi tanaman pangan dan hortikultura

Terwujudnya agribisnis hortikultura yang berdaya saing dan berkelanjutan

88,5

134,25

Jumlah metode pengujian mutu benih yang dikembangkan, divalidasi dan disyahkan (metode),

8

8

g menerapkan p yang sistem mutu Jumlah laboratorium y (laboratorium), Jumlah laboratorium peserta uji profisiensi (laboratorium), dan

8

8

30

30

Jumlah pelaksanaan uji petik mutu benih yang beredar (contoh benih) Jumlah informasi peramalan serangan OPT (unit),

15

25

5

5

Jumlah teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT (model), dan Jumlah propinsi yang menerapkan teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT (propinsi)

8

8

6

18

19.216.575

23.805.903

Produksi Hortikultura : (Ton) buah

37,2

44,6

2.239,5

Sayuran

10.483.440

12.264.052

Tanaman Hias

216.675.019

278.745.121

Biofarmaka

511.416.046

598.284.439

II.L.018.7


TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2014

2010


Laju Pertumbuhan Produksi : (%) buah Sayuran Tanaman Hias Biofarmaka Volume dan nilai perdagangan dalam negeri dan ekspor

PDB Sub Sektor Hortikultura (Milyar) 4.2

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang)

Berkembangnya sistem agribisinis yang efisien dan berkelanjutan yang mampu menyediakan produk buah yang cukup, bermutu dan aman konsumsi

4.3

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produ Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang)

Berkembangnya sistem agribisnis yang efisien dan berkelanjutan yang mampu menyediakan produk sayuran dan biofarmaka yang cukup, bermutu dan aman konsumsi

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produ Tanaman Hias Berkelanjutan (Prioritas Bid ) Pengembangan sistem perbenihan, pupuk dan

Berkembangnya sistem agribisnis yang efisien dan berkelanjutan yang mampu menyediakan produk Proporsi tanaman hias segar bermutu di pasar tPeningkatan hi usaha/produsen k b benih, t dpupuk dank sarana i % jumlah usaha/produsen benih hortikultura produksi lainnya guna mendukung keberlanjutan * buah (%) ketersediaan produk hortikultura yang berdaya saing. * Sayuran (%)

Laju pertumbuhan produksi tanaman buah

Proporsi produk buah bermutu di pasar

4.4 4.5

sarana produksi lainnya (Prioritas Nasional dan Bidang)

Laju pertumbuhan produksi Tanaman Sayuran dan Biofarmaka (kenaikan terhadap tahun sebelumnya) Laju pertumbuhan luas panen Tanaman sayuran dan biofarmaka (Kenaikan terhadap tahun sebelumnya) Laju pertumbuhan produksi Tanaman Hias

5

5,6

3,5

4,2

6

6,5

3,5

4

Buah : 5 %, Buah : 5 %, Tanaman Hias Tanaman Hias T Hi 5 % T Hi 5% 88,86 108,28 5%

5,60%

20%

50%

3,50%

4,20%

2,50%

2,50%

6,5

6,5

10

20

3

3

2

2

1

1

* Biofarmaka (%)

2

2

II.L.018.8

442,0

447,8 312,9

* Tanaman Hias (%0 % penggunaan benih bermutu

429,9

TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2014

2010

4.6

5. 5

* buah (%)

60

* Sayur umbi (%)

17

30

* Sayur biji (%)

75,2

80,9

5%

5%

Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura (Prioritas Bidang)

Berkembangnya sistem perlindungan tanaman dalam mendukung pengembangan agribisnis hortikultura

Proporsi luas serangan OPT utama hortikultura terhadap total luas panen. (maksimal terhadap luas panen)

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

Peningkatan produksi produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan melalui upaya pengembangan tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi, perlindungan perkebunan serta dukungan manajemen dan teknis lainnya

· Capaian produksi (ribu ton) komoditi unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar);

80

2.996

4.806

Kapas

26

63

Cengkeh

78

86

- Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri

- Pengembangan komoditas ekspor Tembakau

181

184

Nilam

91

124

Kopi

698

738

Teh

168

182

Kakao

988

1.648

Lada

83

92

II.L.018.9

281,1

3.527,3 3 527 3

- Swasembada gula nasional Tebu (hablur) - Koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pemantauan ketersediaan dan distribusi pangan di 33 Provinsi


TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 Jambu mete

145

159

Karet - Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bioenergi)

2681

2801

15

35

Kelapa

3.266

3.380

Kelapa Sawit K l S i

23.200 23 200

28.439 28 439

0

0

Tebu - Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri

6450

7230

Kapas

1750

2500

Cengkeh

266

300

Jarak pagar

Kemiri sunan ● Peningkatan produktivitas (kg/ha) tanaman unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar); - Swasembada gula nasional

- Pengembangan komoditas ekspor Tembakau

885

893

Nilam

6300

6600

Kopi

780

900

Teh

1520

1780

Kakao

1000

1500

Lada

694

760

Karet

999

1019

II.L.018.10


TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 Jambu Mete - Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bioenergi)

537

640

Jarak Pagar

1000

2000

Kelapa

1105

1200

Kelapa Sawit

3888

4344

0

0

76

80

45

65

- Jumlah kelembagaan perbenihan (unit)

210

270

- Jumlah kelembagaan UPJA (unit usaha) ● Jumlah kelembagaan perlindungan tanaman

59

114

SL-PHT ● Jumlah areal pengendalian OPT (hektar) dan penurunan titik api (hot spot) serta penanganan gangguan usaha perkebunan

500

563

Jumlah penurunan titik api

2500

1640

Kemiri K i i Sunan S ● Peningkatan mutu (% populasi standar) tanaman unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar); ● Penggunaan benih unggul bermutu, sarana produksi serta sumber benih bina perkebunan - Jumlah penggunaan sarana produksi (%) ( Revitalisasi perbenihan dan pembibitan) ● Penguatan kelembagaan pengawas dan kelembagaan usaha perbenihan (Revitalisasi perbenihan dan perbibitan)

II.L.018.11


TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 Ø Jumlah kelembagaan perbenihan (unit)

210

270

Ø Jumlah kelembagaan UPJA (unit usaha)

59

114

· Jumlah kelembagaan perlindungan tanaman

500

563

2.500

1.640

36

44

-

-

- Swasembada Gula Nasional Ø Tebu

465

641

- Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri Ø Kapas

15

25

- Pengembangan Komoditas Ekspor Ø Tembakau

205

205

Ø Nilam

14

18


Ø SL-PHT · Jumlah areal pengendalian OPT (hektar) dan penurunan titik api (hot spot) serta penanganan gangguan usaha perkebunan; Ø Jumlah penurunan titik api Jumlah penanganan kasus GUP 5.1

5.2

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim (Prioritas Nasional dan Bidang)

· Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman semusim (tebu,kapas, tembakau dan nilam)

· Capaian luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman semusim :

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu · Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman · Peningkatan luas areal (ribu hektar) pembinaan dan tanaman rempah dan penyegar (Prioritas Nasional rempah dan penyegar (kopi, teh, kakao, lada, cengkeh) pengembangan tanaman rempah dan penyegar : dan Bidang) - Pengembangan Komoditas Ekspor Ø Kopi Ø Teh Ø Kakao Ø Lada

II.L.018.12

251,8

1.254,6

1.291

1.354

129

130

1.655

2.020

192

196

TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 - Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri Ø Cengkeh

465


484

- Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (ribu ha)

5.3

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman Tahunan (Prioritas Nasional dan Bidang)

Rehabilitasi

81,85

10,00

Intensifikasi

30,55 30 55

20,00 20 00

Peremajaan

22,60

5,00

Pengendalian OPT

135,00

35,00

6.750,00

1.750,00

-

-

3.445

3.487

573

577

Pemberdayaam petani (kelompok Tani) · Peningkatan luas areal (ribu hektar) pembinaan dan · Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman tahunan (kelapa, kelapa sawit, karet, jambu mete, jarak pengembangan tanaman tahunan pagar) - Pengembangan Komoditas Ekspor Karet Jambu Mete - Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio energi)

10

21

Kelapa

3.807

3.833

Kelapa Sawit

8.127

8.987

1

10

Kelapa sawit

125

148

Karet

10

51

Kakao

0

32

Jarak Pagar

Kemiri sunan - Revitalisasi perkebunan

II.L.018.13

437,4

TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2014

2010


- Penyusunan kebijakan Pengembangan bio energi √ Pengembangan Desa Mandiri Energi (DME) √ Koordinasi dengan pihak terkait dalam menyediakan insentif pajak untuk mendorong pemantapan energy terbarukan √ Berpartisipasi aktif dalam Tim Koordinasi Interdept pengembangan bio-fuel bio fuel √ Pengembangan integrasi kebun-ternak (paket) 5.4

Dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan · Terfasilitasinya penyediaan benih unggul bermutu sarana produksi perkebunan (Prioritas nasional dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas dan Bidang) dan mutu tanaman perkebunan

5.5

Dukungan perlindungan perkebunan dan penanganan gangguan usaha perkebunan (Prioritas Bidang)

· Jumlah penggunaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan (%) - Revitalisasi Perbenihan Jumlah penggunaan benih unggul bermutu

Terfasilitasinya pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan pada 13 komoditas perkebunan

· Revitalisasi Perlindungan Perkebunan - Areal pengendalian OPT dan intensitas serangan OPT (ha) Ø Penanganan gangguan usaha perkebunan ( dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan) · Jumlah luas areal perkebunan yang terkena dampak perubahan iklim (ha)

II.L.018.14

27

31

-

-

45

60

-

169,4

127,3

51.467

54.841

36

44

-

8.000

TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 5.6

Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih · Terlaksananya pengawasan dan pengujian benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman tanaman perkebunan perkebunan (Prioritas Bidang) Terlaksananya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan

Jumlah bibit yang tersertifikasi (dalam 1.000 batang) Pelaksanaan analisadata serangan, situasi dan identifikasi OPT, koleksi OPT penting, pengembangan metode pengamatan, teknik survailance, model peramalan, teknik survailance, model peramalan OPT, fenomena iklim dan ganguan usaha serta taksasi kehilangan hasil, teknik pengendalian OPT dengan PHT

PROGRAM PENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING SAPI DAN PENINGKATAN PENYEDIAAN PANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL

Meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu)

Meningkatnya kontribusi ternak domestik dalam penyediaan pangan hewani (daging dan telur)

6.1

-

19

25

Produksi daging meningkat 4,10% per tahun (ton)

2.201.214

2.584.432

· Produksi telur meningkat 4,42% per tahun (ton)

1.506.837

1.791.609

· Produksi susu meningkat 15,56% per tahun (ton)

727.539

1.297.034

-

-

-

-

-

-

2.700

4.000

400

700

· Kontribusi daging sapi domestik terhadap total produksi daging sapi nasional meningkat (%)

· Kontribusi daging ayam buras terhadap total produksi daging ayam nasional meningkat (%) Meningkatnya ketersediaan protein hewani asal ternak · Ketersediaan protein hewani asal ternak per kapita meningkat 0,03% per tahun (g/kapita/hr) Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit · Peningkatan kuantitas semen (dosis) bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal ternak (sapi potong, sapi perah, domba, kambing, ayam (Prioritas nasional dan Bidang) buras, itik) yang bersertifikat melalui: · Penguatan kelembagaan perbibitan yang menerapkan Good Breeding Practices

255.869

-

Ø Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (paket) 6.

201.542

· Peningkatan produksi embrio

II.L.018.15


6.571,3

1.021,0

TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2014

2010

6.2

6.3

g p g Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)

Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)

· Peningkatan penerapan standar mutu benih dan bibit ternak · Peningkatan penerapan teknologi perbibitan

· Bibit sapi

2.625

4.150

· Bibit unggas lokal

60.000

84.800

· Pengembangan usaha dan investasi perbibitan

· Bibit Kambing/domba

2.000

2.820

g y populasi p p p Meningkatnya dan produksi ternak ruminansia

g p p ( p ekor)) produksi dan produktivitas ternak (sapi Peningkatan

21.000

31.625

Swasembada daging sapi (share produk dalam negeri %)

76

90

Pemanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk organik dan pemberian paket bantuan sosial pupuk organik (rumah kompos) (Dampak Perubahan Iklim) Pengembangan dan pembinaan Biogas Asal Ternak Bersama Masyrakat (BATAMAS) terutama di sentra terpencil dan padat ternak (unit) (Dampak Perubahan Iklim)

0

10.000

100

300

Pengembangan integrasi ternak dan tanaman melalui pengelolaan kotoran ternak (padat & cair) menjadi pupuk organik dan pengolahan limbah tanaman untuk ternak terutama di sentra perkebunan, tanaman pangan dan holti kulture (klp) (Dampak Perubahan Iklim)

75

110

Pengembangan kelompok unggas lokal

230

470

Pengembangan kelompok non unggas

28

72

Pengembangan pakan ternak

25

70

Pengembangan alsin ternak

50

45

Meningkatnya populasi dan produksi, serta meningkatnya pendayagunaan sumber daya lokal ternak non ruminansia

II.L.018.16


2.418,7

611,4

TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 6.4

Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis (Prioritas Bidang)

· Penguatan kelembagaan kesehatan hewan

Penguatan otoritas veteriner melalui Puskeswan dan lab (unit)

110

140

· Perlindungan hewan terhadap penyakit eksotik

Terlaksananya vaksinasi dan pengobatan thd penyakit hewan (juta dosis) Terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sampel dlm rangka survailance PHMSZE (ribu sampel) y p p p g produksi dan pendaftaran dan pengawasan obat Terlaksananya hewan yang beredar di Indonesia (produk/merek)

100

140

200

280

250

350

25

31

· Terjaminnya mutu obat hewan

6.5

· Penguatan peran dan fungsi lembaga otoritas Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan veteriner non pangan (Prioritas Nasional dan Bidang) · Peningkatan jaminan produk hewan ASUH dan daya saing produk hewan · Tersosialisasikannya resiko residu dan cemaran pada produk hewan serta zoonosis kepada masyarakat dan tersedianya profil keamanan produk hewan nasional serta peta zoonosis · Peningkatan penerapan kesrawan di RPH/RPU 7.

PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH Meningkatnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, pertaian berkelanjutan PEMASARAN DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN

Jumlah kebijaka kesmavet (pedoman) -

169

400

Jumlah lab yang dibina (unit)

35

41

0,2 – 5%

0,2 – 5%

5%

5%

% peningkatan produk dan jenis olahan hasil pertanian yang bermutu untuk ekspor dan substitusi impor/tahun

II.L.018.17

1.148,2

1.059,7

-

Pertumbuhan terpenuhinya persyaratan dan standar keamanan dan mutu produk hewan pangan dan non pangan (RPU,RPH,RPB,TPU,KIOS DAGING,TPS) Unit

% penurunan kehilangan/kerusakan hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan / tahun


2.104,0

TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2014

2010 % peningkatan jumlah lembaga pemasaran petani da npenyerapan pasar hasil pertanian di pasar domestik/tahun

5%

5%

15%

15%

1800

2520

328,8

11200

4000

777,5

330 unit + 54 unit organik

330 unit + 54 unit organik

303,0

Jumlah pengujian mutu alat mesin pertanian (sertifikat)

42

42

Jumlah kelembagaan pemasaran bagi petan (pasar)

186

223

Jumlah hasil pertanian yang diserap pasar dalam negeri

0%

5%

7.1

Pengembangan penangangan pasca panen pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

% peningkatan ekspor dan surplus neraca perdagangan hasil pertanian /tahun Meningkatnya penanganan pasca panen hasil pertanian Jumlah kelompok tani yang menerapkan penangnan pasca panen sesuai GHP dan standar mutu (poktan/gapoktan)

7.2

Pengembangan pengolahan hasil pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang) Pengembangan mutu dan standardisasi pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

Berkembangnya pengolahan hasil pertanian yang berkelanjutan Meningkatnya mutu dan keamanan pangan hasil pertanian

7.3

7.4

7.5

8.

8.1


INDIKATOR

Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian yang bernilai tambah dan berdaya saing (unit) Jumlah usaha pasca panen dan pengolahan yang menerapkan sistem jaminan mutu.

Pengembangan pemasaran domestik (Prioritas Bidang)

Meningkatnya pemasaran hasil pertanian

Pengembangan pemasaran internasional (Prioritas Nasional dan Bidang)

Meningkatnya pemasaran internasional hasil pertanian Jumlah ekspor dan surplus neraca perdagangan hasil pertanian Meningkat 15% dan Meningkat 30% 15% dan 30%

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Terlaksananya pengembangan fasilitasi dalam pengelolaan lahan dan air melalui upaya pemberdayaan lahan pertanian, pengelolaan air irigasi pertanian dan perluasan areal pertanian

386,9

278,5

· Terlaksananya 2.000.000 (ha), 25.884unit kegiatan pengelolaan air irigasi · Terlaksananya 2.000.000 (Ha) perluasan areal lahan Pertanian · Terlaksananya 1.000.000 Ha optimasi lahan pertanian (pupuk organik), dan 12.500 Km JUT/Jalan produ ksi

Perluasan areal pertanian (Prioritas Nasional dan Meningkatnya luasan areal baru lahan pertanian dalam Luasan (Ha) perluasan areal Tanaman pangan (saawah dan Bidang) mendukung peningkatan produksi pertanian lahan Kering), hortikultura, perkebunan Dan kawasan peternakan

II.L.018.18

19.725,2

32.505

2.000.000

K)

13.085,8

TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2010 8.2

8.3

Pengelolaan air untuk pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

Pengembangan pengelolaan lahan pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

Meningkatnya ketersediaan air irigasi untuk pertanian

Meningkatnya produktivitas lahan pertanian, dan prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi serta pengendalian lahan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian


INDIKATOR 2014

Tersedianya (unit) pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui irigasi pedesaan, pengembangan sumber air tanah, pompanisasi air permukaan) yang berfungsi.

1.005

7.085

K)

Tersedianya optimasi pemanfaata Air irigasi (melalui perbaikan JITUT/JIDES dan pengembangan TAM) yang berfungsi (ha) Tersedianya (unit) pengembangan Konservasi air (melalui pengembangan Embung, chek dam, sumur resapan, Antisipasi kekeringan dan banjir) yang berfungsi

108.486

2.000.000

K)

464

18.799

K)

Terlaksananya Lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi Konservasi DAS Hulu 160.000 Ha (Adaptasi Iklim)

25.709

74.648

2.979,7

9.600

160.000

K)

Terbangunnya Rumha Kompos 6.500 unit

235

6.500

K)

Terlaksananya Pengembangan Systeme of Rice Intensificaion 2000 paket (adaptasi iklim) Tersedianya data bidang tanah petani yang disertifikasi 200.000 persil Tersedianya jalan sepanjang 12.500 km untuk JUT dan jalan produksi, serta tersedianya data bidang tanah petani yang layak disertifikasi

62

2.000

K)

726

200.000

K)

952

12.500

K)

II.L.018.19

3.649,7

TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 9.

9.2

PROGRAM PENCIPTAAN TEKNOLOGI DAN Peningkatan inovasi dan adopsi teknologi pertanian VARIETAS UNGGUL BERDAYA SAING

Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Pangan Peningkatan inovasi teknologi tanaman pangan (Prioritas Nasional dan Bidang) mendukung ketahanan dan kemandirian pangan

Inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan, dan produk olahan (paket) Inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya pertanian (paket)

98

200

35

35

Rekomendasi kebijakan pertanian (paket)

33

33

Adopsi inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan p (p p ) olahan (propinsi) tanaman,, alsintan dan produk

32

32

Jumlah varietas unggul baru padi, serealia, kacang-kacangan & umbi-umbian Jumlah teknologi budidaya, panen dan pasca panen primer

5-6

14 - 15

5

8

Jumlah aksesi sumberdaya genetik (SDG) padi, serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian terkoleksi, teridentifikasi dan terkonservasi untuk perbaikan sifat varietas

800

800


657,3

Jumlah produksi benih sumber (BS, FS) padi, serealia, kacang- BS 10 ton FS 20 ton BS 15 ton FS kacangan & umbi-umbian dengan SMM ISO 9001-2000 20 ton 9.3

Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Hortikultura (Prioritas Nasional dan Bidang)

Meningkatnya inovasi teknologi tan.hortikultura mendukung pengembangan kawasan hortikutura

Jml VUB yg diminati knsumen Jumlah PN yang terkonservasi dan terkarakterisasi

40

1032

20 Bw, 455 acc, 3925

600 acc 4100

20.000 GO 20 ton 14335 batang

28.000 GO 40 ton 18700 batang

960

960

Jml benih sumber : Sayuran

VUB buah trop dan sub trop

II.L.018.20

377,3

TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 Aksesi mutasi buah trop

151800

254000

100000

5000000


Planlet, benih, stek tan hias 9.4

9.5

9.6

Jumlah benih bt bwh dan bt atas hsl SE

Jumlah teknologi prod hortikultura ramah lingkungan

12

12

Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Perkebunan (Prioritas Nasional dan Bidang)

Peningkatan inovasi tek. tan. perkebu-nan untuk mening-katkan produk-tivitas, diversifikasi dan nilai tambah tan. tan perkebunan

Jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan

10

15

Jumlah teknologi untuk peningkatan produtivitas tanaman perkebunan k b Jumlah produk olahan tanaman perkebunan

42

52

20

33

Penelitian Dan Pengembangan Peternakan Dan Veteriner (Prioritas Nasional dan Bidang)

Meningkatkan Inovasi Teknologi Peternakan dan Veteriner Mendukung Program Percepatan Produksi Swasembada Daging Sapi (P2SDS)

Jumlah rekomendari pembangunan peternakan dan veteriner, diseminasi, promosi, publikasi hasil penelitian dan koordinasi dengan stakeholders Jumlah SDG peternakan, TPT dan veteriner yang dikonservasi dan dikarakterisasi Jumlah galur baru ternak dan TPT yang dihasilkan

10

10

112

112

Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian (Prioritas Bidang)

Hasil penelitian/ analisis sosial ekonomi dan rekomendasi kebijakan pertanian

6

8

Jumlah inovasi peternakan, TPT dan veteriner yang dihasilkan dan dialihkan/didesiminasikan kepada pengguna

22

25

Jumlah rekomendasi kebijakan tentang Penguatan daya saing dan perlindungan usaha pertanian; Pengelolaan sumberdaya pert. & pembangunan infrastruktur pert.; Pengembangan kelembagaan dan paraturan medorong iklim usaha yg kondusif; Makro ekonomi mendorong pertumbuhan sektor pertanian; Pembangunan pert.& perdesaan

12

12

II.L.018.21

579,8

511,3

98,7

TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2014

2010 9.7

Pengembangan Perpustakaan Dan Penyebaran Teknologi Pertanian (Priorita Bidang)

Meningkatnyapenyebaran teknologi hasil litbang pertanan mendukung ketahanan dan kemandirian pangan

Jumlah judul jurnal primer dan publikasi bibliografis (judul)

13

13

Jumlah perpustakaan yang dibina dan ditata (UK/UOT)

65

65

30 jdl/3 dtbase 8

50 jdl/ 4 dtbase 8

4

4

3

3

Jumlah tambahan koleksi g p p ( g) diseminasi dan perpustakaan (Keg) Jumlah kegiatan 9.8

Penelitian/Perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian (Prioritas Bidang)

Meningkatnya inovasi dan adopsi teknologi Inovasi teknologi dan sistem mekanisasi pertanian untuk mekanisasi pertanian untuk peningkatan produktiifitas, peningkatan; produktivitas, efisiensi, kualitas, nilai tambah efisiensi dan nilai tambah produk pertanian dan komoditas utama pertanian dan limbahnya limbahnya Kerjasama litbang mektan serta bahan rekomendasi kebijakan (paket) Prototipe alsin yang didiseminasikan (Paket)

9.9

Penelitian Dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian(Prioritas Nasional dan Bidang)

Tersedianya data, informasi dan peningkatan inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian


INDIKATOR

Tersedianya peta potensi sumberdya lahan pertanian

Jumlah informasi, paket komponen teknologi pengelolaan SDL (tanah, air, perubahan iklim, pupuk dan lingkungan pertanian) (paket)

II.L.018.22

1

1

2,5 juta ha di Sulawesi dan daerah lainnya

15,5 juta Ha

12

11

78,1

82,2

K)

295,1

TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 9.10

Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi Dan Peningkatan inovasi dan adopsi hasil bioteknologi dan Jumlah aksesi SDGP dan database yang dikonservasi atau Sumber Daya Genetik Pertanian (Prioritas diremajakan pemanfaatan sumberdaya genetik pertanian (SDGP) Nasional dan Bidang) untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing produk pertanian Jumlah varietas atau galur harapan padi, kedelai, dan jagung berproduktivitas tinggi dan berumur genjah

2250 aksesi; 4 dtbase

2250 aksesi; 4 dtbase

51 galur kedelai dan padi; 3 populasi baru padi; 6 galur transgenik

5 Galur transgenik (LUT)

Jumlah galur harapan gandum tropis

Jumlah galur padi dan jagung efisien penggunaan pupuk sintetik

Jumlah biofertilizer untuk padi dan tebu

Jumlah tanaman manggis dan durian tanpa biji

Jumlah peta gen sifat-sifat penting pada kelapa sawit, jarak pagar dan sapi

II.L.018.23

Galur gandum adaptif iklim LUT 125 galur calon hibrida jagung unggul

2-4 varietas unggul hibrida jagung Galur padi transgenik

20 isolat potensial biofertilizer

1 biofertilizer tebu

2 metode regenerasi dan transformasi

Bahan sambungan

7 sekuens whole genom

-


TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 9.11

9.12

10.

10.1

Penelitian Dan Pengembangan Pascapanen Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

g j Dan Percepatan p Diseminasi Inovasi Pengkajian Teknologi Pertanian (Prioritas Bidang)

Meningkatnya inovasi teknologi pascapanen dan pengembangan produk hasil pertanian

g g teknologi g perta-nian p p serta pembinaan Pengembangan dan koordinasi kegiatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

Jumlah teknologi penanganan segar produk hortikultura

5

2

Jumlah produk diversifikasi pangan dan substitusi pangan impor Jumlah produk pengembangan/ product development untuk peningkatan nilai tambah y p g gg p Jumlah koordinasi p penyusunan penganggaran, pelaksanaan dan monev kegiatan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (koordinasi) Jumlah advokasi teknis dan kebijakan operasional pembangunan pertanian wilayah, regional, dan nasional (advokasi) Jumlah adaptasi teknologi spesifik lokasi (teknologi)

6

8

2

10

10

10

34

69

PROGRAM PENGEMBANGAN SDM Pengembangan SDM pertanian, melalui pemberdayaan Jumlah aparatur di sektor pertanian yang diberdayakan dan dikembangkan kapasitasnya melalui kegiatan penyuluhan, PERTANIAN DAN KELEMBAGAAN PETANI SDM dan kelembagaan petani pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi profesi SDM pertanian (orang)

Pengembangan reorientasi pendidikan pertanian (Prioritas Bidang)

Mengembangkan progam pendidikan pertanian

64

93,3

1.934,7

96

48.853

102.983

Jumlah non aparatur di sektor pertanian yang diberdayakan dan dikembangkan kapasitasnya melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi profesi SDM pertanian (orang)

19.091

29.278

Jumlah kelembagaan Petani yang ditumbuhkembangkan dan diberdayakan kapasitasnya melalui penyuluhan dan pelatihan pertanian (unit) Persentase jumlah kegiatan pendidikan pertanian yang dirancang dan dianggarkan(%) Jumlah jenis profesi SDM Pertanian yang terstandarisasi dan tersertifikasi (jenis)

28.344

72.880

80

80

3

3

II.L.018.24


6.852,1

497,5

TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 Mengembangkan kelembagaan pendidikan pertanian Mengembangkan ketenagaan pendidikan pertanian

Jumlah kelembagaan pendidikan yang ditingkatkan kualitasnya (lembaga) Jumlah tenaga fungsional dan profesi yang sesuai dengan standar kompetensi (orang) Jumlah SDM Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui Diklat Fungsional dan Diklat Profesi yang sesuai dengan standar kompetensi(orang) Jumlah aparatur yang meningkat jenjang pendidikan formal Jumlah lulusan DIV di bidang RIHP

Pemantapan sistem pelatihan pertanian (Prioiritas Bidang)

25

600

600

3.000

3.000

100

100

750

600

4.000

4.000

600

600

Peningkatan kerjasama pendidikan pertanian di dalam Persentase Jumlah kegiatan kerjasama pendidikan di dalam dan dan luar negeri di luar negeri yang dirancang dan dilaksanakan (%)

60

60

Menumbuh kembangkan kelembagaan pelatihan dan kelembagaan petani Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketenagaan pelatihan pertanian - Mengembangkan pelatihan aparatur pertanian

jumlah kelembagaan UPT Pusat dan P4S yang terakreditasi

40

880

Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan (orang) Jumlah non aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan(orang)

17.010

27.983

14.491

24.678

Jumlah SDM Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan SPP(orang) Jumlah lulusan yang mengikuti retooling di bidang pertanian

10.2

25

- Mengembangkan pelatihan non aparatur pertanian

II.L.018.25


968,1

TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2014

2010

10.3

11.

p sistem penyuluhan p y p pertanian Pemantapan (Prioritas Nasional dan Bidang)

Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan pertanian

Persentase jumlah kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pelatihan pertanian yang dirancang dan dianggarkan (%)

60

90

Mengembangkan kerjasama pelatihan pertanian

Jumlah kegiatan kerjasama pelatihan dan prosentase jumlah jenis pelatihan yang dirancang dan dilaksanakan (paket)

15

15

g g p y Menata dan menguatkan kelembagaan penyuluhan pertanian Menumbuhkembangkan kelembagaan petani

g p y p y g terbentuk Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang sesuai UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K(Bakorluh dan Bapeluh) jumlah kelembagaan petani (gapoktan)

Meningkatnya BPP model

Jumlah BPP model

Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluh pertanian Meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian

Jumlah Ketenagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya(orang) Persentase jumlah kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dirancang dan dianggarkan (%)

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI Meningkatnya ketahanan pangan melalui DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT pemberdayaan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan segar ditingkat masyarakat serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan.

245

491

28304

72000

336

458

27.393

72.000

30

100

· % Realisasi koordinasi analisis dan rumusan kebijakan ketahanan pangan;

90

100

· % Realisasi pengembangan Desa Mandiri Pangan dalam mengurangi jumlah penduduk rawan pangan; · % Realisasi Penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat dalam stabilisasi harga dan cadangan pangan masyarakat; · % Realisasi Gerakan percepatan penganekeragaman konsumsi dan keamanan pangan segar dalam peningkatan konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang.

95

100

95

100

95

100

II.L.018.26


4.202,4

3.184,3

TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 11.1

11.2

11.3

Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan. (Prioritas Nasional dan Bidang)

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan. (Prioritas Nasional dan Bidang)

Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan.

Meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan.

Pengembangan penganekaragaman konsumsi Meningkatnya pemantapan penganekara-gaman pangan dan peningkatan keamanan pangan segar konsumsi pangan dan keamanan pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)

·

Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan. (desa)

1.750

5.00

·

Jumlah Lumbung Pangan yang dikembangkan. (Lumbung)

800

2.500

·

Lokasi Rawan Pangan. Kab)

350

450

y Data dan Informasi tentang g ketersediaan,, · Tersedianya cadangan dan daerah rawan pangan. (prop)

33

33

· Terlaksananya pemantauan dan pemantapan ketersediaan dan kerawanan pangan. (prop) · Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) (gap)

33

33

750

2.000

33

33

33

33

2.000

10.000

383 Pusat/ Prop/ Kab

484 Pusat/ Prop/ Kab

· Tersedianya data dan informasi tentang distribusi, harga dan akses pangan. (prop) · Terlaksananya pemantauan dan pemantapan distribusi, harga dan akses pangan. (prop) · Desa P2KP (Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. (desa) · Promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan · Penanganan keamanan pangan tingkat produsen dan konsumen · Terlaksananya pemantauan dan pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan (prop)

II.L.018.27

33

Prop 33

429 Prop/ Kab 33


798,7

994,3

TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 · Tersedianya data dan informasi tentang pola konsumsi, penganekaragaman dan keamanan pangan.(prop) 12.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGKARANTINAAN PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI

12.1

Peningkatan Sistem Karantina Hewan (Prioritas Bidang)

12.2

Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan (Prioritas Bidang)

12.3

Pengembangan Sistem Informasi dan Peningkatan sistem Pengawasan Keamanan Hayati (prioritas Bidang)

Meningkatnya efektifitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati

Efektifitas pengendalian resiko masuk dan menyebarnya HPHK dan OPTK, serta pangan yang tidak sesuai standar keamanan pangan y p komoditas pertanian p p pelayanan ekspor dan produk Efektifitas p tertentu. Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian Kebijakan teknis Karantina Hewan yang efektif dalam Jml Rumusan Kebijakan teknis operasional karantina hewan operasional pencegahan masuk, menyebar dan yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi keluarnya HPHK. (paket) Kebijakan teknis Karantina Tumbuhan yang efektif Jml Rumusan Kebijakan teknis operasional karantina dalam operasional pencegahan masuk dan tumbuhan yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat menyebarnya OPTK berimplementasi (paket) Kebijakan teknis pengawasan keamanan hayati yang Jml Rumusan Kebijakan teknis operasional pengawasan efektif dalam operasional pengawasan keamanan hayati keamanan hayati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat hewani dan Nabati; dan sistim informasi yang optimal berimplementasi dalam mendukung operasional Program Barantan Tingkat kesiapan infrastruktur sistem informasi Barantan Prosentase peningkatan akses informasi melalui jaringan ke pusat data Barantan oleh instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Barantan

II.L.018.28


33

33

50%

90%

90%

95%

75%

95%

3

3

39,5

3

3

39,5

2

2

70,0

40%

90%

25%

25%

2.754,7

TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 12.4

Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.(Prioritas Nasional dan Bidang)

Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif

Vol. dan frek. operasional tindakan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati (sertifikasi karantina) Prosentase peningkatan indeks kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan terhadap kebijakan, standar, teknik dan metoda yang diberlakukan g ekspor p yang y g disertifikasi penolakan kiriman barang Prosentase p karantina pertanian

12.5

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standar Karantina Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)

Peningkatan Indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa Penyelenggaraan laboratorium yang berkualitas dalam Jml teknik dan metoda tindakan karantina dan pengawasan mendukung efektifitas penilaian dan pengendalian keamanan hayati yang diujicobakan dan dikembangkan resiko ditempat pemasukkan dan pengeluaran Jumlah sampel lab. yang diperiksa sesuai ruang lingkup

350 rb

450 rb

10%

5%

0%

0%

15%

10%

4

2

5000

8000

4

2


99,3

pengujian (Uji Standar, rujukan, konfirmasi dan profisiensi) Jumlah laboratorium karantina yang diakreditasi

TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PERTANIAN 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.018.29

67.248,3

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010

I

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

Tumbuh dan kuatnya basis industri manufaktur

1

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar

Tumbuh dan kuatnya struktur industri kimia dasar

a.

Revitalisasi Industri Pupuk (Prioritas Nasional 5)

Fasilitasi pembangunan restrukturisasi 5 pabrik pupuk Persen kemajuan urea baru dan 5 pabrik pupuk NPK

b.

Pengembangan klaster industri berbasis migas, kondesat di Berkembangnya klaster industri berbasis migas dan Jawa Timur dan Kalimantan Timur (Prioritas Nasional 8) petrokimia

5.069,7

Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 100% Nilai tambah produk kimia dasar

2 Lokasi (Jawa Timur dan Kalimantan) Entitas Kolaborasi Klaster

2

a. b. 3


2014

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar dan Tumbuh dan kuat struktur industri material dasar permesinan Permesinan

Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 100% Meningkatnya jumlah populasi industri material dasar dan permesinan Pengembangan Klaster Industri Material Dasar Permesinan Berkembangnya klaster industri baja, listrik, TPT, Jumlah entitas kolaborasi klaster baja, listrik, TPT, mesin dan peralatan umum mesin dan peralatan umum Restrukturisasi Permesinan Industri Terwujudnya peremajaan permesinan industri Jumlah perusahaan yang menerima fasilitasi restrukturisasi Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Bahan Bangunan Tumbuh dan kuatnya struktur industri bahan bangunan Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi dan Konstruksi dan konstruksi pulih mencapai 100% Meningkatnya jumlah populasi industri bahan bangunan dan konstruksi

II.L.019.1

40%

128,0

100%

20%

50%

20%

100%

2

2

152

152

40%

100%

9

37

123

528

158

968

40%

100%

100%

105%

1.831,9

K)

45,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TARGET No a. 4

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan Klaster Industri Bahan Bangunan Konstruksi Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Aneka dan Alat Pertanian

SASARAN

INDIKATOR 2010

Berkembangnya klaster industri semen dan industri keramik Tumbuh dan kuat struktur industri aneka dan alat pertanian

Jumlah entitas kolaborasi klaster industri semen dan industri keramik Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 100% Nilai tambah produk industri aneka dan alat pertanian Jumlah entitas kolaborasi klaster

a.

Pengembangan Klaster Industri Alas Kaki

Berkembangnya klaster industri Alas Kaki

II

Tumbuh dan kuatnya basis industri manufaktur

1

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan

Tumbuhnya industri Makanan

Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 85% sebagaimana sebelum krisis

a.

Revitalisasi Industri Gula (Prioritas Nasional / P5)

- Terlaksananya restrukturisasi 3 perusahaan industri permesinan dalam negeri pendukung PG

Jumlah Pabrik

b.

Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Kelapa, Kakao, dan Gula

2014

42

324

40%

100%

100%

120%

46

226

85%

3

Jumlah Pabrik

10

10

Jumlah instansi dan perusahaan terkait industri kelapa, kakao, dan gula Beroperasinya masing-masing 1 unit peralatan pengolahah kelapa dan kakao Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 85% sebagaimana sebelum krisis

160

160

2

2

Jumlah Perusahaan di 3 kawasan

40

100

1

2

Tumbuh industri Hasil Hutan dan Perkebunan

a.

Pengembangan klaster industri berbasis pertanian, oleochemical di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Riau (Prioritas Nasional Lainnya 2)

Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Sawit

85%

kawasan unit pilot project berbasis hasil samping / limbah sawit

II.L.019.2

39,2

3

Berkembangnya klaster industri pengolahan kelapa, kakao, dan gula

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

23,0

2.532,1

Fasilitasi pembangunan pabrik gula baru

2


3

216,1

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TARGET No b.

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan Klaster Industri Karet, Kelapa Sawit, Furniture, dan Kertas

SASARAN

INDIKATOR 2010

Berkembangnya klaster industri karet, kelapa sawit, furniture dan kertas

Jumlah instansi dan perusahaan terkait Mesin peralatan dalam rangka meningkatkan mutu produk karet Terminal Kayu & Rotan

2014

140

145

2

2

2

9

K)

4

K)

12

K)

Peralatan pensortir kertas bekas c.

Pengembangan Industri Bahan Bakar Nabati

Teknologi dan pemanfaatan bahan bakar nabati

Unit Peralatan

3

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Laut

Tumbuhnya industri Hasil Laut

Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 75% sebagaimana sebelum krisis

a.

Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Ikan

Berkembangnya klaster industri pengolahan ikan

Jumlah instansi dan perusahaan terkait

50

50

Peralatan pengolahan ikan

1

5

3

3

b.

Pengembangan Industri Berbasis Rumput Laut

Berkembangnya industri berbasis rumput laut

Wilayah

4

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau

Tumbuhnya industri Minuman dan Tembakau

Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 87,5% sebagaimana sebelum krisis

a.

Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Tembakau, Buah, Kopi, dan Susu

Berkembangnya klaster industri pengolahan tembakau, Jumlah instansi dan perusahaan terkait buah, kopi, dan susu Peralatan peningkatan efisiensi pengolahan


4

33,7

75%

K)

71,5

87,50%

180

195

40

50

tembakau (tungku) Mesin dan peralatan pengolahan buah

2

6

K)

Mesin dan peralatan pengolahan kopi

2

18

K)

Unit peralatan utk peningkatan mutu susu

5

5

Pabrik susu

0

1

II.L.019.3

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TARGET No III 1


INDIKATOR 2010

2014

PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS IPTEK Pengembangan Industri Alat Angkut (Kendaraan Bermotor, Perkapalan, Kedirgantaraan dan perkeretaapian. Pengembangan Klaster Industri Kendaraan Bermotor, Perkapalan, Kedirgantaraan, perkerataapian

2

SASARAN

TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar) 640,0 127,7

Jumlah Perusahaan klaster industri kendaraan bermotor Jumlah Perusahaan klaster industri perkapalan

Berkembangnya klaster industri

Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika

Tercapainya penguasaan dan pengembangan teknologi di Bidang Telematika secara berkesinambungan

Pengembangan Klaster Industri Elektronika, Telekomunikasi, Komputer dan Peralatannya, Perangkat Lunak dan Konten Multimedia

Berkembangnya klaster industri

100

200

75

122

Jumlah Perusahaan klaster industri kedirgantaraan

1

1

Jumlah Perusahaan klaster industri perkeretaapiaan

1

1 107,9

Jumlah Perusahaan dalam klaster industri elektronika Jumlah Perusahaan dalam klaster indstri telekomunikasi Jumlah Perusahaan dalam klaster indstri komputer

60

100

3

7

3

7

Jumlah Perusahaan dalam klaster indstri konten multimedia

5

9

II.L.019.4

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TARGET No IV 1

2

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN IKM Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui pendekatan Klaster

Penyebaran dan Pengembangan IKM di Kawasan Barat Indonesia

SASARAN

INDIKATOR 2010

1.900,0 Meningkatnya kemampuan desain, manajemen dan kreatifitas perajin

Terbinanya Pengembangan IKM di Kawasan Barat Indonesia

Terlaksananya implementasi kolaborasi dan kelembagaan klaster industri garam, fashion dan batik, batu mulia dan perhiasan, gerabah dan keramik hias, minyak atsiri dan makanan ringan yang semakin kuat. Terbentuknya jaringan kerjasama bisnis dan pengembangan Industri Kreatif Meningkatnya Unit Usaha dan Tenaga Kerja

Terbinanya Produk IKM Pangan, Sandang, KBB dan Kerajinan melalui pendekatan OVOP

3

Penyebaran dan Pengembangan IKM di Kawasan Tengah Terbinanya Pengembangan IKM di Kawasan Tengah Meningkatnya Unit Usaha dan Tenaga Kerja Indonesia Indonesia Terbinanya Produk IKM Pangan, Sandang, KBB dan Kerajinan melalui pendekatan OVOP

4

Penyebaran dan Pengembangan IKM di Kawasan Timur Indonesia

2014


Terbinanya Pengembangan IKM di Kawasan Timur Indonesia

Meningkatnya Unit Usaha dan Tenaga Kerja Terbinanya Produk IKM Pangan, Sandang, KBB dan Kerajinan melalui pendekatan OVOP

II.L.019.5

22

39 lokasi

82,9

775,8

lokasi 16 Prov

16 Prov

32 Kab/ Kota

32 Kab/ Kota

18 Kab/ Kota di 6 Pro-pinsi

18 Kab/ Kota di 6 Pro-pinsi

12 Prop

12 Prop

28 Kab /Kota

28 Kab /Kota

562,3

12 Kab/ Kota di 7 Pro- 12 Kab/ Kota di 7 pinsi Pro-pinsi 5 Prop

5 Prop

8 Kab/ Kota

8 Kab/ Kota

247,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TARGET No


V

PROGRAM PERWILAYAHAN INDUSTRI

1

Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (PN7)

VI

PROGRAM KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL Peningkatan Promosi Investasi dan Pemasaran Industri

1 VII 1

2

SASARAN

INDIKATOR 2010

1

2014

259,0 Meningkatnya fasilitasi pengembangan kawasan zona Dokumen fasilitasi (AMDAL, engineering industri di 5 kawasan ekonomi khusus (KEK) design/DED, dan kelembagaan) di 5 kawasan

5

5

32,40

Meningkatnya fasilitasi promosi investasi dan pemasaran industri

2

11

23,3

Jumlah paket promosi investasi (temubisnis, eksibisi, dll)

PROGRAM KEBIJAKAN, IKLIM USAHA, MUTU, DAN INDUSTRI HIJAU Pengembangan Standardisasi Industri dan Manajemen HAKI

Meningkatnya RSNI

Jumlah RSNI

100

500

K)

352,0

Meningkatnya hasil litbang yang dipatenkan

Hasil litbang yang dipatenkan

5

25

K)

Pengembangan Lingkungan Industri

Meningkatnya industri berwawasan lingkungan

Dokumen Kebijakan/Peraturan

1

5

K)

2%/tahun

3%/tahun

Tingkat pengurangan emisi CO2 VIII


64,0

1.405,0

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik

21,7

a.

Reformasi Birokrasi di Bidang Pelayanan Umum (Prioritas Meningkatkan profesionalisme aparatur Nasional 1)

2

Pengembangan SDM Industri

Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku SDM industri Terwujudnya pendidikan untuk mendukung pengembangan kompetensi inti daerah Penguatan kelembagaan pelatihan dan pendidikan

Meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan dengan lebih cepat, singkat dan transparan Jumlah SDM industrial telah mengikuti diklat sebanyak 14.330 orang Jumlah penyelenggaraan pendidikan sesuai kompetensi inti daerah 9 unit Peningkatan sarana dan prasarana lembaga diklat dan tata kelola manajemen yang baik

II.L.019.6

95%

1930 orang

14.330 orang

1 unit

2 unit

3 unit

6 unit

K)

1.067,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TARGET No 3

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri

SASARAN

INDIKATOR 2010

Terciptanya SDM industri terampil siap kerja Terciptanya ahli madya sesuai dengan kebutuhan industri

IX X

Jumlah lulusan SDM terampil sebanyak 7.150 orang Jumlah lulusan ahli madya sebanyak 7.670 orang

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR

1100 orang 1360 orang


2014 7150 orang

K)

7670 orang

K)

718,0

148,5 131,3

TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.019.7

12.613,6

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO


TARGET SASARAN

2010

I II III IV A. 1.

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DESDM PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR DESDM PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN MINYAK DAN GAS BUMI KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Meningkatkan pembinan, koordinasi dan Penggunaan Gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum 1 kajian Tugas Teknis Lainnya Ditjen Migas dukungan teknis bagi Ditjen Migas secara optimal perkotaan di Palembang Surabaya dan Balikpapan

2

Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Peningkatan Kapasitas, kehandalan dan efisiensi Hilir Minyak dan Gas Bumi infrastruktur sistem penyediaan bahan bakar dan bahan baku industri

3

Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Meningkatnya pengelolaan,pengusahaan dan Hulu Minyak dan Gas Bumi pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi dan CBM


INDIKATOR 2014

3 kajian / 21 SPBG

K)

3.524,5 288,1 679,6 3.935,3 2.657,5 367,2

Penambahan jaringan gas kota (kota/sambungan rumah)

3/16000

19/80000

K)

1.370,8

Pembangunan kilang mini plant LPG

1 Kajian

2 kajian / 1 kilang miniplant LPG 40

K)

382,0

K)

40,0

K)

117,4

K)

58,0 7,3

Pembangunan unit pengolahan Biofuel dalam rangka 8 pembentukan DME di desa terpilih (desa) Jumlah Kontrak Kerja Sama Minyak dan gas Bumi dan CBM 40 KKS Migas dan 10 yang ditawarkan dan ditandatangani KKS GMB ditawarkan · Pengolahan data seismik 2 D Jumlah produksi migas dan CBM Jumlah investasi sub sektor minyak dan gas bumi dan CBM

II.L.020.1

120 KKKS Migas dan 50 KKS GMB ditawarkan 2000km 10000 km 1 lap 5 lap 3047 Juta USD dan 554 Juta USD dan 150 830 Juta USD dari Juta USD dari komitmen 3 komitmen 3 tahun tahun pertama pertama

K) K)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO


TARGET SASARAN

2010

Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Migas

B. 1.

KEGIATAN PRIORITAS BIDANG Penyiapan Kebijakan dan Peningkatan Kerja Sama Bilateral/Multilateral, Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha Migas, dan Pemberdayaan Kapasitas Nasional

Pembinaan dan Pengawasan Kehandalan Infrastruktur,K3, Keselamatan Operasi, dan Lingkungan, serta Usaha Penunjang dan Teknis serta Standardisasi

K)

59,9

K)

213,7 213 7

8 (delapan) event

50 event

K)

28,7

1,8% dari produksi nasional 50%

2% produksi nasional

2,2

67%

6,2

60

100

4,1

3 1 lap

12 5 lap

100%

100%

4 lap

20 lap

Survei Seismik 2D 14.700 km, Survei Seismik 3D 7.975 km2, Pemboran 63 sumur

Jumlah Survei J l h pelaksanaan l k S i Umum U di Wilayah Wil h Terbuka T b k

Data D t seismik i ik 2D dan d hasil h il pengolahannya di Lepas Pantai Sulawesi Selatan sepanjang 2000 km

Prosentasi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Prosentase pengurangan volume pembakaran gas flare (%)

Pengembangan program, peningkatan penerimaan Jumlah kejadian kelangkaan pasokan BBM dan LPG negara, investasi, kerjasama, dan kapasitas · Jumlah laporan monitoring dan pengawasan nasional bidang migas pendistribusian BBM dan LPG Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan baku pupuk dan petrokimia dalam negeri Peningkatan kapasitas infrastruktur

II.L.020.2

2014 Survei Seismik 2D 36.790 km, Survei Seismik 3D 23545 km2, Pemboran 299 sumur Data D t seismik i ik 2D dan d hasil pengolahannya 10000 km

Jumlah kegiatan eksplorasi dalam upaya mencari cadangan migas baru

Jumlah kegiatan penyiapan, promosi dan penawaran Wilayah Kerja Baru Migas Menyiapkan Rencana Induk Petrokimia (DME)

4


INDIKATOR

K) K)

829,3 2,8 9,0

K)

15,4



TARGET SASARAN

2010

Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Meningkatnya pengelolaan,pengusahaan dan Hulu Minyak dan Gas Bumi pembinaan usaha hulu minyak dan gas bumi dan CBM

2014 K)

1,0 5,5

K)

40,5 75,3

15 lap 65

K)

13,9 16,1

3

20

K)

52,1

1 lap

5 lap

K)

3,5

1 lap 2 15 3

5 lap 37 78 15

K)

6,2 6,6 7,7 2,0

Jumlah persetujuan Participating Interest (PI) kepada BUMD atau perusahaan nasional terkait dengan POD I.

2

21

K)

Prosentase pengembangan dan pemanfaatan gas bumi. Prosentase penyerahan data minyak dan gas bumi dan CBM.

97% 90%

99% 95%

4,5 4,4

Prosentase pengelolaan data dan informasi bidang eksplorasi dan eksploitasi migas.

90%

95%

5,8

Roadmap rasionalisasi subsidi BBM Jaminan pasokan gas untuk industri, transportasi, pembangkit listrik Jumlah realisasi Investasi subsektor migas (US$) Transparansi dan akuntabilitas pencatatan pendapatan negara

2.


INDIKATOR 2 lap 70%

2 lap 70%

15,415 100%

100%

Ratio tenaga kerja asing dengan tenaga kerja nasional Persentase pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri pada usaha minyak dan gas bumi Jumlah Pelaksanaan Pertemuan Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Regional, dan Multilateral, Minyak dan Gas Bumi

3 lap 55

Jumlah Laporan Potensi Cadangan Minyak dan Gas Bumi dan CBM Jumlah Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi dan CBM Jumlah persetujuan Plan of Development (POD) I Jumlah persetujuan harga gas bumi Jumlah persetujuan amandemen dan atau perpanjangan kontrak

II.L.020.3

88.021

K) K) K)

2,4


3.


TARGET SASARAN

Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Peningkatan Kapasitas, kehandalan dan efisiensi infrastruktur sistem penyediaan bahan bakar dan Hilir Minyak dan Gas Bumi bahan baku industri


INDIKATOR 2010

2014

Prosentase perkembangan penanganan tumpang tindih lahan.

20%

60%

1,3

Prosentase Pengelolaan, Pembahasan dan Evaluasi Laporan Kegiatan KKKS dari BPMIGAS. Jumlah laporan pengembangan kapasitas dalam negeri (infrastruktur cadangan strategis minyak bumi dan BBM)

100%

100%

5,5

1 lap

5 lap

K)

7,5

Jumlah laporan pemutakhiran kapasitas penyimpanan dalam negeri (peta dan data fasilitas pengangkutan dan penyimpanan migas) Jumlah laporan kapasitas pengangkutan (pemetaan kapasitas infrastruktur dan kebutuhan fasilitas pendistribusian bahan bakar minyak dan gas) Jumlah laporan produksi (monitoring dan evaluasi kegiatan operasi kilang migas) Pemenuhan BBM dalam negeri untuk Indonesia bagian timur

2 lap

10 lap

K)

2,8

1 lap

5 lap

K)

2,8

1 lap

5 lap

K)

3,6

73,36%

73,60%

15,4

Laporan penggunaan BBN dalam pemakaian Bahan Bakar total

6 lap

30 lap

K)

Jumlah laporan Desa Mandiri Energi berbasis BBN (pengawasan, pembinaan dan pengembangan DME) Jumlah laporan penjualan hasil olahan migas Jumlah laporan kelangkaan pendistribusian LPG 3 kg (PSO) ke seluruh Indonesia Jumlah laporan penambahan kapasitas Depot Jumlah laporan Indeks kepuasan konsumen bahan bakar

2 lap

10 lap

K)

16,6

3 lap 3 lap

15 lap 9 lap

K)

15,6 11,1

4 lap 4 lap

20 lap 20 lap

K)

Jumlah laporan usaha pengolahan minyak bumi

1 lap

5 lap

K)

II.L.020.4

K)

K)

115,5

12,7 35,5 3,6


4.


Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Migas

TARGET SASARAN

2010

Pembinaan dan Pengawasan Kehandalan Infrastruktur,K3, Keselamatan Operasi, dan Lingkungan, serta Usaha Penunjang dan Teknis serta Standardisasi


INDIKATOR 2014

Jumlah laporan usaha pengolahan gas bumi Jumlah laporan usaha pengolahan Hasil Olahan Jumlah laporan usaha pengangkutan Jumlah laporan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa

1 lap 1 lap 1 lap 1 lap

5 lap 5 lap 5 lap 5 lap

K)

Jumlah J mlah laporan usaha saha penyimpanan pen impanan Jumlah laporan usaha niaga minyak bumi, Bahan Bakar Minyak, LPG, LNG, CNG serta hasil Olahan Jumlah usaha niaga gas bumi melalui pipa Jumlah rekomendasi pemantauan realisasi ekspor minyak dan evaluasi stok minyak mentah Jumlah pelanggaran regulasi usaha hilir (Sosialisasi dan menyusun peraturan, pameran) Laporan prosentase penghematan BBM Bersubsidi Laporan prosentase pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG Prosentase pengurangan volume pembuangan air limbah ke lingkungan (%) Prosentase pengurangan volume limbah pada sumbernya (%)

1 lap 1 lap

5 lap 5 lap

K)

1 lap 2 lap

5 lap 10 lap

K)

1 pkt

5 pkt

K)

10,6

2 lap 1 lap

10 lap 5 lap

K)

15,7 20,1

20

75

35,1

20

75

6,5

50

100

2,8

Pada 50 BU

Pada 75 BU

26,6

70%

80%

22,5

20

100

6,9

Prosentase peningkatan jumlah penggunaan bahan, bahan kimia dan lumpur bor yang ramah lingkungan Prosentase Penurunan Jumlah tingkat kegagalan operasi infrastruktur kegiatan usaha hilir Migas Prosentase penurunan jumlah tingkat kecelakaan kerja operasi kegiatan usaha hulu migas Prosentase peningkatan pemahaman peraturan keselamatan operasi kegiatan usaha migas (%)

II.L.020.5

K) K) K)

K)

K)

K)

3,6 3,6 3,6 6,6 2,2 22 3,4 3,4 8,5



TARGET SASARAN

2010 Prosentase peningkatan penggunaan sistem basis data usaha penunjang migas dalam operasi internal (%) Jumlah tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia untuk kegiatan usaha migas (buah) Jumlah tersedianya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) untuk kegiatan usaha migas

C. 1.

KEGIATAN PENUNJANG Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Migas


INDIKATOR 2014

0

5

5

25

K)

29,9

3

15

K)

29,9

Prosentase tingkat kegagalan operasi kegiatanhilir migas (%)

30%

24%

13,5

Prosentase penurunan angka kecelakaan kerja kegiatan usaha migas Prosentase peningkatan kemampuan nasional dalam merancang dan merakit instalasi peralatan migas

20%

100%

1,6

60%

80%

43,8

10% 1

10% 5

448,5 19,4 3,7

1 15

5 60

Meningkatkan pembinan, koordinasi dan Prosentase peningkatan pengunjung website dukungan teknis bagi Ditjen Migas secara optimal Jumlah laporan RKAKL yang disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja dalam kerangka pengeluaran berjangka menengah Jumlah buku LAKIP Ditjen Migas Jumlah draft Peraturan Perundang-undangan migas yang telah diselesaikan Jumlah draft Kontrak Kerjasama Migas dan Gas Metana Batubara yang disusun Jumlah penyidikan pelanggaran pidana bidang migas Transformasi dan konsolidasi BUMN bidang energi dimulai dari PLN dan Pertamina yang selesai selambat-lambatnya 2010 (SDM)

II.L.020.6

40 Kontrak Migas dan 10 210 Kontrak Migas dan Kontrak CBM 50 Kontrak CBM 17 1 rumusan kebijakan

97 1 rumusan kebijakan

4,5

3,3 5,7 8,4

4,0 7,6



TARGET SASARAN

2010 Prosentase penempatan pegawai dalam jabatan sesuai dengan kompetensi personil Prosentase pemenuhan pelayanan pimpinan Prosentase sarana dan prasarana yang berada dalam kondisi baik (layak pakai) Prosentase pencapaian P t i realisasi li i anggaran Hasil Opini Pemeriksaan BPK Prosentase target realisasi PNBP Migas Prosentase BMN Ditjen Migas yang tercatat Prosentase BMN Migas yang dihapuskan Prosentase pemenuhan gaji pegawai

V A. 1.

PROGRAM PENGELOLAAN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Pelayanan yang optimal baik administratif maupun Jumlah aturan pendukung peraturan perundang-undangan bidang listrik dan pemanfaatan energi teknis untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Ditjen LPE

2.

Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan

3.

Terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik dan meningkatnya ratio elektrifikasi.

Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru Terwujudnya penyediaan dan pengelolaan energi Terbarukan dan Pelaksanaan Konservasi baru terbarukan dan konservasi energi Energi


INDIKATOR

Jumlah Kapasitas pembangkit (MW) Transmisi (kms) Gardu Induk (MVA) Panjang jaringan dan gardu distribusi (kms/MVA)/satker Lisdes Kapasitas terpasang pembangkit listrikdari sumber energi mikro hidro (MW) Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari sumber energi surya (MWp) Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari sumber energi angin (MW)

II.L.020.7

2014

70%

100%

148,9

100% 100%

100% 100%

34,4 20,3

100% WDP 100% 100% 100% 100%

100% WTP 100% 100% 100% 100%

3 PP, 3 RPP

6 PP, 3 RPP, 21 peraturan lainnya

K)

12,0 12 0 3,7 7,4 32,2 6,4 130,9 55.922,4 54.873,6 50,0

22 3.381 2.159 18004/1266

60 19.462 12.858 95551/7109

K)

46

K)

102

K)

22

K)

1,53 3,55 0,00

K) K) K)

595,0 16.094,7 9.631,0 27.483,0 69,0 ditambah DAK 492,6 ditambah DAK dari DAK



TARGET SASARAN

2010 Kapasitas pembangkit dari sumber energi biomassa (MW) Jumlah desa mandiri energi (desa) Jumlah studi kelayakan dan pilot project energi laut (studi & pilot) Jumlah audit J l h gedung d ddan iindustri d t i yang menerima i layanan l dit energi (objek) Jumlah regulasi di bidang energi baru terbarukan (buah) Jumlah regulasi di bidang efisiensi energi (buah)

B. 1

KEGIATAN PRIORITAS BIDANG Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik


INDIKATOR 2014 0,40

K)

dari DAK-

50 1 studi

250 5 studi & 10 pilot

K)

300,0 30,0

185

1.003 1 003

K)

115,4 115 4

4 3

10 12

K)

10

60

9,3 3,8 685,8 4,5

30

25

24

120

20

20

4

20

15

15

10

50

0

K)

K) K)

Meningkatnya pelayanan usaha penyediaan tenaga listrik, meningkatnya pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik, dan meningkatnya mutu usaha penyediaan tenaga listrik

Jumlah rekomendasi pembinaan dan pengawasan kepada PKUK dan PIUKU (buah) Rata-rata pelayanan permohonan daerah usaha atau ekspansi daerah usaha (hari) Jumlah konsep persetujuan harga beli tenaga listrik yang disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (buah) Rata-rata waktu penyelesaian evaluasi permohonan persetujuan harga beli tenaga listrik (hari) Jumlah penetapan/penyesuaian harga jual tenaga listrik oleh Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) (buah) Rata-rata waktu penetapan besar susut jaringan PT PLN (Persero) setiap triwulan (hari) Jumlah perhitungan biaya pokok penyediaan tenaga listrik PT PLN (Persero) (buah)

II.L.020.8

K)

2,4 K)

2,5

5,0 K)

3,8

2,7 K)

2,5



TARGET SASARAN


INDIKATOR 2010

2014

Jumlah perhitungan subsidi listrik PT PLN (Persero) (buah)

10

50

K)

3,3

Jumlah pelaksanaan fasilitasi perselisihan konsumen listrik dengan penyedia listrik (buah) Jumlah pelaksanaan sosialisasi peningkatan usaha (kali)

80

340

K)

3,0

6

28

K)

6,3

Prosentase penyempurnaan dan penyederhanaan aturan usaha(%) Prosentase penyelesaian permohonan daerah usaha dan ekspansi nya (%) Prosentase izin usaha yang diterbitkan (%) Prosentase pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha yang diterbitkan Prosentase persetujuan dan penandasahan Rencana Impor Barang Modal (%) Prosentase pengawasan terhadap pelaksanaan Impor Barang Modal Tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan pengaduan (indeks) Prosentase penyelesaian pengaduan konsumen listrik (%)

20

30

3,0

100

100

6,0

20 20

25 25

6,1 3,8

20

25

4,1

20

25

4,1

100

100

3,8

100

100

2,5

25

80

8,3

90 70

100 90

2,7 2,8

Prosentase pencapaian indikator Tingkat Mutu Pelayanan tenaga listrik (%) Prosentase penyelesaian fasilitasi perselisihan (%) Tingkat pemahaman sosialisasi peningkatan usaha (indeks)

II.L.020.9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO 2

3

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Pelaksanaan Konservasi Energi

TARGET SASARAN

2010

2014 K)

Terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik dan meningkatnya ratio elektrifikasi.

Jumlah kebijakan investasi listrik (laporan) Jumlah Perencanaan dan Program Ketenagalistrikan (Laporan)

6 7

34 36

Terwujudnya penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi

Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pemanfaatan sumber energi baru terbarukan (indeks) Jumlah teknis terbarukan J l h peserta t bimbingan bi bi t k i energii baru b t b k (orang) ( )

50

50

180

900

K)

5,0 50

10

50

K)

5,0

3

11

K)

1,8

-

350

K)

2,1

170 50

850 70

K)

5,0 3,2

1

5

K)

17,0

45 10 40

225 50 250

K)

17,5 1,0 3,1

8 8

40 40

K)

25 75

145 395

K)

Jumlah fasilitas energi baru terbarukan yang sudah dikembangkan secara komersial (unit) Jumlah jenis peralatan pemanfaat tenaga listrik yang menerapkan labelisasi hemat energi (buah) Jumlah manager energi dan auditor energi yang bersertifikat (orang) Jumlah peserta bimbingan teknis konservasi energi Tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan konservasi energi (indeks) Jumlah pemanfaatan biomassa untuk rumah tangga (laporan) 4


INDIKATOR

Pembinaan keselamatan dan lindungan Meningkatnya pembinaan keselamatan dan lingkungan ketenagalistrikan serta usaha lindungan lingkungan ketenagalistrikan jasa penunjang tenaga listrik

Jumlah perumusan SNI Jumlah pemberlakuan SNI sebagai standard wajib Jumlah sertifikasi peralatan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik Jumlah lokasi pengawasan dan sosialisasi SNI Jumlah lokasi sidang dalam rangka kerjasama internasional standardisasi Jumlah pembangkit tenaga listrik yang bersertifikat Jumlah instalasi transmisi dan distribusi yang bersertifikat

II.L.020.10

K)

30,8 172,4 125,0

K) K)

K)

K)

1,3 1,8 5,2 4,3



TARGET SASARAN


INDIKATOR 2010

2014

Jumlah instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang bersertifikat

300

1.500

K)

5,4

Jumlah sosialisasi regulasi teknik dan lingkungan ketenagalistrikan Instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang aman aman, andal andal, dan akrab lingkungan

2

16

K)

6,4

50%

75%

8,3

70%

80%

4,8

5

25

K)

3,5

2

35

K)

12,3

Jumlah IMJ (Ijin Menggunakan Jaringan) Badan Usaha Pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika

3

78

K)

20,8

Tingkat Tertib administrasi dan teknis di bidang sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik Tingkat tertib administrasi dan teknis di bidang sertifikasi produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik

60%

80%

1,9

60%

80%

2,3

Jumlah Lembaga Inspeksi Teknik yang terakreditasi Penggunaan Barang dan Jasa Produksi dalam negeri dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan Jumlah standar kompetensi ketenagalistrikan (buah) Jumlah penetapan dan pemberlakuan standar kompetensi (buah)

2 60%

67 80%

K)

26,8 4,1

350 3

1.750 15

K)

12,6 2,5

Jumlah sertifikat kompetensi (buah)

560

3.100

K)

Tingkat mutu dan keandalan pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik Jumlah Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang tersertifikasi di bidangnya Jumlah Lembaga Sertifikasi Produk Yang Terakreditasi

II.L.020.11

K)

4,0



TARGET SASARAN

2010

2014

3

17

K)

2,0

40

250

K)

2,8

Jumlah Tenaga Teknik yang tersertifikasi (orang) Development JJumlah l h updating d ti fakotr f k t emisi i i Clean Cl D l t Mechanism M h i (CDM) sistem grid koneksi ketenagalistrikan

2180 1 grid id koneksi k ki

12.040 25 grid id koneksi k ki

K)

2,5 33,99 33

Jumlah data analisis medan magnit dan medan listrik di bawah jaringan SUTET 500 KV serta kesehatan masyarakat yang terpajan medan magnit dan medan listrik di bawah jaringan SUTET Jumlah fasilitasi penyelesaian kasus-kasus lingkungan ketenagalistrikan (SUTET 500 kV, Pembangkitan dll) Jumlah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Community Development Sektor Ketenagalistrikan Jumlah pembinaan dan pengawasan teknis bidang lingkungan sektor ketenagalistrikan baik pada ijin usaha (AMDAL dan atau UKL/UPL) maupun kelaikan teknis bidang lingkungan ketenagalistrikan Jumlah mitigasi teknologi strategi penurunan emisi CO2 di sektor ketenagalistrikan

400 responden,

2000 responden,

K)

4,0

10 kasus

72 kasus

K)

5,0

13 unit usaha

95 unit

K)

5,9

13 sektor

95 sektor

K)

4,8

1 teknologi

25 teknologi

K)

25,0

50 SOP 3 Triliun

250 SOP 45 triliun

362,9 50,0 100,0

5 Kasus

25 kasus

30,0

Jumlah sosialisasi tentang standar kompetensi ketenagalistrikan (buah) Jumlah rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

C. 1.


INDIKATOR

KEGIATAN PENUNJANG Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Pelayanan yang optimal baik administratif maupun Jumlah SOP pelayanan administratif dan teknis Tugas Teknis Lainnya di Direktorat teknis untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Jumlah kumulatif aset pembangunan ketenagalistrikan dan Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Ditjen LPE pemanfaatan energi yang dapat dilaporkan sebagai barang milik negara Jumlah kasus administratif kepegawaian

II.L.020.12

K)



TARGET SASARAN

2.

B. 1.

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL. BATUBARA. PANAS BUMI DAN AIR TANAH KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL Pembinaan dan Pengusahaan Panas Tercapainya target kontribusi PLTP pada program Jumlah kapasitas PLTP terpasang sebesar 5795 MW di tahun Bumi dan Air Tanah 10.000 MW tahap II 2014 Tersedianya regulasi bidang panas bumi dan air Jumlah regulasi panas bumi dan air tanah tanah Jumlah PNBP dari sektor panas bumi (ribu USD) Tercapainya target produksi listrik panas bumi - Penyusunan klasifikasi data potensi dan cadangan panas bumi untuk ketenagalistrikan dan pemanfaatan langsung energi panas bumi Jumlah lokasi penugasan survei pendahuluan untuk meningkatan status potensi Tersedianya informasi investasi produksi industri - Perencanaan produksi listrik dari panas bumi (MWh) minuman berbahan baku air tanah dari 33 provinsi Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Mineral. Batubara. Panas Bumi dan Air Tanah KEGIATAN PRIORITAS BIDANG Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Mineral. Batubara dan Panas Bumi

2014

2010 Jumlah laporan perencanaan program dan kegiatan bidang listrik dan pemanfaatan energi Pemutakhiran sistem dan jaringan informasi

VI A. A 1.

Meningkatnya kompetensi KTT dan penanggung jawab kegiatan di lapangan pada IUP (KP)

Tersedianya pelayanan data dan informasi Mineral, Batubara, Panas Bumi dan air tanah secara lengkap, aktual dan on line;


INDIKATOR

Prosentasi penjaminan reklamasi dan pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan Kualitas baku mutu air limbah tambang pada kegiatan usaha pertambangan · Jumlah Pedoman/NSPK untuk aplikasi pengelolaan kegiatan pertambangan di Provinsi/Kabupaten/ Kota

II.L.020.13

5 Laporan

25 laporan

85,0

4 Paket

20 paket

97,9

1.261 20 63.961 2 keg

5.795

K)

50 188.867 10 keg

K)

6

K) K)

2.434,4 364,2 364 2 296,4 25,0 13,9

K)

-

K)

22,7

9.712.224

45.061.920

100

100

3,6

100%

100%

2,7

8

35

K)

1.224,6 22,6



TARGET SASARAN

2010 Terinventarisirnya potensi PNBP dari KP/IUP seluruh Indonesia; Tersedianya data on line PNBP, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; Terlaksananya dekonsentrasi penagihan PNBP KP terbitan daerah; Tersedianya data mineral, batubara, batubara panas bumi dan air tanah secara on line antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;Tersosialisasinya UU Nomor 4 Tahun 2009;Tumbuhnya perijinan IUP; Tersedianya data dan informasi peluang investasi pembangunan smelter mineral logam utama (Ni, Au, Cu, Al, Sn); Tersedianya data dan informasi infrastruktur penunjang pelabuhan angkut batubara; Meningkatnya pemanfaatan briket batubara; Terlaksananya pengembangan; Meningkatnya pemahaman aparat daerah dan pelaku tambang rakyat dalam pengelolaan/ pemahaman Pedoman Teknis Pertambangan Rakyat pertambangan skala kecil;


INDIKATOR 2014

7 keg

35 keg

K)

115,2

50 kab/kota

90 kab/kota

K)

44,5

8 keg

40 keg

K)

45,0

8 keg

48 keg

K)

17,5

12 keg

60 keg

K)

42,1

75

110

K)

7,0

3 keg

15 keg

K)

74,4

3

15 keg

K)

64,8

Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi

6

30

K)

3,3

Jumlah buku data informasi mineral. batubara. panas bumi dan air tanah Evaluasi Penggunaan Lahan Pertambangan

1

5

K)

6,2

1

5

K)

5,0

- verifikasi/ inventarisasi/ rekonsiliasi/ sosialisasi kajian PNBP bidang pertambangan mineral, batubara dan panas bumi - Pelaksanaan otonomi daerah dalam pengelolaan kegiatan pertambangan di pemerintah provinsi/ kabupaten/kota - Penyusunan kajian investasi di sektor mineral. batubara dan panas bumi - Pelaksanaan pengelolaan kerja sama sub sektor mineral. batubara dan panas bumi - Penyusunan perumusan sistem prosedur teknis (inventarisasi, evaluasi, pemantauan, pembinaan aparat, identifikasi) perencanaan produksi Jumlah rencana pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (juta ton) -Pengembangan pemanfaatan briket batubara, pengembangan daerah percontohan dan optimalisasi nilai tambah mineral dan batubara Jumlah penetapan wilayah usaha pertambangan (WUP), Wilayah pencadangan negara (WPN), dan Wilayah ijin usaha Pertambangan (WIUP) mineral dan batubara

II.L.020.14

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO 2.

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara

TARGET SASARAN

2010 Terciptanya optimalisasi penerimaan negara khususnya dari sektor batubara diperlukan pengumpulan dan evaluasi data biaya penjualan dalam kaitannya dengan penetapan DHPB secara Terlaksananya program dalam rangka meningkatkan investasi dan penerimaan negara dari sektor pertambangan secara berkelanjutan


INDIKATOR Jumlah TKA yang sesuai dengan standar kompetensi - Evaluasi dan veifikasi ketenagakerjaan sub sector mineral, batubara dan panas bumi Jumlah evaluasi pelaksanaan Community Development

- Evaluasi pelaksanaan Community Development Peningkatan Nilai Tambah Bahan Galian Tambang - Kajian (verifikasi dan inventarisasi) nilai tambah bahan galian tambang Jumlah terselesaikannya konflik tumpang tindih dalam wilayah PKP2B - Terselesaikannya konflik tumpang tindih dalam wilayah PKP2B Terciptanya bank data mineral dan batubara Jumlah penagihan PNBP bidang Minerba nasional yang komprehensif, sehingga dapat - Terlaksananya penagihan PNBP bidang Minerba Terciptanya pengusahaan mineral dan batubara Persentase Realisasi Masterlist (pembelian dalam negeri dan yang kondusif impor) perusahaan KK dan PKP2B - Evaluasi masterlist Terciptanya penanggulangan PETI melalui Jumlah Divestasi dan Perubahan Saham Bidang Mineral dan program verifikasi terhadap perusahaan tambang Batubara - Evaluasi Divestasi dan Perubahan Saham Bidang Mineral dan Batubara (pembuatan buku susunan Terlaksananya inventarisasi batubara mutu rendah Persentase penggunaan kandungan lokal (local content) untuk dan cara peningkatan nilai tambahnya menunjang pembangunan berkelanjutan Terciptanya penguatan kelembagaan daerah dalam sektor pertambangan dalam rangka OTDA dan dekosentrasi, serta terlaksananya kertasama Terciptanya pengembangan batubara sebagai energi alternatif utama melalui peningkatan produksi, pemanfaatan dalam negeri, dll.

II.L.020.15

2014

6 wilayah dan 20 Perusahaan 2 keg

8 wilayah dan 30 Perusahaan 6 keg

25 Wilayah dan 20 Perusahaan KK dan PKP2B

25 wilayah dan 30 Perusahaan KK dan PKP2B

4 keg 6 Wilayah 6 Wilayah

20 keg 34 wilayah 34 wilayah

K)

10 Wilayah

52 wilayah

K)

-

10 Wilayah

52 wilayah

K)

5,2

34% 34% 33%:67%

30% 30% 42%:58%

1 lap 33 Perusahaan

5 lap

1 keg

5 keg

Naik 2 %

K)

26,2 -

K) K)

30,3 5,5

7,5 K) K)

K)

20,9 10,3 -



TARGET SASARAN

2010 - Penyusunan peningkatan penggunaan kandungan lokal (local content) untuk menunjang pembangunan berkelanjutan Terlaksananya promosi kepentingan nasional dalam rangka pelaksanaan dan pembinaan usaha jasa mineral dan batubara dan peningkatan local content


INDIKATOR

Sistem yang terintegrasi, mudah digunakan, handal dan pelayanan publik yang lebih baik. - Pembuatan P b t Sistem Si t yang terintegrasi, t i t i mudah d h digunakan, di k handal h d l dan pelayanan publik yang lebih baik

2014

1 pkt

5 paket

K)

17,2

6 sistem

6 sistem

K)

-

6 sistem it

6 sistem it

K)

3,3 33

42 KK dan 76 PKP2B

K)

-

K)

12,5

K)

2,3 -

Jumlah Perusahaan yang diawasi kegiatan usaha pertambangannya - Pelaksanaan pengawasan Perusahaan terhadap perusahaan tambang Tersusunnya laporan akuntabilitas Kinerja DBM Jumlah perusahaan KK dan PKP2B Eksplorasi dan FS yang dievaluasi RKAB nya - Evaluasi terhadap perusahaan KK dan PKP2B Eksplorasi dan FS yang dievaluasi RKAB nya Jumlah laporan kegiatan perusahaan KK dan PKP2B yang dievaluasi

20 provinsi dan 30 perusahaan KK/PKP2B

210 KK dan 380 PKP2PB 210 KK dan 380 PKP2PB 5 LAKIP 210 KK dan 380 PKP2PB 210 KK dan 380 PKP2PB 20 provinsi dan 30 perusahaan KK/PKP2B

- Penyusunan laporan kegiatan perusahaan KK dan PKP2B yang dievaluasi



42 KK dan 76 PKP2B 1 LAKIP 42 KK dan 76 PKP2B 42 KK dan 76 PKP2B

Jumlah Neraca cadangan, sumberdaya dan cadangan Izin usaha, 5 cadangan Izin Usaha dan 5 cadangan Izin Usaha KK dan PKP2B yang dievaluasi 20 KK dan 20 KK - Evaluasi terhadap Neraca cadangan, sumberdaya dan 5 cadangan Izin Usaha dan 5 cadangan Izin Usaha cadangan Izin usaha, KK dan PKP2B yang dievaluasi 20 KK dan 20 KK

II.L.020.16

K)

K)

5,0

K)

-

K)

10,0

K)

-

K)

13,2



TARGET SASARAN


INDIKATOR 2010

2014

40 KK/20 PKP2B

40 KK/20 PKP2B

K)

-

40 KK/20 PKP2B

40 KK/20 PKP2B

K)

12,5

K)

-

42 KK dan 76 PKP2B

K)

3,9

1 software, 2 sistem dan 5 5 software, 10 sistem Jumlah Pengadaan alat-alat software, sistem pengawasan unit dan 25 unit eksplorasi dan penyampaian laporan kegiatan eksplorasi perusahaan 1 software, 2 sistem dan 5 5 software, 10 sistem - Terencananya Pengadaan alat-alat software, sistem unit dan 25 unit pengawasan eksplorasi dan penyampaian laporan kegiatan eksplorasi perusahaan Jumlah seminar prospek eksplorasi Sumber Daya Mineral 1 provinsi 5 propinsi batubara di Indonesia - Pelaksanaan seminar prospek eksplorasi Sumber Daya Mineral 1 provinsi 5 propinsi batubara di Indonesia Jumlah Pedoman untuk perusahaan KK/PKP2B dan Kajian 1 Pedoman dan 10 KK 3 pedoman dan 30 KK tahap Produksi Mineral - Tersusunnya Pedoman untuk perusahaan KK/PKP2B dan 1 Pedoman dan 10 KK 3 pedoman dan 30 KK Kajian tahap Produksi Mineral

K)

-

K)

26,5

K)

-

K)

5,5

K)

-

K)

23,1

Jumlah Kebijakan eksplorasi perusahaan induk (principal ) dari perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia yang dievaluasi - Penyusunan Kebijakan eksplorasi perusahaan induk (principal ) dari perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia yang dievaluasi Jumlah laporan rencana kerja dalam amandemen kontrak/perjanjian Minerba yang dievaluasi - Penyusunan laporan rencana kerja dalam amandemen kontrak/perjanjian Minerba yang dievaluasi

II.L.020.17

42 KK dan 76 PKP2B 42 KK dan 76 PKP2B



TARGET SASARAN


INDIKATOR 2010 Jumlah pengawasan produksi kepada perusahaan KK dan PKP2B

Evaluasi Rencana dan Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan KK dan PKP2B

2014 Produksi: 50KK/ 225PKP2B Konstruksi: 25 KK/ 75 PKP2B

K)

52,8

Produksi: 10KK/45PKP2B Produksi: 50KK/ Konstruksi: Konstruksi: Konstr ksi: 5 KK/ 15 225PKP2B Konstr ksi: PKP2B 25 KK/75 PKP2B

K)

7,7

Produksi: 10KK/ 45PKP2B Konstruksi: 5 KK/ 15 PKP2B

Jumlah invoice/kontrak penjualan KK/PKP2B yang dievaluasi

10 KK/ 45 PKP2B

70 KK/225 PKP2B

K)

-

- Terevaluasinya invoice/kontrak penjualan KK/PKP2B yang dievaluasi Jumlah KP Mineral di Sulteng dan Sultra & batubara di Kalsel dan Kaltim yang diinventarisir - Inventarisir jumlah KP Mineral di Sulteng dan Sultra & batubara di Kalsel dan Kaltim yang diinventarisir

10 KK/ 45 PKP2B

70 KK/225 PKP2B

K)

60,3

700

2200

K)

-

100

200

K)

3,5

Jumlah daerah yang terkait dengan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) - Inventarisasi daerah yang terkait dengan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Jumlah proses Persetujuan Prinsip. Peningkatan Tahap dan Perubahan Luas Wilayah KK dan PKP2B - Evaluasi proses Persetujuan Prinsip. Peningkatan Tahap dan Perubahan Luas Wilayah KK dan PKP2B Jumlah dokumen elektronik berupa rekapitulasi data perizinan IUP. IUPK. KK dan PKP2B - Terdatanya dokumen elektronik berupa rekapitulasi data perizinan IUP. IUPK. KK dan PKP2B

3 Prov. 25 Kab

3 prov 25 kab

K)

-

3 Prov. 25 Kab

3 prov 25 kab

K)

20,2

42 KK 76 PKP2B

210 KK 370 PKP2B

K)

-

42 KK 76 PKP2B

210 KK 370 PKP2B

K)

5,4

500

3100

K)

-

500

3100

K)

4,6

II.L.020.18



TARGET SASARAN

2010

Pembinaan dan Pengusahaan Panas Bumi dan Air Tanah

2014

3 Provinsi 25 Kab

15 Provinsi1 25 Kab

K)

-

3 Provinsi 25 Kab

15 Provinsi1 25 Kab

K)

20,3

5 Provinsi

25 provinsi

K)

-

5 Provinsi

25 provinsi

K)

10,3

Peningkatan mutu serta kinerja pelayanan Pelayanan Usaha Minerba dalam menjalankan tugas dan fungsinya

1 PKT

1 pkt

K)

3,8

Persentase Pelaksanaan Pedoman Jumlah kontrak KK dan PKP2B yang sudah di amandemen

1 pedoman 42 KK 76 PKP2B

5 pedoman 42 KK 76 PKP2B

K)

3,8 -

42 KK 76 PKP2B

42 KK 76 PKP2B

K)

9,9

1 pkt

5 pkt

K)

19,3

0 6

5 30

K)

4,6

6 6 6 6

33 33 33 33

K)

Jumlah lokasi pelaksanaan pembinaan perizinan pengusahaan mineral dan batubara - Pelaksanaan pembinaan perizinan pengusahaan mineral dan batubara Jumlah lokasi pelaksanaan sosialisasi PP tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba Sebagai Pelaksanaan UU No No.4 4 Tahun 2009 - Pelaksanaan sosialisasi PP tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba Sebagai Pelaksanaan UU No.4 Tahun 2009

3.


INDIKATOR

- Evaluasi Jumlah kontrak KK dan PKP2B yang sudah di amandemen Tercapainya target PNBP dari sektor panas bumi - Verifikasi/ inventarisasi/ rekonsiliasi/ sosialisasi kajian PNBP bidang pertambangan panas bumi Jumlah pemanfaatan langsung energi panas bumi Tercapainya target pemanfaatan langsung panas - Pelaksanaan penugasan survei pendahuluan untuk bumi meningkatan status potensi Tersedianya data potensi panas bumi yang - Inventarisasi pajak air tanah (provinsi) menarik bagi investor Jumlah inventarisasi pajak air tanah (provinsi) Tersedianya informasi yang lengkap tentang pajak - Penetapan Zona Pemanfaatan Air Tanah (CAT) air tanah di daerah dari 33 provinsi Jumlah Penetapan Zona Pemanfaatan Air Tanah (CAT)

II.L.020.19

K)

K)

K) K) K)

10,5 34,3 -



TARGET SASARAN

2010

Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Mineral. Batubara. Panas Bumi dan Air Tanah

2014

1

5

K)

7,7

1

5

K)

-

5 SNI & 4 SKKNI

25 SNI dan 20 SKKNI

K)

-

5 SNI & 4 SKKNI

25 SNI dan 20 SKKNI

K)

16,2

60

312

K)

-

60

312

K)

8,3

100

750

K)

-

100

750

K)

7,6

85

95

Tingkat kekerapan kecelakaan pada perusahaaan pertambangan

0.74

0.66

-

- Evaluasi kekerapan kecelakaan pada perusahaaan pertambangan Luas lahan kegiatan usaha pertambangan yang reklamasi oleh pemegang usaha pertambangan

0,74

0.66

3,5

6000 ha

31400 ha

Tersedianya zona pemanfaatan air tanah dari 33 provinsi

4.


INDIKATOR

Inventarisasi investasi produksi industri minuman berbahan baku air tanah (Provinsi) Jumlah inventarisasi investasi produksi industri minuman berbahan baku air tanah (Provinsi) Tersedianya sebanyak 200 standar, norma, Jumlah rancangan SNI dan SKKNI bidang pertambangan pedoman, Minerbapabum pedoman kriteria dan prosedur di bidang lindungan lingkungan, keselamatan pertambangan, - Penyusunan rancangan SNI dan SKKNI bidang pertambangan standardisasi, teknik pertambangan serta usaha Minerbapabum Terciptanya kegiatan pertambangan mineral, Jumlah kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara batubara dan panas bumi yang memenuhi kaidah yang taat melakukan pelaksanaan reklamasi lahan bekas good mining practice tambang - Pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang taat melakukan pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang Tersedianya 1000 orang inspektur tambang di Jumlah kompetensi tenaga kerja industri pertambangan seluruh Indonesia dan peningkatan kemampuan minerbapabum melalui sertifikasi teknis melalui diklat pusat maupun daerah - Pelaksanaan kompetensi tenaga kerja industri pertambangan minerbapabum melalui sertifikasi Meningkatnya kompetensi KTT dan penanggung Persentase recovery penambangan dan pengolahan terkait jawab kegiatan di lapangan pada IUP (KP) konservasi bahan galian pada kegiatan usaha pertambangan

II.L.020.20

8,5

K)

-



TARGET SASARAN


INDIKATOR 2010 - Pengawasan luas lahan kegiatan usaha pertambangan yang reklamasi oleh pemegang usaha pertambangan Jumlah peraturan menteri tentang pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan - Penyusunan peraturan menteri tentang pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan Jumlah norma/pedoman teknis/juknis/kriteria aspek K3. keselamatan operasi. teknis pertambangan. lindungan lingkungan. usaha jasa dan standardisasi - Penyusunan norma/pedoman teknis/juknis/kriteria aspek K3. keselamatan operasi. teknis pertambangan. lindungan lingkungan. usaha jasa dan standardisasi Jumlah usaha jasa lokal dan nasional yang berusaha di bidang usaha jasa pertambangan - Evaluasi usaha jasa lokal dan nasional yang berusaha di bidang usaha jasa pertambangan Jumlah SNI/SKKNI hasil kaji ulang - Penyusunan SNI/SKKNI hasil kaji ulang Jumlah Propinsi/perguruan tinggi/perusahaan yang memahami dengan baik system kompetensi dan SNI - Sinkronisasi dan sosialisasi mengenai sistem kompetensi dan SNI Jumlah Perusahaan yang menerapkan standar - Pengawasan terhadap Perusahaan yang menerapkan standar Jumlah Pemda yg melaksanakan pengelolaan usaha pertambangan yg benar

II.L.020.21

2014

6000 ha

31400 ha

K)

9,1

6

23

K)

-

6

23

K)

9,5

14

146

K)

-

14

146

K)

27,3

600

3550

K)

-

600

3550

K)

20,7

6 6 3

36 36 15

K)

3,8 -

3

15

K)

4,0

15 15

95 95

K)

4,0

20

100

K)

K) K)

K)

-



TARGET SASARAN


INDIKATOR 2010

2014

- Evaluasi Pemda yg melaksanakan pengelolaan usaha pertambangan yg benar Jumlah perusahaan yang laik secara teknik - Evaluasi perusahaan yang laik secara teknik Jumlah Inventarisasi daerah yg terkena dampak pengolahan emas menggunakan bahan kimia - Inventarisasi daerah yg terkena dampak pengolahan emas menggunakan bahan kimia Jumlah perusahaan tambang yg melakukan perencanaan pasca tambang sesuai dengan tata guna lahan

20

100

K)

11,5

60 60 3

300 300 15

K)

16,9 -

3

15

K)

3,0

15

75

K)

-

Evaluasi perusahaan tambang yg melakukan perencanaan pasca tambang sesuai dengan tata guna lahan

15

75

K)

3,3

Jumlah Inventarisasi Penguasaan dan penetapan teknologi perusahaan Inventarisasi Penguasaan dan penetapan teknologi perusahaan

3

15

K)

-

3

15

K)

2,0

Jumlah pengawasan perusahaan usaha jasa Pengawasan perusahaan usaha jasa Jumlah perusahaan yang dinilai dlm rangka penilaian prestasi K3 Pengawasan perusahaan yang dinilai dlm rangka penilaian prestasi K3 Jumlah tim yg berperan dlm fire & rescue challenge regional

40 40 60

200 200 300

K)

8,7 -

60

300

K)

3,3

19

99

K)

-

19

99

K)

4,0

Pengawasan tim yg berperan dlm fire & rescue challenge regional

II.L.020.22

K) K)

K) K)



TARGET SASARAN


INDIKATOR 2010

2014

Jumlah pemda yg berperan aktif dlm pengawasan K3 Monitoring pemda yg berperan aktif dlm pengawasan K3

40 40

200 200

K)

Jumlah perusahaan yg dinilai dlm rangka prestasi pengelolaan lingkungan Penilaian dlm P il i terhadap t h d perusahaan h dl rangka k prestasi t i pengelolaan l l lingkungan Penyelesaian kasus lingkungan Jumlah perusahaan yg berperan dlm meningkatkan nilai tambah, pegelolaan pertambangan dengan baik Evaluasi terhadap perusahaan yg berperan dlm meningkatkan nilai tambah, pegelolaan pertambangan dengan baik

45

225

K)

-

45

225

K)

6,3 63

100% 15

100% 75

15

75

K)

23,4

Jumlah Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

1

5

K)

-

Penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

1

5

K)

1,6

Jumlah kepala dinas dan aparat yang meningkat memahaminya dalam GMP Penilaian terhadap kepala dinas dan aparat yang meningkat memahaminya dalam GMP Jumlah SDM yg meningkat kemampuan keteknikan dan lingkungan Penilaian terhadap SDM yg meningkat kemampuan keteknikan dan lingkungan

50

250

K)

-

50

250

K)

23,0

50

250

K)

-

250

K)

18,6

II.L.020.23

50

K)

K)

5,6

3,9 -

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO C. 1.

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN PENDUKUNG Dukungan Manajemen dan Teknis Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi

TARGET SASARAN

INDIKATOR 2010

2014


Terintegrasinya informasi pertambangan seIndonesia Tersusunnya Rancangan Peraturan Perundangundangan Mineral, Mineral Batubara dan Panas Bumi (sebanyak 28 pedoman dan 4 RPP); Terlaksananya sinkronisasi kebijakan usaha pertambangan umum, panas bumi, dan air tanah dengan sektor lain dapat dilaksanakan; Tercapainya sistem dan mekanisme perencanaan dan pelaporan efisien dan efektif

Tercapainya peningkatan SDM yang berkualitas

Jumlah SOP yang akan dibuat dan direvisi dalam penyempurnaan tata laksana organisasi - Penyusunan SOP DJMBP Jumlah publik yang mengunjungi situs informasi bidang mineral. mineral batubara dan panas bumi - Pelaksanaan integrasi jaringan DJMBP Jumlah regulasi bidang pertambangan mineral. batubara dan panas bumi - Penyusunan konsep rancangan PP dan Permen ESDM bidang mineral, batubara dan panas bumi Persentase realisasi pelaksanaan anggaran di lingkungan DJMBP - Pembinaan dan evaluasi hasil pemeriksaan dan tindak lanjut

108

598

1 dokumen 20000

5 dokumen 139000

3,2 -

1 paket 16

5 paket 90

34,0 -

22 keg

142 keg

71,0

100

100

1 laporan

5 laporan

11,0

- Pembukuan verifikasi dan pelaksanaan anggaran - Pembinaan Pengelolaan keuangan dan akuntansi pemerintah

1 laporan 13 laporan

5 laporan 65 laporan

-

Persentase pelaksanaan koordinasi bidang mineral. batubara. panas bumi dan air tanah dengan instansi terkait

100

100

-

1 paket

5 paket

6

30

-

6

30

9,8

- Pelaksanaan koordinasi bidang mineral, batubara dan panas bumi Terkelolanya sarana dan prasarana secara optimal Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran berbasis kinerja dalam mendukung pelaksanaan kebijakan; yang disusun dan disempurnakan - Penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran berbasis kinerja

II.L.020.24

-

59,9



TARGET SASARAN

INDIKATOR 2010

Terlaksananya koordinasi internal yang optimal dan pelayanan publik yang prima.

2014


Jumlah pelaporan hasil pemeriksaan (LHP) - Penyusunan pelaporan hasil pemeriksaan (LHP) Jumlah dan jenis layanan informasi bidang mineral. batubara. panas bumi dan air tanah - Pelaksanaan dan pembuatan jenis dan layanan informasi bidang mineral mineral, batuabara dan panas bumi Jumlah penyelenggaraan inspektur tambang Persentase PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai spesifikasi bidang mineral. batubara. panas bumi dan air tanah

13 10 15

65 50 100

5,5 -

15

100

17,6

23 29

507 329

6,0 -

- Pembinaan terhadap PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai spesifikasi bidang mineral. batubara. panas bumi dan air tanah Kualitas data yang mutakhir untuk periode triwulan dan tahunan

135

1485

6,8

5 dok

0

-

5 dok

0

4,1

100

500

7 keg

35 keg

100

100

6 lap

30 lap

100

100

- Penyusunan data yang mutakhir untuk periode triwulan dan tahunan Prosentasi Pengumpulan dan evaluasi laporan di DJMBP yang akurat dan tepat waktu. - Pelaksanaan Pengumpulan dan evaluasi laporan di DJMBP yang akurat dan tepat waktu. Prosentasi Pelaksanaan program dan kegiatan di DJMBP sesuai dengan rencana dan tepat waktu - Pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di DJMBP sesuai dengan rencana dan tepat waktu Persentase tingkat pengelolaan administrasi perbendaharaan dan barang milik negara

II.L.020.25

15,3 13,7 -



TARGET SASARAN

2010 - Penyusunan pengelolaan administrasi perbendaharaan dan barang milik Negara Tingkat tertib administrasi pengelolaan ketatausahaan. kearsipan dan rumah tangga - Penyusunan administrasi pengelolaan ketatausahaan. kearsipan dan rumah tangga Persentase tingkat pengelolaan administrasi kepegawaian - Pembinaan pengelolaan kepegawaian Persentase Terbayarnya gaji/honor/tunjangan pegawai - Terbayarnya gaji/honor/tunjangan pegawai Persentase Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran dengan baik - Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran dengan baik - Persentase Terselenggaranya pelayanan publik/birokrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing saker - Terlaksananya pelayanan publik/birokrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing saker

VII A. 1.


INDIKATOR

PROGRAM PENELITIAN, MITIGASI DAN PELAYANAN GEOLOGI KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL Survei dan Pelayanan Geologi Meningkatnya pemanfaatan hasil survei penelitian, Jumlah wilayah/kawasan pemetaan geologi bersistem dan penyelidikan dan pelayanan geologi bertema Jumlah peta geofisika bersistem dan bertema yang dihasilkan Jumlah peta geokimia yang dihasilkan,

II.L.020.26

2014

3 lap

15 keg

85,8

80

100

-

17 keg

85

104,0

99

99

-

11 lap 100 453 org 100

55 lap 100 2265 org 100

31,6 144,2 -

13 pkt

65

136,0

100

500

-

1 pkt

5 pkt

86,4

3.970,5 1.871,8 348,7

2

10

K)

2

14

K)

432,1

6

30

K)

34,7


2.

3.


Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi

Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi

TARGET SASARAN


INDIKATOR 2010

Jumlah peta seismotektonik yang dihasilkan , Jumlah peta geomorfologi yang dihasilkan Jumlah peta geologi kuarter yang dihasilkan Jumlah perolehan / pendaftaran sistim mutu Meningkatnya pemanfaatan wilayah keprospekaan Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber daya sumber daya geologi Panas bumi Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber daya Batubara dan CBM Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber daya Gambut dan Bitumen Padat Jumlah lokasi Penyelidikan status keprospekan sumber daya mineral Jumlah kegiatan kajian/evaluasi WKP dan WP Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan Jumlah Peta Geologi Gunungapi Aktif penyelidikan di bidang vulkanologi dan mitigasi Jumlah Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Aktif Skala bencana geologi 1:50,000 Jumlah peta yang diterbitkan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Jumlah peta yang diterbitkan Peta Kawasan Rawan Bencana Gempabumi dan Tsunami Jumlah gunung api yang dipantau untuk kegiatan gunungapi aktif tipe A dari Pos Pengamatan Gunungapi Jumlah kegiatan pemahaman masyarakat tentang kebencanaan geologi melalui pelatihan kebencanaan, pameran, dan pembuatan film yang lebih intensif

II.L.020.27

2014

2 2 2 7 22

10 10 10 35 110

K)

18

90

K)

480,7

5

25

K)

16,6

28

144

K)

88,4

8 2 1

40 10 5

K)

57,5 17,7 8,3

5

25

K)

34,4

3

15

K)

15,1

10

66

K)

50,2

7

35

K)

3,9

K) K) K) K)

K) K)

15,4 15,4 21,8 11,1 154,7


4.


Riset dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi

B. 1.

KEGIATAN PRIORITAS BIDANG Survei dan Pelayanan Geologi

2.

Dokumentasi Koleksi dan Pelayanan Museum Geologi

3.

Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan dan Air Tanah

TARGET SASARAN

2010

Meningkatnya pemanfaatan hasil pengembangan metoda dan teknologi dalam mendukung upaya mitigasi bencana geologi

2014

Jumlah Pedoman/peraturan/norma Mitigasi Bencana Gunungapi dan Pedoman Gerakan Tanah, Gempabumi dan Tsunami

2

10

K)

8,1

Jumlah perangkat sistem monitoring kegunungapian hasil rancang bangun sendiri di 20 gunung api Jumlah J l h data d t geokimia ki i gunungapii di 25 gunungapii Jumlah kegiatan mitigasi di kawasan Bencana G. Merapi

4

20

K)

13,8

4 15

25 80

K)

19,3 19 3 24,0

0 2

K)

1

2

10

K)

4,1

12

60

K)

3,6

1 5 30.000 7 Corner/Sudut

5 25 150000 74 corner/sudut

K)

3,5 1,1 6,1 22,1

6

30

K)

7,5

33 42

K)

7,5 11,2

Meningkatnya pemanfaatan hasil survei penelitian, · penyelidikan dan pelayanan geologi

Terwujudnya museum tsunami NAD yang terpelihara

Kegiatan Pengelolaan Museum Geologi untuk Meningkatnya pemanfaatan informasi geologi bagi · meningkatkan pelayanan pengunjung masyarakat · Jumlah survei, kajian dan penelitian geologi yang dihasilkan · Peningkatan jumlah koleksi · Jumlah koleksi geologi yang dipelihara · Jumlah koleksi geologi yang terdata · Jumlah sarana dan prasarana peragaan Museum Geologi Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, penyelidikan, dan pemetaan bidang lingkungan geologi dan air tanah


INDIKATOR

·

Jumlah peta geologi teknik bersistem 1:100,000

· Jumlah peta geologi teknik untuk Infrastruktur · Jumlah lokasi yang telah dilakukan penyelidikan kondisi geologi teknik geodinamik dan infra struktur kawasan andalan pertambangan

II.L.020.28

6 9

K)

K)

K) K) K)

K)

577,2 82,5



TARGET SASARAN

2010


C. 1.

KEGIATAN PENUNJANG Manajemen, Dukungan Teknis, dan Pelayanan Sekretariat Badan Geologi

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan penyelidikan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi Meningkatnya manajemen, dukungan teknis, dan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan Geologi

2014

·

Jumlah informasi hasil penelitian geologi teknik

1

5

K)

1,2

·

Jumlah kawasan karst terpetakan pada skala 1:50,000

2

10

K)

2,5

17

85

K)

21,1

7

35

K)

8,7

100

500

K)

334,3

19

96

K)

23,6

· Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan geologi lingkungan untuk tata ruang pada skala 1:100,000 1:100 000 · Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan geologi lingkungan kawasan pertambangan untuk tata ruang pada skala 1:100,000 · Jumlah sumur bor sumber air bersih penduduk di desa tertinggal dan daerah sulit air · Jumlah rekomendasi konservasi kawasan lindung geologi dan air tanah, dan pengelolaan tata ruang

4.


INDIKATOR

·

Jumlah peta hidro geologi bersistem skala 1:250.000

5

25

K)

7,5

·

Jumlah peta potensi cekungan air tanah skala 1:100.000

2

14

K)

7,5

· Jumlah peta konservasi air tanah · Jumlah layanan pemberian rekomendasi teknis hasil mitigasi bencana geologi;

5 1

15 5

K)

11,2 10,5

· Jumlah kegiatan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran; laporan dan evaluasi Badan Geologi

8

41

II.L.020.29

K)

1.521,5 16,1



TARGET SASARAN

INDIKATOR 2010

2014


· Terpenuhinya kebutuhan pegawai, sarana parasarana dan lancarnya kegiatan sehari hari perkantoran (bulan)

12

60

50,7

· Pengembangan organisasi dan kelembagaan Badan Geologi Indonesia · Jumlah jaringan sistem J l h kegiatan k i t pengembangan b j i i t informasi i f i

1

1

2,5

1

5

3,0 30

·

4

20

12,5

· Jumlah kegiatan pembinaan aparatur, pola karier dan administrasi kepegawaian · Jumlah PNS Badan Geologi yang dikembangkan kompetensinya · Jumlah kegiatan publikasi dan diseminasi informasi

17

85

41,4

15

90

10,1

7

35

14,4

· Jumlah kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan Badan Geologi menuju kesesuaian dengan dengan standar yang ditetapkan · Jumlah usulan peraturan bidang geologi · Jumlah kegiatan pengembangan hukum dan kehumasan Badan Geologi · Jumlah kegiatan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, kearsipan, tatausaha, dan rumah tangga Badan Geologi menuju kesesuaian dengan standar yang ditetapkan Geologi dengan standar yang ditetapkan

17

87

45,3

4 15

16 75

14,9 19,3

7

35

48,5

· Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Konsolidasi Badan Geologi yang dilaksanakan (Bulan)

12

60

43,4

Jumlah kegiatan pengelolaan data dan informasi Geologi

II.L.020.30



TARGET SASARAN


INDIKATOR 2010

2014

2

Survei dan Pelayanan Geologi

Meningkatnya pemanfaatan hasil survei penelitian, · Terpenuhinya kebutuhan pegawai, sarana parasarana dan penyelidikan dan pelayanan geologi lancarnya kegiatan sehari hari perkantoran (bulan)

12

60

368,1

3

Dokumentasi Koleksi dan Pelayanan Museum Geologi

Meningkatnya pemanfaatan informasi geologi bagi · Terpenuhinya kebutuhan pegawai, sarana parasarana dan masyarakat lancarnya kegiatan sehari hari perkantoran (bulan)

12

60

55,0

4

Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi

Meningkatnya pemanfaatan wilayah keprospekaan · Terpenuhinya kebutuhan pegawai, sarana parasarana dan sumber daya geologi lancarnya kegiatan sehari hari perkantoran

12

60

239,3

5

Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan dan Air Tanah


12

60

242,4

6


Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, penyelidikan, dan pemetaan bidang lingkungan geologi dan air tanah Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan penyelidikan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi


12

60

294,3

VIII A. 1.

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL Penelitian dan Pengembangan Teknologi Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi pengembangan teknologi minyak dan gas bumi.

47

3 pedoman dan 30 KK

K)

4.064,6 618,9 359,9

2.

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi ketenagalistrikkan dan Ketenagalistikan dan Energi Baru energi baru terbarukan. Terbarukan

Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

22

90

K)

133,7

3.

Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan

Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

13

75

K)

125,3

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan geologi kelautan

II.L.020.31

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO B. 1.

2.

3.

4.

C. 1.


TARGET SASARAN

2010

KEGIATAN PRIORITAS BIDANG Penelitian dan Pengembangan Teknologi Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan Mineral dan Batubara pengembangan teknologi mineral dan batubara.

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan Minyak dan Gas Bumi pengembangan teknologi minyak dan gas bumi.

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi ketenagalistrikkan dan Ketenagalistikan dan Energi Baru energi baru terbarukan. Terbarukan Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan


KEGIATAN PENUNJANG Meningkatnya pembinaan. koordinasi dan Dukungan Manajemen dan Dukungan dukungan teknis bagi Badan Penelitian dan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Pengembangan secara optimal. Mineral


INDIKATOR 2014 K)

501,0 142,3

44

216

K)

3.028

17518

K)

17,5

40 45.495

244 338.557

K)

336,4

1 200

5 1.000

K)

2 1.000

10 5.000

K)

o Jumlah Koordinasi Perencanaan Kebijakan Program

3

19

2.944,7 7,4

o Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administratif Kepegawaian

13

65

13,3

o Jumlah Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan

6

30

8,5

o Jumlah Pengelolaan Aset Barang Milik Negara yang Dilaporkan Sebagai Kekayaan Negara

5

25

9,6

o Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

o Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetapkan (Dalam Juta Rp) o Jumlah Kontrak Pelayanan Jasa Teknologi o Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetapkan (Dalam Juta Rp) o Jumlah Kontrak Pelayanan Jasa Teknologi o Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetapkan (Dalam Juta Rp) o Jumlah Kontrak Pelayanan Jasa Teknologi o Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kegiatan Jasa Penelitian dan Pengembangan terhadap target yang ditetapkan (Dalam Juta Rp)

II.L.020.32

K)

K)

K)

0,8

4,0


2

3

4

5


TARGET SASARAN

2010

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan Mineral dan Batubara pengembangan teknologi mineral dan batubara.

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan Minyak dan Gas Bumi pengembangan teknologi minyak dan gas bumi.

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi ketenagalistrikkan dan Ketenagalistikan dan Energi Baru energi baru terbarukan. Terbarukan Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan

INDIKATOR


o Jumlah Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi o Jumlah Penilaian Jabatan Struktural dan Fungsional o Jumlah Koordinasi Kerjasama Litbang o Jumlah Penyelenggaraan Diseminasi Hasil Litbang o Jumlah Pengelolaan Ketatausahaan, Kearsipan dan Rumah Tangga o Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Dibangun/Direhab/Ditingkatkan o Jumlah Pembayaran Gaji, Operasional Perkantoran dan Pelayanan Publik o Jumlah Kegiatan Yang Didanai oleh PNBP o Jumlah Pembayaran Gaji, Operasional Perkantoran dan Pelayanan Publik o Jumlah Kegiatan Penunjang Kelitbangan Lainnya o Jumlah Kegiatan Yang Didanai oleh PNBP o Jumlah Pembayaran Gaji, Operasional Perkantoran dan Pelayanan Publik o Jumlah Kegiatan Penunjang Kelitbangan Lainnya o Jumlah Kegiatan Yang Didanai oleh PNBP o Jumlah Pembayaran Gaji, Operasional Perkantoran dan Pelayanan Publik o Jumlah Kegiatan Penunjang Kelitbangan Lainnya o Jumlah Kegiatan Yang Didanai oleh PNBP o Jumlah Pembayaran Gaji, Operasional Perkantoran dan Pelayanan Publik o Jumlah Kegiatan Penunjang Kelitbangan Lainnya o Jumlah Kegiatan Yang Didanai oleh PNBP

II.L.020.33

2014


6 3 3 4 5

30 15 15 20 25

17,1 7,1 7,1 8,2 8,4

2

10

9,5

3

15

69,7

2 3

10 15

19,1 212,2

36 30 3

180 150 15

168,8 150,0 648,8

50 6 3

146 14 15

237,4 324,1 60,7

38 4 3

134 20 15

65,5 110,5 158,5

49 85

245 425

194,2 428,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO IX A. 1.

2.


TARGET SASARAN

2010

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEGIATAN PRIORITAS BIDANG Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Terwujudnya sumberdaya manusia sub sektor · Gas Bumi minyak dan gas bumi yang memiliki kompetensi, · profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan · dan pembangunan · · · ·

Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan


INDIKATOR 2014

4.343,1 1.486,6 137,2 9,2

Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan

139 260

718 1308

K)

Jumlah Aparaturr yang kemampuannya J mlah SDM Aparat ang ditingkatkan kemamp ann a

103

559

K)

Prosentase tingkat kinerja organisasi Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan Jumlah dokumen perencanaan Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu

90 1 2 8

95 48 10 40

· Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi · Jumlah sistem informasi yang diimplementasikan

27

149

K)

545,6

2

23

K)

0,8

36 12

203 67

K)

42,0 13,9

50

250

K)

16,2

K)

0,7

Terwujudnya sumberdaya manusia sub sektor · Jumlah penyelenggaraan diklat dalam setahun ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan yang · Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan · Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya tugas pemerintahan dan pembangunan · Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis · Prosentase tingkat kinerja organisasi · Jumlah karya ilmiah · Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan · Jumlah dokumen perencanaan

II.L.020.34

3 100 10 3 3

K)

K) K) K)

K)

29 100 59 15 12

K) K) K)

7,1 71 0,4 1,6 1,0 9,9

2,3 0,9 4,1 2,4


3. 3


Pendidikan P didik dan d Pelatihan P l tih Geologi G l i

TARGET SASARAN ·

Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan

3

15

K)

8,8

· ·

Jumlah kegiatan promosi diklat Jumlah sistem informasi yang diimplementasikan

4 1 pkt

28 5 paket

K)

1,6 0,8

· ·

Jumlah diklat J l h penyelenggaraan l dikl t dalam d l setahun t h Jumlah NSPK diklat yang ditetapkan dan diberlakukan

40 110

297 641

K)

·

Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan kemampuannya

60

347

K)

· Prosentase tingkat kinerja organisasi · Jumlah publikasi karya ilmiah · Jumlah karya ilmiah · Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan · Jumlah dokumen perencanaan · Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi · Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan · · 4.

Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral, Batubara dan Panas Bumi

2014

2010

Terwujudnya sumberdaya manusia T j d b d i bidang bid kegeologian yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan


INDIKATOR

· Terwujudnya sumberdaya manusia sub sektor mineral, batubara, dan panas bumi yang memiliki · kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas · pemerintahan dan pembangunan

90

K)

K)

95

149,2 149 2 37,6 19,9 2,8 1,9 7,2 9,9 5,5 2,2

2 20 40 3 6

10 120 200 15 57

K)

5

37

K)

9,4

2 4

10 22

K)

2,8 4,4


119 19

595 99

K)


70

405

K)


II.L.020.35

K) K) K) K)

K)

K)

154,7 27,6 8,9



TARGET SASARAN

2010 · Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis · Prosentase tingkat kinerja organisasi · Jumlah publikasi karya ilmiah · Jumlah kegiatan penyempurnaan organisasi · Jumlah J mlah karya kar a ilmiah · Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan · Jumlah dokumen perencanaan · Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan

Pendidikan Tinggi Energi dan Mineral

Terwujudnya peningkatan kegiatan pelaksanaan pendidikan formal Diploma I, II, III, IV dan pengembangan pendidikan tinggi energi dan sumber daya mineral

2014 K)

1

5

100 1 2 3 5 2 10

100 5 10 15 25 10 70


1 7

9 35

K)

· Jumlah lulusan pendidikan formal tingkat Diploma I, II, III, dan IV. · Jumlah NSPK yang ditetapkan dan diberlakukan

241

1.626

K)

106,4

5

35

K)

4,0

·


54

363

K)

3,2

· · · ·

Prosentase tingkat kinerja organisasi Jumlah publikasi karya ilmiah Jumlah karya ilmiah Jumlah kerjasama pendidikan yang diimplementasikan

90 3 20 15

95 20 134 101

· ·


3 1

20 7

· · 5.


INDIKATOR

II.L.020.36

K) K) K) K) K) K)

K)

K) K) K)

K) K)

0,6 2,5 0,9 1,2 0,7 07 3,0 1,3 5,4 1,6 7,9

0,4 0,4 3,3 1,1 1,0 1,0


PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah

TARGET SASARAN

2010 Terwujudnya peningkatan kegiatan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang tambang bawah tanah

KEGIATAN PENUNJANG Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM

2014

· ·


12 13

80 86

K)

·


36

192

K)

20,4

1

15

K)

0,9 09

90 2 4 -

95 10 10 17 10

· Jumlah Diklat J l h Lembaga L b Dikl t Profesi/LDP P f i/LDP yang terakreditasi t k dit i sebagai penyelenggara Diklat Teknis · Prosentase tingkat kinerja organisasi · Jumlah publikasi karya ilmiah · Jumlah jenis diklat yang dibutuhkan · Jumlah dokumen perencanaan · Jumlah sarana diklat yang terakreditasi standar mutu

C. 1.


INDIKATOR

K)

K) K) K) K)

32,1 14,5

0,9 1,1 4,9 5,8 0,9

· Jumlah kegiatan pelayanan jasa sarana, keahlian, dan sertifikasi · Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan

-

6

K)

0,8

6

50

K)

4,7

· ·

3 2

25 17

K)

1,3 2,0


1 paket 42

5 paket 170

K)


1.355

7.255

K)

105,3

11

101

K)

7,2


K)

K)

Terwujudnya peningkatan pembinaan, koordinasi · pelayanan administrasi dan dukungan teknis bagi · Badan Pendidikan dan Pelatihan secara optimal ·

· Jumlah Lembaga Diklat Profesi/LDP yang terakreditasi sebagai penyelenggara Diklat Teknis

II.L.020.37

K)

2.856,5 7,6 31,0


2

3

4

5


Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi

Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan Pendidikan dan Pelatihan Geologi

Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral. Batubara. dan Panas Bumi

TARGET SASARAN

2010

Terwujudnya sumberdaya manusia sub sektor minyak dan gas bumi yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan Terwujudnya sumberdaya manusia sub sektor ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan Terwujudnya sumberdaya manusia bidang kegeologian yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan Terwujudnya sumberdaya manusia sub sektor mineral, batubara, dan panas bumi yang memiliki kompetensi, profesional, berdaya saing tinggi, dan bermoral dalam rangka melaksanakan tugas


INDIKATOR 2014

· Prosentase tingkat kinerja organisasi · Jumlah kegiatan administrasi pengelolaan kepegawaian, umum dan keuangan · Jumlah kegiatan penyempurnaan organisasi · Jumlah dokumen perencanaan · Jumlah pembangunan J mlah kegiatan pengadaan pembang nan dan renovasi reno asi sarana dan prasarana · Jumlah kerjasama diklat yang diimplementasikan

90 15

95 75

K)

3 34 4

15 170 20

K)

6

30

K)

27,4

· ·


3 3

15 26

K)

12,0 15,7

· Jumlah kegiatan administrasi pengelolaan kepegawaian, umum dan keuangan · Jumlah kegiatan pengadaan pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana · Jumlah kegiatan administrasi pengelolaan kepegawaian, umum dan keuangan · Jumlah kegiatan pengadaan pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana · Jumlah kegiatan administrasi pengelolaan kepegawaian, umum dan keuangan · Jumlah kegiatan pengadaan pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana · Jumlah kegiatan administrasi pengelolaan kepegawaian, umum dan keuangan · Jumlah kegiatan pengadaan pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana

30

154

K)

332,1

18

150

K)

816,2

9

45

K)

65,4

3

15

K)

200,0

22

117

K)

60,5

3

15

K)

121,6

21

105

K)

81,8

9

45

K)

212,6

II.L.020.38

K)

K) K)

K)

8,8 105,1 27,2 27,4 110,5 110 5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO 6

7

X A. 1.

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Pendidikan Tinggi Energi dan Mineral

Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah

TARGET SASARAN

2010 Terwujudnya peningkatan kegiatan pelaksanaan pendidikan formal Diploma I, II, III, IV dan pengembangan pendidikan tinggi energi dan sumber daya mineral Terwujudnya peningkatan kegiatan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang tambang bawah tanah


INDIKATOR · Jumlah kegiatan administrasi pengelolaan kepegawaian, umum dan keuangan · Jumlah kegiatan pengadaan pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana · Jumlah kegiatan administrasi pengelolaan kepegawaian, umum dan keuangan · Jumlah kegiatan pengadaan pembangunan dan renovasi sarana dan prasarana

11

75

K)

86,8

16

107

K)

127,3

16

94

K)

26,1

22

K)

240,9

6

PROGRAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI KEGIATAN PRIORITAS BIDANG Pengaturan, penetapan dan pelaksanaan Pengaturan penyediaan dan pendistribusian BBM Jumlah Badan Usaha yang mendapatkan Nomor Registrasi 60 Badan usaha pengawasan penyediaan dan Usaha (NRU) dari BPH Migas pendistribusian BBM Jumlah pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan dan 1 Badan Usaha penyimpanan BBM Pengangkutan 1 Badan Usaha Penyimpanan Penetapan Cadangan BBM Jumlah Penetapan Wilayah Distribusi Niaga (WDN)jenis BBM 4 Badan usaha tertentu Jumlah pengawasan infrastruktur penyediaan BBM Nasional 4 pengawasan Pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM Jumlah MoU BPH Migas dengan Pemda

II.L.020.39

2014

10 MoU

1.346,2 859,1 61,2

320 Badan Usah

K)

11 BU Pengangkutan

K)

71,3

11 BU Penyimpanan

K)

-

66 Badan Usaha

K)

61,1

20 pengawasan

K)

51,0

70 MoU

K)

489,8


PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Pengaturan, penetapan dan pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa

TARGET SASARAN


INDIKATOR 2010

Pengaturan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Jumlah peraturan Pengaturan Akses (Access Arrangement) pada Bumi melalui pipa Ruas Transmisi dan/ atau Wilayah Jaringan Distribusi Milik Badan Usaha Jumlah Lelang Ruas Transmisi Dan Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus

3 Jumlah peraturan

25 peraturan

K)

17,2

2 Ruas 4 WJD

20 ruas 30 WJD

K)

19,4

55 kota/kab 20 ruas transmisi

K)

16,8 12,8

65 wilayah

K)

12,1

20 ruas transmisi 30 WJD 0 pelanggaran

K)

12,1

K)

10,2

0 pelanggaran

K)

6,6

0 pelanggaran

K)

7,7

Jumlah Kajian Keekonomian Pembentukan Kota Gas 9 Kota/Kabupaten 2 ruas transmisi Penetapan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Jumlah ketetapan tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa Bumi melalui pipa yang wajar dan efisien untuk pengguna pipa (Shipper) ruas transmisi Jumlah wilayah untuk penetapan harga Gas Bumi untuk Rumah 11 Wilayah Tangga dan pelanggan kecil Jumlah Pemberian HK Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan 2 Ruas Transmisi 4 WJD Distribusi Gas Bumi Pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Jumlah Pelanggaran Penerapan Harga Gas Bumi Untuk Rumah 0 Pelanggaran terhadap Gas Bumi untuk RT dan PK Tangga dan Pelanggan Kecil Penerapan Harga Gas Bumi untuk RT dan PK Jumlah Pelanggaran Akun Pengaturan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Jumlah Pelanggaran Penerapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

II.L.020.40

2014

0 Pelanggaran Akun Pengaturan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 0 Pelanggaran Penerapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

K)



TARGET SASARAN

2010 Jumlah Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi dan Jaringan Distribusi Gas Bumi melalui pipa

C. 1.

XI A. 1.

KEGIATAN PENUNJANG Dukungan Manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas tekhnis BPH Migas

a. Meningkatnya kelancaran pelayanan teknis dan · Jumlah laporan pertanggungjawaban administratif administratif kepada semua unsur di lingkungan · JJumlah l h Regulasi R l i yang disusun di Badan Pengatur · Jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi standar · Jumlah penarikan iuran dari Badan Usaha

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEWAN ENERGI NASIONAL KEGIATAN PRIORITAS BIDANG 1. Tersedianya bahan perancangan kebijakan 1 Jumlah koordinasi dengan stakeholders dalam penyusunan Fasilitasi dalam rangka perumusan energi; bahan persidangan kebijakan energi Kebijakan Energi Nasional dan penetapan Rencana Umum Energi 2 Jumlah kajian untuk perancangan kebijakan energi; Nasional, serta Penyelenggaraan persidangan 3 Jumlah bahan untuk perancangan kebijakan energi

2. Tersedianya bahan perencanaan energi;


INDIKATOR 2014

2 Badan Usaha

20 Badan usaha

9 Laporan 2 Regulasi R l i 1 Paket 433 Milyar

51 laporan 10 regulasi l i 5 paket 444 milyar

K)

9,7

K)

487,1 307,2 14,5 14 5 117,6 47,8

K) K) K) K)

312,3 120,6 5,9

1 LK

5 LK

K)

2 LK

10 LK

K)

15,3

3 LK

15 LK

K)

17,4

4 Jumlah persidangan anggota Dewan Energi Nasional yang dilaksanakan 1. Jumlah koordinasi dengan stakeholders dalam penyusunan bahan persidangan perencanaan energi 2. Jumlah kajian untuk perencanaan energi nasional dan daerah;

1 LK

5 LK

K)

6,4

2 LK

6 LK

K)

1,4

-

4 LK

K)

4,6

3. Jumlah bahan penyusunan RUEN 4. Jumlah bahan untuk penelaahan neraca energi; 5. Jumlah bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan penyiapan bahan persidangan perencanaan energi.

1 LK 1 LK -

5 LK 5 LK 4 LK

K)

5,9 5,4 0,9

II.L.020.41

K) K)



TARGET SASARAN

2010 1. Jumlah koordinasi kegiatan hubungan masyarakat dan 3. Terlaksananya tugas urusan hubungan masyarakat, keprotokolan dan persidangan Dewan persidangan Energi Nasional 2. Jumlah pelaksanaan keprotokolan dan fasilitas sidang

2.

Fasilitasi dalam rangka penetapan langkah-langkah penanggulangan krisis dan darurat energi, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan energi lintas sektor

1 Meningkatnya data dan informasi dalam rangka meng-identifikasi daerah rawan krisis.


INDIKATOR

3. Jumlah pelaksanaan hubungan masyarakat dan kelembagaan 4. Jumlah dokumentasi dan bahan persidangan 5. Jumlah notulen dalam persidangan 6. Jumlah hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan hubungan masyarakat, keprotokolan, dan persidangan. 1 Jumlah data dan informasi untuk identifikasi daerah krisis.

2014

2 LK

10 LK

K)

9,0

2 LK

10 LK

K)

8,2

2 LK

10 LK

K)

2,8

1 LK 1 LK 1 LK

5 LK 5 LK 5 LK

K)

2,5 2,3 2,3

6 prov.

33 prov.

K)

6,1 5,9

6,1

K) K)

2 Jumlah data dan informai dalam penyusunan kriteria pedoman penanggulangan krisis dan darurat energi.

1 pkt

5 pkt

K)

3 Jumlah data dan informasi dalam penyusunan skenario penanggulangan krisis dan darurat energi.

1 pkt

5 pkt

K)

II.L.020.42



TARGET SASARAN

2010 2 Meningkatnya pengawasan pelaksanaan kebijakan energi


INDIKATOR 4 Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan KEN. 5.Jumlah laporan pengawasan implementasi EBT 6. Jumlah data dan informasi teknis dalam mendukung pengawasan pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pemanfaatan energi 7. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan 7 P l k ddan evaluasi. l i

3 Meningkatnya koordinasi M i k t k di i dalam d l rangka k penyusunan perumusan pedoman penanggulangan krisis energi dan darurat energi. 8. Laporan hasil evaluasi Kegiatan fasilitasi penanggulangan krisis dan darurat energi. 9.Jumlah rapat rapat dalam rangka penyusunan pedoman dan rapat koordinasi evaluasi dalam rangka fasilitasi penanggulangan krisis dan darurat energi. TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN ESDM 2010-2014

K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014) Catatan: Pagu Ditjen LPE dengan Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi, termasuk tambahan untuk usulan alokasi kegiatan Lisdes EBT sebesar Rp. 10 Triliun dari DAK

II.L.020.43

2014

1 pkt 1 pkt 1 pkt

5 pkt 5 pkt 5 pkt

K)

1 pkt kt

5 pkt kt

K)

0,9 09

--

4 pkt

K)

0,9

4 pkt

K)

0,9

K) K)

0,9 2,4 6,1

80.821,0

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN No. II


SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)


TARGET INDIKATOR

2014

2010

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

117.763,7

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT I

1

2

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT Manajemen & Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat

Pembangunan & Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

11.851,0 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat

11.851,0

Tersusunnya 100% Road Map to Zero Accident

Rencana Induk Keselamatan Lalu lintas Jalan; Rencana Induk Keselamatan Lalu Lintas SDP

Tersusunnya 100% Road Map to Zero Accident

Terselenggaranya kegiatan keselamatan 1 Paket transportasi darat (sosialisasi; penyusunan pedoman teknis keselamatan transportasi darat; monitoring & evaluasi keselamatan transportasi darat; ) Terpasangnya fasilitas keselamatan LLAJ Marka; guardrail; Rambu Lalu Lintas,RPPJ Tiang F, RPPJ Portal , Trafffic Light ; warning light ; delineator; paku jalan ; cermin tikungan ; Rubber Cone ; Rubber Strip , VMS, LPJU dan fasilitas keselamatan LLAJ lainnya Pembangunan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

II.L.022.1

1 Paket

11 Mekanis

5 Paket

K)

100,4

5 Paket

K)

231,7

Marka; guardrail; Rambu Lalu Lintas,RPPJ Tiang F, RPPJ Portal , Trafffic Light ; warning light ; delineator; paku jalan ; cermin tikungan ; Rubber Cone ; Rubber Strip , VMS, LPJU dan fasilitas keselamatan LLAJ lainnya 60 buah mekanis & 20 mobile

1.489,6

167,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN No.



Terbangunnya Simpul Transportasi Jalan

TARGET INDIKATOR

2014

2010


Pengembangan Sistem Uji Sertifikasi / Tipe

1 paket

5 Paket

K)

Implementasi Teknologi Lalu Lintas Angkutan Jalan

Paket pengembangan Sistem Informasi Angkutan Jalan 1 Pkt, Prasarana Fasilitas Pengendalian OPerasional 1 Paket, RTTMC 1 aket, Stiker Pelayanan Angkutan 1 Paket; Driving Simulator 1 paket; Pengembangan Data & Informasi Perhubungan Darat 1 Paket; Pembangunan Sistem Informasi Perhubungan Darat 1 Paket

Sistem Informasi Angkutan Jalan 5 Pkt, Prasarana Fasilitas Pengendalian Operasional 5 Pkt, RTTMC 5 Pkt, Stiker Pelayanan Angkutan 5 Pkt; Driving Simulator 5 Pkt; Pengemb Data & Informasi Hubdat 5 Pkt; Pembangunan Sistem Informasi Hubdat 5 Pkt

K)

201,5

Penataan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas

26 Paket

550 paket

K)

258,6

Prasarana LLAJ Daerah/Kawasan Perbatasan

-

250 paket

K)

13,0

117 Lokasi

K)

609,6

-

40 Lokasi

K)

155,0

1 Paket

5 Paket

K)

200,0

Jumlah Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ -

3 Paket

K)

21,4

Jumlah Peningkatan Fasilitas Pendukung LLAJ -

4 Paket

K)

5,0

Jumlah pembangunan terminal transportasi jalan 15 Lokasi Jumlah pembangunan jembatan timbang

Peningkatan Prasarana/Sarana Angkutan Jalan Jumlah Rehabilitasi Simpul LLAJ

Kontingensi Bencana Alam

1 Paket

5 Paket

K)

12,7

Jumlah Alat Kinerja Angkutan Jalan

-

240 paket

K)

13,7

II.L.022.2



SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan) Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan

3

4

2014

2010 Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Jalan yang terlayani Jumlah Bus Perintis

175 lintas

190 lintas 577 unit

K)

200,3

Jumlah Paket Penunjang Operasional Keperintisan Jumlah Rencana Induk angkutan perkotaan, 1 Paket rencana induk sistem informasi lalu lintas perkotaan, Laporan evaluasi, Terselenggarannya ATCS, Jumlah Fasilitas Keselamatan Transportasi Perkotaan,

240 paket

K)

13,7

15 Paket

K)

282,5

Terselenggaranya Transportasi Perkotaan

Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit 1 Paket (BRT), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan

5 Paket

K)

379,2

Transportasi Ramah lingkungan

Jumlah Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan

1 Paket

5 Paket

K)

137,6

56 dermaga

258 dermaga

K)

2.791,0 390,3

Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Tersusunnya 100% rencana dan program Perkotaan sistem transportasi dan evaluasi pelaksanaan program

Pembangunan Sarana & Prasarana Transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDP


TARGET INDIKATOR

Terbangunnya prasarana transportasi Sungai Danau & Penyeberangan

Terbangunnya Sarana transportasi Sungai Danau & Penyeberangan Terbangunnya Fasilitas Keselamatan transportasi Sungai Danau & Penyeberangan Peningkatan Dermaga Penyeberangan Peningkatan Dermaga Sungai Danau Peningkatan Rambu Sungai & Danau Peningkatan Alur Pelayaran Pembangunan Sarana Keperintisan

37 unit

Jumlah Prasarana Dermaga Sungai & Danau

10 dermaga

236 dermaga

K)

Jumlah Break Water Dermaga Penyeberangan

4 paket

20 paket

K)

351,0

Pembangunan Bus Air

4 Unit

18 Unit

K)

51,6

175 paket

K)

36,2

92 unit

K)

111,5

58 Paket

K)

68,4

80 lokasi

K)

78,0

35 paket

K)

200,0

20 unit

K)

1.264,9

Jumlah Fasilitas Keselamatan terbangun

6 paket

Jumlah Dermaga Penyeberangan yang mengalam 5 unit peningkatan Jumlah Dermaga Sungai Danau yang mengalami 14 Paket peningkatan Jumlah Rambu Sungai Danau yang mengalami 16 lokasi peningkatan Jumlah Alur Pelayaran yang mengalami 7 paket peningkatan Jumlah Sarana Keperintisan yang mengalami 4 Unit peningkatan

II.L.022.3



SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan) Pelayanan Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan

5

Terselenggaranya kegiatan penunjang penyelenggaraan SDP Dukungan Manjemen & Dukungan Teknis Lainnya Terselenggaranya Pemerintahan yang Baik Ditjen Perhubungan Darat


TARGET INDIKATOR

2014

2010 Jumlah Lintas Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang terlayani

85 Lintas

120 Lintas

Kegiatan penunjang penyelenggaraan SDP

1 Paket

5 paket

K)

Terlaksananya kegiatan rutin/tugas pokok dan fungsi

1 Paket

5 paket

K)

1

2

Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi PROGRAM PENGELOLAAN DAN perkeretaapian PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN Jumlah lokomotif, KRD, KRL, KRDE yang Pembangunan dan pengelolaan bidang keselamatan 110 unit kereta ekonomi (termasuk KPM3) dibangun dan teknik sarana 72 paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas dan keselamatan perkeretaapian sarana dan keselamatan perkeretaapian Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api

406,5

33.792,5

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN II

235,6

33.792,5

22 unit

K)

321,8

K)

391,6

K)

525,7

238,65 km jalur KA

Panjang km jalur KA yang direhabilitasi

13,06 km

72 paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian 238,65 km jalur KA

53 Jembatan KA

Jumlah unit jembatan KA yang direhabilitasi

-

53 Jembatan KA

128 paket peningkatan persinyalan

Jumlah paket pekerjaan peningkatan persinyalan 16 Paket

49 paket peningkatan telekomunikasi

11 paket

110 unit kereta ekonomi

Jumlah paket pekerjaan peningkatan telekomunikasi 206 unit peningkatan fasilitas pintu perlintasan Jumlah unit peningkatan fasilitas pintu sebidang perlintasan sebidang

-

73 paket Pembangunan/rehabilitasi bangunan Jumlah paket Pembangunan/rehabilitasi operasional bangunan operasional

19 paket

II.L.022.4

13 unit

K)

123,7

128 paket peningkatan persinyalan

K)

2.446,6

49 paket peningkatan telekomunikasi 206 unit peningkatan fasilitas pintu perlintasan sebidang

K)

450,0

K)

359,0

73 paket Pembangunan/rehabilitasi bangunan operasional

K)

455,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN No. 3

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api

SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan) 1.396,19 km jalur KA 534,32 km jalur KA 295 unit jembatan KA

TARGET INDIKATOR

2014

2010 Panjang km jalur KA yang ditingkatkan kondisinya/keandalannya Panjang km jalur KA yang diaktifkan kembali (reaktivasi) Jumlah unit jembatan KA yang ditingkatkan

Panjang km jalur KA baru yang dibangun 954,43 km jalur KA baru/ jalur ganda, termasuk pembangunan MRT dan termasuk jalur ganda Monorail


371,48 km

1.396,19 km jalur KA

K)

15,00 km

534,32 km jalur KA

K)

1.791,1

67 unit

295 unit jembatan KA

K)

1.318,0

68,67 km

954,43 km jalur KA baru/ jalur ganda, termasuk pembangunan MRT dan Monorail

K)

14.751,7

2.457 km'sp material rel

Jumlah km'sp pengadaan rel

157 km

2.457 km'sp material rel

K)

2.847,6

1.364 unit wesel

Jumlah unit pengadaan wesel

164 unit

1.364 unit wesel

K)

1.247,5

K)

2.088,4

K)

474,9

K)

880,8

K)

84,0

71 paket peningkatan pelistrikan (diantaranya Jumlah paket pekerjaan peningkatan pelistrikan 13 Paket elektrifikasi sepanjang 289 km)

71 paket peningkatan pelistrikan

148 paket pengadaan peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian

7 paket

148 paket pengadaan peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian 186 unit Sarana KA

5 unit

25 unit modifikasi Sarana KA

Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian

4

Pembangunan dan pengelolaan bidang keselamatan 186 unit Sarana KA (Lokomotif, KRDI, Jumlah unit pengadaan lokomotif, KRDI, dan teknis sarana KRDE, KRL, Tram, Railbus) KRDE, KRL, Tram, Railbus 25 unit modifikasi Sarana KA (KRL menjadi Jumlah unit modifikasi sarana KA KRDE) DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT III

PROGRAM PENGELOLAAN DAN Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT laut

1

Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di Bidang Kenavigasian

14 paket

33.044,7 33.044,7

Terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran unit (menara suar; rambu suar; pelampung terdiri 93 menara suar; 185 rambu suar; 153 suar) pelampung suar;

II.L.022.5

18; 23 ; 30

SBNP terdiri 93 menara suar; 185 rambu suar; 153 pelampung suar;

K)

1.127,6



TARGET


INDIKATOR

2014

2010


Terbangunnya dan Meningkatnya SBNP di unit (menara suar; lampu suar; bouy) wilayah Indonesia sebanyak 71 tower mensu, 215 unit lampu suar, 50 unit buoy melalui kegiatam Improvement and Development of Indonesia Aids to Navigation

-

SBNP sebanyak 71 tower mensu, 215 unit lampu suar, 50 unit buoy

K)

Tersedianya 922 unit suku cadang SBNP

170

922 unit suku cadang SBNP

K)

154,0

K)

588,1

unit suku cadang

unit SROP Terbangunnya gedung SROP dan sistem telekomunikasi pelayaran sebanyak 188 SROP melalui Maritime Telecomunication System Development Project (Phase IV) IP-520

Tersedianya 600 unit perangkat radio

42

unit Perangkat Radio

188 SROP

K)

200

600 unit radio

PAKET Terbangunnya 3 unit receiving station, 18 report sub center; di Selat Sunda and Lombok melalui kegiatan Indonesia Ship Reporting System Terpasangnya 7 unit VTIS unit VTIS

-

3 VTS

3

7 VTS

K)

59,0

Terbangunnya 9 VTIS di Selat Malaka wilayah Tengah melalui Grant JICA Terbangunnya 4 unit VTS di Selat Malaka Bagian Utara Terbangunnya 9 unit VTS di Selat Malaka Bagian Selatan 22 unit Suku Cadang SROP

unit VTIS

6

9 VTS

K)

218,9

unit VTIS

-

4 VTS

K)

288,1

unit VTIS

-

9 VTS

K)

255,0

unit

5

22 unit

K)

44,0

10 unit CCTV

unit

5

10 unit CCTV

K)

18,0

15 unit AIS

unit AIS

7

15 unit AIS

K)

11,3

Terbangunnya 7 dermaga kapal kenavigasian

Dermaga

2

7 dermaga

K)

55,0

II.L.022.6

54,0 204,0



Tersedianya 15 unit Kapal Inspeksi Navigasi 2

Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di BidangTersedianya 72 unit kapal patroli KPLP Penjagaan Laut dan Pantai Terlaksananya retrofit 9 unit kapal patroli Tersedianya 12 unit kapal patroli cepat

3 4

TARGET


Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidangTersedianya 29 unit kapal Marine Surveyor Perkapalan dan Kepelautan Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidangTersedianya 32 unit kapal perintis Lalu Lintas dan Angkutan Laut Tersedianya 2 unit kapal penumpang

INDIKATOR

2014

2010 unit

1

15 unit

unit

22

72 unit

unit

-

9 unit

K)

K)

TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar) 120,0 900,0 466,0

unit

-

12 unit

K)

unit

9

29 unit

K)

23,9

Unit

2

32 unit kapal

K)

1.493,8

K)

1.300,0

-

2 unit kapal

Trayek Tersedianya angkutan laut di 17 Provinsi 76 Trayek yang mendapatkan subsidi perintisdi wilayah terpencil Terselenggaranya National Single Window lokasi pelabuhan pada 14 lokasi Meningkatnya armada niaga pelayaran jumlah kapal niaga nasional melalui kegiatan Development of Domestic Shipping Industry Phase I (1 paket)

unit

60

76 trayek

1 Lokasi (Kantor Pusat)

14 lokasi

laporan master Plan Tersedianya Master Plan peningkatan perdagangan melalui laut dengan kegiatan Port Development and Logistics in Greater Jakarta Metropolitan Area Terselenggaranya Cargo Information System 14 Paket

Paket

II.L.022.7

150,0

2.135,0

K)

151,0

1 Paket

1.200,0

-

1 Paket

15,0

1

14 Paket

K)

54,0



Terwujudnya Tatanan Pelabuhan,Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan, serta Peraturan Perundangan Pelaksanaan 5

TARGET


INDIKATOR

2014

2010 Jumlah Peraturan Perundangan, peraturan pelaksanaan teknis, dan laporan kajian

2

Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidangTerjaganya alur pelayaran melalui pengerukan volume lumpur/sedimen yang dikeruk (juta m3) 6,3 61,7 juta m3 sedimen Pelabuhan dan Pengerukan Jumlah lokasi yang dibangun dan di rehab 5 Lokasi Optimalnya fungsi Sarana dan fasilitas 23 pelabuhan strategis Lhoksemawe, Teluk Bayur, Dumai, Pekan Baru, Palembang, Panjang, Batan, Tg.Pinang, Tg.Emas, Tg.Perak, Cigading, Benoa, Kupang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan,Bitung,Makasar, Sorong, Ambon, Biak dan Jayapura.

15 (peraturan perundangan, laporan kajian)

K)

61,7 juta m3 sedimen

K)

880,0

23 lokasi

K)

4.792,0

Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok

lokasi

-

1 lokasi

Pengembangan Pelabuhan Belawan-Medan

lokasi

-

1 lokasi

Meningkatnya kapasitas 125 pelabuhan non perintis Meningkatnya jumlah dan kapasitas pelabuhan perintis

Jumlah pelabuhan ynag direhabilitasi/ditingkatkan/dibangun Jumlah pelabuhan ynag direhabilitasi/ditingkatkan/dibangun

II.L.022.8

25 Lokasi 30 Lokasi


1.500,0 2.000,0

125 lokasi

K)

1.750,0

150 lokasi

K)

1.750,0



6 Dukungan Manjemen & Dukungan Teknis Lainnya Terselenggaranya dukungan administrasi dan Ditjen Perhubungan Laut manajemen DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA IV

1

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UDARA Pelayanan Angkutan Udara Perintis

TARGET


INDIKATOR Paket studi, kajian, seminar, sosialisasi dan rapat 30 paket koordinasi

3

Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara

Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

115 rute perintis

2.496 paket

Jumlah rute perintis yang terlayani

Jumlah audit

118

115 rute perintis

3.766

19.006 drum BBM

399

2.496 paket

892,4 K)

39,7

K)

36,4 40,0

3.170 paket

Jumlah surveillance

496

3.170 paket

K)

1.170 paket

Jumlah inspection

189

1.170 paket

K)

14,7

205 paket Bandara

Jumlah bandar udara yang dikembangkan, direhabilitasi Jumlah Bandar udara yang dikembangkan didaerah perbatasan dan rawan bencana Jumlah bandar udara baru yang dibangun

205

205 paket Bandara

4

28 paket bandara

K)

1.066,1

1

1 paket bandara

Jumlah fasilitas navigasi yang dibangun dan yang direhabilitasi

124

412 Paket

K)

1.677,0

13

53 Unit

K)

398,5

69

304 Set

K)

156,0

1 paket bandara

Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan

K)

19.535,6

28 paket bandara

4

150 paket

TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar) 8.571,2 19.535,6

19.006 drum BBM 2

2014

2010

412 Paket 53 Unit 304 Set

II.L.022.9

6.976,3

1.861,7


5


Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan



TARGET INDIKATOR

2014

2010

473

1.423 Paket

K)

865,3

165

522 Unit

K)

174,7

1020 Set

300

1020 Set

K)

12,7

57.000 Kg

11000

57.000 Kg

K)

1,2

193.000 Liter

48000

193.000 Liter

K)

3,4

1

3 unit

K)

443,3

5314 paket

K)

4.876,1

1.423 Paket 522 Unit

Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi

6

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

3 unit pesawat udara kalibrasi termasuk console (FIS) kalibrasi

Jumlah pesawat udara kalibrasi termasuk console (FIS) kalibrasi yang dibangun

7

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Terselenggaranya 100% dukungan manajemen Jumlah peraturan, rapat dan sosialisasi, evaluasi 973 paket dan dukungan teknis lainnya dan pelaporan, studi, pengawasan, sispro teknis, sertifikasi, diklat, prasarana dan sarana penunjang teknis dan kegiatan penunjang lainnya

V

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

VI

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2.332,4

188,5

II.L.022.10



VII

PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA

VIII

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERHUBUNGAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

IX


TARGET INDIKATOR 2010

2014


15.938,0 622,6

TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.022.11

117.763,7

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL TOTAL ALOKASI 20102014 (Rp Miliar)

TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

1

1.1

1.2

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KEMENDIKNAS

Penyediaan Buku Ajar yang Bermutu dan Murah serta Pembinaan, Pengembangan, Kegrafikaan dan Pendidikan

Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendayagunaan ePembelajaran Dan e-Administrasi Pada Semua Satuan Pendidikan Dan Satuan Kerja

2014

Menguatnya Tata Kelola dan Sistem Pengendalian Manajemen Kementerian Pendidikan Nasional

Persentase mata pelajaran pendidikan dasar dan menengah yang hak cipta buku teksnya telah dibeli (N total= 885 jilid mapel)

52%

100%

Tersedianya dan Berdayagunanya Buku Ajar, Kebahasaan, Serta Pengembangan Sekolah Sehat, TIK, dan Informasi Pendidikan

Persentase satuan pendidikan formal dan unit kerja terkoneksi ke sistem pembelajaran daring (online)

28%

76%

Tersedianya Buku Ajar yang Bermutu dan Murah

Persentase mata pelajaran SD yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 78 jilid mapel) Persentase mata pelajaran SMP yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 47 jilid mapel) Persentase mata pelajaran SMA yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 93 jilid mapel) Persentase mata pelajaran SMK yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 493 jilid mapel) Persentase mata pelajaran SLB yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 174 jilid mapel) Jumlah titik terkoneksi Jardiknas

100%

100%

k)

100%

100%

k)

100%

100%

k)

52%

100%

10%

50%

33.140

200.000

41.020

185.000

34.623

107.939

Tersedianya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendayagunaan e-Pembelajaran dan e- Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan e-Pembelajaran Administrasi pada Semua Satuan Pendidikan dan Satuan Kerja Jumlah satuan kerja yang memanfaatkan e-Administrasi

II.L.023.1

7.696,0

610,2

3.088,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

2

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KEMENDIKNAS

Menguatnya Sistem Pengendalian Manajemen dan Sistem Pengawasan Internal KEMENDIKNAS

3

Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses TK/TKLB, SD/SDLB dan SMP/SMPLB Bermutu, Pendidikan Dasar dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, Berkesetaraan Gender, di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota

Persentase satker di lingkungan KEMENDIKNAS memiliki SPI

45%

2014 100%

Persentase penyelesaian temuan audit

73,3%

80,7%

APM SD/SDLB

84,65%

85,36%

APM SMP/SMPLB

59,46%

61,07%

APK TK/TKLB

30,60%

36,6%

APK SD/SDLB

103,76%

105,44%

APK SMP/SMPLB

79,98%

88,59%

APS usia 7-12 tahun

97,90%

>99%

APS usia 13-15 tahun

87,90%

>95%

Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS

27.672.820

28.211.000

Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS

9.660.639

10.870.000

Jumlah siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin

2.767.282

3.103.210

966.064

1.195.700

Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran beasiswa miskin Persentase SD menerapkan e-Pembelajaran

16%

40%

Persentase SMP yang menerapkan pembelajaran dengan pendekatan CTL berbasis TIK Persentase TK berakreditasi

21,40%

75,00%

55,6%

85,0%

Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B

9,60%

15,00%

Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B

20,60%

27,00%

Persentase peserta didik SD/SDLB putus sekolah

1,5%

0,7%

Persentase peserta didik SMP/SMPLB putus sekolah

1,80%

1,00%

Rasio APK peserta didik TK/TKLB perempuan: laki-laki

>0,98

1

Rasio APM peserta didik perempuan: laki-laki pada SD/SDLB

>0,98

1

II.L.023.2

TOTAL ALOKASI 20102014 (Rp Miliar) 1.201,1

119.769,6


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR Rasio APM peserta didik perempuan:laki-laki pada SMP/SMPLB

3.1

3.2

Penyediaan Layanan Pendidikan TK

Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD

Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses TK Bermutu dan Berkesetaraan Gender di Semua Kabupaten dan Kota Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses SD Bermutu dan Berkesetaraan Gender di Semua Kabupaten dan Kota

43,20%

85,00%

Persentase SMP yang memiliki lab. MIPA

77,50%

97,50%

Persentase SMP yang memiliki perpustakaan

83,60%

100,00%

APK TK/TKLB

30,60%

36,60%

Persentase TK berakreditasi

55,60%

85,00%

>0,98

1

Rasio APK peserta didik TK/TKLB perempuan: laki-laki APM SD/SDLB

84,65%

85,36%

APK SD/SDLB

103,76%

105,44%

Provinsi ber-APM > 83,57%

82,50%

85,00%

Persentase SD memiliki sarana komputer

28%

90%

Persentase SD menerapkan e-Pembelajaran

16%

40%

Persentase SD yang memiliki fasilitas internet

10%

30%

Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B

9,60%

15,00%

Persentase peserta didik SD putus sekolah

1,50%

0,70%

Rasio APM peserta didik perempuan: laki-laki pada SD/SDLB

>0,98

1

43,20%

85%

55%

90%

Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS

27.672.820

28.211.000

Jumlah siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin

2.767.282

3.103.210

Persentase SD melaksanakan MBS dengan baik Penyediaan subsidi Pendidikan SD/SDLB berkualitas

Tersalurkannya subsidi pendidikan bagi siswa SD/SDLB

2014 1

Persentase SD memiliki perpustakaan

Persentase SD memiliki perpustakaan 3.3

2010 >0,97

II.L.023.3


2.322,4

11.633,4

59.599,1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL TOTAL ALOKASI 20102014 (Rp Miliar)

TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

3.4

Penjaminan Kepastian Pendidikan SMP

Tercapainya Keluasan dan kemerataan Akses SMP Bermutu dan Berkesetaraan Gender di Semua Kabupaten dan Kota

59,46%

61,07%

APK SMP/SMPLB

79,98%

88,59%

Provinsi ber-APM > 58,17%

20,42%

90,00%

Persentase SMP yang menerapkan pembelajaran dengan pendekatan CTL berbasis TIK Persentase SMP yang memiliki lab. Komputer

21,40%

75,00%

45,50%

73,70%

Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B

20,60%

27,00%

Persentase peserta didik SMP putus sekolah

1,80%

1,00%

Rasio APM peserta didik perempuan:laki-laki pada SMP/SMPLB

>0,97

1

Rata-rata nasional nilai UN SMP

7

7

2;5;2

14;26;15

Persentase SMP yang memiliki ruang dan alat lab. Bahasa

21,30%

70,90%

Persentase SMP yang memiliki lab. MIPA

77,50%

97,50%

Persentase SMP yang memiliki perpustakaan

83,60%

100,00%

Perolehan medali dalam IJSO (emas; perak; perunggu)

3.5 3.6

2014

APM SMP/SMPLB

Penyediaan subsidi Pendidikan SMP/SMPLB Tersalurkannya subsidi pendidikan bagi siswa berkualitas SMP/SMPLB

Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS

9.660.639

10.870.000

Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran beasiswa miskin

966.064

1.195.700

Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK

Persentase anak cacat tertampung pada TKLB dan SDLB

29,60%

34,40%

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan PK dan PLK yang Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota

Persentase peserta didik SDLB putus sekolah

1,50%

0,70%

Persentase anak kebutuhan khusus yang tertampung pada pendidikan SD PLK Persentase anak luar biasa tertampung pada SMPKH/SMPLB

1,40%

3,10%

15,70%

18,90%

2,20%

6,60%

Persentase anak kebutuhan khusus yang tertampung pada pendidikan SMP PLK

II.L.023.4

12.684,6

k)

31.512,3 697,3


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010 Persentase anak kebutuhan khusus yang tertampung pada pendidikan TK pendidikan layanan khusus (TK PLK).

3.7

4

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar

Program Pendidikan Menengah

Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen MPDM

Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses SMA/SMLB/SMK Bermutu, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, Berkesetaraan Gender, di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota

Jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) yang menerima beasiswa penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus Jumlah SLB (SDLB dan SMPLB) yang memiliki perpustakaan (ePerpustakaan) Persentase satker yang telah menerapkan sistem penilaian berbasis kinerja

2014

3,30%

7,30%

99.754

100.154

75

145

45%

100%

Persentase satker menerapkan e-Pengadaan > 50% Paket PBJ

5%

75%

Persentase komite sekolah yang berfungsi efektif Peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pendanaan pendidikan melalui dewan pendidikan

75%

95%

meningkat

meningkat

65,60%

76,40%

Jumlah siswa SMK penerima BOMM

APK SMA/SMLB/SMK

3.000.000

3.400.000

Jumlah siswa SMA penerima BOMM

2.700.000

3.100.000

Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin

305.535

645.298

Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin

378.783

800.000

50%

100%

40,00%

80,00%

25,60%

100,00%

316

1.500

Persentase SMK menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK Persentase SMA yang menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK Persentase SMK bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008 Jumlah SMA/SMLB bersertifikat ISO 9001:2008

II.L.023.5


1.319,6

16.918,3


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

2014

Persentase SMK berakreditasi minimal B.

22%

30%

Persentase SMA berakreditasi minimal B

23,40%

40,00%

Persentase lulusan SMK yang bekerja pada tahun ke-2 kelulusan

39%

52%

Rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki pada SMA/SMK/SMLB Persentase SMA/SMLB yang memiliki e-Perpustakaan

>0,80

1

10,00%

30,00%

Persentase SMA/SMLB yang memiliki laboratorium fisika, kimia, dan biologi. Persentase SMA/SMLB yang memiliki laboratorium multimedia

50,9%

100%

10,00%

75,00%

Persentase kab/kota memiliki SMA berbasis keunggulan lokal

12,0%

40,0%

20%

100%

68%

100%

47%

100%

54,4%

100%

70%

100%

Persentase SMK memiliki perpustakaan yang berbasis multimedia. Persentase SMK memiliki bengkel kerja sesuai dengan standar sarana prasarana SMK Persentase SMK memiliki laboratorium sains yang relevan sesuai standard sarana prasarana SMK Persentase SMK memiliki laboratorium bahasa sesuai standard sarana prasarana SMK Persentase SMK memiliki laboratorium multimedia sesuai standard sarana prasarana SMK

II.L.023.6



PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

4.1

Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK

APK SMK Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Gender, Provinsi ber-APK > 32,88% dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Jumlah siswa SMK penerima BOMM Semua Kabupaten dan Kota Jumlah siswa SMK sasaran beasiswa miskin

2014

30,06%

35,56%

32,54%

90,00%

3.000.000

3.400.000

305.535

645.298

50%

100%

25,60%

100,00%

Persentase SMK berakreditasi minimal B.

22%

30%

Persentase lulusan SMK yang bekerja pada tahun ke-2 kelulusan

39%

52%

Persentase SMK memiliki perpustakaan dengan koleksi buku yang memadai Persentase SMK memiliki perpustakaan yang berbasis multimedia. Persentase SMK memiliki bengkel kerja sesuai dengan standar sarana prasarana SMK Persentase SMK memiliki laboratoirum sains yang relevan sesuai standard sarana prasarana SMK Persentase SMK memiliki laboratorium bahasa sesuai standard sarana prasarana SMK Persentase lulusan SMK bersertifikat kompetensi

20%

100%

20%

100%

68%

100%

47%

100%

54,4%

100%

Persentase SMK menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK Persentase SMK bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008

Persentase SMK memiliki laboratorium multimedia sesuai standard sarana prasarana SMK

II.L.023.7

82%

92%

70,40%

100%



PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010 Jumlah medali dari kompetisi internasional Persentase SMK berpasangan dengan minimal 1 (satu) perusahaan yang relevan Persentase SMK menerapkan konsep pendidikan untuk pengembangan yang berkelanjutan Education For Sustainable Development (EFSD)

4.2

Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA

APK SMA/SMLB nasional Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Gender, Provinsi ber-APK > 37,79% dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Jumlah siswa SMA penerima BOMM Semua Kabupaten dan Kota Jumlah siswa SMA sasaran beasiswa miskin Persentase SMA yang menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang kontekstual berbasis TIK

2014

4

5

65%

100%

50%

100%

35,59%

40,88%

54,36%

90,00%

2.700.000

3.100.000

378.783

800.000

40,00%

80,00%

Jumlah SMA bersertifikat ISO 9001:2008

316

1.500

Persentase SMA berakreditasi minimal B

23,40%

40,00%

Rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki pada SMA/SMK/SMLB Persentase kab./kota memiliki SMA berkeunggulan lokal

>0,80

1

12,00%

40,00%

Persentase SMA memiliki perpustakaan

80,60%

100,00%

Persentase SMA memiliki e-Perpustakaan

10,00%

30,00%

Persentase SMA memiliki lab. MIPA (kimia, fisika, biologi)

50,90%

100,00%

Persentase SMA memiliki lab. Komputer

60,20%

100,00%

Persentase SMA memiliki lab. Multimedia

20,70%

80,00%

60

20

Rasio komputer pembelajaran terhadap jumlah siswa

II.L.023.8


6.530,5


TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

4.3

Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMLB/SMA Inklusif dan SMA PLK Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota

60,00% 22

103

Persentase anak cacat tertampung pada SMAKH/SMLB

7,41%

11%

Persentase anak kebutuhan khusus yang tertampung pada SMA PLK

2,20%

6,90%

37

57

Persentase satker yang telah menerapkan sistem penilaian berbasis kinerja

45%

100%

Persentase satker menerapkan e-Keuangan

100%

100%

Jumlah SMLB penyelenggara e-Learning

4.4

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Pendidikan Menengah

Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen MPDM

Program Pendidikan Tinggi

Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses Pendidikan Tinggi Bermutu, Berdaya Saing Internasional, Berkesetaraan Gender dan Relevan dengan Kebutuhan Bangsa dan Negara

Persentase satker menerapkan e-Pengadaan > 50% Paket PBJ 5

2014

Persentase SMA menerapkan pembelajaran berwawasan kebangsaan, lingkungan hidup , dan kesehatan sekolah Perolehan medali emas pada kompetisi internasional

APK PT usia 19-23 tahun Rasio APK peserta didik perempuan:laki-laki di PT

100,00%

5%

75%

21,91%

26,50%

1,12

1,04

Jumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin

65.000

70.000

Jumlah beasiswa bagi mahasiswa lulusan SMA/SMK berprestasi

20.000

20.000

Persentase PTN/BHMN menjadi BHPP

30%

100%

Persentase PTS menjadi BHPM

10%

75%

Persentase PTN bersertifikat ISO 9001:2008

33%

100%

Persentase PTS bersertifikat ISO 9001:2008

15%

50%

Persentase prodi PT berakreditasi minimal B

67,80%

80,00%

3

23

Jumlah prodi berakreditasi internasional

II.L.023.9

k)

579,3

565,5

110.645,8

k)


TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010 Jumlah PT 300 terbaik dunia versi THES

4

11

Jumlah PT 200 terbaik asia versi THES

8

12

Jumlah PT masuk dalam QS Star 1-2

14

50


6

25

62,5%

90,0%

Persentase dosen program pasca berkualifikasi S3

60,0%

90,0%

Persentase dosen PT bersertifikat

23,0%

75,0%

Persentase PT yang memberikan akses internet dan e- journal

35,0%

75,0%

Persentase dosen dengan publikasi nasional

14,8%

50,0%

Persentase dosen pasca dengan publikasi internasional

1,20%

6,50%

Jumlah HAKI yang dihasilkan Penyediaan Layanan Akademik Program Studi

Tersedianya Prodi yang Bermutu, Berdaya Saing Internasional, dan Relevan

2014 3

Jumlah PT 500 terbaik dunia versi THES

Persentase dosen program S1/diploma berkualifikasi minimal S2

5.1

1

APK PT usia 19-23 thn *) Jumlah program studi baru per tahun Rasio APK peserta didik perempuan/laki-laki di PT

75

150

21,91%

26,50%

500

2.000

1,12

1,04

Persentase prodi PT berakreditasi

73,70%

90%

Persentase prodi vokasi berakreditasi minimal B

22,00%

30,67%

Persentase prodi profesi berakreditasi minimal B

0,43%

0,59%

Persentase prodi akademik berakreditasi minimal B

43,27%

58,72%

Jumlah prodi berakreditasi internasional

3

23

Jumlah lab sains yang bersertifikat ISO 17025

10

50

Jumlah PT 200 terbaik asia versi THES

8

12

Jumlah PT 300 terbaik dunia versi THES

1

3

II.L.023.10

16.079,1 k)

k)


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010 Jumlah PT 500 terbaik dunia versi THES

5.3

Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Tersedianya Dosen yang Bermutu dan Berdaya Bermutu Saing Internasional

Penyediaan Layanan Kelembagaan

Tersedianya Keluasan dan Kemerataan Akses PT yang Bermutu dan Berdaya saing Internasional

2014 11

Jumlah PT berperingkat top 1000 versi webomatrics

3

5

Jumlah PT berperingkat top 1000-4000 versi webomatrics

24

30

Jumlah prodi yang mengimplementasikan KBK 5.2

4

178

500

Persentase dosen PTN/BHPP program S1/diploma yang berkualifikasi S2/SP1 Persentase dosen PTS/BHPM program S1/diploma yang berkualifikasi S2/SP1 Persentase dosen PTN/BHPP program pascasarjana/spesialis yang berkualifikasi S3/SP2 Persentase dosen PTS/BHPM program pascasarjana/spesialis yang berkualifikasi S3/SP2 Persentase dosen PTN/BHPP bersertifikat

73,00%

100,00%

45,00%

85,00%

68,00%

90,00%

48,00%

85,00%

35,00%

100,00%

Persentase dosen PTS/BHPM bersertifikat

20,00%

90,00%

11%

25%

0,40%

0,80%

Persentase mahasiswa S3 dalam negeri yang melaksanakan sandwich ke luar negeri Persentase dosen yang melaksanakan academic recharging (dalam dan luar negeri) Jumlah mahasiswa penerima beasiswa miskin

65.000

70.000

Jumlah beasiswa bagi mahasiswa lulusan SMA/SMK berprestasi

20.000

20.000


14

50


6

25

Persentase PTN/BHMN menjadi BHPP

30%

100%

Persentase PTS menjadi BHP penyelenggara/BHPM

10%

75%

60

70

Jumlah mahasiswa peraih medali dalam olimpiade sains yang menerima beasiswa

II.L.023.11


15.211,6

5.211,3


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

5.4

Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tersedianya Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Jumlah PT mengembangkan kerjasama kelembagaan dalam dan luar negeri Persentase dosen melakukan penelitian

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dikti

Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen Dikti

2014 72

35%

55%

Persentase dosen dengan publikasi nasional

14,8%

50,0%

Persentase dosen pasca dengan publikasi internasional

1,20%

6,50%

Jumlah HAKI yang dihasilkan

5.5

40

75

150

Persentase PT yang memberikan akses internet dan e- journal

35%

75%

Persentase dosen yang melakukan pengabdian masyarakat

5%

9%

Jumlah PT yang mempunyai inkubator bisnis/industri

15

25

Persentase PT yang mempunyai kerjasama dengan industri berbasis penelitian dan pengembangan Persentase PT yang mempunyai kerjasama dengan pemerintah dan pemerintah daerah berbasis penelitian dan kebijakan

1%

5%

1%

8%

Persentase mahasiswa yang melaksanakan program kreativitas mahasiswa Persentase satker yang telah menerapkan sistem penilaian berbasis kinerja

1,00%

5,00%

45%

100%


100%

100%


5%

75%

Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian di Persentase PT BHMN bersertifikat ISO 9001:2008 lingkungan Ditjen Dikti dan di Perguruan Tinggi Persentase PTN (institut/universitas/sekolah tinggi) bersertifikat (PT) ISO 9001:2008 Persentase politeknik negeri bersertifikat ISO 9001:2008

100% 28,6%

100% 100,0%

25,9%

100,0%

Persentase PTS (institut/universitas/sekolah tinggi) bersertifikat ISO 9001:2008

17,9%

52,9%

II.L.023.12


3.303,9

70.839,9


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010 Persentase PTS (politeknik/akademi) bersertifikat ISO 9001:2008

6

6.1

6.2

Program Pendidikan Nonformal dan Informal Terciptanya Keluasan dan kemerataan Akses PAUD Persentase buta aksara usia ≥ 15 tahun Non Formal, Pendidikan Kesetaraan, dan Orang APK PAUD non formal Dewasa Bermutu dan Berkesetaraan Gender di APK Paket A Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota APK Paket B

Penyediaan Layanan PAUD Nonformal

Penyediaan Layanan Pendidikan Kesetaraan

2014 45,7%

5,44%

4,18%

11,31%

13,83%

0,56%

0,57%

3,75%

3,75%

APK Paket C

1,99%

2,22%

Persentase satuan PAUD nonformal berakreditasi

0,0%

15,0%

Disparitas gender penduduk berkeaksaraan usia ≥ 15 tahun

3,00%

2,00%

Persentase kab/kota yang memiliki SKB

78,9%

90,0%

Persentase kecamatan yang telah memiliki PKBM

48,0%

80,0%

Persentase kecamatan yang telah memiliki TBM

48,0%

80,0%

Persentase kab/ kota yang telah menerapkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan Persentase kab/kota yang telah menyelenggarakan parenting education

14,0%

50,0%

0%

50%

11,31%

13,83%

-

15%

APK Paket A

0,56%

0,57%

APK Paket B

3,75%

3,75%

APK Paket C

1,99%

2,22%

Persentase peserta didik Paket A dari putus sekolah SD/MI

1,93%

1,69%

Terciptanya Keluasan dan kemerataan Akses PAUD APK PAUD nonformal Non Formal Bermutu dan Berkesetaraan Gender di Persentase PAUD non formal berakreditasi Kabupaten dan Kota Terciptanya Perluasan dan pemerataan akses pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, Paket C dan bagi orang Dewasa bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua kabupaten/kota untuk bekerja pada dunia usaha dan dunia industri terkait dan atau

10,7%

II.L.023.13


15.441,0

5.761,3

4.147,6


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

usaha mandiri (wirausaha)

6.3

Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat

Meningkatnya tingkat literasi yang berkesetaraan Gender di Kabupaten dan Kota

2014

Persentase peserta didik Paket B dari putus sekolah SMP/MTs

1,93%

1,69%

Persentase peserta didik Paket C dari putus sekolah SMA/SMK/MA Persentase program Paket A yang berakreditasi minimal B

1,93%

1,69%

0%

40%

Persentase program Paket B yang berakreditasi minimal B

0%

40%

Persentase Paket C kejuruan berkareditasi minimal B

0%

25%

Persentase program Paket C yang berakreditasi minimal B

5%

50%

Rasio jumlah peserta didik orang dewasa laki-laki:perempuan menurut kabupaten/kota Persentase buta aksara usia ≥ 15 tahun

0,7

0,7

5,44%

4,18%

Persentase provinsi dengan tingkat buta aksara < 4,2%

74,8%

95,0%

Jumlah penduduk usia ≥ 15 tahun yang menjadi sasaran pengentasan buta aksara Disparitas gender penduduk berkeaksaraan usia ≥ 15 tahun

9.078.444

7.353.450

3,0%

2,0%

Persentase kab/kota yang telah menyelenggarakan parenting education Persentase kab/ kota yang memiliki SKB

0,0%

50,0%

78,9%

90,0%

Persentase kecamatan yang memiliki PKBM

48,0%

80,0%

Persentase pemegang sukma penempuh PKH

5,0%

20,0%

Persentase penduduk perempuan berkeaksaraan dasar yang memperoleh layanan kecakapan hidup Persentase kecamatan yang telah memiliki TBM

7,0%

20,0%

Persentase kab/ kota yang telah menerapkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan

II.L.023.14

48,0%

80,0%

14,0%

50,0%


2.182,2


TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

6.4

6.5

Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan

Meningkatnya kemampuan/kapasitas dan mutu dukungan teknis Ditjen PNFI dan UPT/Balai 7

Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

48,0%

80,0%

Persentase PKBM berakreditasi

5,0%

25,0%

5%

30%

65.000

380.000

Persentase anak putus sekolah dan lulus sekolah menengah tidak Terciptanya Perluasan dan Pemerataan Akses melanjutkan mendapatkan layanan pendidikan keterampilan Kursus dan pendidikan life skill Bermutu, berbasis kecakapan hidup, bersertifikat dan bekerja Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten/ Kota Jumlah peserta didik kursus dan warga masyarakat yang mengikuti uji kompetensi Persentase lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Nonformal manajemen di Ditjen PNFI dan Informal

Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Bermutu yang merata di Provinsi, Kabupaten dan Kota

2014

Persentase kabupaten/kota memiliki 10 PKBM

6%

30%

Persentase jenis keterampilan/keahlian yang dapat dilayani uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi kompetensi (LSK)

10%

30%

Persentase lulusan PKH bersertifikat kompetensi

5%

25%

Jumlah lembaga sertifikasi kompetensi (LSK) yang dibentuk

20

40

Persentase lulusan lembaga kursus pelatihan (LKP) bekerja atau usaha mandiri Persentase satker yang telah menerapkan sistem penilaian berbasis kinerja

60%

77%

45%

100%


100%

100%


5%

75%

Jumlah Model Program Pembelajaran PNFI

16

96

Jumlah Direktorat dan UPT Ditjen PNFI bersertifikat ISO 90012008 Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi akademik S1/D4

-

13

35,60%

88,00%

Persentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi akademik S1/D4

77,10%

98,00%

II.L.023.15

1.847,1

k)

1.503,4

k)

86.992,6


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

2014

Persentase guru SMA/SMLB berkualifikasi akademik S1/D4

92,20%

98,00%

Persentase guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4

87,60%

98,00%

Persentase guru SD/SDLB bersertifikat pendidik

26,30%

80,00%

Persentase guru SMP/SMPLB bersertifikat pendidik

44,00%

90,00%

Persentase guru SMA/SMLB bersertifikat pendidik

51,00%

90,00%

Persentase guru SMK bersertifikat pendidik

44,00%

90,00%

Persentase guru SMK bersertifikat kompetensi

18,00%

30,00%

Persentase guru SD/SDLB mengikuti PPB

25,30%

80,00%

Persentase tutor Paket A mengikuti PPB

15,80%

55,00%

Persentase kepala SD/SDLB mengikuti PPB menurut kab/kota

10%

90%

Persentase pengawas SD/SDLB mengikuti PPB menurut kab/kota

10%

95%

Persentase guru SMP/SMPLB mengikuti PPB

44,00%

90,00%

Persentase tutor Paket B mengikuti PPB

16,60%

55,00%

10%

90%

Persentase kepala SMP/SMPLB mengikuti PPB menurut kab/kota Persentase pengawas SMP/SMPLB mengikuti PPB menurut kab/kota Persentase guru SMA /SMLB yang mengikuti PPB

10%

90%

51,00%

90,00%

Persentase tutor Paket C yang mengikuti PPB

14,00%

50,00%

10%

90%

10%

90%

44,00%

90,00%

Persentase kepala SMA/SMLB mengikuti PPB menurut kab/kota Persentase pengawas SMA/SMLB mengikuti PPB menurut kab/kota Persentase guru SMK yang mengikuti PPB

II.L.023.16



PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010 10%

90%

Persentase pengawas SMK mengikuti PPB menurut kab/kota

10%

95%

Persentase tutor Paket C kejuruan yang mengikuti PPB

7.1

Penyediaan Guru untuk Seluruh Jenjang Pendidikan

Tersedianya Guru Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang Bermutu yang merata antar Provinsi, Kabupaten dan Kota

2014

Persentase kepala SMK mengikuti PPB menurut kab/kota

0,00%

25,00%

Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme di berbagai bidang Persentase tutor pendidikan keaksaraan mengikuti PPB

20%

100%

38%

70%

Persentase pendidik kursus mengikuti diklat kompetensi

19%

55%

Persentase pamong belajar mengikuti PPB

52%

60%

Persentase penilik yang mengikuti PPB

47%

55%

Persentase tenaga kependidikan satuan pendidikan non formal yang mengikuti diklat kompetensi Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi akademik S1/D4

8%

21%

35,60%

88,00%

77,10%

98,00%

92,20%

98,00%

87,60%

98,00%

Persentase guru SMP/SMPLB berkualifikasi akademik S1/D4 Persentase guru SMA/SMALB berkualifikasi akademik S1/D4 Persentase guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4

II.L.023.17


65.101,5


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

2014

Persentase guru SD/SDLB bersertifikat pendidik

26,30%

80,00%

Persentase guru SMP/SMPLB bersertifikat pendidik

44,00%

90,00%

Persentase guru SMA/SMALB bersertifikat pendidik

51,00%

90,00%

Persentase guru SMK bersertifikat pendidik

44,00%

90,00%

Persentase guru SMK bersertifikat kompetensi

18,00%

30,00%

Rasio guru perempuan:laki-laki yang bersertifikat pendidik

60,00%

95,00%

Jumlah guru SD/SDLB penerima tunjangan profesi

120.000

816.167

Jumlah guru SMP yang menerima tunjangan profesi

75.000

369.496

Jumlah guru SMA yang menerima tunjangan profesi

75.000

194.766

Jumlah guru SMK yang memperoleh tunjangan profesi

45.000

178.774

Persentase guru SD/SDLB mengikuti PPB

25,30%

85,00%

Persentase guru SMP/SMPLB mengikuti PPB

44,00%

90,00%

Persentase guru SMA /SMALB yang mengikuti PPB

51,00%

90,00%

Persentase guru SMK yang mengikuti PPB

44,00%

90,00%

1,50%

6,50%

48,00%

100,00%

47,40%

100,00%

21,70%

34,30%

38,70%

51,40%

30.000

30.000

Persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik TK 1:24 Persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik SD 1:32 Persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik SMP 1:40 Persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik SMA 1:40 Persentase kab/kota yang telah memiliki rasio pendidik dan peserta didik SMK 1:40 Jumlah guru yang menerima tunjangan khusus

II.L.023.18



TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

7.2

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal

Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD non formal, Paket B, Paket B, Paket C dan

Persentase tutor pendidikan keaksaraan berkualifikasi S1/D4 Persentase penilik berkualifikasi S1/D4 Persentase tutor PAUD non formal mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan (PPB) Persentase tutor Paket A mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan Persentase tutor Paket B mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan Persentase tutor Paket C mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan (PPB) Persentase tutor Paket C kejuruan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan (PPB) Persentase tutor pendidikan keaksaraan mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan (PPB) Persentase pamong belajar mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan (PPB) Persentase penilik mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan (PPB) Rasio tutor dan peserta didik Paket A

7.3

Peningkatan mutu dan Pembinaan lembaga diklat dan penjaminan mutu

Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK, PAUD, SD, SMP,

60%

2014 100%

48%

70%

15,00%

55,00%

15,80%

55,00%

16,60%

55%

14%

50%

0%

25%

38%

70%

19%

55%

15%

55%

2:20

2:20

Rasio tutor dan peserta didik Paket B

7:30

7:30

Rasio tutor dan peserta didik Paket C

7:40

7:40

Rasio jumlah tutor pendidikan keaksaraan dan peserta didik

1:25

1:20

Persentase pendidik kursus mengikuti diklat kompetensi

19%

55%

Rasio jumlah tutor pendidikan keaksaraan dan peserta didik

1:25

1:20

Jumlah pengembangan standar, sistem, program, bahan dan model diklat bagi guru per tahun

20

100

II.L.023.19

974,3

k)

1.051,2


TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

pendidikan

7.4

Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

SMA dan SMK Bermutu yang merata antar Provinsi, Kabupaten dan Kota

Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Jumlah pengembangan standar, sistem, program, bahan dan model diklat bagi tenaga kependidikan per tahun Jumlah pengembangan standar, sistem, program, bahan dan model diklat bagi PTK-PNF per tahun Jumlah lembaga diklat dan penjaminan mutu yang sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan Jumlah LPMP dan P4TK yang berstandar nasional dan internasional Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme bidang pertanian dan perikanan

2014 k)

20

100

20

100

12

42

8

20

k)

4.431,8 20%

100%

20%

100%

20%

100%

20%

100%

20%

100%

20%

100%

20%

100%

20%

100%

20%

100%

Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme bidang rekayasa dan teknologi Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme bidang bisnis dan pariwisata Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme bidang seni dan budaya Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme bidang MIPA Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme bidang IPS dan kewarganegaraan Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme bidang matematika Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme bidang penjaskes dan BK Persentase guru inti yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme bidang bahasa

II.L.023.20


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

2014


Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme sesuai bidangnya 7.5

Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan

Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan

Persentase guru TK/TKLB yang terpetakan kompetensinya Persentase guru SD/SDLB yang terpetakan kompetensinya Persentase guru SMP/SMPLB yang terpetakan kompetensinya Persentase guru SMA/SMALB yang terpetakan kompetensinya

7.6

Penyediaan Tenaga Kependidikan Formal untuk Seluruh Jenjang Pendidikan

Tersedianya Tenaga Kependidikan PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK Bermutu yang merata di Kabupaten dan Kota

10%

50%

10%

70%

10%

70%

10%

90%

10%

90%

Persentase guru SMK yang terpetakan kompetensinya

10%

90%

Persentase satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya di tiap provinsi

20%

100%

Persentase pengawas SD yang berkualifikasi S1/D4

28%

100%

Persentase pengawas SMP yang berkualifikasi S2

28%

77%

Persentase pengawas SMA/SMK yang berkualifikasi S2

28%

77%

Persentase kepala SD yang sudah mengikuti training kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota

15%

90%

Persentase pengawas SD yang sudah mengikuti training pengawas terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota

10%

90%

Persentase kepala SMP yang sudah mengikuti training kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota

15%

100%

Persentase pengawas SMP yang sudah mengikuti training pengawas terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota

35%

90%

II.L.023.21

14.587,6

435,9


TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010 Persentase kepala SMA/SMK yang sudah mengikuti training kepala sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota

7.7

8

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMPTK

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional

Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen PMPTK

Tersedianya Model Pembelajaran, Data, dan Informasi, serta Standar Mutu PAUD, Pendidikan Dasar, Menengah, Tinggi, dan Pendidikan Orang Dewasa dan Akreditasinya serta Pembaruan Pendidikan

2014

15%

100%

Persentase pengawas SMA/SMK yang sudah mengikuti training pengawas terakreditasi yang berkualifikasi menurut kab/kota Persentase satker yang telah menerapkan sistem penilaian berbasis kinerja

35%

90%

45%

100%


100%

100%


5%

75%

Rata-rata lama sekolah (tahun)

7,6

8,25

Persentase satuan PAUD formal diakreditasi

55,6%

85,0%

Persentase satuan PAUD nonformal diakreditasi

0,0%

15,0%

Persentase SD/SDLB diakreditasi

70%

100%

Persentase program Paket A diakreditasi

0%

40%

Persentase SMP/SMPLB diakreditasi

67%

100%

410,4

Persentase program Paket B diakreditasi

0%

40%

Persentase SMA/SMLB/SMK diakreditasi

71%

100%

Persentase program Paket C diakreditasi

5%

50%

Persentase program Paket C kejuruan diakreditasi

0%

25%

73,7%

95,0%

Persentase prodi PT diakreditasi Jumlah prodi diakreditasi internasional

47

312

Persentase program keahlian LKP diakreditasi

6%

30%

Persentase PKBM diakreditasi

5%

25%

2

14

Jumlah model pembelajaran PAUD

II.L.023.22

6.492,2

k)

k)


TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

8.1

Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi

Tersedianya Standar Mutu serta Terlaksananya Akreditasi Pendidikan

19

99

k)

Jumlah model kurikulum dikmen

11

59

k)

31%

60%

39%

67%

46%

90%

Persentase PAUD yang mengembangkan pembelajaran secara mandiri Persentase satuan dikdas yang mengembangkan kurikulum secara mandiri Persentase satuan pendidikan menengah yang mengembangkan kurikulum secara mandiri Persentase satuan PAUD formal diakreditasi

55,6%

85,0%

Persentase satuan PAUD nonformal diakreditasi

0%

15%

Persentase SD/SDLB diakreditasi

70%

100%

Persentase program Paket A diakreditasi

0%

40%

Persentase SMP/SMPLB diakreditasi

67%

100%

Persentase program Paket B diakreditasi

0%

40%

Persentase SMA/SMLB/SMK diakreditasi

71%

100%

Persentase program Paket C diakreditasi

5%

50%

Persentase program Paket C kejuruan diakreditasi

0%

25%

73,7%

95,0%

Persentase prodi PT diakreditasi

8.2

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penelitian dan

Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen Penelitian dan Pengembangan KEMENDIKNAS

2014

Jumlah model kurikulum dikdas

Jumlah prodi diakreditasi internasional

47

312

Persentase program keahlian LKP diakreditasi

6%

30%

Persentase PKBM diakreditasi

5%

25%

Persentase satker yang telah menerapkan sistem penilaian berbasis kinerja

45%

100%


100%

100%

5%

75%


II.L.023.23

4.672,9

k)

413,0


TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian Balitbang

8.3

2014

Jumlah SNP yang dikembangkan

5

Jumlah pemantauan dan evaluasi SNP

6

8

Jumlah penyempurnaan SNP

-

2

60

61

Jumlah kabupaten/kota yang membentuk jaringan kerjasama penelitian Jumlah model pembelajaran TK yang dihasilkan

Penyediaan Sistem Pembelajaran, Tersedianya Model Kurikulum dan Pembelajaran Penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Dasar serta Kurikulum dan Pembelajaran PAUD, Jumlah model kurikulum SD/MI yang dihasilkan dan Menengah serta Pembelajaran DIKDAS, DIKMEN, dan Pendidikan orang dewasa. Jumlah model kurikulum SDLB dan SMPLB

5

2

14

k)

1

17

k)

2

26

k)

Jumlah model kurikulum Paket A

1

17

k)

Jumlah model kurikulum SMP/MTs yang dihasilkan

1

13

k)

Jumlah model kurikulum Paket B

1

9

k)

Jumlah model kurikulum SMA/MA yang dihasilkan

1

3

Jumlah model kurikulum SMK yang dihasilkan

1

5

Jumlah model kurikulum SMLB

1

2

Jumlah model kurikulum Paket C

1

1

Persentase TK yang mengembangkan program pembelajaran aktif yang menghasilkan lulusan yang kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa

31%

100%

Persentase TKLB yang mengembangkan program pembelajaran aktif yang menghasilkan lulusan yang kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa

31%

100%

Persentase PAUD non formal yang mengembangkan program pembelajaran aktif yang menghasilkan lulusan yang kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa

31%

100%

II.L.023.24

328,5


TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

2014

Persentase SD/SDLB/Paket A yang mengembangkan kurikulum dengan pembelajaran aktif yang menghasilkan lulusan yang kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa

39%

100%

Persentase SMP/SMPLB/Paket B yang mengembangkan kurikulum dengan pembelajaran aktif yang menghasilkan lulusan yang kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa

42%

100%

Persentase SMA/MA yang mengembangkan kurikulum dengan pembelajaran aktif yang menghasilkan lulusan yang kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa

42%

100%

Persentase SMK yang mengembangkan kurikulum dengan pembelajaran aktif yang menghasilkan lulusan yang kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa

46%

100%

Persentase Paket C yang mengembangkan kurikulum dengan pembelajaran aktif yang menghasilkan lulusan yang kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa

18%

100%

Persentase SMLB yang mengembangkan kurikulum dengan pembelajaran secara aktif yang menghasilkan lulusan yang kreatif, memiliki jiwa kewirausahaan dan karakter bangsa mandiri minimal 90% Persentase kabupaten/kota yang menyusun kurikulum orang dewasa berkelanjutan secara mandiri Jumlah model kurikulum untuk pendidikan orang dewasa berkelanjutan Jumlah standar kompetensi pendidikan kewirausahaan, budaya dan karakter bangsa pada tingkat nasional, daerah dan sekolah

18%

100%

25%

100%

1

5

k)

-

2

k)

II.L.023.25


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

8.4

Penyediaan Data Pendidikan untuk Perumusan Kebijakan Nasional

Persentase penerapan kurikulum sekolah dasar-menengah yang disempurnakan Tersedianya Data PAUD, DIKDAS, DIKMEN dan Persentase TK/TKLB/PAUD non formal yang jumlah datanya Pendidikan Orang Dewasa teremajakan dalam padati-web dirinci menurut kab/kota

2014

10%

100%

61%

92%

Persentase data SD/SDLB/MI yang jumlah datanya teremajakan dalam padati-web dirinci menurut kabupaten/kota

62%

92%

Persentase data SMP/SMPLB/MTs yang jumlah datanya teremajakan dalam padati-web dirinci menurut kabupaten/kota

42%

94%

Persentase data Paket A/Paket B yang jumlah datanya teremajakan dalam padati-web dirinci menurut kabupaten/kota

25%

95%

Persentase SMA/SMK/SMLB/MA/ MAK/Paket C yang jumlah (entitas) datanya teremajakan ( up to date ) dalam padati-web dirinci menurut kab/kota Persentase penduduk melek huruf usia ≥ 15 tahun yang jumlah datanya teremajakan dalam padati-web dirinci berdasarkan jenis kelamin dan jenis keaksaraan yang dikuasai per kabupaten/kota

41%

90%

20%

80%

Persentase data pelaksana program pengarusutamaan gender yang jumlah datanya teremajakan (up to date ) dalam padati-web dirinci menurut kabupaten/kota Persentase lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi yang jumlah datanya teremajakan dalam padati-web dirinci menurut bidang keterampilan per kabupaten/kota

20%

80%

20%

80%

Persentase peserta uji kompetensi pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang jumlah datanya teremajakan dalam padati-web dirinci menurut jenis kompetensi per kabupaten/kota

20%

60%

II.L.023.26


724,4


TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

8.5

8.6

Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan Nasional

Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan

2014

Tersedianya Informasi untuk Perumusan Kebijakan Jumlah laporan riset kebijakan tentang PAUD Nasional PAUD, DIKDAS, DIKMEN, DIKTI, dan Jumlah laporan riset kebijakan tentang SD/MI/Paket A Pendidikan Orang Dewasa Jumlah laporan riset kebijakan tentang SMP/MTs/Paket B

2

10

k)

2

10

k)

2

10

k)

Jumlah laporan riset kebijakan tentang SMA/MA/Paket C

2

11

k)

Jumlah laporan riset kebijakan tentang SMK

3

18

k)

Jumlah laporan riset kebijakan tentang politeknik

-

7

k)

Tersedianya Informasi Penilaian Kualitas PAUD, DIKDAS, DIKMEN, dan Pendidikan Orang Dewasa

Jumlah laporan riset kebijakan tentang universitas

2

10

k)

Jumlah laporan riset kebijakan tentang kursus dan pendidikan orang dewasa Jumlah laporan riset kebijakan tentang lintas jenjang pendidikan

2

17

k)

5

25

k)

Jumlah laporan inovasi pendidikan

5

25

k)

80%

100%

5.100

5.100

Kesesuaian sistem ujian akhir nasional dengan memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa indonesia Jumlah soal UASBN + Paket A (Bahasa indonesia, MIPA, matematika) Jumlah soal untuk bank soal UN SMP dan Paket B

8.000

8.000

Jumlah bank soal UN SMA/SMLB, SMK dan Paket C

16.300

16.300

Jumlah soal non kognitif

2.000

2.000

Persentase PAUD formal yang terpetakan kesiapan belajarnya

5%

30%

Persentase PAUD nonformal yang terpetakan kesiapan belajarnya

5%

30%

Persentase guru SD/SDLB yang terpetakan kompetensinya

10%

30%

Persentase bantuan profesional penilaian di kab/kota

25%

100%

II.L.023.27

115,4

238,0


TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

2014

Persentase guru SMP/SMPLB yang terpetakan kompetensinya

20%

60%

Persentase guru dikmen yang dipetakan kompetensinya

40%

90%

4

20

Jumlah laporan survei nasional dan internasional tentang hasil belajar

TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.023.28

k)

365.156,6

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN TARGET NO


SASARAN

2010 1

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Milyar)

INDIKATOR 2014

Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan 1. Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kemampuan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian tanggap darurat dalam penanganan bencana Kesehatan 2. Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

105

300

50

70

Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS

50

70

895,8

1.2 Penanggulangan Krisis Kesehatan

Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat Meningkatnya penanggulangan krisis secara cepat

Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana

105

300

651,0

1.3 Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan

Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan

59

100

842,4

284,2

1.1 Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Kesehatan

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Kementerian Kesehatan

Persentase pengelolaan sarana prasarana aparatur Kementerian Kesehatan sesuai standar

3

3

3

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan di bidang kesehatan

Persentase unit kerja yang menerapkan administrasi yang akuntabel Jumlah penelitian yang diproses dalam HAKI

60

100

2

10

4

II.L.024.1

13.823,0

443,0 k)

2.409,3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2010

5

Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

5.1 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi

5.2 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak

Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak

2014

1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN)) 2. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)

84

90

84

90

3. Persentase balita ditimbang berat badannya (jumlah balita ditimbang/seluruh balita (D/S))

65

85

1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) 2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4)) 3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar

84

90

84

95

10

100

1. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)

84

90

2. Cakupan pelayanan kesehatan bayi 3. Cakupan pelayanan kesehatan balita

84 78

90 85

II.L.024.2

TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Milyar) 11.216,1

2.194,0

1.723,0



SASARAN

INDIKATOR 2010

5.3 Pembinaan Gizi Masyarakat

Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat

2.804,2

1. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan 2. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)

100

100

65

85

Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan kebidanan sesuai standar dan pedoman

70

350

70.000

78.000

3.994,6

1

5

78.647,2

76

96

76

96

60

100

5.4 Pembinaan Keperawatan dan Kebidanan

Meningkatnya Pembinaan Keperawatan dan Kebidanan

5.5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 6 Pembinaan Upaya Kesehatan

Jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) beroperasi Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Meningkatkan upaya Kesehatan dasar, rujukan, 1. Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS tradisional, alternatif dan komplementer, kesehatan kerja, standar kelas dunia (world class ) olah raga dan matra serta standarisasi, akreditasi dan 2. Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas peningkatan mutu pelayanan kesehatan perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar kepada 1. Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas masyarakat perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk 2. Persentase puskesmas rawat inap yang mampu PONED

6.1 Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar

2014


II.L.024.3

68,0

1.252,0



SASARAN

INDIKATOR 2010

6.2 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

Meningkatnya pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat

1. Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (world class ) 2. Persentase RS kab/kota yang melaksanakan PONEK 3. Persentase RS Pemerintah menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) 4. Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS bergerak di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas

6.3 Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di RS

6.4 Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan miskin di Puskesmas kesehatan dasar bagi penduduk miskin

6.5 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas

Jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

II.L.024.4

2014

TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Milyar) 434,5

1

5

80

100

60

100

14

18

75

95

24.782,7

8.481

9.000

6.447,2

300

9.000

4.940,0



SASARAN

2010 6.6 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan

7

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

7.1 Pembinaan Imunisasi dan Karantina Kesehatan


INDIKATOR 2014

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya

34

34

Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit

1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 2. Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk 3. Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk 4. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan 5. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan 6. Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk 7. Prevalensi kasus HIV 8. Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk 9. Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

80

90

2

1

235 73

224 90

85

88

55

51

0,2 350 2.500

0,97

1

>0,8

1

1,12

1,04

3

15

10,55%

10,64%

K)

43.701,0

12.651,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN AGAMA TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)

TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 Meningkatnya APK MI

APK MI Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada MI Terlaksananya Rehab Ruang Kelas MI Ruang Kelas MI yang direhab (Ruang) Terlaksananya Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah Mutu Madrasah MIN (Lokasi) MI Mutu Madrasah MIS (Lokasi) Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan MI Perpustakaan MI (Ruang) Terselenggaranya Ujian Nasional MI/MTs Bidang Penyelenggaraan Ujian Nasional MI/MTs Studi Keagamaan Bidang Studi Keagamaan (Orang) 5.3

Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah

Meningkatnya APM MTs

APM MTs

Meningkatnya APK MTs

APK MTs Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada MTs Terlaksananya Rehab Ruang Kelas MTs Ruang Kelas MTs yang direhab (Ruang) Terlaksananya Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah Mutu Madrasah MTsN (Lokasi) MTs Mutu Madrasah MTsS (Lokasi) Terlaksananya Pembangunan Laboratorium IPA di Laboratorium IPA di MTS (Ruang) MTS Tersedianya Peralatan Laboratorium IPA di MTS Peralatan Laboratorium IPA di MTS (Set)

5.4

Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah

Terlaksananya Pembangunan RKB MTS Meningkatnya APK MA

RKB MTS (Ruang) APK MA Rasio APK peserta didik perempuan:laki laki pada MA

II.L.025.5

13,44% >0,98

13,66% 1

2.165 80

8.805 580

K)

80 500 1.300.000

1.080 2.000 1.300.000

K)

K)

K)

14,54%

14,93%

19,32% >0,97

21,41% 1

6.350 80

18.526 580

K)

80 500

1.080 2.000

K)

500

2.000

K)

950 7,35% >0,8

5.702 8,56% 1

K)

K)

K)

6.341,4


TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 Terlaksananya Rehab Ruang Kelas MA Terlaksananya Pengembangan Mutu MA melalui Kontrak Prestasi Terlaksananya Pengembangan Pendidikan Ketrampilan MA Terlaksananya Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah MA

Ruang Kelas MA yang direhab (Ruang) Mutu MA melalui Kontrak Prestasi (Lokasi) Pendidikan Ketrampilan MA (Lokasi) Mutu MAN (Lokasi)

Mutu MAS (Lokasi) Terlaksananya Pengembangan MAN Insan Cendekia MAN Insan Cendekia (Lokasi)

5.5

Terlaksananya Pembangunan Madrasah Bertaraf Internasional Terselenggaranya Ujian Nasional MA Bidang Studi Keagamaan Terlaksananya Pembangunan USB MA Terlaksananya Pembangunan RKB MA Terlaksananya Pembangunan Laboratorium dan Perpustakaan MA Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Terlaksananya Sertifikasi Guru Tenaga Kependidikan Madrasah Terlaksananya Beasiswa guru Program S1 Terlaksananya Kualifikasi Guru Program S2 Terlaksananya Bantuan Peningkatan Kualifikasi Guru Program S1 Terlaksananya Kualifikasi Guru melalui Dual Mode Terlaksananya Beasiswa kompetensi ganda guru dalam jabatan

Madrasah Bertaraf Internasional (Lokasi) Penyelenggaraan Ujian Nasional MA Bidang Studi Keagamaan (Orang) USB MA (Unit) RKB MA (Unit) Laboratorium dan Perpustakaan MA (Unit)

2.121 48

10.021 288

K)

58

350

K)

113

565

K)

188 2

940 3

K)

46

K)

16

K)

270.000

270.000

243 500 450

503 2.500 2.250

K)

Guru yang tersertifikasi (Orang)

90.000

480.000

K)

Guru madrasah yang S1 (Guru) Guru madrasah yang S2 (Guru) Guru madrasah yang S1 (Guru)

3.500 2.000 10.800

21.000 12.000 57.000

K)

Kualifikasi Guru madrasah (Guru)

10.000

53.000

K)

2.800

14.000

K)

Beasiswa guru kompetensi ganda (Guru)

II.L.025.6

K) K)

K) K)

46.747,7


TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 Terlaksananya Sertifikasi Guru dalam jabatan melalui Sertifikasi guru melalui beasiswa (Guru) jalur pendidikan Terlaksananya subsidi tunjangan fungsional Guru Non Tunjangan fungsional Guru Non - PNS - PNS (Orang) Sudah S1 Tunjangan fungsional Guru Non - PNS Belum S1 (Orang) Terlaksananaya Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Tunjangan Profesi Guru non PNS (Orang) Non PNS Terlaksananaya Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Tunjangan Profesi Guru PNS (Orang) PNS Terlaksananaya Pembayaran Tunjangan Khusus Guru Tunjangan Khusus Guru (Orang)

5.6

Rasio Guru Perempuan-Laki-laki yang bersertifikat pendidik Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu Tersedianya anggaran BOS MI dan MTs

rasio Siswa MI, MTs penerima BOS (Siswa)

MI - Kota - Kabupaten MTs - Kota - Kabupaten Tersedianya Beasiswa Miskin MI Tersedianya Beasiswa Miskin MTs Tersedianya Beasiswa Miskin MA

- Kota - Kabupaten - Kota - Kabupaten Siswa Miskin MI Penerima Beasiswa (Siswa) Siswa Miskin MTs Penerima Beasiswa (Siswa) Siswa Miskin MA Penerima Beasiswa (Siswa)

II.L.025.7

2.400

13.500

184.311

184.311

275.037

275.037

52.144

294.144

87.691

235.691

3.500

3.500

50%

K)

85%

6.184.150

6.595.965

3.364.009

3.588.025

494.245 2.869.764 2.820.141

527.158 3.060.867 3.007.940

355.239 2.464.902 640.000

378.895 2.629.045 640.000

540.000

540.000

320.000

320.000

23.780,8


TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 5.7

5.8

5.9

Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Keagamaan Islam

Terlaksananya Operasional Penyelenggaraan Paket A dan B Terlaksananya Penyelenggaraan Program Wajar Dikdas pada Pontren Syalafiyyah Terselenggaranya Life Skills dan Short Course Pendidikan Non Formal Terselenggaranya Pembelajaran Paket C Pontren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan

Penyelenggaraan Paket A dan B (Lembaga) Penyelenggaraan PPS Program Wajar Dikdas pada Pontren (Lembaga) Life Skills dan Short Course Pendidikan Non Formal (Lembaga) Paket C pada Pontren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan (Lokasi) Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lokasi)

Penyediaan Subsidi Pendidikan Agama Islam Bermutu

Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam

928

1.160

8.027

8.027

100

125

300

350

34

34

610.366

651.011

a. BOS Siswa Diniyah Ula

a. BOS Siswa Diniyah Ula

191.794

204.566

- Kota - Kabupaten b. BOS Siswa Diniyah Wustha

- Kota - Kabupaten b. BOS Siswa Diniyah Wustha

11.599 180.195 418.572

12.371 192.195 446.445

- Kota - Kabupaten Meningkatnya APK PTA

- Kota - Kabupaten APK PTA

24.617 393.955 2,89

26.256 420.189 3,50

Rasio APK peserta didik perempuan:laki laki pada PTA Terlaksananaya Peningkatan Sarana Prasarana Perti Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi Termasuk Pasca Bencana (Lembaga) Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan dan ICT Perpustakaan dan ICT (Unit) Terlaksananya Penelitian pada PTAN

Lembaga Peneliti (Lembaga)

II.L.025.8

1,12

1,04

53

68 62

53

53

1.244,0

1.628,8

10.009,1


TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 Terlaksananya Pembangunan Gedung PTAN

4

4

53

53

59.538

59.538

788,5

2.035 400

2.535 600

2.021,4

Profesi Dosen PNS (Orang) Profesi Dosen Non PNS Guru Besar (Orang) Dosen PTAI yang S2 (Orang) Dosen PTAI yang S3 on Going (Orang) Dosen PTAI yang S3 Baru (Orang) Terlaksananya Kualifikasi Dosen Program S2/S3 Dosen Program S2/S3 (Dosen) Terlaksananya Percepatan Sertifikasi Dosen Dosen yang tersertifikasi (Dosen) Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Dosen (short Dosen yang mengikuti Short Course (Orang) course) Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam pada Sekolah Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lokasi) Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Kualitas dan kesejahteraan Pendidik dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pendidik dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pengawas (Provinsi)

3.864 430

13.864 430

600 200 250 1.250 4.000 100

2.900 450 1.000 6.250 17.000 400

34

34

Program Bimbingan Masyarakat Kristen

6.697

6.697

34

34

5.10

Penyediaan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam

5.11

Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Tinggi Islam

Terlaksananya Pengabdian Masyarakat Berbasis Program Tersedianya Beasiswa Mahasiswa Miskin Terlaksananya Beasiswa S1 santri berprestasi Tersedianya Tunjangan Profesi Dosen Non PNS

Gedung Pendidikan Tinggi Agama (Lembaga) Pengabdian Masyarakat Berbasis Program (Lembaga) Mahasiswa Miskin Penerima Beasiswa (Orang) Beasiswa S1 santri berprestasi (Orang) Profesi Dosen Non PNS (Orang)

Tersedianya Tunjangan Profesi Dosen PNS Tersedianya Tunjangan Profesi Dosen Non PNS Guru Besar Terlaksananya Beasiswa Dosen Program S2 Terlaksananya Beasiswa Dosen Program S3

5.12 5.13

6

Terselenggaranya urusan dan pendidikan agama Kristen

Kinerja Penyuluh Agama Kristen Non PNS (Orang) Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lokasi)

II.L.025.9

33

33

K)

K) K) K) K)

1.015,5 75,9

1.646,1


TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 6.1

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bimas Kristen

6.2

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen 1.Tersedianya Tunjangan Penyuluh Agama Kristen Non PNS/PPPN 2.Terlaksananya bantuan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Kristen 1.Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan 2.Terlaksananaya Peningkatan Sarana Prasarana Perti Termasuk Pasca Bencana 3.Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan dan ICT 4.Terlaksananya Penelitian pada PTAN 5.Terlaksananya Pengabdian Masyarakat Berbasis Program Program Bimbingan Masyarakat Katolik Terselenggaranya urusan dan pendidikan agama Katolik

6.3

7

Terlaksananya tata kelola dan manajemen pendidikan Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Kristen pendidikan Kristen (kegiatan) Kinerja Penyuluh Agama Kristen Non PNS (Orang) Lembaga Sosial Keagamaan (Paket)

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bimas Katolik

7.2

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 1. Tersedianya Tunjangan Penyuluh Agama Katolik Non PNS/PPPN 2. Terlaksananya bantuan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan

15

6.697

6.697

1

15

Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lokasi) Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi (Lembaga) Perpustakaan dan ICT (Lembaga)

34

34

7

7

4

6

Lembaga Peneliti (Lembaga) Pengabdian Masyarakat Berbasis Program (Lembaga) Penyuluh Agama Katolik Non PNS (Orang)

6 6

6 6

4.406

4.405

34

34

Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lokasi) Terlaksananya tata kelola dan manajemen pendidikan Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pendidikan Katolik (kegiatan) Katolik

7.1

3

Penyuluh Agama Katolik Non PNS (Orang) Lembaga Sosial Keagamaan (Paket)

II.L.025.10

3

15

4.406

4.406

1

10

K)

93,1

248,7 K)

1.304,3

K)

790,0

K)

71,8

182,9 K)


TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 7.3

8

8.1 8.2

8.3

9

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Katolik

Program Bimbingan Masyarakat Hindu

1. Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lokasi) 2. Terlaksananaya Peningkatan Sarana Prasarana Perti Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi Termasuk Pasca Bencana (Lembaga) Terselenggaranya urusan dan pendidikan agama HinduPenyuluh Agama Hindu Non PNS (Orang)

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Terlaksananya tata kelola dan manajemen Bimas Lainnya Sekretariat Ditjen Bimas Hindu Hindu Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu 1. Tersedianya Tunjangan Penyuluh Agama Hindu Non PNS/PPPN 2. Terlaksananya bantuan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Hindu 1. Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan 2. Terlaksananaya Peningkatan Sarana Prasarana Perti Termasuk Pasca Bencana 3. Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan dan ICT 4. Terlaksananya Penelitian pada PTAN 5. Terlaksananya Pengabdian Masyarakat Berbasis Program Program Penyelenggaraan, Pembinaan dan Terlaksananya Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang tertib dan lancar Pengelolaan Haji dan Umrah

Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lokasi) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Bimas Hindu (kegiatan) Penyuluh Agama Hindu Non PNS (Orang)

34

34

1

1

3.088

3.088

34

34

3

15

3.088

3.088

1

10

Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lokasi) Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi (lembaga) Perpustakaan dan ICT (lembaga)

34

34

3

3

2

3

Lembaga Peneliti (lembaga) Pengabdian Masyarakat Berbasis Program (lembaga) Pelaksanaan Ibadah Haji serta Pengawasan Haji yang Tertib dan Lancar (Jamaah)

3 3

3 3

210.000

1.050.000

Lembaga Sosial Keagamaan (Paket)

II.L.025.11

535,3

1.003,8

K)

40,7 144,7

K)

818,4

K)

1.117,5


TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 9.1

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Terlaksananya tata kelola dan manajemen Lainnya Setditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah (kegiatan)

9.2

Pembinaan Haji dan Umrah

9.3

Pelayanan Haji dan Umrah

9.4

Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Terlaksananya Pengelolaan biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

10

Program Bimbingan Masyarakat Budha

Terselenggaranya urusan dan pendidikan agama Budha

Terlaksananya Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah

Pelaksanaan Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah (Provinsi) Terlaksananya Pelayanan Ibadah Haji dan Umrah serta Pelaksanaan Ibadah Haji serta Pengawasan Pengawasan Haji Haji yang Tertib dan Lancar (Jamaah) Pelaksanaan Pengelolaan biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (kegiatan) Penyuluh Agama Buddha Non PNS (orang)

Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (lokasi) Terlaksananya tata kelola dan manajemen pendidikan Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pendidikan Agama Budha (kegiatan) Agama Budha

10.1

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bimas Buddha

10.2

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan dan Urusan 1. Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Agama Budha Pendidikan Agama dan Keagamaan 2. Tersedianya Tunjangan Penyuluh Agama Buddha Non PNS/PPPN 3. Terlaksananya bantuan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan 4. Tersedianya Beasiswa Mahasiswa Miskin

Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (lokasi) Penyuluh Agama Buddha Non PNS (orang) Lembaga Sosial Keagamaan (Paket)

Mahasiswa Miskin Penerima Beasiswa (orang) 5. Terlaksananaya Peningkatan Sarana Prasarana Perti Sarana Prasarana Pendidikan Tinggi Termasuk Pasca Bencana (lembaga)

II.L.025.12

3

33 210.000

34

15

33 1.050.000

1.498

34

34 15

34

34

1.498

1.498

1

9

503

503

2

2

98,1

170,5 K)

34

1.498

3

K)

775,4

73,5

561,2

K)

99,7

461,5

K)


TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010

11

Program Penelitian dan Pengembangan Serta Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama

11.1

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Badan Litbang dan Diklat

11.2

11.4

Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan

11.5

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi

11.3

11.6 11.7

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran

6. Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan dan ICT 7. Terlaksananya Penelitian pada PTAN 8. Terlaksananya Pengabdian Masyarakat Berbasis Program Terlaksananya penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Departemen Agama

Perpustakaan dan ICT (lembaga)

1

1

Lembaga Peneliti (lembaga) Pengabdian Masyarakat Berbasis Program (lembaga) Penelitian dan Pengembangan Agama (kegiatan)

1 1

1 1

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan (kegiatan) Diklat Struktural dan Diklat Fungsional (kegiatan) Terlaksananya tata kelola dan manajemen Litbang dan Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Diklat Litbang dan Diklat (kegiatan) Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lektur Lektur Kehidupan Keagamaan (kegiatan) kehidupan Keagamaan Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lektur Lektur Pendidikan Agama dan Keagamaan Pendidikan Agama dan Keagamaan (kegiatan) Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lektur Lektur Keagamaan (kegiatan) Keagamaan Terlaksananya Diklat Struktural dan Diklat Fungsional Diklat Struktural dan Diklat Fungsional (kegiatan) Terlaksananya Diklat Struktural dan Diklat Fungsional Diklat Struktural dan Diklat Fungsional (kegiatan) Terlaksananya Pentashihan Mushaf Al-Quran Pentashihan AlQuran (kegiatan) TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN AGAMA 2010-2014


II.L.025.13

53

K)

55

K)

22

118

K)

3

15

K)

678,6

3

23

K)

194,9

10

59

K)

115,0

6

38

K)

169,2

10

57

K)

808,7

71

K)

692,1

30

K)

84,6

9

10

12 2

2.743,0

178.547,4

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)

TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 I

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS

1.

Pengembangan Standar Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan

4.059,9

Tersusunnya standar kompetensi kerja nasional yang sesuai dengan kebutuhan pengguna sektor industri manufaktur dan sektor non-industri manufaktur.

Peta kompetensi industri sesuai kebutuhan pengguna;

Jumlah Asosiaso profesi yang terlibat penyusunan SKKNI -

Survey dan pemetaan sektor manufaktur dan non manufaktur 40% asosiasi profesi

Jumlah penetapan SKKNI sesuai peta kompetensi industri

50% SKKNI

Jumlah Penetapan SKKNI sesuai peta kompetensi non manufaktur termasuk jasa logistik Jumlah ketetapan SKKNI yang diterapkan oleh diklat profesi; Tersusunnya harmonisasi peraturan tentang sertifikasi kompetensi tenaga kerja.

-

K)

30% SKKNI -

40% SKKNI

peraturan kerangka kualifikasi nasional

peraturan kerangka kualifikasi nasional K)

Jumlah penetapan standar kompetensi dalam kerangka MRA Jumlah program pelatihan berbasis kompetensi

II.L.026.1

50

6

K)

500

K)

458,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)

TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi 2. 3.

Pelatihan Kewirausahaan

Terlaksananya pelatihan calon wirausaha baru

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan Diterapkannya tata kelola manajemen yang baik Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan oleh lembaga pelatihan berbasis kompetensi Produktivitas

Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Jumlah calon wirausaha baru yang dilatih

25.000

370.000

K)

40.000

K)

417,5 696,7

Tersusunnya standar baku yang memenuhi kriteria sebagai lembaga pelatihan berbasis kompetensi

Rancangan standar baku

Penetapan standar baku dan sosialisasi di 33 provinsi

K)

Tersusunnya panduan tata pengelolaan dan pengembangan manajemen lembaga pelatihan

Pedoman manajemen lembaga pelatihan yang berlaku secara nasional

Pedoman manajemen lembaga pelatihan dan sosialisasi di 33 provinsi

K)

65

K)

65

K)

11

43

K)

3 8 4 40 40

20 11 11 120 65

K)

Jumlah lembaga pelatihan kerja yang menerapkan pedoman tata pengelolaan dan pengembangan manajemen lembaga pelatihan Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan komitmen 40 kesepakatan dan kesepahaman untuk pengembangan lembaga pelatihan berbasis kompetensi Jumlah BLK yang menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi; Jumlah BLK yang menerapkan ISO Jumlah BLK yang diakreditasi sebagai TUK Jumlah BLK yang diakreditasi sebagai BLU Jumlah lembaga pelatihan yang terakreditasi Jumlah BLK yang ditingkatkan kualitasnya

II.L.026.2

K) K) K) K)


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 4

5

6

Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri

Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan

Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas

II

PROGRAM PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

1

Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran Melalui Perbaikan Regulasi

Terselenggaranya pelatihan melalui pemagangan bersertifikat kompetensi yang berbasis pengguna di dalam dan luar negeri Meningkatnya kompetensi instruktur dan tenaga kepelatihan

Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan perusahaan

Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan di perusahaan

10.000

50.000

K)

K)

Jumlah peserta pemagangan yang mendapat sertifikat kompetensi Jumlah instruktur pelatihan berbasis kompetensi yang memiliki sertifikat

2.500

22.500

% instruktur berbasis kompetensi naik 30%

% instruktur berbasis kompetensi naik 60%

Jumlah manajer BLK berbasis kompetensi yang dilatih

20% manajer BLK

100% manajer BLK

K)

Jumlah Tenaga kerja yang ditingkatkan produktivitasnya

47.500

K)

Jumlah Kabupaten/kota yang melaksanakan pengukuran produktivitas

110 kab/kota

247,6

209,5

163,4

3.267,6 Tersedianya regulasi yang melindungi pekerja migran.

Ratifikasi konvensi buruh migran dan keluarganya

Penyiapan ratifikasi konvensi buruh migran

Amandemen UU 39/2004;

Persiapan amandemen UU Amandemen UU

K)

100% peraturan turunan tersusun

K)

K)

Persentase peraturan turunan amandemen UU

Ratifikasi konvensi buruh migran

Jumlah perjanjian penempatan MoU dengan negara tujuan

10 MOU

17 MOU

%Calon pekerja migran yang terlayani dan tercatat pada dinas tenaga kerja provinsi dan kabupaten

100% calon pekerja migran terlayani

100% calon pekerja migran terlayani

Tersedianya sistem komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (Sisko TKLN) Jumlah atase ketenagakerjaan yang memberi perlindungan pekerja migran

14 embarkasi

14 embarkasi

13 Atase

13 Atase

II.L.026.3

488,1


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010

2

Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja

Tersedianya peluang kerja produktif di berbagai bidang usaha produktif

24.000 orang, 231 Kab/Kota

384.000 Orang; 360 Kab/kota

K)

856,7

Jumlah wirausaha baru yang tercipta

5.396 Orang, 270 Paket

45.000 Orang

K)

763,8

7000 Orang Pendamping wirausaha 6.400 Orang TKS

K)

Jumlah pendamping wirausaha baru

Jumlah Tenaga Kerja Sukarela yang melakukan 1.000 Orang TKS pendampingan dalam Program perluasan Kesempatan Kerja

3

Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja

Terbangunnya layanan sistem informasi pasar kerja.

2014

(a) Jumlah penganggur yang memperoleh pekerjaan sementara; (b) Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara

Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan sinergi program APBN untuk perluasan kesempatan kerja

231 Kab / Kota

200 Kab/ Kota

Adanya sistem informasi pasar kerja on-line

a. Electronic form

Sistem Informasi Pasar kerja online Operasional dan pemeliharaan

b. Document management c. Job order management d. Recruitment management

II.L.026.4

K)

K)

269,8


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 e. Selection management

f. Security g. Interoperability h. Placement management i. Campaign management

Terwujudnya pusat-pusat pelayanan informasi pasar kerja berkualitas yang dibutuhkan oleh pencari kerja dan pengguna tenaga kerja.

j. Operasional 33 Provinsi Jumlah pusat layanan informasi pasar kerja tingkat provinsi 6 Provinsi menerapkan dan kabupaten/kota yang terhubung dengan sistem dengan model bisnis layanan IPK menerapkan model bisnis layanan IPK sistem bursa kerja on-line dan menerapkan standar layanan sesuai ”model bisnis layanan” yang baik 20 Kab/Kota menerapkan 60 Kab/Kota model bisnis layanan IPK menerapkan model bisnis layanan IPK Tersedianya infrastruktur SIM pasar kerja (33 provinsi, 200 server, network, koneksi kab/kota) internet

server, network, koneksi internet

Tersedianya infrastruktur SIM pasar kerja (33 provinsi, 200 kab/kota) Jumlah pencari kerja yang memanfaatkan jasa pusat layanan informasi pasar kerja Jumlah bursa kerja yang memenuhi standar pelayanan umum

Koneksi internet

II.L.026.5

Server, network, koneksi internet 100.000

1.500.000

33 provinsi, 146 Kab/kota 33 provinsi, 456 Kab/Kota

K)


TARGET No


III

PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

1

Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan

SASARAN

INDIKATOR 2010

2014

1.346,5

Tersusunnya Peraturan yang dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja dan memperkuat lembaga HI

Tersusunnya peraturan bidang HI yang meliputi pengaturan Naskah akademik ttg kompensasi & penetapan PHK, Hubungan kerja (PKWT&Outsourcing), pengupahan (UM, KHLm,upah selama skorsing), perlindungan pekerja, mogok kerja

Amandemen, UU, Peraturan pelaksanaan, Sosialisasi, konsolidasi

K)

Tersusunnya peraturan tentang organisasi pekerja/buruh


K)

Tersusunnya peraturan tentang penyelesaian perselisihan HI


K)

4 rancangan naskah

K)

5,0

Inventarisasi Perda HI & assessment, Sosialisasi dan konsolidasi dengan Pemda

K)

145,0

Terbangunnya kebijakan ketenagakerjaan pusat Harmonisasi kebijakan jaminan sosial dengan kebijakan/peraturan daerah secara sinergis Selarasnya peraturan bidang HI

II.L.026.6

Inventarisasi perda HI

182,0


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 1

Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial

IV

PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

1

Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak

Tercapainya kesepakatan dalam hubungan kerja.

Tersusunnya mekanisme perundingan secara bipartit, pencatatan, keterwakilan dan verifikasi SP/SB

2 naskah

4 naskah

K)

Jumlah lembaga kerjasama (LKS) bipartit di perusahaan

naik 5%

% LKS Bipartit di perusahaan naik 20% dari 2010

K)

Jumlah perwakilan pekerja, SP/SB dan pengusaha yang mendapat pendidikan teknik bernegosiasi Jumlah pembentukan LKS tripartit kabupaten/kota Jumlah anggota LKS bipartit dan tripartit yang diberdayakan Jumlah SDM yang memahami Hl Tersusunnya SKKNI ahli HI

500

5.000

K)

49 LKS 160 LKS

242 LKS 1800 LKS

K)

3000 Inventarisasi kompetensi

30.000 Inventarisasi kompetensi, pemetaan dan penerapan SKKNI AHI

K)

368,5

K)

1.000,8

Memfasilitasi pekerja anak untuk kembali ke dunia pendidikan atau memperoleh pelatihan keterampilan Berkurangnya jumlah anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak Meningkatnya perlindungan kepada pekerja perempuan

Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA

3.000

28.200

Persentase pekerja anak yang ditarik dari BPTA yang dikembalikan ke dunia pendidikan dan/atau memperoleh pelatihan keterampilan Persentase perusahaan yang memenuhi norma kerja perempuan dan anak

100%

100%

10%

40%

II.L.026.7

K)

212,0

58,8


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 Tersedianya kebijakan dalam upaya perlindungan pekerja perempuan dan anak

2

Peningkatan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Diterapkannya manajemen dan standar K3.

Jumlah pengawas ketenagakerjaan dalam pengawasan norma kerja perempuan dan anak yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen K3

Menurunnya jumlah kecelakaan dan penyakit akibat kerja

Jumlah tenaga pengawas yang memenuhi standar kompetensi.

Draft RPP Penanggulangan Anak yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja

PP Penanggulangan Anak yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja dan aturan pelaksanaan

K)

Pedoman Pengawasan Norma Kerja Perempuan

Pedoman Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Sosialisasi

K)

120

990

K)

% perusahaan naik 10%

% perusahaan naik 50% dari 2010

20% tenaga pengawas K3 65 % tenaga bersertifikat kompetensi pengawas K3 bersertifikat kompetensi Persentase tenaga pengawas yang ditingkatkan kapasitasnya 100% tenaga pengawas ditingkatkan kapasitasnya

II.L.026.8

460,0


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 V

VI

VII VIII

a.

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DEPNEKERTRANS PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR DEPNAKERTRANS PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DEPNAKERTRANS PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI Dukungan Teknis dan Manajemen Ditjen ■ Tersedianya dukungan manajemen dan teknis P2MKT terhadap pelaksanaan pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)

1.423,3

228,7

286,7 3.399,6

■ Tersusunnya Program dan Anggaran Satuan Kerja 170 Pkt (Pusat, Provinsi dan Kabupaten)

873 Pkt

K)

■ Terwujudnya pelaksana Anggaran dan Pelaporan 12 Pkt berbasis Kinerja secara optimal sesuai dengan ketentuan APBN ■ Tersedianya sarana dan prasara-na kerja pada 6 12 Pkt Satuan Kerja sesuai kebutuhan organisasi ■ Meningkatnya kompetensi pegawai sebanyak 490 450 org orang yang sesuai dengan kebutuhan organisasi

60 Pkt

K)

60 Pkt

K)

2.410 org

K)

60 Pkt

K)

■ Tersedianya bahan rumusan Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur (NSPK)

II.L.026.9

12 Pkt

259,7


TARGET No


b.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi

SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 10

127 Lembaga

K)

■ Jumlah aparat yang memiliki kapasitas pengelolaan dan pelayanan di Kawasan Transmigrasi

144 kimtrans

743 kimtrans

K)

■ Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam proses pengembangan di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)

■ Jumlah fasilitasi kegiatan yang dilakukan; ■ Jumlah pelatihan dan pendampingan yang diberikan

12 bln 12 kali

60 bln 60 kali

K)

■ Meningkatnya peran serta lintas sector, swasta dan masyarakat di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal) ■ Terciptanya peningkatan kualitas dasar masyarakat di Kawasan Transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)

■ ■ ■

Jumlah lintas sector yang berperan Jumlah swasta / investor yang berperan Jumlah masyarakat transmigrasi yang berperan

5 LS 9 34.861 Kel

36 LS 59 197.550 Kel

K)

■ ■ ■ ■

Bantuan Pangan Bantuan Pendidikan Bantuan Kesehatan Pelayanan Mental spiritual

13.876 Kel 27.925 Kel 36.861 Kel 131 Kel 3 kali

87.433 Kel 165.904 Kel 200.052 Kel 735 Kel

K)

12 kali

K)

■ Meningkatnya penguatan kelemba-gaan perdesaan di permukiman transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)

■

■ Meningkatnya kapasitas aparat dalam pengelolaan dan pelayanan bagi masyarakat di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)

■ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Daerah Tertinggal)

Jumlah kelembagaan masyarakat yang mandiri

■ Jumlah pelatihan /Bintek/ Diseminasi/ studi Banding mengenai pengembangan ekonomi lokal dan daerah untuk aparatur pengelola kawasan transmigrasi

II.L.026.10

K)

K) K)

K) K) K)

1.107,0


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 ■ Terlaksananya pelatihan BDS bagi masyarakat dan pengusaha lokal/ daerah di kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Daerah Tertinggal)

■ Jumlah pelatihan BDS bagi masyarakat dan pengusaha lokal/daerah di kawasan transmigrasi

3 kali

17 kali

K)

■ Terbentuknya forum lintas stakeholder terkait perencanaan dan penga-nggaran program/ kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah di kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Daerah Tertinggal)

■

5

43

K)

■ % jumlah stakeholder non pemerintah yang terlibat di dalam forum lintas stakeholder.

20%

50%

■ Meningkatnya penguatan kelem-bagaan perdesaan di permukiman transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan) ■ Meningkatnya kapasitas aparat dalam pengelolaan dan pelayanan bagi masyarakat di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)

■

10 lembaga

28 lembaga

K)


26 kimtrans

107 kimtrans

K)

■ Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam proses pengembangan di kawasan transmigrasi (Pemba-ngunan Perdesaan di Daerah Perbatasan) ■ Meningkatnya peran serta lintas sector, swasta dan masyarakat di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan) ■ Terciptanya pe-ningkatan kualitas dasar masyarakat di Kawasan Transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)

■

Jumlah fasilitasi kegiatan yang dilakukan;

12 bln

60 bln

K)

■ Jumlah pelatihan dan pendampingan yang diberikan ■ Jumlah lintas sector yg berperan ■ Jumlah swasta / investor yang berperan ■ Jumlah masyarakat transmigrasi yang berperan

12 bln

60 bln

K)

1 LS 2 41.013 Kel

33 LS 10 226.652 Kel

K)

■ ■ ■ ■

2.449 Kel 4.928 Kel 4.152 Kel 23 Kel

12.718 Kel 23.456 Kel 26.591 Kel 105 Kel

K)

Jumlah forum lintas stakeholder yang aktif.



II.L.026.11

K) K)

K) K) K)


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 ■ Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Daerah Perbatasan)


1 kali

5 kali

K)

■ Terlaksananya pelatihan BDS bagi masyarakat dan pengusaha lokal/ daerah di kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Daerah Perbatasan)


1 kali

5 kali

K)

■ Terbentuknya forum lintas stakeholder terkait perencanaan dan pengangga-ran program/ kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah di kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Daerah Perbatasan)

■

1

11

K)


20%

50%

■ Meningkatnya penguatan kelembaga-an perdesaan di permukiman transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)

■

6 lembaga

43 lembaga

K)

■ Meningkatnya kapasitas aparat dalam pengelolaan dan pelayanan bagi masyarakat di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)


77 UPT

385 UPT

K)

■ Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam proses pengembangan di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)

■ Jumlah pelatihan dan pendampingan yang diberikan

12 kali

60 kali

K)



II.L.026.12


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 ■ Meningkatnya peran serta lintas sector, swasta dan masyarakat di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis) ■ Terciptanya peningkatan kualitas dasar masyarakat di Kawasan Transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)

■ ■ ■

Jumlah lintas sector yang berperan Jumlah swasta / investor yang berperan Jumlah masyarakat transmigrasi yang berperan

6 Ls 11 10.254 Kel

43 Ls 69 56.666 Kel

K)

■ ■ ■ ■


4.082 Kel 8.214 Kel 10.254 Kel 35 Kel

24.964 Kel 47.420 Kel 56.666 Kel 207 Kel

K)

K) K)

K) K) K)

■ Meningktanya partisipasi masyarakat dalam pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Wilayah Strategis)


1 Kali

5 kali

K)

■ Terlaksananya pelatihan BDS bagi masyarakat dan pengusaha lokal/daerah di kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Wilayah Strategis)


1 Kali

5 kali

K)

■ Terbentuknya forum lintas stakeholder terkait perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah di kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Wilayah Strategis)

■

2 Forum

11 Forum

K)

20%

50%



II.L.026.13


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 c.

Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat ■ Meningkatnya kualitas dan kese-suaian dan Kawasan Transmigrasi perencanaan teknis pe-ngembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi (Pembangunan

■ Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi dan regu-lasi yang mendukung pengembangan kawasan transmigrasi sebagai kawasan Perkotaan Baru (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Daerah Tertinggal)

■ Meningkatnya kualitas dan kesesuaian perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)

■ Jumlah sosialisasi perencanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi

7 prov

16 prov

■ Rencana Teknis Pembinaan Permukiman Transmigrasi ■ Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi ■ Rencana Teknis Pengembangan Kawasan Transmigrasi ■ Jumlah MasterPlan, ActionPlan, dan Business Plan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT)

10 kimtrans 6 Kws

114 kimtrans

K)

23 Kws

K)

5 Kws

23 Kws

K)

1 Kws

5 Kws

K)

■ Prosentase MasterPlan, Action Plan, dan Business 100% Plan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) yang disahkan. ■ Jumlah SDM Aparatur yang mampu mengelola 70 org kawasan perkotaan baru/KTM ■ Jumlah sosialisasi perencanaan pengembangan 1 prov masyarakat dan kawasan transmigrasi

100%

■ Rencana Teknis Pembinaan Permukiman Transmigrasi ■ Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi ■ Rencana Teknis Pengembangan Kawasan Transmigrasi

II.L.026.14

133,7

545 org

K)

10 prov

K)

2 kimtrans 1 Kws

16 kimtrans

K)

3 Kws

K)

1 Kws

3 Kws

K)


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 ■ Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi dan regulasi yang mendukung pengembangan kawasan transmigrasi sebagai kawasan Perkotaan Baru (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Daerah Perbatasan)

■ Meningkatnya kualitas dan kesesuaian perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)

d.

Pengembangan Usaha di kawasan transmigrasi

■ Jumlah MasterPlan, ActionPlan, dan Business Plan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT)

1 Kws

■ Prosentase MasterPlan, Action Plan, dan Business 100,00% Plan Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) yang disahkan. 15 org ■ Jumlah SDM Aparatur yang mampu mengelola kawasan perkotaan baru/KTM ■ Jumlah sosialisasi perencanaan pengembangan 2 kali masyarakat dan kawasan transmigrasi

5 Kws

K)

100,00%

65 org

K)

10 kali

K)

■ Rencana Teknis Pembinaan Permukiman Transmigrasi ■ Rencana Teknis Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi ■ Rencana Teknis Pengembangan Kawasan Transmigrasi ■ jumlah lahan produktif di permukiman/kawasan transmigrasi

3 kimtrans

26 kimtrans

K)

1 Kws

5 Kws

K)

2 Kws

6 Kws

K)

5.654 Ha

23.576 Ha

K)

■ Meningkatnya produktivitas desa dalam pengem-bangan pangan/ komoditas unggulan di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)

■ Jumlah produktivitas lahan di permukiman kawasan transmi-grasi.

8.934 Ton

43.384 Ton

K)

■ Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penerapan tekno-logi tepat guna dan penyerapan informasi pasar di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)

■ ■ ■ ■ ■

13 Unit 11 bh 11 bh 1 unit

91 Unit 94 bh 95 bh 561 kel 5 unit

K)

■ Berkembangnya lahan usaha produksi pertanian di permukiman/kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)

Jumlah usaha Pengolahan hasil Jumlah pasar desa Jumlah jaringan Pemasaran Jumlah kelompok usaha peternakan Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)

II.L.026.15

K) K) K) K)

534,0


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 ■ Meningkatnya pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil menengah di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)

5 SKIM

K)

279 unit

K)

23 Kel

306 Kel

K)

■ Jumlah fasilitasi peningkatan iklim investasi kondusif yang menstimulasi peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam pembangunan perdesaan di kawasan transmigrasi

6 Kws

48 Kws

K)

■ Jumlah Skim Kredit untuk investasi ■ Jumlah bimbingan, pendampingan, dan pelatihan kepada masyarakat dan pengembangan lahan di kawasan transmigrasi

1 SKIM 16 Kws

15 SKIM 95 Kws

K)

9 Kws

K)

9 unit

K)

■ Jumlah bantuan skim kredit mikro di kawasan 1 SKIM transmigrasi ■ Jumlah Lembaga ekonomi (koperasi /LKM-BMT 32 Unit Trans di permukiman transmigrasi) ■

■ Meningkatnya penciptaan usaha melalui iklim investasi yang kondusif di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)

■ Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan pangan baik untuk produksi/ketersediaan, konsumsi pribadi maupun dijual kembali (pemasaran dan distribusi) di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal) ■ Berkembangnya lembaga usaha ekonomi daerah, terutama di bidang permodalan dan perizinan usaha, di kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal)

jumlah kelompok tani di kawasan

Transmigrasi

■ Jumlah lembaga Perbankan/ keuangan di kawasan 2 Kws transmigrasi ■ Jumlah koperasi 2 unit

II.L.026.16

K)


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 ■ Meningkatnya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kawasan transmigrasi sebagai kawasan perkotaan baru (Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal)

■ Meningkatnya kualitas kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerin-tah swasta dalam men-dukung pengembangan ekonomi kawasan (Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal) ■ Berkembangnya lahan usaha produksi pertanian di permukiman/kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan) ■ Meningkatnya produktivitas desa dalam pengembangan pangan/ komoditas unggulan di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan) ■ Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penerapan tekno-logi tepat guna dan penyerapan informasi pasar di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di ■ Meningkatnya pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil menengah di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)

■

Jumlah tenaga fasilitator di kawasan transmigrasi 328 org

1.983 org

K)

■ Jangka waktu penyelenggaraan fasilitasi di kawasan transmigrasi ■ Jumlah pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan ■ Agrocenter ■ Pengembangan Investasi swasta ■ Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)

12 Bln

60 Bln

K)

3 Unit

15 Unit

K)

2 Kws 2 Kws

10 Kws 13 Kws 11 Kws

K)

■

3 Forum 3 Sektor 3 998 Ha

16 Forum

K)

16 Sektor

K)

16 3.256 Ha

K)

■ Jumlah produktivitas lahan di permukiman kawasan transmi-grasi.

1.577 Ton

5.979 Ton

K)

■ Jumlah usaha Pengolahan hasil ■ Jumlah pasar desa ■ Jumlah jaringan Pemasaran ■ Jumlah kelompok usaha peternakan ■ Jumlah bantuan skim kredit mikro di kawasan transmigrasi ■ Jumlah Lembaga ekonomi (koperasi /LKMBMT Trans di permukiman transmigrasi)

3 Unit 2 bh 2 bh 0 SKIM 6 Unit

12 Unit 14 bh 14 bh 79 kel 0 SKIM

K)

39 unit

K)

jumlah forum kerja sama antar daerah/wilayah

jumlah sektor/bidang ekonomi yang ■ dikerjasamakan ■ Jumlah MoU sektor terkait ■ jumlah lahan produktif di permukiman/kawasan transmigrasi

II.L.026.17

K) K)

K)

K) K) K) K)


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010

■ Meningkatnya penciptaan usaha melalui iklim investasi yang kondusif di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)

5 Kel

42 Kel

K)

2 Kws

12 Kws

K)

0 SKIM ■ Jumlah bimbingan, pendampingan, dan pelatihan 2 Kws kepada masyarakat dan pengembangan lahan di kawasan transmigrasi

4 SKIM

K)

11 Kws

K)

■ jumlah kelompok tani di kawasan Transmigrasi ■ Jumlah fasilitasi peningkatan iklim investasi kondusif yang menstimulasi peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam pembangunan perdesaan di kawasan transmigrasi ■

■ Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan pangan baik untuk produksi/ketersediaan, konsumsi pribadi maupun dijual kembali (pemasaran dan distribusi) di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)

Jumlah Skim Kredit untuk investasi

■ Berkembangnya lembaga usaha ekonomi daerah, terutama di bidang permodalan dan perizinan usaha, di kawasan transmigrasi (Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Perbatasan)

■ Jumlah lembaga Perbankan/ keuangan di kawasan 1 Kws transmigrasi ■ Jumlah koperasi 2 unit

5 Kws

K)

7 unit

K)

■ Meningkatnya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kawasan transmigrasi sebagai kawasan perkotaan baru (Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Perbatasan)

■

425 org

K)

12 Bln

60 Bln

K)

1 Unit

5 Unit

K)

1 Kws 1 Kws

4 Kws 5 Kws 5 Kws

K)

Jumlah tenaga fasilitator di kawasan transmigrasi 80 org

■ Jangka waktu penyelenggaraan fasilitasi di kawasan transmigrasi ■ Jumlah pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan ■ Agrocenter ■ Pengembangan Investasi swasta ■ Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)

II.L.026.18

K) K)


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 ■ Meningkatnya kualitas kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerin-tah swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi kawasan (Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Perbatasan)

5 Forum

K)

5 Sektor

K)

5 7.792 Ha

K)

3.878 Ton

13.666 Ton

K)

4 unit 3 bh 3 bh -

26 unit 27 bh 27 bh 16 kel

K)

■ Jumlah bantuan skim kredit mikro di kawasan 1 Kws transmigrasi ■ Jumlah Lembaga ekonomi (koperasi /LKM-BMT 10 Unit Trans di permukiman transmigrasi)

5 Kws

K)

82 unit

K)

■

35 Kel

435 Kel

K)

2 Kws

15 Kws

K)

1 Forum 1 Sektor 1 2.778 Ha

■ Produktivitas lahan di permukiman/ kawasan transmigrasi

■ Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam penerapan tekno-logi tepat guna dan penyerapan informasi pasar di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)

■ ■ ■ ■

■ Meningkatnya pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil menengah di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)

■ Berkembangnya lahan usaha produksi pertanian di permukiman/ kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis) ■ Meningkatnya produktivitas desa dalam pengem-bangan pangan/ komoditas ung-gulan di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)

■ Meningkatnya penciptaan usaha melalui iklim investasi yang kondusif di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)

■


jumlah sektor/bidang ekonomi yang ■ dikerjasamakan ■ Jumlah MoU sektor terkait ■ Jumlah lahan produktif di permukiman/kawasan transmigrasi

jumlah usaha Pengolahan hasil Jumlah pasar desa Jumlah jaringan Pemasaran Jumlah kelompok usaha peternakan

jumlah kelompok tani di kawasan

Transmigrasi

■ Jumlah fasilitasi peningkatan iklim investasi kondusif yang menstimulasi peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam pembangunan perdesaan termasuk di daerah transmigrasi

II.L.026.19

K)

K) K) K)


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 ■ Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pemenuhan pangan baik untuk produksi/keter-sediaan, konsumsi pribadi maupun dijual kembali (pemasaran dan distribusi) di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis) ■ Berkembangnya lembaga usaha ekonomi daerah, terutama di bidang permodalan dan perizinan usaha, di kawasan transmigrasi ■ Meningkatnya fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kawasan transmigrasi sebagai kawasan perkotaan baru (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Wilayah Strategis)

■ Meningkatnya kualitas kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerintah swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi kawasan (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Wilayah Strategis) e.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi

■ Meningkatnya fungsi dan ketersediaan sarana prasarana di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)

■ Jumlah bimbingan, pendampingan, dan pelatihan kepada masyarakat dan pengembangan lahan di kawasan transmigrasi

4 kali

· Jumlah lembaga 1 unit Perbankan/keuangan · Jumlah koperasi 1 unit ■ Jumlah tenaga fasilitator di kawasan transmigrasi 146 org

23 kali

K)

5 unit

K)

5 unit 699 org

K) K)

■ Jangka waktu penyelenggaraan fasilitasi di kawasan transmigrasi ■ Jumlah pendampingan Pengembangan Usaha Ekonomi Kawasan ■ Agrocenter ■ Jumlah Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)

12 Bln

60 Bln

K)

4 Unit

20 Unit

K)

1 Kws 1 Kws

3 Kws 3 Kws

K)

■

2

7

K)

■ jumlah sektor/ bidang ekonomi yang dikerja samakan ■ Jumlah MoU sektor terkait

1 Sektor

8 Sektor

K)

1

8

K)

■

Pengembangan Jalan

120 Km

483,56 Km

K)

■ ■ ■ ■ ■

Pengembangan Drainase Pengembangan Sarana Air Bersih Pengembangan Energi Terbarukan Pengembangan Bangunan Fasiitas Umum Rehabilitasi Rumah Transmigran

14,4 Km 3.150.000 liter 32 Unit 700 Unit

47,84 Km 13.446.361 liter 71.200 Watt 190 Unit 1.680 Unit

K)


II.L.026.20

K)

K) K) K) K)

899,4


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 ■ Meningkatnya akses terhadap sarana dan prasarana kawasan transmigrasi pada kawasan tertinggal (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Daerah Tertinggal) ■ Meningkatnya fungsi dan ketersediaan sarana prasarana di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)

Meningkatnya akses terhadap sarana dan ■ prasarana kawasan transmigrasi pada kawasan perbatasan (Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah di Daerah Perbatasan) ■ Meningkatnya fungsi dan ketersediaan sarana prasarana di kawasan transmigrasi pada kawasan strategis (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)

■ Meningkatnya akses terhadap sarana dan prasarana kawasan transmigrasi pada kawasan strategis (Pengembangan Ekonomi Lokal dan

62,65 km 47 km 29.042.735 liter 486.906 watt 56 unit 54 Km 6,4 Km 2.326.430 Liter

K)

K)

3 unit 30 Km

8.152 Watt 48 Unit 10,1 km 7 km 3.333.334 liter 23.810 watt 11 unit 120,894 Km

Pengembangan Drainase

3,6 Km

11,96 Km

K)

■

Pengembangan Sarana Air Bersih

2.326.430 Liter

K)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pengembangan Energi Terbarukan Pengembangan Bangunan Fasilitas Umum Pengembangan jalan Pengembangan drainase Pengembangan Sarana Air Bersih Pengembangan Energi Terbarukan Pengembangan Fasilitas Umum

787.500 Liter 48 Unit 21,38 km

17.800 Watt 88 Unit 36,28 km 9 km 4.666.667 liter 23.810 watt 26 unit

K)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pengembangan jalan Pengembangan drainase Pengembangan Sarana Air Bersih Pengembangan Energi Terbarukan Pengembangan Fasilitas Umum Pengembangan Jalan Pengembangan Drainase Pengembangan Sarana Air Bersih

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pengembangan Energi Terbarukan Pengembangan Bangunan Fasiitas Umum Pengembangan jalan Pengembangan drainase Pengembangan Sarana Air Bersih Pengembangan Energi Terbarukan Pengembangan Fasilitas Umum Pengembangan Jalan

■

II.L.026.21

9.2 km 13 km 5.555.556 liter 176.457 watt 3 unit 12 Km 2 Km 787.500 Liter 29 Unit 4 km

6 unit

K) K) K) K) K) K) K)

K) K) K) K) K) K) K)

K) K) K) K) K) K)


TARGET No


f.

Penyerasian Lingkungan di kawasan transmigrasi

SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 ■ Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup di 24 Dok kawasan transmigrasi ■ Jumlah mitigasi lingkungan 13 kimtrans ■ Jumlah fasilitasi dan advokasi penyerasian 5 Pkt lingkungan ■ Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri 12 kimtrans

112 Dok

K)

94 kimtrans

K)

20 Pkt

K)

132 kimtrans

K)

■ Meningkatnya Desa Mandiri Energi dikawasan Transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)

■ Jumlah permukiman transmigrasi yang akan berkembang menjadi Desa Mandiri Energi

1 kimtrans

5 kimtrans

K)

■ Meningkatnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)

■ Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan ■ Jumlah Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi

1 Dok -

8 Dok 44 Kws

K)

22 Kws 26 Dok

K)

16 Kimtrans

K)

5 Pkt

K)

21 Kimtrans

K)

5 Kimtrans

K)

■ Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dalam mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal) ■ Meningkatnya kemandirian masyarakat di permukiman transmigrasi pada kawasan tertinggal (Pembangunan Perdesaan di Daerah Tertinggal)

■ Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dalam mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan) ■ Meningkatnya kemandirian masyarakat di permukiman transmigrasi pada kawasan tertinggal (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan) ■ Meningkatnya Desa Mandiri Energi dikawasan Transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan)

■ Jumlah mitigasi lingkungan 7 Kws ■ Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup di 4 Dok kawasan transmigrasi ■ Jumlah mitigasi lingkungan 2 Kimtrans ■ Jumlah fasilitasi dan advokasi penyerasian 1 Pkt lingkungan ■ Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri 2 Kimtrans

■ Jumlah permukiman transmigrasi yang akan berkembang menjadi Desa Mandiri Energi

II.L.026.22

1 Kimtrans

K)

K)

465,8


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 ■ Meningkatnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Daerah Perbatasan) ■ Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dalam mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)


5 Dok 12 Kws

K)

9 Kws 28 Dok

K)

25 Kimtrans

K)

4 Kimtrans

38 Kimtrans

K)

1 Dok -

■ Jumlah mitigasi lingkungan 2 Kws ■ Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup di 6 Dok kawasan transmigrasi ■ Jumlah mitigasi lingkungan 3 Kimtrans

K)

K)

■ Meningkatnya kemandirian masyarakat di permukiman transmigrasi pada kawasan tertinggal (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)

■

■ Meningkatnya kelestarian dan fungsi lingkungan hidup di kawasan transmigrasi (Pembangunan Perdesaan di Wilayah Strategis)


1 Dok -

12 Dok 12 Kws

K)

■

1 Kws

9 Kws

K)

Jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri

Jumlah mitigasi lingkungan

II.L.026.23

K)


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 IX a.

b.

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Dukungan teknis dan manajemen Ditjen P4Trans

Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam pembangunan transmigrasi

3.816,2 Tersedianya dukungan manajemen dan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan transmigrasi dan perpindahan transmigrasi

Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah tertinggal

Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan transmigrasi dalam rangka

1. Tersusunnya Program dan anggaran pd setiap satuan kerja 2. Terwujudnya pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan 3. Tersedianya sarana dan prasana kerja bagi 6 satker 4. Peningkatan kompetensi pegawai sesuai dgn kebutuhan organisasi 5. Tersedianya Norma, standar, Kriteria dan prosedur (NSPK) ■ Instansi yang bekerjasama mendukung program transmigrasi ■ Kabupaten/Kota yang bersedia melaksanakan pembangunan transmigrasi ■ Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi ■ Kesepakatan bersama antar Prov dan Perjanjian KSAD antar Kab/Kota ■ Nilai rencana investasi yang akan dikembangkan oleh Badan Usaha ■ Instansi yang bekerjasama mendukung program transmigrasi ■ Kabupaten/Kota yang bersedia melaksanakan pembangunan transmigrasi ■ Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi ■ Kesepakatan bersama antar Prov dan Perjanjian KSAD antar Kab/Kota ■ Nilai rencana investasi yang akan dikembangkan oleh Badan Usaha

II.L.026.24

12

60 bulan

K)

16 lembaga 96 kab

80 lembaga

K)

19.600 kel

106.030 kel

23 kab

26 kab

1,4 trilyun

8,8 trilyun

K)

16 lembaga

80 lembaga

K)

96 kab

104 kab

19.600 kel

106.030 kel

23 kab

26 kab

1,4 trilyun

8,8 trilyun

104 kab K)

K)

K)

426,9

130,4


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di wilayah strategis

■ Instansi yang bekerjasama mendukung program transmigrasi

■ Kabupaten/Kota yang bersedia melaksanakan pembangunan transmigrasi ■ Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi ■ Kesepakatan bersama antar Prov dan Perjanjian KSAD antar Kab/Kota ■ Nilai rencana investasi yang akan dikembangkan oleh Badan Usaha c.

Penyediaan Tanah Transmigrasi

Tersedianya lahan untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah tertinggal

■ Tersedianya lahan untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah perbatasan

4

20 lembaga

lembaga 24 kab

26 kab

4.900 kel

26.530 kel

K)

K)

6 kab

7 kab

0,4 trilyun

2,7 trilyun

K)

■ Luas lahan yang tersedia (Ha)

48000 Ha

240.000 Ha

K)

■ Luas lahan yang didukung oleh legalitas

15360 Ha

84.316 Ha

K)

■ Luas lahan yang dibagikan

7860 Ha

42.420 Ha

K)

■ Data tentang bidang tanah yang dibagikan transmigran 26 lok

137 lok

K)

■ Jumlah dan jenis dokumen pertanahan ■ Prosentase penyelesaian kasus pertanahan ■ Luas lahan yang tersedia (Ha)

2 dok 15% 32000 Ha

10 dok 20% 160.000 Ha

K)


10240 Ha

55.984 Ha

K)


5240 Ha

28.280 Ha

K)


91 lok

K)

■ Jumlah dan jenis dokumen pertanahan ■ Prosentase penyelesaian kasus pertanahan

10 dok 20%

K)

II.L.026.25

2 dok 15%

K)

192,7


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 ■ Tersedianya lahan untuk pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di wilayah Strategis

d.

Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Penempatan Transmigrasi

Tersedianya rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi dan rencana penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah tertinggal

■ Luas lahan yang tersedia (Ha)

20000 Ha

100.000 Ha

K)


6400 Ha

35.240 Ha

K)


3226 Ha

17646 Ha

K)


75 Lok

K)

■ Jumlah dan jenis dokumen pertanahan 2 dok ■ Prosentase penyelesaian kasus pertanahan 15% ■ Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) 3 WPT dan Rencana Detail Pusat WPT

10 dok 15% 18 WPT

K)

■ Rencana Kawasan Pengembangan Transmigrasi (SKP) 4 SKP

39 SKP

K)

■ Rencana Teknis Permukiman/redesain tata ruang perdesaan terintegrasi dengan Kawasan Transmigrasi

13 SP

122 SP

K)

■ Rencana Teknis Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi ■ Rencana Teknis Pengembangan SDM dan Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi

2 RT SAPRAS 4 SKP

23 RT SARPRAS

K)

40 SKP

K)

■ Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana Pusat Kawasan Perkotaan Baru ■ Data Potensi sasaran pengarahan dan perpindahan transmigrasi

3 DED

20 DED

K)

12 Kab

12 Kab

II.L.026.26

K)

111,6


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 Tersedianya rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi dan rencana penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah perbatasan

Tersedianya rencana pembangunan Kawasan Transmigrasi dan rencana penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di kawasan strategis

■ Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) 2 WPT dan Rencana Detail Pusat WPT

12 WPT

K)


27 SKP

K)


9 SP

81 SP

K)


1 RT SARPRAS

14 RT SARPRAS

K)

3 SKP

28 SKP

K)

■ Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana 2 DED Pusat Kawasan Perkotaan Baru ■ Data Potensi sasaran pengarahan dan perpindahan 12 Kab transmigrasi ■ Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) 1 WPT dan Rencana Detail Pusat WPT

13 DED

K)

12 Kab

K)

7 WPT

K)


16 SKP

K)


5 SP

50 SP

K)


1 RT SAPRAS

9 RT SARPRAS

K)

1 SKP

16 SKP

K)

II.L.026.27


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010

e.

Pembangunan Permukiman di Kawasan Transmigrasi

Termanfaatkan dan terkelolanya sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam bentuk WPT atau LPT yang layak dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah tertinggal

Termanfaatkan dan terkelolanya sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam bentuk WPT atau LPT yang layak dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah perbatasan

■ Rencana Teknis Detail Desain Sarana dan Prasarana Pusat Kawasan Perkotaan Baru ■ Data Potensi sasaran pengarahan dan perpindahan transmigrasi ■ Lahan yang dibuka (Ha) ■ Jalan antar SKP, antar permukiman dan jalan lingkungan permukiman transmigrasi ■ Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dibangun (Unit) ■ Rumah penduduk setempat yang dipugar/dikembang-kan (Unit) ■ Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial yang dibangun/dikem-bangkan (Unit) ■ Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang dibangun (Paket) ■ Sarana dan Prasarana Kawasan Perkotaan Baru Yang di siapkan ■ Luas Lahan Siap Bangun di Pusat Kawasan Perkotaan Baru ■ Lahan yang dibuka (Ha) ■ Jalan antar SKP, antar permukiman dan jalan lingkungan permukiman transmigrasi ■ Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dibangun (Unit) ■ Rumah penduduk setempat yang dipugar/dikembang-kan (Unit) ■ Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial yang dibangun/dikem-bangkan (Unit) ■ Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang dibangun (Paket) ■ Sarana dan Prasarana Kawasan Perkotaan Baru Yang di siapkan ■ Luas Lahan Siap Bangun di Pusat Kawasan Perkotaan Baru

II.L.026.28

K)

1 DED

7 DED

3 Kab

3 Kab

3.571 ha 7,99 km

28.087 ha 505,05 km

K)

3.926 unit

24.230 unit

K)

576 unit

3.199 unit

K)

12 unit

84 unit

K)

912 unit

5.098 unit

K)

9 SAPRAS 180 ha

57 SARPRAS

K)

1.140 ha

K)

2.381 ha

18.725 ha

K)

5,33 km

336,71 km

K)

2.480 unit

12.964 unit

K)

384 unit

2.133 unit

K)

8 unit

56 unit

K)

608 unit

3.399 unit

K)

6 SAPRAS

36 SARPRAS

K)

120 ha

760 ha

K)

K)

2.572,4


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR

Termanfaatkan dan terkelolanya sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam bentuk WPT atau LPT yang layak dalam rangka pembangunan perdesaan di kawasan strategis

■ Lahan yang dibuka (Ha) ■ Jalan antar SKP dalam Kawasan Transmigrasi

3.225,6 ha 0 km

15.696,4 Ha 64,2 km

K)

§ Jalan antar Permu-kiman dalam SKP § Jalan lingkungan dalam Permukiman (Km) ■ Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dibangun (Unit) ■ Rumah penduduk setempat yang dipugar/dikembang-kan (Unit) ■ Fasilitas Umum/ Fasilitas Sosial yang dibangun/dikem-bangkan (Unit) ■ Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang dibangun (Paket) ■ Sarana dan Prasarana Kawasan Perkotaan Baru Yang di siapkan ■ Luas Lahan Siap Bangun di Pusat Kawasan Perkotaan Baru

0 km 34,68 km 1.448 unit

116,8 359,12 km 8.038 unit

K)

315 unit

1.653 unit

K)

5 unit

30 unit

K)

391 unit

3.008 unit

K)

1.898 pkt

11.346 pkt

K)

30 ha

182 Ha

K)

3.926 kel

21.230 kel

K)

11.615 kel

63.527 kel

K)

3.926 kel

21.230 kel

K)

3.926 kel

21.230 kel

K)

131 Aktn

708 Aktn

K)

14.153 kel

K)

42.352 kel

K)

14.153 kel

K)

2014

2010

f.

Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi

Terwujudnya persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup di Kawasan Transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah tertinggal

Terwujudnya persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup di Kawasan Transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah perbatasan

■ Jumlah keluarga yang difasilitasi perpindahannya ke Kawasan Transmigrasi ■ Jumlah keluarga penduduk yang tertata terintegrasi dalam Kawasan Transmigrasi ■ Data administrasi kependudukan masyarakat di Kawasan Transmigrasi ■ Jumlah bantuan perbekalan yang diberikan kepada calon transmigran ■ Jumlah fasilitasi pelatihan calon transmigran

■ Jumlah keluarga yang difasilitasi perpindahannya 2.617 kel ke Kawasan Transmigrasi ■ Jumlah keluarga penduduk yang tertata terintegrasi 7.744 kel dalam Kawasan Transmigrasi ■ Data administrasi kependudukan masyarakat di 2.617 kel Kawasan Transmigrasi

II.L.026.29

K)

K) K)

382,1


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 ■ Jumlah bantuan perbekalan yang diberikan kepada calon transmigran ■ Jumlah fasilitasi pelatihan calon transmigran Terwujudnya persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup di Kawasan Transmigrasi dalam rangka pembangunan perdesaan di daerah strategis

■ Jumlah keluarga yang difasilitasi perpindahannya ke Kawasan Transmigrasi ■ Jumlah keluarga penduduk yang tertata terintegrasi dalam Kawasan Transmigrasi ■ Data administrasi kependudukan masyarakat di Kawasan Transmigrasi ■ Jumlah bantuan perbekalan yang diberikan kepada calon transmigran ■ Jumlah fasilitasi pelatihan calon transmigran

TOTAL ALOKASI KEMENNAKERTRANS 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.026.30

2.617 kel

14.149 kel

K)

87 Aktn

472 Aktn

K)

1.640 kel

8.850 kel

K)

5.141 kel

26.771 kel

K)

1.640 kel

8.850 kel

K)

1.640 kel

8.850 kel

K)

52 Aktn

291 Aktn

K)

18.829,2

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN SOSIAL TARGET No


SASARAN

2010 I.

II.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial

Peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan manajemen yang efisien, efektif dan akuntabel.


INDIKATOR 2014

Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran, dokumen kepegawaian dan administrasi tata laksana, dokumen keuangan, dan dokumen perundangan yang tepat waktu dan tepat guna

85

100

Persentase peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan umum, humas dan penyuluhan sosial Persentase temuan penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ditindaklanjuti

85

100

50

100

111,0

50

100

4.547,6

2.981,3

Menurunnya penyimpangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

III.

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pembangunan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Sosial

Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui pemberdayaan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial

1.

Penanggulangan Kemiskinan

Tersalurkannya bantuan pemberdayaan masyarakat bagi fakir miskin dalam bentuk KUBE dan stimulan UEP.

Tersedianya akses kesempatan kerja dan berusaha, pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan dasar melalui KUBE (kelompok) Tersedianya akses perumahan dan permukiman melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (unit)

12.793

80.028

K)

6.150

38.420

K)

Tersedianya permukiman dan infrastruktur (unit)

2.300

3.720

Pemberian jaminan hidup (KK)

4.270

7.010

2.

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga KAT

II.L.027.1

2.701,2

738,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN SOSIAL TARGET No


SASARAN


INDIKATOR 2010

2014

IV.

Program Rehabilitasi Sosial

Meningkatnya fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial.

Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial

50

100

4.054,3

1.

Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak

Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak dan balita telantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak cacat, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)

159.500

263.000

1.717,1

2.

Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia telantar.

Jumlah lanjut usia telantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)

22.040

51.420

635,1

3.

Rehabilitasi dan Perlindungan Penyandang Cacat

Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat.

Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa)

34.900

75.640

1.293,7

V.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu Meningkatnya fungsi sosial PMKS penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan jaminan melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui sosial. pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial

50

100

13.490,8

1.

Bantuan Sosial Korban Bencana Alam

40.000

247.900

K)

2.340,2

43.000

266.900

K)

945,1

816.000

1.170.000

50

100

50

100

2. 3. VI.

Terpenuhinya kebutuhan darurat dan pelayanan sosial bagi Jumlah korban bencana alam yang berhasil dibantu dan korban bencana alam. dilayani (jiwa) Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial Terpenuhinya kebutuhan darurat dan pelayanan sosial bagi Jumlah korban bencana sosial yang berhasil dibantu dan korban bencana sosial. dilayani (jiwa) Bantuan Tunai Bersyarat Terlaksananya pemberian Bantuan Tunai Bersyarat bagi Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat RTSM (PKH); PKH (RTSM) Persentase pekerja sosial dan tenaga kerja kesejahteraan Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Peningkatan jumlah pekerja sosial dan tenaga kerja kesejahteraan sosial yang kompeten. sosial yang kompeten/ terlatih secara profesional Pengembang-an Kesejahteraan Sosial Peningkatan pemanfaatan data, informasi, hasil kajian, hasil penelitian sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program.

Persentase pemanfaatan data, informasi, hasil kajian, hasil penelitian sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program

TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN SOSIAL 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.027.2

8.985,0 423,3

25.608,2

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN No. 1.

PROGRAM/PRIORITAS Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi

SASARAN(Hasil Outcomes/Output yang diharapkan)


2014

Areal hutan produksi tertata dalam unit-unit pengelolaan berupa Peningkatan investasi usaha pemanfaatan hutan KPHP dan usaha pemanfaatan (IUPHHKproduksi dan industri primer hasil hutan, serta peningkatan produksidan diversifikasi hasil hutan. HA/HT/HHBK/RE/Jasling)


Produksi dan diversifikasi usaha pemanfaatan pada hutan alam produksi meningkat (sebesar 5 % terdiri dari hasil hutan kayu/HHBK/Jasling) Kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman dan intesitas pemanfaatan hutan produksi meningkat (luas tanaman bertambah 3 juta Ha)

a.

Peningkatan Pengelolaan Hutan Tanaman

Peningkatan produksi hutan tanaman

Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan tertib sesuai ketentuan (PNBP meningkat 25%) Ekspor hasil hutan meningkat (50% produk bersertifikat legalitas kayu) Penambahan areal ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 3 juta ha

450.000 ha

3.000.000 ha

450.000 ha

2.650.000 ha

5 unit

50 unit

1%

5%

Unit IUPHHK bersertifikat PHPL meningkat 50 %

10%

50%

50% produksi penebangan bersertifikat Legalitas Kayu

10%

50%

300.000 ha

2.500.000 ha

Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 2,65 juta ha.

b.

Peningkatan Pengelolaan Hutan Alam Produksi

Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari pada 50 unit manajemen hutan tanaman Peningkatan produksi dan diversifikasi hutan alam Produksi hasil hutan kayu/bukan kayu/jasa lingkungan sebesar 5 %

Pengelolaan LOA oleh IUPHHK-HA/RE seluas 2,5 juta ha

II.L.029.1

249,5

275,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN No. c.

d.

e.

2.

PROGRAM/PRIORITAS



Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi

areal hutan produksi tertata baik dalam kesatuan Terbentuknya KPHP pada seluruh kawasan hutan produksi pengelolaan hutan produksi (KPHP) maupun unit- Tersedianya areal calon/usulan pemanfaatan hutan produksi dalam unit usaha pemanfaatan hutan produksi bentuk unit-unit usaha pada 26 provinsi. Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar iuran hasil hutan berjalan tertib sesuai ketentuan 10% Implementasi SIM PUHH secara online di seluruh unit management IUPHHK dan IPHHK Peningkatan usaha industri primer kehutanan Peningkatan ekspor industri hasil hutan Pemenuhan bahan baku dari hutan tanaman dan limbah meningkat 75% Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat 50% Efisiensi penggunaan bahan baku industri meningkat sebesar 10% (rata-rata 2% per tahun) Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini Pemantapan Kawasan Hutan dapat berfungsi secara optimal tingkat nasional sebanyak 5 judul Ijin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi PNBP paling tinggi 300 unit Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, pemanfaat, rehabilitasi hutan dan lahan dan penataan ruang sebanyak 4 judul

2014

20%

100%

20%

100%

2%

10%

20%

100%

15%

75%

10%

50%

2%

10%


325,5

121,7

1.798,4

Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 Km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan Penunjukan kawasan hutan provinsi terselesaikan 100% Keputusan Menteri Kehutanan tentang penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) di 28 propinsi a.

Pengukuhan Kawasan Hutan

Tata batas kawasan hutan serta terkendalinya perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan

Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan Keputusan penunjukan kawasan hutan propinsi selesai (100%) Penetapan kelompok hutan yang telah selesai tata batas temu gelang sebanyak 75% Rekomendasi tentang perubahan fungsi kawasan hutan terselesaikannya sebanyak 75% Penanganan berupa penerbitan Surat keputusan tentang pelepasan kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75%

II.L.029.2

3.400 km

25.000 km

20%

100%

15%

75%

15%

75%

15%

75%

393,4

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN No. b.

c.

PROGRAM/PRIORITAS Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Penyusunan rencana makro kawasan hutan



Terwujudnya pengelolaan kawasan hutan dalam Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) di 28 provinsi unit-unit pengelolaan, baik kawasan hutan konservasi, hutan produksi maupun hutan lindung Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK) di seluruh Indonesia Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) di 28 provinsi Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebanyak 4 judul Peta areal kerja dan peta pencadangan (IUPHHK-HT dan HA, HKm, HTR) selesai 90%. Perencanaan kawasan hutan secara optimal yang Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi meliputi rencana makro kawasan hutan, penataan SDA, pemanfaatan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan penataan ruang sebanyak 4 judul ruang, statistik dan pengemhangan jaringan komunikasi data kehutanan Persetujuan substansi teknis kehutanan dalam revisi RTRWP di seluruh Indonesia Bahan kebijakan perencanaan ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan hutan sebanyak 3 judul dan data strategis kehutanan sebanyak 5 judul.

d.

Inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan

Data dan informasi sumber daya hutan yang meliputi :hasil inventarisasi, pemantauan, pemetaan dan pengelolaan jaringan data spasial

Data dan informasi geospasial dasar tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul Data dan informasi potensi kayu di kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul Data dan informasi pendugaan carbon kawasan hutan tingkat nasional sebanyak 5 judul Basis data spasial sumberdaya hutan yang terintegrasi sebanyak 5 kali update

II.L.029.3

2014

4 Prov

28 Prov

4 Prov

28 Prov

4 Prov

28 Prov

2 Judul

4 Judul

15%

90%

1 judul

4 judul

50%

100%

2 judul

8 judul

1 judul

5 judul

1 judul

5 judul

1 judul

5 judul

1 kali

5 kali


298,5

378,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN No. e.

3.

PROGRAM/PRIORITAS Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan

Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

SASARAN(Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) terlaksananya penggunaan kawasan hutan sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan yang berlaku


TARGET INDIKATOR 2010 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan kompensasi penerimaan bukan pajak (PNBP) paling tinggi 80% dari pemohon

Wajib bayar tertib membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80% Data dan informasi penggunaan kawasan hutan tersedia di 32 provinsi Peraturan perundangan untuk pengendalian dan penertiban penggunaan kawasan hutan tanpa ijin sebanyak 1 judul Biodiversity dan ekosistemnya berperan signifikan Taman nasional dan kawasan konservasi lainnya yang potensi sebagai penyangga ketahanan ekologis dan keanekaragaman hayatinya tinggi, terdapat spesies langka dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit martabat flagship, atau mempunyai fungsi pelindung hulu sungai, dan atau bangsa dalam pergaulan global memiliki potensi wisata alam signifikan, sudah dapat mandiri dalam arti mampu menghasilkan uang untuk membiayai program pengembangan konservasi

16%

2014 80%

15%

80%

6 Prov

32 Prov

1 Judul

1 Judul

53,5

6.715,2

Populasi keanekaragaman hayati dan spesies yang terancam pubah meningkat 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai kondisi biologis dan kesediaan habitat Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar(TSL) ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran hutan ) penanganannya terselaikan minimal 75%

a.

Pengembangan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial

Hotspot (titik api) di pulau Kalimantan, pulau Sumatera, dan pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun Meningkatnya destinasi wisata alam yang dapat berperan dalam pasar wisata nasional Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan 50 Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan unit taman nasional dan 477 unit kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) menurun sebanyak 5% konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) dan ekosistem esensial. Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10%. Penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng) Restorasi ekosistem kawasan konservasi, 1 paket per tahun

II.L.029.4

1%

5%

2%

10%

2 Prov

12 Prov

1 paket

5 paket

1.381,3

K)


PROGRAM/PRIORITAS Penyidikan dan Perlindungan Hutan


2010

Meningkatnya pengamanan kawasan hutan, hasil Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, hutan dan jaminan terhadap hak negara atas hutan perdagangan TSL,illegal, penambangan illegal dan kebakaran) penanganannya terselesaikan minimal sebanyak 75% Tunggakan perkara (illegal logging, perambahan, perdagangan TSL illegal, penambangan illegal dan kebakaran) terselesaikan sebanyak 25% per tahun

c.

Kasus hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikannya sebanyak 20% Pengembangan konservasi spesies dan genetik Meningkatnya kualitas konservasi Populasi keanekaragaman hayati dan spesies terancam punah keanekaragaman hayati dan produk tumbuhan dan meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai kondisi satwa liar biologis dan kesediaan habitat Penangkaran dan pemanfaatan jenis keanekaragaman hayati secara lestari meningkat 5% Kerjasama internasional dan konvensi di bidang konservasi keanekaragaman hayati sebanyak 1 paket per tahun Terselenggaranya skema DNS Kehutanan, 1 paket per tahun

d.

e.

Pengendalian kebakaran hutan


TARGET INDIKATOR

Meningkatkan sistem pencegahan pemadaman, Hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi penanggulangan, dampak kebakaran hutan dan berkurang 20% setiap tahun. lahan Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dibandingkan kondisi tahun 2008 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS

Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan Meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan dan Pengusahaan pariwisata alam meningkat sebesar 60% dibandingkan dan wisata alam wisata alam tahun 2008, dan ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air baru sebanyak 25 unit. PNBP dibidang pengusahaan pariwisata alam meningkat 100% dibandingkan tahun 2008. Peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu meningkat menjadi minimal Rp 800.000,00 per bulan per kepala keluarga (atau sebesar 30%) melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat.

II.L.029.5

2014

15%

75%

25%

76,30%

4%

20%

0%

3%

1%

5%

1 paket

1 paket

1 paket

5 paket

20%

67,20%

10%

50%

6 DAOPS

30 DAOPS

5 Unit

25 Unit

20%

100%

6%

30%

836,6

462,9

K)

1.275,0

464,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN No. 4.

PROGRAM/PRIORITAS Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat



2014

Berkurangnya lahan kritis pada DAS Prioritas Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, termasuk hutan mangrove, gambut dan rawa pada DAS Prioritas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas 2,5 juta ha. dalam usaha komoditas kehutanan Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan


(HKm) seluas 2 juta ha. Fasilitasi pembangunan hutan rakyat untuk bahan baku industri pertukangan seluas 250.000 ha. Fasilitasi penetapan areal sumber benih di seluruh bioregion seluas 6.000 ha, dan pengelolaan areal sumber benih yang telah ada seluas 4.500 ha. Rencana pengelolaan DAS terpadu pada 108 unit DAS prioritas. Fasilitasi penetapan areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha. a.

b.

Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 800.000 ha. Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas reklamasi hutan Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500.000 ha. Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5000 ha.

Pengembangan Perhutanan Sosial

meningkatnya pengelolaan pemberdayaan masyarakat

hutan

Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha melalui Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha Fasilitasi 500 kelompok/unit ijin usaha pengelolaan HKm

Pengembangan perbenihan tanaman hutan

ketersediaan materi genetik, sumber benih, dan benih berkualitas yang memadai

800.000 Ha

100.000 Ha

500.000 Ha

1.000 Ha

5.000 Ha

60.000 Ha

295.0006 Ha

400.000 Ha

2.000.000 Ha

100 Klpk

500 Klpk

Fasilitasi 50 unit kemitraan usaha HKm

10 Unit

50 Unit

Fasilitasi dukungan kelembagaan ketahanan pangan di 32 provinsi

4 Prov

32 Prov

50.000 Ha

250.000 Ha

6 Kab

30 Kab

100.000 Ha

500.000 Ha

4.500 Ha

4.500 Ha

Fasilitasi pembangunan hutan rakyat Kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 250.000 Ha Fasilitasi pembentukan dan berfungsinya sentra HHBK Unggulan di 30 kabupaten Areal kerja hutan desa seluas 500.000 ha c.

160.000 Ha

Areal sumber benih seluas 4.500 ha terkelola secara baik

II.L.029.6

8.222,5

6.239,2

109,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEHUTANAN No.

PROGRAM/PRIORITAS


2010 Fasilitasi pembangunan areal sumber benih seluas 6.000 ha

d.

5.

DAS



1.200 Ha

6.000 Ha

Pengembangan Seed for People 1 paket per tahun

1 paket

5 paket

K)

Pengembangan sentra bibit 1 paket/tahun

1 paket

5 paket

K)

22 DAS

108 DAS

Terbangunnya base line data pengelolaan DAS di 36 BPDAS

7 BPDAS

36 BPDAS

Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS

7 BPDAS

36 BPDAS

Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS

Terselenggaranya pengelolaan terpadu pada DAS priorutas

secara Rencana pengelolaan DAS terpadu di 108 DAS prioritas

Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan

Minimal 60% hasil penelitian dan pengembangan Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna untuk kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan judul pengayaan ilmu pengetahuan, termasuk Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang pengembangan kebijakan dan teknis yang hutan tanaman dan HHBK sebanyak 6 judul berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang

721,9

1.109,2

pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pegguna bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul a.

Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kehutanan dan Perubahan Iklim.

Ketersediaan dan termanfaatkan iptek dasar dan Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang lansekap hutan, terapan bidang lansekap hutan, adaptasi dan perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul mitigas perubahan iklim, dan kebijakan kehutanan Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul.

II.L.029.7

20%

100%

20%

100%

113,4


c.

d.

PROGRAM/PRIORITAS Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam.

Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan

Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktivitas Hutan

6.

Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan

f.

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan Lainnya

SASARAN(Hasil Outcomes/Output yang diharapkan) tersedia dan termanfaatkannya Iptek dasar dan terapan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam

TARGET INDIKATOR 2010 Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS, 7 judul. Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan DAS sebanyak 7 judul.

ketersediaan dan termanfaatkannya IPTEK dasar Iptek dasar dan terapan yang dihasilkan pada bidang pengolahan dan terapan bidang pengolahan hasil hutan hasil hutan sebanyak 5 judul Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul ketersediaan dan pemanfaatan IPTEK dasar dan Iptek dasar dan terapan bidang hutan tanaman dan hasil hutan bukan terapan hutan tanaman kayu (HHBK) sebanyak 6 judul Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan tanaman dan HHBK sebanyak 6 judul

Penyuluhan kehutanan

Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM Depratemen Kehutanan serta SDM kehutanan lainnya (Pemda dan Masyarakat)

Penyelenggaraan SMK kehutanan 1.440 siswa Diklat teknis dan administrasi 15.000 orang peserta

Sertifikasi ISO 9001 : 2007 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan sebanyak 5 unit Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat Pembentukan 500 kelompok masyarakat produktif mandiri dalam pembangunan kehutanan serta peningkatan Peningkatan kapasitas 4.500 orang penyuluh kehutanan kesejahteraan masyarakat Kampanye Indonesia Menanam (KMI) pada 33 provinsi Kemitraan/jejaring kerja penyuluhan kehutanan sebanyak 5 paket

7

100%

20%

100%

20%

100%

20%

100%

20%

100%

20%

100%

120,2

109,7

158,2

2.976,7

Karyasiswa lulus studi S2/S3 sebanyak 325 orang siswa

g..

2014

20%


Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan

285 siswa

1.440 siswa

3.000 orang

15.000 orang

65 siswa

325 siswa

0 unit

5 unit

100 Klpk

500 Klpk

900 Org

4.500 Org

33 Prov

33 Prov

1 Paket

5 Paket

761,2

407,2

215,5

TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN KEHUTANAN 2010 – 2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.029.8

30.533,9

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2010 1

Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

2014


5.500.000

8.144,8

INDIKATOR

Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton) kesejahteraan nelayan

5.384.740

Jumlah pendapatan nelayan:

a.

b.

Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI)

Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan

- pendapatan nelayan pemilik/bulan (Rp)

1.769.220

2.441.550

- pendapatan nelayan buruh/bulan (Rp)

601.730

1.200.000

Meningkatnya Wilayah Pengelolaan Perikanan • Jumlah lokasi pemantauan dan evaluasi perlindungan (WPP) yang terjamin ketersediaan sumber daya ikan dan pengkayaan SDI dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.

·

6 prov

33 prov

• Jumlah ekosistem PUD yang teridentifikasi (8 prov per tahun)

8 prov

40 prov

• Jumlah peraian teritorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumber dayanya

1 WPP

11 WPP 33 prov

• Jumlah ZEEI yang teridentifikasi sumber dayanya

11 prov

27 prov

500 unit

700 unit

Terwujudnya kecukupan kapal perikanan Indonesia Jumlah dan jenis kapal penangkap ikan yang memenuhi (yang laik laut, laik tangkap dan laik simpan), alat standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan penangkap ikan (yang sesuai SNI) dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP

II.L.032.1

354,6

K)

K)

384,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2010

c.

d.

Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan


INDIKATOR 2014

Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar

600 unit

2.929 unit

Jumlah awak kapal perikanan yang memenuhi standar kompetensi

60 orang

240 orang

968 unit

988 unit

Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk

35 Lokasi

190 Lokasi

Jumlah pelabuhan perikanan yang mempunyai Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)

10

50

8.000 SIUP, SIPI/SIKPI

12.000 SIUP, SIPI/SIKPI

2.500

4.500

4.900 SIPI

8.900 SIPI

Meningkatnya pembangunan dan pencapaian Jumlah pelabuhan perikanan dengan fokus standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan pembangunan di lingkar luar dan daerah perbatasan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, yang potensial pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar.

Meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban Jumlah keabsahan dan kelengkapan dokumen usaha usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di perikanan tangkap setiap WPP secara akuntabel dan tepat waktu. Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketersediaan sumber daya ikan di setiap WPP

II.L.032.2

6.084,8

K)

200,9


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2010 e.

2

Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Jumlah kawasan potensi perikanan tangkap yang Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable serta realisasi investasi usaha perikanan tangkap.

Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu hasil perikanan budidaya.

Jumlah kawasan minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri.

5 PPI

2014 1 PP 5 PPI

999 KUB

1.800 KUB

Jumlah usaha perikanan tangkap yang memenuhi kelayakan usaha dan bankable

999 KUB

1.800 KUB

Volume produksi perikanan budidaya (ton)

Jumlah kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana sesuai kebutuhan.

Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan

1 PP

Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri.

Jumlah benih dengan mutu terjamin.

a


INDIKATOR

Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar. mutu terjamin dan data akurat.

5.376.200

16.891.000 Benih ikan 256 miliar ekor

K)

Bibit rumput laut 267.280 ton

Bibit Rumput laut 2,8 juta ton

K)

76 kab/kota

238 kab/kota

- Payau : 45 kawasan

- Payau : 145 kawasan

- Tawar : 76 kawasan

- Tawar : 238 kawasan

- Laut : 56 kawasan

- Laut : 158 kawasan

1,4 juta ton

4,6 juta ton

1.137.920 ton

2.022.220 ton

Jumlah produksi perikanan budidaya laut

2.846.475 ton

10.288.175 ton

1.000 unit

7.000 unit

II.L.032.3

4.331,4

Benih ikan 36 miliar ekor

Jumlah produksi perikanan budidaya air payau.

Jumlah usaha perikanan budidaya yang bersertifikat dan memenuhi standar.

454,1

620,8


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2010 b.

Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan

Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan Jumlah produksi induk unggul. pasar dengan mutu terjamin dan data akurat. Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat dan benih yang memenuhi standar

c.

Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan

Kawasan perikanan budidaya yang sehat serta produk perikanan yang aman dikonsumsi.

Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan

2014

6,5 juta ekor induk

52,2 juta ekor induk

K)

267.280 ton

2,7 juta ton

K)

51 unit

404 unit

K)

Jumlah laboratorium uji yang memenuhi standar teknis. Lab. Kualitas air : 25 unit

Lab. Kualitas air : 48 unit

Lab. HPI (hama penyakit ikan) : 20 unit

Lab. HPI : 35 unit

Lab. Residu : 9 unit

Lab. Residu : 25unit

350 kab

450 kab

157 kelompok

3.388 kelompok

Jumlah kawasan perikanan budidaya yang sehat serta persentasi jenis biota perairan yang dikonservasi. d.


INDIKATOR

Kawasan potensi perikanan budidaya menjadi Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable . memenuhi standar kelembagaan dan jumlah tenagakerja yang memiliki kopetensi. Jumlah usaha perikanan budidaya yang memperoleh SNI serta jumlah lembaga sertifikasi yang terakreditasi

394 orang

2.364 orang

936 unit usaha

4.948 unit usaha

19 Lab uji; 3 LSSM (lembaga sertifikat sistem mutu)

43 Lab uji

1.115.666 Ha, 70 potensi kawasan

1.365.416 Ha, 150 potensi kawasan

534,3

678,3

466,4

15 LSSM e.

Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan

Kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana sesuai kebutuhan.

Luas lahan budidaya sesuai target produksi disertai data potensi yang akurat.

II.L.032.4

667,5


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN


INDIKATOR 2010

2014

f.

Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya

Sentra produksi perikanan budidaya yang memiliki Persentase unit usaha yang mendapatkan pelayanan komoditas unggulan dan menerapkan teknologi sertifikasi sesuai standar dengan informasi yang akurat. inovatif.

100%

100%

1.109,5

3

Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

Meningkatnya produk olahan bernilai tambah, Jumlah pangsa pasar ekspor, penambahan jumlah jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, ragam produk ekspor, nilai ekspor atau volume ekspor, investasi, distribusi dan akses pasar hasil perikanan serta jumlah impor terkendali sesuai standard dan kebutuhan.

3,2% pangsa ekspor

3,2% pangsa ekspor

1.585,2

6 ragam produk ekspor

11 ragam produk ekspor

US$ 2,9 Milyar nilai ekspor

US$ 5 miliar nilai ekspor

1,38 juta ton volume ekspor

2,43 juta ton volume ekspor

0,28 juta ton volume impor

0,49 juta ton volume impor

58 lokasi

84 lokasi

a.

Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Meningkatnya volume produk olahan hasil Hasil Perikanan perikanan dengan kemasan dan mutu terjamin

Jumlah sarana prasarana pengolahan sesuai target produksi pengolahan Jumlah sentra pengolahan Volume produksi dari UKM

b.

Fasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Meningkatnya unit penanganan, pengolahan dan Jumlah laboratorium sertifikasi yang memiliki sarana distribusi hasil perikanan yang memperoleh prasarana sesuai standar mutu laboratorium sertifikasi sesuai standar nasional dan internasional Jumlah kegiatan penanganan, pengolahan, distribusi dan pengujian mutu hasil perikanan yang memperoleh SNI dan persyaratan internasional Jumlah laboratorium uji mutu hasil perikanan yang memperoleh akreditasi dari KAN Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil perikanan yang bersertifikasi

II.L.032.5

245,5

K)

5 lokasi

25 lokasi

2,3 juta ton

2,8 juta ton

17 lab

40 lab

K)

179 SNI

1.095 SNI

K)

17 lab

40 lab

K)

424 UPI

1.768 UPI

K)

233,8


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2010 c.

Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan

Meningkatnya jumlah desa yang memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil perikanan dan tingkat konsumsi ikan


INDIKATOR Jumlah pelelangan ikan dan pasar ikan yang berfungsi sesuai standar

Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) d.

Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan

Meningkatnya jumlah pangsa pasar ekspor perikanan

Jumlah penambahan negara tujuan ekspor

e.

Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan

Meningkatnya jumlah nilai investasi (PMA dan PMDN) bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan jumlah unit pengolahan ikan yang memenuhi standar ketenagakerjaan

Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memenuhi standar ketenagakerjaan sesuai SKKNI

4

Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Meningkatnya penataan dan pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat

Jumlah UKM binaan yang berpotensi ekspor

2014

18 TPI

271 TPI

K)

7.061 pasar

35 ribu pasar

K)

33 provinsi

33 provinsi

3

5

590,9

94,1

50

50

430 UPI

3.860 UPI

K)

244,9

Jumlah kawasan pesisir yang tahan terhadap ancaman kerusakan, memiliki infrastruktur dasar serta jumlah ragam dan volume produk kelautan yang dikembangkan

10 kawasan, 2 kapal, 50 ribu ton

140 kawasan 12 kapal 500 ribu ton

K)

3.856,0

Jumlah kawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini serta terkendali pemanfaatannya

23 kawasan

145 kawasan

K)

Jumlah kelompok usaha mikro yang mandiri serta jumlah usaha mikro di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

800.000 usaha

2.000.000 usaha

120 unit

300 unit

II.L.032.6


PROGRAM/KEGIATAN

a.

Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis

SASARAN

2010 Terkelolanya 20% kawasan ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove dan 15 jenis biota perairan yang terancam punah

kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan seluas 4,5 juta ha Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat.

b.

Tersedianya 145 rencana zonasi nasional/ provinsi/ Jumlah kawasan laut dan pesisir yang memiliki peta Penataan Ruang dan Perencanaan potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir Dan Pulau- kabupaten/ kota, 50 masterplan minapolitan, 30 Pulau Kecil masterplan kluster pulau-pulau kecil bernilai akuntabel dan terkini ekonomi tinggi serta 12 master plan kawasan sentra produksi kelautan Jumlah kawasan pulau-pulau kecil yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini

c.

Pendayagunaan Pesisir dan Lautan

Terkelolanya 50 Kawasan minapolitan yang tahan terhadap ancaman kerusakan dan mempunyai infrastruktur dasar, serta 3 produk kelautan


INDIKATOR

Jumlah luasan kawasan pesisir rusak yang pulih kembali.

2014 K)

745,4

50 kawasan

K)

481,1

23 kawasan

145 kawasan

K)

60 ha

5.000 ha

K)

900 ribu ha

4,5 juta ha

9 Kawasan dan 3 jenis

9 Kawasan dan 3 jenis

6 kawasan

Jumlah ragam dan volume produk kelautan yang dikembangkan pada kawasan pesisir dan lautan. - BMKT

2 kapal

12 kapal

K)

- Garam

50 ribu ton

500 ribu ton

K)

200 ribu liter

7,2 juta liter

K)

- Deep sea water

II.L.032.7

404,5


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2010 d.

e.

5

a

Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil

Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Terwujudnya 200 pulau kecil yang memiliki infrastruktur mamadai, ekosistem baik, siap terhadap bencana, dan 25 di antaranya terinvestasi

Meningkatnya usaha perikanan yang sesuai ketentuan

2014

Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan dipetakan potensinya secara akurat termasuk pulau-pulau kecil terluar

20 pulau

205 pulau

K)

Jumlah pulau kecil yang memiliki infrastuktur memadai secara terintegrasi termasuk pulau-pulau kecil terluar

20 pulau

205 pulau

K)

Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian 2 juta Jumlah kelompok usaha mikro di kawasan pesisir dan usaha skala mikro di seluruh kawasan minapolitan pulau-pulau kecil yang bankable. pesisir, beroperasinya sarana usaha mikro di 300 - Pengembangan sarana usaha Mikro LKM kabupaten/kota pesisir. - Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa/PNPM MK

Indonesia bebas Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan


INDIKATOR

-

Tenaga pendamping

-

Kelompok Usaha Mikro

1.300,6 100 unit

100 unit

120 kab/kota

120 kab/kota

480 orang

480 orang

800.000 usaha

800.000 usaha

Persentase wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing

62%

100%

Persentase pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan yang divonis secara akuntabel dan tepat waktu serta persentase penurunan tindak pidana kelautan dan perikanan

55%

100%

Jumlah usaha penangkapan ikan di wilayah bagian barat yang sesuai ketentuan

280 kapal

2.680 kapal

Jumlah usaha penangkapan ikan di wilayah bagian timur yang sesuai ketentuan

180 kapal

1.712 kapal

II.L.032.8

578,5

3.049,6

170,1


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2010 b

c

d

Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas

Meningkatnya wilayah perairan Indonesia yang bebas kegiatan ilegal dan merusak

Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing

Pengembangan Sarana dan Prasarana Terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan Pengawasan dan Pemantuan Kapal Perikanan dengan rancang bangun dan sistem pemantauan yang terintegrasi dan tepat sasaran


INDIKATOR 2014

Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan perusakan ekosistem perairan

4 wilayah

27 wilayah

Jumlah wilayah perairan yang bebas kegiatan pencemaran

7 wilayah perairan

40 wilayah perairan

Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian barat bebas IUU Fishing

3 WPP

5 WPP

Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian timur bebas IUU Fishing

6 WPP

6 WPP

87,0

1.617,3

Jumlah pemenuhan sarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu

536,9

Kapal Pengawas

0

55

K)

Speedboat

15

137

K)

Stasiun Radar Satelit

0

0

K)

Transmitter VMS

0

1

K)

Pemenuhan prasarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu

e

Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan

Meningkatnya pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan yang divonis secara akuntabel dan tepat waktu serta persentase penurunan tindak pidana kelautan dan perikanan

Kantor dan Bangunan Pengawas

5

30

K)

Dermaga

2

27

K)

Pos Pengawas

15

70

K)

4000

40.164

K)

Jumlah Kapal yang diperiksa

II.L.032.9

93,5


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2010 6

Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan

Termanfaatkannya hasil riset dan inovasi IPTEK kelautan dan perikanan


INDIKATOR 2014

Jumlah inovasi IPTEK yang : memperoleh pengakuan (HKI, SNI, dan Penghargaan), direkomendasikan dan mempunyai model penerapan

IPTEK yang memperoleh pengakuan (HKI, SNI, penghargaan) 3 buah

IPTEK yang memperoleh pengakuan (HKI, SNI, penghargaan)13 buah

K)

Hasil riset yang menjadi rekomendasi basis kebijakan dan di publikasikan

5

36

K)

6 buah

23 buah

K)

413,0

2.721,7

a.

Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Tangkap

Wilayah perairan Indonesia yang teridentifikasi potensi produksi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDInya serta jumlah inovasi teknologi dan rekomendasi pengelolaannya.

Jumlah rekomendasi pengelolaan

b.

Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya

HKI (Hak Kekayaan Intelektual), rekomendasi, inovasi teknologi dan produk biologi yang meningkatkan efisiensi produksi, ragam, kualitas dan keamanan komoditas unggulan.

Jumlah rekomendasi yang meningkatkankan efisiensi produksi, ragam varietas baru/unggul, kualitas dan keamanan komoditas unggulan

5

25

K)

434,4

c.

Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan

Rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan pantai, energy terbarukan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/adaptasi bencana dan perubahan iklim yang meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan

Jumlah rekomendasi dan inovasi teknologi perlindungan, pengawasan, eksplorasi, eksploitasi, instrumentasi kelautan, maritim, mitigasi/adaptasi bencana dan perubahan iklim yang meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan

2

10

K)

242,8

9

45

K)

II.L.032.10


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2010 d.

Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Nonhayati Pesisir dan Laut

Wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang teridentifikasi potensi, karakteristik, kebutuhan konservasi SDNHL dan fenomena alamnya serta jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya.

Jumlah rekomendasi pengelolaan dan model pemanfaatannya, serta Jumlah paket data terkait dengan fenomena alam dan sumber daya non hayati di wilayah pesisir ,laut, serta pulau-pulau kecil

Rekomendasi dan/atau model pemanfaatan: 3

2014 Rekomendasi dan/atau model pemanfaatan: 15

1paket data terkait 5 paket data terkait fenomena alam laut, 5 fenomena alam laut, paket data terkait SDNH, 25 paket data terkait pesisir, dan laut SDNH, pesisir, dan laut

K)

260,7

K)

Jumlah HKI (Hak Kekayaan Intelektual), rekomendasi serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan produk unggulan/ prospektif.

Paket Teknologi: 3

Paket Teknologi: 16, HKI :2

K)

241,9

Penelitian dan Perekayasaan Sosial Ekonomi Rekomendasi pengelolaan sumber daya kelautan Kelautan dan Perikanan dan perikanan berkelanjutan dan model pengembangan usaha dan pemasaran berbasis minapolitan.

Jumlah rekomendasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan dan model pengembangan usaha dan pemasaran berbasis minapolitan

Rekomendasi: 4 bh

Rekomendasi: 20 bh

K)

206,2

Model pengembangan: 4 bh

Model pengembangan: 20bh

K)

Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan

Lulusan pendidikan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dan dapat diserap untuk kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha dan dunia industri

980 orang

5.600 orang

K)

e.

Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan

f.

7


INDIKATOR

HKI, rekomendasi serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan produk unggulan/ prospektif.

SDM KP memiliki kompetensi sesuai kebutuhan

II.L.032.11

2.348,2


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN


INDIKATOR 2010

a.

Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Terselenggaranya pelatihan yang sesuai standar Jumlah lulusan pelatihan yang sesuai standar serta serta persentase lulusan yang meningkat kinerjanya jumlah lulusan yang meningkat kinerjanya sesuai sesuai standar kompetensi dan kebutuhan pasar standar kompetensi dan kebutuhan pasar

b.

Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Meningkatnya kawasan potensi perikanan yang memiliki kelompok pelaku utama yang mandiri dalam mengembangkan usaha perikanan

c.

Pendidikan Kelautan dan Perikanan

8

2014

6.160 masyarakat 1.103 aparatur

15000 masyarakat 2200 aparatur

347,6

Jumlah kelompok potensi perikanan yang disuluh

300 Kelompok di 50 kawasan

700 kelompok di 50 kawasan

447,1

Terpenuhinya tenaga terdidik kompeten sesuai standar dan kebutuhan serta prioritas nasional

Jumlah lulusan pendidikan yang kompeten sesuai standard dan kebutuhan serta prioritas nasional

1.400 orang

7000 orang

Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur DKP

Pengelolaan administrasi, keuangan, BMN, SPIP dan Tindak Lanjut Temuan satker lingkup DKP yang akuntabel dan tepat waktu

Persentase satker lingkup DKP yang melaksanakan pengelolaan administrasi, keuangan, BMN, SPIP dan Tindak Lanjut Temuan yang akuntabel dan tepat waktu

30%

70%

9

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DKP

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup DKP

a

Pembinaan dan Koordinasi Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi DKP

K)

963,4

278,7

4.105,3

Persentase pemenuhan peraturan perundang-undangan serta efektivitas dan kemutakhiran hukum laut, perjanian, perizinan, organisasi dan tata laksana sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global, serat pelayanan bantuan hukum yang akuntabel

II.L.032.12

50%

90%

66,0


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

b

Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan

Persentase media pembawa hama penyakit ikan impor, ekspor dan antar area yang bebas hama penyakit ikan karantina dengan laboratorium karantina yang sesuai standar OIE dan SNI

TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.032.13

63,34%

2014 83,4%


30.420,8

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM No. I 1



PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya 3 kelestarian air dengan kapasitas 12 miliar m

Terkendalinya bahaya banjir, meningkat dan terjaganya ketersediaan air di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo

1

TARGET


INDIKATOR 2014

2010

59.949,6 15.625,5 6.481,3

Jumlah waduk dan embung/situ yang dibangun sebanyak 12 waduk dan 158 embung/situ

1 waduk selesai dibangun; 5 waduk 11 waduk selesai dibangun; 1 dalam pelaksanaan pembangunan; waduk dalam pelaksanaan 20 embung/situ selesai dibangun pembangunan; 158 embung/situ selesai dibangun

Jumlah waduk, embung/situ yang direhabilitasi sebanyak 29 waduk dan 298 embung/situ

2 waduk selesai di rehabilitasi, 9 waduk dalam pelaksanaan rehabilitasi dan 37 embung/situ selesai direhabilitasi

29 waduk selesai di rehabilitasi, dan 298 embung/situ selesai direhabilitasi

Jumlah waduk/embung/situ yang dioperasikan dan dipelihara sebanyak 182 waduk/embung/situ Jumlah kawasan sumber air yang di konservasi sebanyak 15 kawasan Jumlah waduk yang dibangun di DAS Bengawan Solo (7 waduk )

182 waduk/embung/situ

166 waduk/embung/situ

9 kawasan

15 kawasan

1 Waduk Bendo (Ponorogo)

1 Waduk Bendo (Ponorogo)

900,0

1 Wadung Gondang (Sragen) 1 Wadung Gondang (sragen) Penyelesaian 1 Waduk Gonggang 1 Waduk Gonggang

306,0 20,0

1 Waduk Kresek (Madiun)

457,0

II.L.033.1

1 Waduk Kresek (Madiun)

K))

1.845,3 K))

1.320,0

K))

645,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM No.




2014

1 Waduk Kedung Bendo (Pacitan) 1 Waduk Kedung Bendo (Pacitan) 1 Waduk Kendang (Blora) 1 Waduk Pidekso (Wonogiri) 1 Waduk Pidekso (Wonogiri) Prasarana sumber daya air di DAS Bengawan Solo yang direhabilitasi

terpeliharanya waduk di DAS Bengawan Solo

terlaksananya konservasi di DAS Bengawan Solo

II.L.033.2

553,0 107,0 1.350,0

Penanganan Sedimen Waduk Wonogiri dan Konservasi DAS Keduang Rehabilitasi 7 Waduk (Prijetan, Cengklik, Tlogo Ngebel, Banjar Anyar, Tlego Sarangan, Kedung Uling, Gonggang)

Tertanganinya Sedimen Waduk Wonogiri dan Konservasi DAS Keduang Rehabilitasi 7 Waduk (Prijetan, Cengklik, Tlogo Ngebel, Banjar Anyar, Tlego Sarangan, Kedung Uling, Gonggang)

1.060,0

Rehabilitasi Embung / Waduk Lapangan Operasi WS dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA Bengawan Solo

Terehabilitasi Embung / Waduk Lapangan Terlaksananya operasi WS dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA Bengawan Solo

105,0

Terkonservasinya 2 Kali (Kali Tirtomoyo & Kali Asin)

130,0

Terkonservasinya arboretum Sumber Daya Air Bengawan Solo

2


106,0

180,0

60,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM No. 2

3



TARGET


INDIKATOR 2014

2010

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Meningkatnya dan terjaganya kualitas dan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya cakupan layanan pada 2,55 juta hektar daerah Luas layanan jaringan irigasi yang irigasi, 1,21 juta daerah rawa dan pemanfaatan ditingkatkan (129,38 ribu hektar) air tanah untuk irigasi seluas 44,89 ribu hektar Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi (1,34 juta hektar) Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara (2,315 juta hektar) Luas layanan jaringan rawa yang ditingkatkan (10 ribu hektar) Luas layanan jaringan rawa yang direhabilitasi (450 ribu hektar) Luas layanan jaringan rawa yang dioperasikan dan dipelihara (1,2 juta hektar)

115 ribu hektar

129,38 ribu hektar

K))

22.509,0 2.924,5

200 ribu hektar

1,34 juta hektar

K))

13.000,0

2,315 juta hektar

2,315 juta hektar

10 ribu hektar

10 ribu hektar

85 ribu hektar

450 ribu hektar

800 ribu hektar

1,2 juta hektar

60,0 K))

1.700,0 1.000,0

K))

Jumlah sumur air tanah yang dibangun (70 70 sumur air tanah sumur air tanah) Jumlah sumur air tanaha yang direhabilitasi 230 sumur air tanah (1.875 sumur air tanah) untuk mengairi areal seluas 37.500 hektar

70 sumur air tanah

Jumlah sumur air tanah yang dioperasikan 425 sumur air tanah dan dipelihara (2.192 sumur air tanah) untuk mengairi areal seluas 43.840 hektar

2.192 sumur air tanah

Luas layanan jaringan tata air tambak yang 1.000 hektar dibangun / ditingkatkan (seluas 1.000 hektar)

1.000 hektar

II.L.033.3

2.000,0

77,0

1.875 sumur air tanah

615,8 K))

219,2 K))

7,5




TARGET

4.000 hektar

Meningkatnya layanan prasarana air baku dengan kapasitas 43.4 m3/det dan terjaganya Kapasitas air baku yang ditingkatkan sebesar layanan air baku dengan kapasitas 44.8 m3/det 43,4 m3/det Kapasitas parasarana air baku yang direhabilitasi sebesar 12,3 m3/det Kapasitas prasarana air baku yang terjaga sebesar total 44,8 m3/det Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Terlindunginya kawasan seluas 48,66 ribu Pengamanan Pantai hektar dari bahaya banjir dan terlindunginya Panjang sarana/prasarana pengendali banjir kawasan pantai sepanjang 80 km dari abrasi yang dibangun (216 km) pantai serta terkendalinya 16 juta m3 lahar Panjang sarana/prasarana pengendali banjir gunung berapi/sedimen yang direhabilitasi (386 km) Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara (2.000 km) untuk mengamankan kawasan seluas 35,7 ribu hektar

525,0

380,0

Berkembangnya DI & Drainase Bengawan Jero / rawa Jero

Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

7,6 m3/det

43,4 m3/det

K))

6.349,4 5.549,4

2,5 m3/det

12,3 m3/det

K))

700,0

5,5 m3/det

44,8 m3/det

K))

100,0

168 km

216 km

K))

15.465,6 2.508,6

139 km

386 km

K))

3.745,0

700 km

2.000 km

Jumlah sarana/prasarana pengendali 28 buah lahar/sedimen yang dibangun (28 buah) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 16 juta m3

4

175.000 hektar K))

berkembangnya daerah irigasi dan drainase di DAS Bengawan Solo

4

2014

2010 Luas layanan jaringan tata air tambak yang direhabilitasi (seluas 175 ribu hektar)

3


INDIKATOR

II.L.033.4

927,5 K))

28 buah

116,5




TARGET 2014

2010 Jumlah sarana/prasarana pengendali 4 buah lahar/sedimen yang direhabilitasi (85 unit) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 6 juta m3

85 buah

Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dioperasikan dan dipelihara (150 unit) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 12 juta m3

150 buah

Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun (30 km) Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi (50 km) Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dipelihara (50 km ) Diselesaikannya dan berfungsinya Banjir Kana Diselesaikannya pembangunan kanal timur Timur untuk mengurangi daerah genangan paket 22 s/d 29 akibat banjir di Wilayah Jakarta Diselesaikannya kegiatan supervisi konstruksi Banjir Kanal Timur Terbangunnya bangunan akhir / jetty di muara Banjir Kanal Timur Terbangunnya jalan inspeksi Terbangunnya perkuatan tebing Diselesaikannya normalisasi Kali Blencong Terbangunnya inlet Cakung Terbangunnya Saluran Gendong

5


INDIKATOR

II.L.033.5

10 buah

145,0 K))

75,0 K))

30 km

30 km

200,0

3 km

50 km

K))

278,5

30 km

50 km

K))

50,0

7 Paket

7 paket

1 kegiatan

1 kegiatan

5,7

800 meter

196,1

613,7

19 km 17 km 1 km

76,4 59,3 79,5

1 buah 7 km

14,2 17,8




TARGET INDIKATOR

Terkendalinya bahaya banjir di Daerah Aliran terbangunnya prasarana pengendali banjir Sungai Bengawan Solo

6

2014

2010 Terbangunnya Utilitas (PGN Jaktim, PLN Jaktim, TPJ) Terbangunnya Jembatan penyeberangan orang (BKT 226) Terbangunnya Jembatan BKT 207 Terbangunnya drain inlet Terbangunnya perkuatan bronjong Tebangunnya jalan oprit Diselesaikanya pekerjaan galian dan timbunan hulu Kali Sunter Diselesaikannya Pemasangan Grass Block

II.L.033.6


3 unit

20,2

1 buah

5,1

1 buah 2 buah 18.000 m3 2 buah 100 meter

5,1 2,2 41,8 7,3 0,9

23,5 meter

28,2

pompa banjir di 5 lokasi kawasan retensi di 3 Sungai di Ponorogo 1 Bendung Gerak/Bojonegoro Barrage Jabung Ring Dike Remaining Works LSRIP-phase I

pompa banjir di 5 lokasi kawasan retensi di 3 Sungai di Ponorogo 1 Bendung Gerak/Bojonegoro Barrage Jabung Ring Dike Remaining Works LSRIP-phase I

40,0 50,0

1 Bendung Gerak Sembayat Tanggul Kota Ngawi Pengaturan kawasan rawan banjir Bojonegoro Flood Forecasting Warning System (FFWS) Bengawan Solo

1 Bendung Gerak Sembayat Tanggul Kota Ngawi Pengaturan kawasan rawan banjir Bojonegoro Flood Forecasting Warning System (FFWS) Bengawan Solo

260,0 460,0 100,0 650,0 61,0 40,0 40,0




TARGET


INDIKATOR 2014

2010

Tanggul Kiri Bengawan Solo Rengel-Centini terehabilitasinya prasarana pengendali banjir pintu air Demangan pintu air Demangan Normalisasi 3 Sungai (Kali Normalisasi Kali 3 sungai Mungkung, Kali Grompol dan Kali (Mungkung, Kali Grompol dan Sawur) Kali Sawur) Perbaikan dan Pengaturan Kali Madiun (Kwadungan-Ngawi) Normalisasi Kali Lamong Perbaikan Sungai Bengawan Solo Hulu (Jurug-Sragen) Rehabilitasi Pasca Banjir Kali Madiun II 1

130,0 170,0

540,0

Normalisasi Kali Lamong Perbaikan Sungai Bengawan Solo Hulu (Jurug-Sragen) Rehabilitasi Pasca Banjir Kali Madiun

1.100,0 2.005,0 120,0

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional

148.418,9 Terjaganya kualitas jalan dan jembatan sepanjang 171.695 Km

Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan sepanjang 19.407,27 Km jalan nasional dan 26.957,83 meter jembatan

7

480,0

Jumlah jalan yang dipreservasi sepanjang 31.227,80 Km 171.695 Km Jumlah jembatan yang dipreservasi sepanjang 118.837,54 Meter 602.944,40 Meter Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya 3.660,30 Km (pelebaran) sepanjang 19.370 Km

171.695 Km

K))

602.944,4 Meter

K))

5.426,1

19.370 Km

K))

67.021,5

Jumlah jalan lingkar/bypass yang dibangun sepanjang 36,65 Km Jumlah jembatan yang bangun sepanjang 16.157,83 meter

0,24 Km

36365 Km

K))

534,5

3.170,42 Meter

16.157,83 Meter

K))

4.000,9

II.L.033.7

47.545,9




TARGET

Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitasi Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan

3

Penyusunan kebijakan, program dan anggaran Meningkatnya kualitas kebijakan, program dan serta evaluasi pelaksanaan program pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan jalan 100% per tahun Penyiapan standar pedoman, penyusunan Meningkatnya kualitas standar dan pedoman desain supervisi dan keselamatan jalan serta teknis penyelenggaraan jalan 90% per tahun pengelolaan peralatan bahan jalan/jembatan

4

5

6

7

8

8

Meningkatnya kapasitas jalan tol sepanjang 120,35 Km

Terlaksananya pengaturan, pengusahaan dan pengawasan penyelenggaraan jalan tol 100% per tahun

10.800 Meter

K))

2.437,0

1.377,94 Km

K))

7.403,9

K))

8.815,0

Jumlah jalan tol yang dibangun sepanjang 120,35Km

5,05 Km

29,40 Km

Jumlah kebijakan, program dan evauasi penyelenggaraan jalan

1

1

Jumlah dokuen NSPK dan SPM yang disusun

0,9

0,9

1

1

1.046,8

1

1

1.046,8

1

1

523,4

Jumlah panjang jalan tol yang dibangun oleh 1 swasta

1

523,4

Pembinaan dan monitoring evaluasi Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan jalan dan jembatan wilayah barat penyelenggaraan jalan dan jembatan di wilayah pembnaan pelaksanaan teknis jalan daerah barat 100% per tahun wilayah barat Pembinaan dan monitoring evaluasi Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan jalan dan jembatan wilayah timur penyelenggaraan jalan dan jembatan di wilayah pembnaan pelaksanaan teknis jalan daerah timur 100% per tahun wilayah timur Dukungan manajemen dan dukungan teknis Meningkatnya kualitas tata kelola Jumlah dukungan manajemen dan teknis lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga penyelenggaraan jalan 100% per tahun penyelenggaraan jalan Penyelenggaraan jalan tol

2014

2010 Jumlah flyover/underpass yang dibangun 4.345,00 Meter sepanjang 10.800 meter Jumlah jalan strategis di lintas Selatan Jawa, 113,43 Km perbatasan, terpencil dan terluar yang dibangun sepanjang 1.377,94 Km

2


INDIKATOR

II.L.033.8

1.308,5

785,1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM No. III



TARGET


INDIKATOR 2014

2010

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

50.000,0

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim)

Meningkatnya jumlah kabupaten kota yang menerapkan NSPK bidang Permukiman dalam rangka perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan permukiman yang berkelanjutan

Meningkatkan kualitas lingkungan permukimanMeningkatnya jumlah kawasan yang dan cakupan pelayanan (dasar) bidang mendapat akses pelayanan infrastruktur Pekerjaan Umum untuk meningkatkan bidang permukiman kesejahteraan masyarakat

1 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan

5 paket, 205 kab/kota 207 kab/kota

207 kab/kota

9

Jumlah penyusunan NSPK bidang 2 paket, 80 kab/kota pengembangan permukiman Jumlah Strategi Pembangunan Permukiman 50 dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIK) Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP)

II.L.033.9

30

5 paket, 205 kab/kota

K))

83,0

207 kab/kota

K))

292,0

207 kab/kota

K))

290,0





2014

2010

207 kawasan

Jumlah rencana tindak penanganan kawasan 95 kumuh perkotaan di kab/kota

207 kawasan

K))

272,0

60 paket

Jumlah peningkatan kemampuan peran serta 0 masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman

60 paket

K))

26,0

Jumlah kawasan kumuh di perkotaan yang tertangani Jumlah satuan unit hunian Rumah Susun yang terbangun dan infrastruktur pendukungnya Jumlah kawasan perumahan bagi MBR

95

207 kawasan

K))

1.358,0

3960

26.760 unit

K))

3.330,0

104

240 kawasan

K))

837,0

15 kawasan

K))

65,0

205 kawasan

K))

780,0

185 kawasan

K))

1.285,0

8.803 desa

K))

2.800,0

207 kawasan 26.760 unit

240 kawasan 15 kawasan 205 kawasan 185 kawasan

8.803 desa

10

TARGET INDIKATOR

Jumlah kawasan permukiman rawan bencana 3 Jumlah kawasan perdesaan potensial / 55 agropolitan yang tertangani Jumlah kawasan yang dilayani oleh 50 infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial Jumlah peningkatan lingkungan hunian untuk 1500 masyarakat yang tinggal di pulau kecil, desa tertinggal dan terpencil

II.L.033.10



SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan) 102 kawasan

2

Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan Dalam Penataan Bangunan Dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung Dan Rumah Negara, serta Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman


2014

2010 102 kawasan

K))

259,0

7

37 NSPK

K))

19,0

NSPK di 32 kab/kota, RTBL di 32 kab/kota, RISPK di 41 kab/kota dan 32 kawasan, RTH di 33 kab/kota, Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional dan Bersejarah di 33 kawasan

NSPK di 226 kab/kota, RTBL di 193 kab/kota, RISPK di 125 kab/kota dan 155 kawasan, RTH di 213 kab/kota, Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional dan Bersejarah

K))

496,0

Jumlah kawasan yang mengalami 39 peningkatan kualitas lingkungan di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar

37 NSPK

Jumlah NSPK bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan NSPK di 226 kab/kota, RTBL di 193 kab/kota, Jumlah pendampingan penyusunan NSPK RISPK di 125 kab/kota dan 155 kawasan, bidang penataan bangunan dan lingkungan RTH di 213 kab/kota, Rencana Tindak oleh Pemda Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional dan Bersejarah

33 propinsi

Jumlah propinsi yang mendapatkan 33 pembinaan peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung Jumlah kab/kota yang mendapat 5 pemeliharaan gedung negara yang bersejarah

33 propinsi

65 kab/kota

K))

240,0

111 kab/kota

Jumlah kab/kota yang mendapat manfaat pengembangan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

7

111 kab/kota

K))

329,0

128 kab/kota

Jumlah kab/kota yang mendapatkan peningkatan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan kelengkapan aksesibilitas pada bangunan gedung

10

128 kab/kota

K))

43,0

65 kab/kota

11

TARGET INDIKATOR

II.L.033.11

241,0




2014

2010 Jumlah kawasan yang meningkat kualitasnya 32

152 kawasan

K))

1.137,0

207 kawasan

Jumlah kawasan yang mengalami 39 peningkatan kualitas ruang terbuka hijau pada lingkungan permukiman Jumlah kawasan yang mengalami 65 peningkatan kualitas lingkungan permukiman tradisional dan bersejarah

207 kawasan

K))

562,0

160 kawasan

K))

400,0

Jumlah propinsi yang mendapatkan PIP2B

33 Propinsi

K))

160,0

20.293 Kel/Desa

K))

5.943,0

K))

67,7

K))

644,7

33 Propinsi 21.984 kel/des

12


152 kawasan

160 kawasan

3

TARGET INDIKATOR

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, 75 buah NSPK Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Dan Persampahan 426 Bantek, Bintek, dan pendampingan SSK

22

Jumlah kel/des yang mendapatkan 9556 pendampingan pemberdayaan masyarakat PNPM-P2KP Jumlah NSPK untuk pengelolaan air limbah, 3 NSPK air limbah; 2 NSPK drainase, dan persampahan yang tersusun drainase; 3 NSPK persampahan

25 NSPK air limbah, 20 NSPK drainase, dan 30 NSPK persampahan Jumlah Bantek, Bintek, dan pendampingan 34 Bantek, Bintek, dan 226 Bantek, Bintek, dan (SSK) pengelolaan air limbah, drainase, dan pendampingan (SSK) air limbah; 8 pendampingan (SSK) air limbah; persampahan Bantek, Bintek, dan pendampingan 50 Bantek, Bintek, dan (SSK) drainase; 22 Bantek, Bintek, pendampingan (SSK) drainase; dan pendampingan (SSK) dan 150 Bantek, Bintek, dan persampahan pendampingan (SSK) persampahan

II.L.033.12




TARGET 2010

2014

65 paket diklat

Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) 6 paket diklat pengelolaan air teknis pengelolaan sanitasi lingkungan dan limbah; 2 paket diklat pengelolaan persampahan drainase; 2 paket diklat pengelolaan persampahan

35 paket diklat pengelolaan air limbah; 15 paket diklat pengelolaan drainase; dan 15 paket diklat pengelolaan persampahan

K))

129,5

426 kegiatan monev

Jumlah monev kinerja pengembangan air limbah, drainase, dan persampahan

226 kegiatan monev air limbah; 50 kegiatan monev drainase; 150 kegiatan monev persampahan

K))

54,9

15 kegiatan fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pengembangan pola ivestasi persampahan

Jumlah fasilitasi pengembangan sumber 2 kegiatan fasilitasi pembiayaan dan pola investasi bidang persampahan melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat

15 kegiatan fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pengembangan pola ivestasi persampahan

K))

15,0

peningkatan pelayanan air limbah di 221 kab/kota

Pembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem off-site dan on-site

11 kab/kota dengan sistem offsite dan 210 kab/kota dengan sistem on-site 50 kab/kota

K))

4.458,0

K))

3.204,0

K))

5.500,0

penanganan drainase di 50 kab/kota (4.600 Ha) Pembangunan drainase perkotaan peningkatan TPA di 210 kab/kota , sarana pengumpul sampah sebanyak 250 unit , persampahan terpadu 3R di 250 lokasi

13


INDIKATOR

Peningkatan/pembangunan TPA, prasarana pengumpulan sampah dan persampahan terpadu 3R

II.L.033.13

34 kegiatan monev air limbah; 7 kegiatan monev drainase; 21 kegiatan monev persampahan

11 kab/kota sistem off-site; 30 kab/kota sistem on-site 26 kab/kota

55 kab/kota peningkatan TPA dan Peningkatan TPA di 210 kab/kota 50 lokasi persampahan terpadu 3R , 250 unit sarana pengumpul sampah, dan 250 lokasi persampahan terpadu 3R



4

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan) peningkatan pelayanan air minum di 4.650 desa, 577 kawasan MBR perkotaan, 820 IKK, 100 kawasan khusus (pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, dan KAPET), dan 53 kawasan pelabuhan perikanan

TARGET 2010 Jumlah desa, kawasan MBR perkotaan,IKK, dan kawasan khusus (pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, dan KAPET) yang terfasilitasi

pembinaan bagi 185 PDAM dan 225 nonPDAM Rencana Induk SPAM di 200 kab/kota

Jumlah PDAM dan non-PDAM yang memperoleh pembinaan Jumlah Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan diklat bagi penyelenggara air minum di 100 Jumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) kab/kota dan monev di 299 kab/kota teknis dan jumlah monev pengembangan air minum 22 NSPK air minum dan NSPK dalam Perda di Jumlah NSPK tersusun dan jumlah kab/kota 100 kab/kota yang menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai NSPK fasilitasi pinjaman bank bagi 107 PDAM, Jumlah laporan pra studi kelayakan KPS dan prastudi KPS di 23 PDAM , dan 9 laporan studi alternatif pembiayaan studi alternatif pembiayaan pengembangan SPAM

II.L.033.14

2014 K))

10.884,0

pembinaan 35 PDAM dan 30 non- Pembinaan bagi 185 PDAM dan PDAM 225 non-PDAM 30 kab/kota 200 kab/kota

K))

996,0

K))

209,0

18 kab/kota, 50 kab/kota

Diklat bagi penyelenggara air minum di 100 kab/kota dan monev di 299 kab/kota 22 NSPK air minum dan NSPK dalam Perda di 100 kab/kota

K))

83,0

K))

104,0

107 PDAM terfasilitasi pinjaman bank, prastudi KPS di 23 PDAM , dan 9 laporan studi alternatif pembiayaan pengembangan SPAM

K))

71,0

32 provinsi dan 8 lokasi

K))

74,0

1.472 desa, 74 kawasan MBR perkotaan, 144 IKK, 18 kawasan khusus, dan 13 kawasan pelabuhan perikanan

4 NSPK

20 PDAM terfasilitasi pinjaman bank, 3 PDAM prastudi KPS

kampanye hemat air di 32 provinsi dan Jumlah aktivitas reuse/daur ulang air, jumlah 32 provinsi percontohan reuse dan daur ulang air limbah di provinsi yang melakukan kampanye 8 lokasi

14


INDIKATOR 4.650 desa, 577 kawasan MBR perkotaan, 820 IKK, 100 kawasan khusus (pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, dan KAPET), dan 53 kawasan pelabuhan perikanan


Pelayanan Manajemen Bidang Permukiman

SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan) Pelaksanaan administrasi penggajian dan perkantoran untuk 9.500 pegawai 31 paket untuk persampahan dan drainase, 65 unit untuk air minum dan air limbah, 33 paket cadangan mendesak bidang Perkim

6

Penyusunan Kebijakan, Program dan 185 paket Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman

IV

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Pengembangan Kapasitas dan Pelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang

1

2

15


TARGET


INDIKATOR 2014

2010

9.500 pegawai dan 233 paket

K))

1.167,0

Penyediaan prasarana dan sarana air minum, 5 paket, 13 unit dan 5 paket air limbah, persampahan dan drainase pada cadangan lokasi pasca bencana/konflik sosial

31 paket untuk persampahan dan drainase, 65 unit untuk air minum dan air limbah, 33 paket cadangan mendesak bidang Perkim

K))

650,0

Jumlah paket penyusunan kebijakan, strategi, 37 paket program dan anggaran, kerjasama luar negeri dan pola investasi, evaluasi, data dan informasi

185 paket

K))

441,2

2 kegiatan

29 kegiatan

K)

33 provinsi

33 provinsi

-

Jumlah pegawai dan paket pembinaan

1.900 pegawai dan 45 paket

2.545,1 Meningkatnya SDM Penataan ruang yang berkualitas

Jumlah kegiatan pelatihan bidang penataan ruang yang dilaksanakan

Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Keserasian dan keselarasan program Jumlah rencana tata ruang yang telah Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional pembangunan yaitu program dalam RTRWN, disinkronkan program pembangunannya termasuk Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi RTR Pulau, RTR KSN, RTR PKN, PKSN Proses Penetapan Dokumen-dokumen yang dihasilkan

II.L.033.15

44,0

720,2


16

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS Penyiapan dan Penetapan Materi Peraturan Perundangan-undangan dan NSPK Bidang


TARGET


INDIKATOR 2014

2010

Tersusunnya PP Sesuai Amanat UU 26/2007, Meningkatnya (Presentase) Penyelesaian PP 8 NSPK yaitu: Sesuai Amanat UU 26/2007 • PP tentang Penyelenggaraan Pembinaan Penataan Ruang • PP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (termasuk di dalamnya adalah PP tentang Kriteria dan Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW • PP tentang Zonasi Sistem Nasional • PP tentang Prosedur Perolehan Izin Pemanfaatan Ruang Dan Tata Cara Penggantian Yang Layak • PP tentang Insentif dan Disinsentif • PP tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang • PP tentang Kriteria Kawasan Perkotaan • PP tentang Penataan Kawasan Perkotaan • PP tentang Penataan Kawasan Agropolitan • PP tentang Penataan Ruang Kawasan Perdesaan • PP tentang Sanksi Administratif

II.L.033.16

60 NSPK

K)

96,0


17



TARGET


INDIKATOR 2014

2010

4

Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tersusunnya Perpres Sesuai Amanat UU Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional 26/2007: Termasuk Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi • Perpres RTR Pulau Proses Penetapan Dokumen-dokumen yang • Perpres RTR KSN Dihasilkan

Meningkatnya Penyelesaian Perpres sesuai Amanat UU 26/2007

4 RTR Pulau dan 4 Perpres KSN

7 RTR Pulau dan 69 Perpres KSN

K)

204,5

5

Fasilitasi Penyusunan Substansi Raperda RTRW dan Rencana Rincinya

Tersusunnya Perda Sesuai Amanat UU 26/2007: • Perda mengenai RTRW Provinsi • Perda mengenai RTRW Kabupaten

Meningkatnya Penyelesaian Perda Provinsi dan Kabupaten Amanat UU 26/2007

4 kegiatan

11 kegiatan

K)

11,4

6

Peningkatan kualitas hasil penyelenggaraan penataan ruang

Terlaksananya bantek dan bintek penataan ruang di pusat dan daerah

Jumlah kegiatan stock taking tata ruang provinsi

0

18 kegiatan

K)

15,0

Jumlah kabupaten yang mendapatkan bantek 3 kab peningkatan pelaksanaan penataan ruang kabupaten pemenang PKPD

15 kab

K)

18,8

Jumlah kabupaten yang mendapatkan 44 kab bimbingan teknis penataan ruang wilayah kabupaten Jumlah kabupaten yang mendapatkan 1 kawasan bimbingan teknis pengembangan wilayah/kawasan perdesaan dan agropolitan

220 kab

K)

103,2

28 kawasan

K)

24,3

Jumlah kegiatan bimbingan teknis 6 kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi

22 kegiatan

K)

21,9

II.L.033.17




TARGET

Pembinaan PPNS bidang Penataan Ruang

8

Perumusan Kebijakan, Program dan Anggaran, Laporan kinerja penyelenggaraan penataan Kerjasama Luar Negeri serta Evaluasi Kinerja ruang di pusat dan daerah Pelaksanaan Kegiatan Tersusunnya strategi pengembangan Perencanaan tata ruang serta koordinasi kelembagaan inovasi perencanaan (epemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan metropolitan serta planning) , penetapan zonasi kegiatan di kota pembinaan pelaksanaan pengembangan dan penetapan bank lahan untuk pembangunan permukiman di perkotaan

9

Terbinanya PPNS bidang penataan ruang

Terselenggaranya penyediaan basis data dan informasi perkotaan Meningkatnya upaya pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana alam dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan perkotaan

18

2014

2010 Jumlah kawasan andalan/koridor yang 1 kawasan mendapatkan arahan pengembangan wilayah lintas provinsi Jumlah wilayah sungai yang mendapatkan 6 ws fasilitasi penataan ruang lintas wilayah

7


INDIKATOR 15 kawasan

K)

15,0

69 ws

K)

85,7

Jumlah (orang) PPNS yang dibina

90 orang

500 orang

K)

32,5

Jumlah kegiatan evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang

7 kegiatan

40 kegiatan

K)

42,0

Jumlah kajian strategi pengembangan 3 kajian kelembagaan inovasi perencanaan (eplanning) , penetapan zonasi kegiatan di kota dan penetapan bank lahan untuk pembangunan di perkotaan

15 kajian

K)

24,5

Jumlah pemutakhiran basis data informasi perkotaan Jumlah kota pusaka, rawan bencana dan PKPD yang ditingkatkan kualitas pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaannya

5 kegiatan

K)

20,0

31 kota

K)

62,0

II.L.033.18

1 kegiatan 3 kota



SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan) Terlaksananya pengembangan perkotaan beserta kapasitas kelembagaannya, terutama kota-kota baru dan kota-kota yang berkembang pesat

TARGET 2014

2010 Jumlah kota yang memperoleh pembinaan 18 kota teknis pelaksanaan pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaannya

109 kota

K)

74,1

V


VI

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum

841,0

VII

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

739,6

VIII IX

2.894,2

Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU Penyelenggaraan Pembinaan Konstruksi

2.027,0 Meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi Pusat dan daerah

Meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi Pusat dan daerah dengan indikator Indeks pembinaan jasa konstruksi nasional dan daerah

TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PU 2010-2014


19


INDIKATOR

II.L.033.19

1.389,0

268.804,3

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENKO POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)

TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2010

I

II

2.1

2.2

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional KemenkoPolhukam

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

1. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik dalam negeri

Koordinasi Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan

Terselenggaranya koordinasi kebijakan pemantapan demokratisasi dan kelembagaan

Koordinasi Pengelolaan Pemantapan Otonomi

Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Pemantapan Otonomi Khusus

2. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik luar negeri

1. % penyelenggaraan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang profesional, akuntabel, efisien dan efektif 2. % persiapan reformasi birokrasi oleh seluruh K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam 3. Jumlah K/L di bawah lingkup koordinasi Kemenko Polhukam yang melaksanakan program 100 hari tepat waktu % rekomendasi kebijakan politik dalam negeri yang dilaksanakan oleh kementerian teknis dan pemda. 1. Jumlah Rapat Koordinasi Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan 2. Jumlah dokumen Indeks demokrasi Indonesia 3. Jumlah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 1. Jumlah Rapat Koordinasi Otonomi Khusus 2. Jumlah pemantauan dan evaluasi 3. Jumlah rapat koordinasi Desk Papua 4. Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik di Papua % tindak lanjut rekomendasi kebijakan politik luar negeri yang dilaksanakan oleh kementerian teknis dan Pemda

II.L.034.1

2014

80%

95%

406,6

80%

95%

100%

100%

60%

80%

12

60

K)

4 12 4 12 4

3 dok 20 60 20 60 20

K)

60%

80%

307,6

39,9

K) K)

35,2

K) K) K)

14,1


TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2010

2.3

Koordinasi strategi politik luar negeri

Terselenggaranya koordinasi kebijakan strategi politik luar negeri

2.4

Koordinasi kerjasama ASEAN

Terselenggaranya koordinasi kebijakan kerjasama ASEAN

2.5

Koordinasi kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika

Terselenggaranya koordinasi kebijakan kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika

2.6

Koordinasi kerjasama Amerika dan Eropa

Terselenggaranya koordinasi kebijakan kerjasama Amerika dan Eropa

2.7

Koordinasi hubungan multilateral

Terselenggaranya koordinasi kebijakan hubungan multilateral 3. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan hukum dan hak azasi manusia 4. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pertahanan negara

2.8

Koordinasi wilayah negara dan tata ruang pertahanan Terselenggaranya koordinasi kebijakan wilayah negara dan tata ruang pertahanan

2014

1. Jumlah rapat koordinasi peningkatan kualitas strategi politik luar negeri 2. Jumlah pemantauan dan evaluasi 1. Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan cetak biru komunitas ASEAN dan kerjasama ASEAN

12

60

K)

4 12

20 60

K)

2. Jumlah pemantauan dan evaluasi 1. Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan kualitas kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika 2. Jumlah pemantauan dan evaluasi 1. Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan kualitas kerjasama Amerika dan Eropa 2. Jumlah pemantauan dan evaluasi 1. Jumlah rapat koordinasi peningkatan kualitas hubungan multilateral 2. Jumlah pemantauan dan evaluasi % tindak lanjut rekomendasi kebijakan hukum dan hak azasi manusia yang dilaksanakan oleh kementerian teknis dan pemda Rasio tindak lanjut rekomendasi kebijakan pertahanan negara yang dilaksanakan oleh kementerian teknis

4 12

20 60

K)

4 12

20 60

K)

4 12

20 60

K)

4 60%

20 80%

K)

75%

90%

12

60

K)

12

12

K)

12

60

K)

4. Jumlah pemantauan dan evaluasi

8

40

K)

5. Jumlah rapat koordinasi Desk Wiltas dan PPKT

12

60

K)

6. Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik di wiltas dan PPKT

4

20

K)

1. Jumlah Rapat Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan 2. Jumlah Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan 3. Jumlah koordinasi pemetaan batas wilayah RI dengan Malaysia, PNG, Timor Leste, Singapura dan Palau

II.L.034.2

K)

K)

K)

K)

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

49,4

39,9

20,6


TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2010

5. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan keamanan nasional 2.9

2.10

Koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan terorisme

Koordinasi penanganan konflik dan kontijensi

Terselenggaranya koordinasi kebijakan penanganan kejahatan transnasional dan terorisme

Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Penanganan Konflik dan Kontijensi

6. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa 2.11

Koordinasi pengelolaan masyarakat kawasan tertinggal

Terselenggaranya koordinasi kebijakan pengelolaan masyarakat kawasan tertinggal

% rekomendasi kebijakan keamanan nasional yang ditindaklanjuti oleh kementerian teknis dan Pemda

2014

60%

80%

1. Jumlah Rapat Koordinasi Urusan Kejahatan Transnasional dan Terorisme 2. Jumlah pemantauan dan evaluasi 3. Jumlah Rapat Koordinasi Urusan Terorisme Bersama dengan DKPT 4. Jumlah Rapat Koordinasi Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme 5. Jumlah pemantauan dan evaluasi perkembangan terorisme termasuk modus operandi

12

60

K)

4 12

20 60

K)

12

60

K)

4

20

K)

6. Jumlah Rapat Koordinasi Pengelolaan Peningkatan kapasitas DKPT menjadi BKPT 1. Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Konflik dan Kontijensi 2. Jumlah pemantauan dan evaluasi

12

60

K)

12

60

K)

4

20

K)

3. Jumlah rapat koordinasi Desk Aceh 4. Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik di NAD 5. Jumlah Rapat Koordinasi Desk Sulteng 6. Jumlah pemantauan dan evaluasi perkembangan sosial politik di Sulteng % tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan oleh kementerian teknis dan Pemda

12 4

60 20

K)

12 4

60 20

K)

60%

80%

12

60

K)

20

K)

1. Jumlah Rapat Koordinasi Pengelolaan Masyarakat Kawasan Tertinggal 2. Jumlah pemantauan dan evaluasi

II.L.034.3

4

66,8

14,5

K)

36,1

K)

K)

17,1

3,4


TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2010

2.12

Koordinasi wawasan kebangsaaan

Terselenggaranya koordinasi kebijakan wawasan kebangsaaan 7. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan komunikasi dan informasi di bidang politik, hukum dan keamanan

2.13

Koordinasi media center dan kehumasan

Terselenggaranya koordinasi kebijakan media center dan kehumasan

III

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Memadainya sarana dan prasarana aparatur

IV

Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan di Laut

1. Meningkatnya dukungan administrasi dan teknis Menkopolhukam-Bakorkamla 2. Meningkatnya operasi bersama keamanan laut

2014

1. Jumlah Rapat Koordinasi Wawasan Kebangsaaan

12

60

K)

2. Jumlah pemantauan dan evaluasi Rasio tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan oleh kementerian teknis dan Pemda

4 60%

20 80%

K)

12

60

K)

12 4 60%

60 20 80%

K)

30%

32%

30%

32%

1. Jumlah Rapat Koordinasi penguatan Media Center dan Kehumasan 2. Jumlah Rapat Koordinasi KIP 3. Jumlah pemantauan dan evaluasi Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 1. Terpenuhinya kebutuhan seluruh unit organisasi Bakorkamla 2. Jumlah dan cakupan operasi bersama keamanan laut

3,4

22,6

3,4

K)

43,4 1.246,9

4.1

Peningkatan koordinasi pengawasan keamanan laut

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan keamanan laut

Penyelesaian sistem early warning dan sea surveillance termasuk integrasinya

15%

100%

570,3

4.2

Peningkatan operasi bersama keamanan laut

Menurunnya angka pelanggaran hukum di laut

Menurunnya angka pelanggaran hukum di laut

30%

32%

232,0

TOTAL ALOKASI KEMENKO POLHUKAM 2010-2014


II.L.034.4

2.004,5

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOORDINATOR PEREKONOMIAN TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010

1.

2014


2.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

400,6

a.

Koordinasi Kebijakan Makro

Meningkatnya koordinasi kebijakan makro yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi

Persentase pelaksanaan rencana tindak kebijakan makro yang tepat waktu

50%

75%

3,0

b.

Koordinasi Kebijakan Pasar Modal, Perbankan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Meningkatnya koordinasi kebijakan pasar modal, perbankan dan lembaga keuangan bukan bank yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi

Persentase pelaksanaan rencana tindak kebijakan pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank yang tepat waktu

60%

80%

3,5

c.

Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

80%

3,1

Koordinasi Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran

60%

80%

1,9

e.

Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan

Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan KUR yang terimplementasikan Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran yang diimplementasikan Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan bidang ketahanan pangan yang terimplementasikan

60%

d.

Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Meningkatnya Koordinasi Penyusunan Skim Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi untuk Pekerja Migran

50%

90%

19,5

117,5

Meningkatnya koordinasi urusan ketahanan pangan

II.L.035.1

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOORDINATOR PEREKONOMIAN TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010

f.

Koordinasi Kebijakan Bidang Perkebunan dan Hortikultura

Meningkatnya Koordinasi kebijakan di bidang Perkebunan dan Hortikultura

g.

Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan

Meningkatnya Koordinasi kebijakan di bidang Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

2014


Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan perkebunan dan hortikultura yang diimplementasikan

85%

100%

11,6

Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan Pengembangan Urusan Perikanan dan Peternakan yang diimplementasikan Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pengembangan Meningkatnya koordinasi kebijakan pengembangan Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan Bahan Bakar Nabati bahan bakar nabati pengembangan bahan bakar nabati yang diimplementasikan Koordinasi Pengembangan Desa Mandiri Energi Meningkatnya koordinasi pengembangan Desa Mandiri Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan Energi dalam pelaksanaan kebijakan Desa Mandiri Energi yang ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil Koordinasi Dan Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi Koordinasi Dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Sinkronisasi Kebijakan Bidang Percepatan implementasi kebijakan percepatan penyediaan dan Percepatan Penyediaan Dan Pemanfaatan Energi Penyediaan Dan Pemanfaatan Energi Alternatif yang pemanfaatan energi alternatif Alternatif terimplementasi Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Meningkatnya kapasitas kewirausahaan UKM berbasis Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan Berbasis Inovasi innovasi pengembangan UKM berbasis innovasi yang ditindaklanjuti; Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Meningkatnya kualitas koordinasi kebijakan Prosentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan peningkatan dan pengembangan ekspor peningkatan dan pengembangan ekspor yang terimplementasikan Koordinasi Penataan Dan Pengembangan Sistem Logistik Terkoordinasinya Pelaksanaan Kebijakan Penataan dan Persentase Rekomendasi hasil koordinasi Kebijakan Nasional pengembangan Sistem Logistik Nasional Penataan dan Pengembangan Sistem Logistik Nasional yang ditindaklanjuti Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Meningkatnya Koordinasi di Bidang peningkatan Persentase Rekomendasi hasil koordinasi kebijakan (PEPI) Ekspor dan peningkatan Investasi di Bidang Peningkatan Ekspor dan Investasi yang terimplementasikan

85%

100%

11,8

40%

75%

4,7

40%

70%

5,7

50%

90%

30,0

70-75%

90-100%

24,7

60-70%

95-100%

11,4

60%

85%

7,6

65%

85%

15,8

II.L.035.2

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOORDINATOR PEREKONOMIAN TARGET No


SASARAN


INDIKATOR 2010

2014

o.

Koordinasi Pengembangan dan Penerapan sistem NSW dan ASW

Meningkatnya Koordinasi di Bidang Pengembangan dan Penerapan NSW dan ASW

Persentase Rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di Bidang Pengembangan dan Penerapan NSW dan ASW yang terimplementasikan

80%

95%

16,2

p.

Koordinasi Pengembangan Urusan Infrastruktur Transportasi

· Meningkatnya Koordinasi Urusan Infrastruktur Transportasi

60%

85%

19,3

q.

Koordinasi Pengembangan Urusan Penataan Ruang Dan Pengembangan Wilayah (termasuk KEK, KAPET, dan Kawasan Ekonomi lainnya)

a. Meningkatnya Koordinasi Urusan Penataan Ruang Dan Pengembangan Wilayah

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan Urusan Infrastruktur Transportasi yang terimplementasi Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan Urusan Penatan Ruang dan Pengembangan Wilayah yang terimplementasi

75%

90%

22,7

b.Terselesaikannya Peraturan Penyelenggaraan KEK dan penetapan Lokasi KEK dan pengembangan KAPET

Persentase peraturan pelaksana UU KEK yang terselesaikan Jumlah Lokasi KEK yang ditetapkan

60%

95%

-

1

7

K)

-

r.

Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Dan Pembiayaan Eropa, Afrika Dan Timur Tengah

Meningkatnya koordinasi kerjasama ekonomi dan pembiayaan Eropa, Afrika dan Timur Tengah

Persentase hasil koordinasi kebijakan di bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Eropa, Afrika dan Timur Tengah yang diimplementasikan

60-70%

95-100%

9,7

s.

Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Dan Pembiayaan Asia

Meningkatnya koordinasi kerjasama ekonomi dan pembiayaan Asia

Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di bidang kerjasama ekonomi dan pembiayaan Asia yang diimplementasikan

60-70%

95-100%

9,7

TOTAL ALOKASI KEMENKO PEREKONOMIAN 2010-2014


II.L.035.3

724,5

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010

I.


Terlaksananya seluruh kegiatan pendukung pelaksanaan kegiatankegiatan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat.

Persentase tersosialisasikannya kegiatan bidang kesra melalui media massa. Jumlah LHP tepat waktu.

265,5 1 dokumen

Persentase pengelolaan keuangan tepat waktu.

100%

Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan operasional perkantoran.

100%

Jumlah pegawai yang memilik kompetensi sesuai jabatan.

II.

Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

2014

400 pegawai

Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan.

4 dokumen

Jumlah kajian kebijakan bidang kesra.

7 dokumen

Meningkatnya koordinasi dalam mengembangkan dan menyerasikan Jumlah kegiatan koordinasi sesuai bidang yang dilaksanakan kebijakan kesra dalam upaya Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran serta Tanggap Cepat Masalah kesra dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

II.L.036.1


30 kegiatan koordinasi

30 kegiatan koordinasi

475,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT TARGET No


1.

Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional (Dewan Jaminan Sosial Nasional)

SASARAN

INDIKATOR 2010

2014

1. Tersedianya NIK bagi setiap peserta jaminan sosial;

NIK sudah terlaksana bagi seluruh masyarakat (bekerja sama dengan Depdagri).

30%

100%

2. Tersusunnya perangkat hukum SJSN;

1. UU BPJS

100%

100%

80%

100%

30%

100%

100%

100%

2. PP PBI 3. PP Jaminan Kesehatan 4. PP Kepesertaan

3. Tersusunnya berbagai studi dan kajian di bidang jaminan sosial untuk memperkuat pelaksanaan SJSN.

4. Terharmonisasinya regulasi di bidang jaminan sosial;

(bekerja sama dengan Depkes, Depnaker, Dephan, MenPAN, Depkeu) PP Pensiun; Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Hari Tua; dan Jaminan Kematian (bekerja sama dengan Depkeu) PP Tata Pengelolaan dan Pengembangan Dana Jaminan Sosial (bekerja sama dengan Depkeu) Unit Permodelan Keuangan SJSN (bekerja sama dengan Depkeu) Studi Lansia, Pensiun, Jamkesmas, Pekerja Informal (bekerja sama dengan Bappenas). Studi Keterkaitan Pembiayaan SJSN dengan Aturan Perdagangan, Ketenagakerjaan, Perpajakan dan Investasi (bekerja sama dengan Depkeu).

100%

Harmonisasi dengan UU Dana Pensiun (bekerja sama dengan Depkeu)

100%

II.L.036.2

100%


KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010 Harmonisasi dengan UU Jamsostek (bekerjasma dengan Depnaker) 1. Rencana Transisi BPJS

5. Terselenggaranya jaminan sosial berbasis asuransi bagi seluruh pekerja formal maupun informal dengan prioritas utama asuransi kesehatan; dan terciptanya sistem, prosedur, serta struktur organisasi penyelenggara jaminan sosial yang efisien dan efektif; 2. Rencana detil organisasi dan anggaran pengendali

2014


100% 100%

100%

BPJS

3. Memulai pendaftaran pemberi kerja dan pekerja 4. Rencana Pendataan dan Jumlah Kontribusi 5. Merancang sosialisasi pada masyarakat 6. Membangun strategi pengembangan fasilitas kesehatan 7. Negosiasi dengan penyedia layanan kesehatan dan menyusun skema monitoringnya

6. Meningkatnya jangkauan/cakupan jaminan sosial terhadap pekerja miskin (yang tidak mampu memberikan kontribusi/iuran); 7. Meningkatnya kualitas manfaat jaminan sosial bagi pekerja;

(bekerja sama dengan Depkeu dan Depkes) Implementasi model manajemen tabungan hari tua pada BPJS (bekerja sama dengan Depkeu) Jumlah peserta jaminan sosial dari masyarakat/pekerja miskin (bekerja sama dengan Depnaker)

100%

Kualitas manfaat jaminan sosial (bekerja sama dengan Depnaker).

TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 2010-2014


II.L.036.3

741,4

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TARGET NO

1


Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

SASARAN

Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan yang ditunjang oleh pembinaan adminstrasi dan keuangan Kemenbudpar

2010

2.014

1. Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan administrasi serta dokumen perencanaan dan hukum 2. Jumlah Publikasi informasi kebudayaan dan pariwisata

94

488

K)

12

79

K)

3. Jumlah penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan organisasi dilingkungan Kemenbudpar 4. Jumlah peserta Diklat Aparatur Negara

33

208

K)

1.593

9.222

K)

47

260

K)

16

122

K)

4

30

K)

148

743

K)

5. Jumlah kerjasama internasional bidang kebudayaan dan pariwisata 6. Jumlah informasi kebudayaan dan pariwisata dan jumlah media informasi 7. Jumlah fasilitasi dan pendukungan kegiatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Pusat dan Daerah

2

Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

3

Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata


INDIKATOR

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Jumlah pengadaan dan pemeliharaan Inventaris kantor

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja satuan kerja/unit kerja di lingkungan Kemenbudpar

1. Persentase satuan kerja yang telah melaksanakan sistem AKIP

100

100

2. Meningkatnya keandalan SDM Pengawas didukung dengan SOP Pengawas

2. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti

100

100

9

27

3. Jumlah SOP pengawasan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan

II.L.040.1

805,9

188,7

137,6

K)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TARGET NO

4


Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Perfilman

SASARAN

4.2

Pelestarian dan Pengembangan Kesenian

Pengembangan Perfilman Nasional

4.3

Peningkatan Sensor Film

4.4

Pengembangan Galeri Nasional

4.5

Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional

2010

2.014

1. Meningkatnya internalisasi, revitalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai budaya yang mendukung pembangunan karakter dan pekerti bangsa.

1. Jumlah peserta sosialisasi dan intenalisasi nilai nilai budaya

1.200

6.900

K)

2. Meningkatnya apresiasi terhadap keragaman seni budaya dan perfilman. 3. Meningkatnya kreatifitas, dan produktifitas

2. Jumlah reaktualisasi, inventarisasi, dan dokumentasi karya budaya 3. Jumlah produksi film nasional yang berkualitas 4. Jumlah karya seni budaya yang memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual 5. Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival karya seni budaya dan film 6. Jumlah fasilitasi sarana pengembangan, pendalaman, dan pergelaran seni budaya

220

1.100

K)

75 400

391 2.000

K)

83

415

K)

25

529

K)

1. Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival, lomba, dan pawai 2. Jumlah reaktualisasi kesenian yang hampir punah 3. Jumlah naskah inventarisasi karya seni budaya 4. Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pegelaran seni budaya 1. Jumlah Fasilitasi Festival Film dalam dan luar negeri

20

100

K)

10 125 504

K)

11

11

2. Jumlah fasilitasi organisasi dan komunitas perfilman

18

18

40.000

221.000

1.750 4 75

2.000 4 415

-

1

110

1.157

4. Tersedianya sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibukota kabupaten/kota 4.1


INDIKATOR

Meningkatnya apresiasi, kreativitas, dan produktivitas para pelaku seni

Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi film nasional Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan lembaga sensor film Meningkatnya kualitas pengelolaan Galeri Nasional

Jumlah film/video/iklan lulus sensor

1. Jumlah karya seni yang dipamerkan 2. Jumlah karya seni yang diakuisisi 3. Jumlah karya seni rupa yang dipreservasi (konservasi dan restorasi) 4. Jumlah fasilitasi prasarana pengembangan pusat kebudayaan nasional Meningkatnya pemanfaatan hasil hasil kajian sejarah Jumlah naskah kajian pelestarian sejarah dan nilai tradisional dan nilai tradisional

II.L.040.2

2 25 -

1.542,1

K)

174,2

K) K)

201,0 K)

133,7 219,2

K)

K)

256,0



SASARAN


INDIKATOR 2010

2.014

Pelestarian dan Pengembangan Nilai-Nilai Tradisi

Meningkatnya inventarisasi, revitalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai tradisi

1. Jumlah naskah inventarisasi nilai tradisi 2. Jumlah karya budaya bernilai tradisi hasil reaktualisasi

50 5

50 25

4.7

Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa

Meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya yang mendukung pembangunan karakter dan pekerti bangsa

600

3.900

K)

Pengembangan Masyarakat Adat

Meningkatnya pemberdayaan komunitas adat

50 32 10 25

300 32 10 25

K)

4.8

1. Jumlah peserta internalisasi dan sosialisasi karakter dan pekerti bangsa 2. Jumlah pelaku budaya penerima penghargaan 1. Jumlah fasilitasi dan advokasi komunitas adat 2. Jumlah naskah inventarisasi komunitas adat 1. Jumlah fasilitasi sarana pengembangan, pendalaman, dan pergeleran seni budaya

1

1

K)

5.600

37.500

K)

1

9

K)

4.6

4.9

5

5.1

Meningkatnya manajemen dan pelaksanaan tugas Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni teknis lainnya dalam rangka pengembangan nilai budaya, seni dan perfilman dan Film

2. Jumlah fasilitasi prasarana pengembangan pusat kebudayaan nasional

Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman 1. Meningkatnya internalisasi nilai kesejarahan dan 1. Jumlah peserta internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai sejarah wawasan kebangsaan yang mendukung pembangunan dan sejarah kewilayahan Indonesia karakter dan jatidiri bangsa

Pengembangan Nilai Sejarah

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya, khususnya Benda Cagar Budaya/Situs/ Kawasan Cagar Budaya

2. Jumlah warisan budaya dunia dan cagar budaya nasional yang ditetapkan dan dikelola secara terpadu

3. Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengelolaan museum, termasuk naskah-naskah kuno

3. Jumlah benda cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara

2.100

7.700

4. Jumlah situs dan kawasan cagar budaya yang dilindungi, dipelihara, dan dieksplorasi

2.226

2.490

Meningkatnya internalisasi nilai-nilai sejarah

5. Jumlah museum yang memenuhi standar pelayanan dan pengelolaan 6. Jumlah koleksi naskah kuno yang diselamatkan dan dikelola

4

79

3.120

4.000

1. Jumlah naskah sejarah 2. Jumlah peserta internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai sejarah

3 5.200

15 33.300

II.L.040.3

31,6 K)

50,0

26,0 K)

450,5

2.091,3

K)

K) K)

28,0


5.2

5.3

5.4

5.5

5.6


Pengembangan Geografi Sejarah

SASARAN

Meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap sejarah kewilayahan Indonesia

1. Jumlah naskah sejarah kewilayahan Indonesia 2. Jumlah peta/atlas geografi sejarah 3. Jumlah peserta internalisasi dan sosialisasi sejarah kewilayahan Indonesia Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Bawah Meningkatnya kualitas perlindungan, pemeliharaan, 1. Jumlah situs bawah air yang diidentifikasi, diinventarisasi, Air pengembangan, dan pemanfaatan peninggalan bawah dipetakan, ditetapkan, dan dieksplorasi air 2. Jumlah BCB bawah air yang diselamatkan, diamankan, dirawat, diawetkan, dan dimanfaatkan Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan

Pengembangan Pengelolaan Permuseuman

Pengembangan Pengelolaan Museum Nasional

Meningkatnya kualitas perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan BCB/Situs dan Kawasan kepurbakalaan secara terpadu

Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan museum, termasuk museum daerah

Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan museum nasional

5.7

Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala

Meningkatnya kualitas perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan BCB/Situs dan Kawasan kepurbakalaan

5.8

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala

Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM


INDIKATOR

1. Jumlah warisan budaya dunia dan cagar budaya nasional yang ditetapkan dan dikelola secara terpadu 2. Jumlah BCB/situs/kawasan yang diinventarisasi dan ditetapkan secara nasional 3. Jumlah cagar budaya nasional yang dinominasikan dan didaftarkan sebagai warisan dunia 1. Jumlah koleksi dan naskah yang dikelola 2. Jumlah museum yang direvitalisasi 3. Jumlah Museum Berskala Nasional yang dikembangkan 4. Jumlah pengunjung museum. 1. Jumlah koleksi dan naskah yang dikelola 2. Jumlah penerbitan publikasi museum (eksemplar) 3. Jumlah pengunjung museum nasional 4. Luas pengembangan dan penataan gedung C, tempat penyimpanan (storage ) dan ruang presentasi (m2) 1. Jumlah Cagar Budaya/Situs/kawasan yang dilestarikan 2. Jumlah inventarisasi dan pendaftaran peninggalan purbakala 3. Jumlah kajian pelestarian peninggalan purbakala Jumlah fasilitasi sarana perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kepurbakalaan dan permuseuman

II.L.040.4

2010

2.014

5 1 400

29 11 4.200

K)

8

73

K)

34,7

1.000

6.000

1

9

K)

67,9

1.100

1.700

4

4

620 4 1

1.500 84 2

56.500 2.500 5.500 200.000 1.142

371.000 2.500 49.500 1.500.000 89.538

2.218 2.600

2.470 2.600

56 33

346 168

28,0

K) K)

395,8 K) K)

K)

230,6 K) K) K)

1.036,8

K) K)

269,6


6

6.1 6.2

6.3 6.4

6.5


Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata

SASARAN

Meningkatnya destinasi pariwisata yang berdaya saing tinggi di pasar global

Pengembangan Usaha, Industri dan Investasi Pariwisata

Pengembangan Standardisasi Pariwisata

1. Lama tinggal wisatawan (hari): 1. Mancanegara 2. Nusantara 2. Pengeluaran wisatawan harian: 1. Mancanegara (USD) 2. Nusantara (Rp ribu) 3. Persentase investasi bidang pariwisata terhadap investasi nasional Jumlah daya tarik wisata alam, bahari dan budaya

Meningkatnya kualitas dan kuantitas penataan daya tarik wisata Meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat 1. Jumlah kelompok sadar wisata dalam pembangunan kepariwisataan 2. Jumlah masyarakat sadar wisata (orang)

Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata Meningkatnya jumlah desa wisata Berkembangnya usaha, industri dan investasi pariwisata

Terlaksananya penyusunan dan pemutakhiran standard pariwisata, serta penerapan standard dan kompetensi pariwisata


INDIKATOR

Jumlah desa wisata

2010

2.014

7,8 2,1

8 3

1000 600 5,19

2.000 750 6,43

7

29

1.381,5 K)

101,3

200 4.000

1.100 22.000

K)

200

2.000

K)

406,0 73,0

1. Jumlah kebijakan usaha pariwisata (naskah) 2. Jumlah industri/asosiasi pariwisata yang mendapat dukungan

8 4

48 35

K)

3. Jumlah pola perjalanan (travel pattern ) 4. Jumlah profil investasi pariwisata 5. Jumlah UMKM dan industri kreatif bidang pariwisata

6 5 8

37 33 48

K)

1. Jumlah standard kompetensi 2. Jumlah standard usaha 3. Jumlah materi uji kompetensi dan pedoman sertifikasi usaha

8 6 8

38 32 36

K)

1.000 7

5.000 36

K)

10 10

50 50

K)

4. Jumlah master assesor dan assesor 5. Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan LSU pariwisata 6. Jumlah fasilitasi sertifikasi kompetensi (ribu orang) 7. Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi (ribu orang)

II.L.040.5

65,0

K)

K)

K) K)

K) K)

K)

K)

140,0



6.6

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata

7

7.1

7.2

7.3

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri

SASARAN

Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan pendukungan teknis dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan destinasi pariwisata

Pengembangan Informasi Pasar Pariwisata

2010

2.014

7

29

2

15

7 36

29 239

6,75

8,6

230 72

276 361

2. Jumlah perwakilan promosi pariwisata Indonesia ( Indonesia Tourism Promotion Representative Officers ) di luar negeri (kota)

12

65

K)

1. Jumlah penyelenggaraan promosi langsung (direct promotion ), dan event pariwisata berskala nasional dan internasional (event )

43

220

K)

2. Jumlah pendukungan event seni, budaya dan pariwisata daerah (event ) 1. Jumlah dokumen hasil analisis pasar dalam dan luar negeri (naskah) 2. Jumlah penyebaran informasi fokus pasar pariwisata Indonesia (naskah) 3. Jumlah peserta Perjalanan Pengenalan (Famillirization Trip /Fam Trip ) sesuai target, jadwal, fokus pasar dan pasar potensial (media atau usaha)

31

162

K)

23

115

K)

640

3.200

K)

100

550

K)

8.000

44.000

K)

1. Jumlah kegiatan pemutakhiran basis data dan informasi destinasi 2. Jumlah Organisasi Pengelolaan Destinasi (Destination Management Organization /DMO) (buah) 3. Jumlah dukungan fasilitas pariwisata (daya tarik) 4. Jumlah dukungan teknis pengembangan destinasi pariwisata

Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan 1. Jumlah kunjungan wisman (juta orang) wisatawan nusantara 2. Jumlah pergerakan wisnus (juta perjalanan) Meningkatnya partisiipasi pariwisata Indonesia pada 1. Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata internasional, bursa, misi penjualan (sales mission ) dan festival di pelaksanaan misi penjualan (sales mission ), dan pendukungan penyelenggaraan festival (event ) tingkat internasional

Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri Meningkatnya jumlah event pariwisata dalam negeri

Meningkatnya pemanfaatan informasi pasar pariwisata oleh pelaku pariwisata


INDIKATOR

4. Jumlah permintaan pasar untuk berkunjung ke Indonesia (transaksi)

II.L.040.6

596,2

K)

2.437,0

K)

544,6

225,6

211,0


7.4

7.5


Peningkatan Publikasi Pariwisata

Peningkatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition/ MICE)

SASARAN

Meningkatnya kelengkapan informasi tujuan pariwisata Indonesia

Meningkatnya penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition/ MICE) nasional dan internasional di Indonesia


INDIKATOR 2010

2.014

10

50

K)

1.150

5.706

K)

3. Jumlah bahan promosi cetak dan promosi elektronik yang didistribusikan (ribu eksemplar) 1. Jumlah daerah yang dikembangkan menjadi tujuan wisata MICE (daerah) 2. Jumlah promosi penyelenggaraan MICE 3. Jumlah pendukungan penawaran (bidding ) dan penyelenggaraan MICE

709

3.544

K)

5

32

K)

12 56

60 292

K)

102

476

K)

501,4

5.865

K)

1.551,1

1. Jumlah destinasi yang memiliki data dan informasi yang lengkap (daerah) 2. Jumlah bahan promosi cetak, promosi elektronik, publikasi media cetak, media elektronik dan media luar ruang (ribu buah)

724,7

229,7

K)

7.6

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemasaran

Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan pendukungan teknis peningkatan pemasaran pariwisata

Jumlah event pengembangan kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata oleh masyarakat dan daerah

8

Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata

Meningkatnya kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dan pariwisata

1. Jumlah sumber daya yang dilatih di bidang kebudayaan dan kepariwisataan (orang) 2. Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang terserap di pasar tenaga kerja di dalam maupun luar negeri (orang)

1.150 1.241

6.831

K)

3. Jumlah penelitian dan pengembangan Jumlah sumber daya yang dilatih di bidang kebudayaan dan kepariwisataan (orang)

165 1.150

850 5.865

K) K)

34,0

144

735

K)

246,1

8.1

Pengembangan SDM Kebudayaan dan Pariwisata

Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia aparatur/industri dan masyarakat bidang kebudayaan dan pariwisata

8.2

Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi

Meningkatnya penelitian dan pengembangan bidang Jumlah penelitian dan pengembangan bidang arkeologi arkeologi

II.L.040.7



SASARAN

8.3

Penelitian dan Pengembangan Bidang Kepariwisataan

Meningkatnya litbang pariwisata dalam mendukung kebijakan pembangunan kepariwisataan

8.4

Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebudayaan

Meningkatnya litbang kebudayaan dalam mendukung Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan kebijakan pembangunan kebudayaan

8.5

Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata

Meningkatnya profesionalisme dan daya saing SDM bidang parwisata di lembaga pendidikan tinggi pariwisata

8.6

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisataa

Meningkatnya dukungan pelayanan manajemen sumber daya kebudayaan dan pariwisata


INDIKATOR

Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kepariwisataan

1. Jumlah program studi 2. Jumlah mahasiswa aktif (orang) 3. Jumlah dosen (orang) 4. Jumlah lulusan pendidikan kepariwisataan di lembaga pendidikan tinggi pariwisata (orang) 5. Jumlah penelitian dosen (naskah laporan) Jumlah pelayanan manajemen pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata

TOTAL ALOKASI KEMENBUDPAR 2010-2014


II.L.040.8

2010

2.014

8

50

K)

36,0

13

65

K)

36,0

34 4.780 390 1.241

42 27.030 500 6.831

79 21

588 107

1.088,5 K)

K)

K) K)

110,5

10.135,2

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BUMN TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010

1

PROGRAM PEMBINAAN BUMN

a.

Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang energi (Prioritas Nasional)

b.

Restrukturisasi BUMN besar / penting / strategis (Prioritas Nasional)

· Terwujudnya Penerapan Best Practices GCG dan sistem penilaian kinerja · Meningkatnya peran BUMN dalam pengelolaan SDA strategis dan pertahanan nasional · Meningkatnya Laba BUMN · Meningkatnya peran BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional · Meningkatnya kualitas pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pelayanan umum (PSO) · Meningkatnya peran BUMN dalam keperintisan usaha, dan pengembangan UMKM · Terwujudnya sistem pengelolaan BUMN yang semakin sehat dan kompetitif · Meningkatnya peran BUMN dalam percepatan prioritas pembangunan nasional Risalah rapat Surat persetujuan Laporan hasil monitoring Kajian Restrukturisasi BUMN Pelaksanaan Restrukturisasi Monitoring dan Evaluasi

II.L.041.1

2014


Risalah Surat Laporan Laporan Laporan Laporan

5 1 5 1 10 6

5 1 5 1 10 6

13,8

62,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BUMN TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010

e. f.

Penyusunan best practice GCG Penetapan sistem remunerasi berbasis kinerja di BUMN

Tersusunnya best practice GCG Peraturan mengenai sistem remunerasi

g. h.

Penyusunan peraturan mengenai penilaian kinerja di BUMN yang mangacu pada standar internasional Kajian, evaluasi dan monitoring pendayagunaan aset BUMN

i.

Penetapan target, monitoring, dan evaluasi kinerja BUMN

Peraturan mengenai penerapam sistem penilaian yang Peraturan mengacu kepada standar internasional Inventarisasi dokumen yang terkait dengan pendayagunaan Dokumen aset Risalah rapat RUPS/RPB Risalah

j.

Penetapan peraturan pelaksanaan pemisahan administrasi keuangan PSO dan Perpres tentang SOP pelaksanaan PSO

Peraturan pelaksanaan pemisahan administrasi keuangan PSO dan Perpres tentang SOP pelaksanaan PSO

Peraturan

k.

Penyusunan peraturan perundangan yang mengarah pada perwujudan pengelolaan BUMN berbasis mekanisme korporasi murni Kajian BUMN rugi dan bermasalah Penyusunan dan pelaksanaan Program Tahunan Privatisasi

Terwujudnya harmonisasi peraturan perundangan yang mengarah pada perwujudan pengelolaan BUMN berbasis mekanisme korporasi murni Berkurangnya jumlah BUMN Rugi dan Bermasalah Penyusunan Program Tahunan Privatisasi

Peraturan

Laporan Laporan

Kajian rightsizing BUMN Uji kepatutan dan kelayakan calon Direksi dan Dewan Komisaris Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang ketahanan pangan

Hasil kajian Terpilihnya Direksi dan Komisaris Risalah rapat surat persetujuan Laporan hasil monitoring Risalah rapat surat persetujuan Laporan hasil monitoring

l. m. n. o. p.

q.

Dukungan pelaksanaan program prioritas Pemerintah bidang infrastruktur

paket Peraturan

II.L.041.2

1

2014 1


3

3

16,8

282

282

93,5

2

0,8

1

4,0

1 1

1 1

25,0 10,8

Laporan BUMN

1 20

1 20

4,0 25,0

Risalah Surat Laporan Risalah Surat Laporan

5 1 5 5 1 5

5 1 5 5 1 5

18,5

12,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN BUMN TARGET No


2

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA

SASARAN

INDIKATOR 2010

3 4

2014


TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN BUMN 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.041.3

767,6

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TARGET NO,

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

2014


1

PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL

a,

Penguatan kompetensi lembaga litbang

Berkembangnya pusat-pusat unggulan iptek

Jumlah pusat-pusat unggulan iptek

1

1

5,0

b,

Pengembangan budaya iptek

Jumlah kawasan percontohan

1

1

5,0

c,

Peningkatan kapasitas SDM iptek (PN11)

Terbangunnya kawasan percontohan pengembangan budaya masyarakat yang kreatif dan inovatif Meningkatnya kapasitas SDM iptek

S2 = 50, S3 = 10

250,0

d,

Peningkatan sarana dan prasarana litbang

1

S2 = 50, S3 = 25 1

e,

Litbang Ketahanan Pangan (PN5)

3

3

50,0

4

4

1

1

25,0

2

2 1

50,0

f,

Dukungan iptek untuk penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan (PN 8)

1.850,0

Jumlah karyasiswa

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana litbang Jumlah lab yang telah direvitalisasi yang memadai Kebijakan peningkatan dukungan litbang untuk ketahanan Jumlah kebijakan pangan khususnya pengembangan pupuk ekologis dan benih unggul-adaptif terhadap lingkungan sub-optimal, Jumlah riset bersama teknologi panen, teknologi pengelolaan lahan marjinal untuk produksi pangan,

Kebijakan peningkatan dukungan iptek untuk penciptaan Jumlah kebijakan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan, termasuk koordinasi kebijakan untuk persiapan Jumlah riset bersama pembangunan PLTN Paket Koordinasi

II.L.042.1

5,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TARGET NO,

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

g,

h,

Dukungan litbang untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim (PN9)

Kebijakan peningkatan dukungan litbang untuk penurunan emisi gas CO2 dan adaptasi perubahan iklim

Pendayagunaan teknologi mitigasi bencana (PN9)

Kebijakan pendayagunaan teknologi mitigasi bencana

Jumlah riset bersama Jumlah kebijakan

49,0 5 5 1

Tersusunnya Standard Operation Procedure (SOP) Jumlah SOP Peningkatan kapasitas respons aparatur pemerintah dalam peringatan dini dan penanganan bencana i,

Dukungan pengembangan dan pendayagunaan teknologi pendukung pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik serta penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI (PN10)

j,

k, l,

2014

Jumlah kebijakan 5 5 1

49,0

1

1 1

1 1

5,0

Fasilitasi proses perolehan hak paten dan kepemilikan Kebijakan untuk fasilitasi proses perolehan hak paten dan Jumlah kebijakan HKI produk teknologi dan produk kreatif (PN11) kepemilikan HKI produk teknologi dan produk kreatif

1

1

10,0

Pelaksanaan Insentif Perolehan Paten dan Kepemilikan HKI Peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda

Jumlah usulan paten dan kepemilikan HKI yang difasilitasi Jumlah kebijakan

10

10

1

1

Jumlah pilot peningkatan inovasi dan kreativitas pemuda Jumlah paket riset dasar Jumlah paket riset terapan Jumlah paket penelitian

4

4

44 78 5

35 60 5

Kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi pendukung pembangunan daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik, penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina

Terlaksananya insentif perolehan paten dan kepemilikan HKI Kebijakan peningkatan kemampuan inovasi dan kreativitas pemuda

m,

Pelaksanaan Insentif riset dasar dan terapan

Terlaksananya insentif riset dasar dan terapan

n,

Peningkatan litbang iptek unggulan di bidang kesehatan, obat-obatan dan instrumentasi medis

Meningkatnya litbang iptek unggulan di bidang kesehatan, obat-obatan dan instrumentasi medis

Jumlah kebijakan Jumlah pilot pendukung teknologi untuk pembangunan daerah tertinggal


II.L.042.2

15,0

150,0 225,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI TARGET NO,

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

o, p,

Pelaksanaan insentif difusi iptek Pelaksanaan insentif peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Peningkatan dukungan teknologi bagi pemberdayaan industri strategis bidang pertahanan (PNL1)

Terlaksananya insentif difusi iptek Terlaksananya insentif peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Kebijakan dukungan teknologi untuk revitalisasi industri pertahanan

r,

Peningkatan Efektivitas Riset secara sinergi antara Perguruan Tinggi dgn Lembaga Litbang

Kebijakan peningkatan efektivitas riset secara sinergi antara perguruan tinggi dengan lembaga riset

s,

Pengembangan jaringan kerjasama penelitian internasional Peningkatan promosi dan diseminasi iptek Peningkatan Pemanfaatan dan Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Open Source

2010

q,

t, u,

2 3

Jumlah paket Jumlah paket insentif

2014


92 130

75 100

325,0 225,0

1 1

1 1

25,0

1

1

15,0

Meningkatnya jaringan kerjasama penelitian internasional Jumlah kerjasama penelitian internasional

8

8

10,0

Terlaksananya diseminasi iptek Meningkatnya pemanfaatan perangkat lunak berbasis open source

10 1 5

10 1 5

75,0 25,0

Jumlah kebijakan Jumlah kegiatan bersama hasil koordinasi dan sinkronisasi Jumlah kebijakan

Jumlah paket Jumlah standardisasi Jumlah pilot implementasi interoperabilitas teknologi informasi dan komunikasi

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS LAINNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

499,2 116,9

TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.042.3

2.466,1

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN


INDIKATOR 2010

2014

I.

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

2.733,8

1

Pengelolaan Kualitas Air dan Kawasan Gambut Tersedianya perangkat kebijakan pengelolaan kualitas % penyiapan penetapan kelas air di tingkat kabupaten/kota air, ekosistem gambut dan ekosistem danau yang untuk 13 sungai-sungai prioritas dari 119 kabupaten/kota, yang terpadu dan bersifat lintas K/L , antara lain Kemen PU, terkoordinasi lintas K/L dan daerah Kemenhut, Kementan, Pemda

25%

100%

K)

Jumlah pembinaan teknis pengelolaan kualitas air terhadap 119 kabupaten/kota di 13 DAS, yang terkoordinasi dengan K/L terkait, termasuk DAS Citarum secara terpadu lintas K/L

20%

100%

K)

% penyiapan pemetaan kesatuan hidrologi gambut yang terkoordinasi dengan K/L terkait

10%

100%

K)

Jumlah provinsi dilakukannya verifikasi karakteristik ekosistem gambut yang terkoordinasi dengan K/L terkait

1

33

K)

Tersusunnya Program dan Rencana Aksi Terpadu Pengelolaan Ekosistem 15 Danau Prioritas Berkelanjutan yang terkoordinasi dengan K/L terkait

15

15

Jumlah pemantauan dan evaluasi pengendalian kerusakan ekosistem situ yang terkoordinasi dengan K/L terkait

3

11

II.L.043.1

176,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP TARGET NO

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2010 2

Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi dan Jumlah kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan hutan pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang terpadu dan lahan yang ditetapkan/ diterbitkan (kriteria dan pedoman) dan bersifat lintas K/L, antara lain dengan Kemenhut, yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait BPN dan Pemda

15

80%

80%

8

8

Data kondisi kerusakan hutan dan lahan pada 11 DAS prioritas dan berpotensi rawan longsor yang terkoordinasi antar K/L terkait

80%

80%

Data tutupan lahan dan perubahan penggunaan lahan (land use change) melalui Program Menuju Indonesia Hijau

100%

100%

Jumlah provinsi (pendekatan ekosistem) yang dipantau sesuai data potensi dan kejadian bencana

10

30

% rekomendasi kebijakan konservasi an pengendalian kerusakan hutan dan lahan yang diimplementasikan daerah dari jumlah propinsi yang dipantau setiap tahunnya

50%

50%

% penyelesaian dokumen konsep, naskah akademis, pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 12 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L

16,7%

100%

% penyelesaian dokumen pedoman kebijakan pengawasan pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 5 dokumen yang direncanakan] yang terkoordinasi antark K/L

20%

100%

Diterapkannya mekanisme pencegahan kebakaran hutan dan lahan di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah

Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang

Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terpadu dan bersifat lintas K/L

2014

3

Data sebaran hotspot di 8 Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yang didiseminasi ke K/L dan daerah terkait

3


INDIKATOR

II.L.043.2

K)

143,3

95,7


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2010

Pengendalian Pencemaran Air

Menurunnya beban pencemar air dari industri yang dipantau dan diawasi

2014

% penyelesaian kajian daya dukung 4 pulau besar yang terkoordinasi antar K/L

0

100%

% penyelesaian kajian penyimpangan pemanfaatan ruang dan dampaknya terhadap lingkungan kerusakan dan bencana [dari 20 lokasi yang direncanakan] dan didiseminasi kepada K/L dan daerah terkait

0

100%

6,7%

100%

% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah ekoregion yang terkoordinasi anta K/L dan daerah

0

100%

Jumlah propinsi dilaksanakannya pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan/ruang dan pelaksanaan instrumen pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan lahan gambut, hutan dan DAS prioritas untuk menunjang pencapaian Prioritas Nasional 9 RPJMN 20102014

2

33

% PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengawasan pemanfaatan ruang [dari 250 orang PPLHD yang direncanakan]

10%

100%

Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dan diawasi

200

220

Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi

220

245

Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi

260

330

Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH

480

720

Jumlah izin pembuangan air limbah ke laut yang dikeluarkan

20

100

K)

Jumlah pedoman teknis/peraturan perundang-undangan

2

26

K)

% penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam perencanaan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang di kabupaten dan propinsi [dari 11 kabupaten dan 4 propinsi yang direncanakan] yang terkoordinasi antar K/L dan daerah

4


INDIKATOR

II.L.043.3

142,0


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2010 5

6

7

Pengendalian Pencemaran Udara

Menurunnya beban pencemar udara dari industri yang Jumlah industri pertambangan, energi dan migas yang dipantau dipantau dan diawasi dan diawasi

Pengendalian Pencemaran Udara Dari Emisi dan Menurunnya emisi dan kebisingan dari kendaraan di Kebisingan Kendaraan Bermotor prioritas kota-kota yang dipantau

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kegiatan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas


INDIKATOR

Meningkatnya kebijakan dan penaatan pengelolaan B3 dan limbah B3 serta meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola dalam kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas

2014

200

220

Jumlah agroindustri yang dipantau dan diawasi

220

245

Jumlah industri manufaktur yang dipantau dan diawasi

260

330

Jumlah industri yang taat terhadap peraturan LH

480

720

Jumlah penurunan beban pencemar udara dari industri yang dipantau dan diawasi

2,5%

12,5%

K)

Jumlah pedoman teknis/peraturan perundang-undangan

2

26

K)

Jumlah peraturan perundangan yang ditetapkan

2

37

K)

Jumlah daerah (provinsi/kota) yang difasilitasi dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang pengendalian pencemaran udara khususnya sumber bergerak

4

36

K)

Jumlah kota yang difasilitasi dalam penerapan pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan bermotor (P&P)

4

36

K)

Jumlah kebijakan sektor yang difasilitasi dalam mendukung reduksi emisi (penetapan standar emisi dan kebisingan, bahan bakar, manajemen transportasi, kendaraan tidak bermotor (NMT), uji emisi bagi kendaraan pribadi, land use planning )

2

10

K)

Jumlah kota yang dievaluasi kualitas udaranya

16

36

Jumlah pembinaan teknis dalam pengendalian pencemaran sumber bergerak

5

25

K)

Jumlah produk perumusan kebijakan dan/atau standar dan/atau pedoman pengelolaan Bahan, Berbahaya dan Beracun (B3) & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas [Draft Permen LH]

1

5

K)

II.L.043.4

120,8

104,8

106,0


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2010 Jumlah kegiatan pemantauan dan/atau analisis dan/ atau evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas

8

9

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Manufaktur, Agroindustri dan Jasa

Administrasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Meningkatnya kebijakan dan pertimbangan teknis dalam pengawasan penaatan pengelolaan limbah B3 serta meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola dalam kegiatan manufaktur, agroindustri dan jasa


INDIKATOR 2014 K)

1

5

Jumlah perusahaan yang mendapat pengawasan kinerja penaatan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas

200

220

Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas

5

10

Jumlah lingkup kegiatan dari seluruh ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang ada

3

19

K)

Jumlah kebijakan, pedoman teknis yang diterapkan dalam Pengelolaan Limbah B3 pada kegiatan manufaktur dan agroindustri [dalam bentuk pedoman]

2

10

K)

Jumlah pengawasan kinerja industri yang dilakukan pembinaan dan pengawasan

480

575

Jumlah daerah dan/ atau perusahaan yang mendapat bimbingan teknis pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan manufaktur agroindustri dan jasa

5

45

K)

Jumlah lingkup kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan Internasional yang ada)

4

20

K)

2

14

K)

Meningkatnya penaatan pengelolaan bahan dan limbah Jumlah kebijakan/ pedoman/ standar/ data base yang dihasilkan B3 dalam rangka kegiatan administrasi pengelolaan B3 & limbah B3 [Permen LH dan pedoman]

II.L.043.5

107,8

88,8


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2010 Jumlah registrasi B3 dan rekomendasi, ijin dan notifikasi pengelolaan limbah B3

10

11

Penanganan Kasus Lingkungan

Peningkatan Instrumen Ekonomi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup


INDIKATOR 2014 K)

1.000

5.000

Jumlah provinsi yang mendapat bimbingan teknis administrasi pengelolaan B3 & limbah B3

5

33

Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan Limbah B3 (dari seluruh ketentuan internasional yang ada)

4

20

% pengaduan masyarakat yang dikelola melalui penerimaan, penelaahan dan klasifikasi, penerusan kepada pihak terkait yang berwenang, atau ditangani langsung

100%

100%

% dugaan tindak pidana LH yang ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan (pulbaket) sampai proses pengadilan [perkiraan 100 kasus per tahun]

80%

100%

% penanganan kasus perdata LH yang ditindaklanjuti secara perdata di dalam maupun di luar pengadilan [perkiraan 100 kasus per tahun]

80%

100%

Jumlah kasus lingkungan yang terevaluasi dan tereksaminasi

2

18

Meningkatkan kualitas kebijakan insentif dan % telaahan teknis diterima menjadi rekomendasi teknis insentif pendanaan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan untuk peningkatan pengelolaan LH (90-100 proposal UMKM hidup yang diajukan per tahun)

80%

80%

%jumlah UMKM yang melaksanakan peningkatan kualitas LH dengan kebijakan insentif melalu K/L atau Pemda terkait

80%

80%

% Jumlah pemantauan terhadap UMKM yang telah mendapat insentif

80%

80%

Jumlah pedoman dan fasilitas teknis yang terkait dengan valuasi ekonomi SDA dan LH

5

28

K)

Jumlah dokumen tentang bahan rumusan kebijakan insentif dan pendanaan lingkungan terpadu (lintas K/L)

4

20

K)

100%

100%

Meningkatnya kualitas penanganan kasus lingkungan

Bimbingan teknis pengembangan instrumen ekonomi dan perhitungan PDRB Hijau di daerah terpilih (lintas K/L)

II.L.043.6

K)

89,7

K)

96,5


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2010 12

Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik

Meningkatnya kinerja pengelolaan limbah domestik (sampah) di kota-kota yang dipantau

Jumlah kota metropolitan dan besar yang dipantau Jumlah ibukota provinsi yang dipantau

20

2

10

% capaian peningkatan kinerja pengelolaan sampah melalui pengawasan

50%

75%

% volume pengurangan sampah melalui 3 R (Reduce, Reuse, Recycle ) dalam skala kota untuk kota besar dan metropolitan [dari baseline data tahun 2008]

2,5%

15%

Jumlah pedoman teknis di bidang pengendalian pencemaran limbah usaha skala kecil

1

5

K)

K)

Jumlah sentra usaha skala kecil yang dibina

Peningkatan Konservasi Keanekaragaman Hayati Meningkatkan kualitas kebijakan untuk menangani konservasi keanekaragaman hayati

91,1

10%

Jumlah penurunan beban pencemar dari sentra usaha skala keci yang dibina 14

27

20

Jumlah pedoman teknis di bidang pengelolaan limbah domestik

Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Skala Meningkatnya pengelolaan usaha skala kecil Kecil

27

2014

10%

Jumlah penurunan beban pencemar dari sumber limbah cair domestik dari kegiatan apartemen dan perumahan mewah di 3 propinsi (Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat)

13


INDIKATOR

Jumlah dokumen laporan dan rekomendasi kebijakan konservasi keanekaragaman hayati

K)

3

39

80%

80%

3

15

K)

Jumlah rekomendasi kajian kebijakan konservasi keanekaragaman hayati diimplementasikan

1

5

K)

Jumlah hasil Rekomendasi pemantauan pelaksanaan kebijakan konservasi keanekaragaman hayati yang ditindaklanjuti

1

5

K)

Jumlah daerah kegiatan pemantauan pelaksanaan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati

10

50

K)

Terfasilitasinya pengembangan program Taman Keanekaragaman Hayati di beberapa daerah

2

10

K)

II.L.043.7

74,0

75,8


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2010 15

Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Meningkatnya kapasitas kelembagaan yang menangani % pengembangan kebijakan kelembagaan lingkungan hidup pengelolaan lingkungan hidup daerah

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

2014

100%

100%

% pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang LH di daerah provinsi setiap tahun

33

33

% terlaksananya monev dan Pembinaan Penerapan SPM bidang LH terhadap pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di lembaga LH daerah provinsi setiap tahun

33

33

% terlaksananya Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) dalam PLH (sampai keluarnya MoU dalam pengelolaan LH di daerah) di 10 daerah provinsi dan daerah kab/kota

20%

100%

Updating basis data peta kelembagaan lingkungan hidup daerah 100% untuk 520 lembaga LH kab/kota, 33 provinsi setiap tahun

100%

Diterapkannya pedoman monitoring dan evaluasi kapasitas kelembagaan LH daerah di 520 Kabupaten/Kota setiap tahun

5%

75%

100%

100%

Meningkatnya kualitas kebijakan, partisipasi Terbentuknya kelompok masyarat dan lembaga masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang terlibat kemasyarakatan (EPW, Kaukus, Ormas, OKP, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Profesi/Asosiasi, pengembangan perumahan yang berwawasan lingkungan dan CSR bidang lingkungan) yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

45

246

K)

Meningkatnya keterlibatan jumlah kelompok masyarat dan lembaga kemasyarakatan (EPW, Kaukus, Ormas, OKP, Profesi/Asosiasi, pengembangan perumahan yang berwawasan lingkungan dan CSR bidang lingkungan) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah

35

195

K)

Pembinaan revitalisasi kelembagaan lingkungan hidup daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bidang lingkungan hidup di 33 provinsi setiap tahun 16


INDIKATOR

II.L.043.8

67,7

K)

70,3


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2010

Peningkatan Data, Informasi dan Infrastruktur Sistem Informasi Lingkungan Hidup

Tersedianya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH % provinsi yang menyusun SLHD dari 33 Provinsi yang dalam skala provinsi dan kabupaten/kota, dan direncanakan meningkatnya kualitas data, informasi, dan sistem informasi pengelolaan lingkungan hidup

100%

% kabupaten/kota yang menyusun SLHD dari 456 Kabupaten/Kota yang direncanakan

35%

100%

% jenis data sektor terkait tingkat pusat yang terkumpul dari 80 jenis data sektor yang direncanakan

60%

100%

4

20

K)

K)

Jumlah aplikasi e-gov di bidang lingkungan hidup Peningkatan Sarana Teknis Pengendalian Dampak Lingkungan

Meningkatnya kualitas pemantauan lingkungan yg didukung dgn Sarana Pengendalian Teknis Dampak Lingkungan yg berkualitas

K)

55%

Jumlah kajian informasi yang diimplementasikan dalam kebijakan di bidang lingkungan hidup per tahun 18

2014 200

Jumlah kelompok masyarakat bersama dengan Pemda yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle ) 17


INDIKATOR

2

30

% jumlah data pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah, kebisingan, deposisi asam, POP’s, biologi)

30%

70%

% jumlah laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan yang dibina sesuai dengan peraturan yang berlaku

30%

70%

% jumlah pelatihan/ workshop/ seminar/ lokakarya yang diikuti oleh personil Pusarpedal

30%

70%

% jumlah sarana dan prasarana teknis Pusarpedal yang memenuhi kelayakan sesuai peraturan yang berlaku

30%

70%

% jumlah metode pengujian parameter kualitas lingkungan yg dikaji

30%

70%

% jumlah baku mutu lingkungan yang dikaji

10%

50%

II.L.043.9

77,7

117,3


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2010 19

20

24

Perlindungan Atmosfir dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut

Pemulihan dan Penanganan Media Lingkungan (Lahan, Pesisir dan Perairan) Tercemar Limbah B3


INDIKATOR

Tersedianya perangkat kebijakan dan terlaksananya kegiatan untuk melindungi fungsi atmosfir & mengendalikan dampak perubahan iklim

Jumlah konsep kebijakan di bidang perlindungan atmosfir dan pengendalian dampak perubahan iklim

Meningkatnya kebijakan, pertimbangan teknis dan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dalam rangka pemulihan kualitas media lingkungan akibat pencemaran limbah B3

K)

3

17

100%

100%

Jumlah sektor yang mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan inventori GRK & BPO

-

6

% penetapan baseline untuk pengurangan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) - HCFC

100%

100%

% pengurangan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) - HCFC

-

10%

Jumlah pemerintah daerah provinsi yang dilakukan pembinaan teknis untuk kajian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim

3

11

Jumlah sektor dan daerah yang mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan kegiatan perlindungan atmosfir dan pengendalian dampak perubahan iklim

5

50

K)

% penyiapan penyusunan perangkat untuk sektor yang akan mendapatkan bimbingan teknis untuk melakukan inventori GRK & BPO

Meningkatnya kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut

2014

Implementasi konsep Program Kampung Iklim

2

22

K)

Jumlah kajian, rekomendasi, dan kebijakan peningkatan konservasi dan pengendalian kerusakan pesisir dan laut yan dditetapkan (per tahun)

3

19

K)

% capaian inventarisasi data kerusakan ekosistem pesisir dan laut dengan basis jumlah kabupaten yang memiliki pesisir [akumulatif]

10%

50%

Jumlah daerah yang diverifikasi tingkat kerusakan ekosistem dan kualitas lingkungan (per tahun)

5

41

K)

Jumlah model implementasi kebijakan di regional

5

25

K)

Jumlah kebijakan/ pedoman/ standar yang dihasilkan dalam rangka pemulihan kualitas media lingkungan tercemar limbah B3 [draft kebijakan]

3

7

K)

Jumlah lokasi pemantauan media lingkungan tercemar limbah B3 [status rencana pemulihan]

30

30

Jumlah lokasi pengawasan pengelolaan limbah di pelabuhan (umum dan khusus)

5

25

K)

Jumlah pengawasan kegiatan pemulihan kualitas media lingkungan [status penanganan media lingkungan tercemar limbah B3]

8

50

K)

II.L.043.10

112,1

75,9

58,2


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2010

27

Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan

II.

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

III.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Meningkatnya kapasitas aparat penegak hukum lingkungan


INDIKATOR 2014

Jumlah pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan B3 dan limbah B3 [draft Permen LH]

1

5

K)

Jumlah lingkup kegiatan dalam pelaksanaan ketentuan konvensi internasional pengelolaan B3 dan limbah B3 (dari seluruh ketentuan Internasional yang ada)

3

15

K)

Jumlah publikasi/modul informasi pengelolaan B3 dan limbah B3

2

10

K)

Jumlah hakim lingkungan yang meningkat kapasitasnya g( reen bench )

150

550

K)

Jumlah kepolisian lingkungan yang meningkat kapasitasnya

66

330

K)

Jumlah penyidik PPNS yang meningkat kapsitasnya

100

1800

K)

Jumlah JPU yang meningkat kapasitasnya

66

432

K)

Jumlah litigator yang meningkat kapasitasnya

5

245

K)

Jumlah SDM pengelola pengaduan yang meningkat kapasitasnya

50

1450

K)

Jumlah mediator, arbiter, pihak ketiga yang meningkat kapasitasnya

99

1499

K)

Teroptimalisasi PPNS dan PPLH di regional

5

25

K)

Terlaksananya koordinasi nasional dan regional di bidang penegakan hukum lingkungan

6

30

K)

59,8

1.265,0

37,0

TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.043.11

4.035,8

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010

1. 2. 3.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KUKM Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

2014

TOTAL ALOKASI 20102014 (Rp Miliar) 1.619,9 48,0

Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM

a. Produktivitas UMKM;

Peningkatan 5 %

Peningkatan 5 %

b. SumbanganUMKM dalam pembentukan PDB; c. Nilai ekspor produk UMKM;

Peningkatan 6 %

Peningkatan 6 %

Peningkatan 15 %

Peningkatan 15 %

d. Nilai investasi UMKM;

Peningkatan 25%

Peningkatan 25%

e. Jumlah koperasi aktif; f. Jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT;

Proporsi 70 % dari total jumlah koperasi Proporsi 45 % dari koperasi aktif

Proporsi 80 % dari total jumlah koperasi Proporsi 55 % dari koperasi aktif

g. Volume usaha koperasi.

Peningkatan 20 %

Peningkatan 20 %

II.L.044.1

2.480,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TARGET No


a.

Penataan peraturan perundang-undangan terkait perkoperasian, lembaga keuangan mikro (LKM), pendaftaran dan perijinan usaha, lokasi usaha, penggunaan produksi dalam negeri, dan penyebarluasan teknologi tepat guna, beserta ketentuan pelaksanaannya.

SASARAN

2014

2010 Peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan terkait koperasi, UMKM dan sistem pendukungnya yang diterbitkan/disempurnakan.


INDIKATOR Jenis peraturan perundang-undangan yang terkait RUU Koperasi; koperasi, UMKM dan sistem pendukungnya Materi RUU LKM; yang disepakati untuk disusun, diperbaiki, ditetapkan dan dijabarkan dalam ketentuan RPP-UU No. 20/2008; pelaksanaannya. PP-Pengganti PP 9/ 95;

UU Koperasi;

K)

39,5

K)

7,5

UU LKM; PP untuk UU No. 20/2008; PP-Pengganti PP 9/ 95; Perpres Lembaga Pengembangan dan Pengawasan KSP/ KJKS;

Perpres Lembaga Perpres Lembaga APEX; Pengembangan dan Pengawasan RPP-UU Koperasi; RPPKSP/ KJKS; UU LKM;

Perpres Lembaga APEX; Peraturan Teknis b.

Peninjauan dan penghapusan berbagai pungutan Terselenggaranya peninjauan pungutan yang dan regulasi yang merugikan koperasi dan merugikan koperasi dan UMKM, baik UMKM, baik yang sektoral maupun spesifik sektoral maupun spesifik daerah. daerah.

Laporan yang berisikan sejumlah rekomendasi 40 Regulasi penghapusan pungutan yang merugikan koperasi dan UMKM, baik sektoral maupun spesifik daerah.

II.L.044.2

Peraturan Teknis

200 Regulasi



SASARAN

2014

2010 c.

Pembentukan Forum Koordinasi Pemberdayaan Berfungsinya Forum Koordinasi Koperasi dan UMKM. Pemberdayaan koperasi dan UMKM.

d.

Perluasan pelayanan kredit/ pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM, yang didukung pengembangan sinergi dan kerja sama dengan lembaga keuangan/ pembiayaan lainnya.

Meningkatnya jangkauan pelayanan kredit/ pembiayaan bank bagi koperasi dan UMKM.


INDIKATOR Terbitnya landasan hukum.

Konsep struktur dan fungsi Forum Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UKM

a. Kerja sama pembiayaan yang melibatkan 5 Memorandum of bank dan lembaga keuangan/ pembiayaan Understanding (MOU) lainnya. b. Terfasilitasinya Lembaga Penjaminan Kredit 8 Proprinsi Daerah (LPKD) yang melakukan coguarantee dengan lembaga penjaminan nasional.

Forum Koordinasi Pemberdayaan Koperasi dan UKM

K)

2,3

25 MOU

K)

8,2

33 Propinsi

K)

15,7

c. Jumlah Koperasi yang dapat mengakses kredit/ pembiayaan bank melalui linkage .

100

500

K)

1,8

d. Jumlah LKM (koperasi dan BPR) yang melakukan kerjasama pembiayaan dengan bank. e . Jumlah LKPD

100

500

K)

5,0

2

12

K)

10,0

II.L.044.3



e.

Peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), perusahaan modal ventura, anjak piutang, sewa guna usaha, dan pegadaian, dalam mendukung pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, disertai dengan pengembangan jaringan informasinya.

SASARAN

2014

2010

f.

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM), termasuk untuk akreditasi dan sertifikasi pelayanan LKM, termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi.

Meningkatnya kapasitas dan jangkauan lembaga keuangan bukan bank untuk menyediakan pembiayaan usaha bagi koperasi dan UMKM.


INDIKATOR Jumlah lembaga pembiayaan bukan bank yang dibentuk.

100 KSP/KJKS

500 KSP/KJKS

1 Lembaga Modal Ventura Daerah (LMVD)

5 LMVD

K)

13,1

a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan LKM.

Jumlah LKM yang terdaftar dan terakreditasi sesuai ketentuan hukum tentang LKM.

100 LKM

500 LKM

K)

2,5

b. Meningkatnya kapasitas dan kualitas layanan LKM.

Jumlah pengelola LKM yang mengikuti pelatihan. Jumlah sumber daya manusia (SDM) pengelola KSP/KJKS yang bersertifikat.

-

4.000 pengelola LKM

K)

4,0

1.200 orang

6.000 Org

K)

5,0

Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) profesi (LDP) KJK dan tempat uji kompetensi (TUK) yang diperkuat.

-

8 Unit

K)

6,0

4.500 orang

K)

5,0

Jumlah manajer/kepala cabang KJK yang 900 orang diikutkan diklat dan sertifikasi kompetensi LKM.

II.L.044.4



SASARAN

2014

2010 g.

Penyediaan sistem insentif dan pembinaan bagi UMKM yang berbasis inovasi dan berorientasi ekspor.


INDIKATOR Insentif dukungan pemasaran, subsidi bunga dan peningkatan kapasitas SDM di 25 provinsi

K)

5,0

-

Pelatihan 800 orang terkait manajemen ekspor, ISO, mutu

K)

4,0

a. Tersedianya sistem insentif bagi UMKM Jenis dan jangkauan sistem insentif bagi UMKM Insentif dukungan pemasaran, yang berbasis inovasi dan berorientasi yang berbasis inovasi dan berorientasi ekspor. subsidi bunga dan peningkatan ekspor. kapasitas SDM di 5 provinsi.

b. Terfasilitasinya KUKM potensial mengikuti pameran di luar negeri.

Pengembangan/perluasan pasar ekspor produk KUKM melalui pameran di luar negeri.

140 KUKM

700 KUKM

K)

42,5

c. Terfasilitasinya KUKM dalam Pengembangan desain produk.

Pengembangan daya saing pemasaran Industri Kreatif KUKM potensial/ ekspor.

160 KUKM

800 KUKM

K)

7,0

d. Terwujudnya peningkatan kemampuan berinovasi UMKM dalam pengembangan desain produk UMKM serta memasarkannya.

Peningkatan daya saing dan pemasaran produk kriya KUMKM.

100 KUKM

500 KUKM

K)

5,0

e. Meningkatnya akses pasar produk KUMKM.

Meningkatnya daya saing dan identitas produk UMKM dibidang makanan dan minuman.

200 KUKM

1.000 KUKM

K)

7,0

f. Berkembangnya komoditas unggulan daerah melalui pendekatan One Village One Product (OVOP) di beberapa propinsi.

Meningkatnya budidaya, pengolahan/ industri, pemasaran dan sarana penunjang (modal, pendampingan, teknologi dll.).

4 Lokasi

20 Lokasi

K)

10,0

II.L.044.5



h.

Pengembangan dan penguatan sentra-sentra produksi/ klaster usaha skala mikro dan kecil, terutama di daerah tertinggal dan terisolir.

SASARAN

2014

2010

i.

Dukungan pengembangan kemitraan yang melibatkan koperasi dan UMKM dalam pengembangan produk-produk unggulan yang berbasis rantai nilai, subkontrak, alih teknologi, pemasaran/ ekspor, atau investasi.


INDIKATOR

a. Meningkatnya peran koperasi dalam pengembangan dan pengelolaan pasar.

Pengembangan sarana pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan.

100 UMi

500 UMi

K)

11,3

b. Terfasilitasinya sarana usaha pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki koperasi/ kelompok.

Tertatanya sarana usaha PKL dan terbangunnya sarana pemasaran produk KUKM.

150 UMi

2.150 UMi, 5 koperasi

K)

34,2

c. Meningkatnya kapasitas produksi sentra UMKM. d. Tersedianya dukungan penguatan sentrasentra produksi/ klaster usaha mikro dan kecil terutama di daerah tertinggal dan terisolir.

Bantuan sarana usaha produksi melalui koperasi . Jumlah usaha skala mikro dan kecil yang difasilitasi bantuan usahanya, pengenalan teknologi tepat guna, dan replikasi model teknologi tepat guna.

60 koperasi

300 koperasi

K)

175,0

25 koperasi

125 koperasi

K)

19,5

a. Terfasilitasinya pembentukan jaringan usaha melalui koperasi. b. Terfasilitasinya kemitraan pemasaran eko-produk KUMKM. c. Meningkatnya jumlah KUMKM yang bermitra di sektor pariwisata. d. Terfasilitasinya kemitraan pola waralaba di kalangan KUMKM. e. Terfasilitasinya kemitraan pemasaran produk energi biomassa KUMKM. f. Terfasilitasinya kemitraan KUMKM dengan BUMN.

5 koperasi

300 UMi

1.500 UMi

180 UKM

900 UKM

300 KUMKM

1.500 KUMKM

K)

5,0

Pengembangan kemitraan eko-produk KUMKM. 100 KUMKM

500 KUMKM

K)

5,0

Kemitraan KUMKM di sektor pariwisata.

1.500 KUMKM

K)

6,4 3,0

Pengembangan jaringan usaha melalui koperasi.

300 KUMKM

Kemitraan waralaba.

100 KUMKM

500 KUMKM

K)

Kemitraan pemasaran produk energi biomassa.

110 KUMKM

550 KUMKM

K)

1,5

Kemitraan KUMKM dengan BUMN.

200 KUMKM

1.000 KUMKM

K)

3,0

II.L.044.6



SASARAN

2014

2010

j.

Dukungan pemasaran produk dan jasa koperasi dan UMKM melalui pengembangan dan penguatan kelembagaan, informasi pasar dan jaringan pemasaran baik domestik maupun ekspor.

g. Meningkatnya mutu dan desain kemasan produk KUKM. h. Terfasilitasinya kemitraan pola subkontrak di kalangan KUMKM. i. Terwujudnya kemitraan yang saling menguntungkan antara koperasi dengan peritel modern. j. Tercapainya peningkatan produktivitas UMKM. a. Tersedianya trading house bagi KUMKM.


INDIKATOR Pengembangan kemasan produk KUKM.

500 KUKM

2.500 KUKM

K)

11,3

Pengembangan kemitraan pola subkontrak.

-

400 KUMKM

K)

2,1

Pengembangan jaringan dengan bisnis ritel modern (SME’sCo mart).

200 KUMKM

1.000 KUMKM

K)

10,0

Peningkatan produktivitas usaha mikro melalui klinik bisnis. Pengembangan trading house bagi KUMKM dalam rangka mengoptimalisasikan ekspansi pemasaran dan promosi produk KUMKM ke dalam maupun luar negeri, khususnya di Timur Tengah.

150 UMI

750 KUMKM

K)

13,8

10 Unit

50 Unit

K)

5,0

b. Terpromosinya KUKM yang memiliki produk berkualitas. c. Tersedianya dukungan pemasaran bagi usaha mikro. d. Terwujudnya pengelolaan manajemen pasar tradisional oleh Koperasi.

Penyelenggaraan Smesco Festival

500 KUKM

500 KUKM

K)

20,0

Peningkatan akses produk usaha mikro melalui pasar rakyat Pengembangan pengelolaan manajemen pasar tradisional.

1.000 Umi

5.000 UMi

K)

27,5

-

4 paket

K)

1,2

e. Pengembangan Pusat PromosI KUKM.

Pusat Promosi KUKM.

5 lokasi

25 lokasi

K)

2,5

1.000 UMi

K)

20,0

3.600 KUKM

K)

59,8

1.275 KUKM

K)

17,5

f. Peningkatan fungsi dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional.

Pengembangan pasar tradisional melalui koperasi.

g. Tersebar informasi produk-produk KUKM yang berkualitas. h. Meningkatnya akses pasar produk KUKM melalui penyediaan sarana prasarana pemasaran.

Terselenggaranya pameran produk-produk 720 KUKM KUKM yang berkualitas. Penyediaan fasilitasi sarana prasarana pemasaran 255 KUKM produk KUKM.

II.L.044.7

200 UMi



SASARAN

2014

2010 k.

Penyusunan blueprint pengembangan kewirausahaan nasional yang didukung pembenahan pranata kelembagaan

a. Tersusunnya blueprint pengembangan kewirausahaan nasional.

b. Diperbaikinya pranata kelembagaan pengembangan kewirausahaan, terutama dalam aspek regulasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan kewirausahaan sesuai dengan blueprint pengembangan kewirausahaan.

l.

Peningkatan kompetensi pengusaha skala mikro, Meningkatnya kompetensi pengusaha skala kecil dan menengah serta pengelola koperasi. mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi.


INDIKATOR Dokumen blueprint pengembangan kewirausahaan nasional disusun.

Dokumen blueprint pengembangan kewirausahaan ditetapkan, dan pemasyarakatannya. Gerakan Kewirausahaan Nasional dan kelembagaan pendukung

K)

4,0

K)

3,0

Kurikulum dan modul diklat kewirausahaan bagi pengusaha skala mikro, kecil dan menengah, serta pengelola koperasi diterapkan. Sistem standarisasi dan sertifikasi SDM koperasi dan UKM dan pemasyarakatannya.

K)

5,0

K)

4,0

K)

2,5

5 Modul

2.250 pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi 25 Modul

K)

2,5

1.000 orang

5.000 orang

K)

25,0

Kajian blueprint pengembangan kewirausahaan nasional selesai.

a. Regulasi dan pranata kelembagaan pengembangan kewirausahaan nasional yang diselaraskan dengan dokumen blueprint .

-

b. Kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan kewirausahaan khususnya untuk pengusaha skala mikro, kecil dan menengah, serta pengelola koperasi diperbaiki dan diterapkan.

-

a. Sistem standarisasi dan sertifikasi kompetensi SDM Koperasi dan UKM.

-

b. Jumlah pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi yang mengikuti diklat keterampilan teknis dan manajerial. c. Jumlah modul diklat dan pendidikan vocational . d. Jumlah peserta yang mengikuti diklat vocational.

II.L.044.8

450 pengusaha skala mikro, kecil dan menengah serta pengelola koperasi



SASARAN

2014

2010 m.

n.

o.

p.

Terlaksananya revitalisasi dan pengembangan Revitalisasi dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM. lembaga pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM.

a. Pedoman revitalisasi lembaga diklat KUMKM.

-

Pedoman standarisasi diklat KUMKM

K)

2,9

b. Jumlah tenaga pengelola dan instruktur pada lembaga diklat yang dilatih.

120 orang

600 orang

K)

3,0

5.000 orang

K)

2,5

7.000 orang

K)

6,0

Kurikulum diklat pembina koperasi dan penerapannya. 2.400 orang

K)

2,9

K)

2,0

Landasan hukum tentang jabatan fungsional penyuluh perkoperasian

K)

2,0

Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi.

Sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi semakin efektif.

a. Jumlah peserta peningkatan pemahaman koperasi di kalangan masyarakat kelompok strategis. b. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan pemahaman koperasi pada SDM koperasi.

1.000 orang

Peningkatan kemampuan pembina koperasi.

Meningkatnya kemampuan pembina koperasi.

a. Materi kurikulum dan diklat pembina koperasi.

Penyempurnaan kurikulum diklat pembina koperasi

Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan pemasyarakatan contoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang baik.

Terselenggaranya penyuluhan perkoperasian yang menjangkau masyarakat luas dan disertai dengan contoh-contoh terbaik praktik berkoperasi.


INDIKATOR

b. Jumlah pembina koperasi yang mengikuti diklat. a. Landasan hukum bagi penyelenggaraaan penyulihan perkoperasian.

-

Konsep landasan hukum tentang jabatan fungsional penyuluh perkoperasian

b. Materi dan media penyuluhan

1 paket

5 paket

K)

5,0

c. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam penyuluhan perkoperasian.

120 orang di 4 propinsi

600 orang di 20 propinsi

K)

2,9

d. Jumlah jabatan fungsional penyuluh koperasi.

-

2.400 orang

K)

4,0

II.L.044.9



SASARAN

2014

2010 e. Jumlah peserta pembinaan dan pengembangan SDM Koperasi. q.

Peningkatan peran Pemda, BUMN dan lembaga swadaya masyarakat dalam penyediaan dukungan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, yang didukung penyelarasannya dengan program-program pembiayaan nasional bagi koperasi dan UMKM.

a. Meningkatnya penyediaan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM yang didukung peran Pemda, BUMN dan lembaga swadaya masyarakat.

Meningkatnya penyediaan pembiayaan bagi koperasi dan UMKM yang didukung peran Pemda, BUMN dan lembaga swadaya masyarakat.

7 propinsi menyediakan dukungan pembiayaan KUMKM melalui dana APBD

Jumlah UMKM yang diseleksi untuk mendapatkan pembiayaan melalui sertifikasi tanah. Jumlah UMKM yang dibina setelah mendapatkan 20% sertifikasi tanah. b. Meningkatnya Jumlah koperasi dan UMKM yang sudah memanfaatkan pembiayaan yang disediakan melalui dukungan/ program Pemda, BUMN (PKBL), Corporate Social Responsibility (CSR), dan lembaga swadaya masyarkat.

r.

Penyediaan skim-skim pembiayaan yang sesusai Tersedianya skim-skim pembiayaan khusus dengan kebutuhan dan kapasitas usaha mikro, yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas seperti dana bergulir, bantuan sosial, dan usaha mikro. tanggung renteng


INDIKATOR

50 koperasi Jumlah koperasi dan UMKM yang sudah memanfaatkan pembiayaan yang disediakan 500 UMKM melalui dukungan/ program Pemda, BUMN (PKBL), CSR, dan lembaga swadaya masyarkat.

Jenis-jenis skim pembiayaan khusus bagi usaha mikro.

II.L.044.10

-

2.400 orang

K)

2,0

33 propinsi menyediakan dukungan pembiayaan KUMKM melalui dana APBD

K)

5,0

80.000 UMKM

K)

14,0

15%

250 koperasi

1,5

K)

7,5

K)

25,0

K)

395,0

2.500 UMKM

5 jenis skim pembiayaan khusus 25 jenis skim bagi usaha mikro. pembiayaan khusus bagi usaha mikro. Penyediaan bantuan dana bagi Penyediaan bantuan 2600 pelaku usaha dana bagi 7.900 pelaku mikro/koperasi usaha mikro/koperasi



s.

Dukungan sistem insentif bagi penyedia jasa pendampingan dan konsultasi keuangan yang mendukung peningkatan akses koperasi dan UMKM kepada sumber-sumber pembiayaan.

SASARAN

2014

2010

t.

u.

v.

Dukungan pengenalan teknologi bagi usaha skala mikro dan kecil, tidak terkecuali bagi sektor informal.

Pemasyarakatan dan pembinaan kewirausahaan dan budaya usaha bagi masyarakat, termasuk usaha skala mikro dan kecil. Dukungan pengembangan wirausaha baru melalui inkubator teknologi dan bisnis, serta pola-pola pengembangan lainnya sesuai blueprint pengembangan kewirausahaan.


INDIKATOR

Jumlah Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang ditingkatkan kapasitasnya. Jumlah koperasi dan UMKM yang sudah memanfaatkan jasa pendampingan dan konsultasi keuangan, baik yang disediakan pemerintah, a. Tersedianya dukungan pengenalan Jumlah teknologi tepat guna yang dikenalkan teknologi bagi usaha skala mikro dan kecil, kepada usaha mikro dan kecil. tidak terkecuali bagi sektor informal. Jumlah usaha mikro dan kecil yang menerima dukungan teknologi tepat guna. b. Terpromosinya KUKM yang memiliki Pengembangan dan pelayanan bisnis KUKM produk berkualitas. melalui trading board. a. Jumlah peserta pemasyarakatan Terselenggaranya pemasyarakatan dan kewirausahaan. pembinaan kewirausahaan dan budaya usaha bagi masyarakat, termasuk usaha skala mikro b. Jumlah pelaku usaha koperasi dan UMK dan kecil. peserta diklat kewirausahaan a. Jumlah wirausaha baru yang a. Tersedianya dukungan pengembangan dikembangkan/difasilitasi melalui pola wirausaha baru melalui inkubator teknologi pengembangan wirausaha lainnya. dan bisnis. b. Jumlah tempat pendidikan keterampilan usaha (TPKU) yang dibangun. Tersedianya jasa pendampingan dan konsultasi keuangan bagi koperasi dan UMKM.

200 orang KKMB -

1.000 orang KKMB

K)

2,7

200 koperasi

K)

4,0

2.400 UMKM -

20 paket kegiatan

K)

10,0

350 UMKM

1.750 UMKM

K)

11,8

3.000 KUKM

15.000 KUKM

K)

6,0

2.000 orang

10.000 orang

K)

13,6

6.000 org

K)

8,2

800 orang

K)

16,0

200 unit

1.000 unit

K)

100,0

c. Jumlah calon wirausaha baru.

1.000 orang

5.000 org

K)

5,0

b. Terfasilitasi wirausaha baru melalui pendampingan.

b. Terfasilitasi wirausaha baru melalui pendampingan.

350 KUMK

1.750 KUMK

K)

21,5

c. Meningkatnya kemampuan usaha KUKM melalui inkubator.

Jumlah UKM tenant binaan inkubator yang difasilitasi.

10 Inkubator

50 Inkubator

K)

2,5

II.L.044.11

-



SASARAN

2010 w.

Peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum koperasi.

x.

Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha dan jaringan kerja sama usaha antar koperasi, termasuk pengembangan koperasi sekunder.

y.

Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi.

Kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum koperasi semakin meningkat. Tersedianya fasilitasi bagi pengembangan jaringan kerja sama usaha antar koperasi.

Meningkatnya kapasitas dan kinerja kelembagaan koperasi


INDIKATOR Efisiensi proses administrasi pemberian badan hukum koperasi.

30 % koperasi sudah tertata administrasi badan hukumnya

Jumlah dan jangkauan fasilitasi bagi pengembangan kerja sama usaha antar koperasi.

5 model kerja sama antara koperasi sekunder dengan anggotanya; 5 fasilitasi pengembangan usaha koperasi

a. Jumlah kebijakan dan peserta bimbingan teknis perkoperasian. b. Jumlah pengembangan organisasi kantor cabang KSP/unit simpan pinjam (USP).

5 kebijakan dan 200 KUMKM

2014 70 % koperasi sudah tertata administrasi badan hukumnya 25 model kerja sama antara koperasi sekunder dengan anggotanya; 25 fasilitasi pengembangan usaha koperasi

5,5

K)

3,7

K)

25,0

15 kantor cabang

25 kebijakan dan 1.000 KUMKM 75 kantor cabang

K)

1,3

c. Jumlah koperasi yang menerapkan prinsip akuntabilitas dan pengendalian koperasi.

1.500 koperasi

7.500 koperasi

K)

3,5

d. Jumlah koperasi yang diperingkat.

1.000 koperasi, dan 75 koperasi 5.000 koperasi, dan 375 berprestasi koperasi berprestasi

K)

10,4

TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN KUKM 2010-2014


II.L.044.12

4.148,1

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TARGET NO


SASARAN

2010 1

2014

13

18

K)

Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG Jumlah kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan PUG di bidang di bidang ekonomi ekonomi di tingkat nasional dan daerah

15

31

K)

Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan

13

26

K)

-

100

2

3

K)

K)

Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG Jumlah kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan PUG di bidang sosial, Perempuan di bidang sosial, politik, dan hukum politik, dan hukum di tingkat nasional dan daerah

1. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan 2. Persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan

1.1


INDIKATOR

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang pendidikan yang responsif bidang pendidikan gender

1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pendidikan

K/L prov

1 5

5 19

3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang pendidikan

K/L prov

-

1 8

1

1

4. Jumlah pedoman monev pelaksanaan PUG di bidang pendidikan dasar, menengah, tinggi, serta pendidikan budi pekerti dan karakter bangsa

II.L.047.1

K)

K)

K)

352,3

11,1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TARGET NO


SASARAN

2010 1.2

1.3

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang kesehatan yang responsif gender bidang kesehatan

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang sumber daya alam dan bidang sumber daya alam dan lingkungan lingkungan yang responsif gender

1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang kesehatan 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang kesehatan 1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang sumber daya alam dan lingkungan 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang sumber daya alam dan lingkungan 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang sumber daya alam dan lingkungan

1.4

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Meningkatnya jumlah kebijakan partisipasi partisipasi perempuan di bidang politik perempuan di bidang politik dan pengambilan dan pengambilan keputusan keputusan


INDIKATOR 2014

3

4

K)

1 5 1

5 25 1 25

K)

3

3

K)

K/L prov

2 5

10 28

K)

K/L prov

-

5 14

2

5

K/L prov K/L prov

1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik dan pengambilan keputusan 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang politik dan pengambilan keputusan

K/L prov

3 7

3 33

3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang politik dan pengambilan keputusan

K/L prov

-

3 12

1

1

4. Jumlah pedoman monev pelaksanaan PUG di bidang politik

II.L.047.2

12,5

K)

K)

12,5

K)

K)

K)

K)

K)

K)

18,5



SASARAN

2010 1.5

1.6

1.7

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang hukum yang responsif gender di bidang hukum

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang ketenagakerjaan yang responsif bidang ketenagakerjaan gender

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG koperasi, usaha mikro dan kecil, bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, industri, dan perdagangan yang dan perdagangan responsif gender


INDIKATOR

1.

Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang hukum

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang hukum 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang hukum 1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang ketenagakerjaan 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang ketenagakerjaan

K/L prov K/L prov

K/L prov K/L prov

1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan

2014

3

3

K)

1 8 2 7 1

5 8 2 33 3

K)

1 5 2

1 25 1 23

4

4

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan

K/L prov

3 3

4 22

3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan

K/L prov

2 4

2 23

II.L.047.3

36,4

K) K)

14,6

K)

K)

K)

K)

K)

19,9



SASARAN

2010 1.8

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang pertanian, kehutanan, perikanan, bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, kelautan, ketahanan pangan, dan ketahanan pangan, dan agrobisnis agrobisnis yang responsif gender

1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang IPTEK dan sumber daya bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi ekonomi yang responsif gender

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang infrastruktur yang responsif bidang infrastruktur gender

K)

10

K/L

3

3

prov

4

30

K/L prov

3 4

3 27

2

3

K/L prov

1 5

1 25

K/L prov

1 2

1 10

4. Jumlah pedoman monev pelaksanaan PUG di bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi

1

1

K)

1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang infrastruktur 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang infrastruktur 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang infrastruktur

4

11

K)

-

4 18 1 13

1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi

1.10

2014

4

3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis

1.9


INDIKATOR

II.L.047.4

K/L prov K/L prov

24,6

K)

K)

K)

14,9

K)

K)

K)

K)

16,8



SASARAN

2010

1.11

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perlindungan perempuan dari tindak perempuan dari tindak kekerasan kekerasan

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Meningkatnya jumlah kebijakan penerapan sistem penyusunan data gender data gender

2

K)

5

9

K)

K/L

3

3

prov prov

6 3

33 23

4. Persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan 5. Persentase cakupan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan

-

100

-

100

1.

2

4

K)

1 0

17 33

K)

1 3

2 6

K)

K/L

1

5

K)

prov K/L prov

5 1 1

24 1 6

K)

Jumlah kebijakan penerapan sistem data gender

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan penerapan sistem data terpilah gender

1.13

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perlindungan masalah sosial perempuan masalah sosial perempuan

2014

1

4. Jumlah pedoman monev pelaksanaan PUG di bidang infrastruktur 1. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan 3. Jumlah kompilasi data perlindungan perempuan dari tindak kekerasan

1.12


INDIKATOR

3. Tersedianya sistem data gender 1. Jumlah kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan masalah sosial perempuan

II.L.047.5

K/L prov

50,1

K)

62,4

K)

K)

K)

11,1



SASARAN

2010 1.14

1.15

2.

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perlindungan tenaga kerja perempuan tenaga kerja perempuan

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perlindungan korban perdagangan korban tindak pidana perdagangan orang orang

Perlindungan Anak


INDIKATOR

1. Jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

3. Jumlah kompilasi data perlindungan tenaga kerja perempuan

2014

1

4

K/L prov

1 5

1 23

K/L prov

1 2

1 7

2

3

1. Jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang

K)

K)

K) K)

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang

K/L prov

1 5

10 15

3. Jumlah kompilasi data perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang

K/L prov

-

3 6

K)

33,8

K)

1. Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan tumbuh kembang anak

Jumlah kebijakan pelaksanaan tumbuh kembang anak

8

11

K)

2. Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan perlindungan anak

Jumlah kebijakan pelaksanaan perlindungan anak

9

21

K)

II.L.047.6

13,0

212,5



SASARAN

2010 2.1

2.2

2.3

2.4

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Meningkatnya jumlah kebijakan pemenuhan hak pemenuhan hak pendidikan anak pendidikan anak

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Meningkatnya jumlah kebijakan pemenuhan hak pemenuhan hak kesehatan anak kesehatan anak

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Meningkatnya jumlah kebijakan pemenuhan hak pemenuhan hak partisipasi anak partisipasi anak

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Meningkatnya jumlah kebijakan lingkungan yang lingkungan yang layak untuk anak layak untuk anak


INDIKATOR

1.

Jumlah kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam pemenuhan hak pendidikan anak 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data pelaksanaan kebijakan pendidikan anak 1. Jumlah kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak

K/L prov K/L prov

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam pemenuhan hak kesehatan anak 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data kesehatan anak 1. Jumlah kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak

K/L prov K/L prov

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam pemenuhan hak partisipasi anak 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data pemenuhan hak partisipasi anak

K/L prov K/L prov

1.

Jumlah kebijakan lingkungan yang layak untuk anak

2014 K)

1

3

1 5 1 1 2

1 10 1 33 2

1 4 1 4 1

2 23 1 19 2

2 1

1 25 3 17

2

2

K)

K) K)

19,1

K)

K) K)

12,8

K) K) K)

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang lingkungan yang layak untuk anak

K/L prov

1 4

5 29

K)

3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data lingkungan yang layak untuk anak

K/L prov

1 1

5 12

K)

II.L.047.7

27,5

K)

K)

12,8



SASARAN

2010 2.5

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Meningkatnya jumlah kebijakan pengembangan pengembangan kabupaten/kota layak kabupaten/kota layak anak (KLA) anak (KLA)

1. Jumlah kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA) 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang kota layak anak 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA)

2.6

2.7

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan penghapusan kekerasan pada anak kekerasan pada anak

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Meningkatnya jumlah perlindungan anak dari tentang masalah sosial anak masalah sosial


INDIKATOR

1.

K/L prov

2014

2

2

1 10

10 10

K/L

1

2

prov

7

25

K)

1

4

K)

K)

Jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang penghapusan kekerasan pada anak

K/L prov

1 5

6 26

3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data anak korban kekerasan

K/L prov

1 2

1 13

2

4

K/L

2

5

prov K/L prov

5 1 2

8 1 17

1. Jumlah kebijakan perlindungan anak dari masalah sosial 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang perlindungan anak dari masalah sosial 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan anak dari masalah sosial

II.L.047.8

K)

49,0

11,8

K)

K)

K)

K)

20,6



SASARAN

2010 2.8

2.9

2.10

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Meningkatnya jumlah kebijakan untuk penanganan untuk penanganan anak yang anak yang berhadapan dengan hukum berhadapan dengan hukum

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan bagi perlindungan bagi anak yang anak yang berkebutuhan khusus berkebutuhan khusus

Penyusunan dan harmonisasi kebijakan Meningkatnya jumlah kebijakan hak sipil anak hak sipil anak


INDIKATOR

1. Jumlah kebijakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum 2. RUU Peradilan Pidana Anak

2014

3

7

1 Naskah Akademik

1 RUU

K)

3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum

K/L prov

2 8

6 7

4. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data anak yang berhadapan dengan hukum

K/L prov

1 3

3 15

2

3

K)

K)

1. Jumlah kebijakan perlindungan bagi anak yang berkebutuhan khusus 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang perlindungan anak yang berkebutuhan khusus

K/L prov

1 5

8 11

K)

3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data anak yang berkebutuhan khusus

K/L prov

-

5 15

K)

1

3

K)

2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang hak sipil anak

K/L prov

1 10

5 29

K)

3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data hak sipil anak

K/L prov

1 3

5 10

K)

1.

Jumlah kebijakan hak sipil anak

II.L.047.9

30,5

17,2

K)

K)

K)

11,2



SASARAN

2010 3.

3.1


Koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran, dan kerjasama luar negeri

1. Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan, pengembangan dan evaluasi SDM dan penganggaran KPP dan PA yang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianya data terkini, terintegrasi, dan harmonis

% rencana program dan anggaran KPP dan PA yang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianya data terkini, terintegrasi dan harmonis

2014

100

100

2. Meningkatnya laporan evaluasi kinerja % laporan evaluasi kinerja pembangunan Gender dan Anak berdasarkan data pembangunan Gender dan Anak berdasarkan terkini, terintegrasi dan harmonis data terkini, terintegrasi dan harmonis

100

100

% layanan sarana prasarana, keuangan dan pengembangan SDM yg sesuai 3. Meningkatnya layanan sarana prasarana, keuangan dan pengembangan SDM kebutuhan dan akuntabel yg sesuai kebutuhan dan akuntabel

100

100

1. % rencana program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan data terkini, terintegrasi dan harmonis dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJPN, RPJMN, Renstra)

100

100

2. Jumlah laporan rencana dan evaluasi kinerja organisasi 3. % kegiatan tindak lanjut dari kerjasama Bilateral dan Multilateral 4. % laporan bahan pimpinan dan monev pelaksanaan kinerja program di lingkup KPP dan PA

1

5

100

100

100

100

Meningkatnya rencana program dan anggaran serta evaluasi kinerja organisasi yang diselesaikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi tepat waktu , terintegrasi dan harmonis dengan dokumen perencanaan lainnya (RPJPN, RPJMN, Renstra)


INDIKATOR

II.L.047.10

303,5

45,4

K)



SASARAN

2010 3.5

Pengawasan pelaksanaan perlindungan Meningkatnya jumlah pengawasan pelaksanaan anak (KPAI) perlindungan anak


INDIKATOR

1. Jumlah pengawasan pelaksanaan perlindungan anak di prov (prov) 2. Jumlah rekomendasi hasil pelaksanaan perlindungan anak (laporan) 3. % layanan prasarana keuangan tepat waktu, sesuai kebutuhan, dan akuntabel

33

33

1

5

100

100

TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.047.11

2014

43,0 K)

868,2

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM/ NO KEGIATAN SASARAN INDIKATOR PRIORITAS 1.

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENEG PAN DAN RB

Terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian

2010

2014

1. Persentase rapat-rapat koordinasi dengan instansi Pusat dan Daerah, dalam rangka pelaksanaan program-program PAN

100%

100%

2. Persentase dokumen administrasi perencanaan, perkantoran, kepegawaian, dan keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu

100%

100%

3. Persentase pegawai Kementerian Negara PAN & RB yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional, dan kursus lainnya

25%

85%

4. Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu 5. Persentase pemberitaan tentang Kementerian Negara PAN & RB di media nasional 6. Persentase barang milik negara yang tercatat/terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN

100%

100%

100%

100%

85%

100%

7. Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan 8. Tersusunnya kebijakan/pedoman tentang budaya kerja "bersih, melayani, dan kompeten" di lingkungan aparatur negara

85%

100%

9 Terlaksananya kampanye budaya kerja "bersih, melayani, dan kompeten" di lingkungan aparatur negara

10%

II.L.048.1


TARGET

1 Perpres

100%

367,7

K)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM/ NO KEGIATAN SASARAN INDIKATOR PRIORITAS 10. Jumlah instansi pemerintah yang menjadi Pilot Project pengembangan budaya kerja

85%

100%

8 aturan

40 aturan

20%

100%

20%

100%

20%

100%

20%

100%

20%

100%

20%

100%

100%

100%

1. Jumlah peraturan/kebijakan di bidang SDM Aparatur

11 PP, 1 Perpres, 2 aturan

1 UU, 35 PP, 2 Perpres, 8 aturan

2. Persentase insansi pemerintah yang mengirimkan data usulan formasi PNS secara akurat dan benar sesuai aturan

40%

100%

3.

PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

2. Terwujudnya SDM Aparatur yang profesional, berkinerja, akuntabel dan sejahtera

2014 30 IP

PROGRAM PENINGKATAN Terwujudnya peningkatan kualitas sarana Rasio sarana dan prasarana yang tersedia dengan kebutuhan SARANA DAN PRASARANA dan prasarana internal dalam rangka pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik APARATUR KEMENEG PAN pelaksanaan tugas Kementerian DAN RB 1. Terwujudnya organisasi pemerintah yang proporsional, efektif dan efisien

2010 2 IP

2.

1. Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Kelembagaan 2. Persentase Kementerian Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 3. Persentase LPNK yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 4. Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 5. Persentase Perwakilan RI di Luar Negeri yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 6. Persentase Sekretariat Lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 7. Persentase Instansi Pemerintah (PPK-BLU) yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya 8. Persentase Konsolidasi struktural dan peningkatan Kapasitas Kemeneg PAN dan RB, BKN, dan LAN

II.L.048.2


TARGET

K)

21,0

K)

K)

454,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM/ NO KEGIATAN SASARAN INDIKATOR PRIORITAS

3. Terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel

4. Terwujudnya instansi pemerintan yang akuntabel dan berkinerja tinggi

2014

20%

70%

5%

45%

45%

90%

6. Persentase tenaga honorer yang telah dilakukan verifikasi dan validasi 7. Persentase peningkatan penghasilan PNS

100%

100%

2. Persentase instansi pemerintah yg melakukan penataan ketatalaksanaan 1. Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Akuntabilitas Kinerja 2. Persentase instansi yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja sesuai aturan 3. Persentase instansi yang dinilai akuntabel

5%

10%

1 UU, 2 aturan

5 UU, 18 PP, 8 aturan

20%

100%

6 aturan

1 UU, 30 aturan 60%

45% 40%

55%

4. Persentase instansi yang menyusun RKT (Rencana Kinerja Tahunan) 5. Persentase LAKIP yang diterima

20%

36%

87%

99%

6.

45%

70%

30%

45%

5 PP, 1 Perpres, 3 aturan

5 PP, 1 Perpres, 1 Inpres, 14 aturan

Persentase PK yang diterima

7. Persentase instansi peserta model Island of Integrity yang berhasil 5. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

2010

3. Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin PNS 4. Persentase instansi yang menerapkan kebijakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 5. Persentase instansi yang menyusun informasi jabatan dalam rangka penyusunan sistem remunerasi berdasarkan merit system

1. Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Tata Laksana

1. Jumlah Peraturan/Kebijakan di bidang Pelayanan Publik

II.L.048.3


TARGET

K)

K)

K)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM/ NO KEGIATAN SASARAN INDIKATOR PRIORITAS 2. Jumlah Kabupaten/Kota yang mempresentasikan kepuasan pelanggan yang disurvei berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat 3.

Skor IKM unit pelayanan

2010 33 Kab/ Kota

2014 165 Kab/ Kota

K)

60

85

120

300

-

120

50%

90%

50%

90%

75%

95%

9. Jumlah Kab/Kota yang menerapkan pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat.

10 Kab/ Kota

135 Kab/ Kota

K)

10. Jumlah unit pelayanan publik yang menerapkan pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat

30 Unit

350 unit

K)

1. Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan

7 aturan

1 UU, 1 Perpres, 35 aturan

K)

40%

90%

60%

90%

60%

90%

4. Jumlah unit pelayanan yang dinilai berdasarkan usulan instansi/Pemerintah Provinsi 5. Jumlah Pemda yang dinilai berdasarkan usulan instansi/Pemerintah Provinsi 6. Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori terbaik sesuai penilaian 7. Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori terbaik sesuai penilaian 8. Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan OSS

6. Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemerintah yang terintegrasi, efisien dan efektif


TARGET

2. Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan SPI sesuai dengan ketentuan 3. Persentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti dalam waktu satu tahun 4. Persentase laporan dumas yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah

II.L.048.4


7. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi instansi secara terencana, sistematis, dan komprehensif

2.

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi pengawasan intern pemerintah

Pengembangan kebijakan penegakan integritas SDM aparatur

2014

60%

90%

1. Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB Nasional 2. Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang terukur sesuai dengan kebijakan RB Nasional 3. Jumlah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diterbitkan (Grand Design RBN dan kebijakan pelaksanaannya.

17 K/L

75 K/L

70%

100%

100%

100%

Jumlah instansi yang menerima sosialisasi

5. Jumlah asistensi reformasi birokrasi kepada instansi pusat dan daerah 6. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi 1.

2010

5. Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan dan melaporkan Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dievaluasi sesuai pedoman

4.


TARGET

100% K/L; 30% 100% K/L; 100% Pemda Pemda 100% K/L; 10% 100% K/L; 20% Pemda Pemda 4 laporan triwulanan 20 laporan triwulanan 1 UU, 3 peraturan pelaksanaan, 1 sosialisasi

K)

- Tersusunnya UU tentang Sistem Pengawasan Nasional dan peraturan pelaksanaannya

Jumlah undang-undang dan peraturan pelaksanaannya

- Tersusunnya kebijakan tentang Pakta Integritas bagi instansi pemerintah

Jumlah Perpres tentang kebijakan/pedoman penerapan Pakta Integritas

-

1

- Jumlah PP tentang Disiplin PNS

1

K)

- Jumlah PP Larangan PNS menjadi anggota Parpol

-

1, 2 sosialisasi 1

- Jumlah PP tentang Jiwa Korps dan Kode Etik PNS

-

1

K)

- Tersusunnya dan disempurnakannya aturan hukum yang mengatur penegakan integritas aparatur

II.L.048.5

13,9

K)

K)

9,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM/ NO KEGIATAN SASARAN INDIKATOR PRIORITAS - Jumlah PP tentang pembatasan konflik kepentingan 3.

4.

5.

6.

7.

Pengembangan kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi

Tersusun dan terlaksananya kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi pengawasan masyarakat

Meningkatnya pengawasan masyarakat yang efektif dan efisien

Pelaksanaan dukungan perumusan kebijakan PAN

Tersusunnya kebijakan/pedoman tentang - Jumlah kebijakan/pedoman; budaya kerja “bersih, melayani, dan kompeten” di lingkungan aparatur negara;

- Jumlah peraturan/kebijakan (Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi) - Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan dan melaporkan Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dievaluasi sesuai pedoman Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan masyarakat Persentase laporan pengaduan masyarakat yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah


TARGET 2010

2014

-

1

K)

1 Inpres

1 Inpres

K)

60%

90%

6,2

1 kebijakan 60%

90%

-

1 Perpres

K)

Terlaksananya kampanye budaya kerja kerja “bersih, melayani, dan kompeten” di lingkungan aparatur negara.

- Persentase jumlah kampanye di media cetak dan elektronik

10%

100%

- Jumlah instansi Pemerintah yang menjadi Pilot Project Pengembangan Budaya Kerja sesuai kebijakan

2 IP

30 IP

K)

Koordinasi perencanaan dan evaluasi program pelayanan publik (Prioritas Nasional)

Tersusunnya peraturan pelaksanaan dari UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik

- Jumlah PP

5

5

K)

- Jumlah Perpres

1

1

K)

35%

100%

Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan di bidang kesejahteraan sosial (Prioritas Nasional)

Terlaksananya penilaian, monitoring dan - Tersusunnya instrumen penilaian, monitoring dan evaluasi evaluasi pelayanan publik. penyelenggaraan pelayanan publik - Laporan monev pelaksanaan penilaian pelayanan

1

1

K)

-

4

K)

- Persentase instansi yang telah mendapatkan sosialisasi

II.L.048.6

24,6

3,5

18,3

23,9


8.

9.

10.

Peningkatan koordinasi dan evaluasi pelayanan publik di bidang pemerintahan umum, hukum dan keamanan (Prioritas Nasional)

Koordinasi perencanaan dan evaluasi program kelembagaan (Prioritas Nasional)

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan polhukam (Prioritas Nasional)


TARGET 2010

2014 K)

Tersusunnya kebijakan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik

- Jumlah inpres tentang percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik

1

1

Terlaksananya asistensi untuk mendorong penerapan OSS/PTSP Terlaksananya kompetisi antar unit pelayanan publik/ antar instansi dan Pemerintah Daerah

- Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan OSS (pelayanan terpadu satu pintu) - Jumlah unit pelayanan yang dinilai berdasarkan usulan

70%

95%

150 unit

1250 unit

K)

100 Kab/ Kota

550 Kab/ Kota

K)

50%

90%

50%

90%

100%

100%

- Terlaksananya penataan kelembagaan - ersentase instansi pemerintah (PPK-BLU) yang telah tertata instansi pemerintah lainnya kelembagaannya - Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

20%

100%

20%

100%

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang polhukhankam

- Persentase Kementerian Negara bidang Polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lain Kementerian Sekretariat Negara)

20%

100%

- Persentase LPNK bidang polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (BPN).

20%

100%

- Persentase Sekretariat Lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

20%

100%

- Terlaksananya konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kemeneg PAN dan RB, LAN, dan BKN.

-

Jumlah Pemda yang dinilai berdasarkan usulan Provinsi

- Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori terbaik sesuai penilaian - Persentase unit pelayanan/Pemda yang berkategori baik sesuai penilaian Persentase penyelesaian konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kemeneg PAN & RB, BKN, LAN.

II.L.048.7

23,6

5,1

5,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM/ NO KEGIATAN SASARAN INDIKATOR PRIORITAS 11.

12.

13.

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan perekonomian I (Prioritas Nasional)

Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian II (Prioritas Nasional)

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi kelembagaan kesra

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian I

Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian II

TARGET 2010

2014

- Persentase Kementerian Negara bidang perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang penguatan keberdayaan UKMK (Kemeneg UKMK, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan), pemanfaatan sumber daya kelautan (Kementerian Kelautan dan Perikanan), pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (Kementerian PU, Kementerian Kehutanan) dan Kemeneg PPN)

20%

100%

- Persentase LPNK bidang perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya - Persentase Perwakilan RI yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya

20%

100%

20%

100%

- Persentase Kementerian Negara bidang Perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya, terutama bidang pengelolaan energi (Dep. ESDM, restrukturisasi BUMN (Kemeneg BUMN), pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat (Dep. Pertanian) dan Kemeneg Ristek)

20%

100%

20%

100%

20%

100%

20%

100%

20%

100%

- Persentase LPNK bidang Perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Terlaksananya penataan kelembagaan - Persentase Kementerian Negara bidang kesra yang telah instansi pemerintah lainnya, bidang kesra tertata organisasi dan tata kerjanya (antara lain Kementerian Pendidikan Nasional) - Persentase LPNK bidang kesra yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya - Persentase Pemda yang dievaluasi organisasi dan tatakerjanya

II.L.048.8


3,7

3,4



TARGET 2010

2014

14.

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi tata laksana perekonomian

Tersusunnya kebijakan tentang Administrasi Pemerintahan

Jumlah UU, peraturan pelaksanaan dan sosialisasinya

-

1 UU, 2 PP, 2 sosialisasi

K)

18,5

15.

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan evaluasi tata laksana korporatisasi

Tersusunnya kebijakan tentang Etika Penyelenggara Negara

Jumlah UU, peraturan pelaksanaan dan sosialisasinya

1 RUU

1 RUU, 1 UU, 3 PP, 3 Sosialisasi

K)

12,9

16.

Pengembangan kebijakan pemantapan pengembangan SDM aparatur (Prioritas Nasional)

- Tersusunnya kebijakan tentang manajemen kepegawaian (UU tentang SDM Aparatur Negara ).

Jumlah UU dan peraturan pelaksanaannya

-

1 RUU, 1 UU dan peraturan pelaksanaannya, 2 sosialisasi

K)

11,3

Tersusunnya kebijakan tentang pola Jumlah Perpres; dasar karir PNS Tersusunnya kebijakan tentang Jumlah PP penilaian kinerja pegawai (SKP)

1 Prepres

K)

1 PP

1 Perpres, 1 sosialisasi 1 PP

Tersusunnya kebijakan tentang penilaian, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan jabatan struktural

Jumlah Perpres

1 Perpres

1 Perpres

K)

- Tersusunnya kebijakan diklat jabatan PNS - Tersusunnya kebijakan tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural

Jumlah PP

-

1 PP

K)

Jumlah PP

-

1 PP

K)

II.L.048.9

K)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM/ NO KEGIATAN SASARAN INDIKATOR PRIORITAS 17.

Pengembangan kebijakan kesejahteraan SDM aparatur (Prioritas Nasional)

Penyusunan kebijakan perencanaan SDM aparatur (Prioritas Nasional)

2010

2014

1 UU/ PP

1 UU/PP

K)

-

1 UU/PP

K)

1 PP

1 PP

K)

- Tersusunnya kebijakan (PP) tentang Jumlah PP sistem pengadaan /rekruitmen dan Seleksi PNS

1 PP

1 PP, 2 sosialisasi

K)

- Tersusunnya kebijakan (PP) tentang Jumlah PP Kebutuhan Pegawai (Formasi)

1 PP

1 PP

K)

- Tersusunnya kebijakan (UU/ PP) - Jumlah UU/PP tentang remunerasi/tunjangan kinerja tentang remunerasi dan tunjangan kinerja Pegawai Negeri; Pegawai Negeri - Tersusunnya kebijakan sistem pensiun - Jumlah UU/PP tentang Pensiun PNS PNS - Tersusunnya kebijakan tentang sistem - Jumlah kebijakan tentang pengelolaan dana pensiun PNS pengelolaan dana pensiun PNS

18.


TARGET

16,3

20,1

19.

Evaluasi akuntabilitas kinerja aparatur dan penilaian kinerja aparatur

Terlaksananya pemantauan dan evaluasi Persentase Instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya penerapan sistem akuntabilitas kinerja baik instansi pemerintah

40%

55%

8,7

20.

Pembinaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur

Terlaksananya penerapan sistem Persentase instansi yang menerapkan sistem akuntabilitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kinerja

45%

80%

9,2

21.

Pengembangan Sistem akuntabilitas kinerja aparatur negara

Tersusun dan tersosialisasikannya Undang-undang Akuntabilitas Penyelenggara Negara dan peraturan pelaksanaannya

-

1 RUU, 1UU, 2 PP

Jumlah UU dan peraturan pelaksanaannya

II.L.048.10

K)

12,8


22.

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi (Prioritas Nasional)

2010 -

2014

Tersusunnya kebijakan/pedoman pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja (termasuk penerapan sistem reward and punishment bagi kinerja instansi pemerintah, penerapan kontrak kinerja pada setiap jabatan aparatur negara)

Jumlah kebijakan/pedoman

Meningkatnya koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi

- Jumlah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterbitkan (grand design RBN dan kebijakan pelaksanaannya)

100%

100%

- Tingkat kualitas pelaksanaan RB yg terukur sesuai dg kebijakan RB Nasional - Persentase instansi yang menerima sosialisasi

70%

100%

100% K/L; 30% Pemda 100% K/L, 10% Pemda 4 laporan triwulanan

100% Pemda

- Persentase instansi pusat dan daerah yang dilakukan konsultasi asistensi reformasi birokrasi - Jumlah laporan monitoring dan evaluasi - Persentase K/L yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai kebijakan nasional

ALOKASI KEMENTERIAN PAN DAN REFORMASI BIROKRASI 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.048.11


TARGET

20%

1 kebijakan, pedoman

4

K)

62,7

100% Pemda 20 laporan triwulanan 100%

843,2

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN INTELIJEN NASIONAL TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2010

1 a. 2 3

2014


Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BIN Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Administrasi Operasi Intelijen Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Intelijen Negara

Meningkatnya dukungan pelayanan secara teknis dan administrasi intelijen negara Terselenggaranya dukungan administrasi operasi intelijen

Meningkatnya dukungan pelayan secara teknis dan administrasi intelijen Jumlah anggaran yang tersedia

30%

32%

1.898,76

30%

32%

1.055,29

Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan intelijen negara

Kualitas pemeriksaan dan pengawasan yang meningkat

30%

32%

19,85

Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara

Meningkatnya Pelaksanaan Penyelidikan, Pengamanan dan Penanggulangan Keamanan Negara

4.030,09

a.

30%

32%

Terpantaunya kegiatan intelijen pihak lain atau negara b. lain c. Tersedianya laporan intelijen cepat, tepat dan akurat

Meningkatnya cakupan penyelidikan, pengamanan,

30%

32%

30%

32%

d.

30%

32%

30%

33%

192,00

30%

33%

1.324,56

Meningkatnya kapasitas institusi intelijen negara

a.

Kegiatan Operasi Intelijen Luar Negeri

Meningkatnya pelaksanaan penyelidikan beraspek luar negeri, % kecukupan penggelaran pos intelijen luar negeri Ekonomi, Sosial, Budaya Meningkatnya pelaksanaan penyelidikan beraspek dalam Rasio kecukupan personil daerah terhadap jumlah negeri kabupaten/kota

b.

Kegiatan Operasi Intelijen Dalam Negeri

c

Kegiatan Operasi Kontra Intelijen

Meningkatnya upaya kontra intelijen

% pemantauan intelijen lawan

30%

33%

890,32

d.

Kegiatan Operasi Intelijen Ekonomi

Meningkatnya pelaksanaan penyidikan beraspek Ekonomi

% pemantauan intelijen beraspek ekonomi.

30%

33%

692,40

TOTAL ALOKASI BIN 2010-2014

II.L.050.1

5.948,7

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA SANDI NEGARA TARGET NO


SASARAN

2010 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara

2. Program Pengembangan Persandian Nasional

a. Pengamanan Sinyal b. Analisa sinyal c. Operasionalisasi Materiil Sandi d. Pengkajian dan pengembangan peralatan sandi


INDIKATOR

Pelayanan administrasi perkantoran lemsaneg secara akuntabel dan pemenuhan kebutuhan aparatur persandian dan pendukungnya

Terselenggaranya persandian sesuai kebijakan nasional, terdukungnya komunikasi rahasia, kemandirian teknologi persandian

Meningkatnya kebijakan, penggelaran infrastruktur, dan layanan pengamanan sinyal Pengamanan persandian melalui analisis teknis sandi dan analisis kriptografi Tersedianya materiil sandi guna mendukung terselenggaranya komunikasi rahasia Tersedianya kajian pengembangan peralatan sandi

2014

654,9

a.

Jumlah dokumen administrasi (paket)

211

1225

K)

b.

Jumlah layanan administrasi (paket)

26

130

K)

c. % Kepuasan user terhadap layanan administratif dan sarana perkantoran d. Jumlah lulusan pendidikan sandi dan pendukungnya (orang) a. Jumlah dokumen kebijakan persandian (paket)

95%

98%

339

1895

K)

12

273

K)

b. Jumlah operasial pengamanan komunikasi rahasia (kali) c. Jumlah kajian teknologi persandian (paket)

716

3580

K)

11

58

K)

Jumlah Layanan pengamanan sinyal (paket)

710

3550

K)

2.184,6

Jumlah Layanan analisa sinyal (paket)

26

130

K)

169,8

Distribusi Material Sandi (lokasi)

115

625

K)

179,7

3

13

K)

34,7

Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan peralatan sandi (paket)

TOTAL ALOKASI LEMSANEG 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.051.1

2.759,6

3.414,5

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN KETAHANAN NASIONAL TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR

Meningkatnya kelancaran pengelolaan dan kecukupan dukungan operasional pelaksanaan tugas Wantanas

a. % Pelayanan administrasi dan pelaksanaan kajian sesuai dengan kebutuhan. b. Tingkat kecepatan rata-rata penyelesaian urusan tata usaha untuk Sesjen, Kedeputian dan Biro c. % Laporan asset Wantannas yang dinilai wajar

30%

32%

45%

47%

80%

82%

d.

90%

100%

a. Tersedianya kajian dalam bentuk saran tindak dan rencana kontijensi bidang pengembangan pembangunan nasional untuk mengatasi permasalahan keamanan internal, keamanan eksternal dan bencana berskala besar;

15%

17%

b. Terselenggaranya hubungan kemitraan kerja dengan para pakar dari jalur aspiratif, jalur akademik, dan jalur empirik;

15%

17%

c. Terwujudnya sasaran program ditinjau dari volume, waktu dan kuantitas serta kualitas hasil kajian yang menjadi kewenangan Wantanas

15%

17%

d. Tersedianya sistem teknologi informasi yang mampu menyajikan data secara cepat, akurat, aman dan lengkap

45%

47%

Jumlah Kajian Pokja, Pokjasus, Rakertas, Ramusmat, Kirpat bidang lingkungan stategis Nasional, Lingkungan Strategis Regional, dan Lingkungan Strategis Internasional (paket)

40

200

2010 1

2

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Wantanas

Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional

a. Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Ketahanan Nasional Bidang Lingkungan Strategis Nasional, Lingkungan Strategis Regional, dan Lingkungan Strategis Internasional

Terlaksananya kajian tentang Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum dan Perundang-undangan, Politik Nasional, Perencanaan Kontijensi, Lingkungan Strategis Nasional, Lingkungan Strategis Regional, dan Lingkungan Strategis Internasional

Terlaksananya penyelenggaraan perumusan kebijakan Ketahanan Nasional Bidang Lingkungan Strategis Nasional, Lingkungan Strategis Regional, dan Lingkungan Strategis Internasional

Laporan keuangan WTP berkelanjutan

TOTAL ALOKASI WANTANAS 2010-2014


II.L.052.1


2014

72,7

127,7

K)

25,9

200,4

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN PUSAT STATISTIK No 1.

a.

b.


TARGET SASARAN


INDIKATOR 2010

2014

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK Pengembangan metodologi sensus dan survei

Meningkatnya penyediaan dan pelayanan data dan informasi statistik

Terlaksananya kegiatan sensus dan survei

Terlaksananya Sensus Penduduk 2010

Terlaksananya statistik wilayah kecil dan PODES

Tersedianya Kerangka Contoh Induk Survei Rumah tangga, dan pelaksanaan Post Enumeration on Survey (PES) terhadap Sensus

Terselenggaranya Post Enumeration Survey (PES) terhadap Sensus Penduduk 2010, Sensus Pertanian 2013, serta persiapan Sensus Ekonomi 2016

Penyelenggaraan PES Sensus Penduduk 2010 serta coverage dan content error SP 2010 (Preliminary report )

Laporan coverag e dan content error Sensus Pertanian 2013; Coverage dan content error SP 2010

Penyediaan dan pengembangan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan

1. Tersedianya parameter demografi dan indikator-1. Tersedianya proyeksi penduduk 20102020 indikator MDG’s serta targeting beberapa kebijakan sosial melalui Sensus Penduduk (SP) 2. Tersedianya indikator untuk perencanaan, 2010 evaluasi, dan analisis sosial seperti pendidikan, lansia, perumahan, dan kecacatan, serta pencapaian MDG’s 2. Tersedianya data statistik ketenagakerjaan dan Tersedianya indikator pengangguran dan pengangguran pada tingkat nasional, propinsi, dan kesempatan kerja kab/kota

1.Angka sementara SP: Agustus 2010 2. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2010

Proyeksi penduduk 20102025 Analisis hasil SP 2010

Dua kali setahun

Setiap bulan di tingkat nasional

II.L.054.1

8.396,1

K)

87,9

3.903,0 K)

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN PUSAT STATISTIK No


TARGET SASARAN

INDIKATOR 2010

2014

Setiap Bulan untuk tingkat 2 kali dalam 1 tahun di tingkat nasional dan propinsi, sekali untuk Nasional, triwulanan tingkat propinsi dan tingkat Kabupaten/Kota Bulanan Kab/Kota

c.

Cakupan dan Penyajian Hasil SUSENAS Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tersedianya data statistik kesejahteraan rakyat Kesejahteraan Rakyat secara nasional, propinsi, kab/kota yang meliputi dipercepat data karakteristik rumah tangga, perumahan, pendidikan, dan kesehatan

d.

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tersedianya data jumlah dan persentase penduduk Meningkatnya kualitas data statistic kemiskinan Perubahan tahun dasar Ketahanan Sosial miskin secara nasional, propinsi, dan kab/kota makro dan mikro Penghitungan Angka kemiskinan makro

e.

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tersedianya data base statistik pertanian tanaman Terlaksananya Sensus Pertanian 2013 Tanaman Pangan, Hortikultura, dan pangan, holtikultura dan perkebunan 2013 Perkebunan

Statistik produksi tanaman pangan, Statistik produksi tanaman holtikultura dan perkebunan pangan, holtikultura dan perkebunan; Profil rumah tangga pertanian menurut sub sektor dan struktur ongkos usaha tanaman unggulan; Statistik pendapatan petani

f.

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tersedianya data base statistik peternakan, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan perikanan, dan kehutanan 2013

Terlaksananya Sensus Pertanian 2013

Statistik produksi tanaman perkebunan tahunan

g.

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tersedianya indikator perkembangan industri Industri, Pertambangan dan Penggalian, nasional setiap bulan, triwulan, dan tahunan Energi, dan Konstruksi

Timelag penyajian direktori dan publikasi data statistik industri besar dan sedang, tahunan

Oktober (t-2) tingkat propinsi

II.L.054.2

Sensus potensi desa yang menghasilkan statistik wilayah kecil

Analisis Hasil Sensus Pertanian sektor perkebunan, perikanan dan peternakan Agustus (t-2) tingkat propinsi

TOTAL ALOKASI 20102014 (Rp Miliar) 946,6

204,4

1.262,0

435,5

220,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN PUSAT STATISTIK No h.


TARGET SASARAN

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tersedianya data inflasi dan Nilai Tukar Petani Harga (NTP) di seluruh propinsi setiap bulan

INDIKATOR 2010 1. Tersedianya data statistik keuangan pusat dan daerah; data direktori perusahaan komunikasi dan teknologi informasi; serta data statistik pariwisata

2.

i.

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tersedianya data PDB dan PDRB sektoral Neraca Produksi triwulanan dan tahunan (2010=100), tabel I-O Indonesia 2010, dan Sistem Neraca Lingkungan

1. Angka/statistik keuangan daerah,BUMN/BUMD, dan lembaga keuangan, Penggunaan TI, dan statistik pariwisata tingkat: nasional dan propinsi, Publikasi: Desember (pariwisata), Agustus (Keuangan)

2014 1. Angka/statistik keuangan daerah,BUMN/BUMD, dan lembaga keuangan, Penggunaan TI, indeks melek teknologi, dan statistik pariwisata tingkat: nasional dan propinsi, Publikasi: Desember (pariwisata), Agustus (Keuangan)


Tersajinya data diagram timbang NTP 2012 2. NTP Tahun Dasar 2007 dengan 2. NTP tahun dasar 2012, lag 2 bulan disajikan bulanan dengan lag 1 bulan

1. Meningkatnya kualitas data PDB, PDRB dan Tahun dasar 2000=100, Tingkat nasional dan propinsi Tabel I-O 2. Penurunan diskrepansi PDRB dengan PDB 3. Meningkatnya pemahaman terhadap SNA 2008 serta aplikasi sistem dan metodologi penyusunan neraca produksi

II.L.054.3

Tahun dasar 2000=100, Tingkat Nasional dan propinsi dan Kabupaten/Kota

182,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN PUSAT STATISTIK No j.


TARGET SASARAN

INDIKATOR 2014

2010

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tersedianya data lebih berkualitas dari sisi Neraca Pengeluaran pengeluaran untuk PDB/PDRB Nasional/Propinsi triwulanan dan tahunan dan PDRB Kab/kota tahunan (2010=100), Sistem neraca sosial ekonomi (SNSE), Neraca Arus Dana (NAD) serta implementasi SNA 2008

1. Meningkatnya cakupan, akurasi dan relevansi 1. Inventasisasi data dasar & pendukung untuk penyusunan data PDB/PDRB, NAD dan SNSE dengan PDB/PDRB (2010=100), NAD, menyesuaikan konsep SNA 2008 dan SNSE 2. Penyamaan persepsi SNA 2008 2. Meningkatnya pemahaman terhadap SNA dengan unit kerja non neraca 2008 serta implementasinya sesuai kondisi internal BPS Indonesia (SNN) Indonesia

1. Penyusunan PDB/PDRB (2010=100), NAD dan SNSE


2. Penyusunan SNN Indonesia (aplikasi SNA 2008 menurut institusi)

Terwujudnya manajemen yang efisien, efektif, 50% Terwujudnya good governance dan pelayanan prima dibidang administrasi yang efektif, efisien, bersih dan bertanggung jawab, transparan serta bebas KKN melalui sistem pengawasan yang terpadu, dan berkualitas ketat berbasis teknologi informasi yang mutakhir

90%

3.849,8

50% Meningkatnya persentase cakupan pelayanan menyeluruh kepada BPS, jumlah pembangunan dan rehabilitasi gedung negara serta perlengkapan sarana dan prasarana

80%

1.834,3

Persentase LAKIP yang sesuai ketentuan

90%

26,1

2

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANA TUGAS TEKNIS BPS LAINNYA

3.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA Terselenggaranya urusan rumah tangga, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, dan DAN PRASARANA APARATUR pengadaan sarana dan prasarana NEGARA

4.

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN AKUNTABILTAS APARATUR NEGARA BPS

Meningkatnya kualitas pengawasan dan pemeriksaan mencapai tertib administrasi yang wajar tanpa pengecualian

TOTAL ALOKASI BADAN PUSAT STATISTIK 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.054.4

50%

14.107,0

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR

1. Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas 2. Terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional

1. % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN dengan RPJPN 2. % kesesuaian antara muatan RPJMN dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih

100%

100%

100%

100%

3. % kesesuaian antara muatan rancangan RKP dengan RPJMN 4. % kesesuaian rancangan Renstra KL dengan target/sasaran dalam rancangan RPJMN

100%

100%

100%

-

5. % kesesuaian rancangan Renja KL dengan target/sasaran dalam rancangan RKP 1. % pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PPN/Bappenas melalui penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia

100%

100%

50%

100%

2. Tingkat kepuasan stakeholder terhadap pelayanan Kementerian PPN/Bappenas 3. % fasilitasi dan pembinaan di bidang perencanaan pembangunan nasional dengan mitra kerja, baik di pusat maupun daerah 1. % ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas 2. Terlaksananya pembangunan gedung baru Bappenas

cukup

baik

cukup

baik

100%

100%

10%

-

2010 1

2

3

Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Terlaksananya dukungan manajemen terhadap Tugas Teknis Lainnya Bappenas pelaksanaan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas

II.L.055.1

2014


1.688,0

276,2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2010

4

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas

Meningkatnya akuntabilitas dan pengawasan aparatur Kementerian PPN/Bappenas

1. Opini WTP dari BPK 2. Standar penilaian good governance 3. Standar penilaian AKIP

TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2010-2014


II.L.055.2

baik cukup cukup

2014 baik baik baik


3.400,0

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO

A A.1


TARGET SASARAN


INDIKATOR 2014

2010

PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL Pengelolaan Pertanahan Propinsi

8.238,9

Terlaksananya pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal.

Neraca Penatagunaan Tanah di daerah (Prioritas Nasional 6) Inventarisasi P4T (Prioritas Nasional 6)

Terwujudnya pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, yang diperlukan di seluruh Indonesia Terlaksananya percepatan legalisasi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah Terlaksananya redistribusi tanah

Cakupan peta pertanahan (Prioritas Nasional 7)

100 kab/kota

500 kab/kota

K)

54,9

335.665 bidang 1.678.325 bidang

K)

366,3

2.100.000 ha

10.500.000 ha

228,3 K)

Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi (Prioritas Nasional 7)

326.237 bidang 4.063.430 bidang

Jumlah bidang tanah yang diredistribusi (Prioritas Nasional 4) Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan (Prioritas Nasional 7)

210.000 Bidang 1.050.000 Bidang

Berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta mencegah timbulnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan Terwujudnya pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Pemberdayaan (Prioritas Nasional 8) masyarakat dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber ekonomi Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (Prioritas Nasional 10)

II.L.056.1

2.229,9 K)

2.791 kasus

K)

13.955 kasus

912,7 108,0

K)

75.900 ha

379.500 ha

36,3 K)

200 SP

885 SP

98,8 K)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO

A.2

A.4

A.5

A.6


TARGET SASARAN

2014

2010

Pengelolaan Wilayah Pesisir, Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (Prioritas Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) Nasional 10) Wilayah Tertentu (WP3WT) (di pusat)

1 Paket

5 Paket

29,6 K)

Jumlah analisa ketersediaan tanah untuk kepentingan masyarakat, pemerintah, dan badan usaha

20%

100%

10,8

Meningkatnya jumlah tanah negara yang ditegaskan menjadi Jumlah tanah negara yang ditegaskan menjadi Tanah Tanah Obyek Landreform (TOL) dan atau yang dikeluarkan Obyek Landreform (TOL) dan atau yang dikeluarkan dari TOL dari TOL Pengembangan Kebijakan Teknis Bertambahnya jumlah kabupaten/kota yg telah memiliki Jumlah kab/kota yang telah menyusun neraca neraca penatagunaan tanah dan mengidentifikasi ketersediaan penatagunaan tanah & mengidentifikasi ketersediaan dan Pelaksanaan Penatagunaan Tanah (Prioritas Bidang) tanah untuk pembangunan tanah untuk pembangunan

20%

100%

36,6

20%

100%

51,0

Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis (Prioritas Bidang) Pengelolaan Landreform (Prioritas Bidang)

Terselenggaranya pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan kritis


INDIKATOR

II.L.056.2



TARGET SASARAN

INDIKATOR

A.7

Survey Potensi Tanah (Prioritas Bidang)

Tersedianya Peta Nilai Potensi Tanah sesuai Standar Operasi Peta dan informasi potensi nilai tanah dan kawasan dan Prosedur (SOP) sebagai referensi dan indikator ekonomi tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat

A.8

Pengaturan dan pengadaan tanah dan legalisasi tanah instansi pemerintah, dan BUMN/ BUMD (Prioritas Bidang)

Terlaksananya pengaturan pengadaan tanah pemerintah, penetapan hak atas tanah dan hak pengelolaan instansi pemerintah & BUMN/BUMD

A.9

Pengukuran Dasar (Prioritas Bertambahnya luas wilayah yang telah diukur di dalam Bidang) sistem referensi sesuai standar Pemetaan Dasar (Prioritas Bidang) Terlaksananya survei dan pemetaan dasar sesuai Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Konsolidasi Tanah Meningkatnya jumlah bidang tanah yang dikonsolidasikan (Prioritas Bidang) Pengaturan dan Penetapan Hak Tersedianya rumusan kebijakan teknis dibidang pengaturan tanah (Prioritas Bidang) dan penetapan hak tanah serta meningkatnya pelaksanaan penetapan dan perizinan hak tanah.

A.10 A.11 A.12

2014

2010

Terlaksananya penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan secara berkualitas


20%

100%

67,3

Jumlah penetapan hak atas tanah dan hak pengelolaan

20%

100%

12,2

Luas wilayah Indonesia yang telah terukur di dalam sistem referensi sesuai standar Jumlah peta dasar pertanahan yang dibuat sesuai standar Jumlah obyek potensi konsolidasi tanah

20%

100%

65,4

20%

100%

58,6

20%

100%

26,6

Jumlah penetapan dan perizinan hak atas tanah (SK)

20%

100%

9,1

Jumlah perkara yang ditangani dan diselesaikan oleh BPN RI

20%

100%

13,6

20%

100%

170,3

A.13

Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pertanahan (Prioritas Bidang)

A.14

Peningkatan Kualitas Pengukuran, Terlaksananya pengukuran, pemetaan dan informasi bidang Jumlah penetapan batas dan pembangunan sistem informasi atas HGU, HGB, HPL dan HP Pemetaan, dan Informasi Bidang tanah, ruang dan perairan yang berkualitas. Tanah, Ruang dan Perairan (Prioritas Bidang)

II.L.056.3



TARGET SASARAN

INDIKATOR

A.15

Terwujudnya pembinaan dan pengelolaan pendaftaran hak Pembinaan dan pengelolaan hak atas tanah dan guna Peningkatan Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang (Prioritas atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, tanah wakaf, ruang guna ruang dan perairan, serta PPAT Bidang)

A.16

Terselenggaranya akses masyarakat dan lembaga terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan penguatan hak atas tanah, dan sumber permodalan dan produksi Pertanahan (Prioritas Bidang)

A.17

A.18

A.19

2014

2010


20%

100%

54,4

Akses masyarakat dan lembaga terhadap penguatan hak atas tanah

20%

100%

10,8

Berkurangnya jumlah sengketa pertanahan Pengkajian, Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Prioritas Bidang)

Jumlah penyelesaian sengketa tanah

20%

100%

15,8

Berkurangnya jumlah konflik pertanahan Pengkajian dan Penanganan Konflik Pertanahan (Prioritas Bidang) Pengendalian Pertanahan (Prioritas Menurunnya luas tanah yang terindikasi terlantar Bidang)

Jumlah penanganan konflik tanah

20%

100%

13,6

Luas tanah yang terindikasi terlantar

20%

100%

20,0

II.L.056.4


B

B.1


Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat (Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang)

Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan

B.3

Pembinaan Organisasi Dan Pengelolaan Kepegawaian BPN (Prioritas Bidang) Pendidikan dan pelatihan bidang pertanahan (Prioritas Bidang)

B.5


INDIKATOR 2014

2010

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

B.2

B.4

TARGET SASARAN

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Pendidikan STPN (Prioritas Bidang)

Terlaksananya pengembangan peraturan perundangundangan bidang pertanahan dan Hubungan Masyarakat

Jumlah paket rancangan peraturan perundangundangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Prioritas Nasional 5)

Tersusunnya peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Prioritas Nasional 6) Tersedianya data dan informasi pertanahan yang terintegrasi Peningkatan akses layanan pertanahan melalui Larasita (Prioritas Nasional 7) secara nasional (Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional / SIMTANAS) Terlaksananya penataan organisasi dan layanan kepegawaian Tersedianya konsep kelembagaan serta prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur (SPOPP) Terselenggaranya layanan pertanahan yang profesional

Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan

Tersedianya sumberdaya manusia lulusan program Diploma, Jumlah lulusan program Diploma, Pendidikan khusus, Pendidikan khusus, spesialis, S1, S2 spesialis, S1, S2

II.L.056.5

8.335,1 1 paket

5 paket

19,3 K)

1 paket

5 paket

10,4 K)

156 kab/kota

419 kab/kota

1 paket

5 paket

254,3

39,1 K)

2.630 orang

14.150 orang

47,1 K)

20%

100%

12,1


C


TARGET


INDIKATOR

SASARAN

2014

2010

PROGRAM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 522,6

C.1

C.2

D

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana (pusat) (Prioritas Bidang) BPN RI

Pengembangan sarana prasarana pelayanan pertanahan

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana (daerah) (Prioritas Bidang) Kanwil BPN Provinsi

Pengembangan sarana prasarana pelayanan pertanahan

-

1 satker

3,5 K)

25 satker

330 satker

519,1 K)

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BADAN PERTANAHAN NASIONAL

TOTAL ALOKASI BPN 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.056.6

41,3

17.137,9

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL No


1

Program Pengembangan Perpustakaan

1.1

Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan

1.2

Pengembangan Pustakawan

1.3

Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional

1.4

Pengelolaan Deposit Terbitan Nasional


TARGET INDIKATOR

SASARAN

2014

2010 1 Jumlah pengunjung perpustakaan (juta) 2 Jumlah koleksi perpustakaan nasional (juta) 3 Jumlah perpustakaan di Indonesia yang dikelola sesuai standar 1 Jumlah peserta diklat perpustakaan Meningkatnya kompetensi SDM perpustakaan 2 Jumlah diklat yang diakreditasi dan dievaluasi Meningkatnya kompetensi Pustakawan 1 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat 2 Jumlah pedoman dan standar kompetensi Meningkatnya koleksi Perpustakaan Nasional 1 Jumlah penyediaan bahan pustaka (ribu) 2 Jumlah pengolahan bahan pustaka (ribu) 3 Jumlah pedoman pengolahan bahan pustaka 4 Jumlah data bibliografi dan authority (ribu) 5 Jumlah perpustakaan di Indonesia yang dikelola sesuai standar Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan terbitan 1 Jumlah terbitan nasional dan internasional yang terhimpun nasional hasil pelaksanaan UU Karya Cetak dan Karya dan terkelola (ribu) Rekam 2 Jumlah terbitan nasional yang terdata dalam Bibliografi Nasional (BNI) dan Katalog Induk Nasional (KIN) (ribu) Meningkatnya layanan perpustakaan, pelestarian fisik dan kandungan naskah kuno dan budaya gemar membaca di masyarakat

3 Jumlah judul buku terhimpun dalam Katalog Dalam Terbitan (KDT), International Standard Book Number (ISBN) dan International Serial Music Number (ISMN) (ribu) 4 Jumlah Sosialisasi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (UU No.4 Tahun 1990)

II.L.057.1

4,4 1,8 42

23,3 2,2 100

K)

1.345,4

700 15 -

4.100 122 464

K)

35,4

10 131 75 14 75 42

50 708 435 74 435 100

K)

81,5

407,6

K)

2,5

12,5

K)

2,5

12,5

K)

5

25

K)

K) K)

K)

26,1

105,7

K) K) K)

26,1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL No 1.5

1.6

1.7

1.8


Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca

Pengelolaan Perpustakaan Proklamator

2014

2010

Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka dan Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelestarian fisik 1 Jumlah fisik dan kandungan informasi bahan pustaka serta naskah kuno yang dilestarikan (ribu) Naskah Kuno dan kandungan informasi bahan pustaka dan naskah kuno 2 Jumlah naskah pedoman teknis preservasi bahan pustaka

Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi


TARGET INDIKATOR

SASARAN

3 Intensitas sosialisasi preservasi bahan pustaka 1 Jumlah perpustakaan provinsi yang memiliki perangkat Meningkatnya kegiatan layanan jasa perpustakaan dan perpustakaan digital (e-library ) informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai 2 Jumlah Kab/Kota menjadi jejaring dan memiliki perangkat perpustakaan digital (e-library ) 3 Jumlah pemustaka yang memanfaatkan Perpustakaan (juta orang) 4 Jumlah naskah kuno/manuskrip (di inventarisasi, di translasi, di transliterasi, dan di transmedia)-(%) 1 Jumlah perpustakaan sesuai dengan standar/tipologi Meningkatnya upaya pengembangan perpustakaan dan perpustakaan budaya gemar membaca 2 Jumlah pedoman dan standar perpustakaan 3 Jumlah kajian perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca 4 Jumlah promosi pembudayaan gemar membaca 5 Jumlah perpustakaan keliling (mobil, dan kapal) 6 Jumlah perpustakaan umum yang dikembangkan: a Provinsi b Kabupaten/Kota c Desa/Kelurahan Meningkatnya kualitas penunjang layanan perpustakaan 1 Jumlah pengunjung perpustakaan Proklamator (ribu) proklamator 2 Jumlah koleksi perpustakaan Proklamator (ribu)

II.L.057.2

157,7

230,8

55,4

15

75

K)

2 33

14 33

K)

-

150

K)

2,0

17,0

K)

5

10

-

350

28 5

140 36

K)

10 88 2.283 33 250 2.000 416,0

60 220 11.133 33 350 10.750 2.346,4

K)

100,7

568,1 0

212,2

843,9

K)

K) K)

K) K) K)

K)

40,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : PERPUSTAKAAN NASIONAL No 2

3

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Taknis lainnya Perpustakaan Nasional Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional.


TARGET INDIKATOR

SASARAN

2014

2010 Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan yang ditunjang oleh pembinaan adminstrasi dan keuangan perpustakaan nasional

1 Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran 2 Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) 3 Jumlah Surat Keputusan dan dokumen kepegawaian Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana gedung dan Jumlah sarana dan prasarana gedung dan operasional kantor operasional peralatan kantor di lingkungan Perpusnas di lingkungan Perpusnas yang terpelihara dengan baik (ribu m2)

TOTAL ALOKASI PERPUSTAKAAN NASIONAL 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.057.3

36 34

180 170

K)

800 38,8

4.500 38,8

K)

531,3

K)

9,9

1.886,6

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TARGET NO


SASARAN

2010 I.

Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika *)


INDIKATOR 2014

Pengelolaan sumber daya informatika yang optimal untuk mendukung pencapaian tingkat penetrasi internet 50%, layanan broadband 30%, dan siaran TV digital 35%

1. % pengelolaan sumber daya spektrum dan non spektrum

40%

100%

Tumbuh kembangnya industri informatika yang layak secara teknis Tercapainya standar kelayakan teknis dan kualitas layanan bertaraf internasional

2. Penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi dalam negeri 3. % compliance terhadap standar kelayakan teknis dan kualitas layanan bertaraf internasional

10%

30%

40%

100%

Kebijakan, regulasi, rencana pemanfaatan dan rekayasa sumber daya spektrum frekuensi radio

1. % jumlah penetapan pita frekuensi radio dan pemanfaatan slot orbit satelit 2. % utilitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio

95%

95%

40%

100%

2.922,9

Kegiatan Prioritas Nasional: 1.1

Perencanaan dan rekayasa alokasi spektrum frekuensi

3. % rencana pengalokasian spektrum frekuensi radio untuk broadband wireless access

II.L.059.1

100% (BWA 2,3 GHz 100% (BWA 2,3 nomadic) GHz nomadic) + 100% (BWA 2,3 GHz mobile) + 100% (BWA 3,3 GHz)

120,7

K)

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TARGET NO


SASARAN

2010 4. Ketersediaan spektrum frekuensi radio di 108 MHz untuk mendukung siaran TV digital

1.2

Pelaksanaan layanan pemanfaatan sumber daya pos dan informatika

Kebijakan, regulasi, rencana optimalisasi sumber daya spektrum dan non spektrum


INDIKATOR 2014 K)

50% kota besar

100% kota besar + 50% selain kota besar

1. % pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio dan orbit satelit 2. % pengelolaan sumber daya pos, penomoran telekomunikasi dan alamat IP 3. % pengembangan sarana dan prasarana perizinan

40%

100%

40%

100%

5%

100%

4. % permohonan pelayanan spektrum yang diproses tepat waktu

5%

100%

1. % pencapaian standar kelayakan teknis perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran 2. % peningkatan interoperabilitas pada layanan perangkat, aplikasi dan konten 3. Jumlah spesifikasi teknis alat dan perangkat pos dan telekomunikasi 4. Jumlah standarisasi perangkat penyiaran

40%

100%

40%

100%

10 paket

50 paket

K)

4 paket

20 paket

K)

3750

4750 buah

10 paket

50 paket

519,7

Kegiatan Prioritas Bidang: 1.3

Pengembangan standarisasi perangkat pos dan informatika

Kebijakan, regulasi, standar, sertifikasi, interoperabilitas perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran

5. Jumlah sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi serta surat keterangan Uji Laik Operasi (ULO) 1.4

Pengembangan standarisasi layanan pos dan informatika

Kebijakan, regulasi, standar, sertifikasi, interoperabilitas layanan pos, telekomunikasi dan penyiaran

Paket penyusunan kebijakan, regulasi, sertifikasi di bidang layanan pos, telekomunikasi dan penyiaran

II.L.059.2

65,4

K)

65,7



1.5

Pengendalian pemanfaatan sumber daya pos dan informatika

SASARAN

2010

1.6 1.7

II.

Kebijakan, regulasi dan penertiban dalam rangka meningkatkan kepatuhan penggunaan sumber daya spektrum dan non spektrum


INDIKATOR 2014

1. % ketertiban dan kepatuhan pengguna sumber daya pos, telekomunikasi dan penyiaran 2. % ketertiban dan kepatuhan terhadap penggunaan perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran yang sudah disertifikasi 3. % peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya pos, telekomunikasi dan informatika % pencapaian kualitas pengujian perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran % penggunaan spektrum frekuensi radio yang mematuhi regulasi dan penyelesaian gangguan di bidang spektrum frekuensi radio, orbit satelit, perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

145,2

70%

90%

1.216,8

% wilayah Indonesia yang dapat dilayani pos dan informatika % e-literasi masyarakat dalam menggunakan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika

80%

100%

9.219,1

30%

50%

Keamanan jaringan internet nasional

% keamanan trafik nasional termasuk titik akses ke lembaga pemerintahan dan critical infrastructure

50%

70%

Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pos

1. % penyelesaian penyusunan Peraturan Pelaksana UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos

60%

100%

6 paket

18 paket

Pelaksanaan layanan pengujian dan kalibrasi perangkat pos dan informatika Pelaksanaan monitoring, validasi dan penertiban pemanfaatan sumber daya pos dan informatika

Layanan pengujian dan kalibrasi perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran Layanan monitor, validasi dan penertiban untuk meningkatkan kepatuhan terhadap penggunaan sumber daya spektrum frekuensi radio, orbit satelit, prangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran

Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika *)

Ketersediaan layanan pos dan informatika Tingkat e-literasi

67,0


Pengembangan penyelenggaraan pos

2. Jumlah kebijakan dan regulasi

II.L.059.3

57,3

K)



SASARAN

2010

2.2

2.3

2.4

Pengembangan penyelenggaraan telekomunikasi

Pengembangan penyelenggaraan penyiaran

Pelaksanaan pemberdayaan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana informatika

Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi

Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan penyiaran

Layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial


INDIKATOR 2014

3. % verifikasi terhadap pelaksanaan program PSO

100%

100%

4. % pencapaian terhadap kuantitas dan kualitas layanan pos 1. Jumlah regulasi teknis infrastruktur menuju era konvergensi 2. % pencapaian terhadap kualitas penyelenggaraan telekomunikasi dan pemanfaatan aplikasi teknologi telekomunikasi, informasi dan komunikasi

60%

100%

10 paket

87 paket

60%

100%

3. % pembahasan dan perbaikan materi RUU Multimedia (Konvergensi Telematika) sebagai pengganti UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

20%

100%

4. % pencapaian terhadap kepastian hukum berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi bagi pelaku industri telekomunikasi 5. % penyusunan dan pembahasan ICT Fund dan optimalisasi pemanfaatan PNBP 1. % pencapaian terhadap pembaharuan kebijakan regulasi dan kelembagaan akibat adanya digitalisasi dan perkembangan industri 2. % pencapaian terhadap ketepatan penyelesaian layanan perijinan 3. % implementasi migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital 1. % desa yang dilayani akses telekomunikasi

60%

100%

100%

100%

60%

100%

50%

100%

10%

70%

100%

100%

2. % desa yang dilayani akses internet

5%

80%

3. % ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan serat optik

10%

100%

II.L.059.4

K)

85,6

498,9

7.367,1



SASARAN

INDIKATOR 2010

2.5

Pelaksanaan pengamanan jaringan internet

Keamanan terhadap jaringan internet nasional

4. % ibukota kab/kota yang terhubung secara broadband 5. % ibukota provinsi yang memiliki regional internet exchange 6. % ibukota provinsi yang memiliki international internet exchange 7. Jumlah Desa Informasi yang dilengkapi radio komunitas 1. % pencapaian terhadap keamanan trafik nasional, POP penyelenggara jasa internet dan internet exchange, titik akses ke lembaga pemerintahan dan critical infrastructure

2014

25%

75%

10%

100%

10%

100%

15 desa

500 desa

50%

70%

2. % pencapaian terhadap kemampuan data center dalam mengelola integritas, kerahasiaan dan kemanan data hasil pemantauan, pendeteksian dini, log file serta penyelenggara yang mengirimkan rekaman transaksi dan dukungan terhadap penegakan hukum

50%

70%

1. % pencapaian terhadap keterjangkauan tarif layanan telekomunikasi, penerapan interkoneksi berbasis NGN/konvergensi, dan pengembangan teknologi telekomunikasi, informasi dan komunikasi

60%

100%

2. % evaluasi dokumen interkoneksi

100%

100%

3. % persiapan migrasi jaringan teknologi berbasis protokol internet (IP)

20%

100%


116,2


Pengembangan pentarifan dan interkoneksi

Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis dan evaluasi bidang penyelenggaraan tarif dan interkoneksi

II.L.059.5

62,2



SASARAN

2010 2.7

III.

Pengendalian penyelenggaraan pos dan informatika

Program Pengembangan Aplikasi Informatika

*)


INDIKATOR 2014

Kebijakan, regulasi, dan penertiban untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan penyiaran

1. % penyelesaian pelanggaran kepatuhan

100%

100%

2. % pencapaian terhadap penyelenggaraan pos, telekomunikasi, penyiaran dan pengembangan dan pemerataan pembangunan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas layananan

60%

100%

Perluasan penerapan dan peningkatan kualitas layanan aplikasi e-government Layanan e-bisnis untuk UKM

Nilai rata-rata e-Government nasional

2,6

3,4

% penerapan aplikasi e-bisnis di komunitas UKM

10%

100%

Sistem pengamanan elektronik

% jumlah penyelenggara sistem pengamanan elektronik yang memenuhi kebutuhan masyarakat

10%

100%

Penyelenggara layanan sistem elektronik

% penyelenggara layanan sistem elektronik telah disertifikasi

10%

100%

Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan e-government untuk mendorong peningkatan nilai e-government nasional menjadi 3,4, pencapaian tingkat e-literasi menjadi 50%

1. % penyusunan dan pembahasan RPP Penyelenggaraan Sistem Elektronik Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (e-Government) dan Master Plan eGovernment Nasional

100%

100%

2. % peningkatan penerapan dan kualitas aplikasi egovernment di pemerintah kab/kota 3. Jumlah sekolah di 5 kab/kota DIY yang memiliki sistem e-learning (PHLN Utilization of ICT for Education Quality Enhancement ) 1. % peningkatan penerapan dan kualitas aplikasi ebisnis di komunitas UKM 2. Jumlah pusat layanan e-bisnis

10%

100%

50 sekolah

500 sekolah

10%

100%

60,4

1.530,4


3.2

Fasilitasi penerapan dan pengembangan egovernment

Fasilitasip penerapan dan pengembangan e-bisnis

Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan e-bisnis

II.L.059.6

4 paket

25 paket

877,9

K)

111,1 K)



SASARAN

2010 3.3

3.4

Fasilitasi penerapan dan pengembangan sistem keamanan informasi elektronik

Pengembangan sertifikasi sistem elektronik jasa aplikasi dan konten

Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi 1. % pembahasan dan perbaikan materi RUU Ratifikasi pengembangan sistem keamanan informasi elektronik Convention of Cyber Crime 2. % pembahasan dan perbaikan materi RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime )

Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan sertifikasi sistem elektronik, jasa aplikasi, dan konten


INDIKATOR 2014

120,4

50%

100%

50%

100%

3. % penyusunan RPP pelaksana UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

100%

100%

4. % penyelenggara sistem pengamanan elektronik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

10%

100%

1. % pengembangan, penerapan, pemanfaatan dan penguasaan perangkat lunak open source 2. % penyelenggara layanan sistem elektronik telah dapat disertifikasi 3. Sistem informasi layanan pekerja migran

10%

30%

10%

100%

10 paket

24 paket serta operasional dan pemeliharaan

K)

1000 orang

5000 orang

K)

60%

100%

10%

100%

120,7


Pengembangan promosi dan kemitraan telematika

Promosi TIK untuk mendorong kompetisi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya TIK dalam rangka pencapaian tingkat e-literasi sebesar 50%

Jumlah peserta bimbingan teknis sebagai agent of change untuk peningkatan e-literasi di masyarakat

Pemanfaatan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pemberdayaan masyarakat

1. % masyarakat yang menjadi target wilayah community access point (CAP) memanfaatkan fasilitas CAP 2. % komunitas komunikasi dan informatika telah mampu mengembangkan kretivitas, inovasi dan kearifan lokal

II.L.059.7

104,0



IV.

Program Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika INFRASTRUKTUR

SASARAN

2010 Karya riset menjadi acuan penyusunan kebijakan publik bidang komunikasi dan informatika


INDIKATOR 2014

% jumlah kebijakan publik bidang komunikasi dan informatika yang berbasis pada hasil penelitian litbang

50%

100%

1.365,1

Jumlah peserta diklat Teknologi Informasi dan Komunikasi di ICT Training Center Jababeka dan UIN Syarif Hidayatullah (NICT HRD)

3000 orang

27000 orang

50%

100%

58,5

50%

100%

58,5

10 paket

50 paket

15%

35%


Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan teknologi Meningkatnya e-literasi informasi dan komunikasi

K)

172,5

Kegiatan Prioritas KL: 4.2

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya dan perangkat pos dan informatika

4.3

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pos dan informatika

4.4

Penelitian dan pengembangan aplikasi informatika dan informasi publik

Hasil penelitian dan pengembangan sumber daya dan % kebijakan/regulasi bidang pengelolaan sumber daya standarisasi informatika dan standarisasi pos dan informatika yang berbasis pada rekomendasi hasil litbang Hasil penelitian dan pengembangan penyelenggaraan % kebijakan/regulasi bidang penyelenggaraan pos dan pos dan informatika informatika yang berbasis pada rekomendasi hasil litbang

POLITIK DAN KOMUNIKASI

4.5

Penelitian dan pengembangan literasi dan profesi

Terlaksananya penelitian dan pengembangan aplikasi 1. Jumlah karya riset bidang aplikasi informatika dan informatika dan informasi publik informasi publik 2. % pemanfaatan karya riset bidang aplikasi informatika dan informasi publik untuk penyusunan kebijakan/regulasi di bidang kominfo Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika serta terbangunnya sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika

1. Jumlah karya riset bidang literasi dan profesi

K)

50,5

K)

331,5

10

50

2. % pemanfaatan karya riset bidang literasi dan profesi untuk penyusunan kebijakan/regulasi di bidang kominfo

15%

35%

3. Jumlah peserta Bimtek CIO

524

2524

K)

4. Jumlah peserta Bimtek Budaya dokumentasi

1048

3048

K)

5. Jumlah peserta pelatihan komunikasi publik

1025

3025

K)

II.L.059.8



SASARAN

2010

V

5.1

Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

Penyediaan dan pengelolaan informasi

Meningkatnya penyebaran, pemerataan, dan pemanfaatan informasi publik


INDIKATOR 2014

6. Jumlah penerima beasiswa S2/S3 dalam dan luar negeri 7. Jumlah paket standar kompetensi kerja bidang kominfo 8. Jumlah SDM Kominfo yang bersertifikasi

198

1398

K)

2

42

K)

80

4980

K)

1. % Konten informasi yang diterima, dimanfaatkan dan dikembangkan oleh pemda dan lembaga sosial

65%

90%

2. % Akses aparatur pemda dan masyarakat terhadap media center 3. Indeks kebebasan pers di Indonesia

30%

70%

2

2

4. % Peningkatan pemanfaatan media publik oleh masyarakat 5. % Konten yang disediakan oleh pemerintah yang sesuai dengan kearifan lokal 6. % Kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien

20%

40%

75%

90%

70%

90%

0

1

3 paket

15 paket

3. % Paket konten informasi publik yang siap pakai dan dimanfaatkan oleh pemda

65%

80%

4. Jumlah aktivitas untuk peningkatan citizen journalism

5 kali

25 kali

Tersedianya konten informasi publik yang beragam 1. Dokumen Grand design pengelolaan konten dan dan berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan, strategi penyebaran informasi dan memberdayakan masyarakat dalam rangka NKRI 2. Dokumen database nasional, sektoral dan regional mengenai informasi publik

II.L.059.9

1.483,2

62,7 K)

K)



SASARAN

2010 5.2

Kegiatan penyebaran/diseminasi informasi publik

Terlaksananya penyebaran/diseminasi informasi publik

1. Jumlah dokumen Grand Design Media Centre 2. Jumlah media center yang diperkuat di provinsi/kabupaten/kota

5.3

5.4

Pengembangan kebijakan komunikasi nasional

Peningkatan peran media publik dalam pengembangan komunikasi dan informasi Nasional

Terselenggaranya pengembangan kebijakan komunikasi nasional

Terlaksananya peningkatan peran media publik


INDIKATOR

3. Jumlah media center lengkap dan berfungsi sesuai standar di provinsi/kabupaten/kota di daerah terluar/terdepan/pasca konflik 4. % Jumlah kerja sama dengan lembaga multilateral, bilateral dan regional yang efektif 5. % Aktivitas penyebaran informasi publik langsung ke masyarakat sesuai rencana 1. % Kebijakan, regulasi dan standarisasi di bidang komunikasi dan informasi publik untuk mendukung masyarakat informasi 2. % Laporan pemantauan dan analisis pelaksanaan kebijakan dan regulasi bidang komunikasi dan informasi yang tepat waktu dan dimanfaatkan oleh pimpinan

1 75 bimtek

0

2014 1 75 bimtek dan 60 penguatan media center 60 media center

87,1 K)

K)

65%

85%

60%

80%

70%

90%

65%

85%

1. Jumlah aktivitas penguatan lembaga/media publik

5 paket

25 paket

K)

2. Jumlah koordinasi dengan lembaga penyiaran publik TVRI, RRI dan LKBN Antara

12 kali

60 kali

K)

II.L.059.10

20,9

69,7



SASARAN

2010 5.5

5.6

VI

Pengembangan kemitraan lembaga komunikasi

Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat

Terselenggaranya pengembangan kemitraan lembaga 1. % Aktivitas peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi (KIM, komunikasi media tradisional, media komunitas) di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal yang dilaksanakan tepat waktu

Tersedianya dukungan teknis dan manajemen dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Informasi (KI) Pusat

Program Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis Meningkatnya kualitas pelayanan teknis dan Lainnya administrasi


INDIKATOR 2014

60%

80%

2. % Aktivitas yang efektif untuk mendorong media literasi 3. % fasilitasi penyebaran informasi publik melalui media kemasyarakatan yang tepat waktu dan akuntabel

60%

80%

70%

90%

1. % pengaduan perselisihan masalah informasi publik yang terselesaikan 2. % lembaga publik yang melaksanakan kode etik keterbukaan Informasi Publik 3. Jumlah kegiatan pelaksanaan program pengembangan peran Komisi Informasi Pusat 1. % rumusan renstra dan rencana kerja yang memiliki sasaran dan target yang jelas dan terukur

70%

90%

70%

90%

12 paket

60 paket

82,5%

90%

2. % realisasi rencana program/kegiatan yang dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai rencana

82,5%

90%

3. Tingkat kepuasan layanan teknis dan adminstrasi

60%

80%

4. % standar kompetensi jabatan/individu yang dilaksanakan 5. % pola karier pegawai yang dilaksanakan

60%

80%

60%

80%

II.L.059.11

297,5

34,5

K)

1.493,5



SASARAN

INDIKATOR 2010

2014


VII

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Memadainya sarana dan prasarana aparatur

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

60%

80%

91,0

VIII

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Meningkatnya akuntabilitas aparatur Kominfo Aparatur

1. Opini hasil audit BPK

WTP

WTP

145,0

2. % Laporan yang tepat waktu

70%

90%

3. % rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

70%

90%

TOTAL ALOKASI KEMENKOMINFO K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014) * CATATAN Program inti bidang infrastruktur

II.L.059.12

18.250,2

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN RI TOTAL ALOKASI 20102014 (Rp Miliar)

TARGET

NO


SASARAN

INDIKATOR

Menyelenggarakan fungsi Manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pelaporan, Pelayanan Internal dan pembayaran gaji yang di laksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi antara

a. Jumlah kebijakan yang dapat mengoptimalkan unit kerja pelaksana teknis (paket)

2010 1

Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri

a

Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Personel Polri

Tercapainya tata kelola admistrasi tentang kinerja dan anggaran Polri yang akuntabel

2

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Polri

Mewujudkan aparat Polri yang Profesional, Proporsional dan Akuntabel sebagai implementasi reformasi Polri khususnya perubahan kultur

b.

% kebijakan yang berpihak pada masyarakat

5 Paket

2014 50

0,55

1

c. % Jumlah aparatur yang dikelola pengembangan karirnya yang diberikan penghargaan/sanksi sesuai kinerjanya

0,6

0,95

d. % perencanaan dan penganggaran berdasarkan kerangka pengeluaran jangka menengah dengan kinerja secara terpadu

0,9

1

e.

0,8

1

0,65

1

0,75

1

100% 50% 55%

100% 52% 57%

2%

4%

% pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

f. % unit kerja yang menerapkan administrasi secara akuntabel g. % peraturan Kapolri yang selaras di tingkat Mabes dan Kewilayahan. Terselenggaranya hak gaji dan tunjangan anggota dan PNS Polri (belum TERMASUK RENUMERASI 50% MULAI 2010) a. b.

% hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti. % tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat.

c.

% penurunan anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

II.L.060.1

K)

98.757,7

93.217,7 354,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN RI TOTAL ALOKASI 20102014 (Rp Miliar)

TARGET

NO


SASARAN

INDIKATOR 2010

a b

Pembinaan Profesi Pembinaan Pengamanan Internal

Terselenggaranya disiplin internal anggota polri Terpeliharanya keamanan internal Polri

% tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat. %Prosentase Kegiatan Penyelidikan Dalam Pengungkapan KasusKasus Dugaan Pelanggaran Dan Pelanggaran Personel Polri.

c

Penyelenggaraan Komisi Kepolisian Nasional

% Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti

3

Program Peningkatan Sarana Prasarana Polri.

a

Pengembangan Alut dan Alsus Harkamtibmas

b

Pengembangan Alut dan Alsus Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

Meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan dan partisipasi masyarakat Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas. Mengaplikasikan teknologi dan peralatan harkamtibmas dengan efektif dan efisien Mengaplikasikan teknologi dan peralatan penyelidikan dan penyidikan dengan efektif dan efisien

c

Pengembangan Alut dan Alsus Strategi Keamanan

d

Pengembangan Alut dan Alsus Penanggulangan Keamanan Berkadar Tinggi

e

Pengembangaan Alut Komunikasi dan Telematika

f

Pengembangan Alut dan Alsus Kepolisian Strategis

Mengaplikasikan teknologi dan peralatan komunikasi dan telematika kepolisian dengan efektif dan efisien Percepatan modernisasi Alut Polri

g

Pengadaan Materiil dan Sarana Prasarana Perbatasan

Mendukung pelayanan keamanan di daerah perbatasan

h.

Pengembangan Alut Kepolisian Produksi Dalam Negeri

Meningkatkan kemandirian alut Polri produksi dalam negeri

55% 70%

2014

42,2

58% 73%

80,7 20% 60%

23% 61%

60%

61%

% Kondisi ketersediaan Alut Lidik Sidik terhadap standar

35%

36%

% Kondisi ketersediaan Alut Strategi Keamanan terhadap standar

50%

51%

% Kondisi ketersediaan Alut Penanggulangan Kamdagri terhadap standar

60%

61%

% Kondisi ketersediaan Alut Telekomunikasi dan Telematika terhadap standar % Pencapain postur pelayanan kepolisian modern menurut Standar Yan Kam Prima Jumlah materiil pos Polri di daerah perbatasan dan pulau terluar (pos) Jumlah dan jenis peralatan utama dan peralatan teknis Polri yang memenuhi standar keamanan internasional.

50%

51%

40%

41%

20

100

20%

25%

Prosentase/jml kecukupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas guna memenuhi Standar Pelayanan Kamtibmas Prima. % Kondisi ketersediaan Alut Harkamtibmas terhadap standar

61,9 18.553,9

411,0

289,8 Mengaplikasikan teknologi dan peralatan strategi keamanan dengan efektif dan efisien Mengaplikasikan teknologi dan peralatan penanggulangan keamanan dalam negeri dengan efektif dan efisien

210,8

302,5

II.L.060.2

1,3 13.149,1 K) 15,5 1.000,0


TARGET

NO


SASARAN

INDIKATOR 2010

4

Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kepolisian

2014

Menyelenggarakan pengkajian, penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan tehnologi Kepolisian untuk mendukung tugas kepolisian agar memenuhi

a. Prosentase kebijakan penggunaan peralatan Polri yang berbasis pada nilai-nilai penegakan hukum dan HAM.

20%

22%

standar peralatan utama dan peralatan teknis Polri yang terjangkau oleh produksi dalam negeri.

b. Jumlah dan jenis peralatan utama dan peralatan teknis Polri yang memenuhi standar keamanan internasional yang dilaksanakan oleh Balai Perintis Tehnologi Kepolisian

40%

42%

72,2

a

Pembuatan Prototype

Meningkatkan Kemandirian Polri dalam memberikan yanmas Jumlah Prototype yang dihasilkan

5 Prot

22 Prot

5

Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri

Memberdayakan SDM Polri di bidang pengembangan karier,pembinaan rohani hingga pengakhiran dinas secara proposional sesuai standar kompetensi.

1:600

1:600

2%

1%

3350

41250

K)

a. Jumlah Gadik-Gadikan dan peserta Diklat POLRI yang memenuhi standar kompetensi melaui Uji kompetensi (orang)

15216

76080

K)

b. Jumlah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri terakreditasi c. Standar pelayanan pendidikan dan pelatihan Polri

100%

100%

100%

100%

12906

64530

a

Pengembangan kekuatan personel Polri

6

Program Pendidikan dan latihan Polri

a

Pendidikan Pusdiklat-Polwan-

Menyelenggarakan pendidikan pembentukan peronsel polri baik perwira maupun bintara Mewujudkan aparatur Polri yang profesional baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya melalui penyelenggaraan pendidikan Polri sehingga mampu mengemban tugas Polri secara profesional proposional.

Mencetak personel kompeten Polri sesuai lingkup profesispesialisasi

a. Jumlah pengembangan kekuatan SDM Polri sesuai rasio Polri dengan jumlah penduduk yang ideal. b. Berkurangnya personel Polri yang melakukan penyimpangan dalam melayani masyrakat. Jumlah Pendidikan Pembentukan Akpol, PPSS, Brigadir (orang)

Jumlah Pendidikan Pusdiklat-Polwan-Selabrib-Intelkam-ReskrimGasum-Lantas-Brimob

K) 20,0 965,5

907,8 555,7

K) 223,0

Selabrib-Intelkam-Reskrim-Gasum-Lantas-Brimob 89,2

II.L.060.3


TARGET

NO


SASARAN

INDIKATOR 2010

7

Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban

Mengembangkan langkah – langkah strategi, dan mencegah suatu potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas, sampai kepada penanggulangan sumber

a. Jumlah Kegiatan Intelijen yang dapat menurunkan potensi gangguan keamanan dalam negeri (paket gabungan)

penyebab kejahatan, ketertiban dan konflik di masyarakat dan sektor sosial, politik dan ekonomi sehingga gangguan kamtibmas menurun.

b. Jumlah masyararakat yang dijadikan jaringan informasi bidang Ipoleksusbudhankam c.

a

Penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban I

8

Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban

9

Program Pemberdayaan Potensi Keamanan.

a.

Pembinaan forum kemitraan Polisi dan Masyarakat

396,9

2400

K)

30

150

K)

12

60

K)

8

40

K)

4

20

K)

41000

250260

K)

894,9

41000

250260

K)

824,5

Jumlah Informasi Pencegahan kejahatan berkadar tinggi

d. Jumlah produk intelijen yang dihasilkan e. Jumlah laporan potensi gangguankeamanan yang dapat diidentifikasi Menurunnya potensi kejahatan berkadar ancaman tinggi Jumlah operasi pencegahan potensi kejahatan berkadar tinggi bidang Politik (paket) Memperluas kerja sama bidang keamanan, pendidikan dan a. Jumlah Kerjama dengan derpatemen/instansi terpusat dan pelatihan dengan kementerian/ lembaga baik dalam maupun daerah (paket) luar negeri. b. Jumlah Kerjssama dengan lembaga kepolisian di Luar Negeri (paket) c. Jumlah kerjasama keamanan dengan komponen masyarakat. (paket) Mendekatkan Polisi dengan berbagai komunitas masyarakat a. Jumlah angota Polmas yang telah mendapatkan pelatihan agar terdorong bekerja sama dengan Kepolisian secara proaktif Polmas. (orang) dan saling mengandalkan untuk membantu tugas Kepolisian b. Jumlah masyarakat dan kelompok masyarakat yang sadar dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bersama dan peduli keamanan. (Community Policing). c. Jumlah kerjasama keamanan dengan komponen masyarakat. Meningkatny jumlah forum kemitraan Polisi dan msyarakat Jumlah Forum Kemitraan Polmas (orang)

II.L.060.4

2014

480

22,5 166,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEPOLISIAN RI TARGET

NO


SASARAN

INDIKATOR 2010

10

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat

Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera

a. Jumlah Kriminalitas yang dapat ditindak oleh fungsi babinkam Polri

80%

95%

18.536,2

50%

100%

4.862,6

10%

11%

71,7

45%

46%

10.019,9

kerugian serta korban akibat gangguan keamanan dimaksud.

a

Peningkatan Kualitas Layanan Publik LLAJ

b

Pembinaaan Kepolisian Perairan

c

Bina Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan

b. Jumlah kegiatan pengaturan penjagaan patroli dan pengawalan di jalan raya c. Jumlah Patroli perairan dan udara di seluruh wilayah hukum RI d. Jumlah pengamanan objek vital/objek vital nasional dan VVIP. e. Julah Patroli di tempat-tempat wisata dan melibatkan satwa anjing dan kuda f. Jumlah Pengamanan pada pesta demokrasi lima tahunan pemlihan presiden / wakil, legislatif biak tingkat pusat maupun daerah Meningkatnya pelayanan SIM, STNK, BPKB & Terbangunnya % Kecukupan jumlah pelayanan SSB per tahun Pusat Pengendali dan Informsi LLAJ Meningkatakan keamanan perairan pantai dan sungai; Jumlah prosentase gangguan keamanan yang menurun pada jalur Terpeliharanya peralatan dan pendukungnya hingga siap pakai aktivitas masyarakat yg menggunakan moda transportasi laut .

2014


Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di % Kecukupan Jumlah operasi Kepolisian yg menjadi prioritas wilayah tempat tinggalnya kebutuhan masyarakat.

II.L.060.5


TARGET

NO


SASARAN

INDIKATOR 2010

11

Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

Menanggulangi dan menurunnya penyelesaian jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM

Penindakan Tindak Pidana Umum

b

Penindakan Tindak Pidana Terorisme

c

Penindakan Tindak Pidana Narkoba

d e f g

Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Umum Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Terorisme

Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Narkoba Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Ekonomi Penindakan Tindak Pidana Korupsi Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Korupsi Penindakan Tindak Pidana Kontijensi Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Kontijensi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan Meningkatnya Clearance Rate Tindak Pidana di tingkat masyarakat

3.072,9

Prosentase pengungkapan tindak pidana konvensional.

64,08%

66,00%

b.

Prosentase pengungkapan tindak pidana transnasional.

40%

55%

40%

55%

100%

100%

77

520

K)

45

305

K)

64%

67%

100%

103%

85%

88%

34%

37%

0%

3%

100%

103%

55%

58%

c. Prosentase pengungkapan tindak pidana terhadap kekayaan negara, d. Prosentase peningkatan pengungkapan tindak pidana yg berimplikasi kontinjensi. e. Jumlah pembinaan teknis penyidikan dan penyelidikan yang dilaksanakan. (paket) f. Jumlah bentuk-bentuk kerjasama di bidang penyidikan dan penegakan hukum secara umum. (paket) a

2014

a.

Jumlah Perkara dan Clerance Rate Tindak Pidana Umum tingkat Nasional Jumlah Perkara dan Clerance Rate Tindak Pidana Terorisme tingkat Nasional Jumlah Perkara dan Clerance Rate Tindak Pidana Narkoba tingkat Nasional Jumlah Perkara dan Clerance Rate Tindak Pidana Ekonomi Khusus tingkat Nasional Jumlah Perkara dan Clerance Rate Tindak Pidana Korupsi tingkat Nasional Jumlah Perkara dan Clerance Rate Tindak Pidana Kontijensi tingkat Nasional Jumlah Perkara dan Clerance Rate Seluruh Tindak Pidana di wilayah Polda

II.L.060.6

53,4 59,7 45,5 53,4 8,5 26,7 2.697,6


TARGET

NO


SASARAN

INDIKATOR 2010

12

a 13

Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi

Latihan dan Penyiapan Personil Penanggulangan Keamanan Dalam Negeri Program Pengembangan Hukum Kepolisian

Menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar tinggi, kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api dan bahan peledak.

a. Jumlah Efisiensi, pelaksanaan mobilisasi pasukan bersenjata b. Prosentase kemampuan fungsi brimob merata di seluruh satuan brimob pusat dan daerah c. Prosentase modernisasi sistem peralatan utama dan peralatan khusus yang mendukung penanggulangan keamanan berkadar tinggi Tersiapkannya kemampuan pemukul penanggulangan Jumlah kegiatan latihan personel brimob dalam penanggulangan keamanan dalam negeri keamanan dalam negeri Menyelenggarakan pembinaan dan advokasi hukum serta a. Jumlah penyusunan dan pengkajian perundang-undangan membangun landasan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas (paket) pokok Polri selaku pelindung, pengayoman dan pelayanan masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.

b. Jumlah Bantuan hukum/saksiPenterjemah/ biaya pengacara/penyelesaian hukum (paket) c. Jumlah pendapat dan saran hukum yang akan dibuat (paket) d. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan (paket)

TOTAL ALOKASI POLRI 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.060.7

2014

282,1

60%

62%

65%

67%

65%

67%

1/hari

1/hari

5

25

K)

55

275

K)

14

70

K)

30

159

K)

4,3 100,9

142.709,5

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Milyar)

TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2010

1

1.1

1.2

2

2.1 3

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM

Meningkatnya koordinasi perencanaan pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPOM sesuai dengan standar sistem manajemen mutu Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Informasi Berfungsinya sistem informasi yang Keracunan dan Teknologi Informasi terintegrasi secara online dan up to date dalam pengawasan obat dan makanan

Pengembangan Tenaga dan Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan

Terselenggaranya pengembangan tenaga dan manajemen pengawasan Obat dan Makanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Meningkatnya ketersediaan sarana dan Aparatur BPOM prasarana yang dibutuhkan oleh Badan POM Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana aparatur Badan POM Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Program Pengawasan Obat dan Makanan Obat dan Makanan dalam rangka Melindungi Masyarakat

2014

1. Persentase unit kerja yang menerapkan quality policy 2. Persentase unit kerja yang terintegrasi secara online

10

30

70

80

Persentase tersedianya baseline data pengawasan Obat dan Makanan

0

100

1)

80,2

Jumlah pegawai Badan POM yang ditingkatkan pendidikannya S2 dan S3

0

384

k)

615,9

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja

60

95

Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan sesuai kebutuhan 1. Proporsi Obat yang memenuhi standar (aman, manfaat dan mutu) 2. Proporsi makanan yang memenuhi syarat

2

10

99,23

99,63

75

90

II.L.063.1

1.780,7

204,3

k)

68,8 2.146,3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Milyar)

TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2010

3.1

Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

3.2

Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya

3.3

Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM

3.4

3.5

Pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium POM Standardisasi Produk Terapetik dan PKRT

Persentase sarana produksi obat yang memiliki sertifikasi GMP yang terkini

60

85

32,6

Persentase makanan yang mengandung cemaran bahan berbahaya/dilarang

25

10

15,7

Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia

1. Jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa 2. Jumlah produk Obat dan Makanan yang disampel dan diuji Persentase Laboratorium Balai POM yang terakreditasi secara konsisten sesuai standar

15.000

76.516

k)

97.000

494.798

k)

84

100

194,3

20

94

16,8

Meningkatnya kemampuan uji laboratorium POM sesuai standar Tersusunnya standar, pedoman dan kriteria Produk Terapetik dan PKRT yang mampu menjamin aman, bermanfaat dan bemutu

Persentase kecukupan standar Obat yang dimiliki dengan yang dibutuhkan

TOTAL ALOKASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 2010-2014 Keterangan : 1)

Target tercapai pada tahun 2011

k)

Target akumulatif 5 tahun

2014

Meningkatnya Mutu Sarana Produksi Produk Terapetik dan PKRT sesuai Good Manufacturing Practice (GMP) terkini Menurunnya makanan yang mengandung bahan berbahaya

II.L.063.2

1.619,8

4.131,3

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2010

1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Meningkatkan kelancaran dan kecukupan dukungan Teknis Lainnya Lemhannas pelaksanaan tugas dan operasional Lemhanas

3.

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas Program Pengembangan Ketahanan Nasional

Meningkatknya akuntabilitas pelaksnaan Tugas Pokok dan Fungsi Lemhanas Meningkatnya kualitas pelaksanaan pendidikan pimpinan tingkat nasional secara efektif dan efisien serta optimal yang dapat dipertanggung jawabkan

592,7

a.

% terlaksananya kegiatan yang direncanakan

75%

77%

b.

% laporan aset Lemhannas yang dinilai wajar

100%

102%

80%

82%

80%

82%

80%

82%

50%

52%

12,5

50%

52%

180,8

50%

52%

45%

47%

50%

52%

45%

47%

c. Tingkat kecepatan rata-rata penyelesaian urusan tata usaha untuk Gubernur, Settama, Kedeputian dan Inspektorat d. Jumlah berita negatif dibanding total pemberitaan

2.

2014


e. Rasio antara jumlah PC yang terhubung dengan jaringan per jumlah pegawai % jumlah laporan pengaduan yang ditindaklanjuti a. Indeks Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) Lemhannas b. Indeks Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Lemhannas c. Indeks Peserta Penataran Istri/Suami (PPSA/PPRA) Lemhannas d. Indeks pelaksanaan konsolidasi Taja, Taji, Taprof dan pejabat struktural e. Indeks pelaksanaan Forum Konsolidasi Bupati, Walikota & Ketua DPRD Kabupaten/Kota

II.L.064.1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2010

4.

Program Pengembangan Ketahanan Nasional

Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pengkajian yang a. bersifat konseptual dan strategis mengenai berbagai b. permasalahan nasional, regional dan internasional c. yang dapat dipertanggungjawabkan d.

2014

Indeks pengkajian strategik di bidang politik

50%

52%

Indeks pengkajian strategik di bidang ekonomi

50%

52%

Indeks pengkajian strategik di bidang sosial budaya

50%

52%

Indeks pengkajian strategik di bidang pertahanan keamanan

50%

52%

e. Indeks pengkajian strategik di bidang internasional


50%

52%

Meningkatnya kualitas penyusunan rencana Indeks pengkajian strategik di bidang pertahanan keamanan pengkajian strategik di bidang pertahanan keamanan

50%

52%

8,4

a

Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Pertahanan Keamanan

5.

Program Pengembangan Ketahanan Nasional

Meningkatnya kualitas pelaksanaan perumusan kebijaksanaan secara konseptual serta mengembangkan konsep-konsep dibidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang dapat dipertanggungjawabkan

a. Indeks pemantapan substansi nilai-nilai Ideologi dan Kewaspadaan Nasional b. Indeks pemantapan substansi nilai-nilai Konstitusi dan Sistem Nasional c. Indeks pemantapan substansi nilai-nilai Semangat Bela Negara d. Indeks pemantapan Transformasi Nilai-nilai Universal

50%

52%

36,5

50%

52%

55%

57%

55%

57%

e. Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Deputi Bidang pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan

55%

57%

TOTAL ALOKASI LEMHANAS 2010-2014

II.L.064.2

868,7

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TARGET No


SASARAN

INDIKATOR

1.

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKPM

a.

Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Meningkatnya kualitas pengembangan Sistem Peningkatan jumlah aplikasi perijinan dan non perijinan yang dan perijinan Investasi Secara Elektronik Pelayanan Informasi dan perijinan Investasi Secara menjadi wewenang BKPM, PTSP Propinsi, PTSP Kab./Kota yang terbangun dalam SPIPISE (SPIPISE) (Prioritas Nasional) Elektronik/ Online (SPIPISE)

2010

838,6

Perijinan di 3 sektor

Jumlah peningkatan PTSP Prop. dan Kab/Kota yang terhubung 50 Kab/Kota dan 33 Propinsi dalam SPIPISE Terbangunnya infrastruktur dan database penanaman modal Penambahan kapasitas dan yang terintegrasi kemampuan infrastruktur pada jaringan BKPM

b.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (Prioritas Bidang)

2014


Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pengkoordinasian pendidikan dan pelatihan bagi aparatur

Jumlah Propinsi dan Kab/Kota yang mengikuti sosialisasi & pelatihan Jumlah aparatur BKPM yang mengikuti Diklat Struktural, Diklat Teknis, Diklat Fungsional, dan tenaga kediklatan serta jumlah kurikulum dan modul diklat.

II.L.065.1

Implementasi nasional unyuk semua sektor

100,3

50 Kab/Kota dan 33 Propinsi Penambahan kapasitas dan kemampuan infrastruktur pada jaringan BKPM

50 Kab/Kota dan 33 Propinsi 50 Kab/Kota dan 33 Propinsi 2.579 Orang 2.000 Orang 10 modul 19 modul

34,1

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)

TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 2.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

a.

Pembangunan/ pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana (Prioritas Bidang)

3.

PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL

a.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Persetujuan Penanaman Modal (prioritas bidang)

63,0

Meningkatnya sarana dan prasarana kerja yang dibutuhkan

Persentase tercapainya peningkatan sarana dan prasarana kerja di pusat dan daerah

Meningkatnya kualitas pelayanan penerbitan surat persetujuan penanaman modal

1. Jumlah persetujuan yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu.

100%

100%

2. Jumlah partisipasi instansi sektoral dan daerah dalam pelaksanaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

100%

100%

3. Jumlah kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi tentang tata cara pelayanan penerbitan surat persetujuan penanaman modal bagi aparatur pemerintah propinsi dan kabupaten atau kota serta dunia usaha

100%

100%

5. Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal Peningkatan Kualitas Pelayanan perijinan Penanaman Modal (prioritas bidang)

100%

63,0

1.340,3

4. Jumlah pedoman penilaian permohonan penanaman modal

b.

100%

Meningkatnya kapasitas pelayanan perijinan penanaman modal

1 (satu) buah buku pedoman 5 (lima) buah buku pedoman 90% 90%

1. Jumlah perijinan yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu.

100%

100%

2. Jumlah partisipasi instansi sektoral dan daerah dalam pelaksanaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

100%

100%

II.L.065.2

25,4

K)

19,3


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 3. Jumlah kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi tentang tata cara pelayanan perijinan penanaman modal bagi aparatur pemerintah propinsi dan kabupaten atau kota serta dunia usaha

100%


1 (satu) buah buku pedoman 5 (lima) buah buku pedoman 100% 100%

5. Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal c.

d.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal (prioritas bidang)

Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal (prioritas bidang)

Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas penanaman modal

100%

1. Jumlah fasilitas penanaman modal yang dapat diproses dalam satu satuan waktu tertentu.

100%

100%

2. Jumlah partisipasi instansi sektoral dan daerah dalam pelaksanaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu

100%

100%

K)

24,0

3. Jumlah kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi tentang tata cara pelayanan fasilitas penanaman modal bagi aparatur pemerintah propinsi dan kabupaten atau kota serta dunia usaha

5 Propinsi

10 Propinsi


2 pedoman

11 pedoman

5. Jumlah penyelenggaraan peningkatan kapasitas teknis bagi aparatur pelaksana pelayanan penanaman modal

6 Materi

8 Materi

10 Bidang

54 Bidang

K)

rekomendasi

5 rekomendasi

K)

6. Tercapainya peningkatan jumlah komoditas yang dapat dijadikan acuan dalam proses penilaian Merealisasikan kegiatan kajian analisis kebijakan 1. Jumlah rumusan untuk bahan pertimbangan penyusunan dan kegiatan sosialisasi kebijakan yang berorientasi rumusan kebijakan penanaman modal pada peningkatan daya saing

II.L.065.3

K)

92,3


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 2. Jumlah rumusan kebijakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kebijakan dan pengembangan penanaman modal yang berdaya saing

e.

Pengembangan Potensi Penanaman Modal Daerah (prioritas bidang)

Merealisasikan kegiatan identifikasi pemetaan dan pengembangan potensi yang diarahkan bagi peningkatan penanaman modal di daerah

1 rumusan

5 rumusan

3. Jumlah kegiatan dan peserta sosialisasi kebijakan penanaman 55 kegiatan (15 sosialisasi di modal dalam negeri, 5 sosialisasi di luar negeri, 20 fasilitasi di dalam negeri, 15 fasilitasi di luar negeri)

55 kegiatan (15 sosialisasi di dalam negeri, 5 sosialisasi di luar negeri, 20 fasilitasi di dalam negeri, 15 fasilitasi di luar negeri)

1. Jumlah Informasi data potensi daerah yang mutakhir yang didokumentasikan secara elektronik.

33 Propinsi

33 Propinsi

2. Jumlah kegiatan dan peserta workshop pengembangan potensi daerah dan sosialisasi Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)

Workshop: 4 daerah 400 psrta Sosialisasi: 5 daerah 250 org 1hasil kajian 10 peta potensi daerah (mendalam) dan 23 peta potensi daerah secara umum

Workshop: 6 daerah 600 psrta Sosialisasi: 5 daerah 500 org 1hasil kajian 10 peta potensi daerah (mendalam) dan 23 peta potensi daerah secara umum

3. Jumlah hasil Kajian dan pemetaan tentang potensi daerah serta pengembangan potensi wilayah investasi dan pengembangan industri.

II.L.065.4

K)

37,1


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 f.

g.

h.

Pemberdayaan Usaha Nasional (prioritas bidang)

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I (prioritas bidang)

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II (prioritas bidang)

Merealisasikan kegiatan fasilitasi kemitraan usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKMK) dalam pemberdayaan usaha nasional

1. Jumlah pelaksanaan Forum Komunikasi Pemberdayaan 5 Lokasi Usaha Nasional.

4 Lokasi

2. Jumlah pelaksanaan Matchmaking Dalam dan Luar Negeri. 4 Lokasi 5 Negara 3. Jumlah pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kemampuan 5 Lokasi Kewirausahaan UMKMK. 4. Jumlah hasil Kajian Peningkatan Partisipasi UMKM. 1 Set

4 Lokasi 4 Negara 6 Lokasi

1.500 proyek Mendorong realisasi penanaman modal di Sumatera 1. Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasi penanaman modalnya di seluruh propinsi di Pulau Sumatera dan kepulauan di sekitarnya.

Mendorong realisasi penanaman modal di Kalimantan , DKI Jakarta dan DI Yogyakarta

2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi 10 Daerah penyelesaiaan masalah yang dihadapi 3. Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan 200 Perusahaan pelaksanaan penanam modal. 1. Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasi 6.000 Proyek penanaman modalnya di propinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan seluruh propinsi di Pulau Kalimantan dan kepulauan di sekitarnya.

5 Set 1.700 proyek

K)

42,7

10 Daerah 150 Perusahaan 7.000 Proyek

2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi penyelesaiaan masalah yang dihadapi penanam modal antara lain dengan instansi terkait, masyarakat sekitar lokasi proyek, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan

6 Daerah

6 Daerah

3. Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan penanam modal

240 Perusahaan

480 Perusahaan

II.L.065.5

39,4

28,0


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 i.

j.

k.

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III (prioritas bidang)

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV (prioritas bidang)

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal *) (prioritas nasional)

Mendorong realisasi penanaman modal di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan Sulawesi

Mendorong realisasi penanaman modal di Direktorat Wilayah IV (Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat)

1. Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasi penanaman modalnya di Propinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan seluruh propinsi di Pulau Sulawesi dan kepulauan di sekitarnya.

4.000 Proyek

6.000 Proyek

2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi 9 Daerah penyelesaiaan masalah yang dihadapi penanaman modal antara lain dari aspek dengan instansi terkait, masyarakat sekitar lokasi proyek, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan

9 Daerah

3. Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan 400 perusahaan pelaksanaan penanaman modal 1. Jumlah proyek yang dipantau perkembangan realisasi 1.550 proyek penanaman modalnya seluruh propinsi Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat

600 perusahaan 2.000 proyek

2. Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi 8 daerah penyelesaiaan masalah yang dihadapi penanaman modal antara lain dari aspek dengan instansi terkait, masyarakat sekitar lokasi proyek, lingkungan hidup dan ketenagakerjaan

8 daerah

3. Jumlah perusahaan yang pengawasan pelaksanaan 200 perusahaan penanaman modal 4. Pemberian penghargaan investasi dan pelayanan Penanaman Modal kepada Propinsi atau Kabupaten/Kota serta perusahaan PMA/PMDN

150 perusahaan

Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan PTSP di bidang di pusat dan di daerah Penanaman Modal

II.L.065.6

14,7

4 paket

Peserta : 2.000 orang

Peserta : 2.000 orang

4 jenis pelatihan:

4 jenis pelatihan:

41,1

K)

265,7


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010

Penetapan Kualifikasi Kelembagaan PTSP di Bidang Penanaman Modal Pengadaan sarana dan prasarana penunjang Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal Sosialisasi perijinan dan nonperijinan di bidang penanaman modal Fasilitasi Penghubung di BKPM

Penyederhanaan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (Streamlining Bisnis Proses perijinan dan Nonperijinan) l.

Kerjasama Bilateral dan Multilateral di Meningkatnya strategi dan teknik yang berdaya Bidang Penanaman Modal (prioritas bidang) saing untuk memperoleh manfaat yang optimal dari perundingan-perundingan kerjasama bilateral dan multilateral dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan di bidang penanaman modal

Dasar, Lanjutan I, Lanjutan II, & SPIPISE

Dasar, Lanjutan I, Lanjutan II, & SPIPISE

265 PTSP

265 PTSP

33 Prov + 30 kab/kota

33 Propinsi+90 kab.kota 33 Propinsi

33 Propinsi 19 instansi + 33 Propinsi masing-masing 1 orang

19 instansi + 33 Propinsi masingmasing 1 orang

3 Instansi

3 Instansi

K)

106 Laporan

K)

20 Laporan

K)

3.Jumlah laporan koordinasi internal dan eksternal dalam 2 Laporan kerangka kerjasama pengembangan ekonomi wilayah tertentu.

10 Laporan

K)

4. Jumlah peserta sosialisasi hasil-hasil perundingan bilateral dan multilateral.

100 Orang

1. Jumlah laporan partisipasi aktif BKPM dalam fora 23 Laporan perundingan kerjasama bilateral dan multilateral. 2.Jumlah laporan tentang jumlah dan kualitas bahan posisi 4 Laporan perundingan dalam rangka kerjasama bilateral dan multilateral.

II.L.065.7

120 Orang

22,5


TARGET No


m.

Kerjasama Regional di Bidang Penanaman Modal (prioritas bidang)

SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 Meningkatnya strategi dan teknik yang berdaya 1. Jumlah laporan partisipasi aktif BKPM dalam fora saing untuk memperoleh manfaat yang optimal dari perundingan kerjasama regional. perundingan-perundingan kerjasama regional dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan di bidang penanaman modal

2. Jumlah laporan tentang jumlah dan kualitas bahan posisi perundingan dalam rangka kerjasama regional. 3. Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan Seknas KESR.

30 Laporan

155 Laporan

K)

33 Laporan

158 Laporan

K)

24 Laporan

120 Laporan

K)

4. Jumlah peserta sosialisasi hasil-hasil perundingan kerjasama 180 Orang regional n.

o.

Kerjasama dengan Dunia Usaha Asing di Dalam dan di Luar Negeri di Bidang Penanaman Modal (prioritas bidang)

1. Jumlah partisipasi aktif BKPM dalam fora perundingan Meningkatnya strategi dan teknik yang berdaya saing untuk memperoleh manfaat yang optimal dari kerjasama dengan dunia usaha internasional. perundingan-perundingan kerjasama dunia usaha internasional 2. Jumlah kesepakatan kerjasama dengan dunia usaha internasional 3. Jumlah laporan pendataan penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia dan sosialisasinya kepada instansi terkait.

Perencanaan Pengembangan Penanaman Meningkatnya kualitas Pemetaan & Perencanaan Modal Sektor Industri Agribisnis & Sumber Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Daya Alam Lainnya (prioritas bidang) Agribisnis & Sumber Daya Alam Lainnya

1. Jumlah pedoman arah kebijakan umum perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.

II.L.065.8

30,1

220 Orang

35 kali

50 kali

4 kesepakatan

16 kesepakatan

Laporan pendataan dan informasi FDI Outflow Indonesia melalui 5 kali sosialisasi di KBRI/KJRI

Laporan pendataan dan informasi FDI Outflow Indonesia melalui 10 kali sosialisasi di KBRI/KJRI

1 pedoman arah kebijakan penanaman modal

5 pedoman arah kebijakan penanaman modal

16,9

K)

31,2


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 2. Jumlah kajian perencanaan pengembangan penanaman 1 kajian sektor baru dan 1 modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor kajian sektor Up-Dating industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya. 3. Jumlah kajian perencanaan insentif penanaman modal di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.

1 kajian perencanaan insentif 5 kajian perencanaan penanaman modal insentif penanaman modal

4. Jumlah buku pedoman tentang Norma, Standar dan 1 buku pedoman NSP Prosedur yang Baku dalam melakukan Perencanaan Penanaman perencanaan penanaman Modal di Pusat dan di Daerah di Sektor Agribisnis & Sumber modal Daya Alam lainnya. p.

Perencanaan Pengembangan Penanaman Meningkatnya kualitas Perencanaan Pengembangan 1. Jumlah pedoman arah kebijakan perencanaan penanaman 1 pedoman arah kebijakan Modal Sektor Industri Manufaktur (prioritas Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor penanaman modal bidang) industri manufaktur. 2. Jumlah kajian perencanaan pengembangan penanaman 1 kajian sektor baru dan 1 modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor kajian sektor Up-Dating industri manufaktur.

q.

Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di bidang Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan (prioritas bidang)

Meningkatnya kualitas Pemetaan & Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan

5 kajian sektor baru dan 1 kajian sektor Up-Dating

5 buku pedoman NSP perencanaan penanaman modal

K)

K)

K)

1 pedoman arah kebijakan penanaman modal 5 kajian sektor baru dan 1 kajian sektor Up-Dating

31,8

K)

3. Jumlah kajian Perencanaan Insentif Penanaman Modal di Sektor Industri Manufaktur

1 kajian perencanaan insentif 5 kajian perencanaan penanaman modal insentif penanaman modal

K)

4. Jumlah buku tentang Norma, Standar dan Prosedur yang Baku dalam melakukan Perencanaan Penanaman Modal di Pusat dan di Daerah di Sektor Industri Manufaktur



K)

5 pedoman

K)

1. Jumlah pedoman arah kebijakan perencanaan penanaman 1 pedoman modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor sarana prasarana, jasa dan kawasan.

II.L.065.9

27,1


TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010

r.

Terbangunnya KEK di 5 lokasi Pengembangan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (prioritas nasional)

2. Jumlah kajian perencanaan pengembangan penanaman 1 kajian baru dan 1 modal yang berorientasi pada peningkatan daya saing di sektor updating kajian sarana prasarana, jasa dan kawasan.

5 kajian baru dan 1 updating kajian

K)

3. Jumlah kajian Perencanaan Insentif Penanaman Modal di sektor Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan. 4. Jumlah buku tentang Norma, Standar dan Prosedur Baku dalam melakukan Perencanaan Penanaman Modal di Pusat dan di Daerah di sektor Sarana, Prasarana, Jasa dan Kawasan.

1 kajian

5 kajian

K)

1 buku pedoman NSP perencanaan penanaman modal/1 Updating kajian

5 buku pedoman NSP perencanaan penanaman modal/ 1 Updating kajian

K)

Persentase penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan KEK Persentase penetapan institusi Sekretariat Dewan Nasional KEK Persentase pengoperasian Sekretariat Dewan Nasional KEK

s.

Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal (prioritas nasional)

100%

100%

100%

-

asistensi dan fasilitasi dalam rangka penetapan dan pengembangan KEK (a.l. verifikasi, assessment , evaluasi) Hasil koordinasi masalah strategis di bidang pengembangan KEK Jumlah promosi penanaman modal di KEK

100%

100% 100%

100%

1 buku laporan

5 buku laporan

2 negara & 3 daerah

7 negara & 8 daerah

Kerja sama di bidang pengembangan KEK Meningkatnya kualitas pengembangan strategi 1. Pemetaan kebijakan, insentif dan potensi penanaman modal 180 target investor potensial promosi yang berpijak pada peningkatan daya saing negara pesaing dan negara target investasi yang berorientasi penanaman modal pada peningkatan strategi promosi penanaman modal.

II.L.065.10

18,0

5 negara 240 target investor potensial

K)

207,3

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010

t.

Promosi Penanaman Modal Sektoral Terpadu dan Terintegrasi di Dalam dan Luar Negeri (prioritas nasional)

Meningkatnya kualitas promosi penanaman modal sektoral terpadu yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal

2. Pemetaan sektor potensial di Indonesia yang berorientasi pada pengembangan kebijakan promosi penanaman modal.

informasi iklim investasi di Indonesia dan 6 negara pesaing

3. Jumlah perencanaan dan pengembangan fokus strategi promosi penanaman modal yang berbasis sektor, wilayah dan baurannya.

16 bahan masukan dalam 24 bahan masukan penyusunan strategi promosi dalam penyusunan investasi strategi promosi investasi

informasi iklim investasi di Indonesia dan 12 negara pesaing

4. Jumlah strategi promosi penanaman modal yang efektif dan 16 strategi promosi efisien dengan mengedepankan daya saing penanaman modal.

24 strategi promosi

5. Sarana promosi penanaman modal yang efektif dengan pengembangan kantor perwakilan BKPM di luar negeri.

Mendapatkan investor asing sebanyak-banyaknya dari 6 perwakilan di luar negeri

Mendapatkan investor asing sebanyakbanyaknya dari 10 perwakilan di luar negeri

1. Penyelenggaraan promosi penanaman modal berdasarkan sektor dan negara melalui antara lain temu usaha, business forum, business match-making , dan sebagainya.

16 kegiatan

25 kegiatan

2. Jumlah Marketing Investasi Indonesia dan Rebranding 5 kegiatan penanaman modal Indonesia melalui Media Internasional yang berpijak pada daya saing penanaman modal.

3 kegiatan

3. Target partisipasi stakeholder di tingkat pusat dalam 3 media penyelenggaraan promosi penanaman modal berdasarkan sektor dan negara di luar negeri.

3 media

II.L.065.11


183,2



SASARAN

INDIKATOR 2010

u.

Fasilitasi Daerah Dalam Rangka Kegiatan Promosi Penanaman Modal (prioritas nasional)

Meningkatnya kualitas fasilitasi daerah yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal

1. Jumlah fasilitasi promosi daerah

33 Instansi Penanaman Modal Propinsi untuk ikut serta dalam kegiatan promosi investasi di dalam dan luar negeri

2014 33 Instansi Penanaman Modal Propinsi untuk ikut serta dalam kegiatan promosi investasi di dalam dan luar negeri

2. Jumlah fasilitasi pelayanan penerimaan misi penanam modal misi investasi 33 kali di pusat misi investasi 50 kali luar negeri di pusat dan di daerah tempat tujuan rencana dan daerah di pusat dan daerah penanaman modal. 3. Jumlah pelayanan pendampingan misi pusat dan daerah ke negara potensial penanam modal di berbagai sektor usaha.

promosi investasi di 6 negara promosi investasi di 18 negara

4. Jumlah kegiatan promosi penanaman modal daerah di dalam negeri antara lain Talkshow , Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID), Seminar Investasi (Business Meeting, Match Making, One on One Meeting ).

6 kali TalkShow di TV Nasional, 2 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) di Jawa Timur dan Sulawesi Utara, 2 kali Seminar Investasi di Jawa Timur dan Sulawesi Utara (Business Meeting, matchmaking,One-on-One Meeting )

II.L.065.12

8 kali TalkShow di TV Nasional, 3 kali Gelar Potensi Investasi Daerah (GPID) di Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta, 3 kali Seminar Investasi di Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta (Business Meeting, matchmaking,One-onOne Me




SASARAN

INDIKATOR 2010

v.

Penyelenggaraan Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal untuk Kegiatan di Dalam dan di Luar Negeri (prioritas bidang)

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman modal yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal

2014

5. Jumlah kegiatan promosi penanaman modal daerah di luar negeri antara lain Marketing Investasi Indonesia (MII) dan Trade, Tourism and Investment (TTI) Forum , Joint Promotion antara Pusat dan Daerah, Joint Promotio n antar Instansi Pusat (Instansi Penanaman Moda Pusat dengan Instansi-instansi Sektor dan lembaga-lembaga terkait)

Terfasilitasinya Instansi Penanaman Modal Propinsi/Instansi Penanaman Modal Kabupaten (IPMP/IPMK) dalam kegiatan MII di 3 negara dan TTI di 6 negara

Terfasilitasinya IPMP/IPMK dalam kegiatan MII di 3 negara dan TTI di 6 negara

1. Jumlah kegiatan pameran yang mengikutsertakan instansi penanaman modal di pusat dan daerah, instansi sektoral pusat dan daerah, asosiasi/ kalangan dunia usaha serta masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pameran.

150 pameran

150 pameran

2. Informasi potensi penanaman modal, antara lain profil proyek, brosur, leaflet , Indonesia Investment News , Guide for Investor , Investment Procedures , film, video, slide, CD ROM dan multimedia/situs web .

1.000 eksemplar brosur dan leaflet, 6.500 eksemplar Brief Guide for Investment , 15.000 eksemplar Investment Procedures dan buku-buku peraturan, media elektronik.

2.500 eksemplar brosur dan leaflet ,9.000 eksemplar Brief Guide for Investment , 30.000 eksemplar Investment Procedures dan bukubuku peraturan, media elektronik.

II.L.065.13


51,1



SASARAN

INDIKATOR 2010

w.

Peningkatan Pelayanan Hukum Penanaman Meningkatnya kualitas pelayanan, pertimbangan Modal (Prioritas Bidang) dan bantuan hukum serta penyelesaian kasus/ sengketa di bidang penanaman modal

2014

3. Jumlah kegiatan pameran baik di dalam maupun di luar negeri.

9 pameran di dalam negeri 13 pameran di dalam dan 15 pameran di luar negeri negeri dan 22 pameran di luar negeri

4. Jumlah kunjungan dan minat penanaman modal sebagai respon terhadap penyelenggaraan pameran serta kegiatan promosi lainnya baik di dalam dan di luar negeri

1.650 pengunjung dan 100 peminat

1.650 pengunjung dan 100 peminat

Jumlah pelaksanaan bantuan hukum dan penyelesaian sengketa Pelayanan konsultasi hukum Pelayanan konsultasi di bidang penanaman modal secara efisien efektif. penanaman modal sejumlah hukum penanaman 48 kali konsultasi modal sejumlah 34kali konsultasi Penanganan permasalahan dan bantuan hukum bidang penanaman modal di dalam/di luar pengadilan sejumlah 18 kegiatan

TOTAL ALOKASI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 2010-2014


II.L.065.14


33,7

Penanganan permasalahan dan bantuan hukum bidang penanaman modal di dalam/di luar pengadilan sejumlah 14 kegiatan

2.241,9

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL TARGET NO


SASARAN

2010 1. 2.

a. b.

1

Program Dukungan Manajemen dan Meningkatnya kinerja akuntabilitas dan keuangan BNN. Pelaksanaan Teknis Lainnya BNN Meningkatnya sikap positif masyarakat terhadap bahaya Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Informasi di Meningkatnya kegiatan Diseminasi Informasi P4GN Bidang P4GN Pelaksanaan Alternative Development Meningkatnya kegiatan Alternatif Development


INDIKATOR

Opini laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan BNN.

2014

50 besar

10 besar

1.239,4

Prosentase peningkatan sikap positif masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

10%

10%

2.865,2

Tingkat pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Jumlah penanam ganja yang beralih ke kegiatan legal produktif (orang) Jumlah penangkapan tersangka tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

10%

10%

92,7

50

250

10%

10%

147,0

10%

10%

37,1

K)

27,6

c.

Pelaksanaan Kegiatan Penindakan dan Pengejaran

Meningkatnya Kegiatan Penindakan dan Pengejaran jaringan peredaran gelap narkoba

d.

Pelaksanaan Kegiatan Interdiksi

Meningkatnya kegiatan interdiksi di pintu masuk (Bandara Jumlah Narkoba ilegal yang disita di Bandara, Pelabuhan, dan Pelabuhan) dan Border line dan Border line

e.

Pelaksanaan Pengembangan Rehabilitasi Instansi Pemerintah

Meningkatnya fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan Jumlah fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba narkoba yang dikelola Instansi Pemerintah yang dikelola Instansi Pemerintah

-

3 Fasilitas TR

K)

279,0

f.

Pelaksanaan Pengembangan Rehabilitasi Berbasis Komponen Masyarakat

Meningkatnya fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan Jumlah fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba narkoba yang dikelola Komponen Masyarakat yang dikelola Komponen Masyarakat

20 Fasilitas

100 Fasilitas

K)

69,8

II.L.066.1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL TARGET NO


SASARAN

2010 g.

Peningkatan Kapasitas Pelayanan BNN di Daerah

Terselenggaranya pelayanan P4GN yang dilaksanakan oleh 1. Jumlah BNNP yang terbentuk untuk menyelenggarakan struktur organisasi BNN Propinsi dan Kabupaten/Kota P4GN yang vertikal 2. Jumlah BNNK yang terbentuk untuk menyelenggarakan P4GN

ALOKASI BNN 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

2


INDIKATOR

II.L.066.2

-

2014 14 BNNP dan 156 BNNK

K)

1.816,5

4.104,6

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENEG PDT TARGET NO I


INDIKATOR

SASARAN

Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi 1. Meningkatnya pengembangan pusat produksi di pusat produksi daerah tertinggal daerah tetinggal 2. Terfasilitasinya pemulihan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, dengan menciptakan dan memberdayakan lingkungan pendukung bagi perbaikan kegiatan usaha dan pembangunan manusia

2010

2014


1. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang memiliki pusat produksi 2. (a). meningkatkan kemampuan dan keberdayaan petani skala kecil dan aparat pemerintah untuk mendukung kegiatan usaha berbasis kelompok di perdesaan, (b). Melaksanakan kegiatan perbaikan usaha pertanian dan usaha lainnya, (c). Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan belanja publik, manajemen pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program.

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi 1. Meningkatnya pengembangan pusat pertumbuhan di Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal Daerah Tertinggal 2. Terfasilitasinya pembiayaan untuk pengembangan ekonomi

1. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang memiliki Pusat Pertumbuhan 2. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan untuk pengembangan ekonomi melalui (a) Berkembangnya sektor usaha swasta berorientasi pasar, (b) meningkatnya kualitas dan nilai tambah produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan, (c). Meningkatkan perdagangan internasional, dan (d). Meningkatkan investasi dalam negeri maupun luar negeri

II.L.067.1

20%

100%

309,6

100%

676,6

100%

20% 100%

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENEG PDT TARGET NO


INDIKATOR

SASARAN

2010

2014


Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Meningkatnya pengembangan usaha mikro kecil usaha mikro kecil menengah dan koperasi daerah menengah dan koperasi di daerah tertinggal tertinggal

Persentase daerah tertinggal yang mengembangkan usaha mikro kecil menengah dan koperasi di daerah tertinggal

20%

100%

93,0

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Meningkatnya ketersediaan sumber pendanaan dan pendanaan dan kemitraan usaha daerah tertinggal pengembangan kemitraan usaha di daerah tertinggal

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang telah memiliki sumber pendanaan dan melaksanakan kemitraan usaha dengan daerah lain.

20%

100%

92,0

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Meningkatnya jumlah dan nilai investasi di daerah investasi ekonomi daerah daerah tertinggal tertinggal

Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang telah meningkatkan jumlah dan nilai investasi

20%

100%

96,0

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi 1. Meningkatnya kemampuan sistem, organisasi, dan penguatan kelembagaan pemerintah daerah SDM pemerintahan daerah untuk mewujudkan good tertinggal , terdepan, terluar, dan pasca konflik. governance 2. (i) Meningkatnya kemampuan kelembagaan Pemda dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lokal, (ii) Meningkatnya kegiatan ekonomi, pengembangan sumberdaya manusia, dan infrastruktur lingkungan perdesaan secara terpadu di daerah tertinggal, dan (iii) Meningkatkan mobilitas penduduk dan arus barang antara daerah tertinggal ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik, melalui PNPM Mandiri

1. Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan mengalami peningkatan indeks good governance 2. (i) Persentase jumlah kabupaten tertinggal yang kemampuan kelembagaan pembangunan masyarakat dan pemda meningkat dalam pengelolaan sumberdaya lokal, (ii) Persentase jumlah kawasan pembangunan perdesaan yang terpadu dari aspek ekonomi, sumberdaya manusia, dan infratruktur lingkungan, dan (iii) Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang mengalami peningkatan mobilitas penduduk dan arus barang antara daerah tertinggal ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik

20%

100%

1.227,5

64%

100%

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Meningkatnya kapasitas kelembagaan sosial penguatan kelembagaan sosial masyarakat daerah masyarakat daerah tertinggal tertinggal

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal

20%

100%

II.L.067.2

89,0



INDIKATOR

SASARAN

2010

2014


Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Meningkatnya kerjasama antar lembaga pemerintah di persentase kabupaten daerah tertinggal yang menjalin kerjasama lembaga kerjasama antar daerah daerah tertinggal daerah tertinggal dengan pemerintah daerah lain.

20%

100%

85,0

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Meningkatnya kapasitas lembaga perekonomian daerah persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh lembaga perekonomian d aerah tertinggal tertinggal fasilitasi penguatan lembaga perekonomian di daerah tertinggal

20%

100%

77,0

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Meningkatnya kemitraan antar lembaga pemerintahan persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh kemitraan antar lembaga daerah tertinggal kabupaten daerah tertinggal fasilitasi penguatan kemitraan antar lembaga daerah tertinggal

20%

100%

77,0

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Meningkatnya koordinasi pembangunan infrastruktur pembangunan infrastruktur kesehatan daerah kesehatan daerah tertinggal tertinggal

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal

20%

100%

70,0

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Kesehatan Dasar, Lanjutan Daerah Tertinggal

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Kesehatan Dasar Daerah Tertinggal

20%

100%

62,0

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal

20%

100%

48,0

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Meningkatnya persentase kabupaten didaerah Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan di tertinggal yang memiliki kebijakan Pendidikan Dasar, kebijakan Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan Daerah Daerah Tertinggal Menengah Dan Kejuruan Daerah Tertinggal Tertinggal

20%

100%

48,0

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Meningkatnya persentase kabupaten didaerah Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal

20%

100%

87,0

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan pembangunan infrastruktur ekonomi daerah infrastruktur ekonomi daerah tertinggal tertinggal

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal

20%

100%

170,0

Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Kesehatan Dasar Daerah Tertinggal

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Meningkatnya persentase kabupaten didaerah pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang tertinggal pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal

II.L.067.3



INDIKATOR

SASARAN

2010

2014


Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi 1. Meningkatnya persentase kabupaten didaerah pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan tertinggal infrastruktur energi daerah tertinggal 2. Meningkatnya Pemanfaatan Energi Matahari untuk Pengembangan Infrastruktur Dasar di Wilayah Perdesaan Tertinggal Terpencil

1. Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal 2. Persentase kabupetan didaerah tertinggal yang memiliki database permintaan kelistrikan dengan menggunakan teknologi GIS dan memanfaatkan energi matahari untuk pengembangan infrastruktur serta peningkatan kemampuan masyarakat yang dapat melakukan pemetaan Wilayah Rentan Perubahan Iklim dan Kegiatan Adaptasi Untuk Mengantisipasi Perubahan Iklim

20%

100%

220,5

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Meningkatnya persentase kabupaten didaerah pembangunan infrastruktur telekomunikasi tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan daerah tertinggal infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal

20%

100%

60,0

Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Meningkatnya persentase kabupaten didaerah Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Tertinggal pembangunan infrastruktur transportasi daerah tertinggal

Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur transportasi daerah tertinggal

20%

100%

232,0

II.L.067.4



INDIKATOR

SASARAN

Pengembangan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi Meningkatnya koordinasi antar sektor dalam Jumlah rapat koodinasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan pengembangan daera tertinggal di kawasan perbatasan Jumlah rencana aksi pengembangan daerah tertinggal di kawasan perbatasan yang dioperasionalisasikan II

Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis KPDT

2010

2014

4

4

27

27


660,7 TOTAL ALOKASI KPDT 2010-2014


II.L.067.5

5.285,4

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) TARGET NO


SASARAN

2010 1

1.1

1.2

PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

Analisis dan kajian kebijakan pengendalian penduduk

Penetapan parameter kependudukan

Tercapainya penduduk tumbuh seimbang

Meningkatnya keserasian kebijakan pembangunan dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk

Tersedianya parameter kependudukan dan KB yang disepakati oleh lintas sektor terkait dan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan sektor


INDIKATOR 2014

Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%)

57,4

65

1. Jumlah peserta KB baru /PB (juta)

7,1

36,7

2. Jumlah peserta KB aktif/PA (juta)

26,7

29,8

3. Jumlah peserta KB baru mandiri (ribu)

3,4

17,3

4. Persentase peserta KB aktif mandiri

48,4

51

5. Persentase peserta KB baru MKJP

12,1

64,3

6. Persentase peserta KB aktif MKJP

24,2

27,5

7. Persentase peserta KB baru Pria

3,6

5

1. Jumlah kajian/analisis kebijakan pembangunan yang kurang serasi dengan program KKB 2. Persentase kebijakan pembangunan yg diserasikan dengan Kebijakan Kependudukan dan KB 1. Jumlah kajian neraca kependudukan yang disusun

34

34

-

75

34

34

K)

2. Jumlah neraca kependudukan yang disusun

34

170

K)

3. Jumlah kajian parameter kependudukan dan KB

34

170

K)

-

100

-

3

4. Persentase parameter kependudukan yang tersedia tepat waktu 5. Indeks pemanfaatan hasil analisis parameter kebijakan penyerasian dampak kependudukan oleh stakeholders dan mitra kerja (dari skala 1-4)

II.L.068.1

8.476,1 K)

K)

K)

101,9

101,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) TARGET NO


SASARAN

2010 1.3

1.4

Sosialisasi kebijakan dan program kependudukan

Pengembangan kebijakan kelompok penduduk rentan dan produktivitas penduduk

Meningkatnya komitmen lintas sektor serta pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan

1. Tersedianya kebijakan kependudukan untuk kelompok penduduk rentan 2. Tersedianya kebijakan kependudukan terkait mobilitas penduduk dalam rangka peningkatan produktivitas wilayah


INDIKATOR 2014

1. Persentase Stakeholders dan mitra kerja yang menerima sosialisasi 2. Persentase penentu kebijakan yang menerapkan perspektif pembangunan berwawasan kependudukan dalam kebijakan sektor

-

80

-

50

3. Jumlah modul pendidikan tentang kependudukan

1

5

4. Persentase sekolah yang melaksanakan modul pendidikan tentang kependudukan

-

20

1. Jumlah kajian tentang kondisi penduduk rentan

34

102

K)

2. Jumlah strategi penanganan Lansia dan Penduduk Rentan

34

34

K)

3. Persentase stakeholders dan mitra kerja yang mendapat sosialisasi strategi penanganan lansia dan penduduk rentan

20

80

4. Jumlah kajian potensi wilayah pengirim dan penerima tenaga kerja

34

102

2)

5. Jumlah analisis kebijakan pengarahan mobilitas

34

102

2)

II.L.068.2

86,3

K)

99,7



SASARAN

2010 1.5

1.6

Pengembangan kebijakan dan pembinaan kesertaan ber-KB 1)

Penguatan sumberdaya penyelenggara program KB

Meningkatnya pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta

Meningkatnya kapasitas sumberdaya penyelenggara program KB di 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta dalam rangka pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB


INDIKATOR 1.

Persentase NSPK tentang pembinaan kemandirian ber-KB

2014

10

100

2. Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang melayani KB 3. Jumlah peserta KB baru miskin (KPS dan KS-1) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (juta)

23.500

23.500

3,75

19,46

K)

4. Jumlah peserta KB aktif miskin (KPS dan KS-1) dan rentan lainnya yang mendapatkan pembinaan dan alokon gratis melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta (juta)

11,9

62,5

K)

5.

Persentase komplikasi berat yang dilayani

0,12

0,11

6.

Persentase kegagalan KB yang dilayani

0,03

0,03

7.

Jumlah pencabutan implant yang dilayani (kasus)

297.600

1.831.941

40

90

4.700

23.500

35

100

20

85

8. Persentase kab/kota yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan KB 9. Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapat dukungan sarana prasarana 1. Persentase tenaga pelayanan KB terlatih di 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta 2. Persentase klinik KB yang melayani KB sesuai SOP (dari 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta)

II.L.068.3

4.378,2

K)

K)

646,9



SASARAN

2010 1.7

Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja Meningkatnya PSP remaja tentang PKBR (PKBR)

1. Jumlah kebijakan tentang PKBR

50

62

b. HIV/AIDS

64

76

c. Perencanaan kehidupan berkeluarga

10

30

-

205

20

100

20

100

K)

205,3

*)

1

15

K)

7. Jumlah PIK remaja/ mahasiswa yang dibentuk dan dibina

9.373

63.977

K)

1. Jumlah kebijakan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga peserta KB 2. Jumlah PUS anggota kelompok usaha ekonomi produktif yang menjadi peserta KB mandiri 3. Persentase Kab/kota yang mempunyai kebijakan pemberdayaan ekonomi keluarga peserta KB 4. Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan kepada kelompok usaha ekonomi produktif

3

6

K)

22.000

110.000

20

75

34

170

K)

-

99

K)

3

15

K)

6. Jumlah center of excellent PKBR (per provinsi)

Meningkatnya pembinaan dan kemandirian ber-KB keluarga Pra-S dan KS-1

2014 5

a. Kesehatan reproduksi remaja

4. Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan program PKBR 5. Persentase mitra kerja yang melaksanakan kegiatan PKBR

Peningkatan kemandirian ber-KB keluarga Pra-S dan KS-1

1

2. Persentase pengetahuan remaja tentang :

3. Jumlah pelatih PKBR dilatih

1.8


INDIKATOR

5. Jumlah tenaga pengelola kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga peserta KB yang dilatih 6. Jumlah mitra kerja yang menjadi pendamping kelompok usaha ekonomi produktif

II.L.068.4

135,7



SASARAN

2010 1.9

1.10

1.11

Pembinaan ketahanan keluarga

Peningkatan advokasi kepada stakeholder

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB


INDIKATOR 2014

1. Meningkatnya ketahanan keluarga dalam rangka peningkatan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber-KB bagi PUS anggota poktan

1. Jumlah kebijakan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga

4

8

K)

2. Meningkatnya ketrampilan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, pembinaan remaja, serta peningkatan kualitas hidup lansia

2. Jumlah mitra kerja yang melaksanakan pembinaan dan pendampingan ketahanan keluarga

2

20

K)

3. Persentase kab/kota yang mempunyai kebijakan pembinaan ketahanan keluarga 4. Jumlah tenaga pengelola pembinaan ketahanan keluarga yang dilatih 5. Jumlah tenaga pelatih pembinaan ketahanan keluarga yang dilatih 6. Jumlah prototype BKB-Kit yang diproduksi

50

75

-

1.341

K)

-

1.644

K)

1

5

K)

7. Persentase kabupaten/kota yang memperoleh dan mendayagunakan prototype BKB-Kit 1. Jumlah kebijakan tentang advokasi kepada stakeholders yang dikeluarkan 2. Persentase stakeholder dan mitra kerja mempunyai kebijakan Kependudukan dan KB 1. Jumlah kebijakan tentang komunikasi, informasi, dan edukasi 2. Persentase media dan materi KIE yang diproduksi

20

20

-

2

20

80

-

2

-

100

95

95

Meningkatnya komitmen stakeholders terhadap pengendalian penduduk dan program KB

Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat tentang pengendalian penduduk dan KB

3. Persentase PUS, WUS, dan remaja yg mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang

II.L.068.5

222,6

K)

281,8

K)

958,8



SASARAN

2010

1.12

Pengembangan media komunikasi

Tersedia dan dimanfaatkannya media dan materi KIE pengendalian penduduk dan KB

-

100

-

328

K)

-

287

K)

-

1.000

K)

8. Jumlah petugas Mupen yang dilatih

-

1.584

K)

9. Persentase kab/kota yang mendapatkan sarana prasarana KIE 1. Jumlah kebijakan tentang publikasi kependudukan dan KB

-

100

-

2

K) K)

-

3

3. Persentase stakeholders mendayagunakan prototype bahan dan media advokasi dan KIE Kependudukan dan KB

-

70

4. Persentase mitra kerja mendayagunakan prototype bahan dan media advokasi dan KIE Kependudukan dan KB

-

100

12

60

6. Indeks kepuasan pelanggan terhadap publikasi (dari skala 1-4) 1. Jumlah kebijakan kemitraan lintas sektor dan pemerintah daerah 2. Jumlah kab/kota yang membentuk BKKBD

3

3

1

7

K)

-

435

K)

3. Persentase kab/kota mempunyai kebijakan program KKB dalam rencana pembangunan daerah 4. Persentase kab/kota melaksanakan NSPK

100

100

-

75

5.

Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor dan pemerintah daerah

Meningkatnya komitmen dan peran serta lintas sektor dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan program KKB

2014

4. Persentase media cetak dan elektronik yang menayangkan informasi KKB 5. Jumlah media luar ruang yang menayangkan informasi KKB 6. Persentase klinik KB dan mitra kerja yang mendapatkan media dan materi KIE 7. Jumlah PLKB yang mendapatkan KIE-Kit

2.

1.13


INDIKATOR

Jumlah prototype yang diproduksi

Jumlah publikasi yang disusun

II.L.068.6

281,8

K)

266,3



SASARAN

2010 1.14

Peningkatan kemitraan dengan sektor swasta, Meningkatnya peran serta LSM, swasta, dan masyarakat LSM, dan masyarakat dalam penyelenggaraan program KKB

Penyediaan data dan informasi Program Kependudukan dan KB

Tersedianya data dan informasi Program Kependudukan dan KB berbasis TI

Jumlah MOU baru

2

10

2.

Persentase MOU yang operasional

25

65

3.

Persentase pelatih IMP yang terlatih

20

80

4.

Persentase toga/toma/toda yang terlatih

-

75

5.

Persentase motivator swasta dan LSM yang terlatih

-

75

Peningkatan kualitas analisis data dan Tersedia dan meningkatnya kualitas analisis data dan informasi manajemen program kependudukan informasi manajemen program kependudukan dan KB dan KB

K)

1.065

3.750

K)

2.

Refreshing

1.350

11.000

K)

3.

Pelatihan teknis

3.018

12.875

K)

1

4

K)

100

100

1. Jumlah kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan data dan informasi 2. Persentase cakupan laporan: 1.

Provinsi

2.

Kab/Kota

85

85

Jumlah data dan informasi yang tersedia tepat waktu

918

4.590

K)

1. Jumlah kebijakan analisis dan evaluasi pengelolaan kependudukan dan KB 2. Persentase hasil analisis dan evaluasi yang dimanfaatkan dalam pengelolaan kependudukan dan KB

2

5

K)

50

100

72

360

3. 1.16

2014

1.

6. Jumlah tenaga lini lapangan KB (PLKB/PKB) yang terlatih: 1. Latihan dasar umum (LDU)

1.15


INDIKATOR

3.

Jumlah pelaporan pelaksanaan program

II.L.068.7

K)

269,8

165,6

84,7



SASARAN

2010 1.17

1.18

2

Peningkatan pelayanan informasi dan dokumentasi Program KKB berbasis TI

Pengembangan teknologi informasi komunikasi

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN BKKBN

Meningkatnya pelayanan informasi dan dokumentasi Program KKB bagi stakeholders

Tersedia dan meningkatnya sarana prasarana dan teknologi informasi komunikasi program kependudukan dan KB

Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelatihan SDM aparatur, serta penelitian Program Kependudukan dan KB


INDIKATOR 2014

1. Jumlah kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi Program KKB berbasis TI 2. Jumlah publikasi berbahasa Indonesia

2

5

K)

6

42

K)

3. Jumlah publikasi luar negeri

2

14

K)

4. Indeks kepuasan stakeholders terhadap hasil publikasi (dari skala 1-4) 5. Frekuensi pemutakhiran data dan informasi di website

3

3

12

12

6. Persentase PKB yang mendapatkan pelatihan e-learning

7

30

7. Persentase PKB yang mendapatkan pelatihan e-learning dan mengakses e-learning 1. Jumlah kebijakan STIK Kependudukan dan KB

20

80

2

4

K)

2. Jumlah aplikasi STIK Kependudukan dan KB

4

20

K)

3. Jumlah pengembangan/ penyediaan infrastruktur TIK

1

5

K)

4. Persentase cakupan jejaring STIK Kependudukan dan KB sampai kab/kota 5. Indeks kepuasan pelanggan (dari skala 1-4)

15

80

3

3

1. Jumlah SDM aparatur yang terlatih (orang)

560

12.417

K)

2. Jumlah OST dari negara lain (orang)

40

200

K)

3. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan kependudukan

-

12

K)

4. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan KB

3

15

K)

II.L.068.8

82,3

107,0

456,3



SASARAN

2010 3

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN Tersedianya dukungan manajemen dalam rangka DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKKBN penyelenggaraan program kependudukan dan KB

100

100

Persentase pegawai yang memiliki profil kompetensi

30

80

3. Persentase pegawai yang memiliki score card individu yang uptodate 4. Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi dan kerumah tanggaan (dari skala 1-4) 5. Indeks kecepatan dan ketepatan pelayanan administrasi perkantoran (dari skala 1-4) 6. Status laporan keuangan

75

100

3

3

3

3

-

WTP

7. Jumlah peraturan perundangan tentang SOTK (struktur organisasi dan tata kerja) 8. Persentase kasus bantuan hukum yang dapat diselesaikan

1

5

90

90

9.

5

PROGRAM SARANA PRASARANA APARATUR BKKBN

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BKKBN

Tersedianya dukungan sarana prasarana aparatur pengelola program kependudukan dan KB

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program, SDM aparatur dan administrasi umum, serta ke-uangan dan per-bekalan Prog KB

2014

1. Persentase ketersediaan peta strategi map dan score card program kependudukan dan KB yang uptodate 2.

4


INDIKATOR

Jumlah perangkat tata laksana

1. Ratio ketersediaan alokon dan sarana Klinik KB

10

2. Persentase kesesuaian standar gudang alokon propinsi

20

1. Persentase rekomendasi pengawasan digunakan bagi pengambilan keputusan pimpinan 2. Persentase unit kerja yang menerapkan SAKIP

100

100

100

100

3. Persentase kepatuhan pejabat dalam melaporkan LHKPN

100

100


II.L.068.9

K)

K)

55 Lead time 3-1 100

TOTAL ALOKASI BKKBN 2010-2014

Lead time 3-3-1

1.840,4

3-

378,5

26,07

11.177,3

TABEL 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMNAS HAM TARGET NO


SASARAN

2014

2010 I

1.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM

Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara.


INDIKATOR

K)

Meningkatnya dukungan manajemen pelaksanaan Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan, tugas teknis Komnas HAM perubahan & pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM

8

30

Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan

30%

30%

Prosentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM yang disampaikan kepada Komnas HAM

80%

90%

Prosentase kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi

40%

85%

Jumlah kesepakatan/MoU kerjasama dengan stakeholder dalam jangka waktu yang ditargetkan

12

60

K)

Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM

8

30

K)

Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan nasional serta ratifikasi instrumen HAM internasional

50%

80%

Meningkatnya kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara melalui penguatan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM

II.L.074.1

323,8

41,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMNAS HAM TARGET NO


SASARAN

2014

2010 Tingkat tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan, perubahan & pencabutan peraturan perundang-undangan nasional serta ratifikasi instrumen HAM internasional

1.2

Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM


INDIKATOR

50%

75%

Tersedianya alat ukur pemenuhan HAM (hak dasar)

4

10

Meningkatnya kesadaran masyarakat dan aparatur negara terhadap kegiatan pemajuan HAM melalui klien feedback survey (jumlah survey)

2

15

Prosentase kenaikan alumni pelatihan yang menjadi fasilitator HAM

5%

25%

Prosentase kenaikan pemahaman aparatur negara terhadap ketaatan atas produk perundang-undangan yang berperspektif HAM.

10%

10%

Terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus Prosentase penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat yang disampaikan kepada Komnas HAM penegak hukum dan instansi terkait Tersedianya sistem pengaduan online dan database pengaduan (aplikasi)

80%

90%

1

1

Prosentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait

40%

65%

Jumlah rekomendasi hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang ditindaklanjuti Jaksa Agung

2

8

Prosentase kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi

40%

85%

Prosentase pelaksanaan hasil mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM

40%

75%

II.L.074.2

K)

58,3

K)



SASARAN

2014

2010 1.3

Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban


INDIKATOR

Terlaksananya kegiatan pencegahan dan Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat negara dalam upaya penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan perempuan dan pemenuhan hak korban terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan

30%

30%

Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan

50%

50%

Tingkat rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan HAM perempuan

50%

50%

dan

10

50

Prosentase pengaduan pelanggaran HAM perempuan yang ditindaklanjuti

50%

50%

Prosentase pendampingan dan sistem pemulihan pelanggaran HAM yang dikembangkan

korban

25%

75%

Prosentase jumlah mekanisme penyelesaian alternatif yang dikembangkan

25%

45%

Jumlah pemantauan termasuk pencarian pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan

II.L.074.3

fakta

52,4

K)



SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 Prosentase pendokumentasian pelanggaran HAM yang terjadi

50%

90%

Presentase advokasi terhadap korban pelanggaran HAM

50%

50%

Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan.

20%

40%

TOTAL ALOKASI KOMNAS HAM 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.074.4


323,8

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

SASARAN

2010 1

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

a

Pengelolaan Metorologi Publik BMKG

c

d.

Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG

2014


Meningkatnya pelayanan data dan informasi Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi publik serta peringatan dini cuaca ekstrim meteorologi publik

50%

80%

Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi potensi kebakaran hutan Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi cuaca ekstrim Kesinambungan (sustainabilitas) Ina-TEWS

50%

80%

50%

80%

100%

100%

Kesinambungan sistem pengamatan di bidang gempabumi dan tsunami Kesinambungan sistem analisa data di bidang gempabumi dan tsunami Jumlah pelayanan informasi perubahan iklim dan kualitas udara

90%

80%

90%

90%

75%

95%

Persentase pengguna informasi perubahan iklim dan kualitas udara

75%

90%

Tersedianya kebijakan teknis dalam penanganan penyediaan informasi gempa bumi dan tsunami

Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan data dan informasi di bidang iklim agroklimat dan iklim maritim

II.L.075.1

899,7

515,0

151,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2010 e

f.

g.

h

Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG

Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG

Pengelolaan Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG

Pengelolaan Instrumentasi, Rekayasa dan Kalibrasi BMKG


INDIKATOR

Tersedianya pelayanan data dan informasi di bidang Jumlah pelayanan informasi iklim agroklimat dan iklim perubahan iklim dan kualitas udara, serta kerjasama di maritim tingkat nasional dan internasional terkait kegiatan di bidang perubahan iklim dan kualitas udara

Meningkatnya kualitas, kuantitas dan jangkauan pelayanan data, informasi dan jasa di bidang meteorologi penerbangan dan maritim

90%

Persentase pengguna informasi perubahan iklim dan kualitas udara Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi maritim

65%

90%

40%

85%

Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi penerbangan Frekuensi pelayanan informasi meteorologi maritim

40%

85%

365

1460

Ketersediaan data meteorologi

680

890

40

300

90%

90%

90%

90%

17

107

10%

30%

Tersedianya sarana dan prasarana untuk pengelolaan Tersedianya peralatan pengamatan seismoteknik, geopotensial data dan informasi bidang seismologi teknik, geofisika dan tanda waktu potensial dan tanda waktu

Tersedianya kebijakan teknis bidang instrumentasi, rekayasan dan kalibrasi

2014

70%

Kesinambungan (sustainabilitas) sistem pengamatan, analisa, dan pelayanan dalam bidang seismoteknik, geopotensial, dan tanda waktu Tersedianya data dan informasi dalam bentuk peta secara kumulatif dan bulletin di bidang seismoteknik, geopotensial, dan tanda waktu Jumlah kebijakan teknis instrumentasi, rekayasa dan kalibrasi yang disusun Persentase informasi pengelolaan instrumentasi, rekayasa dan kalibrasi secara maksimal

II.L.075.2

46,0

395,4

K)

62,5

K)

172,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2010 i

j

Pengelolaan Jaringan Komunikasi BMKG

Pengelolaan Data Base BMKG

k

Pengembangan UPT BMKG

2

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BMKG Penelitian dan Pengembangan BMKG

d.

Tersedianya kebijakan teknis bidang jaringan komunikasi

Tersedianya mekanisme yang mengatur ketersediaan dan pengelolaan database

Terbinanya pelaksanaan UPT BMKG


INDIKATOR 2014

Jumlah kebijakan teknis jaringan komunikasi yang disusun

63%

100%

Persentase informasi pengelolaan jaringan komunikasi

90%

90%

Jumlah kebijakan database yang disusun

11

86

Persentase informasi pengelolaan database secara maksimal

20%

100%

Persentase pembinaan dan pengembangan UPT BMKG seluruh Indonesia

80%

90%

127,9

K)

68,0

688,7 2.598,7

Terselenggaranya penelitian dan pengembangan bidang Jumlah penelitian dan pengembangan bidang meteorologi meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika

0

75

K)

Jumlah penelitian dan pengembangan bidang klimatologi

0

40

K)

Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kualitas udara

0

16

K)

Jumlah penelitian dan pengembangan bidang geofisika

0

92

K)

Jumlah penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam operasional Jumlah penelitian dan pengembangan yang di publikasikan

0

51

K)

0

30

K)

Jumlah kerjasama penelitian dan pengembangan

0

34

K)

TOTAL ALOKASI BMKG 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.075.3

81,7

5.726,3

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM NO


TARGET SASARAN

INDIKATOR 2010

I

Program Penguatan Kelembagaan Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi Prosentase penyiapan dan penyelenggaraan pemilu yang tepat Demokrasi dan Perbaikan Proses penyelenggara pemilu dan pemilihan kepala daerah waktu dan akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan). Politik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota

1.1

Penyiapan penyusunan rancangan Terselenggaraanya penyiapan penyusunan rancangan 1. Tingkat ketepatan penyiapan analisis dan masukan peraturan KPU, advokasi, peraturan KPU, advokasi hukum dan penyuluhannya rancangan verifikasi peraturan parpol, perseorangan peserta penyelesaian sengketa dan pemilu dan dana kampanye peserta pemilu, penyusunan dapil, penyuluhan peraturan perundangdll undangan yang berkaitan dengan 2. Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan regulasi penyelenggaraan Pemilu penyelenggaraan pemilu 2014 3. Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum

1.2

4. Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundangan dan pelaksanaan penyuluhan hukum Pedoman, petunjuk teknis dan Terselenggaranya bimbingan 1. % pedoman dan petunjuk teknis bimbingan teknis bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialiasi penyelenggaraan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu dan teknis/supervisi/publikasi/sosialisa pemilu dan pendidikan pemilih akuntabel si penyelenggaraan pemilu dan 2. % pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota pendidikan pemilih DPR, DPD, DPRD dan KPU yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu 3. % fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) pemilu kepala daerah untuk KPU prov/kab/kota, PPK, dan PPS yang tepat waktu, sesuai rencana dan efektif

II.L.076.1

-

2014


85%

358,5

60%

85%

111,0

-

85%

60%

90%

60%

90%

60%

77,50%

60%

77,50%

75%

85%

247,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM NO


TARGET SASARAN

2010 4. % fasilitasi bimbingan teknis (bimtek) pemilu legislatif dan presiden untuk KPU prov/kab/kota, PPK dan PPS yang tepat waktu sesuai rencana dan efektif 5. % kemajuan pengembangan pusat pendidikan pemilih 6. Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompok perempuan,miskin, cacat, pemilih pemula, lansia 7. Jumlah kerja sama dan kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan

II

2.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan


INDIKATOR 2014

-

85%

35%

100%

5

25

K)

40 media massa

K)

kerja sama dengan 1.000 OMS

K)

K)

60%

40 kegiatan kemasyarakatan 80%

-

40

K)

-

500

K)

60%

77,5%

4.328,8

1. Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL 2. % fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain

60%

77,50%

173,0

60%

77,50%

3. % laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

60%

77,50%

8.

% kemajuan pengembangan media center

9.

Jumlah kegiatan pendidikan pemilih bagi caleg perempuan

10. Jumlah kader parpol perempuan yang mendapatkan pendidikan politik Prosentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna)

II.L.076.2

-

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM NO

TARGET


SASARAN

2010 4. % kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU

2.2

III

Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan pra sarana pemilu

Program Sarana dan Prasarana Aparatur


INDIKATOR

5. Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh wilayah Indonesia 1. Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan pemilu

(tersusunya model dan pedoman, serta penerapan)

-

8 kali

-

90%

-

100%

3. Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan Pemilu

-

95%

4. % kemajuan penyusunan peta distribusi logistik pemilu

-

100%

60%

77,5%

-

90%

Terselenggaraanya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan pra sarana serta terpenuhinya logistik keperluan 2. Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik pemilu Pemilu.

Memadainya sarana dan prasarana operasionalisasi KPU

2014 100%

-

5. Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan pra sarana pemilu Tingkat/ kesesuaian kebutuhan anggota dan staf KPU terhadap ketersediaan sarana dan prasarana KPU/KPU Prov/Kab/Kota dan sarana dan prasarana serta kendaraan operasional untuk daerah pemekaran

TOTAL ALOKASI KPU 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.076.3

K)

150,0

745,0

5.432,3

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI TARGET NO


SASARAN

2014

2010 1

Program Penanganan Perkara Konstitusi

Penyelesaian perkara konstitusi yang tepat · Prosentase perkara konstitusi yang diputus waktu, transparan dan akuntabel · Tersedianya biaya penanganan dan penyelesaian perkara yang memadai · Tersedianya satuan biaya penanganan perkara yang memadai ·

1.1

2

2.1

2.2

Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Terselesaikannya penyelesaian perkara Pilpres, Pilgub, Pilbup, Walikota dan Perkara Lainnya yang tepat waktu, transparan dan akuntabel

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI

Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Keprotokolan dan Pengelolaan Teknologi Informasi

Penyusunan Program, Rencana Kerja Anggaran, Pengelolaan Keuangan, dan Pengawasan

Terlaksananya administrasi perkara · Jumlah perkara PUU/SKLN dan perkara lainnya yang diputus

· Jumlah perkara pemilu legislatif/presiden/wapres yang diputus · Jumlah perkara pemilukada yang diputus Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana · Penyediaan sarana dan prasarana pendukung penanganan berbasis TI dalam penanganan perkara perkara konstitusi konstitusi · Penyediaan informasi penanganan perkara konstitusi kepada masyarakat Tersedianya fasilitas sarana prasarana · Presentase informasi perkembangan penanganan perkara dalam penanganan perkara konstitusi yang transparan dan akuntable

Tersusunnya rencana anggaran, pengelolaan anggaran dan pengawasan internal kelembagaan.


INDIKATOR

· Prosentase hasil putusan yang dapat diakses publik secara on line · Tersusunnya rincian satuan harga penanganan perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi

II.L.077.1

84%

91%

60

280

K)

660

K)

500

2.350

275,4

275,4

K)

605,1

100%

100%

100%

100%

1 Pkt

3 Pkt

55,0

K)

0,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI TARGET NO


SASARAN

2014

2010 2.3

2.4

3

3.1

4

Penyelenggaraan Adm. Perkara, Persidangan, Putusan Terselenggaranya manajemen administrasi dan Hukum perkara konstitusi

Pengelolaan Arsip, Pembinaan SDM dan Kerumahtanggaan

Terlaksananya manajemen arsip, SDM dan pengelolaan kelembagaan.


INDIKATOR

560 pkr

3.290

K)

Jumlah persidangan dalam penyelesaian perkara

960 sidang

4.800

K)

· Jumlah risalah yang diselesaikan · Jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak dan masyarakat · Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani dan ditindaklanjuti · Jumlah peserta dan target group diklat hukum acara Mahkamah Konstitusi · Jumlah pegawai yang mengikuti diklat kepaniteraan

960 risalah 92 putusan

4.800 497

K)

60 pengaduan

760

K)

500 org

2.900

K)

100 pegawai

600

K)

24 pegawai

161

K)

40%

100%

· Prosentase penerapan perekrutan pegawai baru sesuai dengan standar mutu organisasi internasional (ISO)

50%

100%

· Prosentase penyusunan analisa beban kerja unit kerja dan pegawai · Prosentase penyempurnaan struktur organisasi

60%

100%

65%

100%

·

Jumlah perkara yang diregisterasi dan tidak diregisterasi

·

·

Jumlah pegawai yang mengikuti program rintisan gelar

·

Prosentase penyusunan analisis kebutuhan SDM

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana · Penyediaan sarana dan prasarana penunjang penanganan Konstitusi RI dalam pelaksanaan tugas Mahkamah perkara yang berbasis teknologi Konstitusi Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Pengembangan sistem informasi dalam Jumlah pengembangan sistem informasi terkait dengan penanganan penanganan perkara konstitusi perkara Program Kesadaran Berkonstitusi

162,2

K)

163,6

6 pkt

26

K)

18,2

172,8

TOTAL ALOKASI MAHKAMAH KONSTITUSI 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.077.2

1.216,9

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA: PUSAT PELAPORAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TOTAL ALOKASI 20102014 (Rp Miliar)

TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010

1.

Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme

2014

250 Laporan

1.400 Laporan

K)

2. Jumlah instansi dan Unit Intelejen Keuangan (Financial Intelligence Unit - FIU) yang secara formal melakukan kerjasama

4 MOU

20 MOU

K)

3. Jumlah pelaksanaan audit kepatuhan terhadap Pihak Pelapor. 4. Jumlah pendapat dan bantuan hukum terkait masalah TPPU dan pendanaan terorisme maupun masalah terkait lainnya.

75 PJK

375 PJK

K)

24 Dokumen

144 Dokumen

K)

5. Jumlah kegiatan operasional dan infrastruktur PPATK dalam mengelola Teknologi Informasi (TI) PPATK yang sesuai dengan Jumlah Mutu Layanan yang Baku (Service Level Guarantee - SLG).

5 Kegiatan

31 Kegiatan

K)

6. Tingkat pencapaian manajemen kualitas sistem TI PPATK sesuai standar internasional (standar Cobit PO8).

1.1. Level (Sesuai Maturity Model )

2 Level (Sesuai Maturity Model )

1. Jumlah laporan hasil analisis yang disampaikan kepada Meningkatnya partisipasi pihak terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan pendanaan penyidik dan instansi lainnya yang tidak dimintakan klarifikasi terorisme di Indonesia. kembali.

1 Dokumen

5 Dokumen

K)

8. Jumlah spesifikasi kebutuhan (bussines process ) aplikasi yang dilakukan peng-coding-an (STR, CTR, CBCC).

2 Aplikasi

9 Aplikasi

K)

9.

2 Aplikasi

12 Aplikasi

K)

7.

Jumlah pembuatan cetak biru Sistem Informasi.

Jumlah piranti lunak (software) aplikasi yang dipelihara.

II.L.078.1

229,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA: PUSAT PELAPORAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TOTAL ALOKASI 20102014 (Rp Miliar)

TARGET No


INDIKATOR

SASARAN

2010 a.

b.

Pengembangan Riset dan Analisis Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Pendanaan Terorisme

1. Hasil riset (analisis strategis, tipologi, dan statistik) a. Jumlah laporan analisis strategis dan tipologi. yang berkualitas dalam upaya pencegahan dan b. Persentase informasi hasil riset yang dapat menggambarkan pemberantasan TPPU dan pendanaan terorisme. perkembangan, pemetaan, dan modus pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. 2. Hasil analisis yang berkualitas dan bermanfaat bagi a. Jumlah laporan hasil analisis yang disampaikan kepada penyidik penyidik dan instansi pengguna lainnya terkait dan instansi lainnya. pencegahan TPPU dan h dan d pemberantasan b t d pendanaan d b. b Persentase P hhasil il analisis li i awall terhadap h d seluruh l h LTKM yang terorisme. diterima dan telah dikategorikan (high, medium, low ).

Pelaksanaan Kerjasama Nasional dan Internasional 1. Kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU sebagai upaya penguatan kebijakan anti pencucian dan pendanaan terorisme. uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

c.

Penelaahan dan penyusunan peraturan perundang- 1. Pendapat dan bantuan hukum terkait TPPU dan undangan serta pemberian pendapat dan bantuan pendanaan terorisme. hukum terkait TPPU dan pendanaan terorisme.

2. Rancangan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana terkait masalah TPPU serta rancangan peraturan dan kebijakan internal PPATK.

2014

4 laporan

20 laporan

100%

100%

250 laporan

1.400 laporan

85%

90%

4 MOU

20 MOU

b. Persentase terimplementasikannya kerjasama dengan instansi dalam negeri dalam upaya penguatan kebijakan anti pencucian uang dan pendanaan teroris di Indonesia.

70%

80%

a. Jumlah dokumen pendapat hukum terkait masalah TPPU dan pendanaan teroris maupun masalah terkait lainnya.

24 dokumen

144 dokumen

b. Persentase pemberian pendapat hukum terkait masalah TPPU dan pendanaan teroris maupun masalah terkait lainnya oleh internal dan ekternal PPATK. Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana terkait masalah TPPU, pendanaan teroris dan masalah terkait lainnya serta rancangan peraturan dan kebijakan internal PPATK terkait implementasi UU TPPU dan peraturan perundangundangan terkait lainnya

100%

100%

12 dokumen

72 dokumen

a. Jumlah instansi yang secara formal melakukan kerjasama dengan PPATK dalam bentuk Nota Kesepakatan (MoU).

II.L.078.2

K)

47,4

K)

K)

35,6

K)

32,9

K)

KEMENTERIAN/LEMBAGA: PUSAT PELAPORAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TOTAL ALOKASI 20102014 (Rp Miliar)

TARGET No


INDIKATOR

SASARAN

2010 d.

Pengawasan Kepatuhan terhadap Pihak Pelapor dalam menyampaikan kewajiban pelaporan ke PPATK.

2.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK

Kepatuhan Pihak Pelapor dalam memenuhi kewajiban a. Jumlah pelaksanaan audit kepatuhan terhadap Pihak Pelapor. penyampaian laporan ke PPATK. b. Persentase kesesuaian laporan yang diterima dari Pihak Pelapor dengan pedoman tata cara pelaporan. Terpenuhinya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis PPATK yang berkualitas.

3.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK

Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi PPATK.

2014

75 PJK

375 PJK

99%

100%

K)

12,5

349,4

77,4

TOTAL ALOKASI PPATK 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.078.3

656,7

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI) TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

1

PROGRAM PENELITIAN, PENGUASAAN, DAN PEMANFAATAN IPTEK

a.

Pengembangan Sistem Dokumentasi dan Informasi Ilmiah

b.

c.

Pengembangan Pranata Inovasi

Pengembangan Sistem Dokumentasi dan Informasi Ilmiah

2014


Terbangunnya pusat penelitian maju dan interdisipliner bertaraf internasional

Drafting paten dan pendaftaran HKI atas produk inovasi teknologi Kapitalisasi dan pemanfaatan paten serta invensi LIPI yang selama ini selama ini menjadi produk bernilai ekonomi yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Terbangunnya teknopolis yang melibatkan kluster-kluster pengetahuan, pengembangan kawasan dan pelayanan jasa

Tumbuhnya wirausahaan baru yang berbasis inovasi teknologi

II.L.079.1

15,0

Inisiasi LIPI International Center for Interdisciplinary and Advanced Research (ICIAR) International training-workshops, penelitian pasca sarjana tematis internasional, twinning institution Pendaftaran HKI

1

20

27

8,2

Paket teknologi/HKI

3

4

8,7

dokumen Kajian substansi Teknopolis (master plan fisik) paket sarana dan prasarana kawasan teknopolis kajian/publikasi iptek, paket portal pengetahuan dan bibliotainment Database journal ilmiah Unit usaha UMKM inovatif baru teknologi/HKI LIPI yang diinkubasi tenant

1

1

2 2 1

34,5

3 1 1 3 4 2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI) TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010 2 2 1 2 8 5 5 40

Benih unggul berbasis biologi molekuler

Unit usaha UMKM inovatif baru teknologi/HKI LIPI yang diinkubasi tenant Lab terakreditasi, Sistem dan metoda uji Prototip Paket interlaboratory comparison Publikasi ilmiah Paket aplikasi e-commerce Jumlah varietas Benih unggul

Pupuk organik dari mikroba hayati Indonesia

percontohan produksi pupuk organik di tk pedesaan

1

Keaneka-ragaman pangan Terbangunnya fasilitas litbang bioteknologi peternakan modern

aplikasi pupuk organik pada paket biovillage Jumlah varietas Fasilitas Laboratorium dan peralatannya Paket pengembangan program biotek peternakan

2 2

Pengembangan Inovasi

Tumbuhnya wirausahaan baru yang berbasis inovasi teknologi

d.

Penelitian dan Pengembangan KIM; Penelitian dan Penguatan Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian

Terbangunnya infrastruktur system pengukuran (metrology), pengujian dan perangkat kalibrasi nasional

e.

Litbang Benih Unggul Berbasis Biologi Molekuler (PN5) Litbang pupuk organic dari mikroba hayati Indonesia (PN5)

f.

g.

Litbang keanekaragaman pangan (PN5) Penelitian bioteknologi peternakan modern (PN5)

Penelitian Bioteknologi

Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan biologi molekuler dan bioteknologi Pengembangan Bioresource Centre dan Microbial Culture Collection

Publikasi ilmiah nasional Publikasi ilmiah internasional Pembenahan koleksi mikroba rujukan, bank biji, bank DNA, tissue culture, dan bank extract, Master plan fasilitas koleksi Penambahan koleksi, data base, sistem pengelolaan bestandart nasional

II.L.079.2

1

2014 3 4 2 2 8 5 5 40 1 4


20,0

45,0

10 2 28,0 1

4 1 1

4 1

17,0 21,0

1000


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

h.

Penelitian Biologi

10 30.000

31,5

paket fasilitas depositori Jenis bahan obat

2 3

2 3

26,0

Paket Laporan O&M kebun raya LIPI

4

4

25,0

Konservasi ex-situ dalam bentuk kebun raya daerah

kebun raya (paket kawasan)

2

4

25,0

Data potensi bahan obat dari makro algae dan sponge; biota laut potensial, terumbu karang; abalon, dan rajungan; serta sistem informasi oseanografi.

Publikasi makalah Prototipe Konsep paket

37 7 6 2

58 10 8 2

62,0

Paket informasi dasar

3

3

70,4

Terkelolanya koleksi spesimen flora dan fauna hidup maupun awetan

i.

Penelitian Molecular Farming dan Bahan Baku Obat

j.

Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia (Kebun Raya Bogor; Pengembangan Konservasi Kebun Raya Cibodas; Pengembangan Konservasi Kebun Raya Purwodadi;

l.

Pengembangan Konservasi Kebun Raya Bali ) Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia Kebun Raya Bogor Penelitian Oceanografi

m.

Penelitian Oceanografi (PN 9)

k.

Pengembangan bahan obat berbasis bahan alam dan biologi molekular Terlaksananya fungsi kebun raya sebagai tempat konservasi exsitu

Panduan dan sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat pesisir Pengembangan Sistem Informasi dan penelitian Kerusakan terumbu karang

II.L.079.3

10 10 2 1

2014 10 10 2 1 1 10 30.000

Informasi mikroorganisme dalam habitat alam dan dinamikanya, serta Pemanfaatan genetik mikroorganisme untuk mendegradasi polutan, dan Terbangunnya infrastruktur pengamanan plasma nutfah

Publikasi ilmiah isolat mikroba prototipe paket teknologi paten plasma nutfah Penambahan koleksi rujukan flora dan fauna, ,data base, sistem pengelolaan berstandart internasional (spesimen)


17,0


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

2014


Demo pilot plant bio-gasoline dari ligno selulosa

paket

1

1

21,3

Standardisasi teknologi pengujian konversi energi Peningkatan kemampuan nasional dalam mengembangkan dan memanfaatkan sumber-sumber energi baru dan terbarukan (fuelcell, biofuel, sel surya)

paket Prototype pembangkit energi

1 1

1 2

54,7

Penelitian material maju dan nanoteknologi

Pengembangan produk komponen berbasis magnet dan polimer

Paket komponen

2

4

40,5

q.

Litbang Teknologi Pertahanan Keamanan

1 1 1

24,0

Penelitian elektronika dan telekomunikasi

s.

Penelitian Tenaga listrik dan mekatronik; Penelitian elektronika dan telekomunikasi; Penelitian Informatika,

Membangun kemampuan perancangan dan rekayasa di dalam negeri

metoda, prototipe sistem uji safety reliability dan fungsi (paket) Prototype Radar (seri 0) Prototype Mobile Radar (seri 0), jaringan Radar terkoneksi litbang air surveilance radar prototipe air surveilance radar pengembangan life detector radar Prototype

2 1

r.

Terbangunnya kemampuan di dalam negeri dalam upaya merancang, membuat dan mengoperasikan dan menguji sendiri Pengembangan dan pemasangan radar pengintai (surveilance radar ) di perairan Indonesia

t.

Penelitian Informatika

u.

Penelitian Geoteknologi

Pengembangan produk open source untuk pelaksanaan egovernment Dokumen ilmiah kontribusi Indonesia untuk perubahan iklim

n.

Penelitian Konversi Energi (PN 8)

o.

Penelitian Energi Baru dan Terbarukan

p.

II.L.079.4

Publikasi Ilmiah Jumlah Paten Teknologi Proses paket Paket pengumpulan data Paket dokumen ilmiah

10,2

5

1 7

8

10

1

2 1

1

15,5

10,0 10,0

Final


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010 publikasi nasional prosiding publikasi internasional konsep tataruang makalah ilmiah internasional makalah ilmiah nasional rekomendasi prototipe Kajian

10 20

Kajian ilmu sosial & kemanusiaan untuk keutuhan NKRI Ketahanan dan daya saing wilayah serta masyarakat pesisir

2 11 1 3 17

20 20 3 4 4 15 2 5 17

46,5

Makalah/ publikasi ilmiah paket kebijakan

40 1

40 1

6,5

paket

1

1

24,5

Pengembangan dan perlindungan kekayaan budaya Pengembangan dan perlindungan kekayaan budaya (pencegahan paket (PN11) kepunahan bahasa masyarakat lokal) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

1

1

13,1

Paket sistem pengelolalan keuangan, perencanaan dan penganggaran,

3

3

Paket kebijakan reformasi birokrasi Paket sistem seleksi proposal kompetitif

1 1

1 1

v.

Penelitian Geoteknologi

Konsep pengurangan resiko bencana kebumian dan perubahan iklim

w.

Penelitian Limnologi (Sumber Daya Perairan Darat)

Konsep pengelolaan serta mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim global pada sumber daya perairan darat

x.

- Penelitian Kependudukan - Penelitian politik - Penelitian Sumber Daya Regional - Penelitian masyarakat dan budaya - Penelitian Ekonomi

Terwujudnya penguasaan, pengembangan, dan penerapan iptek dalam ilmu-ilmu sosial, inovasi-ekonomi, budaya, perilaku dan kognitif, serta hukum dan politik

y.

Litbang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kebudayaan

z. 2 a.

2014


Perencanaan, Penganggaran, Verifikasi dan Perbendaharaan

Terbangunnya tatakelola litbang yang efisien dan efektif, yang mampu mendorong kreatifitas dan profesionalisme peneliti

Penataan, Pengembangan Organisasi dan SDM

II.L.079.5

25,3

25,0

393,6 45,7


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

b.

Pengembangan jaringan kerjasama penelitian dan Pemasyarakatan Iptek

2014


Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya iptek

Kegiatan sosialisasi Kegiatan pembinaan Kegiatan temu ilmiah

10 12 2

10 12 2

10,8

Meningkatnya kerjasama antar lembaga litbang dan antara lemlit dengan perguruan tinggi Aplikasi dan diseminasi Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk peningkatan produktivitas usaha berbasis teknologi di daerah. Meningkatnya kualitas fasilitas-fasilitas riset yang ada

7 1 5 40 1

10 1 5 40

14,0

f.

Pembinaan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Terbangunnya sumberdaya yang kompeten dan memenuhi Peneliti kebutuhan dalam perkembangan Iptek; Penataan, Pengembangan Organisasi dan SDM Peneliti yang mengikuti pendidikan S2 dan S3

Jejaring terbangun terkait fokal point nasional Paket kerjasama Wilayah aplikasi TTG Jumlah UKM terbina paket Rehabilitasi infrastruktur sarana dan prasarana Gatot Subroto paket Rehabilitasi infrastruktur sarana dan prasarana LIPI, termasuk jaringan internet Angkatan diklat Paket Peraturan/kajian Peneliti Jumlah Peneliti S2 (Kumulatif)

24 1 10

25 1 20

17,0

g.

Pengukuran dan Penelitian Perkembangan Iptek

Jumlah peneliti S3 (Kumulatif) Jumlah Publikasi ilmiah, termasuk buku indikator iptek

2 3

5 3

30,0

c.

Kerjasama Pemanfaatan Iptek

d.

Penatausahaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana

e.

3 4 5 6

Tersusunnya konsep dan rancangan pembangunan kebijakan Iptek Nasional yang tepat PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR LIPI PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LIPI PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABLITIAS LIPI

TOTAL ALOKASI LIPI 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.079.6

82,0 47,5

1 21,0

83,8 191,1 79,5 19,3

3.122,6

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

1 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA a. Pelaksanaan Standardisasi Iptek Nuklir Diperolehnya Standardisasi, akreditasi dan sertifikasi serta jaminan mutu Iptek Nuklir

b. Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir

c. Peningkatan Kemitraan Teknologi Nuklir

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan teknologi nuklir

Diperolehnya mitra komersial yang memanfaatkan hasil litbang iptek nuklir

2 PROGRAM PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ENERGI NUKLIR, ISOTOP DAN RADIASI a. Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang (PN 5) pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil peneilitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi.

1

II.L.080.1

2014

Usulan SNI bidang nuklir Jumlah Standar BATAN (SB) % akreditasi laboratorium BATAN

3 1 40

3 2 100

% sertifikasi sistem mutu

50

100

Jumlah lulusan

120

75

Jumlah makalah nasional

15

25

Jumlah makalah internasional Jumlah hasil litbang yang dikomersialisasikan

3 2

5 2

Jumlah mitra komersial

3

3

varietas padi (padi sawah, padi gogo, padi dataran tinggi dan padi hibrida) varietas kedelai (jenis biji besar, genjah, produksi tinggi dan jenis biji hitam) varietas kacang tanah dan kacang hijau varietas gandum tropis dan sorghum

3 1

1

1

1 2


20,0

9,6

2.662,0 21,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

b. Penyusunan Pedoman Infrastruktur Dasar Pendukung Program Energi Nuklir Nasional (PN 8) Diseminasi Hasil Litbang Iptek Nuklir (PN 8)

c. Pengembangan Teknologi Bahan Industri Nuklir

d. Pengembangan Teknologi Akselerator

e. Pengembangan Teknologi Biomedika Nuklir, Keselamatan dan Metrologi Radiasi

f. Pengembangan Eksplorasi dan Teknologi Pengelolaan Bahan Galian Nuklir

g. Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Nuklir

2

Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dan dimulainya produksi coal bed methane untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya, microhydro , dan nuklir secara bertahap.

Paket Penyiapan Infrastruktur Tapak PLTN dan Penyusunan Detail Desain

1

1

453,6

Paket Sosialisasi PLTN (media), advokasi masyarakat, dunia usaha dan stakeholder yang terkait lainnya untuk persiapan implementasi program PLTN

3

3

138,0

Diperolehnya Bahan unggul Magnetik untuk Aplikasi Diagnostik Dokumen teknis Protoipe bahan unggul Publikasi ilmiah Prototipe Mesin Berkas Elektron Diperolehnya Desain Mesin berkas elektron untuk industri berbasis lateks karet alam dan rancangan detil siklotron 13 MeV Dokumen teknis siklotron 13 MeV untuk pembuatan radiofarmaka dan pengembangan obat Publikasi Ilmiah Diperolehnya paket teknologi penatalaksanaan kanker payudara, dan serviks, bahan vaksin malaria tropika (Plasmodium falciparum), metode standardisasi dan kalibrasi radiasi

Dokumen teknis/metode Paket teknologi penatalaksanaan kanker payudara, dan serviks Bahan vaksin Prototipe sistem carbone monitoring dan sistem deteksi kontaminasi internal

Publikasi ilmiah Diperolehnya data sumberdaya U dan Thorium di Indonesia serta Data Teknis potensi Th dan U di Indonesia, pengembangan teknologi pengolahan bijih uranium dan thorium Dokumen teknis pemurnian bijih Uranium Paket teknologi pengolahan bijih uranium dan thorium Diperolehnya paket teknologi penguasaan dan fabrikasi bahan Dokumen Teknis bakar PWR serta dokumen rekayasa pabrik konversi bahan bakar nuklir Paket teknologi Publikasi ilmiah

II.L.080.2

2014


1

13,6 1 7

7 1 1

1

6

7

17,6

4

32,0 1 1 2

4 1 1

4 1

26,5

1 3

1

3

2 3

16,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

h. Pengembangan Teknologi Pengelolaan Limbah Radioaktif dan Lingkungan

Diperolehnya Paket teknologi Pengelolaan Limbah Radioaktif dan Pra rancangan instalasi pengolah limbah cair padat yang dihasilkan dari operasi PLTN.

i. Pengembangan Perekayasaan Perangkat Nuklir

j. Pengembangan Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir

k. Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi

l. Pengembangan Teknologi Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka

Dokumen Teknis

Paket Teknologi Pototipe Publikasi ilmiah Diperolehnya paket pengembangan teknologi rekayasa perangkat Prototipe Perangkat Nuklir untuk kesehatan nuklir untuk kesehatan, industri dan sistem kendali reaktor Prototipe Perangkat Nuklir untuk industri Prototipe Perangkat Nuklir untuk sistem kendali reaktor Publikasi ilmiah Diperolehnya Desain konseptual reaktor riset inovatif; desain Data Teknis konseptual reaktor daya maju kogenerasi serta Evaluasi teknologi, keselamatan dan keandalan reaktor daya PWR Desain konseptual reaktor riset dan daya Publikasi ilmiah Paket Teknologi Diperolehnya Aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang peternakan, kesehatan dan industri Publikasi DN

Diperolehnya paket pengembangan teknologi produksi radioisotop dan radiofarmaka

3

II.L.080.3

4

2

20,3

1 4 4

1 1 4 3

20,3

1 1

1 1

6 3

4 3

3 4 10

1 3 4 10

Publikasi LN Paket teknologi produksi radioisotop Paket teknologi produksi radiofarmaka Paten Publikasi DN

10

2 1 1 1 10

Publikasi LN

2

2

TOTAL ALOKASI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

2014


2 1 1

19,1

50,4

24,6

3.131,5

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

1 a.

PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Pengkajian dan Penerapan Audit Teknologi (PN11) Termanfaatkannya Audit Teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas litbang

b.

2014


3

3

1.090,2 26,0

Pengkajian dan Penerapan Inkubasi Teknologi (PN11) Termanfaatkannya inkubasi teknologi untuk terbangunnya Paket rekomendasi, advokasi, sruvei dan konsultasi mengenai inkubasi untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara lembaga litbangyasa, industri dan efektivitas litbang dan terbangunnya sinergi antara lembaga pemerintah litbangyasa, industri dan pemerintah

3

3

65,4

c.

Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi

Termanfaatkannya kebijakan inovasi teknologi untuk untuk meningkatnya efisiensi dan efektivitas litbang

Paket rekomendasi, advokasi, sruvei dan konsultasi kebijakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas litbang

1

1

15,2

d.

Pengembangan Teknologi Pembenihan Ikan Nila Unggul

Termanfaatkannya teknologi produksi benih unggul ikan nila untuk mendukung ketahanan pangan

1

e.

Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Termanfaatkannya teknologi pengolahan hasil ikan dan dan Peternakan; ternak untuk mendukung ketahanan pangan

Prototipe Rekmondasi dan alih teknologi Kajian ikan Prototipe ikan Rekomendasi dan alih teknologi Sejumlah rekomendasi, alih teknologi, prototipe, pengujian pada pengolahan hasil ikan dan ternak (paket prototype)

f.

Bioremediasi Lahan Pertanian di Pulau Jawa,

Paket rekomedasi, advokasi, survei dan konsultasi mengenai audit teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas litbang

Termanfaatkannya teknologi bioremediasi lahan pertanian Kajian Bioremediasi Lahan Pertanian di Pulau Jawa untuk mendukung ketahanan pangan Proto tipe, pengujian Bioremediasi Lahan Pertanian di Pulau Jawa Rekomendasi dan Alih teknologi Bioremediasi Lahan

IIII.L.081.1

4

6,0

1 2

6,8

6,5

3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

g.

Teknologi hyperspectral untuk pemetaan sentra produksi pertanian

Termanfaatkannya Teknologi hyperspectral untuk pemetaan sentra produksi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan

Rekomendasi mengenai sentra-sentra produksi pertanian

1

h.

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Produksi Obat Generik dan Obat Herbal

Termanfaatkannya teknologi farmasi dan medika untuk kesehatan.

rekomendasi, prototipe, bibit unggul

1

i.

Pengembangan Pupuk Berimbang (PN 5)

Termanfaatkannya teknologi pupuk berimbang untuk mendukung ketahanan pangan

j.

Pengembangan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Tsunami Buoy dalam Program Nasional InaTEWS

Termanfaatkannya teknologi survei kelautan untuk lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, ketahanan pangan, infrastruktur dan energi kelautan.

k. l.

Pengembangan PLTP Skala Kecil (PN 8) Teknologi Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Air (PN 10) Pengkajian dan Penerapan Teknologi Energi Bersih

Termanfaatkannya sistem teknologi pembangkit listrik Termanfaatkannya teknologi efisiensi pemanfaatan sumberdaya air di daerah tertinggal Termanfaatkannya sistem teknologi pembangkit listrik skala kecil, aplikasi teknologi kualitas daya sistem energi, serta penerapan teknologi dan sistem konservasi energi [ada peralatan dan pemanfaatan energi kandungan komponen dalam negeri semaksimal mungkin

m.

Rekomendasi alih teknologi dan pengujian untuk teknologi farmasi dan medika Prototipe produk bahan farmasi (probiotik) Rekomendasi alat medis Survei, pilot plant Pilot project, pengujian Pilot plant, biofertilizer Pengujian, alih tekn Rekomendasi Terlaksananya pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan Pilot Plant Tsunami Buoy dalam program nasional InaTEWS (Jumlah buoy) Jumlah prototype, alih teknologi sistem dan komponen Rekomendasi dan pilot plant untuk pemanfaatan sumberdaya air alih tekno-logi 2 MW alih teknologi PLTP Conden- sing %MW alih teknologi, pilot plant binarycyle 100kw alih teknologi, binarycyle 1 MW pilot plant binary cycle 1 Mw dan sertifikasi Jumlah HAKI, prototipe, rekomendasi, pilot plant, paper, Studi Kelayakan, hasil pengujian, dan PNBP teknologi Gasifikasi Batubara/ Biomasa Jumlah kajian desain & aplikasi, prototyping, studi kelayakan, rekomendasi kebijakan danpelaksanaan, dan intermediasi teknologi energi terbarukan, energy fosil dan efisiensi energy (paket)

IIII.L.081.2

2014 1


25,5

1 79,0

1

9

1 17

36,5

1 1

2 1

177,0 6,3 23,0

1

1 kajian

1 1 FS

22,5

2

5

31,0


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

n.

Pemanfaatan Dimethyl Ether (DME) sebagai bahan bakar rumah tangga

Termanfaatkannya DME pada pengembangan energi alternatif

o. p.

Pengembangan listrik tenaga surya Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi untuk Pemerintahan dan Industri

Termanfaatkannya listrik tenaga surya Termanfaatkannya dan Terkuasainya kemampuan rekayasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi

pilot project pada DME untuk alternatif energi rekomendasi dan pilot plant Prototipe, alih teknologi, pengujian untuk pendukung transportasi dan kepemrintahan pada transportasi udara, sistem informasi dan akuntasi, jaringan infostructure

q.

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Untuk Transportasi Masal

Termanfaatkannya teknologi transportasi untuk transportasi massal

Jumlah alih teknologi, rekomendasi, prototipe, pengujian dan jasa operasional pada perkereta-apian dan otomotif

r.

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Manufaktur untuk Teknologi Energi, Pangan, Transportasi, K h ddan H k Pengkajian Penerapan Teknologi Informasi dan

Termanfaatkannya Teknologi Manufaktur untuk Teknologi Energi, Pangan, Transportasi, Kesehatan, dan H k Terkuasainya kemampuan rekayasa di bidang teknologi

Jumlah rekomndasi, alih teknologi, advokasi, konsultasi,prototipe, mini plant pada otomasi industri

Komunikasi (PN11)

informasi dan komunikasi yang menunjang prioritas i l Termanfaatkannya teknologi informasi dan komunikasi

s. t.

Teknologi Komunikasi dan Sistem Informasi (ICT) pertanian

rekomendas pada DME untuk alternatif energi

1

1

10,5

1 2 proto tipe,

1 1 2 proto tipe, uji pakai

9,0 56,5

2 rekmd

2 kon sults, rekmd, uji coba

39,2

3 advo kasi, rekmd

3 Proto tipe, alih tekn, advo k3 i

34,5

3 1

30,0 3,5

pada pertanian untuk mendukung ketahanan pangan

komunikasi untuk pertanian Rekomendasi untuk penerapan sistem informasi dan Rekomendasi kebijakan pengurangan emisi dan Termanfaatkannya neraca karbon dan rekomendasi penurunan carbon pada sektor pertanian, kehutanan, lahan peningkatan carbon sink dan Pilot plant fotobioreaktor untuk penyerap CO2 (paket rekomendasi dan model) basah. Model fisik kolamkultur penyerap CO2, Penyempurnaan dan pengujian peralatan produksi flare

u.

Teknologi Pengendalian dan Mitigasi Dampak Pemanasan Global (PN 9)

v.

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri PertahananTermanfaatkannya teknologi pertahanan, keamanan dan keselamatan Peningkatan Kemandirian daya Saing Industri dan Terbangunnya keterkaitan antar lembaga litbang, antar UMKM Berbasis Teknologi lemlit dengan perguruan tinggi, dan antara lemlit dengan industri dan masyarakat pengguna.

w.

Terbangun dan termanfaatkannya prototipe Perangkat PC USG Multi Chanel, Perangkat Lunak Free-Open Source S f duntuk K penerapan i sistem Si informasi danl i Prototipe

2014


Prototipe pesawat udara nir awak rekomendasi Terlaksanakanya pelayanan teknologi berupa rekomendasi, alih teknologi, survei, konsultasi dan advokasi pada bidang kebijakan teknologi (paket)

IIII.L.081.3

1

1 1

1 1

0 14,85

10,0 1 1

18,4


PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

2 3 a.

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR BPPT Peningkatan dan Pembangunan Laboratorium BPPT Terpadu

2014

TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar) 2.125,5 356,6

Termafaatkannya laboratorium BPPT terpadu untuk mendukunga sistem inovasi nasional dan P3IPTEK

Laboratorium dari Klaster I s/d VI untuk : Transportasi & Produksi, Material, Proses & Konstruksi, Hankam & ICT, GeosTech, Energi serta Fasilitas lain

TOTAL ALOKASI BPPT 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

IIII.L.081.4

1

1

356,6

3.572,3

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2010 1 a

b

PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA Pengembangan Teknologi Roket Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi roket

Pengembangan teknologi satelit

Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi satelit dan stasiun bumi

Uji terbang roket dan akuisisi data ionosfer, geomag net, Kontinuitas operasi instalasi uji terbang, stasiun peng dan meteo amat dir gantara untuk mendukung litbang dan pemanfaat an sains antariksa

2014

1. Jumlah tipe/ jenis roket yang dikembangkan; 2. Jumlah unit roket yang diuji statik;

10 28

9 24

3. Jumlah roket yang diuji terbang; 4. Jumlah produksi amonium perklorat (AP) oleh LAPAN (ton);

31 2

10 20

5. Jumlah roket dengan bahan baku AP produk LAPAN yang diuji terbangkan

5

15

6. % Peningkatan Kapasitas Sarpras Litbang Roket untuk mencapai minimum kebutuhan 1. Jumlah Satelit yg dibuat/ diintegrasi di dalam negeri 2. Jumlah Satelit yangg akan diluncurkan 3. Jumlah rancangan satelit baru kerjasama dengan pengguna

-

45

2 -

1 -

-

-

2

-

4. Jumlah pembangunan stasiun bumi utama penerima data & pengendali satelit 5. Jumlah Doktek satelit (user requirement, mission definition, desain satelit, desain stasiun bumi, rancangan pengolahan data, bentuk produk data) c


INDIKATOR

% Kontinuitas operasi instalasi uji terbang dan stasiun pengamat dirgantara

II.L.082.1

100

100

1.470,7 632,2

189,9

25,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2010 d

e

f

g

Pengembangan Teknologi Penerbangan

Pengembangan Teknologi Dan Bank Data Penginderaan Jauh (PUSDATA)

Akuisisi dan pengo lahan data satelit penginderaan jauh sumber daya alam serta pelayanan pengguna

Ops. stasiun bumi penginderaan jauh cuaca, stasiun pengamat geomagnet, meteor, dan atmosfer dan Stasiun Telemetri Tracking Commands (TTC) dan pelayanan pengguna (BIAK)


INDIKATOR

Rancang bangun pesawat nir awak, ramjet dan diseminasi pemanfaatan teknologi dirgantara

Penguatan kemampuan akuisisi data satelit wilayah Indonesia

Kontinuitas operasi sistem stasiun bumi satelit penginderaan jauh sumber daya alam Parepare untuk mendukung pelayanan kepada pengguna

Kontinuitas operasi stasiun bumi satelit peng inderaan jauh cuaca Biak untuk mendukung pelayanan kepada pengguna

2014

1. Jumlah jenis pesawat nir awak dan propulsi jet yang dikembangkan 2. Jumlah pesawat nir awak dan ramjet yang di uji terbang

1

-

-

1

3. Jumlah sistem ground segment pesawat nir awak dan pesawat ramjet yang dikembangkan 4. Jumlah Doktek Spinoff Teknologi Penerbangan 1. Jumlah penelitian dan pengembangan teknologi penginderaan jauh

1

2

2 4

2 4

2. Jumlah doktek kajian sistem satelit multimisi (Sistem Akuisisi Data NPP/ NPOESS, LDCM, Arsitektur system Pengolahan Data Satelit Mulitimissi)

2

3. % Jumlah data yang terdistibusi 4. Jumlah modul Pengolahan citra berbasis Open Source

80

1. % Keberhasilan akuisisi data sa-telit penginderaan jauh multi misi 2. % Jumlah “ near real time” catalog metadata tepat waktu 3. Jumlah kegiatan pelayanan teknis kepada pengguna untuk kawasan Indonesia Tengah 4. % integrasi sub Sistem stasiun bumi dan Uji coba operasi Akuisisi da ta NPP/ NPOESS, Landsat 8 1. % Kontinuitas operasi stasiun bumi penginderaan jauh cuaca, stasiun pengamat geomagnet, meteo dan atmosfer serta TTC

2. Jumlah kegiatan pelayanan teknis kepada pengguna untuk kawasan Indonesia Timur

II.L.082.2

143,3

93,9

80 1

95%

95%

100

100

4

4

-

50

95

95

2

2

55,1

25,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

2010 h

i.

Pengembangan Pemanfaatan Penginderaan Jauh

Pemanfaatan data satelit untuk pemantauan sumber daya 1. Jumlah penelitian dan pemanfaatan teknologi penginderaan lahan dan kondisi lingkungan jauh

Pengundangan Undang-Undang Tentang Keantariksaan

UU Keantariksaan Nasional dan PP turunannya

2014

5

6

2. % kelengkapan data satelit lingkungan dan cuaca wilayah Indonesia

96

100

3. Jumlah jenis informasi spasial penginderaan jauh yang dapat diakses terkait pemantauan dan sumber daya alam, mitigasi bencana dan hankam

7

9

4. Jumlah basis data spasial penutup dan penggunaan lahan (satuan Propinsi ) 5. % Downtime Operasi Penyajian Info mitigasi bencana dan Inventarisasi SDAL

2

4

15

5

80,4

Sinkronisasi dan harmonisasi RUU Keantariksaan Nasional

2,0

UU Keantariksaan Nasional RPP terkait UU Keantariksaan Nasional dan sinkronisasi / harmonisasi

2,0 3,0

PP terkait UU Keantariksaan Nasional dan turunannya 2


INDIKATOR

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA TOTAL ALOKASI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) 2010-2014


II.L.082.3

1

3,0 449,3 1.920,1

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : BAKOSURTANAL NO 1

A

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL

Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang.

TARGET SASARAN

2010 Meningkatnya Pemanfaatan Peta Dasar Dalam Mendukung Pembangunan Nasional.


INDIKATOR Jumlah dokumen Kebijakan Pemetaan Dasar Rupabumi, Jumlah Peta Dasar Nasional Matra Darat, Lautan Dan Udara, Serta Batas Wilayah.

Memperluas pemanfaatan data dan informasi spasial tematik hasil Jumlah dokumen data dan informasi spasial SDA dan LH tematik survei SDA dan LH untuk pengelolaan sumber daya alam dan matra darat. perlindungan fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan. Jumlah dokumen data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra laut. Jumlah dokumen data dan informasi atlas serta pengembangan wilayah. Tertatanya Penyelenggaraan Survei dan Pemetaan Di Bidang Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan di bidang sistem jaringan Sistem Jaringan dan Standardisasi data Spasial Serta Survei dan standarisasi data spasial. Geodesi dan Geodinamika. Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan di bidang survei geodesi dan geodinamika. Kebijakan pemetaan dasar rupabumi dan meningkatnya jumlah Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) Peta Rupabumi skala 1:10.000 cakupan peta rupabumi Indonesia. (Sumatera & selatan Jawa). Jumlah NLP Peta Rupabumi skala1:50.000 wilayah gap. Jumlah NLP Peta Rupabumi skala1:250.000 wilayah gap. Jumlah NLP Basis Data Geospasial skala 1:10.000 (Sumatera & selatan Jawa), 1:50.000, dan 1:250.000. Jumlah Dokumen Norma Spesifikasi Pedoman Kriteria (NSPK) Jumlah dokumen pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang. Jumlah NLP gasetir dan model penataan ruang provinsi.

II.L.083.1

2014

3

15

K)

3

15

K)

3

15

K)

3

15

K)

2

10

K)

2

10

K)

90

724

K)

1.490

K)

0

60

K)

250

2.274

K)

5

25

K)

5

25

K)

400

2.000

K)

160

2.049,1

532,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BAKOSURTANAL NO B


TARGET SASARAN

2010

Pemetaan Dasar Kelautan dan Kebijakan pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan serta Kedirgantaraan. meningkatnya cakupan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan.


INDIKATOR 2014 10

K)

13.680

68.400

K)

34.000

265.000

K)

2

109,7

Kualitas kerjasama,sinergi, koordinasi, program dan kegiatan, serta diseminasi data spasial kelautan dan kedirgantaraan nasional. Survei batimetri lepas pantai line km Jumlah liputan data spasial batimetri, Pantai (LPI) dalam ln km 30.000

225.000

K)

Jumlah NLP Peta LPI skala 1:25K, 1:50K, 1:250K dan LLN 1:500K

52

292

K)

Jumlah liputan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan dan basis data kelautan dan kedirgantaraan Pemutakhiran peta dasar kelautan dan kedirgantaraan serta basis data kelautan dan kedirgantaraan

1

5

K)

4

41

K)

Pembuatan Peta LBI

2

15

K)

Pembuatan peta navigasi udara (Aeronautical Chart)

8

51

K)

Peta Resmi tingkat peringatan tsunami

2

16

K)

0

44

K)

72

161

K)

Percepatan Survei Hidrografi pantai multibeam line km

C

Pemetaan Batas Wilayah.

Kebijakan pemetaan batas wilayah dan meningkatnya cakupan peta batas wilayah.

Jumlah NLP Peta batas wilayah negara (joint Mapping) koridor perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia skala 1:50.000 Jumlah NLP pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia, dan RI-RDTL skala 1:50.000 serta skala 1:25.000 Jumlah pulau pemetaan pulau-pulau terluar

25

58

K)

Jumlah daerah penataan batas provinsi/kab/kota

0

36

K)

Jumlah wilayah dalam pemetaan wilayah provinsi

0

33

K)

Jumlah wilayah dalam pemetaan wilayah kabupaten

40

397

K)

Jumlah wilayah dalam pemetaan wilayah kota

0

98

K)

Jumlah (Border Sign Post) BSP RI-RDTL

0

240

K)

II.L.083.2

89,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BAKOSURTANAL NO


TARGET SASARAN


INDIKATOR 2010 Jumlah Perapatan pilar batas RI-Malaysia

22

2014 110

K)

Jumlah Perapatan pilar batas RI-PNG

0

20

K)

Jumlah Perapatan pilar batas RI-RDTL

60

300

K)

Jumlah dokumen perundingan teknis batas darat

3

15

K)

Jumlah dokumen perundingan teknis batas maritim

3

17

K)

Jumlah dokumen kajian LKI>200 NM Jumlah dokumen pengkajian dan pemetaan batas negara dan geopolitik

1

6

K)

1

5

K)

110

1.130

K)

1

5

K)

25

225

K)

1

5

K)

Jumlah NLP penyusunan dan pemeliharaan basisdata batas wilayah D

Peningkatan Ketersediaan Data Dan Informasi Survei Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Matra Darat.

Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra darat.

Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan NSPK survei dan pemetaan SDA dan LH tematik matra darat. Jumlah NLP produk inventarisasi, neraca, kebencanaan, kajian aplikasi tekno surta, remote sensing, dinamika geografis dan kajian wilayah, SDA dan LH matra darat yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional. Jumlah dokumen database SDA darat.

E

F

Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi Survei Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Matra Laut.

Tersedianya data dan informasi spasial SDA dan LH tematik matra laut.

Penyusunan Atlas Sumberdaya Tersedianya data dan informasi atlas serta kajian pengembangan dan Kajian wilayah.

Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik 33 Prov, 6 K/L 33 Prov, 6 K/L SDA dan LH matra darat. Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan NSPK survei SDA dan LH 1 5 tematik matra laut Jumlah produk inventarisasi, neraca, kajian aplikasi tekno surta , 18 NLP(@5 tema) dan 90 NLP(@5 remote sensing/GIS, dinamika geografis SDA dan kajian wilayah LH 4 dok tema) dan 20 dok matra laut yang diatur dan dikelola sebagai basis data pemetaan nasional Jumlah akses, diseminasi dan utilitas informasi data spasial tematik 33 Prov, 6 K/L 33 Prov, 6 K/L SDA dan LH matra laut Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan NSPK atlas serta kajian pengembangan wilayah.

II.L.083.3

0

4

K)

63,8

66,4

K)

K)

153,8



TARGET SASARAN

2010

Pengembangan Wilayah.

G

Pembangunan Infrastruktur Data Spasial.

Rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan Infrastruktur Data Spasial.


INDIKATOR 2014

Jumlah dokumen produk atlas sumberdaya beserta basisdatanya.

18

84

K)

Jumlah dokumen kajian model spasial dinamis serta difusi, diseminasi atlas dan kajian pengembangan wilayah. Jumlah daerah (propinsi dan kabupaten) untuk pelaksanaan akses, utilitas data dan informasi atlas sumberdaya dan kajian pengembangan wilayah. Jumlah simpul jaringan di pusat.

2

6

K)

14

70

K)

14

14

K)

6

28

K)

Jumlah simpul jaringan di kabupaten/kota.

50

480

K)

Jumlah dokumen SNI

12

60

K)

Jumlah metadata simpul jaringan pusat.

3

13

K)

Jumlah metadata simpul jaringan provinsi.

3

15

K)

Jumlah metadata simpul jaringan kabupaten/kota

4

19

K)

Jumlah pembangunan dan pengembangan penghubung simpul.

1

5

K)

Jumlah simpul jaringan di provinsi

Jumlah dokumen pembangunan dan pengembangan IDSN.

1

5

K)

Jumlah tenaga terampil melalui Diklat Teknis Surta

70

430

K)

Jumlah tenaga terampil melalui Diklat Fungsional Surveyor Pemetaan Jumlah Dokumen NSPK tentang Pedoman, Standardisasi Kurikulum dan Silabus Diklat Surta Jumlah kegiatan peningkatan Kapabilitas Personil, Infrastruktur dan Administrasi Kediklatan Jumlah rasio jumlah penelitian per peneliti.

140

1.160

K)

5

34

K)

5

30

K)

1:03

1:02

II.L.083.4

948,2


H

2

TARGET


Pembangunan Data Dan Informasi Geodesi Dan Geodinamika.

SASARAN

2010

Rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan data dan informasi geodesi dan geodinamika.


INDIKATOR 2014

Jumlah peraturan per-UU-an dan jumlah dokumen penyelenggaraan reformasi birokrasi.

1 UU

1 UU, 4 PP, 2 Perpres, 3 Kep KABAKOSURTAN AL, 2 dokumen reformasi birokrasi

K)

Jumlah dokumen penegakan Sertifikasi SDM surta non-PNS dan fungsionalisasi SDM surta PNS. Jumlah dokumen kegiatan promosi, humas, administrasi kerjasama dan publikasi surta. Jumlah jaring kontrol geodesi dan geodinamika yang dirawat

0

2

K)

4

20

K)

150

950

K)

Jumlah stasiun tetap GPS dan perawatan sistem

78

458

K)

Jumlah Pembangunan stasiun tetap GPS

12

22

K)

Jumlah stasiun pasang surut laut yang dirawat

88

468

K)

Jumlah pembangunan stasiun pasang surut laut

7

7

K)

Jumlah stasiun permanen gayaberat yang dirawat

0

4

K)

Jumlah dokumen kebijakan teknis di bidang data dan informasi geodesi dan geodinamika. Jumlah basis data geodesi dan geodinamika.

1

5

K)

1

5

K)

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAKOSURTANAL

84,9

462,7

TOTAL ALOKASI BAKOSURTANAL 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.083.5

2.511,8

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN) TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

1 PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL a. Pengembangan sistem standardisasi dan penilaian Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang kesesuaian standardisasi dan penilaian kesesuaian

b. Perumusan Standar

c. Peningkatan Penerapan Standar

Meningkatnya jumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar dan tata cara perumusan standar

Meningkatnya penerapan standar/SNI oleh pemangku kepentingan standardisasi d. Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi Meningkatnya persepsi dan partisipasi pemangku kepentingan dalam kegiatan standardisasi 2 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TEKNIS LAINNYA 3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA FISIK

Draft RUU Standardi-sasi UU Standardi-sasi PP Standardi-sasi Laporan sosialisasi UU dan PP Standardi-sasi SNI

Laporan fasilitasi penerapan SNI kepada LPK dan industri/ organisasi Laporan promosi dan diklat standardi-sasi

TOTAL ALOKASI BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN) 2010-2014


1

II.L.084.1

2014


1

1 200

200

24,2

1

1

55,0

1

1

54,8 178,5 5,1 483,0

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN) TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

1 a

PENGAWASAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR Pengkajian Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN)

b

Perumusan dan Pengembangan Peraturan Perundangan Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN) Pengembangan dan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN) Penyelenggaraan dan Pengembangan Inspeksi Keselamatan, Keamanan dan Safeguards Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN)

e

Penyelenggaraan dan Pengembangan Keteknikan, Sistem Manajemen dan Kesiapsiagaan Nuklir

2

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

3

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

c d

Tersedianya hasil kajian IBN

Dokumen kajian bidang IBN Terkait PLTN

8

8

122,5 7,6

Tersedianya rancangan peraturan perundangan IBN

Dokumen Rancangan Peraturan bidang IBN Terkait PLTN Dokumen Perizinan Terkait PLTN

6

7

8,0

3

3

6,9

Terselenggaranya inspeksi keselamatan instalasi nuklir, Laporan Hasil Inspeksi safeguard dan proteksi fisik yang efektif dan efisien

54

54

15,2

Terselenggaranya pengembangan keteknikan, sistem manajemen dan kesiapsiagaan nuklir

6

6

28,7

Terselenggaranya pelayanan perizinan IBN

Dokumen Pengembangan Keteknikan, Sistem Manajemen dan Kesiapsiagaan Nuklir

306,9 19,6

TOTAL ALOKASI BADAN PENGAWASAN TENAGA NUKLIR (BAPETEN) 2010-2014


1

2014


II.L.085.1

449,0

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NO 1.


TARGET SASARAN

2010

PROGRAM DUKUNGAN Meningkatnya koordinasi perencanaan pembinaan, MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN pengendalian terhadap program, administrasi dan TUGAS TEKNIS LAINNYA LAN sumber daya serta kerjasama dalam lingkup LAN

2.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR LAN

- Terlaksananya pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana di LAN - Terlaksanya penyelesaian pembangunan gedung B Jakarta


INDIKATOR - Persentase terlaksananya program dan kegiatan yang direncanakan. - Jumlah laporan kegiatan yang sesuai dengan sistem aplikasi pelaporan - Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Publik (SAP). - Jumlah peraturan perundang- undangan yang disusun. - Persentase pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri di bidang administrasi negara. - Persentase ketersediaan arsip dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan. - Jumlah pegawai yang dikembangkan kapasitas dan kompetensinya. - Jumlah publikasi hasil pelaksanaan tupoksi LAN. - Persentase dukungan pelayanan yang dilakukan Persentase kelengkapan sarana dan prasarana layak pakai dan sesuai standar Luas bangunan gedung B (10.000 m2/7 lantai)

II.L.086.1

2014

100%

100%

1 Lap

5 Lap

K)

1 Lap

5 Lap

K)

1 paket

5 paket

K)

80%

80%

100%

100%

100 orang

825 orang

K)

1 paket 100% 70%

5 paket 100% 100%

K)

30%

100%

649,5

207,7

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NO 3.

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM PENGKAJIAN ADMINISTRASI NEGARA DAN DIKLAT APARATUR NEGARA

TARGET SASARAN

INDIKATOR 2010

- Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan sekolah pimpinan administrasi nasional secara optimal dan terukur.

- Meningkatnya kualitas perumusan, kualitas manajemen pelayanan publik, implementasi dan evaluasi serta monitoring kebijakan.

- Meningkatnya kualitas pelaksanaan kajian dan penelitian dan pengembangan dibidang pengembangan administrasi pembangunan negara, pengembangan sistem informasi administrasi negara dan pengembangan hukum administrasi negara.

2014

- Persentase kelengkapan bahan pengembangan kurikulum dan bahan ajar pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) dan program pengembangan eksekutif nasional.

90%

100%

- Persentase kelengkapan dan bahan ajar pendidikan dan pelatihan SPIMNAS bidang teknik manajemen, fungsional dan kebijakan pembangunan.

100%

100%

- Tingkat kepuasan pengguna terhadap hasil telaahan, penyusunan agenda dan sistem yang terkait dengan perumusan implementasi dan evaluasi serta monitoring kebijakan.

50%

70%

- Tingkat pemanfaatan hasil telaahan, penyusunan agenda dan pengembangan sistem yang terkait dengan perumusan, implementasi dan evaluasi serta monitoring kebijakan.

10%

25%

- Tingkat kepuasan pengguna terhadap hasil telaahan dan pengembangan sistem yang terkait dengan manajemen pelayanan publik.

60%

80%

- Tingkat pemanfaatan hasil telaahan dan pengembangan sistem yang terkait dengan manajemen pelayanan publik.

20%

30%

- Indeks data penyusunan telaahan kebijakan. - Indeks data pengembangan hukum administrasi negara - Indeks data penyusunan agenda pengembangan administrasi negara. - Indeks data pengembangan kerjasama dan administrasi pembangunan sosial ekonomi. - Indeks data pengembangan sistem informasi dan otomasi administrasi negara.

60% 60% 40%

80% 80% 65%

30%

50%

30%

50%

II.L.086.2


KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NO

1.

2.

TARGET


Peningkatan kualitas pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknik manajemen dan kebijakan publik

SASARAN

2010

- Meningkatnya kualitas pembinaan diklat aparatur dan widyaiswara. Terbangunnya sistem diklat aparatur pola baru

Tersusunnya modul dan terselenggaranya diklat pelayanan publik

3.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan Terselenggaranya diklat kepemimpinan tingkat I pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat I , II , III dan IV

4.

Pengkajian kinerja sumber daya aparatur Tersusunnya kebijakan magang bagi calon pemimpin aparatur negara pada institusi bertaraf internasional

5.

Pengkajian manajemen kebijakan


INDIKATOR 2014

- Indeks implementasi rekomendasi kajian di bidang administrasi pembangunan, hukum administrasi negara dan sistem informasi dan otomasi administrasi negara.

20%

40%

Standar kualitas diklat dan widyaiswara

70%

100%

-

1 SK Kepala LAN

K)

1 modul 2 laporan

K)

-

Jumlah juknis dan pedoman kediklatan

-

Jumlah modul diklat Laporan sosialiasi pembaharuan sistem diklat pola baru

1 modul

-

Laporan hasil revitalisasi SIDA Laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat

1 laporan 1 laporan

2 laporan 2 laporan

K)

-

1

K)

-

400 org

K)

60 org

300 org

K)

-

1 kebijakan

K)

-

1 laporan 1 Kajian, 1 Perka LAN

K)

Jumlah Peraturan Kepala LAN tentang Metode dan Modul Diklat Pelayanan Publik Jumlah peserta diklat TOT pelayanan publik berbasis kinerja Jumlah peserta diklat kepemimpinan tingkat I

Jumlah kebijakan tentang magang bagi calon pemimpin aparatur negara Jumlah laporan review kebijakan magang Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan diklat bagi Jumlah petunjuk teknis tentang penyelenggaraan diklat bagi upaya penanganan dampak reformasi birokrasi upaya penanganan dampak reformasi birokrasi instansi instansi

TOTAL ALOKASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.086.3

9,0

K)

K)

1,9

11,7 1,2

K)

1,8

1.008,8

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NO I

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA ANRI

TARGET SASARAN

INDIKATOR 2010

Meningkatnya efektifitas koordinasi perencanaan program dan kegiatan serta pengelolaan administrasi di lingkungan ANRI

1. Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu 2. Persentase berkurangnya revisi kegiatan yang diajukan unit kerja 3. Jumlah pengunjung ANRI 4. Persentase dokumen administrasi perkantoran yang dapat diselesaikan tepat waktu 5. Persentase layanan di bidang hukum dan kerjasama yang tepat sasaran 6. Persentase penyelesaian peraturan di bidang kearsipan

2014

100%

100%

20%

20%

2.900 org 90%

37.245 org 90%

90%

90%

100%

100%

7. Persentase penyelesaian peraturan tentang tugas dan fungsi unit kerja 8. Persentase penyelesaian SOP unit kerja 9. Persentase penyelesaian adminstrasi kepegawaian terkait dengan kenaikan pangkat dan usulan pensiun pegawai

100%

100%

100% 100%

100% 100%

10. Persentase penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi 11. Persentase peningkatan kualitas pengelolaan, penatausahaan anggaran/barang dan pertanggung jawaban serta pelaporannya

100%

100%

100%

100%

12. Persentase ketersedian pedoman pengelolaan/data base arsip dinamis dan ketersedian program/daftar arsip vital serta ketepatan waktu pendistribusian surat/barang cetakan

100%

100%

II.L.087.1


KEMENTERIAN/LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NO


INDIKATOR 2010 13. Jumlah laporan hasil pengawasan dan rekomendasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kearsipan

1.

Peningkatan layanan hukum, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, dan pengelolaan pegawai di lingkungan ANRI


TARGET SASARAN

Tersusunnya peraturan pelaksanaan dari UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

14. Jumlah instansi/perusahaan yang memanfaatkan jasa kearsipan - Jumlah PP - Jumlah Inpres - Jumlah Perka. ANRI

2014

6 Laporan

30 Laporan

K)

8 Instansi

40 Instansi

K)

7 PP, 1 Inpres, 52 Perka ANRI

K)

- 4 PP tentang: · Sistem Kearsipan Nasional (SKN), Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN), Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);

7,0

· Pengelola-an Arsip Dinamis;

II

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR ANRI

Meningkatnya efektifitas pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip

II.L.087.2

· Pengelola-an Arsip Statis; dan · Penyusu-tan Arsip - 1 Inpres, dan - 1 Perka ANRI 100%

100%

85,6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NO III

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM PENYELENGGARA-AN KEARSIPAN NASIONAL

INDIKATOR 2010

Meningkatnya kualitas pembinaan kearsipan secara efektif dan efisien

5%

25%

5%

75%

3. Persentase lembaga Negara dan badan pemerintah pusat yang memiliki Jadwal Retensi Arsip (JRA)

5%

25%

4. Persentase hasil rekomendasi evaluasi yang digunakan sebagai input penyempurnaan sistem kearsipan bagi lembaga kearsipan daerah provinsi dan kabupaten/Kota

80%

80%

2 angkatan diklat penciptaan Arsiparis

2 6 angkatan diklat penciptaan Arsipa-ris

K)

-

1500 peserta diklat teknis 2250 peserta diklat teknis 30 instansi pusat

K)

750 peserta diklat teknis Pembinaan kearsipan pusat

Terlaksananya penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKD-TIK)

2014

1. Persentase lembaga dan unit kearsipan yang sudah terakreditasi 2. Persentase lembaga Negara dan badan pemerintah pusat yang memiliki pedoman kearsipan secara terpadu

5. Jumlah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan

1.


TARGET SASARAN

Jumlah instansi pusat dan Lembaga Kearsipan Pusat yang sudah menerapkan SIKD-TIK

TOTAL ALOKASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.087.3

10 instansi pusat

207,3

K)

K)

11,4

615,2

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TARGET NO

I.

II.


SASARAN

2010

PROGRAM DUKUNGAN - Meningkatnya efektifitas koordinasi perencanaan MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN program dan kegiatan, sumber daya serta TUGAS TEKNIS LAINNYA BKN pengelolaan administrasi di lingkungan BKN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BKN

INDIKATOR

- Terlaksananya pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana di BKN

2014

- Persentase monev yang digunakan sebagai bahan perbaikan proses perencanaan pada periode selanjutnya

50%

80%

- Persentase terlaksananya program dan kegiatan yang direncanakan - Persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi - Persentase laporan asset BKN yang dinilai wajar

100%

100%

50%

80%

60%

95%

- Opini BPK tentang laporan keuangan BKN

WDP

WTP

- Lamanya waktu merespon berita negatif

10 hari

1 hari

- Jumlah dokumentasi, informasi dan publikasi kegiatan BKN - Persentase gedung kantor yang dimiliki dengan gedung kantor yang dibutuhkan - Persentase gedung pusdiklat BKN yang dimiliki dengan gedung pusdiklat yang dibutuhkan - Persentase gedung arsip yang dimiliki dengan gedung arsip yang dibutuhkan - Persentase perbandingan rumah dinas yang dimiliki dengan kebutuhan - Persentase sarana penunjang yang dimiliki dengan sarana penunjang yang dibutuhkan

II.L.088.1

40


95

100%

100%

0%

100%

63%

100%

60%

100%

70%

90%

413,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TARGET NO

III.

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS PROGRAM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN NEGARA

SASARAN

2010 - Terwujudnya rumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan kepegawaian

- Terwujudnya rumusan kebijakan pembinaan kinerja dan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian


INDIKATOR 2014

- Presentase instansi pemerintah yang mengusulkan formasi PNS berdasarkan pedoman perencanaan kebutuhan pegawaii - Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan standar kompetensi jabatan di lingkungannya

30%

100%

20%

100%

- Persentase hasil kajian/penelitian yang digunakan dalam penyusunan kebijakan nasional bidang kepegawaian

10%

40%

- Persentase lulusan diklat teknis manajemen PNS yang telah menempati posisi sesuai dengan bidangnya - Persentase instansi pemerintah yang menerapkan penilaian kompetensi PNS dalam pengembangan karir kepegawaian di lingkungannya - Persentase PNS memiliki kompetensi jabatan sesuai bidangnya - Persentase produk peraturan perundang-undangan kepegawaian mengacu pada UU Nomor 43 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya - Jumlah kebijakan kepegawaian baru yang ditetapkan

40%

80%

20%

100%

-

75%

50%

90%

- Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan reward & punishment sesuai kinerjanya serta pola pengembangan karier yang jelas - Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan employee benefit program - Persentase PNS yang memiliki kompetensi jabatan sesuai dengan bidangnya

II.L.088.2

2 Naskah

7 Naskah

50%

75%

50%

75%

40%

100%

514,7

K)



SASARAN

2010 - Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan di bidang pengadaan, kepangkatan, dan mutasi lainnya, pelayanan pensiun PNS dan Pejabat Negara serta penetapan pertimbangan status dan kedudukan kepegawaian

Terwujudnya layanan kepegawaian dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan mudah, berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan dukungan database PNS yang akurat yang dapat dipakai sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang kepegawaian

2014

- Persentase percepatan durasi penyelesaian penetapan SK, persetujuan, pertimbangan teknis kenaikan pangkat dan mutasi lainnya serta pensiun PNS dan pejabat negara

80%

90%

- Persentase percepatan durasi penyelesaian penetapan NIP, Karpeg dan Karis/Karsu - Persentase percepatan durasi penyelesaian penetapan persetujuan / pertimbangan status dan kedudukan kepegawaian - Persentase tindak lanjut evaluasi kinerja/pelayanan kepegawaian - Lamanya waktu pelayanan kepegawaian yang telah disempurnakan - Persentase instansi yang menerapkan sistem aplikasi kepegawaian secara online - Persentase data PNS yang up to date dan akurat

80%

90%

80%

90%

80%

90%

- Jumlah jenis pelayanan kepegawaian yang dilaksanakan secara online sesuai standar pelayanan mutu - Jumlah stakehoulder menggunakan sistem KPE

Meningkatnya efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepegawaian


INDIKATOR

- Persentase dokumen/arsip fisik yang mudah diakses secara cepat lengkap dan benar - Persentase ketersediaan kebijakan-kebijakan pelaksanaan wasdal/bimtek di bidang kepegawaian - Persentase penurunan pelanggaran norma, standar dan prosedur (sengketa bidang kepegawaian ) - Persentase lulusan Diklatfung yang diangkat dalam jabatan fungsional sesuai dengan kompetensi jabatan masing-masing

II.L.088.3

30 hari 10% 30% 2 Paket

31 Instansi

20 hari 90% 90% 4 Paket

150 Instansi

20%

80%

50%

90%

20%

60%

20%

80%

K)


1.

2.


Pembangunan, pengembangan sistem informasi dan pengolahan data kepegawaian

Perencanaan kepegawaian dan formasi

SASARAN

2010

- Terbangunnya sistem informasi kepegawaian yang terpadu

- Terbangunnya database kepegawaian yang lengkap, akurat, dan terkini - Tersusunnya kebijakan realokasi/distribusi pegawai dan pelaksanaannya

- Tersusunnya kebijakan right sizing kepegawaian


INDIKATOR 2014

- Persentase jumlah PNS yang diangkat dalam jabatan struktural/fungsional sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang diterapkan (the right man on the right place )

20%

80%

- Persentase berfungsinya sistem informasi kepegawaian nasional - Persentase SAPK online di semua instansi pusat dan daerah

25%

100%

25%

100%

- Persentase tingkat keakuratan data kepegawaian yang disajikan BKN - Jumlah petunjuk teknis penataan kepegawaian sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi - Persentase jumlah pegawai yang telah tertangani statusnya sebagai dampai reformasi birokrasi - Jumlah kebijakan tentang right sizing kepegawaian

30%

100%

TOTAL ALOKASI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.088.4

-

1 Perka BKN

174,9

K)

4,8

80% 1 Perka BKN

K)

2.310,1

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2010

1.

PROGRAM PENGAWASAN INTERN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga Bidang Perekonomian

2014

- Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

70%

90%

- Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan - Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden - Persentase Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP - Tingkat opini BPK terhadap LKPP - Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan - Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

50%

90%

60% 60%

60% 95%

60% 70%

80% 85%

50%

90%

- Persentase K/L dan Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

20%

70%

II.L.089.1


KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2010

- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga Bidang Polsoskam

- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada instansi Pemerintah Daerah

2014


50%

90%

- Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan - Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden - Persentase Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP - Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan - Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders - Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

50%

90%

60% 60%

60% 95%

50%

90%

50%

90%

50%

90%

- Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan - Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden - Persentase Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP - Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

50%

90%

75% 75%

75% 95%

100%

100%

50

300

- Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima

II.L.089.2




SASARAN

2010 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah

- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP terkait kegiatan investigasi


INDIKATOR 2014

- Persentase BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang GCG atau KPI mendapat skor baik - BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik

35%

75%

30%

70%


0%

75%

- Persentase hasil pengawasan kebendaharaan umum negara yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan - Persentase BUMN yang kinerja PSO-nya baik - Persentase BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP - Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden - Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi - IPP/IPD/BUMN/BUMD berisiko fraud yang mengimplementasikan FCP - IPP/IPD/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan - Persentase terselesaikannya kasus HKP, klaim, dan ekskalasi - Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum - Persentase hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang - Persentase telaahan terhadap laporan penugasan investigasi yang memenuhi standar - Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti - Persentase masukan yang dimanfaatkan Presiden

0%

75%

0% 40%

80% 60%

75% 70%

75% 80%

10

60

K)

10

35

K)

80%

84%

85%

85%

20%

50%

80%

90%

10%

10%

70%

70%

II.L.089.3



SASARAN

2010 1.

2.

Pengendalian/pelaksanaan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga bidang fiskal dan investasi

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPKP

- Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP


INDIKATOR 2014

26

46

K)

1.650 575

5.700 1035

K)

- Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP

116

655

K)

- Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

70%

90%

- Persentase jumlah pegawai BPKP yang kompeten dan profesional di setiap bidang kompetensi yang dibutuhkan

70%

90%

- Persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelola kepegawaian dan organisasi - Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur - Tingkat opini BPK terhadap laporan keuangan BPKP

7,2 skala likert

8 skala likert

7,5 skala likert

8,50 skala likert

100%

100%

- Persepsi kepuasan pegawai/satuan kerja atas pembinaan dan bantuan hukum - Persepsi publik yang positif terhadap BPKP - Indeks efektivitas pengelolaan aset - Persepsi kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan sarpras

7,5 skala likert

8,5 skala likert

75% 100% 7,5 skala likert

83% 100% 8,3 skala likert

70%

80%

- Jumlah Keputusan Kepala BPKP tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP - Jumlah peserta diklat SPIP - Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP

- Persentase tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat BPKP

II.L.089.4

61,6

K)

2.298,3



SASARAN

INDIKATOR 2010 - Rasio SDM terdiklat sesuai kompetensi terhadap total jumlah yang dibutuhkan - Persentase Pemanfaatan hasil Litbang - Tingkat penerapan Jabatan Fungsional Auditor - Pencapaian tatakelola APIP yang baik - Tingkat persepsi kepuasan Instansi Pemerintah atas auditor bersertifikat - Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP)

3.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BPKP

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP

- Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASS) Tingkat kepuasan penerimaan layanan (skala likert 1-10)

TOTAL ALOKASI BPKP 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.089.5

2014

82%

90%

70% 60% 20% 7 skala likert

80% 80% 60% 8 skala likert

46%

70%

49%

100%

7,5

8,3


107,1

3.979,1

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN TARGET No


SASARAN

2010 1.

a.

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah (Prioritas Bidang)

Terwujudnya tatakelola yang baik dan kualitas layanan serta dukungan yang tinggi terhadap unit kerja dilingkungan Kementerian Perdagangan

1.Presentase penyelesaian SOP

2014

100%

100%

-

60% %

Tingkat kepercayaan stakeholders (internal maupun 3.Prosentase penyelesaian Peraturan Menteri Perdagangan/ eksternal) yang tinggi. Keputusan Menteri Perdagangan

95%

95%

4.Presentasi penyelesaian penataan/modernisasi organisasi dilingkungan Kementerian Perdagangan

100%

100%

5.Kualitas laporan keuangan Kementerian Perdagangan (opini) dari BPK

WDP

WTP

4

24

1.000

1.200

Jumlah UKM yang tercantum pada database PDKM

200

1000

4. Jumlah wirausaha baru dalam rangka pemberdayaan masyarakat madani melalui program Bantuan Sarana Usaha Mandiri (BSUM)-(UKM)

50

50

5.

6

6

Meningkatnya, kreatifitas, kapasitas, dan kompetensi UMKM sektor perdagangan


INDIKATOR

2.Tercapainya p y implementasi p pengadaan p g barang-jasa gj secara elektronik

1. Jumlah kebijakan dan pedoman untuk pengembangan usaha UKM mitra binaan (bahan) 2. Jumlah UKM mitra binaan yang diberikan bimbingan teknis, promosi/pemasaran, kemitraan usaha, sarana dagang/sarana usaha produktif, sertifikasi, fasilitasi, pendaftaran serta akses jaringan pembiayaan 3.

Jumlah kegiatan verifikasi dan evaluasi

II.L.090.1

2.364,0

K)

k)

110,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN TARGET No


SASARAN

2010 b.

c.

Pengembangan Ekonomi Kreatif (Prioritas Bidang)

Pengembangan Standardisasi Bidang Perdagangan (Prioritas Bidang)

Meningkatnya kontribusi pelaku kreatif (UKM Kreatif dan Insan Kreatif) terhadap PDB

Terlaksananya standardisasi bidang perdagangan yang mengacu pada standar internasional


INDIKATOR

1.

2014

2%

4%

2. Persentase UKM Kreatif yang mendapat transaksi bisnis di pameran DN dan LN 3. Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang diberikan promosi/pemasaran, kemitraan, fasilitasi, penghargaan, dan akses pembiayaan

90%

90%

400

900

4 Persentase pelaku 4. pelak ekonomi kreatif di Indonesia yang ang tercantum dalam database online 5. Jumlah brand produk ekonomi kreatif yang dihasilkan

20%

20%

26

93

Jumlah rumusan standar barang dan jasa perdagangan

2

2

2. Jumlah negosiasi pada sidang internasional yang terjadwal (sidang) 3. Jumlah penyusunan regulasi teknis standardisasi dalam bidang perdagangan 4. Pembuatan buku standar contoh karet konvensional (sesuai amanat International Rubber Asosiation - IRA - setiap 2 tahun) 5. Penyelesaian pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) (hari) 6. Persentasi dukungan dan pemahaman publik terhadap Kebijakan Standardisasi Bidang Perdagangan (indeks persepsi stakeholder)

18

21

1

5

-

800

5

3

NA

80%

1.

Persentase PDB ekonomi kreatif terhadap PDB Nasional

II.L.090.2

217,5

73,0

K)



SASARAN

INDIKATOR 2010

2.

PENINGKATAN SARANA DAN Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana PRASARANA APRATUR KEMENTERIAN aparatur Kementerian Perdagangan PERDAGANGAN

1.% Jumlah Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan yang menerima manfaat berupa fasilitas sarana dan prasarana kantor guna menunjang kegiatan kelancaran operasional perkantoran.

3.

PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERDAGANGAN

1.Persentase penurunan jumlah temuan atas penyimpangan peraturan perundang-undangan.

Terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah terhadap peningkatan kinerja unit, akuntabilitas Laporan Keuangan dan tertib administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

100%

25%

75%

25%

75%

9 keg

9 keg

60 keg

60 keg

4 unit

28 unit

12

15

2.Persentase hasil kajian kebijakan dan pengembangan dalam bidang perdagangan yang dijadikan sebagai bahan masukan perumusan kebijakan

20

30

3. Persentase hasil kajian kebijakan dan pengembangan perdagangan yang diterbitkan dalam publikasi ilmiah

80

95

2

3

2.Persentase jumlah pelaksanaan rekomendasi kebijakan 3.Peningkatan kualitas reviu Laporan Keuangan Kementerian 4.Peningkatan kualitas Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Kementerian.

4.

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN

Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan bidang perdagangan

2014

100%

5.Jumlah unit yang memperoleh WTA (Wilayah Tertib Administrasi) 1.Jumlah kegiatan kajian kebijakan dan pengembangan yang dihasilkan dalam bidang perdagangan.

4.Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan 5.Jumlah sistem dan pelayanan data/informasi perdagangan yang akurat dan mudah diakses

II.L.090.3


167,7

6.600

317,2

7.800



SASARAN

INDIKATOR 2010

5.

PENGEMBANGAN EKSPOR

Meningkatnya diversifikasi pasar ekspor

1. Menurunnya pangsa ekspor di pasar ekspor utama (%) 2. Meningkatnya pangsa ekspor di pasar ekspor lainnya (%)

2014

47

41

53

59


3.Meningkatnya pelayanan promosi dan hubungan dagang : a Jumlah kantor ITPC a.

20

30

b. Jumlah pameran internasional & misi dagang

57

113

c. Jumlah transaksi dagang (USD juta)

650

850

d. Jumlah Inquiry

1800

4260

53

73

4.Jumlah informasi pasar dan produk (ditinjau dari negara tujuan ekspor) 5.Jumlah informasi produk dan produsen produk ekspor (ditinjau dari komoditi ekspor) 6.Jumlah pelatihan bagi eksportir dan calon eksportir a.

Peningkatan kualitas promosi dan kelembagaan ekspor (Prioritas Bidang)

Meningkatnya peran lembaga promosi dan nilai tambah produk ekspor non migas

1.Jumlah pameran dagang dalam negeri 2.Jumlah kerjasama dengan instansi terkait/asosiasi/dunia usaha 3.Jumlah penyelenggaraan kantor ITPC 4.Persentase penyerapan anggaran Dekon Pengembangan Ekspor Daerah

II.L.090.4

27

47

120 21

140 30

8

11

20

30

100

100

726,1



b.

Pengembangan Pasar dan Produk Ekspor di Wilayah Afrika dan Timur Tengah (Prioritas Bidang)

SASARAN

INDIKATOR 2010

Berkembangnya informasi pasar dan produk ekspor 1.Jumlah promosi dagang internasional yang diikuti bagi dunia usaha, serta meningkatnya kerjasama 2.Jumlah inquiry yang dihasilkan dari pameran dagang dengan instansi terkait di wilayah Afrika dan Timur 3.Jumlah peserta yang mengikuti pameran dagang Tengah

42

600

1.350

160

275

27

48

5

9

18

35

2. Jumlah inquiry yang dihasilkan dari pameran dagang

600

1.350

3. Jumlah peserta yang mengikuti pameran dagang

230

530

4. Jumlah buku petunjuk pasar, profil produk, analisa pasar dan katalog produk yang disusun 5. Jumlah kerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan produk dan pasar di wilayah Asia, Australia, dan Selandia Baru

19

32

7

15

1.Jumlah pelatihan yang berorientasi ekspor

120

140

2.Jumlah pelayanan prima terhadap peserta diklat

50

70

3.Jumlah pengembangan kurikulum dan metode diklat

9

10

4.Jumlah laporan monitoring dan evaluasi diklat ekspor

120

140

5.Jumlah kegiatan promosi kegiatan PPEI

25

50

6.Jumlah kerjasama diklat ekspor di dalam dan luar negeri

55

65

7.Jumlah peserta kegiatan temu alumni

100

100

4

12

4.Jumlah buku petunjuk pasar, profil produk, analisa pasar dan katalog produk yang disusun 5 Jumlah kerjasama dengan instansi terkait dalam 5.Jumlah pengembangan produk dan pasar di wilayah Afrika dan Timur Tengah c.

d.

Pengembangan Pasar dan Produk Wilayah Asia, Australia, dan Selandia Baru (Prioritas

Pengembangan SDM Bidang Ekspor (Prioritas Bidang)

Berkembangnya informasi pasar dan produk ekspor 1. bagi dunia usaha, serta meningkatnya kerjasama

Meningkatnya jumlah dan kualitas pelatihan eksportir dan calon eksportir

2014

20

Jumlah promosi dagang internasional yang diikuti

8.Jumlah kegiatan partisipasi pameran bersama bagi alumni sebagai layanan program pascadiklat

II.L.090.5


95,4

131,5



SASARAN

2010 e.

6.

Pengembangan Pasar dan Produk Wilayah Amerika dan Eropa (Prioritas Bidang)

PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Berkembangnya informasi pasar dan produk ekspor 1. bagi dunia usaha, serta meningkatnya kerjasama dengan instansi terkait di wilayah Amerika dan Eropa

Jumlah promosi dagang internasional yang diikuti

Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Prioritas Nasional)

36

2. Jumlah inquiry yang dihasilkan dari pameran dagang

600

1.560

3 Jumlah 3. J l h peserta yang mengikuti ik i pameran dagang d

195

350

4. Jumlah buku petunjuk pasar, profil produk, analisa pasar dan katalog produk yang disusun 5. Jumlah kerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan produk dan pasar di wilayah Amerika dan Eropa

19

33

4

9

24

25

2.Waktu penyelesaian perijinan ekspor dan impor (hari)

4

1

3.Jumlah Pengawasan dan pengendalian mutu barang (komoditi) 4.Jumlah Pembinaan pelaku usaha dan pemangku kepentingan di bidang perdagangan luar negeri (kegiatan)

3

10

24

24

100%

100%

40

93

1

2

Meningkatnya efektivitas pelaksanaan perdagangan 1.Jumlah Rumusan kebijakan di bidang perdagangan luar luar negeri negeri (peraturan)

Meningkatnya peranan sektor perdagangan di kawasan ekonomi khusus

2014

19

5.Persentase penyelesaian SOP pelayanan ekspor dan impor

a.


INDIKATOR

6.Jumlah Perizinan ekspor dan impor yang dapat dilayani secara Online 1. Jumlah PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus (peraturan) 2. Jumlah kebijakan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK (peraturan)

II.L.090.6

1

5

107,2

1.044,7

10,9 k)



SASARAN

INDIKATOR 2010

b.

Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor (Prioritas Nasional)

Tersedianya kebijakan, Koordinasi, Bimbingan 1.Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor Teknis, Monitoring dan Evaluasi di bidang fasilitasi (Peraturan) ekspor dan impor

4

2

2

1.500

7.500

5

5

60

60

6.Jumlah partisipasi sidang - sidang fasilitasi perdagangan didalam dan luar negeri (Kegiatan) 7.Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan monitoring fasilitasi perdagangan (Bahan) PEDULI MUTU : 1.1 Jumlah bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring untuk meningkatkan mutu produk ekspor (komoditi)

17

17

5

5

3

10

1.2 Jumlah bimtek, sosialisasi untuk meningkatkan kepedulian mutu produk impor (daerah) KENDALI MUTU: 2.1Pengawasan mutu barang ekspor melalui preshipment inspection (komoditi)

8

8

3

10

2.2 Pengawasan mutu barang impor melalui pengawasan prapasar dengan mekanisme pendaftaran Nomor Pendaftaran Barang (NPB)

650

3400

2.Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik (Kegiatan) 3.Jumlah pengguna perijinan ekspor/impor online melalui INATRADE (Perusahaan) 4.Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan (Kegiatan) 5.Jumlah koordinasi bidang fasilitasi perdagangan (Kegiatan)

c.

Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang (Prioritas Bidang)

Tersedianya kebijakan dan bimbingan teknis pengawasan dan pengendalian mutu

2014

4

II.L.090.7


111,6



SASARAN

2010

Pengelolaan Impor (Prioritas Bidang)

Tersedianya kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang impor

2014

100

500

k)

JEJARING KERJA MUTU 3.1 Road map kerjasama lembaga penilaian kesesuaian (LPK) baik dalam maupun luar negeri

1

5

k)

3 2 Jumlah kemampuan Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) 3.2 yang dipantau 3.3 Jumlah pejabat fungsional Penguji Mutu Barang (PMB) (orang) 3.4 Jumlah Penetapan Angka Kredit (PAK) Penguji Mutu Barang (PMB) yang diterbitkan 1. Jumlah rumusan kebijakan/peraturan di bidang impor (peraturan)

20

100

65

325

95

495

5

5

2. Jumlah data dan informasi importasi barang yang diatur tataniaga impornya (jenis) 3. Jumlah penerbitan penetapan importir terdaftar(IT),

3

15

4.000

5.000

2.000

2.800

3.000

4.000

2.3 Pengawasan mutu barang produk dalam negeri setara dengan mutu produk impor melalui mekanisme pendaftaran Nomor Regristrasi Produk (NRP)

d.


INDIKATOR

4. Jumlah penerbitan pengakuan sebagai Importir Produsen (IP) 5. Jumlah penerbitan surat persetujuan Impor (SPI) 6. Jumlah bimbingan teknis di bidang impor (kegiatan)

5

9

7. Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan impor (dokumen)

5

25

II.L.090.8

48,0

K)

K)



SASARAN

INDIKATOR 2010

7.

a.

b.

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA Meningkatnya kerja sama perdagangan PERDAGANGAN INTERNASIONAL internasional dalam rangka peningkatan dan pengamanan akses pasar

Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional (Prioritas Nasional)

Peningkatan Kerjasama dan Perundingan Bilateral di Kawasan Asia, Amerika dan Australia (Prioritas Bidang)

90

19

20

174

311

140

192

7

1

40

55

2.Jumlah posisi runding yang disusun

40

55

3.Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di Dalam Negeri 4.Jumlah hasil perundingan Perdagangan Internasional (MRA, MoU, Agreement, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report)

8

8

34

34

6

8

20

42

5

2

5.Jumlah kesepakatan kerjasama perdagangan yang diratifikasi Meningkatnya peran dan kemampuan Indonesia 1.Jumlah partisipasi dalam perundingan perdagangan dibidang diplomasi perdagangan internasional guna internasional pembukaan, peningkatan, dan pengamanan akses pasar

Meningkatnya hasil kerjasama dan perundingan perdagangan bilateral di kawasan Asia, Amerika dan Australia

2014

70

1.Pemenuhan Asean Economic Community (AEC) Blue Print berdasarkan Scorecard (%) 2.Jumlah profil kasus tuduhan dumping, tuduhan subsidi, dan tindakan safeguard 3.Jumlah partisipasi dalam for a perundingan dan kerjasama perdagangan internasional 4 Jumlah hasil perundingan perdagangan internasional 4.Jumlah (Agreement, kesepakatan kerjasama komoditi, MRA, MoU,agreement, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report)

5.Jumlah forum konsultasi teknis kesepakatan perundingan internasional 1.Jumlah partisipasi dalam perundingan kerjasama bilateral di kawasan Asia, Amerika dan Australia

2.Jumlah hasil perundingan kerjasama perdagangan bilateral di kawasan Asia, Amerika dan Australia

II.L.090.9


179,9

26,0



SASARAN

2010

c.

d.

e.

8.

Peningkatan Kerjasama dan Perundingan Bilateral di Kawasan Afrika, Eropa, dan Timur Tengah (Prioritas Bidang)

Peningkatan Kerjasama di Bidang Perdagangan Jasa (Prioritas Bidang) Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar (Prioritas Bidang)

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Meningkatnya hasil kerjasama dan perundingan perdagangan bilateral di Kawasan Afrika, Eropa, dan Tmur Tengah

Meningkatnya Kerjasama di Bidang Perdagangan Jasa


INDIKATOR 2014

3.Jumlah kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral di kawasan Asia, Amerika dan Australia yang diratifikasi

1

2

1.Jumlah partisipasi dalam perundingan kerjasama bilateral di Kawasan Afrika, Eropa, dan Timur Tengah

12

12

2.Jumlah hasil perundingan kerjasama perdagangan bilateral di Kawasan Afrika, Eropa, dan Timur Tengah

6

20

3.Jumlah kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral di Kawasan Afrika, Eropa, dan Tmur Tengah yang diratifikasi

0

1

1.

10

30

3

2

28

30

19

20

19

20

90%

98%

15%

9%

12

21

Jumlah perundingan bidang jasa yang diikuti

2. Jumlah hasil perundingan bidang jasa di forum internasional Meningkatnya hasil pengamanan dan perlindungan 1.Jumlah submisi/sanggahan atas tuduhan dumping/tuduhan akses pasar subsidi/tuduhan safeguard 2.Jumlah abstraksi atas non confidential complaint tuduhan dumping, tuduhan subsidi, dan tindakan safeguard 3.Jumlah profil kasus tuduhan dumping, tuduhan subsidi dan tindakan safeguard Meningkatnya efektivitas kebijakan yang menunjang 1.Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat pengembangan dan pengamanan perdagangan dalam negeri 2.Persentase rata-rata perbedaan tingkat harga Bahan Pokok antar provinsi di Indonesia 3.Jumlah Perizinan di bidang Perdagangan Dalam Negeri yang dilayani secara online 4.Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan dibidang perdagangan dalam negeri (hari) 5.Persentase masyarakat yang memahami perlindungan konsumen

II.L.090.10

6

2

2,5 %

12,5 %

K)

26,0

K)

20,4

34,3

2.425,5



SASARAN

2010

a.

b.

c.

Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok (Prioritas Nasional)

Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Prioritas Nasional)

Pengembangan Kelembagaan dan Pelaku Usaha Perdagangan (Prioritas Bidang)

2014

6.Jenis barang beredar ber-SNI Wajib yang diawasi (notifikasi WTO)

14

46

1. Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria Terlaksananya kebijakan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kelancaran distribusi dan dan prosedur di bidang pembinaan pasar dan distribusi (jenis) stabilisasi harga bahan pokok

6

25

1 920 1.920

3 000 3.000

15%

9%

90%

98%

6

11

6

2

13

26

Terbangunnya sarana distribusi dalam rangka kelancaran distribusi barang pokok

Terlaksananya kebijakan dan bimbingan teknis di bidang pembinaan kelembagaan dan pelaku usaha di bidang perdagangan dalam negeri


INDIKATOR

2 Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pembinaan, 2. pembinaan pelatihan dan bimbingan teknis (orang) 3. Persentase rata-rata perbedaan tingkat harga Bahan Pokok antar provinsi di Indonesia 4. Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat 5. Jumlah perizinan di bidang pembinaan pasar dan distribusi yang dilayani secara online 6. Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang pembinaan pasar dan distribusi (hari) 1. Jumlah pengembangan pasar percontohan (unit)

2. Jumlah pembangunan pusat distribusi (unit)

-

4

3. Jumlah rekomendasi penataan sistem distribusi (rekomendasi) 1.Jumlah rumusan kebijakan pembinaan usaha, lembaga perdagangan dan pendaftaran perusahaan yang disusun (kebijakan)

2

6

10

10

6

7

2. Jumlah perizinan di bidang usaha perdagangan yang dilayani secara online

II.L.090.11

K)

226,8

875,5

K)

85,7



SASARAN

2010 3. Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang usaha perdagangan(hari)

2

27.500

27.500

150

300

126

165

51

89

Jumlah promosi produk dalam negeri (kegiatan)

4

6

1.Jumlah rumusan kebijakan dan standar norma, kriteria dan prosedur di bidang perlindungan konsumen (rumusan)

5

20

2.Jumlah peserta pelatihan Perlindungan Konsumen yang mengikuti pelatihan (orang) 3.Jumlah Layanan Klinik Konsumen

562

872

48

96

4.Jumlah forum-forum koordinasi perlindungan konsumen

59

65

5.Jumlah pelaku usaha mengikuti pembinaan, pelatihan dan bimbingan teknis (orang) 6.Jumlah waralaba asing yang terdaftar (berdasarkan jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba-STPW yang dikeluarkan oleh kementerian perdagangan) 7.Jumlah waralabalokal/UKM yang terdaftar (berdasarkan jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba-STPW yang dikeluarkan oleh Disperindag Kabupaten/Kota)

e.

f.

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri Negeri (Prioritas Bidang) Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Terlaksananya kebijakan pemberdayaan Perlindungan Konsumen (Prioritas Bidang) perlindungan konsumen

Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Meningkatnya saran dan pertimbangan kepada Nasional (Prioritas Bidang) Pemerintah terkait dengan upaya perlindungan konsumen di Indonesia

2014

6

4.Jumlah data dan informasi perusahaan (perusahaan)

d.


INDIKATOR

5.Jumlah sosialisasi Perlindungan Konsumen

43

60

6.Jumlah evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Konsumen (laporan) 1.Jumlah rekomendasi kebijakan dan bahan pertimbangan kepada Pemerintah

32

34

6

42

II.L.090.12

221,8 K)

72,5

K)

84,0



SASARAN

2010 2..Persentase masyarakat yang memahami perlindungan konsumen

3.Prosentase kajian dan telaahan yang dipublikasikan

Peningkatan Tertib Ukur (Prioritas Bidang)

2,50%

2014 12,50%

-

60%

70%

80%

-

20 kl

-

40

9

21

8

40

2.Jumlah UTTP yang memerlukan penanganan khusus yang dapat ditangani untuk ditera dan tera ulang (unit)

8.100

8.100

3.Jumlah SDM metrologi legal yang melaksanakan kegiatan metrologi legal seperti tenaga pengamat tera, tenaga penera, tenaga pranata laboratorium, tenaga penguji, PPNS, dan tenaga penyuluh. (orang)

705

1.000

4.Jumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dinilai dan dibina 5.Jumlah standar milik Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang telah ditelusur secara nasional

20

20

20

20

6.Pengadaan Standar dan Peralatan standar BSML di Medan, Makassar, Yogyakarta, dan Banjarmasin (unit)

10

50

-

3

4.Prosentase isu/pengaduan yang ditangani

g.


INDIKATOR

5.Jumlah supervisi kepada LPKSM dalam aspek pengawasan barang dan advokasi konsumen 6.Jumlah jenis dan pemutakhiran database perlindungan konsumen 7.Jumlah kegiatan fasilitasi, pelatihan dan edukasi serta penyebaran informasi perlindungan konsumen Meningkatnya pelayanan dan pengawasan di bidang 1.Jumlah rumusan kebijakan metrologi legal yang disusun metrologi legal (kebijakan)

7. Jumlah perizinan di bidang kemetrologian yang dilayani secara online

II.L.090.13

K)

K)

350,6



SASARAN

2010

h.

9.

Peningkatan Efektifitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa (Prioritas Bidang)

PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PASAR KOMODITI

Meningkatnya efektivitas pengawasan barang dan jasa

Meningkatnya pembinaan, pengaturan dan pengawasan bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang


INDIKATOR

8. Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang kemetrologian (hari) 1.Jumlah rumusan kebijakan, standar, norma dan pedoman pengawasan barang dan jasa (kebijakan) 2.Jumlah kegiatan pengawasan barang dan jasa

2014

-

2

11

55

7

7

14

46

5

5

180

300

15

15

32

20

3.Persentase penyelesaian kasus di bidang PBK, SRG dan PL

90%

90%

4.Jumlah hari pemrosesan persetujuan kontrak komoditi yang diajukan oleh bursa 5.Jumlah jenis publikasi dan informasi di bidang PBK, SRG dan PL 6.Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan edukasi di bidang PBK, SRG dan PL

32

20

8

8

12

14

3. Jenis barang beredar ber-SNI wajib yang diawasi (notifikasi WTO) 4.Jumlah kegiatan sosialisasi, serta publikasi peraturan dan hasil pengawasan 5.Jumlah diklat dan bimbingan teknis PPNS-PK dan PPBJ (orang) 1.Jumlah kebijakan teknis dalam bentuk peraturan-peraturan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang yang dihasilkan (peraturan) 2.Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang (PL) setelah dokumen lengkap

II.L.090.14

K)

117,0

409,2



SASARAN

INDIKATOR 2010

a.

b.

Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Prioritas Bidang)

Pembinaan dan Pengawasan Pasar Lelang (PL) dan Sistem Resi Gudang (SRG)(Prioritas Bidang)

Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dibidang perdagangan berjangka komoditi

Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan pasar lelang dan sistem resi gudang

2014

1.Presentase kepatuhan penyampaian laporan kegiatan pelaku usaha PBK

85%

95%

2.Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha PBK setelah dokumen lengkap 3 Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Pelaku Usaha PBK (orang) 3.Jumlah

32

20

120

250

4.Persentase kepatuhan pelaksanaan transaksi

85%

95%

5.Jumlah pelaku usaha PBK yang diaudit (perusahaan)

12

20

1.Jumlah pengelola SRG

45

95

2.Persentase penanganan masalah PL dan SRG

90%

90%

3.Jumlah peserta pelatihan teknis penyelenggara PL dan SRG (orang) 4.Jumlah pemantauan dan evaluasi PL dan SRG(kali)

150

150

65

100

5.Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha SRG setelah dokumen lengkap

32

20

TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.090.15


100,7

8.950,8

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT No. I

1

380 twin block

2

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya

50.000 unit 50.000 unit

4

Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman Fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya

700.000 unit 50.000 unit

7

Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca-sertifikasi

30.000 unit

8

Fasilitasi pembangunan rumah khusus

5.000 unit

9

Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan Permukiman PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

III

2014

2010

12.111,1

Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya

6


INDIKATOR

1.171,4

3

5

TARGET


PROGRAM DUKUNGAN DAN MANAJEMEN TUGAS TEKNIS LAINNYA PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Pembangunan rumah susun sederhana sewa

II

1


655 Ha

20 peraturan perundangan

Jumlah rusunawa terbangun Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya Jumlah fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya Jumlah fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan swadaya Jumlah fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan swadaya Jumlah permukiman kumuh yang terfasilitasi Jumlah unit lahan dan bangunan rumah yang terfasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi Jumlah rumah khusus terbangun Jumlah revisi peraturan perundangan

100

380

K)

4.560,0

7.500

50.000

K)

536,3

7.500

50.000

K)

286,3

90.374

700.000

K)

4.375,0

7.500

50.000

K)

236,3

50

655

K)

1.043,0

-

30.000

K)

12,0

250

5.000

K)

259,7

20

K)

802,6

4

412,0

II.L.091.1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT No. 1

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman

TARGET

SASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan) 10 peraturan perundangan

2014

2010 Jumlah revisi peraturan perundangan

TOTAL ALOKASI KEMENPERA 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

2


INDIKATOR

II.L.091.2

2

10

K)

412,0

13.694,5

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TARGET NO


SASARAN

2014

2010 1

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan, administrasi keuangan dan kepegawaian, serta pelayanan umum di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

2

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Meningkatnya kualitas pengelolaan sarana dan prasarana aparatur.

3

Program Pelayanan Kepemudaan

Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan

3.1

Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Kepemudaan

Meningkatnya kemitraan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pelayanan kepemudaan


INDIKATOR 35

175

K)

4

32

K)

100

100

1. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program.

6.000

40.000

K)

2. Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan serta kapasitas di bidang seni budaya, iptek, dan imtaq.

8.680

48.400

K)

1. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, pengawasan internal, yang dihasilkan secara akurat dan tepat waktu. 2. Jumlah layanan kemasyarakatan, media massa, kelembagaan, pimpinan, operasional, administrasi, dan perpustakaan, serta layanan hukum yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Persentase operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur.

1.241,3

3. Jumlah pemuda kader kepemimpinan.

4.500

38.500

K)

4. Jumlah pemuda kader kewirausahaan.

3.175

16.575

K)

5. Jumlah pembina pramuka, penegak, dan pandega yang mendapat fasilitasi pelayanan kepemudaan. 1. Jumlah koordinasi dan kemitraan kepemudaan lintas sektor tingkat pusat. 2. Jumlah koordinasi dan kemitraan kepemudaan antar tingkat pemerintahan.

2.600

19.000

K)

25

25

6

33

II.L.092.1

2.260,6

896,4

34,2 K)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TARGET NO


SASARAN


INDIKATOR 2014

2010 3.2

Peningkatan Wawasan Pemuda

Meningkatnya wawasan pemuda kader di bidang kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup

1. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup.

5.500

32.500

K)

40,4

3.3

Peningkatan Kapasitas Pemuda

Meningkatnya kapasitas pemuda kader di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan taqwa

1. Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang iptek dan imtaq.

3.180

15.900

K)

41,5

3.4

Peningkatan Potensi Sumber Daya Pemuda

Meningkatnya inventarisasi potensi sumber daya kepemudaan

1. Jumlah fasilitasi inventarisasi potensi sumber daya kepemudaan, 2. Jumlah naskah analisa potensi sumberdaya kepemudaan,

66

330

K)

34,0

7

35

K)

6.000

40.000

K)

30,4

98

140

412,0

3.5

Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan

Meningkatnya kapasitas pengelolaan organisasi kepemudaan

1. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program, 2. Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan,

3.6

Pengembangan Kepanduan

Terlaksananya pendidikan, pengembangan, dan pemasyarakatan kepanduan

1. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepemudaan, 2. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepanduan

250

2.200

K)

3.100

24.000

K)

K)

3.7

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Meningkatnya kapasitas dan potensi kepemimpinan pemuda

1. Jumlah pemuda kader kepemimpinan,

4.500

38.500

3.8

Pengembangan Kepedulian Pemuda

Meningkatnya kepedulian dan kepekaan sosial pemuda terhadap masyarakat dan lingkungan hidup

1.

3.000

3.000

299

2.649

K)

3.175

16.575

K)

66

66

3.9

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda

Jumlah sarjana kader pembangunan perdesaan;

2. Jumlah pemuda kader kesukarelawanan di daerah tertinggal, daerah bencana, dan daerah konflik; 1. Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan, 2. Jumlah fasilitasi sentra-sentra kewirausahaan pemuda,

II.L.092.2

44,4

39,5

46,0



SASARAN


INDIKATOR 2014

2010 3.10

Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda

Meningkatnya kreativitas pemuda kader di bidang seni, budaya, dan industri kreatif.

1. Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang seni, budaya, dan industri kreatif.

3.180

15.900

K)

34,4

3.11

Pengembangan Kepeloporan Pemuda

1. Jumlah pemuda kader pelopor,

1.000

10.000

K)

68,4

300

1.750

K)

43,4

2. Jumlah fasilitasi sentra pemberdayaan pemuda,

33

33

Jumlah fasilitasi pelayanan pendidikan dan pelatihan.

33

33

240

1.240

K)

962,6

7.000

95.000

K)

3.12

Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Meningkatnya kapasitas dan potensi kepeloporan pemuda Meningkatnya pemanfaatan dan penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan

3.13

Peningkatan Pelayanan Sentra Pemberdayaan Pemuda PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Meningkatnya pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan (PP-PON). Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga

4

4.1

4.2

Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pengembangan Olahraga Rekreasi

Meningkatnya kapasitas pelatih olahraga, sarana olahraga dan penyelenggaraan kompetisi olahraga pendidikan

Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi.

1. Jumlah fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan,

1. Jumlah pelatih olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan, 2. Jumlah peserta perlombaan/ festival/invitasi/kompetisi olahraga rekreasi, 3. Jumlah peserta pendidikan sekolah olahraga.

200

200

1. Jumlah pelatih olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan, 2. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga pendidikan,

240

1.240

K)

7

35

K)

3. Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan.

66

330

K)

4. Jumlah peserta pendidikan sekolah olahraga,

200

200

1. Jumlah peserta perlombaan olahraga massal,

7.000

45.000

K)

660

4.410

K)

20

152

K)

1

9

K)

4

24

K)

44

274

K)

2. Jumlah peserta festival dan invitasi olahraga tradisional, 3. Jumlah fasilitasi kompetisi olahraga rekreasi.

4.3

Peningkatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan

Meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana keolahragaan yang memenuhi standar kelayakan

27,9

1. Jumlah naskah kebijakan penetapan prasarana olahraga nasional, 2. Jumlah fasilitasi penyediaan prasarana olahraga, 3. Jumlah penyediaan sarana olahraga.

II.L.092.3

147,4

56,1

451,1



SASARAN

2014

2010 4.4

4.5

4.6

4.7

4.8 5

5.1

Pengembangan Standardisasi Keolahragaan

Pengembangan Promosi, dan Penghargaan Keolahragaan

Tersedianya standar nasional keolahragaan.

Meningkatnya promosi, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengelolaan, serta penghargaan keolahragaan

Peningkatan Pelayanan Iptek, Kesehatan, dan Meningkatnya pelayanan, pengujian, dan Informasi Olahraga pemeriksaan kesehatan olahragawan Pengembangan Sentra Keolahragaan

Pengembangan Olahraga Khusus Pembinaan Olahraga Prestasi

Pengembangan Produk Industri Olahraga

Meningkatnya kapasitas pelaku industry olahraga

Meningkatnya kapasitas pelatih/instruktur/pembina olahraga khusus dan penyelenggaraan kompetisi l h kh Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional

Meningkatnya fasilitasi pengembangan produk industri olahraga


INDIKATOR 1. Jumlah naskah standar nasional keolahragaan,

21

109

K)

2. Jumlah pedoman pelaksanaan akreditasi keolahragaan,

20

94

K)

3. Jumlah pedoman pelaksanaan sertifikasi keolahragaan.

16

87

K)

350

2.250

K)

16

16

33

165

1. Jumlah penerima penghargaan keolahragaan, 2. Jumlah koordinasi dan kemitraan keolahragaan lintas sektor tingkat pusat, 3. Jumlah koordinasi dan kemitraan keolahragaan antar tingkat pemerintahan dalam rangka sosialisasi dan promosi.

75

95

2. Jumlah fasilitasi pelayanan, pengujian dan pemeriksanaan kesehatan olahragawan di daerah. 1. Jumlah PPLP dan PPLM yang difasilitasi,

33

33

54

54

2. Jumlah pelaku industri olahraga yang memperoleh fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen, 3. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan seni pertunjukkan olahraga.

60

480

K)

7

35

K)

100

500

K)

10

50

K)

9

49

K)

2. Jumlah tenaga keolahragaan pada cabang olahraga unggulan yang memperoleh fasilitasi peningkatan kompetensi,

388

1.988

K)

3. Jumlah fasilitasi kejuaraan cabang olahraga unggulan bertaraf internasional.

125

665

K)

1. Jumlah pelaku industri olahraga yang memperoleh fasilitasi peningkatan kapasitas teknik produksi,

458

2.058

K)

Jumlah pelatih/instruktur/pembina olahraga khusus.

2.

Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga khusus.

1. Jumlah organisasi keolahragaan yang memenuhi standar kelayakan,

II.L.092.4

107,6

K)

1. Persentase kepuasan pelanggan,

1.

94,4

17,7

38,4

50,0 2.336,6

36,4



SASARAN

2014

2010

5.2

Pembinaan Olahraga Prestasi

Meningkatnya pembinaan olahraga prestasi

2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga dirgantara, bahari, dan lintas alam. 1. Jumlah olahragawan andalan nasional, 2. Jumlah fasilitasi pembinaan cabang olahraga unggulan nasional, 3. Jumlah fasilitasi kejuaraan cabang olahraga unggulan bertaraf internasional, 4. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan SEA Games dan Para Games pada tahun 2011 5. Jumlah fasilitasi keikutsertaan pada Asian Games, SEA Games, Olympic Games, Asian Para Games, Para Games, dan Paralympic Games

5.3

5.4

Pengembangan Iptek Olahraga

Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan

Meningkatnya penerapan iptek olahraga dalam upaya peningkatan prestasi

Meningkatnya kapasitas pengelolaan organisasi keolahragaan

1. Jumlah riset penerapan teknologi olahraga modern pada metode pembinaan olahragawan, 2. Persentase pemanfaatan iptek olahraga modern pada metode pembinaan olahragawan andalan nasional. 1. Jumlah pembina induk organisasi cabang olahraga yang dilatih manajemen, dan perencanaan program pelatihan, 2. Jumlah fasilitasi pembinaan induk organisasi cabang olahraga.

5.5

Pengembangan dan Pembibitan Olahraga Prestasi

Meningkatnya pembibitan olahragawan dan pengembangan olahraga


INDIKATOR

1. Jumlah peserta pemanduan bakat cabang olahraga unggulan, 2. Jumlah fasilitasi keikutsertaan cabang olahraga unggulan pada kejuaraan bertaraf internasional, 3. Jumlah fasilitasi pemusatan latihan cabang olahraga unggulan, 4. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan junior cabang olahraga unggulan bertaraf internasional.

II.L.092.5

3

15

520

520

25

27

125

135

K)

1.993,1

2

K)

2

10

K)

7

47

K)

71,9

75

95

66

466

K)

59,0

10

10

400

400

12

60

11

11

1

5

-

104,7 K)

K)



SASARAN

2014

2010 5.6

Pengembangan Tenaga Keolahragaan

Meningkatnya kapasitas tenaga keolahragaan dan kualitas pembinaan


INDIKATOR Jumlah tenaga keolahragaan pada cabang olahraga unggulan yang memperoleh fasilitasi peningkatan kompetensi

TOTAL ALOKASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.092.6

388

1.988

K)

71,5

7.697,5

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TARGET NO


SASARAN

2010 1

Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Efektivitas Penindakan TPK Penindakan TPK yang Kuat dan Proaktif

Efektivitas Koordinasi dan Supervisi bidang Penindakan Berkurangnya Korupsi di Indonesia Pencegahan TPK yang Komperehensif Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Organisasi yang Bebas dari Korupsi dan Mafia Hukum Efektivitas Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.1

1.2

Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi

Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Penyelidikan

Penyidikan


INDIKATOR 2014

Putusan Inkracht Pengadilan Tipikor yang Menyatakan Terdakwa Bersalah (Persentase) Hasil Pengembalian/ Penyelamatan Kerugian Negara dari Eksekusi Perkara yang Telah Inkracht (Persentase)

80%

90%

50%

50%

Keberhasilan Penanganan Perkara TPK oleh Apgakum yang Disupervisi KPK (Persentase) Indeks Integritas Nasional (Indeks)

100%

100%

6,7

7.8

Penyelamatan Aset/Kekayaan Negara dari Pencegahan (Miliar Rupiah) Rekomendasi yang Diimplementasikan oleh Instansi/ Lembaga Terkait (Persentase) Kasus korupsi dan mafia hukum yang melibatkan personil KPK (Jumlah) Hasil Pemeriksaan Dumas yang Dilimpahkan ke Bidang Penindakan (Jumlah)

500

2500

30%

30%

0

0

56

392

K)

Kasus Potensial (Kasus)

60

350

K)

Kasus Solid (Kasus)

28

185

K)

949,3

K)

Penyidikan (Perkara)

55

325

K)

Penyidikan Lengkap (Perkara)

38

212

K)

II.L.093.1

45,2

44,9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TARGET NO


SASARAN

2010 1.3

Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi

1.4

Koordinasi dan Supervisi Penindakan TPK

1.5

Pengelolaan LHKPN

Penuntutan

Berkas Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negari (Perkara)

1.7

1.8 2

2.1

Pengelolaan Gratifikasi

Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi

2014

38

212

K)

50,5

Eksekusi

Pelaksanaan Pidana Badan (Persen)

100%

100%

Korsup Penindakan

Peningkatan Perkara yang Disupervisi KPK (Persen)

100%

100%

100%

100%

Penanganan LHKPN

Peningkatan Jumlah Penerimaan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Persen) LHKPN yang Diumumkan dalam TBN (Jumlah Penyelenggara Negara) Klarifikasi kepada Penyelenggara Negara

21.000

89.000

K)

330

2.160

K)

3

21

K)

300

1.800

K)

Kasus Dserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah)

6

42

K)

Jumlah Instansi/Lembaga (Pemerintah, BUMN dan Swasta) yang melaksanakan Program Pengendalian Anti Gratifikasi

2

30

K)

Jumlah Sekolah/Lembaga pendidikan yang menerapkan Modul Anti Korupsi Peningkatan Komunitas Anti Korupsi

60

460

K)

15

100

K)

Instansi/Lembaga (Pemerintah, Swasta, Masyarakat) yang Melaks. Zona Anti Korupsi (Jumlah) Kasus siap LIDIK (Jumlah)

10

95

K)

56

392

K)

3

3,5

2.102,7

3,25

3,29

1.973,0

Kasus Diserahkan kepada Dit.Lidik (Jumlah) 1.6


INDIKATOR

Jumlah SK Penetapan Status Gratifikasi

Penanganan Gratifikasi

Pendidikan, Sosialisasi, dan Kampanye

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Penanganan Dumas

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK

Efektivitas Dukungan Manajemen dan Teknis Lain

Tingkat Kepuasaan Layanan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya (Indeks, Skala 1-5))

Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia

Tingkat Layanan (SLA Biro SDM) dan Kepuasan Pegawai (Indeks, Skala 1-5)

TOTAL ALOKASI KPK 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.093.2

22,5

45,8

15,4

57,8

25,0

3.052,0

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN DAERAH TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2010

1

Program Penguatan Kelembagaan DPD dalam Terselenggara-nya pelaksanaan fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan DPD serta penyerapan Sistem Demokrasi aspirasi masyarakat dan daerah dan akuntabilitas kinerja Anggota DPD

1. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penyusunan Program Legislasi Nasional; 2. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penyusunan RUU usul DPD RI; 3. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penyusunan Pandangan/ Pendapat DPD RI atas RUU tertentu; 4. Terselenggaranya pelaksanaan dalam penyusunan Pertimbangan DPD tentang APBN; 5. Terselenggaranya pelaksanaan penyusunan Pertimbangan DPD terhadap Hapsem BPK; 6. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penyusunan pertimbangan DPD RI atas RUU Tertentu; 7. Terselenggaranya kegiatan penyusunan pertimbangan PAW Anggota BPK; 8. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penyusunan Pengawasan DPD RI atas UU tertentu;

II.L.095.1

2014


KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN DAERAH TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2010

2014


9. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penguatan fungsi kelembagaan DPD RI; 10. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah dan akuntabilitas kinerja DPD RI;

1.1

Kegiatan Dukungan Penyelenggara-an Fungsi legislasi, Pertimbangan. Pengawasan DPD dan pengembangan kerja sama DPD (Biro Persidangan I)

§ Terselenggaranya dukungan Persidangan Komite I, Komite III, PPUU, Pansus/ kelompok DPD di MPR, dan PKALP untuk pelaksana-an fungsi legislasi, pertimbang-an dan pengawas-an DPD.

11. Kesesuaian program dan kegiatan DPD di dalam Renja dengan RKP. 1. % Jumlah Penyusunan Pandangan/ Pendapat DPD atas RUU Tertentu yang diterima dari DPR;

100%

100%

100%

100%

2. % jumlah penyusunan Pertimbangan DPD atas RUU Tertentu yang diterima dari DPR;

100%

100%

3. % tindak lanjut oleh DPR terhadap hasil Pengawasan DPD atas UU Tertentu; 4. % jumlah RUU Usul DPD yang ditindaklanjuti oleh DPR (terhadap jumlah RUU yang diajukan);

100%

100%

100%

100%

5. % jumlah aspirasi masyarakat dan daerah yang diperjuangkan oleh Anggota DPD;

100%

100%

6. Jumlah rapat KOMITE I, KOMITE III, PPUU, Pansus/Kelompok DPD di MPR, dan PKALP dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan DPD; 7. Tersedianya materi sesuai dengan lingkup tugas KOMITE I, KOMITE III, PPUU, Pansus/Kelompok DPD di MPR, dan PKALP secara komprehensif.

II.L.095.2

472,0



SASARAN

2010 Dukungan Penyelenggara-an Fungsi Legislasi, Terselenggara-nya dukungan Persidangan KOMITE II, Pertimbangan, Pengawasan DPD dan Fungsi KOMITE IV, persidangan paripurna/panmus, dan Badan Badan Kehormatan Kehormatan dalam lingkup pelaksanaan legislasi, pertimbangan, pengawasan DPD serta penegakan kode etik. (Biro Persidangan II)

1.2


INDIKATOR 2014

292,1

1. Jumlah rapat KOMITE II, KOMITE IV, Persidangan Paripurna/ Panmus, dan Badan Kehormatan dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, pertimbangan, pengawasan, dan fungsi badan kehormatan, 2. % Jumlah Penyusunan Pandangan/ Pendapat DPD atas RUU Tertentu yang diterima dari DPR; 3. % jumlah penyusunan Pertimbangan DPD atas RUU Tertentu yang diterima dari DPR; 4. % tindak lanjut oleh DPR terhadap hasil Pengawasan DPD atas UU Tertentu; 5. % jumlah RUU Usul DPD yang ditindaklanjuti oleh DPR (terhadap jumlah RUU yang diajukan); 6.

Jumlah set risalah persidangan dan rapat;

7. Tersedianya materi sesuai dengan lingkup tugas KOMITE II, KOMITE IV, Persidangan Paripurna/panmus, dan BK secara komprehensif; 8. Terselenggaranya penyusunan risalah secara tepat waktu . 1.3

Kegiatan Dukungan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Anggota DPD

Terselenggara-nya kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah dan akuntabilitas kinerja DPD di 33 provinsi

1. Jumlah rapat dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah yang dilaksanakan di 33 Provinsi

II.L.095.3

33

165

K)

130,9



SASARAN

2010

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya DPD RI (Sekretariat Jenderal DPD RI)

2014

2. Jumlah rapat dengan pemda, DPRD, dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat daerah (asmasda) dan tindak lanjut asmasda yang dilanjutkan di 33 provinsi.

33

165

K)

3. Jumlah kegiatan temu konstituen dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja anggota DPD yang dilaksanakan di 33 provinsi

66

330

K)

8. % Anggota DPD yang melakukan kegiatan komunikasi dan konsultasi publik dalam rangka akuntabilitas kinerja

100%

100%

Terselenggara-nya pelaksana-an kinerja Biro Administrasi, Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Perencanaan dan keuangan, Pusat Data dan Informasi, Pusat Kajian Daerah, Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum Setjen DPD RI

1. Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan pengelolaan keuangan DPD RI

100%

100%

Meningkatnya kualitas dukungan administratif dan keahlian kepada DPD.

2. Terselenggaranya kegiatan pelayanan kesekratariatan Pimpinan DPD RI 3. Terselenggaranya kegiatan administrasi keanggotaan dan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, pelayanan tata usaha dan pengawasan internal Setjen DPD RI

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

4. Terselenggaranya kegiatan penyediaan data dan teknologi informasi 5. Terselenggaranya kegiatan pengkajian aspirasi masyarakat dan daerah

12 bulan

12 bulan

100% aspirasi masyarakat dan daerah dikaji


(Pusat Kajian Daerah)

2


INDIKATOR

II.L.095.4

1.356,1



SASARAN

2010

2.1

Kegiatan Administrasi perencanaan dan pengelolaan keuangan DPD RI (Biro Perencanaan dan Keuangan)

Terselenggara-nya dukungan perencanaan dan pengelolaan keuangan DPD RI sesuai dengan SOP


INDIKATOR 2014

6. Terselenggaranya kegiatan pengkajian kebijakan dan hukum

100% kebijakan dan hukum dapat dikaji


1. % kesesuaian kegiatan dan program di Renja dengan RKP; 2. Jumlah set penyusunan perencanaan program dan anggaran DPD RI; 3. Jumlah dokumen anggaran kegiatan yang direalisasikan; 4. Jumlah dokumen pertanggung-jawaban anggaran kegiatan DPD yang diverifikasi; 5. % gaji dan tunjangan bagi anggota dan pegawai yang dibayarkan dengan tepat waktu ;

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6. Jumlah perjanjian kerja sama antara DPD RI dan lembaga/negara donor dalam kerangka peningkatan kapasitas kelembagaan DPD RI dan Setjen DPD RI.

3

15

7. Terselenggaranya dukungan perencanaan secara komprehensif untuk menghimpun seluruh usulan kegiatan DPD RI;

100%

100%

8. Tersedianya dukungan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan DPD RI secara optimal;

100%

100%

9. Terselenggaranya dukungan pengelolaan gaji dan tunjangan bagi anggota DPD RI dan tunjangan bagi anggota DPD RI dan pegawai Setjen DPD RI;

100%

100%

II.L.095.5

736,8

K)



SASARAN

2010 10. Terselenggaranya kerja sama DPD RI dan negara/lembaga donor dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan DPD RI dan Setjen DPD RI;

2.2

2.3

2.4

Kegiatan Pengelolaan Kesekretariatan dan Keprotokolan Pimpinan DPD (Biro Sekretariat Pimpinan)

Terselenggaranya pelayanan penerimaan tamu/delegasi, penatausaha-an rapat dan administrasi serta keprotokolan bagi pimpinan DPD RI

Pengelolaan dan pengkajian aspirasi Terselenggaranya kegiatan penyerapan, penghimpunan, masyarakat dan daerah (Pusat Kajian Daerah) pengolahan dan pengkajian aspirasi masyarakat dan daerah.

Kegiatan Pengolahan Data dan Teknologi Informasi (Pusat Data dan Informasi)

Terselenggaranya pengolahan data dan teknologi informasi dalam mendukung tugas dan fungsi DPD RI.


INDIKATOR 2014

100%

100%

1

1 WTP

100%

100%

100%

100%

5. Terselenggaranya kegiatan penerimaan tamu/delegasi pimpinan DPD RI secara optimal

100%

100%

6. Terselenggaranya kegiatan rapat musyawarah Pimpinan secara optimal 1. Jumlah aspirasi masyarakat dan daerah yang dihimpun selama 12 bulan 2. Jumlah kajian aspirasi masyarakat dan daerah selama 12 bulan 3. Jumlah kantor DPD di daerah yang terbentuk selama 12 bulan 1. Frekuensi peliputan media visual kegiatan DPD RI 2. Jumlah pencetakan bahan-bahan untuk mendukung kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan tugas fungsi DPD RI selama 12 bulan

100%

100%

11. Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan DPD dan Setjen DPD. 1. Jumlah penerimaan tamu/delegasi Pimpinan DPD RI selama 12 bulan 2. Jumlah kegiatan rapat musyawarah Pimpinan DPD RI selama 12 bulan 3. Jumlah penatausahaan surat bagi Pimpinan DPD RI selama 12 bulan 4. Terselenggaranya dukungan keprotokolan bagi Pimpinan DPD RI secara optimal

II.L.095.6

45,9

125,0 34

136

K)

16

33

K)

100%

100%

100%

100%

10,5



SASARAN

2010

2.5

2.6

Kegiatan Penyelenggara-an Pengkajian Kebijakan dan Hukum (Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum)

Terselenggara-nya kegiatan pengkajian kebijakan dan hukum untuk mendukung Tupoksi DPD RI

Kegiatan Penatausahaan Organisasi, Penyelenggaraan kegiatan ketatausaha-an, organisasi, dan Keanggotaan, SDM dan Pengawasan Internal tata laksana, pengadministrasian keanggotaan dan (Biro Administrasi) kepegawaian serta pengawasan internal


INDIKATOR 3. Jumlah pengadaan buku perpustakaan 4. Frekuensi sosialisasi kegiatan DPD RI melalui website dan web blog DPD RI 1. Jumlah kajian kebijakan dalam mendukung tupoksi DPD RI 2. Jumlah kajian hukum dalam mendukung tupoksi DPD RI 3. Jumlah naskah pidato dan sambutan DPD RI 1. RI 2.

Jumlah dokumentasi arsip dan surat-surat DPD

3. RI 4. 5.

Jumlah set SOP pelaksanaan tugas Setjen DPD

6.

Jumlah set review laporan keuangan DPD RI

2014

100% 100%

100% 100%

3

15

K)

3

15

K)

10

50

K)

90,6

Jumlah bahan-bahan DPD RI yang digandakan

Jumlah set LAKIP Jumlah set laporan pengawasan internal

7. Jumlah diklat struktural dan, teknis, pra jabatan, dan rintisan gelar bagi pegawai setjen DPD RI 8. Terselenggaranya kegiatan dokumentasi kearsipan DPD RI secara optimal

II.L.095.7

347,3

1

5

K)



2014


12 bulan

12 bulan

193,2

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

1. Jumlah pemeliharaan gedung dan peralatan perkantoran DPD RI 2. Jumlah pengadaan sarana dan pra sarana perkantoran serta kegiatan penatausahaan barang milik negara selama 12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

3. Jumlah dukungan penyelenggara-an rapat-rapat di luar gedung DPD RI 4. Jumlah dukungan pengamanan gedung DPD RI dan kegiatan-kegiatan DPD RI

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

SASARAN

INDIKATOR 2010

3

3.1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI (Setjen DPD RI)

1. Terselenggaranya kegiatan pemiliharaan gedung dan perkantoran 2. Tersedianya dukungan pengadaan sarana dan prasarana peralatan kantor 3. Tersedianya dukungan pembangunan gedung perkantoran DPD RI 4. Terselenggaranya kegiatan pengamanan gedung dan kegiatan DPD RI Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, baik di % pemenuhan kebutuhan bagi pimpinan, anggota DPD lingkup DPD maupun Setjen DPD maupun Sekretariat DPD

Terselenggaranya pelaksanaan kinerja Biro Umum

Kegiatan Penyelenggara-an Pelayanan Umum Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan gedung, Sarana dan Pra Sarana DPD RI (Biro Umum) pengadaan dan inventarisasi barang milik negara, kegiatan akomodasi dan angkutan serta pengamanan DPD RI

TOTAL ALOKASI DPD 2010-2014


II.L.095.8

193,2

2.611,7

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN DAERAH TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2010

1

Program Penguatan Kelembagaan DPD dalam Terselenggara-nya pelaksanaan fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan DPD serta penyerapan Sistem Demokrasi aspirasi masyarakat dan daerah dan akuntabilitas kinerja Anggota DPD

1. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penyusunan Program Legislasi Nasional; 2. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penyusunan RUU usul DPD RI; 3. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penyusunan Pandangan/ Pendapat DPD RI atas RUU tertentu; 4. Terselenggaranya pelaksanaan dalam penyusunan Pertimbangan DPD tentang APBN; 5. Terselenggaranya pelaksanaan penyusunan Pertimbangan DPD terhadap Hapsem BPK; 6. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penyusunan pertimbangan DPD RI atas RUU Tertentu; 7. Terselenggaranya kegiatan penyusunan pertimbangan PAW Anggota BPK; 8. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penyusunan Pengawasan DPD RI atas UU tertentu;

II.L.095.1

2014




SASARAN

INDIKATOR 2010

2014


9. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dalam lingkup penguatan fungsi kelembagaan DPD RI; 10. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah dan akuntabilitas kinerja DPD RI;

1.1

Kegiatan Dukungan Penyelenggara-an Fungsi legislasi, Pertimbangan. Pengawasan DPD dan pengembangan kerja sama DPD (Biro Persidangan I)

§ Terselenggaranya dukungan Persidangan Komite I, Komite III, PPUU, Pansus/ kelompok DPD di MPR, dan PKALP untuk pelaksana-an fungsi legislasi, pertimbang-an dan pengawas-an DPD.

11. Kesesuaian program dan kegiatan DPD di dalam Renja dengan RKP. 1. % Jumlah Penyusunan Pandangan/ Pendapat DPD atas RUU Tertentu yang diterima dari DPR;

100%

100%

100%

100%

2. % jumlah penyusunan Pertimbangan DPD atas RUU Tertentu yang diterima dari DPR;

100%

100%

3. % tindak lanjut oleh DPR terhadap hasil Pengawasan DPD atas UU Tertentu; 4. % jumlah RUU Usul DPD yang ditindaklanjuti oleh DPR (terhadap jumlah RUU yang diajukan);

100%

100%

100%

100%

5. % jumlah aspirasi masyarakat dan daerah yang diperjuangkan oleh Anggota DPD;

100%

100%

6. Jumlah rapat KOMITE I, KOMITE III, PPUU, Pansus/Kelompok DPD di MPR, dan PKALP dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan DPD; 7. Tersedianya materi sesuai dengan lingkup tugas KOMITE I, KOMITE III, PPUU, Pansus/Kelompok DPD di MPR, dan PKALP secara komprehensif.

II.L.095.2

472,0



SASARAN

2010 Dukungan Penyelenggara-an Fungsi Legislasi, Terselenggara-nya dukungan Persidangan KOMITE II, Pertimbangan, Pengawasan DPD dan Fungsi KOMITE IV, persidangan paripurna/panmus, dan Badan Badan Kehormatan Kehormatan dalam lingkup pelaksanaan legislasi, pertimbangan, pengawasan DPD serta penegakan kode etik. (Biro Persidangan II)

1.2


INDIKATOR 2014

292,1

1. Jumlah rapat KOMITE II, KOMITE IV, Persidangan Paripurna/ Panmus, dan Badan Kehormatan dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, pertimbangan, pengawasan, dan fungsi badan kehormatan, 2. % Jumlah Penyusunan Pandangan/ Pendapat DPD atas RUU Tertentu yang diterima dari DPR; 3. % jumlah penyusunan Pertimbangan DPD atas RUU Tertentu yang diterima dari DPR; 4. % tindak lanjut oleh DPR terhadap hasil Pengawasan DPD atas UU Tertentu; 5. % jumlah RUU Usul DPD yang ditindaklanjuti oleh DPR (terhadap jumlah RUU yang diajukan); 6.

Jumlah set risalah persidangan dan rapat;

7. Tersedianya materi sesuai dengan lingkup tugas KOMITE II, KOMITE IV, Persidangan Paripurna/panmus, dan BK secara komprehensif; 8. Terselenggaranya penyusunan risalah secara tepat waktu . 1.3

Kegiatan Dukungan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Anggota DPD

Terselenggara-nya kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah dan akuntabilitas kinerja DPD di 33 provinsi

1. Jumlah rapat dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah yang dilaksanakan di 33 Provinsi

II.L.095.3

33

165

K)

130,9



SASARAN

2010

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya DPD RI (Sekretariat Jenderal DPD RI)

2014

2. Jumlah rapat dengan pemda, DPRD, dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat daerah (asmasda) dan tindak lanjut asmasda yang dilanjutkan di 33 provinsi.

33

165

K)

3. Jumlah kegiatan temu konstituen dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja anggota DPD yang dilaksanakan di 33 provinsi

66

330

K)

8. % Anggota DPD yang melakukan kegiatan komunikasi dan konsultasi publik dalam rangka akuntabilitas kinerja

100%

100%

Terselenggara-nya pelaksana-an kinerja Biro Administrasi, Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Perencanaan dan keuangan, Pusat Data dan Informasi, Pusat Kajian Daerah, Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum Setjen DPD RI

1. Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan pengelolaan keuangan DPD RI

100%

100%

Meningkatnya kualitas dukungan administratif dan keahlian kepada DPD.

2. Terselenggaranya kegiatan pelayanan kesekratariatan Pimpinan DPD RI 3. Terselenggaranya kegiatan administrasi keanggotaan dan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, pelayanan tata usaha dan pengawasan internal Setjen DPD RI

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

4. Terselenggaranya kegiatan penyediaan data dan teknologi informasi 5. Terselenggaranya kegiatan pengkajian aspirasi masyarakat dan daerah

12 bulan

12 bulan



(Pusat Kajian Daerah)

2


INDIKATOR

II.L.095.4

1.356,1



SASARAN

2010

2.1

Kegiatan Administrasi perencanaan dan pengelolaan keuangan DPD RI (Biro Perencanaan dan Keuangan)

Terselenggara-nya dukungan perencanaan dan pengelolaan keuangan DPD RI sesuai dengan SOP


INDIKATOR 2014

6. Terselenggaranya kegiatan pengkajian kebijakan dan hukum



1. % kesesuaian kegiatan dan program di Renja dengan RKP; 2. Jumlah set penyusunan perencanaan program dan anggaran DPD RI; 3. Jumlah dokumen anggaran kegiatan yang direalisasikan; 4. Jumlah dokumen pertanggung-jawaban anggaran kegiatan DPD yang diverifikasi; 5. % gaji dan tunjangan bagi anggota dan pegawai yang dibayarkan dengan tepat waktu ;

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6. Jumlah perjanjian kerja sama antara DPD RI dan lembaga/negara donor dalam kerangka peningkatan kapasitas kelembagaan DPD RI dan Setjen DPD RI.

3

15

7. Terselenggaranya dukungan perencanaan secara komprehensif untuk menghimpun seluruh usulan kegiatan DPD RI;

100%

100%

8. Tersedianya dukungan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan DPD RI secara optimal;

100%

100%

9. Terselenggaranya dukungan pengelolaan gaji dan tunjangan bagi anggota DPD RI dan tunjangan bagi anggota DPD RI dan pegawai Setjen DPD RI;

100%

100%

II.L.095.5

736,8

K)



SASARAN

2010 10. Terselenggaranya kerja sama DPD RI dan negara/lembaga donor dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan DPD RI dan Setjen DPD RI;

2.2

2.3

2.4

Kegiatan Pengelolaan Kesekretariatan dan Keprotokolan Pimpinan DPD (Biro Sekretariat Pimpinan)

Terselenggaranya pelayanan penerimaan tamu/delegasi, penatausaha-an rapat dan administrasi serta keprotokolan bagi pimpinan DPD RI

Pengelolaan dan pengkajian aspirasi Terselenggaranya kegiatan penyerapan, penghimpunan, masyarakat dan daerah (Pusat Kajian Daerah) pengolahan dan pengkajian aspirasi masyarakat dan daerah.

Kegiatan Pengolahan Data dan Teknologi Informasi (Pusat Data dan Informasi)

Terselenggaranya pengolahan data dan teknologi informasi dalam mendukung tugas dan fungsi DPD RI.


INDIKATOR 2014

100%

100%

1

1 WTP

100%

100%

100%

100%

5. Terselenggaranya kegiatan penerimaan tamu/delegasi pimpinan DPD RI secara optimal

100%

100%

6. Terselenggaranya kegiatan rapat musyawarah Pimpinan secara optimal 1. Jumlah aspirasi masyarakat dan daerah yang dihimpun selama 12 bulan 2. Jumlah kajian aspirasi masyarakat dan daerah selama 12 bulan 3. Jumlah kantor DPD di daerah yang terbentuk selama 12 bulan 1. Frekuensi peliputan media visual kegiatan DPD RI 2. Jumlah pencetakan bahan-bahan untuk mendukung kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan tugas fungsi DPD RI selama 12 bulan

100%

100%

11. Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan DPD dan Setjen DPD. 1. Jumlah penerimaan tamu/delegasi Pimpinan DPD RI selama 12 bulan 2. Jumlah kegiatan rapat musyawarah Pimpinan DPD RI selama 12 bulan 3. Jumlah penatausahaan surat bagi Pimpinan DPD RI selama 12 bulan 4. Terselenggaranya dukungan keprotokolan bagi Pimpinan DPD RI secara optimal

II.L.095.6

45,9

125,0 34

136

K)

16

33

K)

100%

100%

100%

100%

10,5



SASARAN

2010

2.5

2.6

Kegiatan Penyelenggara-an Pengkajian Kebijakan dan Hukum (Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum)

Terselenggara-nya kegiatan pengkajian kebijakan dan hukum untuk mendukung Tupoksi DPD RI

Kegiatan Penatausahaan Organisasi, Penyelenggaraan kegiatan ketatausaha-an, organisasi, dan Keanggotaan, SDM dan Pengawasan Internal tata laksana, pengadministrasian keanggotaan dan (Biro Administrasi) kepegawaian serta pengawasan internal


INDIKATOR 3. Jumlah pengadaan buku perpustakaan 4. Frekuensi sosialisasi kegiatan DPD RI melalui website dan web blog DPD RI 1. Jumlah kajian kebijakan dalam mendukung tupoksi DPD RI 2. Jumlah kajian hukum dalam mendukung tupoksi DPD RI 3. Jumlah naskah pidato dan sambutan DPD RI 1. RI 2.

Jumlah dokumentasi arsip dan surat-surat DPD

3. RI 4. 5.

Jumlah set SOP pelaksanaan tugas Setjen DPD

6.

Jumlah set review laporan keuangan DPD RI

2014

100% 100%

100% 100%

3

15

K)

3

15

K)

10

50

K)

90,6

Jumlah bahan-bahan DPD RI yang digandakan

Jumlah set LAKIP Jumlah set laporan pengawasan internal

7. Jumlah diklat struktural dan, teknis, pra jabatan, dan rintisan gelar bagi pegawai setjen DPD RI 8. Terselenggaranya kegiatan dokumentasi kearsipan DPD RI secara optimal

II.L.095.7

347,3

1

5

K)



2014


12 bulan

12 bulan

193,2

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

1. Jumlah pemeliharaan gedung dan peralatan perkantoran DPD RI 2. Jumlah pengadaan sarana dan pra sarana perkantoran serta kegiatan penatausahaan barang milik negara selama 12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

3. Jumlah dukungan penyelenggara-an rapat-rapat di luar gedung DPD RI 4. Jumlah dukungan pengamanan gedung DPD RI dan kegiatan-kegiatan DPD RI

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

SASARAN

INDIKATOR 2010

3

3.1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI (Setjen DPD RI)

1. Terselenggaranya kegiatan pemiliharaan gedung dan perkantoran 2. Tersedianya dukungan pengadaan sarana dan prasarana peralatan kantor 3. Tersedianya dukungan pembangunan gedung perkantoran DPD RI 4. Terselenggaranya kegiatan pengamanan gedung dan kegiatan DPD RI Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, baik di % pemenuhan kebutuhan bagi pimpinan, anggota DPD lingkup DPD maupun Setjen DPD maupun Sekretariat DPD

Terselenggaranya pelaksanaan kinerja Biro Umum

Kegiatan Penyelenggara-an Pelayanan Umum Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan gedung, Sarana dan Pra Sarana DPD RI (Biro Umum) pengadaan dan inventarisasi barang milik negara, kegiatan akomodasi dan angkutan serta pengamanan DPD RI

TOTAL ALOKASI DPD 2010-2014


II.L.095.8

193,2

2.611,7

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)

TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2010

1.

Program Dukungan manajemen & pelaksanaan tugas teknis lainnya Komisi Yudisial

Mewujudkan pemberian pelayanan yang handal oleh Meningkatnya dukungan teknis administratif kepada Komisi Yudisial bagi publik pencari keadilan Komisi Yudisial di bidang pembiayaan kegiatan, peningkatan SDM, akuntabilitas serta pelayanan publik

1.1

Penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan keuangan perlengkapan rumah tangga serta tata usaha dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Komisi Yudisial

Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, - Jumlah dokumen anggaran yang disusun 10 pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan, dan - Jumlah MoU Komisi Yudisial yang ditindaklanjuti 10 rumah tangga, serta tata usaha dan pengembangan SDM di lingkungan Komisi Yudisial - Jumlah penelaahan dan bantuan hukum yang ditangani 20 hingga tuntas - % laporan keuangan yang sesuai dengan Sistem 100% Akuntansi Pemerintah - % ketersediaan arsip dalam memenuhi kebutuhan 100% administrasi dan keuangan - Pendapat yang dikeluarkan oleh eksternal auditor atas Opini BPK WTP laporan keuangan - % sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan 70% keahlian sesuai bidangnya - Biaya rata-rata pelaksanaan administrasi umum Penghematan 20%

2.

Program peningkatan kinerja seleksi Hakim Agung Mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan pengawasan perilaku hakim yang bersih dan berwibawa

1. Menurunnya jumlah laporan pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim 2. Terciptanya sumber daya hakim menjadi insan yang mengabdi dan menegakkan hukum dan keadilan

II.L.100.1

2014

314,7

50

K)

50

K)

100

K)

295,7

100% 100% Opini BPK WTP 90% Penghematan 20% 93,3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)

TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR 2014

2010 2.1

Seleksi Hakim Agung, seleksi hakim dan Pemberian Memperoleh calon Hakim Agung kompeten untuk Penghargaan Hakim diajukan ke DPR, serta pemberian apresiasi terhadap kinerja para hakim, serta hakim yang kompeten untuk bertugas dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara

-

Jumlah calon Hakim Agung yang mendaftar

-

Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi

80

- Jumlah hakim berprestasi yang diusulkan menerima penghargaan - Jumlah pelaksanaan monitoring profesionalisme Hakim Agung - Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa - % putusan hakim yang amar putusannya sesuai dengan pertimbangan hukum serta fakta hukum - Biaya maksimal kegiatan penelitian putusan hakim (dlm ribu) - % peserta yang mendaftar dalam seleksi calon Hakim Agung - % Hakim Agung yang profesional hasil seleksi -

% calon Hakim Agung yang lulus seleksi

333

K)

6

72

K)

4

20

K)

1

9

K)

200

1000

K)

100%

100%

Rp

50.000

Rp

50.000

75%

85%

75%

85%

75%

85%

- % calon hakim yang lolos pemberian penghargaan

75%

90%

-

Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar

1000

5700

K)

-

Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi

500

2850

K)

80%

80%

- % peserta seleksi calon hakim yang lulus sesuai kompetensi

II.L.100.2

45,8

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL TOTAL ALOKASI 2010-2014 (Rp Miliar)

TARGET NO


SASARAN

INDIKATOR -

2.2

3.

Pelayanan pengawasan perilaku peningkatan kompetensi hakim

hakim

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Komisi Yudisial

Biaya rata-rata seleksi calon hakim

2010

2014

Penghematan 20%

Penghematan 20% Rp 51.240

- Biaya rata-rata kegiatan seleksi Hakim Agung per Rp 32.500 pendaftar (dlm ribu) 1.000.000 - Biaya rata-rata kegiatan usulan pemberian penghargaan Rp hakim (dlm ribu) dan Penyelesaian laporan pengaduan hakim yang diduga - Jumlah pengaduan masyarakat terkait dugaan 1719 melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim meningkatnya kemampuan dan profesionalisme hakim - Jumlah sidang pelanggaran kode etik dan pedoman 15 perilaku hakim yang diproses melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) - % pengaduan masyarakat yang ditangani hingga 70% tuntas 100% - % hasil putusan Majelis Kehormatan Hakim yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim - Jumlah pelatihan kemampuan dan profesionalisme 5 hakim yang dilaksanakan - % Peningkatan kemampuan dan profesionalisme 80% hakim - Biaya rata-rata pelaksanaan pelatihan Penghematan 20%

Meningkatnya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial

- Biaya rata-rata penanganan laporan pengaduan masyarakat hingga tuntas Meningkatnya penyelesaian pelaksanaan tugas oleh Komisi Yudisial secara cepat dan efisien dengan sarana dan prasarana yang memadai

TOTAL ALOKASI KOMISI YUDISIAL 2010-2014


II.L.100.3

Penghematan 20%

Rp

1.200.000 7029

K)

105

K)

47,5

75% 100%

33

K)

90% Penghematan 20% Penghematan 20% 9,4

417,4

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : BNPB TOTAL ALOKASI 20102014 (Rp Miliar)

TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

2014

I

Program Penanggulangan Bencana

1

Pencegahan dan pengurangan risiko bencana 1. Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana 2. Terlaksananya dukungan pembentukan kelembagaan penanggulangan bencana daerah Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan Meningkatnya kapasitas aparatur dan terlaksananya menghadapi bencana pembinaan kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana di daerah

1. Jumlah rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang tersusun (Provinsi & kab/Kota) 2. Terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana daerah (Provinsi & kab/Kota) Terlaksananya pelatihan dan pembinaan aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana di daerah (Provinsi & kab/Kota)

23 & 48

33 (s/d 2011) & 275

148,6

23 & 48

33 (s/d 2011) & 275

34,5

Penyiapan peralatan dan logistik dikawasan rawan bencana

1. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan (Provinsi & kab/Kota) 2. Terlaksananya pendistribusian logistik kebencanaan pada derah bencana (Provinsi & kab/Kota)

16 & 0

17 (s/d 2012) & 77

460,4

1. Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan (Provinsi & kab/Kota) 2. Terlaksananya pendistribusian peralatan kebencanaan pada daerah bencana V 1. Tersedianya data spasial kebencanaan 2. Tersedianya sistem informasi penanggulangan bencana

16 & 0

17 (s/d 2012) & 77

289,6

5

33

2

3

1.826,8

1. Pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan 2. Pendistribusian logistik kebencanaan pada derah bencana

4

5

Penyiapan peralatan dan logistik dikawasan rawan bencana

Pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk pengurangan risiko dan mitigasi bencana alam

1. Pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan 2. Pendistribusian peralatan kebencanaan pada daerah bencana 1. Tersedianya data spasial kebencanaan 2. Tersedianya sistem informasi penanggulangan bencana

II.L.103.1

K)

148,3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BNPB TARGET NO.

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR 2010

6

Kesiapasiagaan dalam menghadapi bencana

1. Terlaksananya pendampingan dalam penyusunan 1. rencana kontijensi 2. Terlaksananya kesiapsiagaan dengan 2. pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana (SRC-PB)

7

Tanggap darurat di daerah terkena bencana

8

Penanganan pengungsi akibat bencana

9

Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana

10

Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana

II III IV

Dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur BNPB Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB

Jumlah rencana kontijensi yang tersusun dan

2014

5

8


Terbentuknya satuan reaksi cepat (SRC-PB) yang terbentuk

Koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat dipusat dan daerah Penanganan pengungsi akibat bencana secara efektif dan terpadu Koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruki bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana (Jawa Barat, Sumatera Barat dan Wilayah Pasca Bencana lainnya)

Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat dipusat dan daerah Terlaksananya penanganan pengungsi akibat bencana secara efektif dan terpadu Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruki bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana (Jawa Barat, Sumatera Barat dan Wilayah Pasca Bencana lainnya)

55

175

137,9

55

175

12,9

15

30

13,4

Koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruki bidang prasarana sosial ekonomi di wilayah pasca bencana (Jawa Barat, Sumatera Barat dan Wilayah Pasca Bencana lainnya)

Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruki bidang prasarana sosial ekonomi di wilayah pasca bencana (Jawa Barat, Sumatera Barat dan Wilayah Pasca Bencana lainnya)

15

30

19,2

53,0 339,8 19,5

TOTAL ALOKASI BNPB 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.103.2

2.239,1

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TARGET No


SASARAN

2010 1.

PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI

Meningkatnya kualitas penempatan dan perlindungan pekerja migran


INDIKATOR 2014

1.225,8

a. Terlaksananya peningkatan pelayanan dokumen calon pekerja migran b. Jumlah calon pekerja migran yang Terlayani KTKLN yang dikeluarkan oleh BNP2TKI sesuai dengan NIK c. Kemudahan penyampaian pengaduan

a.

Kegiatan Prioritas Bidang Fasilitasi Pelayanan Dokumen Calon TKI

b.

Penyiapan Pemberangkatan

Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan calon pekerja migran Meningkatnya pemahaman hak dan kewajiban pekerja migran

Jumlah calon pekerja migran yang mendapat layanan 500 ribu pekerja migran dokumen sesuai standar a. persentase jumlah calon pekerja migran 100% pekerja migran yang ditempatkan sesuai dengan job order ditempatkan sesuai dengan job order b. Jumlah calon pekerja migran yang terlayani 500 ribu pekerja migran KTKLN yang dikeluarkan oleh BNP2TKI sesuai dengan NIK c. Jumlah pekerja migran yang diberi 500 ribu pekerja migran pembekalan akhir pemberangkatan dengan silabus yang memenuhi standar perlindungan dan prinsip-prinsip HAM.

II.L.104.1

706,0 19,4

4,5 juta pekerja migran 100% pekerja migran ditempatkan sesuai dengan job order

K)

4,5 juta pekerja migran

K)

174,0

4,5 juta pekerja migran

K)

244,0

110,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TARGET No


SASARAN

2010 c. Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum

Terlaksananya pelayanan advokasi dan perlindungan hukum pekerja migran

a.

Kemudahan penyampaian pengaduan

b.

Jumlah pengaduan yang ditangani

c.

Kualitas pelayanan hotline service

e. Persentase pekerja migran purna bermasalah yang direhabilitasi

20,0

100% pengaduan tertangani 100% pengaduan tertangani 100% pekerja migran yang diproses melalui hotline service dalam waktu 24 jam

15,0

30,0

60% pekerja migran bermasalah ditangani

100% orang yang berminat menjadi pekerja migran teradvokasi 100% pekerja migran bermasalah ditangani 100% pekerja migran bekerja dengan dokumen resmi

d.

Pengamanan Keberangkatan

Pencegahan keberangkatan pekerja migran non prosedural

Presentase pekerja migran yang memiliki dokumen resmi bekerja ke luar negeri

100% pekerja migran bekerja dengan dokumen resmi

e.

Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna

Kesadaran pengelolaan remitansi untuk kegiatan produktif

Jumlah pekerja calon migran/ purna yang mendapat edukasi pengelolaan remitansi

2000 pekerja migran

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS BNP2TKI

2014 1 hotline service 24 jam (bebas pulsa)

d. Persentase calon pekerja migran yang mendapat advokasi

2.


INDIKATOR

17.000 pekerja migran

30,0

40,0

15,0

K)

8,6

294,3

TOTAL ALOKASI BNP2TKI 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.104.2

1.520,1

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO No I

Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo

1

1


Perencanaan operasi luapan lumpur

1) Memberikan rasa aman kepada penduduk yang bermukim di wilayah pengaruh bencana lumpur Sidoarjo; 2) Terpenuhinya hak-hak dasar warga terdampak sesuai dengan ketentuan dalam Perpres; 3) Terjaganya kemampuan dan keamanan Kali Porong dalam mengalirkan luapan lumpur dan banjir; 4) Terjaganya kemampuan tanggul dalam menahan lumpur; 5) Berfungsinya infrastruktur jalan alternatif dan jalan relokasi Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong


TARGET


INDIKATOR 2010

2014

7.120,0

16,3 Survey Geologi

3 laporan

7laporan

K)

4,5

Pemantauan bawah permukaan

1 laporan

5 laporan

K)

3,1

II.L.105.1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO No 2

3

4

5

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS Penanganan luapan lumpur

Mitigasi dan penanganan bencana geologi dan monitoring lingkungan Perencanaan dan pengelolaan pemulihan sosial Pengelolaan penanganan bantuan sosial

Terlaksananya pengaliran luapan lumpur ke Kali Porong

INDIKATOR 2010

2014

800,4

Meningkatnya kemampuan penyediaan data dan informasi fenomena geologi dan penanganan bencana geologi. Meningkatnya kualitas penyusunan rencana di bidang sosial kemasyarakatan Terselenggaranya bantuan sosial kemasyarakatan warga terdampak akibat semburan dan luapan lumpur Sidoarjo

Penanganan pengaliran luapan lumpur

beroperasinya 6 unit kapal keruk, 27 juta m 3

beroperasinya 12 unit kapal keruk, 48 juta m3

K)

800,4

Pemantauan dan penanganan mitigasi

1 laporan

5 laporan

K)

8,3

Pendidikan dan pelatihan teknis/keterampilan.

10 angkatan (400 orang)

50 angkatan (2.000 orang)

K)

8,5

14,1 8,9 97,8 Bantuan sosial yang berupa bantuan kontrak rumah a) warga 3 desa (Besuki, Kedungcangkring, Pejarakan)

1.666 KK/ 6.094 jiwa

b) warga 9 RT (Jatirejo, Siring, Mindi)

900 KK/ 2.970 jiwa

c) warga di luar PAT

2


TARGET


II.L.105.2

6.664 KK/24.376 jiwa 3.600 KK/11.880 jiwa 10.412 KK/37.510 jiwa

K)

17,9

K)

9,4

K)

62,4

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO No 6

PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS Peningkatan dan pengelolaan perlindungan sosial

7 Perencanaan pembangunan infrastruktur

8

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur luapan lumpur

Terlaksananya perlindungan sosial terhadap warga terdampak akibat semburan dan luapan lumpur Sidoarjo

Meningkatkan kualitas penyusunan rencana penanganan infrastruktur dan relokasi infrastruktur

INDIKATOR 2014

2010

4.064,9 5.400 bidang

K)

340,9

535 ha

K)

3.723,3

1 paket

7 paket

K)

8,0

3 paket

9 paket

K)

19,0

Pembayaran jual beli tanah dan bangunan di 3 desa Pembayaran jual beli tanah dan bangunan diluar peta area terdampak

1,800 bidang

Disain dan Supervisi Pembangunan Jalan Arteri dan PDAM KMS Disain dan Supervisi Pembangunan Infrastruktur Luapan Lumpur

27,0

Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan pembangunan/pemeliharaan penanganan infrastruktur Pembangunan dan pemeliharaan akibat luapan lumpur Sidoarjo infrastruktur luapan lumpur a) terbangun tanggul luar 3 desa dan Gempolsari panjang total sekurang-kurangnya 3.500 m

3


TARGET


II.L.105.3

1.352,2 532,4

3.500 m

3.500 m

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO No

4



TARGET


INDIKATOR 2014

2010 b) selesainya perbaikan saluran 1.500 m irigasi dan drainase dengan panjang masing-masing sekurangkurangnya 1.500 m

1.500 m

c) perbaikan sistem drainase dan Kali Ketapang sepanjang 22 km dan saluran irigasi d) selesainya normalisasi alur 500.000 m3 Kali Porong di muara melalui pengerukan endapan sebesar 500.000 m 3 e) selesainya 1,5 km peningkatan/pemeliharaan jalan dengan panjang total jalan lingkungan Mindi 1,5 km Penataan dan pengembangan wilayah berdekatan PAT Revitalisasi Kali Ketapang

22 km

a) pembebasan tanah 53,25 ha

53,25 ha

b) normalisasi Kali Ketapang 24 km

24 km

II.L.105.4

K)

500.000 m3

1,5 km

14 paket

K)

181,6 544,3

K)



INDIKATOR

Pembangunan relokasi Infrastruktur

Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan pembangunan/ pemeliharaan penanganan infrastruktur Melanjutkan pengadaan tanah 24,76 ha pengganti akibat luapan lumpur Sidoarjo Pembangunanrelokasi jalan arteri 9,9 km Pembangunan simpang susun Kesambi Pembangunan relokasi pipa PDAM Pelapisan aspal beton jalan arteri

5

2014

2010 c) pembuatan jalan inspeksi Kali Ketapang 20 km d) normalisasi Kali Jatianom, Kali Datar dan Kali Bunyuk total 21 km Penataan dan pengembangan muara Kali Porong a) pembuatan dermaga beserta fasilitasnya b) perbaikan/peningkatan jalan Porong ke muara Kali Porong total 17 km

9


TARGET


II.L.105.5

20 km

K)

21 km

94,0 1 paket 17 km

K)

738,9 24,76 ha

174,8

9,9 km

199,1

1 paket

150,0

2 pipa diameter 450 mm @ 7,1 km 2 x 7,1 km

75,0

30,0



TARGET


INDIKATOR

II

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

2 x 7,1 km

20,0

1.5 km

90,0 90,8

TOTAL ALOKASI BPLS 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

6

2014

2010 Pembuatan landscaping di kiri – kanan jalan Relokasi Arteri Porong Pembangunan relokasi ruas di desa Pamotan


II.L.105.6

7.210,8

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) NO


TARGET SASARAN

2010

2.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR LKPP

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana LKPP

3.

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Terwujudnya pelaksanaan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya

Persentase jumlah Kementerian/ Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya yang sudah diberikan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa

10%

50%

Terwujudnya pelaksanaan advokasi pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Daerah/Instansi lainnya

Persentase peningkatan jumlah Kementerian/ Lembaga/Daerah/Instansi Lainnya yang sudah diberikan advokasi di bidang pengadaan barang/jasa

60%

100%

Terwujudnya pembinaan dalam penanganan pengaduan dan pemberian rekomendasi penyelesaian sanggah banding pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/ Instansi Lainnya

Persentase Peningkatan jumlah pengaduan dan sanggah banding pengadaan barang/jasa di Kementerian/ Lembaga/Daerah/Instansi lainnya yang terselesaikan

60%

100%

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA LKPP

Terlaksananya penyempurnaan fungsi dan struktur organisasi LKPP Terpenuhinya SDM yang kompeten

2014

- Reorganisasi yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan LKPP - Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai - Persentase pegawai LKPP yang kompetensinya sesuai dengan penugasan - Persentase pengurangan jumlah tenaga outsourcing - Persentase kegiatan kantor yang telah ada SOP-nya - Persentase implementasi pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan SOP Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

1.

Terlaksananya sistem kerja di lingkungan LKPP yang efektif


INDIKATOR

II.L.106.1

K)

-

2

60% 100%

100% 100%

70% 40%

30% 100% 100%

70%

100%

214,4

355,0

244,5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) NO


TARGET SASARAN


INDIKATOR 2010

2014

Terselesaikannya sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/ jasa pemerintah di seluruh Kementerian/ Lembaga/Daerah/ Instansi lainnya

Persentase Peningkatan jumlah sengketa kontrak dan sengketa audit pengadaan barang/jasa yang terselesaikan

60%

100%

Terselesaikannya kasus korupsi, perdata, persaingan usaha dan tata usaha negara di bidang pengadaan barang/jasa.

Persentase Peningkatan jumlah pendapat hukum dan kesaksian ahli di bidang pengadaan barang/jasa yang dipedomani aparat penyelidik dan penyidik, serta hakim pengadilan/persaingan usaha

60%

100%

Terwujudnya koordinasidan sinkronisasi perencanaan Jumlah instansi pemerintah yang melaksanakan perencanaan pengadaan barang/ jasa dalam rangka penyusunan Renja-KL dan pengadaan barang/jasa pemerintah RKA-KL yang akurat

6

81

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi monitoring-evaluasi pelaksanaan pengadaan berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa

Jumlah instansi yang mengimplementasikan pedoman monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah

33

400

Terwujudnya pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik menuju satu pasar nasional

- Jumlah layanan pengadaan secara elektronik - Jumlah LPSE yang memenuhi standar

500 50

500 500

Terciptanya sistem karir dan pembinaan profesi pengadaan barang/jasa pemerintah. Terciptanya sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi Terciptanya sistem jaminan mutu kompetensi melalui penyelenggaraan sertifikasi profesi yang independen dan kredibel

Persentase pelayanan dalam pengembangan profesi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah Persentase dukungan pelayanan dalam pelatihan kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah Persentase pelayanan penyelenggaraan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah

10%

100%

20%

100%

25%

100%

Terciptanya kebijakan pengadaan barang/jasa yang transparan, konsisten, efisien dan akuntabel, serta mendukung prinsipprinsip persaingan usaha, dapat meningkatkan peran Usaha Kecil Menengah dan Produk dalam Negeri

Jumlah peraturan perundangan yang dihasilkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah • UU • PP • Perpres • SE/Peraturan Kepala LKPP

1 -

1 3 1 8

II.L.106.2

K)

K) K) K) K)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) NO

TARGET


SASARAN

2010 Terciptanya kebijakan pengadaan badan usaha/swasta dalam kerangka kerjasama pemerintah-swasta

3.1

3.2

Penyusunan strategi, kebijakan serta regulasi di bidang pengadaan umum

Pengembangan sistem e-procurement nasional


INDIKATOR

Tersedianya strategi, kebijakan dan regulasi di bidang pengadaan umum

2014

Jumlah peraturan perundangan pengadaan badan usaha/swasta dalam kerangka kerjasama pemerintah-swasta • PP • Perpres Jumlah peraturan perundangan di bidang pengadaan umum:

- UU - PP - Perpres - SK Kepala LKPP Tersosialisasinya strategi, kebijakan dan regulasi di bidang - Jumlah pihak yang mendapatkan sosialisasi pengadaan umum - Jumlah instansi pemerintah yang difasilitasi e-procurement Terfasilitasinya kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah dalam penerapan e-procurement - Persentase layanan e-procurement yang memenuhi standar

ALOKASI LKPP 2010-2014 K : Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

II.L.106.3

1

1 1

K)

2 3 5

1 4 2 5 25

K)

25

165

K)

-

95%

K)

K) K) K) K)

813,9

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SAR NASIONAL No.


TARGET

SASARAN

2014

2010 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SERTA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BADAN SAR NASIONAL 1 2 3 4

1

1


INDIKATOR

Meningkatnya dukungan manajemen dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam rangka pelaksanaan program SAR

Kegiatan penyusunan rencana dan program serta kerjasama teknik luar negeri Kegiatan penyusunan produk hukum dan pengaturan organisasi, tatlaksana dan kepegawaian Kegiatan pembinaan administrasi keuangan dan pengelolaan perlengkapan Kegiatan pengembangan sistem informasi serta penyediaan data dan informasi SAR PROGRAM PENGELOLAAN PENCARIAN, Meningkatnya pengaturan, pengawasan dan pengendalian PERTOLONGAN DAN PENYELAMATAN potensi SAR Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR Optimalnya pengoperasian 7 unit BO-105 Tersedianya Helikopter type medium, 4 unit Tersedianya Rubber Boat 104 unit Tersedianya Rigid Inflatable Boat 50 unit Tersedianya Rescue Boat type 36, 27 unit Tersedianya Rescue Boat type40m, 10 unit Tersedianya Hovercraft 12 Unit

II.L.107.1

1.917,6

11,5 28,0 1.869,1 9,0 2.560,1

paket unit unit unit unit unit unit

1 paket 19 10 5

1 paket 4 unit 104 unit 50 unit 27 unit 10 unit 12unit

K) K) K) K) K) K)

2.241,9 291,2 500,0 20,8 100,0 514,5 418,0 18,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN SAR NASIONAL No.

TARGET

SASARAN


2014

2010

2

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta Pemasyarakatan SAR

3 4

Kegiatan Pengelolaan Operasi dan Latihan SAR Kegiatan Pengelolaan Komunikasi SAR

K)

1 paket

8 unit 27 unit 99 unit 5 paket

paket

12

60 Paket

K)

18,5

paket paket

12 11

65 Paket 55 Paket

K)

281,5 18,2

Tersedianya Rescue Truck type 2, 8 unit Tersedianya Rescue Car / Rescue Jeep Tersedianya Rapid Deployment Vehicle 99 unit Tersedianya lahan tanah dan dermaga kapal SAR, 5 paket

unit unit unit paket

Terselenggaranya Pelatihan, pendidikan dan permasyarakatan SAR 12 Paket Terselenggaranya Operasi dan Latihan SAR Terselenggaranya Pengelolaan Komunikasi SAR

TOTAL ALOKASI BASARNAS 2010-2014


2


INDIKATOR

II.L.107.2

4

K) K) K)

K)

4,0 25,5 19,8 87,4

4.477,7

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014 PER KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA TARGET No


SASARAN

INDIKATOR 2010

1.

PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA

a.

Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Berjalannya Kegiatan Pengawasan Persaingan Usaha secara 1. Jumlah kegiatan penegakan hukum persaingan usaha efektif dan kredibel dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat 2. Jumlah kegiatan pengembangan dan harmonisasi kebijakan persaingan usaha Meningkatnya jumlah kegiatan penegakan hukum 1. Jumlah kegiatan penanganan pelaporan persaingan usaha sehingga mampu menciptakan kepastian 2. Jumlah kegiatan pemberkasan dan penanganan perkara hukum dan iklim usaha yang lebih kondusif persaingan usaha 3. Jumlah kegiatan litigasi dan monitoring pelaksanaan putusan KPPU 4. Jumlah kegiatan penilaian dan notifikasi terhadap rencana merger, akuisisi, dan konsolidasi

b.

Pengembangan dan harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha

Meningkatnya jumlah kegiatan pengembangan dan 1. Jumlah kegiatan monitoring pelaku usaha harmonisasi kebijakan persaingan usaha yang sehat dalam berbagai kebijakan/ peraturan/regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah guna mendorong efisiensi kinerja perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat

2014

252

305

67

88

60

80

140

160

50

60

2

5

30

40

2. Jumlah kajian sektor industri dan perdagangan

5

6

3. Jumlah kegiatan evaluasi kebijakan pemerintah dari perspektif persaingan usaha

16

20

II.L.108.1


70,1

47,4

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA TARGET No


SASARAN


INDIKATOR 2010 4. Jumlah saran/ pertimbangan yang disampaikan kepada pemerintah/stakeholder 5. Jumlah perangkat aturan hukum persaingan usaha yang diterbitkan/disahkan

TOTAL ALOKASI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 2010-2014


II.L.108.2

2014

10

14

6

32

K)

562,4