Melibas Dominasi Asing di Tambang

5 downloads 90 Views 59KB Size Report
27 Sep 2013 ... Melibas Dominasi Asing di Tambang. Investor asing pemegang IUP dan IUPK wajib divestasi saham 51%. Produksi Mineral Indonesia.
Melibas Dominasi Asing di Tambang Investor asing pemegang IUP dan IUPK wajib divestasi saham 51% Produksi Mineral Indonesia Komoditas

Unit

2007

2008

2009

2010

2011

Tembaga

Ton

817.796

796.898

998.530

879.697

545.263

Biji Tembaga

Dmt

2.938.009

2.814.952

3.484.134

3.466.771

2.236.233

Emas

kg

89.242

117.750

128.844

104.550

76.754

Perak

kg

264.753

271.490

327.795

278.784

200.982

Nikel + Coblat

ton

72.780

77.928

68.228

77.186

68.000,04

Logam Timah

ton

79.045

54.830

50.859

49.810

53.428

Biji Nikel

mt

7.112.870

6.571.764

5.802.260

7.522.759

15.973.337

Fero Nikel

ton

18.532

17.566

12.550

18.688

19.690

Bauksit

mt

1.251.147

1.152.322

783.097

15.595.049

17.634.897

Biji besi

mt

1.894.758

4.503.142

5.172.443

3.865.385

3.968.136

Granit

ton

1.875.526

1.950.494

1.730.371

2.343.133

3.294.325

Sumber : Ditjen Mineral dan Batubara/Diolah Biro Riset KONTAN (Petrus Dabu)

JAKARTA. Investor di sektor tambang mineral dan batubara harus berpikir dua kali untuk menanamkan duitnya di Indonesia. Maklum, dua aturan baru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam bidang pertambangan akan semakin membatasi gerak mereka. Aturan pertama mengharuskan investor asing pemilik izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dan IUP Khusus (IUPK) operasi produksi melepas saham hingga 51% pada tahun ke-10 sejak berproduksi. Kedua, investor asing hanya boleh masuk di tambang dengan areal di atas 5.000 hektare (ha) Dede Ida Suhendra, Direktur Pembinaan dan pengusahaan Mineral Kementerian ESDM mengatakan, kewajiban divestasi berlaku untuk perusahaan modal asing (PMA) di sektor hulu pertambangan, “Sekarang perusahaan lokal sudah mampu menjalankan industri pertambangan di sektor hulu, sehingga kepemilikan asing harus dikurangi,” kata, Kamis (26/9) Aturan ini dikecualikan bagi IUP operasi produksi khusus yang telah memiliki pengolahan dan pemurnian. “Apabila pemilikan modal asing tersebut terindegrasi dari

hulu sama hilir, kewajiban divestasinya tidak sebesar 51%, namun hanya sampai 40%,” ujar Dede. Dasar penghitungan harga saham yang akan didivestasikan, menurut Dede, berdasarkan replacement cost atawa penggantian biaya investasi yang sudah dikeluarkan oleh Investor asing sejak masa eksplorasi hingga kewajiban divestasi dimulai.

Belum balik modal Tony Wenas, Wakil Ketua Indonesia Mining Association (IMA) berpendapat, kewajiban pelepasan saham di tahun kesepuluh berproduksi belum bisa menjamin investor bisa balik modal. Sebab, biaya investasi eksplorasi mineral dan batubara di sektor hulu cukup besar. Selain itu, perusahaan asing juga akan kesulitan mencari dana lantaran hanya boleh menjaminkan asetnya hingga 49%. Ladjiman Damanik, Diektur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) mendukung langkah pemerintah ini. Sebab, kewajiban divestasi berpeluang memberi kesempatan lebih besar bagi pengusaha nasional untuk masuk. Namun, “Kemudahan perizinan dalam eksplorasi juga harus jadi perhatian agar investor asing mau menanamkan modalnya di sini,” kata dia.

KONTAN, Jum’at, 27 September 2013