27 Sep 2013 ... Melibas Dominasi Asing di Tambang. Investor asing pemegang IUP dan IUPK
wajib divestasi saham 51%. Produksi Mineral Indonesia.
Melibas Dominasi Asing di Tambang Investor asing pemegang IUP dan IUPK wajib divestasi saham 51% Produksi Mineral Indonesia Komoditas
Unit
2007
2008
2009
2010
2011
Tembaga
Ton
817.796
796.898
998.530
879.697
545.263
Biji Tembaga
Dmt
2.938.009
2.814.952
3.484.134
3.466.771
2.236.233
Emas
kg
89.242
117.750
128.844
104.550
76.754
Perak
kg
264.753
271.490
327.795
278.784
200.982
Nikel + Coblat
ton
72.780
77.928
68.228
77.186
68.000,04
Logam Timah
ton
79.045
54.830
50.859
49.810
53.428
Biji Nikel
mt
7.112.870
6.571.764
5.802.260
7.522.759
15.973.337
Fero Nikel
ton
18.532
17.566
12.550
18.688
19.690
Bauksit
mt
1.251.147
1.152.322
783.097
15.595.049
17.634.897
Biji besi
mt
1.894.758
4.503.142
5.172.443
3.865.385
3.968.136
Granit
ton
1.875.526
1.950.494
1.730.371
2.343.133
3.294.325
Sumber : Ditjen Mineral dan Batubara/Diolah Biro Riset KONTAN (Petrus Dabu)
JAKARTA. Investor di sektor tambang mineral dan batubara harus berpikir dua kali untuk menanamkan duitnya di Indonesia. Maklum, dua aturan baru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam bidang pertambangan akan semakin membatasi gerak mereka. Aturan pertama mengharuskan investor asing pemilik izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dan IUP Khusus (IUPK) operasi produksi melepas saham hingga 51% pada tahun ke-10 sejak berproduksi. Kedua, investor asing hanya boleh masuk di tambang dengan areal di atas 5.000 hektare (ha) Dede Ida Suhendra, Direktur Pembinaan dan pengusahaan Mineral Kementerian ESDM mengatakan, kewajiban divestasi berlaku untuk perusahaan modal asing (PMA) di sektor hulu pertambangan, “Sekarang perusahaan lokal sudah mampu menjalankan industri pertambangan di sektor hulu, sehingga kepemilikan asing harus dikurangi,” kata, Kamis (26/9) Aturan ini dikecualikan bagi IUP operasi produksi khusus yang telah memiliki pengolahan dan pemurnian. “Apabila pemilikan modal asing tersebut terindegrasi dari
hulu sama hilir, kewajiban divestasinya tidak sebesar 51%, namun hanya sampai 40%,” ujar Dede. Dasar penghitungan harga saham yang akan didivestasikan, menurut Dede, berdasarkan replacement cost atawa penggantian biaya investasi yang sudah dikeluarkan oleh Investor asing sejak masa eksplorasi hingga kewajiban divestasi dimulai.
Belum balik modal Tony Wenas, Wakil Ketua Indonesia Mining Association (IMA) berpendapat, kewajiban pelepasan saham di tahun kesepuluh berproduksi belum bisa menjamin investor bisa balik modal. Sebab, biaya investasi eksplorasi mineral dan batubara di sektor hulu cukup besar. Selain itu, perusahaan asing juga akan kesulitan mencari dana lantaran hanya boleh menjaminkan asetnya hingga 49%. Ladjiman Damanik, Diektur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) mendukung langkah pemerintah ini. Sebab, kewajiban divestasi berpeluang memberi kesempatan lebih besar bagi pengusaha nasional untuk masuk. Namun, “Kemudahan perizinan dalam eksplorasi juga harus jadi perhatian agar investor asing mau menanamkan modalnya di sini,” kata dia.
KONTAN, Jum’at, 27 September 2013
