Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan ...
Penyelenggaraan pendidikan menekankan peran lebih pemkab (pemerintah.
Menakar Desentralisasi Pendidikan: Dinamika dalam Mekanisme Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Jambi M. Ichsan Kabullah1 Abstrak Penyelenggaraan pendidikan menekankan peran lebih pemkab (pemerintah kabupaten) / pemkot (pemerintah kota) dalam pengelolaannya. Peran pemkab/ pemkot ini sendiri menjadi penting mengingat prinsip desentralisasi pendidikan dikuatkan dengan keberadaan aturan hukum seperti Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, meletakkan kabupaten/ kota sebagai penyelenggara utama satuan pendidikan. Penyelenggaraan pelayanan pada satuan pendidikan SMK sebagai jenjang pendidikan formal tingkat lanjut telah dijadikan prioritas di Provinsi Jambi sejak beberapa tahun terakhir mengingat nilai lebih lulusan SMK yang bisa langsung bekerja. Dalam kenyataannya di Provinsi Jambi sendiri terutama Kota Jambi, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan pengelolaan pendidikan tidak berjalan dengan baik yang ditandai dengan lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran SMK. Tulisan ini mencoba untuk menguraikan bagaimana mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran SMK dilingkungan Provinsi Jambi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan format penelitian deskriptif. Lokasi penelitian berada pada tiga tempat yakni Kota Jambi, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Muaro Jambi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, pengamatan dan dokumentasi. Implementasi akuntabilitas anggaran SMK di Provinsi Jambi menunjukkan kondisi yang dinamis. Hal ini ditandai oleh beberapa fenomena dari perspektif aktor penyelenggara. Pertama, sebagai penyelenggara utama pendidikan pemkab dan pemkot hanya memfokuskan pengelolaan anggaran pada sektor fisik. Pola anggaran bersifat fisik sendiri sangatlah rawan penyimpangan. Orientasi SMK sendiri seharusnya berfokus pada kelengkapan alat dan kapabilitas guru sebagai tenaga pengajar belum diarahkan secara maksimal oleh pemkab dan pemkot. Kedua, peran pemprov dalam mengatasi kesenjangan pemberian layanan oleh pemkab/ pemkot sangatlah signifikan. Akuntabilitas sebagai sebuah proses kontrol dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja layanan pendidikan yang telah dilakukan berperan menjadi feedback untuk perbaikan kedepan. Kata kunci: desentralisasi, akuntabilitas, anggaran
1
Staf Pengajar pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas.
