Mengingat

_ 笛

MENTERIENERGlDAN SuMBER DAYA MlNERAL REPUBLiK 8NDONEStA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR:4004K/30/MEM/2013 TENTANG PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN PULAU PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang

: a.

bAhwa dala1l rangka penyelenggaraan pengelolaan ■ rnineral dan batubara, gubernur usaha pertambang劉 Pulau Papua telah menentukan sc― ね dan bupat/walik。 Wil弱/ah Pertambangan;

b.

bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap penentuan Wilayah Pertarnbangan sebagailnana dirnaksud dalam huruf a, terdapat indikasi keberadaan formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara maupun nsi Sumber daya bahan wilttah yttg telah memiliki poⅢ tambang yang be― Jud padat dan/atau Cairi

C.

Mengingat

:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagailnana dilnaksud dalam huttf a dan huruf b serta untuk at(1)Peraturan melaksanakan ketentuan Pasal 15 守 Pel岡【 erintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambattgan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energl dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan wnayah Pertambangan Pulau Papua; undang― Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentttg Pemerinほ han Daerah(Lexmbaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437)sebaga■ mana telah dua kali diubah terakhir Undang Nomor 12 Tahun 2008 dengan Undang― Leinbttan Negara RI Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan 〔 Lembaran Negtta RI Nomor 4844);

1.

2.

UndttngⅢUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Lcmbaran Negara RI Tahun 2007 Penatttn Ruang 〔 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725〕 ; 3. Undang-Undang...

- 2 3.

2009 tentang Nomor 4 Tahun Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (kmbaran Negara RI Tahun 2OO9 Nomor 4, Tambahan L,embaran Negara RI Nomor 4959);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Nasional (kmbaran Rencana Tata Ruang Wilayah ftmbaran Tambahan 48, Negara RI Tahun 2008 Nomor Negara RI Nomor 4833);

5,

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2O1O tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tatrun 2OL0 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5103);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 2Ot0 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5 11 0 ) ;

7.

Keputusan Presiden Nomor 59 lP Tahun 20LL tanggal 18 Oktober 201 1;

8.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2O1O Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1O221;

9,

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara RI Tahun 2O11 Nomor 4871;

Memperhatikan : 1. Putusan

Mahkamah

Konstitusi

Nomor

32IPUU-

Xl2O12 tanggal 22 November2OL2; 2.

Hasil Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Mineral dan Batubara Komisi VII Dewan Perwakilan Ralqyat Republik Indonesia dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 9 April 2013;

3.

Hasil Rekonsiliasi Wilayah Pertambangan Rrlau Papua dan Kepulauan gubernur dan Maluku dengan bupati/walikota se-Rrlau Papua dan Kepulauan Maluku tanggal 22 Agustus 2013 di Jakarta; MEMUTUSKAN:

Menltapkan

i KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERTAMBANGAN PULAU PAPUA.

PENETAPAN

W I L A Y A H

KESATU."

-3KESATU

Menetapkan terdiri atas:

Wilayah

Pertambangan

R.rlau Papua yang

a. Wilayah Usaha Pertambangan; b. Wilayah Pertambangan Ralryat; dan c. Wilayah Pencadangan Negara, peta sebagaimana lembar yang dalam dituangkan bagran tidak yang merupakan tercantum dalam L.a.mpiran terpisahkan dari Keputusan Menteri ini dan dalam bentuk digital. KEDUA

sebagaimana Papua hrlau Pertambangan Wilayah dimaksud dalam Dikhrm Kesatu disusun dalam beberapa wilayah pertambangan provinsi dan wilayah pertambangan kabupatenlkota se-Rrlau Papua yang dapat diakses secara sistematis mengrkuti indeks Peta Dasar nasional.

KETIGA

sebagaimana Papua Wilayah Rrlau Pertambangan dasar menjadi Kesatu dalam Dikhrm dimaksud sesuai dengan bagr gubernur dan bupati/walikota kewenangannya dalam menenh.lkan : a. Wilayahlzin b. Wilayah logam;

Usaha Pertambangan mineral logam;

lzin

Usaha

Pertambangan

mineral

bukan

c. Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan; dut/atau d. Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara, dengan memperhatikan kriteria sesuai dengan ketenhran peraturan perundang-undangan serta hanrs dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota. KEEMPAT

Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam dan/atau Wilayah lzin Usaha Pertambangan batubara yang telah ditentukan oleh gubernur dan /atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga hunrf a dan huruf d ditetapkan oleh Menteri.

KELIMA

Wilayah lzin Usaha Pertambangan rnineral bukan logam dxr/atau Wilayah lzin Usaha Pertambangan batuan yang telah ditentukan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Menteri, Subernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

KEENAM

Wilayah Pertambangan Papua Rrlau sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan. KETU」

UH."

‐

Keputusan MenⅢ dite“pka■,

KETUJUH

‐

4

-

ri ini mul筑

berlaku pada tan抑

Ditetapkan di Jakarta pada tangga1 19 Desember 2013 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd. 」ERO WACIK Telmbusani Nege占 l,Micnteri DalaHェ 2. Sckretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Direktur」 enderal Mincral dan Batubara 4.Keptta Badan Geologl Pulau Papua 5,Para gubernur se―

6.Para bupati/walikOta sc― Pulauま斡 ua

⋮ 、 ⋮ ⋮ 鱗いＶ

Salinan sesual dengan astinya KEMENTERIAN ENERCt DAN SUMBER DAYA MiNERAL …Ⅲl.Kepaila BirO Hukum,

$usyanto

Ｂ目 ど の       ！ ■ ■

宮 ヨ ヨ 有 買 ０ ﹁ 口 田寄 注 ご ︼             一 ︺ ・

■， ■一 ン  一 ⋮ジ． ｋｆ ｔ ミ 一■ 一■ ∽ 日 ギ 轡 史 培 富⋮也 慢 Ｓ ， 電 出 運 田登 電 ど 宮 戸 電宮 昭 目 旨 増 ■ 私 樹 目 還 湯

喜

照︼ ｏく募 ０営臼わ

・

ｚくａ ︻ ０ 宮臼 ｚ 口 ︻ 営臼↑Ｚ口呂

吾

⋮

Ｏｃａ 匹ｏＬとｏヨｏａ

， ． ＜＜ＯＺ ００ｍ里Ψ 窃費︼コｏり

ヽ い  守ｄ卜Ｎ ・。

りｏ寸

嗅く区臼Ｚ喜宮 く弟くａ ぼ臼口浸 つの Ｚくａ Ｈ Ｏぼ口ｚ臼 Ｈ 宮由中Ｚ口呂 Ｚく空ｐ聖ゴ出口︼ 中Ｚく臣圧電字Ｓ

”由ＯＮ ＬＯｎｇＯいＯａ ＧＨ ↓由く００名く↑  ぼＯ浸ＯＺ 向ＨＣ側ヽ〓回〓ヽＯＣヽ﹀ 寸００寸 ”

128°E

８ 電 旨 置 三 署 ０重 電 ぼ

ｉ ｌ，︰ ８，

1 範e E

、 白く宮由ＺＥ宮 くた電ａ 区臼臼耳︻ Ｄの

選 電Ｐ 岳 宮 置 ｏ督 置 ほ 置 程 呂 授

︰８１ ８１，

ヨ， ３ 母 照Ｖ Ｚ り母０□ Ｂ りＥ一 夢ｅ Ｌ り亜︼ｃｍ 一

Ｅ ，と ０ 工 ﹁い口”ロロ ”Ｆ ﹂””” 一

ｃ︹章口ａ うＯｃ︼ り苺”Ｃｍ

理ＯＬりま０ロニ 向ＨＨ凹 くＯＺ回りＷＪ

． ． ● 卜 ” ｒ  ＜ゴ く ︼ の ００ ０ ︹古 一

くつユミユ コ＜ＨコＬ Ｚ＜ＯＺ＜田〓＜卜区凹住 Ｉ＜をく翌と， ＜ド凹住 の︼凹ａＺ一

142・E

1範 ° E

ヨ. 輝ト

掌説■静 鱗 退 Ｅ 路 齢 推 枠 齢 縦 附 鱗

ヨ０の 選 豊 何ｚ て くｏｚ づ ａ 税 ０ ぁ８ ﹂ ； 凹 ｏこ何 ざＥ ｏＪｏａ ゴ 岳 翌 旨 ｏｏ 一

・・ ■

，

，

． ヽ

モ

範，

す

”ＨＣＮ ＬｏＯＥ。りｏａ Ｏ﹁ ”ギＯＮヽ〓回〓ヽ０的ヽ支 せ００守

￨

中  ばＯ湾 ＯＺ

”ｎく００Ｚく■

●. i 饉

︼ ︼０くとｒＯ宮付、

ノ

りｏ

や りｏ

Ｂ ２００こ く

Ｏぼ臼ｚ臼 浮富ＦＺ臼呂 勇 あ 多 玉 臣 蟻 宝 写 澄 Ｅ Ｅ 菖 由くば口Ｚ雪宮 く力くａ 営臼口浸 Ｄの Ｚくａ Ｈ

34・E

軍

” Ｅぎ〓軍０こく〓

0

・

、 自くばＨＺョ畠 く弟くａ ば向何こ Ｄ∽ ば口中Ｚ臼こ ０巳口を偵 ︻ なくａ ︼

も ８ ヨ︶景モ ｇ ｏＯ”  程 ０ 宮 宮 ∽ ●ヨ 〓 母 宅 ョ

虫 ユ煙 馬 留 Ｓ Ｅせ ０住 〓駄 理軍 開翻 圏 ” 軍 ■Ｅ■ 煙 何留 ｚ 馬 留 田０８ ８ ﹂ 編 討 一 Ｅ何ヨ”由 電 Ｅ口。。ＪｃＧ主ョ０ 坐電 多 翻隅躙 盟 せｏＥ・ Ｅ 住⊇軍 ■■■■ ０何区 一 ち臣口ｏ一

置０ Ｅ監ぎＨ一 ここ住コＦ “ ■■■ 煙雨 ヨ田 ＯＬゴ＞■■■ロ ０

０ 付０ こ 田Ｏ Ｅ 何〓 ＯＬ 〓 碍ぬ口〓軍 テ

霞 監Ｊ Ｚ の母田ｍ ■１を８

口ｍ ｏ ＬＥく ”豆〓 ”一 Ｅ” ”電Ｌ” 一

雨ｍ ｌｌｌ⋮３ りＥ＞Ｏ り田︺ ︼ Ｌ ︺ Ｃｍ ｉ︰⋮ｉｌ ｃＡ 単何ａう０何︼ の便︺

くａＺ凹０凹Ｈ

  口 栃Ｅ スピＬ 重石ヱぅ０一

くうＬ室Ｌ コくＨＯＬ Ｚ＜ＯＺ＜但Ｅ吾 区凹住 Ｉ＜ち、翌と，

140●E