Pemilu legislatif tahun 2009 merupakan pemilu ketiga setelah apa yang kita
sebut bersama sebagai ... Tabel 1 parpol peserta pemilu tahun 2004 dan 2009.
NO.
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah Pemilu legislatif tahun 2009 merupakan pemilu ketiga setelah apa yang kita sebut bersama sebagai masa reformasi. Ketiga pemilu belakangan ini baik tahun 1999,2004 maupun 2009
dilaksanakan dalam bingkai pemilu demokratis yang dapat disejajarkan
dengan pemilu pertama kali yang diadakan pada tahun 1955 pada masa orde lama. Dengan mempergunakan sistem multi partai (multy party sistem) sungguh nampak jelas proses pembangunan politik mengarah pada pembangunan demokrasi secara kelembagaan (institusionalism) mulai menemukan titik terang saat ini. 1 Dalam prakteknya liberalisasi politik yang sudah dijalankan membawa angin perubahan khususnya kebebasan dalam mendirikan partai politik. Sejurus kemudian sejak diadakan pemilu pertama kali yaitu di tahun 1999 sejak era reformasi komposisi dan konfigurasi partai politik yang menjadi kontestan juga sangat beragam baik dari segi platform, idiologi perjuangan dan juga basis pendukungnya. Intinya banyak partai bermunculan bagai jamur dimusim hujan. Euphoria demokrasi ini ibarat hadiah atau bonus yang didapatkan oleh bangsa ini sejak orde baru tumbang pada Mei 1998. Dimana bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan (liberty), Persamaan (equality) menjadi barang yang sangat mahal di era Soeharto memerintah. Hal ini memang tidak lain disebabkan praktek
1
Dalam Era orde baru pelaksanaan pemilu umumnya dikendalikan oleh penguasa saat itu kepentingan pelanggengan kekuasaan, sedang pasca 1998 pelaksanaan pemilu umumnya dilaksanakan dengan mengikuti kaedah-kaedah dasar demokrasi seperti adanya kebebasan,luber dan jurdil sehingga menghasilkan banyak partai politik dalam waktu singkat. Khusus untuk deskripsi pelaksanaan Pemilu tahun 1999 dan 2004 bisa dilihat di Miriam Budiarjo,2008,Dasar-dasar ilmu Politik,Edisi Revisi,Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.,Hal. 280285
Universitas Sumatera Utara
rezim otoritarianisme yang diamalkan oleh orde baru pada saat itu. Sehingga kebebasan masyarakat menjadi terbatas yang pada akhirnya melemahkan kekuatan civil society sebagai pilar penegak demokrasi sejatinya. Bekerjanya proses input dan output secara berimbang merupakan nilai plus yang tidak didapatkan pada era Soeharto. 2 Patut dicatat memang transformasi politik yang terjadi saat ini bukan khas milik Indonesia saja namun juga terjadi dibelahan bumi lain. Dunia politik yang selama ini hanya dimonopoli oleh para Elit Politik telah bergeser menjadi konsumsi publik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya partisipasi politik masyarakat, media dan juga LSM di banyak Negara dalam kehidupan politik. Partisipasi politik itu tidak hanya terefleksikan dalam bentuk partisipasi menyuarakan suara sewaktu pemilu, tetapi dalam semua usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik. Sehingga bentuk-bentuk partisipasi politik dapat berupa pengerahan massa, pemogokan, demonstrasi jalanan, dan bentuk-bentuk protes lainnya. 3 Satu variabel yang cukup penting dari agenda reformasi dan birokrasi adalah dimulainya era pemilu yang Demokratis yaitu benar-benar bersih, jujur, luber dan rahasia setidaknya dari kesiapan pemerintah dalam memfasilitasi jalannya Pemilu dengan baik dan juga ikut serta berbagai unsur atau elemen masyarakat dalam mensukseskan Pemilu itu sendiri. Intinya pelaksanaan pemilu pasca orde baru bisa dikatakan demokratis jika dilihat dari tiga kriteria yaitu: 4 1. Keterbukaan
2
Untuk pembahasan tentang sistem politik silahkan lihat Budi Winarno,2008,Sistem Politik Indonesia Era Reformasi,Yogyakarta:Medres 3 Firmanzah,2008,mengelola Partai Politik,Jakarta:Yayasan Obor Indonesia., Hal.1. mengenai proses transisis Demokrasi dari Orba menuju Reformasi lihat di Gregorius Sahdan,2004,Jalan Transisi Demokrasi,Bantul:Pondok Edukasi,___Indonesia in transition,2003. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,__ 2004,Indonesia In transition ( re-Thinking Civil Society, region, and crisis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 4 Lihat Axel Hadenius,dalam Menang Pemilu Ditengah Ologarki Partai,2008,Yogyakarta: Pustaka Pelajar., Hal.4.
Universitas Sumatera Utara
Artinya pemilu harus bersifat terbuka bagi warga Negara. Prinsip ini dikenal dengan hak memilih universal (universal sufferage) 2. Ketepatan Mengandung arti bahwa segaala proses yang berkaitan dengan pemilu, mulai dari pendaftaran partai peserta pemilu, verifikasi partai politik, kampanye, pelaksanaan pemungutan suara sampai penghitungan suara harus dilakukan secara tepat dan proporsional artinya semua yang terlibat dalam pemilu harus mendapat perlakuan hokum yang sama. 3. Efektivitas Artinya jabatan politik harus di isi semata-mata melalui pemilu, tidak dengan caracara lain seperti pengangkatan dan penunjukan. Tabel 1 parpol peserta pemilu tahun 2004 dan 2009 NO
Parpol Tahun 2004
Perolehan suara
1
Partai Golkar
24,480,757
2
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
21,026,629
3
Partai Kebangkitan Bangsa
11,989,564
4
Partai Persatuan Pembangunan
9,248,764
5
Partai Demokrat
8,455,225
6
Partai Keadilan Sejahtera
8,325,020
7
Partai Amanat Nasional
7.303,324
8
Partai Bulan Bintang
2,970,487
9
Partai Bintang reformasi
2,764,998
10
Partai damai sejahtera
2,414,254
11
Partai Karya Peduli Bangsa
2,399,290
Universitas Sumatera Utara
12
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
1,424,240
13
Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
1,31,230,4
14
Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
1,230,455
15
Partai Patriot Pancasila
1,073,139
16
PNI Marhaenisme
923,159
17
Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia
1895,610
18
Partai Pelopor
878,932
19
Partai Penegak demokrasi Indonesia
855,811
20
PartaiMerdeka
842,541
21
Partai Sarikat Indonesia
679,296
22
Partai Perhimpunan Indonesia Baru
672,952
23
Partai Persatuan Daerah
657.916
24
Partai Buruh Sosial Demokrat
636,397
(www.kpu.go.id ) Dari sekian banyak partai politik yang menjadi kontestan dalam pemilu legislatif adalah partai demokrat. Partai demokrat sebagai partai bentukan presiden RI ke 6 Soesilo Bambang Yudhoyono menjadi partai yang sangat fenomenal khususnya bila kita kaitkan dengan pemilu tahun 2009 yang baru saja selesai. Pada pemilu tahun 2009 ini partai demokrat tidak hanya menjadi kampiun dalam perolehan suara terbanyak namun juga kembali menghantarkan ketua dewan penasehatnya SBY untuk kembali menduduki singgasana kursi kepresidenan untuk yang kedua kalinya sejak tahun 2004 kemarin. Keberadaan partai Demokrat sebagai partai yang mengusung idiologi kebangsaan (religius-nasionalis) menawarkan sebuah pemahaman baru bagi kondisi perpolitikan di Indonesia. Capaian yang dilalui oleh partai Demokrat pada pemilu legislatif tahun 2009
Universitas Sumatera Utara
kemarin merupakan hal yang menakjubkan sekaligus fantastis bagi sebagian pengamat dan juga para praktisi politik di tanah air. Walaupun beberapa hasil survey dari beberapa lembaga riset menunjukkan bahwa aksetabilitas Partai Demokrat Pra-Pemilu tahun 2009 bisa dikatakan masih dibawah akseptabilitas partai PDI-P ataupun partai Golkar namun fakta dilapangan Demokrat memiliki poin akseptabilitas melebih dua partai besar tersebut. 5 Tabel 2. Tingkat akseptabilitas 7 partai politik No
Partai Politik
Akseptabilitas (%)
1
Partai PDI-P
23,8
2
Partai Golkar
12,0
3
Partai Demokrat
9,6
4
Partai Keadilan Sejahtera
7,4
5
Partai Kebangkitan Bangsa
7,4
6
Partai Amanat Nasional
3,5
7
Partai Hanura
2,3
(Sumber Hasil riset Indobarometer di 33 Provinsi dengan jumlah responden sebanyak 1200) Walau dibawah dua partai besar yaitu Golkar dan PDI-P namun perolehan suara partai Demokrat dalam survey pra pemilu juga tidak bisa dipandang enteng. Hal ini memang terbukti dalam kondisi rill yang sesungguhnya dalam medan pemilu 2009 tepatnya dalam pemilu legislatif.
5
Dalam dua pemilu sebelum pemilu tahun 2009, kedua partai baik Gokar dan PDI-P merupaka kampiun pada dua Pemilu tersebut , yaitu di tahun 1999 PDI-P sebagai jawaranya. Dan ditahun 2004 Golkar sebaliknya menjadi kampiunnya setelah ditahun 1999 menjadi runner up
Universitas Sumatera Utara
Sementara dari segi perolehan kursi di DPR Demokrat memperoleh kursi terbanyak berikut adalah perbandingan jumlah kursi di DPR bagi partai Demokrat dan partai lain: 6 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nama Partai Politik Demokrat Golkar (23) PDIP (28) PKS (8) PAN (9) PPP (24) PKB (13) Gerindra (5) Hanura (1)
Jumlah Kursi 150 107 95 57 43 37 27 26 18
Di era liberalisasi politik seperti saat ini dengan tingkat persaingan merebut konstituen yang begitu ketat mengharuskan partai-partai politik peserta pemilu harus berpikir keras bagaimana merebut dan menghimpun suara para konstituen. Dengan kata lain diperlukan strategi yang tepat untuk memenangkan even pemilihan umum.banyaknya parpol ini juga menimbulkan kebingungan dalam tataran penilih, dengan banyaknya pilihan otomatis pemilih harus benar-benar cermat untuk menjatuhkan pilihannya kepada siapa (Partai atau Calon Legislatif) akan di berikan mandat untuk melaksanakan jalannya pemerintahan. Hal ini dapat dibuktikan misalnya dari data survei Indo Barometer Desember 2007 yang menguji apakah publik kesulitan atau tidak membedakan partai politik yang ada sekarang ini (waktu itu jumlah partai baru 24), baik secara umum maupun dari aspek yang 6
http://muhshodiq.wordpress.com/2009/05/10/hasil-perolehan-kursi-parpol-di-dpr-2009-dibandingkandengan-2004/,diakses pada tanggal 20 Januari 2010,pukul 13.00 wib
Universitas Sumatera Utara
sederhana seperti nama dan lambang ataupun yang kompleks seperti program dan ideologi partai.Ternyata
mayoritas
responden
(60-70%)
menjawab
kesulitan. 7
Implikasi dari kebingungan rakyat ini bermacam-macam. Pertama, pilihan rakyat menjadi kurang berkualitas karena mereka bingung membedakan program kerja satu partai dengan partai lainnya. Padahal, seyogianya pilihan itu didasarkan pada evaluasi dan preferensi program kerja. Kedua, rakyat yang bingung akan apatis. Apatisme ini bisa berujung pada keputusan untuk tidak memilih (golput). Tingginya golput akan menurunkan legitimasi hasil pemilu yang notabene dibiayai uang rakyat yang jumlahnya sangat besar. Ketiga, akan sulit bagi partai, terutama yang baru ikut Pemilu 2009, untuk mendapatkan suara signifikan di tengah kerumunan partai yang begitu banyak. Jangankan dipilih, untuk dikenal saja sudah cukup sulit. Apalagi jika partai tersebut tidak memiliki dana yang cukup untuk sosialisasi dari tidak memiliki jaringan yang mengakar. Padahal, berdasarkan pengalaman survei dan pemilu sebelumnya, pengenalan merupakan syarat dasar partai politik untuk mendapatkan
dukungan. 8
Cara yang penulis maksudkan adalah strategi atau marketing politik. Marketing politik menjadi semakin penting saat ini mengingat kebutuhan perolehan suara untuk pemilu kian menjadi sulit saat ini. Perspektif Marketing Politik Seiring dengan perkembangan masyarakat yang menjadi lebih terbuka dan adanya persaingan yang semakin tinggi diantara para kontestan pemilihan umum, keniscayaan pemasaran politik (political marketing) bagi partai-partai politik yang menjadi kontestan 7
Diakses melalui www.google.com,partai-partai baru dalam Pemilu tahun 2009, diakses pada 2 Februari 2010 pukul 19.30 wib 8 Prediksi ini sebenarnya sudah mendapat pembenaran jjka di lihat dari kiprah partai-partai baru yang tidak bisa berkembang karena dalam tataran tingkat pemilih mengalami berbabagi dilemma (kebingungan) yang akhirnya berujung pada sikap apatis. Dari partai baru yang ikut pada pemilu legislative tahun 2009 hanya Partai Gerindra dan Partai hanura yang meraup suara cukup signivikan walaupun masih kalah jauh dari partai-partai yang sebelumnya sudah mapan. Sedang partai-partai politik yang lain khususnya partai politik yang baru ikut merasakan ketatnya persaingan dalam pemilu legislative suaranya tidak melebihi 1 atau 1,5 persen saja.
Universitas Sumatera Utara
dalam pemilihan umum tersebut dianggap sangat tepat untuk memenangkan pemilihan umum. Didunia barat, marketing politik diyakini sebagai metode dan instrumen yang dapat membantu politisi dan partai politik untuk dapat bersaing dan memenangkan persaingan. Secara konsep, marketing politik tidak jauh berbeda dengan marketing yang digunakan dalam dunia bisnis. Perbedaanya dalam dunia bisnis yang dijual adalah produk berupa barang, jasa sedang dalam dunia politik yang dijual adalah visi misi serta program kepada masyarakat luas dengan target dapat dipilih sebagai pemenang. Dan agar jualan laris manis maka dalam hal ini mereka (partai politik) harus memahami dan mengenal audiensnya. Sehingga bisa membidik target secara tepat dan cermat. Dalam domain politik marketing menawarkan perpspektif alternatif yang menawarkan penggunaan yang membantu untuk mengefisienkan serta efektif dalam membangun dalam hubungan dua arah dengan konstituen dan masyarakat. Berkembangnya pusat perhatian partai politik terhadap pembangunan strategi marketing politik merupakan alternatif yang dapat membantu bersaing dalam iklim politik yang penuh persaingan terbuka dan transparan ketika berhadapan (vis avis) dengan konstituen yang berasal dari beragam idiologi, agama serta etnisitas. Marketing politik sejatinya dapat mempermudah bagaimana menggarap dan menjual produk politik yang akan dipasarkan. Dalam hal ini setiap segmentasi pasar tentu memiliki strategi yang berbeda dalam aplikasinya. Oleh sebab itulah keniscayaan marketing politik sangat dibutuhkan untuk kondisi pemilihan di era persaingan yang sangat kompetitif saat ini. Adapun dalam perspektif marketing dalam dunia politik memiliki beberapa tujuan yaitu:
Universitas Sumatera Utara
Pertama, Menjadikan pemilih sebagai subyek dan bukan sebagai obyek politik Kedua, Menjadikan permasalahan yang dihadapi pemilih adalah langkah awal dalam menyusun program kerja yang ditawarkan dalam kerangka masingmasing ideologi partai (Dermody & Scullion, 2001) Ketiga, Marketing politik tidak menjamin sebuahkemenangan, tapi menyediakan tools bagaimana menjaga hubungan dengan pemilih untuk membangun kepercayaan dan selanjutnya memperoleh dukungan suara (O’Shaughnessy, 2001)
Sebagai subjek akademik konsep marketing politik dari Amerika. Namun dalam konteks Indonesia setidaknya menjadi keniscayaan setidaknya ada lima faktor yang membuat marketing politik bisa berkembang di Indonesia: 9 1. Sistem multi partai yang memungkinkan siapa saja boleh mendirikan partai politik dan konsekuensinya menyebabkan persaingan tajam antar partai politik. 2. Pemilih telah lebih bebas menentukan pilihannya disbanding pemilu sebelumnya, sehingga syarat bagi penerapan marketing politik terpenuhi. 3. Partai-partai lebih bebas menentukan platform dan identitas organisasinya. 4. Pemilu merupakan momentum sejarah yang penting dalam perjalanan bangsa sehingga pihak-pihak yang berkeptingan terutama para elit politk akan berusaha keras untuk ambil bagian. 5. Sistem pemilihan anggota parlemen ,DPRD,dan presiden dilakukan secara langsung yang selanjutnya diikuti oleh pemilihan Gubernur,Walikota dan Bupati Pergantian sistem pemilu dari model lama ke model baru berarti adalah perubahan paradigma. Pada situasi obyektif yangberubah paradigma acuannya pun tentu harus diubah 9
Adman Nursal,2004, Political Marketng strategi Memenangkan Pemilu: Suatu Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR,DPD dan Presiden,Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.,Hal.10-11.
Universitas Sumatera Utara
arena ruang pembelajaran politik tidak sesempit dulu. Kini ada banyak paradigma baru antara lain:
10
1. Partai politik mendapatkan kebebasannya 2. Rakyat menggunakan hak pilih lebih bebas 3. Rakyat memilih langsung terhadap anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden serta Gubernur, Walikota dan Bupati. 4. Sirkulasi dan seleksi kepemimpinan politik terjadi terus menerus secara periodik dan mendorong peningkatan partisipasi secara menyeluruh 5. Pengalihan wewenang dari pusat kedaerah (desentralisasi) yang memacu reformasi struktur kekuasaan lokal lebih dinamis 6. Mekanisme yang efektif pengelolaan sumber-sumber legitimasi kekuasaan (berisi komponen Poleksosbud) menjadi ajang penguatan bagi proses pembangunan karakter Nasional masyarakat Indonesia ke depan. Sebagai tambahan juga dikarenakan semakin berkembangnya zaman yang menuntut adanya pendekatan-pendekatan baru dalam mengeksekusi perubahan selera pemilih. Dengan adanya strategi politik yang dianggap mampu mengakomodir rancangan konstruktif yang hendak dilakukan oleh partai politik untuk merbut simpati dari konstituennya serta juga masyarakat secara umum. Diperkirakan sampai beberapa kali Pemilu di Indonesia Pemilu akan senantiasa dikuti banyak partai. Dalam kondisi seperti itu para pemilih tidak akan mampu mengingat begitu banyak nama partai, proses awal yang penting bagi pemilh sebelum ia menetapkan pilihannya. Konon lagi untuk mengetahui program-program utama dan dan nama-nama para
10
Agung Dkk,2005,Memenangkan Hati dan Pikiran Pilkada,Yogyakarta:Pembaruan., Hal.14-15
Rakyat:Strategi dan Taktik Menang dalam
Universitas Sumatera Utara
kandidat yang ditawarkan suatu partai. Dengan demikian mayoritas partai-partai yang ikut pemilu akan sulit dikenal pemilih apalagi membedakannya dengan partai lain. 11 Cukup beralasan untuk mengatakan bahwa partai-partai politik tidak gampang mencapai sasaran objektif dengan cara-cara kampanye dan kegiatan kehumasan yang konvensional. Tantangan besar khususnya akan dihadapi partai-partai baru. Tanpa langkah terobosan partai-partai baru akan sulit meraih suara bahkan hanya sadar untuk dikenal baik oleh para pemilih. Langkah-langkah terobosan itu hanya bisa dilakukan dengan strategi yang jitu termasuk didalamnya menerapkan marketing politik. 12 Dalam sistem pemilu yang baru ini secara tekhnis pemilih akan mencoblos tanda partai dan nama calon legislatif. Keadaan ini menyebabkan model persaingan menjadi kompleks dan strategi untuk memenangkan suara dengan sendirnya juga akan lebih rumit. Institusi partai memiliki strategi agar para pemilih mencoblos tanda gambar partai. Sementara itu masing-masing calon yang diajukan sebuah partai juga bersaing dengan kawan separtai sehingga setiap calon akan berusaha keras agar lebih menjatuhkan pilihan padanya. Sedang partai memerlukan strategi untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya. 13 Namun yang perlu dipahami bahwa marketing politik saat ini menjadi trendsetter bagi acuan setiap kontestan pemilu baik itu bersifat perorangan ataupun partai politik. Itulah sebabnya penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang marketing politik partai Demokrat. Dalam pemilu tahun 2009 kemarin peserta atau kontestan partai politik yang mengikuti pemilu berjumlah 38 partai yang dinyatakan resmi oleh KPU untuk mengikuti perhelatan akbar demokrasi lima tahunan itu. Diantara beragam partai tersebut setidaknya masih dihiasi oleh partai-partai lama dan juga kontestan kontestan partai politik yang baru.
11
Adman Nursal.Op.Cit., Hal 10. Adman Nursal.Ibid., Hal.10 13 Ibid Hal. 13 12
Universitas Sumatera Utara
Sama seperti partai partai lain setidaknya partai Demokrat juga memasang strategi bagaimana melalui pemilu tahun 2009 kemarin dengan gilang gemilang. Termasuk tentunya mengadakan konsolidasi sampai tingkat bawah dengan mode top-down Gambar 1. Alur Kewenangan Partai Politik DPP ( Dewan Pimpinan Pusat)
DPD ( Dewan Pimpinan Daerah)
DPC ( Dewan Pimpinan Cabang) Dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengkaji bagaimana konsep Marketing Politik dilaksanakan pada tataran tingkat Kota sebagai penopang Propinsi dan Dewan Pusat. Untuk lokasi akan ditentukan di Partai Demokrat khususnya DPC Partai Demokrat Kota Medan. 2. Perumusan Masalah Perumusan masalah merupakan penjelasan tentang pentingnya sebuah penelitian dilakukan, seberapa pentingnya penelitian tersebut misalnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau hanya sekedar menjawab permasalahan yang ada. Masalah yang diteliti biasanya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya yang tegas dan jelas. Pada prinsipnya juga ruang lingkup masalah yang akan dipecahkan harus dibatasi untuk mengambil kesimpulan (konklusi) yang pasti (defenitif).14
14
Ir .I Made Wirartha,2006,Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis,Yogyakarta:CV Andi., Hal.17.
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi atau penelitian ini adalah: “Bagaimana upaya yang dilakukan oleh partai Demokrat untuk meraih suara terbanyak dalam Pemilu tahun 2004 kemarin khusunya untuk daerah Medan”. 3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini ialah: 1.
Sebagai tugas akhir dalam menempuh pendidikan strata 1 untuk memporeh gelar kesarjanaan.
2.
Untuk mengetahui konsep-konsep marketing politik yang diaplikasikan oleh DPC Partai Demokrat dalam mengarugi Pemilu tahun 2009
3.
Untuk mengetahui kunci sukses DPC Partai Demokrat dalam mensuplai perolehan suara yang signifikan bagi Parta Demokrat.
4. Manfaat Penelitian Sedang manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain: 1.
Bagi Penulis penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis untuk melihat penerapan konsep-konsep ilmu politik dalam kehidupan praktis dimasyarakat.
2.
Secara akademis diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan mahasiswa Departemen
Ilmu
Politik
untuk
dapat
menjadi
sumber
rujukan
bagi
pengembangan kegiatan ilmiah khususnya berkaitan dengan pengembangan konsep-konsep marketing politik. 3.
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai konsep-konsep dalam pengembangan marketing politik.
4.
Secara aplikatif diharapkan dapat membentuk sebuah pola baru dalam penerapan marketing politik dalam lingkup politik praktis.
Universitas Sumatera Utara
5. Kerangka Teori Dalam melakukan sebuah penelitian agar dapat menjawab permasalahan penelitian yang telah didesain diperlukan sebuah acuan dalam menganalis fenomena yang terjadi. Acuan tersebut ialah teori. Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis. 15 Sebuah kerangka teori juga dibutuhkan sebagai pisau analisis dan menjadi kompas dalam sebuah penelitian agar dapat sinkron terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan dalam masalah penelitian. 5.1 Marketing Politik (Political Marketing) Menurut Adman Nursal marketing politik adalah serangkaian aktifitas terencana, strategis tapi juga taktis berdimensi jangka panjang dan jangka pendek untuk menyebarkan makna politik pada para pemilih. 16 Sedang bagi Firmanzah marketing politik marupakan metode dan konsep aplikasi marketing dalam politik, dalam konteks politik dilihat sebagai seperangkat metode yang dapat memfasilitasi kontestan (individu, partai politik) dalam memasarkan inisiatif politik, gagasan, isu politik, idiologi partai, karaktrerisitik pemimpin partai
dan
program
kerja
Partai
pada
15
Ibid., Hal. 23. Adman Nursal,2004, Political Marketng strategi Memenangkan Pemilu: Suatu Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR,DPD dan Presiden,Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.,Hal.23
16
Universitas Sumatera Utara
masyarakat. 17
Push Marketing
Policy
Positioning
Person Parties
Pash
Marketing
Marketing
Politik
Pull Marketing POLLING
Gambar 1. Kerangka konseptual marketing politik Adman Nursal
Selain itu marketing Politik bisa diartikan sebagai variasi dari kebijakan komunikasi
pemasaran untuk mempromosikan seorang atau proyek politik dengan menggunakan model teknik pemasaran komersial sebagai mewakili seperangkat metode yang dapat digunakan oleh organisasi-organisasi politik untuk pencapaian tujuan dalam hal program politik atau dalam mempengaruhi perilaku para pemilih dengan melakukan proganda. 18
Dalam logika pemasaran kampanye politk yang dilakukan dalam marketing politk ini lebih menekankan penciptaan pendidikan politik masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek politik. Bukan lagi hanya sekedar objek politik saja yang dapat kita lihat pada pemilu-pemilu konvensional dimana setelah pemilu berakhir yanhg terjadi 17
Firmanzah,2007,Marketing Politik,Jakarta:Yayasan Obor Indonesia., Hal.21. http://id.wikipedia.org/wiki/Konsultan_marketing_politik,diakses pada tanggal 25 Januari 2010,pukul 20.00 Wib 18
Universitas Sumatera Utara
adalah terputusnya hubungan antara masyarakat dan partai politik atau Caleg yang tentunya berujung pada antipasti dan apolitis masyarakat terhadap politik. Bagi Nurzal sendiri marketing politik meliputi 3 unsur yaitu strategi pemasaran, bauran produk politik dan proses perantara (delivery process). 1. Strategi Pemasaran (Marketing Strategy ) Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang akanditerapkan dalam kampanye atau lebih mudahnya dapat disebut sebagai guiding principle atau the big idea ini dapat diartikan sebagai pendekatan yang diambil untuk menuju pada suatau kondisi tertentu pada saat ini yang dibuat berdasarkan analisis masalahdan tujuan yang telah ditetapkan. 19 Dalam konteks pemilu tujuan dari setiap stretagi bukanlah kemenangan yang dangkal tapi perdamaian yang mendasar dalam istilah poliitk perdamaian ini berarti penerangan programprogram yang tepat dalam reformasi. Sedang menurut Philip Kolter pemasaran dapat dimaknai sebagai kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. 20 Pada dasarnya strategi pemasaran merupakan proses menyusun nilai-nilai inti yang sesuai dengan aspirasi pemilih dan sumber daya kontestan yang diupasarkan. Strategi pemasaran dalam domain politik merupakan perencanaan sebagai langkah-langkah adaptasi terhadap semua gejala yang terjadi untuk dapat memahami apa yang dibutuhkan masyarakat dan apa aspirasi yang diperjuangkan kontestan. Berdasarkan defenisi strategi pemasaran dalam domain politik hubungan dengan kontestan politik, maka seorang calon legislatif sejatinya harus mempersiapkan langkahlangkah fenomena input politik yang menurut David Easton berupa tuntutan (Demand) yang 19
Venus Antar,2004. Manajemen Kampanye: Panduan Teorotis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi,Bandung ; Simbiosa Rekatama. Hal. 15. 20 Lihat mazidbsz.wordpress.com diakses pada tanggal 2 Januari 2010
Universitas Sumatera Utara
akan dikonversikan menjadi sebuah kebijakan publik. 21 Dalam hal ini strategi pemasaran yang akan dibangun calon legislatif sebegai pembentukan citra politk yang memerlukan upaya-upaya berupa informasi yang berhubungan dengan kondisi yang riil tejadi di masyarakat seperti kondisi perilaku pemilih dan kebutuhan-kebutuhan yang mernjadi permasalahan diluar organisasi calon legislatif. Dengan sendirinya seorang calon legislatif semakin mempermudah mengeksekusi konstituen untuk membentuk nilai-nilai ini yang ditransferkan melalui sosialisasi dan kampenye.sedang nilai-nilai inti disebut positioning berdasarkan analisis dan penelitian segmentasi dan targeting politik. Segmentasi perspektif political marketing bertujuan untuk mengenal lebih jauh (identifikasi) kelompok-kelompok. Dalam domain politik, segmentasi bagi calon legislatif untuk mendeteksi dan menyederhanakan struktur masyarakat melalui identifikasi setiap kelompok yang menjadi penyusun utama suatu psyarakat guna mencari peluang, menggerogoti segmen pemimpin pasar, pumuskan pesan-pesan komunikasi, melayani lebih baik, dan menganalisis perilaku konsumen. Menurut pandangan Rhenald Khasali segmentasi pada pemasaran politik mencakup lima tujuan yang identik dengan pemasaran produk komersial: 22 1. Mendesain substansi tawaran partai atau kandidat secara lebih responsif 1 terhadap segmen yang berbeda. Ini tidak lain karena melakukan segmentasi berarti juga mendalami kepentingan, aspirasi, dan persoalan-persoalan politik yang menjadi perhatian setiap segmen. Substansi tawaran patai dikembangkan berdasarkan analisis mendalam segmen-segmen yang diproyeksikan menjatuhkan pilihan kepada kontestan yang dipasarkan.
21 22
David Easton,1988, Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik. Jakarta: Bina Aksara., Hal. 165. Adman Nursal.Op.Cit., Hal 113-114
Universitas Sumatera Utara
2. Menganalisis preferensi pemilih karena dengan pemahaman terhadap karakter setiap segmen pemilih memungkinkan pemasar mengetahui kecenderungan pilihan politik setiap segmen. Secara tidak langsung segmentasi juga berarti proses mengenal kekuatan pesaing. 3. Menemukan peluang perolehan suara. Mengetahui preferensi pilihan setiap segmen dan kekuatan pesaing akan menghantarkan pemasar untuk menemukan suatu peluang yang dapat diraih secara lebih efektif dan efisien. 4. Menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Agar efektif dan efisien, perlu
diterapkan pendekatan komunikasi yang berbeda untuk setiap segmen.
Segmentasi sangat diperlukan program kerja calon legislatif, terutama cara berkomunikasi dan membangun interaksi dengan masyarakat. Tanpa segmentasi, calon legislatif akan kesulitan dalam penyusunan pesan politik, program kerja, kampanye politik, sosialisasi politik, dan produk politik. Dalam orientasi pasar, kondisi real yang dihadapi masyarakat adalah sumber utama dalam penyusunan program kerja. Dari kondisi masyarakat yang nyata itulah program kerja akan diiplementasikan. Dengan kata lain kondisi real masyarakat tersebut merupakan la yang akan dikembangkan untuk menciptakan program pemasaran oleh calon legislatif untuk memberikan pengaruh dan minat masyarakat sebagai referensi politik berdasarkan karakter pasar yang dibidik. Segmentasi dapat dilakukan dengan banyak pendekatan.para pemasar dapat memilih salah satu pendekatan tersebut atau mengkombinasikan beberapa kaitan sebagai kerangka menyusun strategi pemasaran. Berikut beberapa teknik dan metode untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan masyarakat.23 Pertama, geografi. Masyarakat dapat disegmentasi berdasarkan geografis dan Brapatan (density) populasi. Kedua, demografi. Masyarakat dapat dibedakan berdasarkan umur, agama, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan 23
Firmanzah,Op Cit.,Hal. 193.
Universitas Sumatera Utara
bias sosial. Masing-masing kategori memiliki karakteristik yang berbeda tentang politik satu dengan yang lain. Sehingga perlu untuk dikelompokkan berdasarkan kriteria demografi. Ketiga, psikografi. Memberikan tambahan metode entasi berdasarkan geografi. Dalam metode ini, segmentasi dilakukan kebiasaan, pola hidup, dan perilaku yang mungkin terkait dalam isu-politik. Keempat, perilaku. Masyarakat dapat dibedakan dan dikelompokkan idasarkan proses pengambilan keputusan, intensitas ketertarikan dan keterlibatan dengan isu politik, loyalitas, dan perhatian terhadap permasalahan politik. Masing-masing kelompok memiliki perilaku yang berbeda-beda, sehingga perlu untuk diidentifikasi. Kelima, sosialbudaya. Pengelompokan masyarakat dilakukan melalui karakteristik sosial dan budaya. Klasifikasi seperti, suku, etnis, dan ritual spesifik seringkali membedakan intensitas, kepentingan, dan perilaku terhadap isu-isu politik. Keenam, sebab-akibat. Selain yang bersifat statis, metode ini mengelompokkan masyarakat berdasarkan perilaku yang muncul dari isuisu politik. Sebab akibat ini melandaskan metode pengelompokkan berdasarkan perspektif pemilih (voters). Targeting atau menetapkan sasaran adalah memilih salah satu atau beberapa segmen yang akan dibidik untuk mencapai sasaran obyektif (segmentasi dasar) Sebelum menentukan target sasaran pasar, terlebih dahulu dimulai wilayah pemilihan dengan cara melihat jumlah total pemilih di suatu pemilih dan jumlah kursi yang diperebutkan untuk mengetahui berapa minimal yang harus diperoleh untuk mendapatkan sebuah kursi dan menganalisis sebaran para pemilih secara geografis, bagaimana cara mengakses pemilih secara efisien dan efektif, dan melakukan evaluasi sebelum menentukan satu atau sejumlah segmen pasar sasaran calon legislatif. Segmen-segmen pasar yang dipilih itu dapat dikelompokkan menjadi dua yakni segmen inti dan segmen plasma. Segmen inti adalah segmen yang menjadi sasaran utama calon legislatif yang memiliki kepentingan dan aspirasi cocok dengan jati diri calon legislatif dan partai. Segmen plasma adalah segmen sasaran yang mempunyai preferensi terhadap jati
Universitas Sumatera Utara
diri calon legislatif tetapi calon legislatif pesaing juga berpotensi untuk mengakomodasikan kepentingan aspirasi mereka. Untuk menetapkan segmen-segmen yang menjadi sasaran, terdapat tiga strategi (diadaptasi dari Kotler dan Amstrong, 1994). Pertama, strategi serba sama (undifferentiated marketing strategy). Strategi ini, dengan mengabaikan perbedaan-perbedaan setiap segmen. Strategi ini diterapkan untuk meraih pemilih sebanyak mungkin dengan merancang suatu pemasaran untuk membidik sebagian besar pemilih. Strategi ini bertujuan untuk meraih sumber daya strategis yang sangat besar. Tanpa sumber daya strategis yang memadai, strategi ini dapat mengakibatkan resiko besar karena tidak dapat menggarap seluruh pemilih secara optimal. Kedua, strategi pemasaran serbaneka (a differentiated marketing strategy). Prinsip dasar strategi ini merancang beberapa program pemasaran untuk segmen-segmen yang berbeda. Dengan cara ini, maka diharapkan sebuah peserta pemilu memiliki posisi kuat di setiap segmen. Ketiga, strategi pemasaran terpusat (concentrated wig strategy). Dengan strategi ini, sebuah partai membidik satu atau beberapa segmen pasar. Prinsipnya, lebih baik merangkul sebagian pasar yang satu atau sejumlah segmen dari pada memperoleh pasar yang sedikit dari segmen pasar yang luas. Strategi pemasaran terpusat ini biasanya dilakukan bila sumber daya partai sangat terbatas. Bila satu atau beberapa segmen itu mempunyai preferensi yang kuat dengan calon legislatif pesaing, maka calon legislatif akan kehilangan pemilih. Positioning dalam marketing politik didefenisikan sebagai semua aktifitas menanamkan kesan dan menancapkan citra tertentu kedalam benak para pemilih agar tawaran produk politik dari suatu kontestan memiliki posisi khas, jelas dan meaningful. 24 Sedangkan menurut pandangan Rhenald Kasali, dapat didefenisikan sebagai strategi komunikasi untuk memasuki jendela otak pemilih agar sebuah kontestan pemilu mengandung arti tertentu yang berbeda segi mencerminkan keunggulannya terhadap kontestan 24
pesaing dalam
bentuk
Adman Nursal,Op.Cit.,Hal.137
Universitas Sumatera Utara
hubungan asosiatif 25. Dalam positioning, strategi komunikasi seperti yang dikemukakan Rhenald Kasali merupakan atribut produk dan jasa yang dihasilkan akan direkam dalam bentuk image yang terdapat dalam sistem kognitif konsumen.Dengan demikian konsumen akan dengan mudah mengidentifikasi sekaligus pakan produk dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan produk atau jasa lainnya. Semakin tinggi image yang direkam dalam konsumen, semakin mudah pula mereka mengingat image produk dan jasa bersangkutan. Menanamkan dan menempatkan image dalam benak masyarakat hanya terbatas pada produk dan jasa. 5.1.1 Bauran Produk Politik David Kurtz dan Kenneth Clow dalam bukunya servis marketing mengungkapkan bauran produk merupakan kombinasi "jasa" yang ditawarkan la kelompok sasaran. 26 Jasa dalam marketing politik dapat diartikan sebagai produk politik yang diperlukan oleh lingkungan masyarakat. Produk politik tersebut dapat berupa gagasan politik, kebijakan partai personal, ataupun kandidat figur politik untuk membentuk serangkaian tindakan poltis tertentu di dalam pikiran para pemilih. Produk yang ditawarkan institusi politik merupakan sesuatu yang jelas, dimana pemilih akan menikmatinya setelah sebuah partai atau seseorang terpilih. Produk politik dimaksud oleh Nursal dapat diartikan sebagai gagasan politik/kebijakan politik. 27 Makna dan hakekat kebijakan merupakan suatu keputusan yang dilaksanakan oleh individu, kelompok pemerintahan yang berwenang untuk kepentingan masyarakat (public interest). Kepentingan masyarakat ini merupakan yang utuh dari perpaduan dan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan (demands) dari rakyat.
25
Adman Nursal.Ibid, Hal. 152-153 http//www.tarmizi.wordpress.com/2009. (di akses pada 23 Januari 2010 27 Adman Nursal,Op.Cit., Hal 156 26
Universitas Sumatera Utara
Partai politik modern merupakan fenomena baru dalam sistem politik. Oleh Weber dalam bukunya Economie et Societe(1959) menekankan aspek profesionalisme dalam dunia modern.
28
selanjutnya partai politik dapat diartikan sebagai atau didefenisikan sebagai
organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya untuk berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya untuk mendapat keuntungan dari dukungan tersebut. 29 Di sisi lain Ranney dan Kendal (1956) mendefenisikan partai politik sebagai grup atau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat otonomi tinggi untuk mencalonkan dan terlibat dalam pemilu dengan harapan mendapatakan serta menjalankan kontrol terhadap birokrasi dan kebijakan publik. 30 Dalam domain marketing politik tentang bauran produk politik, sebuah politik adalah platform partai yang berisikan identitas ideologi, konsep, program kerja sebuah institusi politik. Harrop (1990) melihat sebenarnya politik dapat dikategorikan sebagai kontribusi institusi penyedia jasa organization), sehingga produk politiknya pun dapat dilihat sebagai jasa. partai politik 5.1.2 Proses Pengiriman (Delivery Process) 5.1.2.1 Pull Marketing Pendekatan pull marketing terdiri dari dua cara penggunaan media yang menentukan pembentukan citra sebuah kontestan yakni: -Free Media
28
Firmanzah,Op.Cit., Hal 66. Firmanzah. Ibid., Hal.66 30 Firmanzah. Ibid., Hal 68 29
Universitas Sumatera Utara
Penyampaian produk politik melalui media tanpa pembayaran berkaitan dengan kebutuhan media massa dengan berita. Keuntungan utama penyampaian produk politik ini adalah tingginya kredibilitas informasi. -Paid Media Pemakaian media melalui pemasangan iklan-iklan melalui radio, media cetak, websites, dan media luar ruang. Pemakaian media tersebut menjadi prioritas partai politik dan kontestan dalam menyampaikan produk politiknya untuk menjangkau masyarakat hingga kepelosok pedesaan. 5.1.2.2 Push Marketing Pada dasarnya push marketing adalah usaha agar produk politik dapat tumbuh para pemilih secara langsung atau dengan cara yang lebih personal. 31 Langsung memungkinkan setiap pemilih melibatkan dirinya secara dengan produk-produk politik. Produk politik yang menjadi agenda parpol dan anggota legislatif dikombinasikan penyampaiannya melalui kandidat calon yang mengadakan kontak langsung dengan lapisan masyarakat sehingga menimbulkan keterikatan dan ketertarikan hubungan antara kontestan dan sang calon atau partai. Dalam strategi ini, partai politik dan kontestan berusaha mendapatkan dukungan melalui stimulan yang diberikan pemilih. Adanya pihak-pihak,
baik
perorangan maupun
kelompok,
yang (influence)
besar terhadap para pemilih. Pihak-pihak yang ialah komponen yang menjadi prioritas dalam mendulang perolehan suatu wilayah dikarenakan kedekatan emosional kelompok tersebut masyarakat. Sehingga memberikan efek langsung dalam keterdukungan terhadap kontestan. Strategi push marketing ini bertujuan untuk image politik yang positif dilingkungan
31
Adman Nursal. Op.Cit., Hal 259-260.
Universitas Sumatera Utara
masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap parpol dan calon legislatif yang dipilihnya bisa terjaga. 5.2 Partai Politik Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. 32 Partai politik pertama sekali lahir di Negara-negara Eropa Barat dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhatikan serta diikut sertakan dalam proses politik. 33 Dalam literatur ilmu politik terdapat beragam definisi tentang partai politik misalnya, Carl J. Friedrich menuliskan : 34 Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan mengikuti berdasarkan penguasaan ini memberikan kemanfaatan kepada anggota partainya kemanfaatan……….
Sedang menurut Sartori : 35 Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calonnya untuk menduduki jabatan publik.
5.2.1 Fungsi Partai Politik Adapun fungsi partai politik secara umum dapat dibagi kedalam lima: -
Sebagai sarana komunikasi politik
32
Miriam Budiarjo,Op.Cit Hal.397. Miriam Budiarjo,Ibid., Hal. 398 34 Carl Fredrich dalam Miriam Budiarjo., Hal 404 35 G. Sartori,Parties and Party Sistems., Hal 63 33
Universitas Sumatera Utara
Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (interest aggregation). Sesudah digabungkan pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan kedalam bentuk yang lebih teratur. -
Sebagai Sarana Sosialisasi Politik Maksudnya sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.
-
Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Funsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas.
-
Sebagai Sarana Pengatur Konflik (Conflict Management) Dalam fungsi ini partai dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga Negara dengan pemerintahnya, selain itu partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan yang beragam dan yang berkembang dalam masyarakat.
5.3 Pemilihan Umum (General Election) Didalam studi ilmu politik pemilihan umum dapat dikatakan sebuah aktifitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. 36diselenggrakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarkat. Sekalipun demikian, didasari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu
36
.S. Haris,Menggugat Pemilihan Umum orde Baru,Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI,1998,Hal 7
Universitas Sumatera Utara
dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying dan sebagainya. 37 Dalam politik dikenal
berbagai macam-macam sistem pemilihan umum dengan
berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok: - Single-member constituency (suatu daerah pemilihan memilih satu wakil biasanya disebut sistem distrik). - Multi-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional). Keuntungan dan kelemahan kedua sistem: - Keuntungan Sistem Distrik 1. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. 2. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat di banding malahan sistem ini bisa mendorong kearah penyederhanaan partai secara alami dan tanpa paksaan 3. Karena kecilnya distrik maka wakil yang terpilih dapat dikenal komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat. Dengan demikian si wakil akan lebih cenderung untuk memperjuangkan kepentingan distriknya. Lagi pula kedudukannya terhadap pimpinan partainya akan lebih independen, karena faktor kepribadian seseorang merupakan faktor penting dalam kemenangannya dan kemenangan partai. Sekalipun demikian tidak lepas sama sekali dari disiplin partai.
37
Miriam Budiarjo,Op.Cit., Hal.461
Universitas Sumatera Utara
4. Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui distortion effect dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain sehingga memperoleh kedudukan mayoritas. 5. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. 6. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan. - Kelemahan Sistem Distrik 1. Sistem ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas apalagi jika golongan-golongan ini terpencar dalam berbagai distrik dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religius dan tribal 2. Sistem ini dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religius dan tribal 3. Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya. -Keuntungan Sistem Proporsional 1. Sistem proporsional dianggap representatif, karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilu 2. Sistem dianggap lebih demokratis dalam arti lebih egalitarian -Kelemahan Sistem Proporsional 1. Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi 2. Sistem mempermudah fragmentasi partai 3. Sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai.
Universitas Sumatera Utara
6. Metodologi Penelitian 6.1 Jenis Penelitian Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian Penelitian metode deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan dengan cermat fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan atau menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. 38 Dalam metode penelitian yang bersifat deskriptif ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 39 a. Menguatkan perhatian pada masalah-masalah yang pada saat penelitian dilakukan atau masalah-masalah yang bersifat aktual b. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya. 6.2 Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Medan. 6.3 Teknik Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan data yang menunjang dalam pembahasan atau isi tentang bagaimana marketing politik Partai Demokrat maka penulis mempergunakan beberapa tekhnik dalam upaya mengumpulkan data, yaitu: 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
38
Sanapiah Faisal,1997, Format-Format Peneltian social: Dasar-dasar dan Aplikasi,Jakarta: Rajawali Press., Hal. 20. Untuk pemahaman lebih lanjut tengan metode Deskripsi lihat Rianto Adi,2004, Metodologi Penelitian social dan hukum, Jakarta: Granit 39 Hadari Nawawi,1995,Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University Press., Hal.63
Universitas Sumatera Utara
Kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber umumnya data nya bersifat dokumen, tertulis teknik ini juga dikenal studi dokumen atau literature study 40 yang bisa diperoleh melalui perpustakaan, surat kabar, buku, majalah atau dokumen lainnya. Untuk data yang dikumpulkan bersifat sekunder. 2. Penelitian Lapangan (Field Research) Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari sumber atau objek yang diteliti. Bentuknya bisa berupa wawancara atau mengadakan dialog dengan pihak atau sumber yang bisa memberikan informasi berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti 41 untuk data yang dikumpulkan bersifat primer. 6.4 Teknik Analisa Data Sesuai dengan metode penelitian dalam menganalisa data, data yang digunakan penulis adalah jenis data kualitatif. Metode kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif bisa berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang diamati. Untuk selanjutnya data-data yang terkumpul akan dieksplorasi secara mendalam yang pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan untuk menjawab masalah dalam penelitian. 7. Sistematika Penulisan BAB I: PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, hipotesis, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 40 41
Rianto Adi,2004, Metodologi Penelitian social dan hukum, Jakarta: Granit., hal.61. Hadari nawawi,Op.Cit., Hal.43.
Universitas Sumatera Utara
Bab ini berisi tentang gambaran umum dari obyek/lokasi penelitian. Penulis akan memaparkan lokasi penelitian, dimana peneliti mengambil lokasi penelitian adalah Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Medan. BAB III : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA Bab ini berisikan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan mengenai penerapan strategi politikal marketing yang diterapkan oleh Partai Demokrat dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009. BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisikan kesimpulan analisis data dan saran dari hasil yang diperoleh melalui penelitian politikal marketing yang diterapkan di lokasi penelitian.
Universitas Sumatera Utara
