Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Hutan di ... - Journal

Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Hutan di Kawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) Pasuruan Jawa Timur Nasikh 1 Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fak. Ekonomi, Unversitas Negeri Malang Abstract: Society’s participation in forest management essentially means sustainable development and management of natural resources by people, living in and around a region integrated ecologically, socially and culturally. This research is about the emerging focus of forest management by society. The main aim of this research generally are to analyze of the involvement of Pasuruan society in managing the forest to support the sustainable forest development. This research was done in Pasuruan. The respondents were consisting of 80 respondents who were part icipated in the forest management activities, and also came from NGO’s and Forestry Departement of Pasuruan. The result of this research showed that generally the level of society’s participation in forest management was high. It was showed by their activi ties in forest management activities such as determining the plant location, defining a plan for the plant, seedbed, and teaks planting. Keywords: society’s participation, forest management Program pembangunan yang tidak kalah pentingnya dewasa ini adala h pembangunan hutan lestari. Berbagai bencana alam yang terjadi pada saat ini adalah akibat pengelolaan atau eksploitasi hutan yang tidak ramah terhadap lingkungan. Program pengelolaan hutan yang dilakukan pemerintah selama ini seharusnya dilakukan berdasarkan asumsi bahwa hutan merupakan kekayaan alam yang harus diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar -besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi hutan. Dalam usaha itu, pelestarian sumber daya alam merupakan kegiatan yang utama, selain memelihara tataguna air, memperluas lapangan pekerjaan juga untuk meningkatkan sumber pendapatan negara. Dalam pengelolaan itu, peran pemerintah dan masyarakat sekitar hutan sangat strategis sebagai objek utama pada pengelola an hutan (Twarkins, and Robertson, 2001). Peningkatan hasil sumberdaya hutan baik dari hutan tanaman produksi maupun hutan alam perlu terus dilakukan tanpa merusak kelestarian hutan. Hutan rakyat perlu dikembangkan melalui penyediaan bibit bagi hutan yang baru dipanen. Disamping itu, bagi perusahaan dan rakyat yang memanfaatkan hasil hutan perlu melakukan pengamanan kayu dan keharusan untuk melakukan reboisasi. Seluruh pengelolaan hutan tersebut harus diarahkan untuk mencegah kerusakan dan menjaga kelestar ian hutan (Hanani, Jabal, Mangku; 2003: 200). Dalam pengelolaan hutan saat ini, pemerintah dan masyarakat segera menangani kerusakan hutan agar tidak semakin parah. Semakin banyaknya lahan kritis merupakan fenomena aktual yang perlu diperhatikan. Oleh kare na itu, berbagai usaha perlu segera dilakukan untuk melakukan konservasi terhadap lahan, hutan rawa, hutan alam, serta penyelamatan sumber-sumber air alam dengan melakukan reboisasi pada daerah hulu sungai dan daerah sekitar sungai (Sumitro, 2000). Pemkot dan Pemkab Pasuruan juga 1

Korespondensi: Nasikh, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fak. Ekonomi, Unversitas Negeri Malang, Jl. Surabaya 6 Malang Telp (0341) 585911. E -mail: [email protected]

ikut serta melakukan pengelolaan hutan, khususnya pengelolaan hutan jati, diantaranya dengan melalui sebuah gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (GERHAN) mulai tahun 2001. Melalui gerakan ini telah membuat luas areal tanaman jati m engalami peningkatan yang cukup pesat di daerah ini (Subdin Perkebunan dan Kehutanan Pasuruan, 2006). Memperhatikan fenomena yang terjadi di Pasuruan tersebut, terutama berkaitan dengan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat sekitar hutan maka per masalahan dalam penelitian ini adalah sejauhmana partisipasi masyarakat sekitar hutan pada pengelolaan hutan jati dalam rangka mendukung pembangunan hutan berkelanjutan di kawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (Gerhan) Pasuruan . Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap konsep partisipasi masyarakat pada pengelolaan hutan di sekitar kawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (GERHAN). KERANGKA TEORITIS Sejalan dengan terjadinya pergeseran paradigma pembangunan ke arah demokratisasi ekonomi serta adanya krisis ekonomi, telah menimbulkan kesan dan pergeseran penilaian masyarakat tentang pengelolaan hutan yang bersifat footlose industry (tidak berdampak ekonomi pada wilayah disekitarnya). Akibatnya apab ila tidak ada upaya-upaya mengantisipasinya, maka dalam jangka panjang menimbulkan permasalahan pokok yakni: kerusakan hutan, tingkat erosi yang cukup tinggi dan kemiskinan masyarakat disekitar hutan (Twarkins and Robertson, 2001). Ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan dalam pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat dalam rangka membangun hutan yang lestari yaitu: a) Upaya ini harus terarah (targeted), artinya upaya yang dilakukan ditujukan secara langsung kepada yang memerlukan, yang dirancang unt uk mengatasi masalahnya dan sesuai dengan kebutuhannya; b) Harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat dalam pengelolaan hutan yang menjadi sasaran, dengan tujuan sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan m ereka. Selain dari pada itu, untuk terus meningkatkan keberdayaan ( empowering) masyarakat dengan pengalaman dan merancang, melaksanakan, mengelola hutan agar berkelanjutan, mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya; c) Menggunakan pendekatan kelompok, karena apabila secara sendiri -sendiri masyarakat sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya ( Pierre, 2001; Maharjan, 1995). Program pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat akan berdampak pada dua aspek yaitu (1) aspek ekonomi, yaitu kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan hutan meningkat dan hasil produksi hutan khususnya kayu akan meningkat pula; (2) aspek ekologi yaitu terwujudnya kelestarian dan fungsi hutan. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini ditampilkan bagan kerangka teoritis penelitian tentang partisipasi masyarakat pada pengelolaan hutan di kawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (GERHAN) Pasuruan Jawa Timur Gambar 1 Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Hutan di Kawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) Pasuruan Jawa Timur ()

Pemanfaatan Tanah Negara

Kepemihakan Pada Perhutani, Dishut, Swasta

Monopoli

 Kerusakan hutan  Erosi  Banjir KEBIJAKAN PEMKOT PASURUAN MELALUI DISHUT GERHAN TAHUN 2003

KEBIJAKAN PERHUTANI No. 136/KPTS/DIR/2001

Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan Rendah

Penjarahan Hutan

Pengelolaan Hutan secara Bersama-sama Antara Perhutani dengan Masyarakat

Sumber: Beberapa Jurnal Penelitian Pengelolaan Hutan, diolah Tahun 2007 METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ditent ukan secara sengaja (purposive) yaitu di daerah Pasuruan, dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian merupakan daerah dimana Pemkot dan Pemkab Pasuruan sejak tahun 2001 telah melakukan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (GERHAN) dan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat sekitar hutan, terutama pemanfaatan lahan kritis. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan hutan sebanyak 80 orang (lembaga masyarakat desa hutan atau LMDH) serta unsur Pemkot dan Pemkab Pasuruan (Dinas Kehutanan). Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis model interaktif ( interactive model of analysis) serta mengikuti model pola pemikiran kualitatif yang bersifat empirical inductive) (Milles,& Huberman, 1992; Moleong, 1997). Selain itu untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat pada pengelolaan hutan jati termasuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat digunakan indeks the likert type scale yang telah dikembangkan oleh Chungu (1993) dengan formulasi sebagai berikut L = X1 (0) + X2 (2) + X3 (6) + X4 (10) N Keterangan: L = Indeks untuk “The likert -Type scale” 0 = Nilai kategori pertama (tidak ada perubahan) X1 = jumlah tanggapan dalam kategori pertama 2 = Nilai kategori kedua (perubahan renda h) X2 = jumlah tanggapan dalam kategori kedua 6 = Nilai kategori ketiga (perubahan moderat) X3 = jumlah tanggapan dalam kategori ketiga 10 = Nilai kategori keempat (perubahan tinggi) X4 = jumlah tanggapan dalam kategori keempat

N =

jumlah tanggapan total

HASIL DAN PEMBAHASAN Mulai tahun 2001 Pemkot dan Pemkab Pasuruan (melalui Dishut/Dinas Kehutanan) bersama-sama dengan Perhutani sebagai perintis pengelolaan hutan yang telah melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk melaksanakan gerakan rehabil itasi lahan dan kelestarian hutan (GERHAN) dalam rangka membangun hutan berkelanjutan. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan dapat mencapai tujuan aspek ekologi yaitu kelestarian lingkungan sekaligus mencegah berbagai bencana alam misalnya banjir, tanah lon gsor dan lain-lain dan serta terwujudnya aspek ekonomi yaitu peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan serta mampu menyediakan bahan baku kayu jati sebagai input usaha industri kecil mebel yang ada di Pasuruan. Tabel 1 Hasil Analisis Perkiraan Kayu Jati yang mungkin akan di dapatkan dimasa mendatang dari Program Kegiatan Pelibatan Masyarakat di Pasuruan sampai dengan Tahun 2133 Luas Hutan 375 Hektar (Asumsi) Rata2 Perkiraan ∑ m3 kayu ∑Pohon m3/Pohon jati yg Nama Rata2 No yg didapatkan Manfaat & Penjarangan ∑Pohon/ ditebang (2) Kualitas kayu Hektar (1) (1) x (2) x (375) 1. TP I (Tahun 1.600 800 0 0 Kayu Bakar 2013) & tidak baik 2. TP II (Tahun 800 400 0,1 15.000 Kayu bakar 2033) & Kurang baik 3. TP III (Tahun 400 200 0,5 37.500 Bahan Mebel 2053) & Kurang baik 4. TP IV (Tahun 200 100 0,7 26.250 Bahan Mebel 2073) & cukup baik 5. TP V (Tahun 100 50 0,8 15.000 Bahan Mebel 2093) & baik 6. TP VI (Tahun 50 25 0,9 8.437,5 Bahan Mebel 2113) & sangat baik 7. TH (Tahun 25 25 1 9.375 Bahan Mebel 2133) & sangat baik sekali Sumber: data primer diolah Tahun 2007 dengan Asumsi Luas Lahan 375 hektar Keterangan : TP = Tebang Pilih; TH = Tebang Habis Dari hasil analisis di atas, prediksi produksi kayu jati di wilayah Pasuruan pada tah un 2133 mampu menghasilkan 9.375 m 3 dengan kualitas kayu jati terbaik (super). Bila dijumlahkan produksi kayu secara keseluruhan mulai tahap penjarangan IV (kualitas kayu jatinya sudah cukup baik) sampai dengan tebang habis, maka total kayu jatinya sebesar 111.937,5 m 3/100 tahun. Ini artinya, Pemkot dan Pemkab Pasuruan bukan hanya dapat memenuhi permintaan usaha industri kecil mebel yang ada di Pasuruan, tetapi juga dapat mengekspor ke daerah luar Pasuruan.

Tingkat partisipasi masyarakat masih di dominasi t enaga kerja pria. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya nama pengurus maupun anggota kelompok tani yang berjenis perempuan. Walaupun demikian, secara de facto, tidak sedikit kaum perempuan yang ikut serta dalam pengelolaan hutan, misalnya dalam kegiatan y ang sifatnya ringan antara lain menyiapkan makanan dan minuman untuk masyarakat yang bekerja, pembersihan lahan, serta penanaman. Berkaitan dengan apakah masyarakat sekitar hutan ikut berpartisipasi atau tidak pada aktivitas pengelolaan hutan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat sekitar hutan ikut berpartisipasi. (ini terlihat dari 80 orang yang dijadikan sebagai informan, hampir 90% menyatakan ikut berpartisipasi terhadap pengelolaan hutan). Berikut ini tabel 2 tentang jumlah inform an dan prosentase masyarakat sekitar hutan yang ikut berpartisipasi pada Pengelolaan Hutan di wilayah Pasuruan. Tabel 2 Jumlah Informan dan Prosentase Partisipasi Masyarakat Sekitar Hutan pada Pengelolaan Hutan di Pasuruan

No

1. 2. 3.

NAMA AKTIVITAS

BERPARTISIPASI Jumlah Prosentase Informan (orang) 76 95 % 72 90 % 44 55%

Penentuan Lokasi Perencanaan Evaluasi dan Monitoring Persemaian 4. 78 Tanaman 5. Penanaman 72 Pemeliharaan 6. 75 Tanaman Pembangunan/Peng 7. adaan Sarana 8 Tanaman Sumber: data primer diolah, tahun 2007

TIDAK BERPARTISIPASI Jumlah Prosentase Informan (orang) 4 5% 8 10% 36 45%

97,5%

2

2,5%

90 %

8

10%.

92,5 %

5

7,5 %

10 %

72

90%

Dari ketujuh aktivitas yang ada pada pengelolaan hutan jati, secara umum masyarakat sekitar hutan ikut serta (berpartisipasi) dalam program tersebut. Hanya kegiatan evaluasi dan monitoring serta pembangunan/pengadaan sarana tanaman masyarakat kurang partisipasinya. Hal ini dikarenakan pada kegiatan monev (monitoring dan evaluasi) masih dilakukan oleh para ketua kelompok tani masing -masing. Begitu juga untuk kegiatan pembangunan/pengadaan sarana tanaman, partisipasi masyarakat masih kurang. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan finansial (membutuhkan dana yang cukup), sementara pendapatan m asyarakat sekitar hutan masih rendah. Sementara itu, untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat sekitar hutan secara riil dalam kegiatan pengelolaan hutan, apakah masuk kategori rendah, moderat atau tinggi, berikut ini ditunjukkan hasil indeks likert sebagai berikut: Berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan jati, masyarakat diberikan pertanyaan -pertanyaan berkaitan dengan hal tersebut dan dari jawaban mereka dapat ditemukan nilai indeks masing -masing aktivitas pengelolaan hutan jati. Hal ini dapat dilihat dari mulai kegiatan penentuan lokasi penanaman, perencanaan sampai dengan persemaian tanaman tingkat partisipasi masyarakat kategori tinggi (nilai

rata-rata indeksnya 8, bila nilai indeksnya > 6 maka kategori tinggi). Ini artinya masyarakat telah memahami dengan baik bahwa dirinya bergantung hidup dari sumber daya hayati hutan jati dan menginginkan agar sumber daya tersebut dikelola secara lestari melalui kegiatan/tindakan aktif, yakni tindakan-tindakan untuk menjaga k eberlanjutan ketersediaan sumber daya hayati hutan yang ada di sekitar kampung mereka. Sementara kegiatan masyarakat pada evaluasi dan monitoring masuk kategori sedang (nilai indeksnya 5,87). Ini artinya masyarakat telah menyadari dirinya bergantung hidup dari sumber daya hayati hutan tetapi tingkat pemahaman terhadap sumber daya tersebut perlu dikelola secara lestari agar manfaatnya bisa diperoleh secara berkelanjutan. Berkaitan dengan kegiatan pembangunan dan pengadaan sarana tanaman, partisipasi masyarakat masuk kategori rendah (nilai indeksnya 1,65). Hal ini berkaitan dengan aktivitas pembangunan dan pengadaan sarana tanaman yang memerlukan dana cukup besar. Sementara pendapatan masyarakat masih tergolong rendah. Ini artinya masyarakat menyadari dirinya bergantung hidup dari sumber daya hayati hutan serta memahami kalau sumber daya tersebut perlu dikelola secara lestari agar manfaatnya bisa diperoleh secara berkelanjutan meski mereka belum pernah terlibat aktif dan hanya berharap agar pemerintah atau pihak lain yang melakukannya. Dalam pengelolaan hutan ini, tidak ada masyarakat sekitar hutan yang tidak berpartisipasi. Mereka terus berpikir untuk mempertahankan ketersediaan sumber daya hayati hutan serta tidak berupaya untuk memperoleh keuntungan yang sebe sar-besarnya dengan merusak sumberdaya hayati hutan. Berikut ini tingkat partisipasi masyarakat pada pengelolaan hutan di Pasuruan. Gambar 2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan di k awasan Gerhan Pasuruan

1. PT

2. PT

9

5. PT 4. PT

6. PT

8 3. PS

7 6 Indeks

5 4 7. PR

3 2 1 0

Jenis Aktivitas 1 1. Penentuan Lokasi

2. Perencanaan

3. Evaluasi dan Monitoring

4. Persemaian Tanaman

5. Penanaman

6. Pemeliharaan Tanaman

7. Pembangunan dan Pengadaan sarana Tanaman

Sumber : Data Primer dan hasil analisis diolah, Tahun 2007 Keterangan: PR = Partisipasi Rendah; PS = Partisipasi Sedang/moderat PT = Partisipasi Tinggi Secara umum tingkat partisipasi masyarakat sekitar hutan di kawasan GERHAN Pasuruan tergolong tinggi. Ini merupakan pertanda baik dalam pengelolaan h utan jati

guna menghasilkan ketersediaan kayu jati Pasuruan di masa mendatang dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Pasuruan. Berkaitan dengan itu, pembangunan hutan jati di Pasuruan sangat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Pembangunan hutan jati dengan melibatkan masyarakat akan dapat mendukung konsep ekonomi maupun ekologi. Model pembangunan hutan jati dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaannya akan menciptakan pembangunan hutan yang lestari dan mempunyai p roduktivitas yang tinggi (Simon, 2004; John and Deyal. 2001). Pembangunan hutan dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar hutan tidak akan pernah berhasil apabila tidak didukung oleh pemahaman yang benar tentang fungsi dan peranan hutan bagi kehidupan (E verett, 2001). Program pendidikan untuk masyarakat menjadi sangat penting dilakukan guna meningkatkan kualitas dan empati masyarakat akan pentingnya fungsi hutan. Pada sisi lain, kemampuan teknis pemerintah dan masyarakat dalam mengelola hutan juga perlu d itingkatkan. Selain itu perangkat hukum dan penegakan hukum perlu diciptakan dalam mengawal pengelolaan hutan (Purnomo, 2003). Hal menarik yang perlu kita lihat adalah asumsi tentang kesia -siaan program apapun dalam mengusahakan hutan apabila tidak meliba tkan penuh peran penduduk sekitar hutan. Meski kesadaran itu telah ada dan tercantum dalam tiap perencanaan akan tetapi hingga saat ini kita tidak pernah menemui bentuk yang ideal pada keikutsertaan masyarakat. Ke depan, peran serta masyarakat dalam pengel olaan hutan tidak hanya memperbesar akses mereka kepada hutan saja seperti yang dilakukan dalam pembinaan masyarakat hutan saat ini, namun lebih pada pemberian peran pada penduduk bahwa hutan adalah milik mereka sehingga harus dijaga dan dibudidayakan bers ama (Headley, 2001; Bass, 2000). Melihat kondisi demikian, maka pemerintah dalam pengelolaan hutan telah mencoba melibatkan masyarakat di sekitar hutan secara aktif sebagai mitra kerja untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui kegiatan: tumpangsari , subsidi ternak dan pembinaan industri rumah tangga. Upaya yang dilakukan ini dikenal dengan istilah prosperity approach yang kemudian dikembangkan menjadi progam Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH). Program pembinaan masyarakat pedesaan di sekitar hutan yang telah dilaksanakan selama ini meskipun telah berhasil memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga petani di sekitar masyarakat pedesaan, akan tetapi masih benyak kekurangan dan masih belum mampu mengangkat masyarakat miskin. Sampai saat ini pun dalam pengelolaan hutan masih banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat sekitar hutan. Pada dasarnya masalah yang dihadapi didesa-desa dekat hutan tidak banyak berbeda dengan masalah di desa -desa lainnya di Indonesia. Khususnya di Jawa dan Madura. Perum Perhutani tahun 1995 mengemukakan beberapa permasalahan desa -desa yang berada disekitar wilayah hutan dalam kondisi lahan pertanian yang masih marginal serta kurangnya lapangan pekerjaan dan terbatasnya keterampilan (Suparmoko, 1997). KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Partisipasi masyarakat sekitar hutan pada pengelolaan hutan jati di Pasuruan tergolong tinggi. Hal ini nampak partisipasi masyarakat pada kegiatan penentuan lokasi penanaman, perencanaan, evaluasi dan monitoring sampai dengan persemaian tanaman, tingkat partisipasi atau keterlibatan masyarakat sekitar hutan terkategori tinggi. Dengan tingkat partisipasi masyarakat di sekitar hutan pada pengelolaan hutan jati yang tergolong tinggi, bukan saja menambah penghasilan bagi mereka, a kan tetapi dapat memberikan

peningkatan kelestarian lingkungan hutan di wilayah Pasuruan. Ini artinya, partisipasi masyarakat yang tinggi pada pengelolaan hutan jati akan berdampak pada dua aspek, yaitu aspek ekonomi (pendapatan masyarakat meningkat) dan a spek ekologi (kelestarian lingkungan semakin baik). Saran Peran perhutani sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam membuat kebijakan dalam sektor kehutanan perlu ditingkatkan lagi. Peran Pemerintah Kota dan Kabupaten Pasuruan dan Perhutani sebagai per intis dalam pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat sekaligus sebagai fasilitator dan penyandang dana perlu terus ditingkatkan. Berkaitan dengan itu, program pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat perlu terus ditingkatkan perannya melalui mengik utsertakan masyarakat sekitar hutan. Implikasi Kebijakan Dengan pengelolaan hutan secara bersama -sama antara Pemerintah (Dinas Kehutanan dan Perhutani) serta masyarakat sekitar hutan, agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari terutama berkaitan dengan penyelenggaraan dalam hal administrasi, organisasi dan koordinasi, maka perlu dilakukan perencanaan yang matang terutama dalam hal penyelenggaraan administrasi, organisasi dan koordinasi serta kelestarian lingkungan. Keterbatasan Penelitian Penelitian ini belum mengkaji aspek pemasaran hasil hutan jati. Hal ini dikarenakan sampai dengan selesainya penelitian ini, hasil hutan dari pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat belum dilakukan tahap penjarangan (pemanenan tahap pertama). Program GERHAN di Pasuruan baru dimulai tahun 2001, sehingga sampai laporan ini dibuat, umur pohon jati masih muda (6 sampai 7 Tahun). Untuk itu, bagi peneliti dimasa yang akan datang perlu mengkaji masalah pemasaran hasil GERHAN. Penelitian ini juga belum mengkaji aspek aspek penggunaan bahan kimia terhadap kerusakan lingkungan, biofisik pada lingkungan hutan dan lain -lainnya. Oleh sebab itu, pada penelitian yang akan datang agar memperhatikan aspek -aspek tersebut dalam pengelolaan hutan yang lestari. DAFTAR PUSTAKA Bass, S. 2000. Participation in the Caribbean: a review of Grenada’s forest policy process. Policy That Works for Forests and People series no. 10. International Institute for Environment and Development, London . Vol. 2 pp.52-60 Chungu AS. 1993. An Integrated Model to Assess Technological Alternatives in Rular areas of Tanzania. Bangkok Thailand: Asian Institute of Technology. Everett, Y. 2001. Participatory Research for Adaptive Ecosystem Management: A case of Nontimber Forest Products, Humbold State Univer sity. Harpst Street. Haworth Press. Inc, Journal of Sustainable Forestry . Vol. 3; pp. 35-47. Hanani, N., Jabal, T.I., Mangku, P. 2003. Strategi Pembangunan Pertanian, Sebuah Pemikiran Baru. Yogya: Pustaka Jogja Mandiri. Headley, M. 2001. National Forest M anagement and Conservation Plan, Jamaica. Department of Forestry, Journal of Kingston. Vol. 4. pp.100. John, M.A. and H. Deyal. 2001. Community forestry in Trinidad and Tobago. Pages 58 62 in Ruiz, B.I., F.W. Wadsworth, J.M. Miller, and A.E. Lugo, eds. Pr oceedings of the Tenth Meeting of Caribbean Foresters at Georgetown, Guyana, June 13 -16, 2000. USDA Forest Service, International Institute of Tropical Forestry, Rio

Piedras, Puerto Rico. Joseph, A. 2001. Possibilities and approaches toward community forestry. Maharjan K. L. 1995. Nogyo no Kozoteki Teitai to Kaihatsu Seisaku. [Structural stagnation of agriculture and development policy of Nepal]. In: Kawai, A. (Ed.) Hatten Tojokoku Sangyo Kaihatsu Ron [Industry Development of Developing Countries in South Asia], Hoso Daigaku Kyoiku Shinkokai, Vol. 6. pp. 118 -138 Milles, M.B. & Huberman, A. M. 1992. Analisis Data Kualitatif . Jakarta: Terjemahan. UI Press. Moleong. 1997. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Pustaka Utama. Pierre, A. 2001. Possibilities and approaches toward community forestry in Haiti. Pages 101-102 in Ruiz, B.I., F.W. Wadsworth, J.M. Miller, and A.E. Lugo, eds. Proceedings of the Tenth Meeting of Caribbean Foresters at Georgetown, Guyana, June 13-16, 2000. USDA Forest Service, International Institute of Tropical Forestry, Rio Piedras, Puerto Rico. Purnomo, H. 2003. A Modelling Approach to Collaborative Forest Management. Bogor: PPS IPB Tidak dipublikasikan. Simon, H. 2004. Aspek Sosio – Teknis Pengelolaan Hutan Jati di Jawa . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Subdin Perkebunan dan Kehutanan Pasuruan. 2006. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dalam Laporan. Sumitro, A. 2000. Analisis Struktur Hutan Jati Kita. Yogyakarta: Bulletin Fakultas Kehutanan UGM. Sumodiningrat, G. 2000. Membangun Perekonomian Rakyat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Suparmoko, M. 1997. Penilaian Ekonomi: Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Konsep dan Metode Perhitungan). Jakarta: LPPEM. Wacana Mulia. Strahm, R.H., 2002. Kemiskinan Dunia Ketiga : Menelaah Kegagalan Pemb angunan di Negara berkembang. Edisi Terjemahan Jakarta: CIDES. Twarkins, M.; L. Fisher and T. Robertson. 2001 . Public Involvement in Forest Management Planning: A view from the Northeast . Haworth Press. Inc. New York, Journal Sustainable Forestry . Vol. 1. pp. 19-25.