government WDP opinion period and the financial performance of local
government ... pemerintah daerah periode opini WDP dan kinerja keuangan
pemerintah ...
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0164 pp. 104- 113
10 Pages
ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PERIODE OPINI WDP DAN PERIODE OPINI WTP (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2011-2012) 1)
1)
Muhammad Taufik1, Darwanis 2, Muhammad Arfan 2
Magister Akuntansi Pascasarjana Universyitas Syiah Kuala Banda Aceh 2)
Fakultas Ekonomi Pascasarjana Universyitas Syiah Kuala Banda Aceh
Abstract: This study aims to examine and analyze the financial performance of local government WDP opinion period and the financial performance of local government WTP opinion period districts/cities in Aceh province 2011-2012. Population studies 5 district/cities in Aceh province that opinion increased acceptance of WDP in 2011 to the WTP in 2012. While the unit of analysis this study is LKPD (Local Government Finance Report) audited districts/cities in Aceh province for the years 2011-2012. Therefore, as many as 10 LKPD will be the unit of analysis this study. Analysis using Paired t Test Analysis. The results showed that the financial performance of local government WDP opinion period there was no difference with the financial performance of local government WTP opinion period districts/cities in Aceh province 2011-201. Keywords : Financial Performance, Ratio of Regional Independence, Effectiveness Ratios, Activity Ratios and Audit Opinion
Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah periode opini WDP dan kinerja keuangan pemerintah daerah periode opini WTP pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2011-2012. Populasi penelitian pada 5 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang mengalami peningkatan penerimaan opini dari WDP pada tahun 2011 kepada WTP pada tahun 2012. Sedangkan unit analisis penelitian ini adalah LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Audited pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh untuk tahun 2011-2012. Oleh karena itu, sebanyak 10 LKPD akan dijadikan unit analisis penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan Analisis Uji Beda (Paired t Test). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah periode opini WDP tidak berbeda dengan kinerja keuangan pemerintah daerah periode opini WTP pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2011-2012. Kata kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Aktivitas dan Opini Audit
PENDAHULUAN
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
Undang-Undang Dasar Negara Republik
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
Indonesia 1945 menyebutkan bahwa daerah
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
provinsi beserta kabupaten/kota merupakan daerah
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
otonom. Yang dimaksud daerah otonom menurut
Republik Indonesia”.
UU No. 32 Tahun 2004 yaitu “Kesatuan
Sebagai daerah otonom, daerah provinsi dan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah yang Volume 3, No. 1, Februari 2014
- 104
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah.
Pengecualian) dari BPK.
Salah satu fungsi pemda berdasarkan UU Nomor
Menurut Suaedy (2011) pemberian opini
33 Tahun 2004 yaitu melaksanakan suatu sistem
WTP terhadap laporan keuangan adalah sebuah
pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan
apresiasi dari BPK terhadap instansi pemerintah
peraturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Pemda
yang telah melakukan pengelolaan keuangan
akan menghasilkan suatu laporan keuangan sebagai
dengan baik. Jadi seharusnya mengejar WTP bukan
pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan
semata-mata untuk tujuan jangka pendek, namun
rakyat.
lebih sebagai upaya untuk membudayakan rasa Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003
menetapkan bahwa laporan keuangan pemerintah
tanggung jawab dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.
pada gilirannya harus diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa
Keuangan).
Tugas
BPK
Kinerja
keuangan
dapat
menunjukkan
adalah
bagaimana kondisi keuangan pemerintah serta
melaksanakan pemeriksaan keuangan, kemudian
kemampuan pemerintah dalam memperoleh dan
hasil dari pemeriksaan BPK akan dikeluarkan
menggunakan dana untuk pembangunan negara.
pendapat atau opini yang merupakan pernyataan
Oleh karena itu, kinerja pemerintah perlu dilakukan
profesional pemeriksa atas pemeriksaan laporan
untuk mengukur sejauh mana kemajuan dicapai
keuangan. Hasil penilaian tersebut dituangkan
oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya
dalam bentuk pernyataan pendapat/opini auditor
(progress report) (Mardiasmo, 2006:90).
BPK tentang kewajaran penyajian informasi
Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemda
keuangan. Tujuan pemeriksaan tersebut untuk
maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap
meningkatkan
kinerja
bobot
pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemda.
keuangan
Pemda
daerah.
Salah
keuangan
dalam satu
mengelola alat
untuk
Fenomena di Provinsi Aceh mengenai
menganalisis kinerja pemerintah dalam mengelola
pemberian opini BPK adalah, masih terdapatnya
keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis
laporan keuangan kabupaten/kota Tahun 2012 yang
rasio keuangan. Hasil analisis rasio keuangan ini
mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur untuk
dari BPK. Berdasarkan LHP (Laporan Hasil
menilai kemandirian keuangan pemerintah dalam
Pemeriksaan) atas LKPD (Laporan Keuangan
membiayai penyelenggaraan daerah, mengukur
Pemerintah Daerah) kabupaten/kota di Provinsi
efektivitas
Aceh Tahun 2012 yang telah diaudit oleh BPK,
mengukur efisiensi belanja, serta mengukur sejauh
ditetapkan bahwa hanya 7 kabupaten/kota di
mana
Provinsi Aceh yang menerima opini WTP dari total
pendapatan dan belanja tiap tahunnya.
dalam
kinerja
merealisasikan
keuangan
dari
pendapatan,
pertumbuhan
23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Sebanyak 14
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji
kabupaten dan 2 kota di Provinsi Aceh masih
dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan
mendapat predikat opini WDP (Wajar Dengan
pemerintah daerah periode opini WDP dan kinerja
105 -
Volume 3, No. 1, Februari 2014
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala keuangan pemerintah daerah periode opini WTP
Menurut Halim (2007:231), pemerintah
pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2011-
daerah sebagai pihak yang diberikan tugas
2012.
menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan
masyarakat
wajib
melaporkan
KAJIAN KEPUSTAKAAN
pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai
Keuangan Daerah
dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat
Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005,
untuk
menganalisis
kinerja
Pemda
dalam
yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah
mengelola keuangan daerahnya adalah dengan
“Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat
yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.
dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
Rasio Kemandirian Daerah Menurut Halim (2007:232) kemandirian
dan kewajiban daerah tersebut”. Menurut Halim (2007:25) keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Di lain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi BUMD (Badan
daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemda
dalam
pemerintahan,
membiayai
sendiri
pembangunan,
dan
kegiatan pelayanan
kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi
sebagai
sumber
pendapatan
yang
diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Usaha Milik Daerah).
dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan
Kinerja Keuangan Daerah PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
menyebutkan bahwa kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur Mulyadi (2004:79) mengungkapkan bahwa “Pengukuran
kinerja
keuangan
organisasi,
bagian
Formula yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian daerah adalah sebagai berikut (Halim, 2007:232): Realisasi Penerimaan PAD Rasio Kemandirian = Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman, Hibah
merupakan
penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu
pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.
organisasi,
dan
Penjelasan pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.
karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria sebelumnya. Volume 3, No. 1, Februari 2014
- 106
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Tabel 1.
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah
Kemampuan Kemandirian Keuangan (%) Rendah 0% - 25% Sekali Rendah 25% - 50% Sedang 50% - 75% Tinggi 75% - 100% Sumber: Halim (2004:189)
Pola Hubungan Instruktif Konsultatif Partisipatif Delegatif
Tabel 2.
Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan
Persentase Kinerja Kriteria Keuangan Diatas 100% Sangat Efektif 90% - 100% Efektif 80% - 90% Cukup Efektif 60% - 80% Kurang Efektif Kurang dari 60% Tidak Efektif Sumber: Keputusan Mendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996
Rasio Aktivitas
Rasio Efektivitas Setiap pemerintahan telah memiliki estimasi
Analisis aktivitas keuangan daerah adalah
PAD yang tentunya disusun berdasarkan potensi-
bagaimana
potensi yang dimiliki suatu daerah. Tidak tertutup
membelanjakan pendapatan daerahnya. Analisis
kemungkinan dalam realisasinya, PAD lebih besar
aktivitas diklasifikasikan menjadi 2 analisis rasio
atau lebih kecil dari yang telah diestimasikan. Rasio
yaitu analisis rasio keserasian dan Debt Service
Efektivitas PAD ini menunjukkan seberapa efektif
Coverage Ratio (DSCR).
suatu daerah dalam merealisasikan PAD yang telah
efektivitas
memperoleh
dan
Dalam penelitian ini analisis rasio aktivitas yang digunakan hanya rasio keserasian. Halim
dianggarkan tersebut. Rasio
Pemda
dapat
diformulasikan
sebagai berikut (Halim, 2007:233):
(2007:235) menyebutkan bahwa rasio keserasian yaitu rasio yang menggambarkan bagaimana Pemda memprioritaskan alokasi dananya pada
Realisasi Penerimaan PAD Rasio efektivitas = Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang
belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan utnuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.
dicapai mencapai minimal 1 (satu) atau 100 persen.
Karena belum ada tolok ukur yang jelas
Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas,
mengenai rasio keserasiaan pemerintah daerah saat
menggambarkan kemampuan daerah yang semakin
ini maka untuk membandingkan rasio keserasian
baik.
pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pada Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam
penelitian ini dilakukan penghitungan rata-rata
Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang
belanja rutin dan belanja pembangunan selama
Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, maka
tahun penelitian. Secara sederhana, rasio keserasian
kriteria efektivitas kinerja keuangan dapat dilihat
tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut
pada tabel berikut.
(Halim, 2007:235): Rasio belanja rutin (operasional) terhadap
107 -
Volume 3, No. 1, Februari 2014
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala APBD, dihitung dengan:
c.
Pendapat
Wajar
dengan
Pengecualian
(Qualified Opinion). Pendapat wajar dengan Total Belanja Pegawai (Belanja Pegawai Tidak Langsung) Total APBD
pengecualian diberikan apabila auditee menyajikan secara wajar laporan keuangan, dalam semua hal yang material sesuai
Rasio belanja pembangunan (modal) terhadap
dengan prinsip akuntansi berterima umum di
APBD, dihitung dengan:
Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal
Total Belanja Pembangunan (Modal) Total APBD
yang dikecualikan. d.
Opini Audit
Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor
Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004, yang dimaksud
dengan
profesional
opini
sebagai
adalah
pernyataan
kesimpulan
pemeriksa
apabila laporan keuangan auditee tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima
mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan
dalam
laporan
keuangan.
Opini
umum. e.
merupakan pernyataan professional pemeriksa
Mulyadi
melaksanakan
(2002:20-22),
opini
Wajar
Tanpa
tidak
audit
yang
berlingkup
memberikan pendapat atas laporan keuangan.
Pengecualian
(Unqualified Opinion). Dengan pendapat
Hipotesis Penelitian
auditor
Bertitik tolak dari permasalahan yang
keuangan
diajukan dan tujuan penelitian mengenai kinerja
menyajikan secara wajar dalam semua hal
keuangan daerah, maka hipotesis yang diajukan
yang
adalah “Kinerja keuangan pemerintah daerah
wajar
tanpa
menyatakan
b.
menyatakan
memadai untuk memungkinkan auditor
auditor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pendapat
Auditor
memberikan pendapat jika auditor tidak
disajikan dalam laporan keuangan. Menurut
Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion).
mengenai kewajaran informasi keuangan yang
a.
Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion).
pengecualian,
bahwa
material
laporan
sesuai
dengan
prinsip
akuntansi berterima umum di Indonesia.
periode opini WDP berbeda dengan kinerja
Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan
keuangan pemerintah daerah periode opini WTP
Bahasa Penjelas (Unqualified Opinion with
pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2011-
Explanatory Language). Dalam keadaan
2012”.
tertentu,
auditor
menambahkan
suatu
paragraph penjelas (atau bahasa penjelas yang lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan.
METODE PENELITIAN
Penelitian
ini
dilakukan
dengan
menggunakan metode penelitian sensus. Dimana populasi
dalam
penelitian
ini
adalah
5
kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang mengalami Volume 3, No. 1, Februari 2014
- 108
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala peningkatan penerimaan opini dari WDP pada
dialokasikan utnuk belanja rutin berarti persentase
tahun 2011 kepada WTP pada tahun 2012.
belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana
Operasionalisasi Variabel 1.
ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.
Rasio Kemandirian Daerah Menurut Halim (2007:232) kemandirian
daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemda
dalam
sendiri
pembangunan,
dan
Opini Audit Menurut UU Nomor 15 Tahun 2004
kegiatan
pengertian opini adalah pernyataan profesional
pelayanan
sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat
kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan
kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan
retribusi
keuangan.
pemerintahan,
membiayai
4.
sebagai
sumber
pendapatan
yang
diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam
ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli
Standar Profesional Akuntan Publik (PSA 29 SA
Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan
Seksi 508), berbagai tipe pendapat auditor yaitu,
daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya
pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat wajar
bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.
tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku,
2.
Rasio Efektivitas Setiap pemerintahan telah memiliki estimasi
PAD yang tentunya disusun berdasarkan potensi-
pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, dan pernyataan tidak memberikan pendapat.
potensi yang dimiliki suatu daerah. Tidak tertutup kemungkinan dalam realisasinya, PAD lebih besar
Metode Analisis
atau lebih kecil dari yang telah diestimasikan. Rasio
Prosedur analisis data dalam penelitian ini
Efektivitas PAD ini menunjukkan seberapa efektif
dilakukan dengan beberapa tahap-tahap. Tahap
suatu daerah dalam merealisasikan PAD yang telah
pertama yaitu pemetaan indikator kinerja LKPD,
dianggarkan tersebut
dimana menelusuri LKPD kabupaten/kota yang dijadikan populasi penelitian untuk mencari besaran
3.
Rasio Aktivitas Dalam penelitian ini analisis rasio aktivitas
yang digunakan hanya rasio keserasian. Halim (2007:235) menyebutkan bahwa rasio keserasian yaitu rasio yang menggambarkan bagaimana Pemda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.
antara kabupaten/kota periode opini WDP dan periode opini WTP. Dari hasil penelusuran tersebut akan dipetakan kinerja keuangan yang telah dilakukan
oleh
pemerintah
daerah
pada
kabupaten/kota. Tahap kedua yaitu analisis statistik deskriptif, dalam penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan
Semakin tinggi persentase dana yang 109 -
nilai perbandingan kinerja dan perubahan kinerja
Volume 3, No. 1, Februari 2014
gambaran mengenai data yang diperoleh. Dari
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala analisis statistik deskriptif ini akan diperoleh nilai terendah (minimum), nilai tertinggi (maksimum),
2012. a. Berdasarkan perbandingan t hitung dengan t
nilai rata-rata (mean), serta nilai standar deviasi dari
tabel: Jika Statistik Hitung (angka t output) >
data yang diolah. Selanjutnya tahap ketiga yaitu analisis Uji
Statistik Tabel (tabel t), maka Ho ditolak. Jika Statistik Hitung (angka t output)
0,05, maka Ho diterima.
opini WDP dan periode opini WTP.
Jika probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak.
Rancangan Pengujian hipotesis
Untuk uji dua sisi, setiap sisi dibagi 2 hingga
Rancangan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t-test dua sisi. dilakukan untuk
menjadi: Angka probabilitas/2 > 0,025, maka Ho
melihat ada tidaknya perbedaan rata-rata populasi.
diterima.
Hipotesis untuk pengujian ini adalah sebagai
Angka probabilitas/2 < 0,025, maka Ho
berikut:
ditolak.
Ho: Kinerja keuangan pemerintah daerah periode opini WDP tidak berbeda dengan kinerja keuangan pemerintah daerah periode opini
HASIL PEMBAHASAN Hasil Pengujian Hipotesis
WTP pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2011-2012.
Berdasarkan analisis data kinerja keuangan periode opini WDP dan periode opini WTP
Ha: Kinerja keuangan pemerintah daerah periode opini WDP berbeda dengan kinerja keuangan
dengan menggunakan pengujian paired t-test diperoleh hasil seperti pada Tabel 1.
pemerintah daerah periode opini WTP pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2011Tabel 1.
Hasil Pengujian Paired t Test
Paired Samples Statistics Std. Std. Error Mean N Deviation Mean 43.235 2 37.661 5 0 89 8.42145
Pair Periode 1 Wajar Dengan Pengecualian Periode 44.242 2 Wajar Tanpa 0 0 Pengecualian
40.170 05 8.98230
Volume 3, No. 1, Februari 2014
- 110
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Berdasarkan Tabel 1 Paired Samples Statistic untuk kedua sampel, kinerja keuangan kabupaten/kota
periode
opini
sedangkan nilai t tabel (0,025;19) yaitu 1,729. Sehingga diperoleh kurva sebagai berikut:
WDP
memperoleh rata-rata 43,2355%, sedangkan pada periode opini WTP kinerja keuangan kabupaten/kota
memperoleh
rata-rata
44,2420%.
Pair 1
Oleh karena t hitung terletak pada daerah
Paired Samples Correlations N Correlation Periode Wajar 20 ,987 Dengan Pengecualian & Periode Wajar Tanpa Pengecualian
Berdasarkan
tabel
Ho diterima, maka dapat disimpulkan bahwa
Sig. ,000
kinerja keuangan periode opini WDP dan kinerja keuangan periode opini WTP tidak berbeda. Atau bermakna, pemberian opini dari
Paired
Samples
Correlations untuk kedua sampel, diperoleh hasil
korelasi
yaitu
0,987
dengan
BPK tidak mengakibatkan perbedaan kinerja keuangan pada kabupaten/kota.
nilai
probabilitas di bawah 0,05 (nilai sig. yaitu
2.
Terlihat bahwa t hitung adalah 1,646
0,000). Hal ini menyatakan bahwa korelasi antara kinerja keuangan periode WDP dan kinerja keuangan periode WTP adalah sangat erat dan benar-benar berhubungan secara nyata.
Berdasarkan nilai probabilitas:
dengan probabilitas 0,514. Untuk uji dua sisi, angka probabilitas adalah 0,514/2 = 0,257. Oleh karena 0,257 > 0,025, maka Ho diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja
Paired Samples Test
keuangan periode opini WDP dan kinerja
Paired Differences
keuangan periode opini WTP relatif sama. Atau
95%
Confidence
Interval
Std. Mean
Pair 1 WDP - WTP
Std. Error
Deviation
-1.00650
6.76093
Mean
1.51179
of
mengakibatkan perbedaan kinerja keuangan
Difference
Lower
Upper
-4.17071
2.15771
Pair 1
WDP - WTP
-,666
df
Berdasarkan
Tabel 1 pada tabel Paired
Berdasarkan
hipotesis
perbandingan
yaitu
yang
telah
ditentukan
“Kinerja
keuangan
berbeda dengan kinerja keuangan pemerintah
,514
daerah periode opini WTP pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2011-2012”.
Samples Test diperoleh hasil berikut: 1.
dengan
pemerintah daerah periode opini WDP tidak
Sig. (2-tailed)
19
pada kabupaten/kota. Hasil penelitian ini sesuai sebelumnya,
Paired Samples Test
t
bermakna, pemberian opini dari BPK tidak
the
t
hitung
dengan t tabel: Diperoleh nilai t hitung yaitu -0,666,
PEMBAHASAN
1.
Kabupaten Aceh Besar Kinerja keuangan daerah kabupaten Aceh Volume 3, No. 1, Februari 2014
- 111
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Besar yang diukur dengan rasio kemandirian
Namun di tahun 2012, RBRO diperoleh sebesar
pada tahun 2011 diperoleh nilai 7,76% dan
53,68% dan RBPM sebesar 20,16%.
tahun 2012 sebesar 7,39%. Rasio Efektivitas
4.
kabupaten Aceh Besar mengalami peningkatan
Kota Sabang Dilihat dari
Rasio Kemandirian kota
dari tahun 2011 yaitu 102,65% menjadi
Sabang selama tahun 2011-2012 hanya sekitar
105,55% tahun 2012 (naik 2,9%). Untuk Rasio
6%. Rasio Efektivitas, tahun 2011 kota Sabang
Aktivitas, pada tahun 2011, RBRO sebesar
memiliki 130,82%, sedangkan tahun 2012
59,80% sedangkan RBPM sebesar 13,49%.
meningkat menjadi 142,11%. Rasio Aktivitas
Namun di tahun 2012, RBRO diperoleh sebesar
kota Sabang tahun 2011 diperoleh RBRO
63,03% dan RBPM sebesar 9,67%.
43,49% sedangkan RBPM 24,26%. Tahun 2012
2.
Kabupaten Aceh Jaya
diperoleh RBRO 46,15% sedangkan RBPM
Pada Rasio Kemandirian tahun 2011
19,72%.
diperoleh hasil 3,40% namun tahun 2012
5.
meningkat menjadi 3,71%. Rasio efektivitas
Kota Subulussalam Berdasarkan
data
penelitian
kabupaten Aceh Jaya mengalami peningkatan
menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap
dari tahun 2011 yaitu 89,33% menjadi 100,99%
total
di tahun 2012. Rasio Aktivitas kabupaten Aceh
Subulussalam masih sangat rendah, yaitu
Jaya pada tahun 2011, diperoleh RBRO sebesar
sebesar 1,97% pada TA 2012 dan 2,09% pada
38,93% sedangkan RBPM sebesar 30,50%.
TA 2011.Rasio Efektivitas kota Subulussalam
Namun di tahun 2012, RBRO diperoleh sebesar
mengalami penurunan selama TA 2011 yaitu
54,00% dan RBPM sebesar 21,97%.
79,59% menjadi 76,45% pada TA 2012. Hal
3.
data
penelitian,
Pemerintah
Kota
tersebut dikarenakan penurunan realisasi PAD
Kabupaten Aceh Tengah Berdasarkan
Pendapatan
PAD
TA 2012 dibanding realisasi TA 2011. Rasio
Kabupaten Aceh Tengah tahun 2011-2012
Aktivitas
kota
Subulussalam
mengalami
tergolong masih rendah yang ditunjukkan
penurunan, pada tahun 2011 RBRO sebesar
dengan kontribusi PAD terhadap Pendapatan
31,61% dan RBPM 31,36%, sedangkan tahun
Daerah masih kecil sedangkan kontribusi
2012 RBRO 38,43% dan RBPM 20,17%.
penerimaan dana transfer lebih besar. Rasio Efektivitas dinilai baik karena dalam tahun
KESIMPULAN DAN SARAN
2011 pendapatan daerah yang ditargetkan
Kesimpulan
berhasil terealisasi 95,30%. Pada tahun 2012
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan
target tersebut meningkat hingga terealisasi
maka dapat disimpulkan bahwa, “Kinerja keuangan
menjadi 99,04%. Rasio Aktivitas kabupaten
pemerintah daerah periode opini WDP tidak
Aceh Tengah terhadap RBRO 2011 sebesar
berbeda dengan kinerja keuangan pemerintah
52,98% sedangkan RBPM sebesar 22,04%.
daerah periode opini WTP pada kabupaten/kota di Volume 3, No. 1, Februari 2014
- 112
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Provinsi Aceh tahun 2011-2012”. Saran Adapun saran yang dapat diberikan penulis bagi penelitian selanjutnya adalah: 1.
Untuk
penelitian
selanjutnya,
agar
mengambil populasi yang lebih besar seperti seluruh kabupaten/kota di Indonesia, di Jawa atau di Sumatera sehingga objek pengamatan yang diamati lebih luas dan kesimpulan yang diambil lebih dapat di generalisasikan. 2.
Untuk
SKPK
yang
terkait,
agar
meningkatkan kinerja keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dalam mewujudkan good governance. Sehingga pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan dapat bermanfaat bagi publik. 3.
Untuk masyarakat luas, agar dapat menilai kinerja
keuangan
daerah
sehingga
diharapkan dapat berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. DAFTAR KEPUSTAKAAN Departemen Dalam Negeri. 1996. Keputusan Dalam Negeri No. 690 900 327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta: Sekretariat Negara. Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi). Yogyakarta: Salemba Empat. Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. Standar Profesional Akuntan Publik. Yogyakarta: STIE YKPN. Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah.Vol.2, No.1:1-17. Mulyadi. 2001a. Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga. Jakarta: Salemba Empat. Suaedy, Soleh. 2011. Mengejar Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Makalah Disampaikan Pada DiklatPim Tk.IV Manajemen Keuangan.
113 -
Volume 3, No. 1, Februari 2014
Surabaya. 20 Desember. Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. --------. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah. --------. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. --------. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. --------. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. ---------.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
