PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN PEMANFAATAN HUTAN ...

52 downloads 4897 Views 664KB Size Report
18 Mei 2011 ... Inkonsistensi PSAK 32 dengan Kerangka Dasar dan. PSAK lain ... PSAK 1 (revisi 2009) : Penyajian Laporan Keuangan. 2. PSAK 2 (revisi ...
PEDOMAN PELAPORAN KEUANGAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI DAN PENGELOLAAN HUTAN (DOLAPKEU – PHP2H) Pelatihan APHI 18 MEI 2011 Dwi Martani & Taufik Hidayat Staf Pengajar Departemen Akuntansi FEUI Tim Penyusun DOLAPKEU

1

Agenda     

Latar Belakang Tujuan dan Lingkup Penerapan Acuan Pedoman Struktur Pedoman Karakteristik IUPHHK, HTI dan Pengelolaan Hutan:  Gambaran Umum Kegiatan IUPHHK/HTI dan Pengelolaan Hutan,  Risiko Terkait Industri,  Perlakuan Akuntansi Khusus

 Diskusi

Latar Belakang  Perubahan Regulasi  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007  Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 • Penatausahaan keuangan • Pengakuan aset oleh pemegang izin usaha

 Pencabutan PSAK 32  Perkembangan Bisnis  Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan menuju pada penggunaan IFRS

Perubahan Regulasi  Ketentuan dalam PP 6 tahun 2007  Tanaman yang dihasilkan pada HTI merupakan aset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku. (ps 40)  Saat hapusnya ijin, barang tidak bergerak menjadi milik negara, sedangkan tanaman yang telah ditanam dalam areal kerja menjadi aset pemegang izin. (ps 82)

PSAK 32 Ketentuan HTI  Apabila tidak tersedia pohon siap tebang, maka biaya yang berhubungan dengan usaha penanaman dikapitalisasi sebagai " HTI dalam pengembangan “ sampai umur siap tebang dan diamortisasi selama jangka waktu masa konsesi, dan amortisasi dimulai sejak penebangan dilakukan serta dibukukan sebagai biaya produksi. Amortisasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode Unit of Production.  Apabila tersedia pohon siap tebang, maka biaya tersebut dibukukan sebagai biaya produksi.

Pencabutan PSAK 32  Dalam rangka adopsi IFRS  IFRS tidak mengenal standar akuntansi industri  Perbedaan intepretasi tentang biaya penanaman dan pemeliharaan pada saat tersedia pohon siap tebang.  Inkonsistensi PSAK 32 dengan Kerangka Dasar dan PSAK lain  Perubahan regulasi  PSAK industri lain yang telah dicabut:  Jalan Tol  Telekomunikasi  Perbankan

Perkembangan Bisnis  Hutan alam menjadi semakin berkurang  Hutan industri berkembang  Untuk mengembangkan hutan industri diperlukan investasi  membutuhkan pendanaan  tanaman sebagai agunan

Perkembangan Standar Akuntansi  Banyak perubahan dalam standar akuntansi yang terjadi dan cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan (hingga tahun 2007)      

Akuntansi pajak penghasilan Imbalan pasca kerja Kewajiban estimasi Aset Tetap Sewa Dll

 Harmonisasi PSAK dengan IAS dimulai 1994  Adopsi penuh IFRS 2012

ROADMAP

Tahap adopsi (2008-2010) • Adopsi seluruh IFRS ke PSAK • Persiapan infrastruktur yang diperlukan • Evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku

Tahap persiapan akhir (2011)

Tahap implementasi (2012)

• Penyelesaian persiapan infrastruktur yang diperlukan

• Penerapan PSAK berbasis IFRS secara bertahap

• Penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS

• Evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif

9

PSAK Disahkan 2007 - 2008

1. PSAK 16 (revisi 2007) 2. PSAK 13 (revisi 2007) 3. PSAK 30 (revisi 2007) 4. PSAK 14 (revisi 2008)

:  :  :  : 

Aset Tetap Properti Investasi Sewa Persediaan

10

PSAK Disahkan 23 Desember 2009 1. PSAK 1 (revisi 2009) 2. PSAK 2 (revisi 2009) 3. PSAK 4 (revisi 2009) 4. 5. 6. 7.

PSAK 5 (revisi 2009) PSAK 12 (revisi 2009) PSAK 15 (revisi 2009) PSAK 25 (revisi 2009)

8. PSAK 48 (revisi 2009) 9. PSAK 57 (revisi 2009) 10.PSAK 58 (revisi 2009)

:  Penyajian Laporan Keuangan :  Laporan Arus Kas :  Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan  Keuangan Tersendiri :  Segmen Operasi : Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama :  Investasi Pada Entitas Asosiasi : Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi  Akuntansi, dan Kesalahan :  Penurunan Nilai Aset :  Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset  Kontinjensi :  Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual  dan Operasi yang Dihentikan 11

Interpretasi Disahkan 23 Desember 2009 1. ISAK 7 (revisi 2009): Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus 2. ISAK 9 :  Perubahan atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi, dan Liabilitas Serupa 3. ISAK 10 :  Program Loyalitas Pelanggan 4. ISAK 11 :  Distribusi Aset Nonkas Kepada Pemilik 5. ISAK 12 :  Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer

12

PPSAK Disahkan Sepanjang 2009 (Berlaku efektif 2010) 1. PPSAK 1  :  Pencabutan PSAK 32 Akuntansi Kehutanan,  PSAK 35  Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi, dan PSAK  37 Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol  2. PPSAK 2 :  Pencabutan PSAK 41: Akuntansi Waran dan PSAK 43:  Akuntansi Anjak Piutang 3. PPSAK 3 : Pencabutan PSAK 54: Akuntansi Restrukturisasi Utang  Piutang bermasalah 4. PPSAK 4 :  Pencabutan PSAK 31 (revisi 2000): Akuntansi  Perbankan, PSAK 42: Akuntansi Perusahaan Efek, dan  PSAK 49: Akuntansi Reksa Dana 5. PPSAK 5 :  Pencabutan ISAK 06: Interpretasi atas Paragraf 12 dan  16 PSAK No. 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif  Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing 6. PPSAK 8 : Pencabutan PSAK 27: Akuntansi Perkoperasian

13

PPSAK Per Januari 2011 Menunggu Masukan Publik 7. PPSAK 6  :  Pencabutan PSAK 21: Akuntansi Ekuitas, ISAK 1:  Interpretasi atas Paragraf 23 PSAK No. 21 tentang  Penentuan Harga Pasar Dividen Saham; ISAK 2  Interpretasi atas Penyajian Piutang pada Pemesan  Saham dan ISAK 3 Interpretasi tentang Perlakuan  Akuntansi atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan. 8. PPSAK 7 :  Pencabutan PSAK 44: Akuntansi Aktivitas  Pengembangan Real Estat 9. PPSAK 9 : Pencabutan PSAK 47: Akuntansi Tanah 10.PPSAK 10:  Pencabutan PSAK 51: Akuntansi kuasi reorganisasi 11.PPSAK 11:  Pencabutan PSAK 39: Kerja Sama Operasi

14

PSAK & ISAK Disahkan 2010 PSAK Disahkan 19 Februari 2010  PSAK 19 (2010) : Aset tidak berwujud  PSAK 23 (2010) : Pendapatan  PSAK 7 (2010) : Pengungkapan Pihak‐Pihak yang Berelasi  PSAK 22 (2010) : Kombinasi Bisnis (disahkan 3 Maret 2010)  PSAK 10 (2010) : Transaksi Mata Uang Asing  (23 Maret  2010)  ISAK 13 (2010)  : Lindung Nilai Investasi Neto dalam  Kegiatan Usaha Luar Negeri  ISAK 14 (2010) : Biaya Situs Web

15

PSAK Disahkan 2010         

PSAK 24 (2010) PSAK 18 (2010) PSAK 3  PSAK 60  PSAK 50 (R 2010) PSAK 8 (R 2010) PSAK 34 (R 2010) PSAK 46 (R 2010) PSAK 61

: :  :  :  :  :  : :  :

Imbalan Kerja Program Manfaat Purnakarya Laporan Keuangan Interim Instrumen Keuangan: Pengungkapan Instrumen Keuangan: Penyajian Peristiwa Setelah Tanggal Neraca Akuntansi Kontrak Konstruksi Akuntansi Pajak Penghasilan Akuntansi Hibah Pemerintah dan  Pengungkapan Bantuan Pemerintah  PSAK 53 (R 2010) : Pembayaran Berbasis Saham 16

ISAK Disahkan 2010  ISAK 15  ISAK 17   ISAK 18  ISAK 20

:   Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya. :  Laporan Keuangan Interim dan  Penurunan Nilai :   Bantuan Pemerintah – Tidak Ada Relasi  Spesifik dengan Aktivitas Operasi : Pajak penghasilan ‐ Perubahan Dalam  Status Pajak Entitas atau Para  Pemegang Saham

17

ED PSAK & ISAK Menunggu Masukan Publik 1. ED PSAK 63 

:  Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi  Hiperinflasi

2. ED PSAK 45

:  Pelaporan Keuangan Organisasi  Nirlaba

3. ED ISAK 16

: Perjanjian Konsesi Jasa

4. ED ISAK 19

: Penerapan Pendekatan Penyajian  Kembali dalam PSAK 63: Pelaporan  Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi

5. ED ISAK 21

: Perjanjian Konstruksi Real Estat

ED PSAK & ISAK – AKAN PUBLIC HEARING 1. ED PSAK 28 (R 2010)  :  Akuntansi Asuransi Kerugian 2. ED PSAK 36 (R 2010)  :  Akuntansi Asuransi Jiwa 3. ED PSAK 56 (R 2010)  :  Laba Per Saham 4. ED PSAK 62 (R 2010) : Kontrak Asuransi IAS 41 (Agriculture) ? : 2011

Tujuan  Menciptakan keseragaman penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.  Menerapkan standar dan praktik akuntansi yang relevan.  Mencerminkan laporan keuangan yang lebih informatif dan transparan.  Memberikan gambaran perkembangan dan kondisi keuangan yang oleh Pemerintah (regulator) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.  Memanfaatkan hutan secara tertib, menaati semua ketentuan dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan perundanganundangan yang berlaku.  Mendukung usaha Pemerintah di dalam pengenaan pajak, pemungutan Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan secara tertib.

Lingkup Penerapan  Pemegang IUPHHK Hutan Alam  Pemegang IUPHHK Hutan Tanaman Industri  Pengelolaan Hutan oleh BUMN ( PERUM PERHUTANI )

Acuan Penyusunan  Peraturan perundang-undangan.  Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, PSAK, dan ISAK.  International Accounting Standard (IAS), Statement of Financial Accounting Standard (SFAS).  Praktek-praktek akuntansi yang berlaku umum. Dalam hal terdapat perbedaan antara peraturan perundang-undangan dan PSAK dalam penyusunan laporan keuangan, maka acuan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait.

Dasar Penyusunan  Format pedoman mengikuti format pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pada emiten / P3LKE Bapepam  Referensi :  Regulasi Pemerintah  Standar Akuntansi Keuangan, IAS/IFRS

Struktur Pedoman 1. Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan (DOLAPKEU-PHP2H) 2. Tebel kegiatan dan Pengakuan Beban: 1. Tabel 1.A : Kegiatan & Perlakuan Akuntansi IUPHHK HA; 2. Tabel 1.B : Kegiatan dan Perlakuan Akuntansi IUPHHKHT (HT Dalam Pengembangan); 3. Tabel 1.C : Kegiatan dan Perlakuan Akuntansi IUPHHKHT (HT Siap Panen);

3. Contoh Format Laporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan.

Karakteristik Usaha  Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurang fungsi pokoknya.  Karakteristik khusus  aktivitas pengelolaan dan transformasi biologis atas tanaman untuk menghasilkan produk yang akan dikonsumsi atau diproses lebih lanjut.  Pemanfaatan hutan kayu dalam hutan alam dan hutan tanaman industri pada hutan produksi dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem.

Izin Pemerintah  Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (IUPHHK-HA);  Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi (IUPHHK– RE);  Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK– HTI); dan  Pengelolaan Hutan oleh BUMN (PERUM PERHUTANI)

Risiko Industri  Kondisi Nasional      

Peraturan perundangan Masalah perizinan Kegagalan panen karena kondisi alam Pemogokan karyawan Kerusuhan dan penjarahan Perambahan dan pembalakan liar

 Kondisi internasional dan regional  Fluktuasi harga dan valas, kuota, iklim global, dll

 Perikatan  Perubahan Teknologi  Risiko Leverage

Perlakuan Akuntansi Khusus  Hutan Alam  Kegiatan pemanenan atau penebangan dilakukan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan penanaman dan pemeliharaan.  Hutan Tanaman  Kegiatan dimulai penanaman dan pemeliharaan dilanjutkan pemanenan hasil hutan  Pendapatan diakui saat tanaman telah menghasilkan.  Biaya yang dikeluarkan dikapitalisasi menjadi aset perusahaan.

Hutan Alam  Biaya dibebankan sebagai biaya produksi.  Biaya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dikapitalisasi sebagai aset atau beban tangguhan.  Biaya yang dikapitalisasi dibebankan sebesar beban depresiasi/amortisasi sesuai masa manfaat.  Metode disesuaikan dengan manfaat dari aset tersebut dengan jangka waktu paling lama masa konsesi.  Penanaman tanah kosong di areal hutan alam menggunakan sistem silvikultur tertentu, tanamannya menjadi aset perusahaan selama masa konsesi.  Lihat Tabel 1.A

Hutan Tanaman  Biaya untuk pengelolaan hutan diakumulasikan dalam Hutan Tanaman dalam Pengembangan (HTDP).  Akumulasi dilakukan setiap blok atau areal, sehingga harus tersedia catatan detail untuk tiap blok atau area.  Jika dalam satu blok sudah terdapat tanaman maka hasil penjualan dicatat sebagai pengurang HTDP.  Jika terdapat tanaman siap tebang, dipindahkan ke Hutan Tanaman Siap Panen (HTSP).  HTSP didepresiasikan dengan metode unit (kayu) atau garis lurus (non kayu).  Lihat Tabel 1.B dan 1.C

Ketentuan Peralihan  Sebelumnya Perusahaan mengikuti ketentuan PSAK 32 melakukan pembebanan biaya pada HTI daur kedua dan selanjutnya.  Bagi yang telah membebankan sebagai biaya dan tidak dapat mengidentifikasi biaya HT maka tidak perlu melakukan penyesuaian saldo laba pada periode sebelumnya.  Penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan atas perubahan akuntansi HT minimal selama jangka waktu satu daur tanaman.  Jika tidak memungkinkan disajikan laporan keuangan komparatif harus dijelaskan alasannya.

DISKUSI