pendidikan di provinsi/kabupaten/kota, kepala sekolah dan pemangku
kepentingan. (stakeholder) Iainnya dalam perencanaan kebutuhan guru SMA. 4/
10/2012.
Direktorat Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012
TUNTUTAN REGULASI S1/D4, Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan, Sertifikat Pendidik • PP19 2005)
Beban Kerja Tatap Muka 24-40, Rasio Guru-Siswa 1:20 • PP 74 2008 4/10/2012
FAKTA YANG ADA SAAT INI Data Guru Kab/Kota/provinsi/Nasional
Beban Kerja Tatap Muka Komposisi Guru Kualifikasi Mismach
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
2
UU RI 20 2003 UU RI32 2004 Uu RI 14 2005 PP 29 1990 sebagaimana telah diubah dengan PP 56 1998; PP 19 2005 PP 74 2008 PP 17 2010 PP 9 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP 94 2006. Permendiknas 39 2009 Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011
4/10/2012
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
3
Sebagai acuan bagi pejabat pembina kepegawaian pusat dan daerah, kepala dinas yang membidangi pendidikan di provinsi/kabupaten/kota, kepala sekolah dan pemangku kepentingan (stakeholder) Iainnya dalam perencanaan kebutuhan guru SMA.
4/10/2012
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
4
Perencanaan Kebutuhan Guru SMA perhitungan kebutuhan guru SMA optimalisasi pemenuhan beban kerja guru SMA, Mekanisme Usulan Perencanaan dan Pelaksanaan Penataan dan Pemerataan Guru SMA sesuai dengan Peraturan Bersama 5 Menteri 4/10/2012
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
5
Sekolah
• memperoleh data kebutuhan guru yang sesuai dengan kondisi sekolahnya.
Dindik Prov/Kab/ Kota
• memperoleh data kebutuhan guru di wilayahnya
LPMP
4/10/2012
• memperoleh data kebutuhan guru sebagai bahan laporan kepada Kemdikbud, dan dijadikan dasar penjaminan mutu pendidikan sesuai kewenangannya. PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
6
BKD
• memperoleh data kebutuhan guru untuk dijadikan sebagai dasar pengajuan formasi guru ke Kemeneg PAN & RB
Kemendik bud
• memperoleh data kebutuhan guru secara nasional
Kemeneg PAN & RB
• memperoleh data kebutuhan guru sebagai bahan untuk menetapkan formasi kebutuhan guru.
4/10/2012
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
7
4/10/2012
Dindik Provinsi
Dindik Kab/Kota
BKD Provinsi
BKD Kab/Kota
LPMP
Satuan Pendidikan
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
8
Peraturan Bersama Mendiknas,
Menterineg PAN & RB, Mendagri, Menkeu, dan Menag
Pasal 24 UURI 14 2005
Nomor 05/X/Pb/2011,
Pasal 58 PP 74 2008
Nomor Spb/03/M.PANRB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil
4/10/2012
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
10
Sesuai dengan kewenangannya Pemerintah
Secara merata WAJIB memenuhi kebutuhan guru
jumlah
Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota Penyelenggara pendidikan 4/10/2012
kualifikasi kompetensi
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
11
Pengangkatan dan penempatan Guru yang diangkat oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Departemen melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan Guru secara nasional dalam rangka pengangkatan dan penempatan Guru Perencanaan kebutuhan Guru secara nasional dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan Guru antar satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat, antarkabupaten atau antarkota, dan antarprovinsi, termasuk kebutuhan Guru di Daerah Khusus 4/10/2012
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
12
Kewajiban 5 menteri
Peraturan Bersama Mendiknas, Meneg PAN & RB, Mendagri, Menkeu, dan Menag Nomor 05/X/Pb/2011, Nomor Spb/03/M.PANRB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011 Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil
kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
Pemantauan dan Evaluasi Penataan dan Pemerataan Guru Pembinaan dan Pengawasan pendanaan, pelaporan penataan dan pemerataan sanksi
4/10/2012
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
13
menetapkan kebijakan standardisasi teknis dalam penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan secara nasional.
mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan antarprovinsi, antarkabupaten/kota pada provinsi yang berbeda berdasarkan data pembanding dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)
berkoordinasi dengan Menteri Agama dalam memfasilitasi penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di daerah provinsi dan kabupaten/kota 4/10/2012
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
14
mendukung pemerintah daerah dalam hal penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan untuk memenuhi standardisasi teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
memasukkan unsur penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan menjadi bagian penilaian kinerja pemerintah daerah. 4/10/2012
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
15
MENAG
MENKEU
membuat perencanaan, penataan, dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya
mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sebagai bagian dari kebijakan penataan PNS secara nasional melalui aspek pendanaan di bidang pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara
4/10/2012
MENEG PAN & RB mendukung penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan melalui penetapan formasi guru PNS.
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
16
SESUAI KEWENANGANNYA
membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan yang menjadi tanggung jawab masing-masing 4/10/2012
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
17
bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi yang kelebihan atau kekurangan guru PNS
mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya
mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya untuk penataan dan pemerataan antarkabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi. 4/10/2012
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
18
bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota yang kelebihan dan kekurangan guru PNS
mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru PNS untuk penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya
4/10/2012
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
19
•Mendiknas, Meneg PAN & RB, Mendagri, Menkeu, dan Menag
Pelaksana
Hasil Pemantauan dan Evaluasi
•Dilaporkan Mendikanas kepada Meneg PAN & RB, Mendagri, Menkeu, dan Menag
Manfaat Hasil Pemantaun dan Evaluasi
•bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan
4/10/2012
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
20
secara umum dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri secara teknis dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan Secara teknis oleh Menteri Agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah di lingkungan Kementerian Agama dilaksanakan; secara teknis oleh Gubernur di pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan 4/10/2012
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
21
Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan, atau antarprovinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah dibebankan pada APBN pemerintah provinsi dibebankan pada APBD provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota 4/10/2012
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
22
Bupati/W ali Kota
Gubernur
•Usulan Perencanaan dan Penataan Guru PNS paling lambat pada Bulan Februari tahun berjalan
•Usulan Perencanaan dan Penataan Guru PNS paling lambat pada Bulan Maret tahun berjalan
•Laporan Penataan dan Pemerataan Guru PNS paling lambat Bulan April pada tahun berjalan
•Melalui LPMP menyampaikan Laporan Penataan dan Pemerataan Guru PNS paling lambat Bulan Mei pada tahun berjalan
4/10/2012
Mendikbud
•Meneruskan laporan gubernur
•evaluasi dan menetapkan capaian penataan dan pemerataan guru PNS secara nasional paling lambat bulan Juli tahun berjalan
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
Meneg PAN & RB
•Men PAN & RB menetapkan Formasi Guru PNS
23
Mendikbud kepada Gubernur/Bupati/wali Kota Penghentian sebagian atau seluruh bantuan finansial fungsi pendidikan
Pemberian Rekomendasi kepada:
4/10/2012
Meneg PAN dan RB •menunda pemberian formasi guru PNS
MENKEU •penundaan penyaluran dana perimbangan
MENDAGRI •memberikan penilaian kinerja kurang baik
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
24
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
4/10/2012
TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TINGKAT PROVINSI
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
TINGKAT NASIONAL
26
CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN GURU
JUMLAH KEBUTUHAN GURU KAB/KOTA MERUPAKAN AKUMULASI DARI KEBUTUHAN PER SEKOLAH, DAN JUMLAH KEBUTUHAN GURU PROVINSI MERUPAKAN AKUMULASI DARI TIGKAT KAB/KOTA PROSES AKUMULASI KAB/KOTA
PROSES AKUMULASI SEKOLAH
PROSES PERHITUNGAN PER INDUVIDU DAN MAPEL 4/10/2012
PROVINSI
KAB/KOT A
KAB/KOT A
SEKOLAH
SEKOLAH
…....
SEKOLAH
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
SEKOLAH 27
Setiap rombel dalam mengikuti mata pelajaran tertentu diampu oleh 1 (satu) orang guru
Jumlah guru dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan tatap muka per minggu yang dilaksanakan di sekolah (JTM) dibagi wajib mengajar guru (24),
Jumlah tatap muka dihitung dengan cara menjumlahkan jumlah rombel per tingkat kali jumlah jam mata pelajaran per minggu per tingkat yang ada dalam struktur kurikulum, 4/10/2012
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
28
Wajib mengajar yang digunakan adalah 24 jam tatap muka per minggu
Guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau latar belakang pendidikan yang dimilikinya
Apabila di sekolah terdapat Iebih dari satu pendidikan agama yang diajarkan, jumlah dan jenis guru pendidikan agama disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku 4/10/2012
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
29
KG = JTM 24
KG : Kebutuhan Guru JTM : Jumlah tatap muka per jenis guru per minggu 24 : Jumlah Tatap Muka Minimal
(MP1 x ∑K1) + (MP2 x ∑K2) + (MP3 x ∑K3 ) 24 MP1/2/3 ∑K11/2/3 4/10/2012
alokasi jam mata pelajaran per minggu pada mata pelajaran tertentu di satu tingkat (kelas 1 atau 2 atau 3) jumlah Kelas/rombongan belajar pada suatu tingkat yang mengikuti pelajaran tertentu PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
30
Jumlah guru Bimbingan dan Konseling (BK) pada setiap sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang ada di sekolah tersebut.
Setiap guru BK wajib melayani paling sedikit 150 peserta didik dan paling banyak 250 peserta didik
Setiap SMA harus disediakan paling sedikit 1 orang guru BK
Dasar penghitungan jumlah guru BK adalah jumlah siswa seluruh sekolah dibagi 150 4/10/2012
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
31
∑S KG = 150 KG : kebutuhan guru
∑S : jumlah siswa per satdik
150 : jumlah siswa minimal dibimbing 4/10/2012
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
32
GURU MATA PELAJARAN Tugas Tambahan
Beban Kerja (P)
Kepala Sekolah
18
Wakil KS
12
Kepala Perpustakaan Kepala Laboratorium
4/10/2012
12 12
GURU BK/KONSELOR Tugas Tambahan Kepala Sekolah Wakil KS Kepala Perpustakaan Kepala Laboratorium
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
Jumlah Peserta Didik (P) 40 80 80 80
33
JTM + P KG = 24 KG : kebutuhan guru
JTM : umlah tatap muka per jenis guru per minggu
P : beban kerja minimal guru Mapel dengan tugas tambahan 24 : Beban Kerja Minimal 4/10/2012
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
34
∑S + P KG = 150 KG : kebutuhan guru
∑S : jumlah siswa per satdik P : beban kerja minimal guru BK dengan
tugas tambahan 150 : jumlah siswa minimal dibimbing 4/10/2012
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
35
Angka Kebutuhan Guru (KG)
Jumlah Kebutuhan Guru (JKG)
0,04 – 1,59 1,60 – 2,89 2,90 – 3,89 3,90 – 4,89 4,90 – 5,89 5,90 – 6,89 6,90 – 7,89 7,90 – 8,89 8,90 – 9,89 9,90 – 10,89
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4/10/2012
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
36
4/10/2012
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
37
MEKANISME PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DUKUNGAN
Kemenkeu (Mendukung Penataan & Pemerataan Guru PNS ( Ps3 Konsep Peraturan Bersama) Kemenpanrb (Mendukung penataan & Pemerataan Guru PNS Melalui Penetapan formasi) Melaksanakan koord, fasilitasi & mendukung Pemda dalam Pemerataan Guru PNS (PP38/2007) Melakukan Penilaian Kinerja Pemda
SANKSI
KEMDIKNAS
Menetapkan NSPK Penataan & Pemerataan Guru PNS (Ps3 Konsep Peraturan Bersama) Memfasilitasi Pemindahan Guru Melaksanakan Koordinasi dengan Kemenag Melakukan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan untuk Penataan & Pemerataan Guru PNS
TUSI KEMENAG
PROVINSI / KANWIL
PROVINSI/ KANWIL
Analisis Kebutuhan
Analisis Kebutuhan
Penataan Pemerataan Pemindahan Distribusi
KABUPATE N/ KOTA/ KANDEPAG Analisis Kebutuhan Penataan Pemerataan Pemindahan Distribusi
KABUPATE N/ KOTA/ KANDEPAG Analisis Kebutuhan Penataan Pemerataan Pemindahan Distribusi
Penataan Pemerataan Pemindahan Distribusi
KABUPAT EN/ KOTA/ KANDEPA G Analisis Kebutuhan Penataan Pemerataan Pemindahan Distribusi
KABUPATE N/ KOTA/ KANDEPAG Analisis Kebutuhan Penataan Pemerataan Pemindahan Distribusi
KABUPATE N/ KOTA/ KANDEPAG Analisis Kebutuhan Penataan Pemerataan Pemindahan Distribusi
Rasio Siswa : Guru Ideal Distribusi Guru Merata Kualitas Pendidikan Merata
Mutu Pendidikan Meningkat Karir Guru Meningkat
4/10/2012
Kesejahteraan Guru Meningkat PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
KABUPATE N/ KOTA/ KANDEPAG Analisis Kebutuhan Penataan Pemerataan Pemindahan Distribusi
Kemdiknas (menghentikan sebagian atau seluruhnya bantuan finansial fungsi pendidikan) Kemeneg PANRB (menunda pemberian formasi guru PNS kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah) Kemdagri (memberikan penilaian kinerja kurang baik kepada Pemerintah Daerah) Kemkeu (menunda penyaluran dana perimbangan38
Perhitungan Kebutuhan guru tingkat satuan pendidikan Inventaris guru yang tersedia
Melakukan Analisis Kebutuhan Guru Merumuskan rencana pemecahan jika terdapat kelebihan/kekurang (pemecahan) Melaporkan Data dan rencana penataan 4/10/2012
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
39
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Tingkat Satuan Pendidikan Rekonsiliasi Kebutuhan Guru SMA di Kabupaten/Kota Menyusun Perencanaan Penataan dan Pemerataan Melaporkan Rencana Penataan dan Pemerataan ke Dinas Pendidikan Provinsi 4/10/2012
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
40
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Tingkat Kabupaten/Kota Rekonsiliasi Kebutuhan Guru SMA di Kabupaten/Kota Menyusun Perencanaan Penataan dan Pemerataan Melaporkan Rencana Penataan dan Pemerataan ke Dinas Pendidikan Provinsi 4/10/2012
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
41
Menerima hasil capaian pelaksanaan penataan guru PNS SMA di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, yang dilengkapi dengan data kekurangan dan/atau kelebihan guru PNS SMA Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi penataan guru PNS bersama dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi
Melakukan pemetaan kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS SMA secara nasional 4/10/2012
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
42
Melakukan evaluasi dan menetapkan capaian penataan dan pemerataan guru PNS secara nasional berdasarkan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, atau antarjenis pendidikan
Menyampaikan hasil evaluasi capaian penataan dan pemerataan guru PNS secara nasional kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Dalam Negeri untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
Melakukan koordinasi dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bersama 4/10/2012
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
43
KEKURANGAN GURU
1. Redistribusi
2. Optimalisasi
guru
beban mengajar 3. Multi grade teaching 4. Multi Subject
4/10/2012
KELEBIHAN GURU
1. Redistribusi
2. Alih
guru
Fungsi
3. Pensiun
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
Dini
44
REDISRIBUSI GURU PADA LEVEL SATUAN PENDIDIKAN LANGKAH 1. SUBSTITUSI GURU ANTAR SEKOLAH SEJENJANG
ilustrasi
(+)2
(-)4
KELEBIHAN 2 GURU PKN
KEKURANGAN 4 GURU PKN
SMP A
4/10/2012
SMP B
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
45
ilustrasi
SMP A
(-)2
SMP B
KEKURANGAN 2 GURU PKN
KETERANGAN : Dengan adanya redistribusi guru maka kebutuhan guru di kabupaten tersebut menjadi -2 dari sebelumnya -4. Redisribusi guru juga membuka peluang bagi 4/10/2012 PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012 guru-guru di SMP A untuk dapat memenuhi wajib mengajar 24 jam
46
REDISRIBUSI GURU PADA LEVEL SATUAN PENDIDIKAN LANGKAH 2. SUBSTITUSI GURU ANTAR SEKOLAH BEDA JENJANG
ilustrasi
(+)1
(-)2
KELEBIHAN 1 GURU PKN
KEKURANGAN 2 GURU PKN
SMA A
4/10/2012
SMP B
PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012
47
ilustrasi
SMA A
(-)1
SMP B
KEKURANGAN 1 GURU PKN
KETERANGAN : Dengan adanya redistribusi guru maka kebutuhan guru di kabupaten tersebut menjadi -1 dari sebelumnya -2. Redisribusi guru juga membuka peluang bagi 4/10/2012 PTK SMA-Direktorat PPTK Pendidikan Menengah 2012 guru-guru di
4848
Matur Kesuwun Arigato
WELBEDANK Xie Xie MERCY Thankyou