pedoman teknis pelaksanaan mediasi pengadilan agama dalam ...

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN 2009

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt.,karena hanya dengan

rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya Pedoman Teknis

Pelaksanaan Mediasi pada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten dapat diselesaikan. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa ajaran Agama Islam sebagai pedoman hidup yang sempurna. Buku ini dinamakan Pedoman Teknis Pelaksanaan Mediasi dengan harapan dapat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkungan Peradilan Agama

khususnya di wilayah hukum PTA Banten sehingga

penyelesaian perkara lebih cepat,sederhana dan murah serta memenuhi rasa keadilan. Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) sebagaimana diatur dalam Perma No.01 Tahun 2008, kini belum mempunyai petunjuk teknis yang lebih rinci tentang pelaksanaannya, sementara Hukum Acara Perdata hanya bersifat mengikat (imperative) terhadap majelis hakim dalam menyidangkan perkara (litigasi), sehingga untuk menunggu pedoman yang berlaku secara nasional, membutuhkan waktu yang lama, sementara pelaksanaan mediasi merupakan suatu hal yang bersifat mendesak dan wajib dilaksanakan, oleh sebab itu sambil menunggu peraturan yang lebih rinci, pedoman teknis pelaksanaan mediasi tersebut, maka

Pengadilan Tinggi Agama Banten merasa perlu untuk

menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Mediasi untuk menyatukan persepsi, langkah dan mekanisme mediasi agar dipedomani majelis hakim, mediator dan para pencari keadilan dalam melaksanakan mediasi. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kelompok Kerja (Pokja) PTA Banten dan Sdr.Drs.H.Endang Ali Maksum,MH dan Drs.H.R.Manshur para Hakim Tinggi PTA Banten sebagai nara sumber

yang telah memberikan sumbangan pemikirannya sehingga buku pedoman ini selesai dengan baik. Demikianlah semoga buku pedoman ini bermanfaat, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Serang, 23 Juni 2009 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

Drs. H. Soufyan M. Saleh, SH.

DAFTAR ISI Kata Pengantar ........................................................................................................................

iii

Sambutan Tuada Uldilag............................................................................................................

iv

Daftar Isi ...................................................................................................................................

v

I.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Tentang Pedoman Teknis Mediasi pada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten ...............................................

II.

1

Lampiran I ( Pedoman Teknis Pelaksanaan Mediasi pada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten) Bab I

Pengertian Umum ...............................................................................................

3

Bab II Sidang Pra Mediasi ............................................................................................

4

Bab III Pelaksanaan Mediasi ..........................................................................................

6

Bab IV Laporan Mediasi ..................................................................................................

7

Bab V Sidang Lanjutan Laporan Mediasi .......................................................................

9

Lampiran II (Administrasi Mediasi) 1. SK. Ketua Pengadilan Agama tentang Daftar Mediator (Format M.1) .......................

11

2. Surat Penunjukan Mediator yang dipilih para pihak (Format M.2.1) .........................

15

3. Surat Penunjukan Mediator yang ditunjuk Majelis Hakim (Format M.2.2) ..................

16

4. Surat Penunjukan Hari Mediasi (Format M.3) ...........................................................

17

5. Instrumen Mediasi (Format M.4) ................................................................................

19

6. Contoh Register (Format M.5) ...................................................................................

20

7. Inventarisasi Masalah (Format M.6) ..........................................................................

21

8. Laporan Mediasi Gagal (Format M.7.1) .....................................................................

23

9. Laporan Perkara tidak layak dimediasi (Format M.7.2) ..............................................

24

10. Laporan Proses Mediasi Gagal (Format M.7.3.1) ......................................................

25

11. Pernyataan Proses Mediasi Gagal (Format M.7.3.2) .................................................

26

12. Kesepakatan Perdamaian (Format M.7.4) .................................................................

27

13. BAP Pemusnahan Catatan Mediasi (Format M.8) ....................................................

28

14. BAP Sidang Pertama P dan T hadir, berhasil memilih Mediator ................................

29

(Format M.9.1) 15. BAP Sidang Pertama P dan T hadir, tidak berhasil memilih Mediator .......................

30

(Format M.9.2) 16. BAP Sidang Pertama, salah satu tidak hadir (Format M.9.3). ....................................

31

17. BAP Sidang Lanjutan, salah satu tidak hadir kedua kalinya ......................................

32

(Format M.9.4)

III.

18. BAP Sidang pembacaan laporan mediasi gagal (Format M.9.5) ................................

33

19. Akta Perdamaian (Format M.9.6)...............................................................................

34

20. Laporan Perkara Yang Diproses Melalui Mediasi ……………………………………..

36

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Tentang Kelompok kerja (Pokja) Pengadilan Tinggi Agama Banten ..................................................................................

37

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN Nomor : W27.A/1493/HK.05/VI/2009 Tentang PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN MEDIASI PADA PENGADILAN AGAMA DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN Menimbang: a. Bahwa mediasi merupakan salah satu alternatif yang sangat efektif dan efisien dalam penyelesaian perkara serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pencari keadilan dalam upaya menemukan penyelesaian sengketa yang lebih memuaskan dan memenuhi rasa keadilan; b. Bahwa pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pelaksanaan mediasi dalam setiap perkara perdata yang diterima Pengadilan Agama merupakan suatu keharusan (Qonditio sine qua non); c. Bahwa untuk mewujudkan kesatuan langkah, arah, tujuan serta teknis pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 01 Tahun 2008 tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Mediasi pada Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam suatu keputusan; Mengingat: 1. Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44 ; 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4. Undang-undang No.3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undangundang No.14 Tahun 1985;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; MEMUTUSKAN Menetapkan: PEDOMAN

TEKNIS

PELAKSANAAN

MEDIASI

PADA

PENGADILAN AGAMA DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN. PERTAMA : Pedoman Teknis Pelaksanaan Mediasi pada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten yang menjadi lampiran dalam

Surat Keputusan ini merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini KEDUA

: Memerintahkan

kepada

seluruh

Ketua

Pengadilan

Agama,

Mediator, dan para pihak yang terlibat dalam proses mediasi, untuk mempedomani dan melaksanakan keputusan ini dengan sebaikbaiknya dan penuh tanggung jawab; KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di : Serang. Pada Tanggal : 23 Juni 2009. Ketua

Drs. H. Soufyan M. Saleh,SH. Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada yth : 1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta; 2. Ketua Muda Uldilag MA RI di Jakarta; 3. Dirjen Badan Peradilan Agama MA RI di Jakarta;

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN. BAB I Pengertian Umum Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan : 1.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;

2.

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang berwenang melakukan mediasi pada Pengadilan Agama ;

3.

Surat Penunjukan Mediator adalah Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam suatu perkara tentang mediator yang akan melaksanakan mediasi berdasarkan pilihan para pihak maupun atas penunjukkan majelis Hakim;

4.

Majelis Hakim adalah hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama untuk menyidangkan suatu perkara;

5.

Para pihak adalah semua subjek hukum yang berperkara di Pengadilan Agama;

6.

Tempat

mediasi

adalah

ruangan

pada

Pengadilan

Agama

yang

diperuntukkan untuk mediasi, atau tempat lain yang disepakati para pihak berperkara dalam hal mediator bukan hakim; 7.

Penetapan Hari Mediasi/PHM

adalah penetapan yang dikeluarkan oleh

mediator tentang jadual mediasi yang telah disepakati; 8.

Jadual mediasi adalah hari dan tanggal pelaksanaan mediasi yang telah ditetapkan

berdasarkan

kesepakatan

pihak-pihak

berperkara

dengan

mediator; 9.

Resume perkara adalah penjelasan masing-masing pihak tentang sengketa yang dihadapi serta alternatif penyelesaiannya, dengan dilampiri foto copy dokumen yang dipandang relevan;

10. Catatan

mediasi

adalah

segala

dokumen

yang

berkaitan

dengan

pelaksanaan mediasi, baik dalam tahap persiapan, pelaksanaan maupun pelaporan; 11. Surat

Kesepakatan Perdamaian adalah surat pernyataan yang ditanda

tangani para pihak dan mediator tentang penyelesaian akhir dari sengketa yang mereka hadapi berdasarkan kesepakatan para pihak; 12. Akta Perdamaian adalah akta yang dibuat oleh Majelis Hakim atas dasar kesepakatan para pihak untuk mengakhiri sengketa di antara mereka; 13. Surat pernyataan proses mediasi gagal adalah surat yang dibuat oleh mediator dan para pihak dalam hal mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan; 14. Surat pernyataan mediasi gagal adalah surat yang dibuat oleh mediator dalam hal salah satu pihak atau keduanya tidak hadir setelah dipanggil dua kali secara patut; 15. Surat pernyataan tidak layak dimediasi adalah surat yang dibuat oleh mediator dalam hal para pihak tidak lengkap; 16. Pemusnahan catatan mediasi adalah penghancuran dokumen-dukumen yang berkaitan dengan proses mediasi, yang dituangkan dalam berita acara pemusnahan. Laporan akhir mediator kepada majelis hakim tidak termasuk yang dimusnahkan. BAB II SIDANG PRA MEDIASI 1. Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak, majelis hakim menjelaskan tentang keharusan para pihak untuk menempuh proses mediasi serta menjelaskan prosedur mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2008; 2. Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator yang dikehendaki bersama dan berunding tentang pembebanan

biaya yang timbul jika memilih mediator bukan hakim. Untuk itu, majelis hakim menskors persidangan: 2.1. Para pihak dengan dibantu panitera sidang, memilih salah satu atau dua mediator yang tertera di dalam Daftar Mediator; 2.2. Hakim yang memeriksa perkara tidak boleh ditunjuk sebagai mediator kecuali dalam hal tidak terdapat mediator lain; 2.3. Jika belum berhasil, para pihak hanya dapat meminta penundaan persidangan paling lama 2 (dua) hari kerja; 3. Setelah mendapat laporan dari panitera sidang, ketua majelis kemudian mencabut skors dan melanjutkan persidangan : 3.1. Dalam hal para pihak telah menentukan pilihan, ketua majelis membuat Surat Penunjukan Mediator, sidang ditunda untuk proses mediasi; 3.2. Dalam hal para pihak menyatakan gagal memilih mediator yang dikehendaki, ketua majelis menunjuk mediator dengan membuat Surat Penunjukan Mediator, sidang ditunda untuk proses mediasi; 3.3. Menunda persidangan paling lama 2 (dua) hari kerja, dalam hal proses pemilihan mediator belum selesai. 4. Dalam hal mediator sudah ditunjuk, selanjutnya majelis hakim : 4.1 Memberitahukan Mediator yang ditunjuk melalui panitera sidang, dengan menyerahkan

Surat

Penunjukan

Mediator

disertai

salinan

gugatan/permohonan/perlawanan; 4.2 Memerintahkan para pihak untuk menemui mediator yang ditunjuk

guna

memusyawarahkan jadual mediasi; 5. Paling lambat satu hari kerja berikutnya, mediator yang ditunjuk wajib menentukan hari pelaksanaan mediasi dalam sebuah Penetapan, dengan ketentuan tenggang waktu antara Surat Penunjukan Mediator dengan hari pelaksanaan mediasi tidak boleh lebih dari 7 hari kerja; 6. Panggilan para pihak untuk mediasi dapat dilakukan oleh Jurusita Pengganti dan biayanya dibebankan kepada panjar biaya perkara; 7. Sebelum melaksanakan mediasi, mediator wajib:

a. Mempelajari gugatan/permohonan sehingga diperoleh suatu gambaran awal tentang pokok permasalahan; b. Mempersiapkan usulan jadual pertemuan mediasi yang akan dibahas dan disepakati; BAB III PELAKSANAAN MEDIASI 1. Mediasi dilaksanakan di tempat mediasi Pengadilan Agama, kecuali para pihak menghendaki lain,apabila mediator bukan dari hakim; 2. Pada hari pelaksanaan mediasi

yang dihadiri oleh kedua pihak , terlebih

dahulu Mediator melakukan hal-hal sebagai berikut : 2.1. Memperkenalkan diri dan menjelaskan posisinya sebagai pihak yang neteral; 2.2. Menjelaskan urgensi dan relevansi institusi mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara; 2.3. Membuat kesepakatan tentang biaya mediasi, dalam hal mediator adalah non hakim; 2.4. Menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi; 2.5. Menyusun jadual mediasi berdasarkan kesepakatan; 4.

Dalam hal kedua belah pihak tidak hadir maka mediasi ditunda untuk memanggil para pihak. Apabila telah dipanggil 2 kali berturut-turut tidak hadir, maka mediator menyatakan mediasi gagal (Pasal 14 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2008);

5.

Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah. Untuk itu Mediator memberi kesempatan kepada kedua pihak/pihak yang hadir untuk menyiapkan ‘resume perkara’ baik secara lisan maupun tertulis;

6.

Pada

hari

dan

tanggal

yang

ditentukan,

Penggugat/Pemohon

menyampaikan/membacakan resumenya, kemudian dilanjutkan

dengan

penyampaian/pembacaan resume perkara dari Tergugat/Termohon atau Kuasanya; 7.

Setelah menginventarisasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang disampaikan

para

pihak,

mediator

menawarkan

kepada

pihak

Tergugat/Termohon alternatif solusi yang diajukan Penggugat/Pemohon dan sebaliknya, untuk dimintai pendapatnya; 8.

Dalam hal terjadi kebuntuan, mediator dapat melakukan kaukus;

9.

Sebelum mengambil kesimpulan, mediator memberikan kesempatan kepada pihak untuk merumuskan pendapat akhir atas perkara tersebut;

10. Dalam hal tidak diperoleh kesepakatan, mediator menyatakan proses mediasi gagal, mediator melaporkan kegagalan tersebut kepada majelis hakim pada hari sidang yang telah ditentukan; 11. Dalam hal diperoleh kesepakatan, para pihak merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam suatu Surat Kesepakatan dibantu oleh mediator. Setelah surat kesepakatan tersebut disetujui dan ditanda tangani para pihak dan mediator, dilaporkan oleh para pihak kepada majelis hakim. 12. Dalam hal kesepakatan dilakukan oleh kuasa hukum maka para pihak in person harus ikut menandatangani

kesepakatan tersebut sebagai tanda

persetujuannya. BAB IV LAPORAN MEDIASI 1. Mediator wajib menyusun laporan pelaksanaan mediasi, baik dalam hal mediasi berhasil yang diakhiri dengan perdamaian atau tidak berhasil. 1.1. Dalam hal mediasi mengenai harta atau pengasuhan anak berhasil, maka dibuatkan kesepakatan dan dapat dimohonkan kepada hakim untuk dibuatkan Akta Perdamaian (van dading).

1.2. Dalam hal kesepakatan bersama (tidak dikuatkan dengan putusan Pengadilan), maka kesepakatan perdamaian harus ada klausula pencabutan gugatan. 1.3. Dalam hal perceraian telah terjadi kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan tersebut sebaiknya diikuti dengan surat pencabutan permohonan/gugatan. 1.4. dalam hal perceraian tidak terjadi perdamaian, sedangkan akibat perceraian (aksesoris) terjadi kesepakatan, maka isi laporan mediator harus memuat : 1.4.1.

Bahwa mediasi perceraian telah gagal,

1.4.2.

Bahwa

apabila

tercapai

kesepakatan,

maka

kesepakatan

tersebut harus dibuat secara terperinci. 2. Laporan mediator sudah harus disampaikan melalui panitera sidang sebelum persidangan dimulai. 3. Apabila mediator dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi telah gagal, dalam hal majelis hakim telah menentukan hari sidang berikutnya, maka persidangan dibuka kembali dengan acara biasa. Sedangkan dalam hal sidang berikutnya belum ditentukan, maka sidang dilanjutkan terlebih dahulu memanggil para pihak dengan Penetapan Hari Sidang baru; 4. Dalam hal mediasi gagal, maka laporan mediasi cukup ditanda tangani oleh mediator; 5. Jika para pihak dalam proses mediasi diwakili oleh kuasa hukum, maka laporan kesepakatan harus dilampiri pernyataan persetujuan tertulis dari para pihak 6. Apabila mediasi tidak berhasil, maka seluruh catatan mediasi dimusnahkan dengan berita acara pemusnahan catatan mediasi sebelum sidang dibuka kembali yang ditandatangi oleh mediator;

BAB V SIDANG LANJUTAN LAPORAN MEDIASI 1. Mediasi berhasil : 1.1. Perkara perceraian : 1.1.1.

Apabila semua tahapan mediasi telah dilaksanakan dan mediator telah menyampaikan laporan akhirnya kepada majelis hakim sebelum jatuh tempo penundaan sidang 40 hari, maka ketua majelis dapat membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) baru dan memanggil para pihak berperkara untuk melanjutkan persidangan, dengan memperhatikan pemanggilan harus dilakukan secara sah dan patut;

1.1.2.

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, sidang dibuka untuk umum, kemudian kedua belah pihak dipanggil masuk ke ruang sidang dan dibacakan laporan mediator yang telah dilaksanakan, kemudian menanyakan kepada para pihak tentang kebenaran laporan mediator tersebut;

1.1.3.

Dari laporan mediator tersebut dan pernyataan para pihak, majelis hakim menyatakan menyetujui pencabutan perkara tersebut, dan membuat penetapan pencabutan perkara;

1.2. Perkara selain perceraian : 1.2.1. Apabila semua tahapan mediasi telah dilaksanakan dan mediator telah menyampaikan laporan akhirnya kepada majelis hakim sebelum jatuh tempo penundaan sidang 40 hari, maka ketua majelis dapat membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) baru dan memanggil para pihak berperkara untuk melanjutkan persidangan, dengan memperhatikan pemanggilan harus dilakukan secara resmi dan patut; 1.2.2. Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan sidang dibuka untuk umum, kedua belah pihak dipanggil masuk ke ruang sidang dan dibacakan laporan mediator yang telah dilaksanakan,

kemudian menanyakan kepada para pihak tentang isi laporan mediator tersebut ; 1.2.3. Dari laporan mediator tersebut dan pernyataan para pihak, majelis hakim menanyakan tentang kesepakatan para pihak apa sudah dibuat atau belum ; 1.2.3.1.

Apabila telah dibuat kesepakatan (perdamaian), maka majelis hakim memutuskan dengan putusan akta perdamaian;

1.2.3.2.

Apabila

belum

dibuat

klausula

kesepakatan

(perdamaian) maka sidang ditunda untuk keperluan tersebut dan pada sidang berikutnya diputus dengan putusan akta perdamaian; 2. Mediasi gagal : 2.1.

Apabila semua tahapan mediasi telah dilaksanakan dan mediator telah menyampaikan laporan akhirnya kepada majelis hakim sebelum jatuh tempo penundaan sidang 40 hari, maka ketua majelis dapat membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) baru dan memanggil para pihak berperkara untuk melanjutkan persidangan, dengan memperhatikan pemanggilan harus dilakukan secara resmi dan patut;

2.2. Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan sidang dibuka untuk umum, kemudian kedua belah pihak dipanggil masuk ke ruang sidang dan dibacakan laporan mediator, yang isinya tentang mediasi gagal sehingga Majelis Hakim melanjutkan persidangan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Format M.1. SK Ketua PA tentang Daftar Mediator

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA……….. Nomor : ……………………..2009. TENTANG DAFTAR MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA…….. KETUA PENGADILAN AGAMA…….. Menimbang: 1. Bahwa, untuk mendukung pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama ………sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 perlu ditetapkan daftar mediator pada Pengadilan Agama ………; 2. Bahwa oleh karena di lingkungan Pengadilan Agama ………belum/telah ada mediator bersertifikat dari hakim namun belum memadai dibandingkan dengan volume perkara, maka untuk mendukung efektifitas pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tersebut perlu menunjuk mediator dari hakim yang belum bersertifikat; 3. Bahwa semua hakim yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, di samping tugas pokoknya sebagai hakim, dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk menjadi mediator pada Pengadilan Agama ………dengan ketentuan bahwa hakim tersebut menjadi mediator tidak terhadap perkara yang ditanganinya sendiri; Mengingat: 1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad 1942 Nomo 44 ; 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ; 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989; 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Memperhatikan : - Hasil Pelatihan di Magamendung Bogor (Pusdiklat MA RI). - Hasil Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Banten.

MEMUTUSKAN Menetapkan: DAFTAR MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA…….… PERTAMA : Mediator yang tersebut dalam lampiran I surat keputusan ini adalah mediator yang sudah terregistrasi sebagaimana tersebut dalam lampiran 2, bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; KEDUA : Daftar Mediator ini sebagai dasar bagi para pihak untuk memilih mediator sesuai dengan kesepakatan atau bagi ketua majelis untuk menunjuknya bila tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak ; KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di :………………... Pada Tanggal : ………………... Ketua Pengadilan Agama……..,

…………………………………..

Tembusan ; Disampaikan dengan hormat kepada yth ; - Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten; - Arsip

Lampiran 1 (Ditunjukkan kepada para pihak)

DAFTAR MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA ………. NO NAMA LENGKAP 1. 2. 3. 4. 5.

PENDIDIKAN

PROFESI

PENGALAMAN

Lampiran 2. (Berkas Panitera) REGISTER MEDIATOR NO

Nama

Pendidikan

Lembaga yang No dan Tanggal Keterangan Sertifikat mengeluarkan Sertifikat

Format M.2.1 PENETAPAN Nomor: ……/Pdt… / 200 /PA..... BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Majelis Hakim Pengadilan Agama ....................., telah membaca surat gugatan/permohonan tanggal.... ……………… 20. Nomor: ……/Pdt… / 200 /PA....; Menimbang menurut hukum, bahwa setiap sengketa perdata wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi. Untuk itu perlu ditetapkan atau ditunjuk mediator; Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah sepakat memilih mediator yang namanya sebagaimana tersebut dibawah ini, maka yang bersangkutan perlu ditetapkan sebagai mediator dalam perkara ini; Menimbang, kepada Mediator yang ditunjuk supaya melaksanakan mediasi dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim; Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi pada Pengadilan serta ketentuan hukum lain yang terkait; MENETAPKAN: 1.

………………………………………: sebagai mediator dalam perkara ini;

2. Memerintahkan mediator yang ditunjuk agar melaksanakan proses mediasi dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada majelis hakim; Ditetapkan di ………………………… ; Pada tanggal : ……………………200 …. Ketua Majelis,

………………………………………… Tembusan:

Ketua Pengadilan Agama ................ Format M.2.2 PENETAPAN Nomor: ……/Pdt… / 200 /PA..... BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Majelis hakim Pengadilan Agama ......................., telah membaca surat gugatan/ permohonan tanggal ……………… 200 Nomor: ……/Pdt… / 200 /PA....; Menimbang menurut hukum, bahwa setiap sengketa perdata wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi. Untuk itu perlu ditetapkan atau mediator; Menimbang oleh karena para pihak telah tidak sepakat tentang siapa yang dipilih sebagai mediator, maka majelis hakim perlu menunjuk mediator dalam perkara ini yang namanya seperti tersebut dibawah ini; Menimbang kepada mediator yang ditunjuk supaya melaksanakan mediasi dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim; Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi pada Pengadilan serta ketentuan hukum lain yang terkait; MENETAPKAN: 1. Menunjuk: …………………………………: sebagai mediator dalam perkara ini; 2. Memerintahkan mediator yang ditunjuk agar melaksanakan proses mediasi dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada majelis;

Ditetapkan di …………..............................; Pada tanggal : ……………………200 …... Ketua Majelis,

…………………………………………

Tembusan: Ketua Pengadilan Agama ................

Format M.3

PENETAPAN Nomor: …./Pdt.G/ 200.. /PA…..

Membaca, Surat Penunjukan Mediator tanggal…………………………….. Nomor : …….. /……… /……../PA….; dalam perkara antara: ……………………………………………………………, umur..… tahun, agama ……………

pekerjaan

……………………………………

tempat

kediaman

di

………………………………………………………………………………………… selanjutnya disebut sebagai: P.........................; melawan ……………………………………………………………, umur..… tahun, agama ……………

pekerjaan

……………………………………

tempat

kediaman

di

……………………….………………………………………………………………… selanjutnya disebut sebagai: T.........................; Menimbang bahwa untuk melaksanakan prosedur mediasi terhadap perkara tersebut perlu ditetapkan hari, tanggal dan tempat pelaksanaan mediasi sebagaimana tersebut di bawah ini ; Menimbang bahwa kepada petugas yang ditunjuk diperintahkan memanggil para pihak beperkara sesuai ketentuan yang berlaku; Mengingat, ketentuan dalam Perma Nomor 01 Tahun 2008 dan ketentuan hukum yang berkaitan;

MENETAPKAN : 1. Menentukan, bahwa mediasi akan dilangsungkan di ……………………………. pada hari ……………… tanggal ……………………………..200.., jam 09.00 Wib; 2. Memerintahkan juru sita pengganti lewat ketua majelis hakim untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak agar hadir pada hari, tanggal dan jam yang telah ditetapkan; Ditetapkan di :............................................... ; Pada Tanggal : ………………………200...; Mediator,

…………………………………………………

Tembusan

Majelis Hakim perkara No…../Pdt.G/200./PA…;

Format M.4 INSTRUMEN MEDIASI Supaya dicatat dalam register: Nama Mediator : ...................................................................................................... ; Perkara Nomor : ……/Pdt.G/200./PA…..; Penggugat/Pemohon : ............................................................................................. ; Tergugat/Termohon : .............................................................................................. ; Tgl Penetapan : ...................................................................................................... ; ……., ……………………….200.,Ketua Majelis,

……………………………………………

Format M.5

REGISTER MEDIASI No No. Para Perkara Pihak

Majelis Tanggal Hakim Penetapan Penunjukan Mediator

Nama Mediator

Mediasi Tanggal Isi Akta Tanggal yang gagal Kesepakatan Perdamaian/ Put./Pen Perdamaian Kesempatan Perdamaian

Ket.

Format M.6 DAFTAR INVENTARISASI MASALAH DAN USULAN PENYELESAIAN SENGKETA Perkara Nomor : ……………./Pdt.G/………../PA….. Tanggal Mediasi : …………………………………………….. I.

Masalah Pokok : 1. ………………………………………………………………………………….. 2. ………………………………………………………………………………….. 3. ………………………………………………………………………………….. 4. …………………………………………………………………………………. 5. ………………………………………………………………………………….

II.

Masalah Biasan : 1. ………………………………………………………………………………….. 2. …………………………………………………………………………………. 3. …………………………………………………………………………………. 4. …………………………………………………………………………………. 5. ………………………………………………………………………………….

III.

Faktor-Faktor Pemicu Konflik : 1. ................................................................................................................. 2. ................................................................................................................. 3. ................................................................................................................. 4. ................................................................................................................. 5. .................................................................................................................

IV.

Faktor-faktor Penyatuan Persepsi: 1. ………………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………………… 3. ………………………………………………………………………………… 4. ………………………………………………………………………………… 5. …………………………………………………………………………………

V.

Alternatif Penyelesaian : 1. ………………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………………… 3. ………………………………………………………………………………… 4. ………………………………………………………………………………... 5. …………………………………………………………………………………

VI.

Kesimpulan : 1. ………………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………………… 3. ………………………………………………………………………………... 4. ………………………………………………………………………………… 5. …………………………………………………………………………………

………………,…………….200.. Mediator,

………………………..

Format M.7.1. Laporan Mediasi Gagal Hal: Laporan mediasi gagal

Kepada: Yth. Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara No. ________________________________ Di Pengadilan Agama ___________________ Dengan hormat, Bersama ini kami, selaku mediator dalam perkara No,______________ memberitahukan bahwa oleh karena salah satu/ para pihak tidak menghadiri pertemuan mediasi sebanyak dua kali berturut-turut tanpa alasan setelah dipanggil secara patut, sehingga mediasi gagal. Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. ________,_______________20__ Mediator

(

)

Format M.7.2 Laporan Perkara Ttidak Layak Dimediasi Hal: Laporan perkara tidak layak dimediasi

Kepada: Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. ________________________________ Di Pengadilan Agama ___________________ Dengan hormat, Bersama ini kami, selaku mediator dalam perkara No,______________ memberitahukan bahwa oleh karena sengketa yang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, maka perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi. Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. ________,_______________20__ Mediator

(

)

Format M.7.3.1. Laporan Proses Mediasi Gagal Hal: Laporan proses mediasi gagal

Kepada: Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. ________________________________ Di Pengadilan Agama ___________________ Dengan hormat, Bersama ini kami, selaku mediator dalam perkara No,______________ memberitahukan bahwa proses mediasi yang kami laksanakan telah gagal mencapai kesepakatan (pernyataan tentang kegagalan tersebut terlampir). Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. ________,_______________20__ Mediator

(

)

Format M.7.3.2. Pernyataan Proses Mediasi Gagal (dibuat oleh mediator dan para pihak)

PERNYATAAN Pada hari ini,……… tanggal………………….,20…. saya, (Nama Mediator), Mediator terdaftar di Pengadilan Agama ………………….,dengan ini menyatakan bahwa: Perkara : No. ………………………………/20…… Antara : .....………………………………………… melawan ………………………………………… Telah gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi yang telah kami tempuh dari tanggal ……………………….,20… s.d……………………………...,20….. Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, selaku mediator dan para pihak yang bersangkutan tersebut. …………..,………….20….. Mediator,

Pihak Penggugat,

Pihak Tergugat,

Format M.7.4. Kesepakatan Perdamaian Hal: Laporan kesepakatan perdamaian Kepada: Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. ________________________________ Di Pengadilan Agama ___________________ Dengan hormat, Pada hari ini …...…….. tanggal …………… kami para pihak dalam perkara No..…………….., antara …………………., melawan ……………………, melaporkan bahwa dalam proses mediasi yang kami laksanakan, telah tercapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa dengan ketentuan sebagai berikut : 1. ……………………………………………….. 2. ……………………………………………….. 3. dst. Bahwa selanjutnya kami para pihak sepakat untuk mencabut perkara No.……………… tersebut di atas dan menyatakan perkara bahwa telah selesai.(alternatif 1) Bahwa selanjutnya kami para pihak mohon kepada majelis hakim untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam akta perdamaian. (alternatif 2) Demikian laporan kesepakatan perdamaian ini ditandatangani oleh para pihak dan mediator. ____________________20__ Pihak Penggugat,

Pihak Tergugat,

Mediator,

Format M.8. BERITA ACARA PEMUSNAHAN CATATAN MEDIASI Nomor: …../Pdt…../………/PA……. Pada hari ini …………………………., tanggal ………………………….. pukul ……………………..WIB, bertempat di ………………………………………………….., Saya ………………………………………… yang ditunjuk sebagai mediator dalam perkara Nomor: ………/ Pdt…../………/PA……., berdasarkan surat pernyataan mediasi gagal tertanggal ……………………, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008, demi menjaga kerahasiaan perkara dan kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan ini melakukan pemusnahan catatan mediasi dalam perkara tersebut; Demikian berita acara ini dibuat dengan ditandatangani oleh mediator dan pihakpihak berperkara. …………., ………………… Mediator,

…………………………

Para Pihak :

Penggugat/Pemohon,

Tergugat/Termohon,

Format M.9.1. Berita Acara Persidangan (bila para pihak berhasil memilih mediator) BERITA ACARA PERSIDANGAN Nomor:…/Pdt.G/200…/PA….. Persidangan Pengadilan Agama…………,yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari…..,tanggal….200….dalam perkara yang diajukan : ……………………………..umur…..tahun… agama Islam, pekerjaan………bertempat tinggal di jalan……………. Kelurahan ………………….. Kecamatan………….……., Kota………..…… sebagai Pemohon. melawan ……………………… umur …..tahun…….. agama Islam, pekerjaan………bertempat tinggal di jalan…………….. Kelurahan ……………….. Kecamatan……………….…., Kota………………………… sebagai Termohon. Susunan Persidangan: 1. ………………, sebagai Ketua Majelis. 2. ………………, sebagai Hakim Anggota. 3. ………………, sebagai Hakim Anggota. 4. ………………, sebagai Panitera Pengganti. ..Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk kedalam ruang persidangan. Pemohon datang mengahadap sendiri di persidangan. Termohon datang mengahadap sendiri di persidangan. Ketua Majelis mengawali persidangan dengan upaya perdamaian melalui mediasi, dengan menjelaskan kepada para pihak tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi itu sendiri, lalu memberi kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh pengadilan. Selanjutnya berdasarkan kesepakatan mereka telah memilih ………… sebagai mediator , maka ketua majelis menunjuk mediator tersebut dengan penetapan yang dibacakan oleh ketua majelis . Selanjutnya ketua majelis hakim memberitahukan kepada para pihak untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk tersebut dan kemudian memerintahkan panitera sidang untuk menyampaikan penetapan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan. Ketua Majelis kemudian menyatakan sidang ditunda untuk mediasi dan akan dibuka kembali pada hari …………., tanggal …………………. Setelah penundaan tersebut diumumkan, kemudian ketua majelis menyatakan sidang ditutup. Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh ketua majelis dan panitera pengganti. Panitera Pengganti

Ketua Majelis (…………………..)

Ketua Majelis

Format M.9.2. Berita acara Persidangan (apabila para pihak gagal memilih mediator) BERITA ACARA PERSIDANGAN Nomor : ………/Pdt.G/200…/PA …. Persidangan Pengadilan Agama …… yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari ………. tanggal ………200.. dalam perkara yang diajukan : …………………………… Umur,…… tahun, agama Islam,pekerjaan ……….. beralamat di jalan………………….Kelurahan………… Kecamatan …………. Kab/Kota…………. Sebagai Pemohon. melawan ……………………………. Umur,……tahun, agama Islam, pekerjaan …………, beralamat di jalan…………. Kelurahan…………..Kecamatan…………………. Kabupaten/Kota………….. sebagai Termohon. Susunan Persidangan : 1 ………sebagai Ketua Majelis. 2 ………sebagai Hakim Anggota. 3 ………sebagai Hakim Anggota. 4………..sebagai Panitera Pengganti Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan . Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ; Termohon datang menghadap sendiri di persidangan. Ketua Majelis mengawali persidangan dengan upaya perdamaian melalui mediasi, dengan menjelaskan kepada para pihak tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi itu sendiri,lalu memberi kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh pengadilan. Selanjutnya berdasarkan laporan para pihak yang menyatakan telah gagal memilih mediator, maka ketua majelis menunjuk mediator …………………. untuk menjalankan proses mediasi dalam perkara ini dengan penetapan yang dibacakan oleh ketua majelis. Selanjutnya ketua majelis memberitahukan kepada para pihak untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk tersebut dan kemudian memerintahkan panitera pengganti untuk menyampaikan penetapan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan. Ketua Majelis kemudian menyatakan sidang ditunda untuk mediasi dan akan dibuka kembali pada hari…………., tanggal ……………… kemudian ketua majelis menyatakan sidang ditutup. Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh ketua majelis dan panitera pengganti Panitera Pengganti

Format M.9.3. BAP Sidang Pertama salah satu pihak tidak hadir

Ketua Majelis

BERITA ACARA PERSIDANGAN Nomor : ………/Pdt.G/200…/PA …. Persidangan Pengadilan Agama …… yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari ………. tanggal ………200.. dalam perkara yang diajukan : …………………………… Umur,…… tahun, agama Islam, pekerjaan ……….. beralamat di jalan………………….Kelurahan………… Kecamatan …………. Kab/Kota…………. sebagai Pemohon melawan ……………………………. Umur,……tahun, agama Islam, pekerjaan …………, beralamat di jalan…………. Kelurahan…………..Kecamatan…………………. Kabupaten/Kota………….. sebagai Termohon. Susunan Persidangan : 1 ………sebagai Ketua Majelis. 2 ………sebagai Hakim Anggota. 3 ………sebagai Hakim Anggota. 4………..sebagai Panitera Pengganti Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan . Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ; Termohon tidak datang menghadap sendiri di persidangan. Ketua Majelis mengawali persidangan dengan memeriksa relaas panggilan kepada Termohon dan ternyata relaas panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut. Selanjutnya ketua majelis menjelaskan kepada pihak yang hadir tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi itu sendiri, namun karena Termohon tidak hadir maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Berhubung termohon tidak hadir sidang ditunda guna memanggil termohon dan memerintahkan kepada pemohon untuk hadir pada sidang berikutnya hari …………., tanggal ……………….. Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya ketua majelis menyatakan sidang ditutup. Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh ketua majelis dan panitera pengganti

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Format M.9.4 BAP Sidang lanjutan Termohon tidak hadir kedua kalinya

BERITA ACARA PERSIDANGAN Nomor : ………/Pdt.G/200…/PA …. Persidangan Pengadilan Agama …… yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari ………. tanggal ………200.. dalam perkara yang diajukan : …………………………… Umur,…… tahun, agama Islam, pekerjaan ……….. beralamat di jalan………………….Kelurahan………… Kecamatan …………. Kab/Kota…………. sebagai Pemohon melawan ……………………………. Umur,……tahun, agama Islam, pekerjaan …………, beralamat di jalan…………. Kelurahan…………..Kecamatan…………………. Kabupaten/Kota………….. sebagai Termohon. Susunan Persidangan : 1 ………sebagai Ketua Majelis. 2 ………sebagai Hakim Anggota. 3 ………sebagai Hakim Anggota. 4………..sebagai Panitera Pengganti Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan . Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ; Termohon tidak datang menghadap sendiri di persidangan. Ketua Majelis mengawali persidangan dengan memeriksa relaas panggilan kepada termohon dan ternyata relaas panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut. Berhubung termohon untuk kedua kalinya tidak hadir didalam persidangan setelah dipanggil secara patut, majelis hakim berpendapat, oleh karena para pihak tidak lengkap, maka perkara ini tidak layak dimediasi. Selanjutnya, majelis hakim menyatakan pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan acara biasa dan di awali upaya perdamaian sesuai ketentuan Pasal 130 HIR. Majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan …………………………… ……………………………………………………………………………………………… Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh ketua majelis dan panitera pengganti Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Format M.9.5. BAP Sidang Pembacaan Laporan Mediasi Gagal BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : ………/Pdt.G/200…/PA …. Persidangan Pengadilan Agama …… yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari ………. tanggal ………200.. dalam perkara yang diajukan : …………………………… Umur,…… tahun, agama Islam, pekerjaan ……….. beralamat di jalan………………….Kelurahan………… Kecamatan …………. Kab/Kota…………. sebagai Pemohon melawan ……………………………. Umur,……tahun, agama Islam, pekerjaan …………, beralamat di jalan…………. Kelurahan…………..Kecamatan…………………. Kabupaten/Kota………….. sebagai Termohon. Susunan Persidangan : 1 ………sebagai Ketua Majelis. 2 ………sebagai Hakim Anggota. 3 ………sebagai Hakim Anggota. 4………..sebagai Panitera Pengganti Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan . Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ; Termohon tidak datang menghadap sendiri di persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2(dua) kali tanpa alasan yang sah. Ketua Majelis mengawali persidangan dengan membaca laporan dari mediator tertanggal .................................... yang melaporkan bahwa Termohon tidak menghadiri pertemuan mediasi sebanyak 2(dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara patut, dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perma No.01 Tahun 2008, dilaporkan oleh mediator bahwa mediasi telah gagal dilaksanakan ; Selanjutnya ketua majelis memerintahkan kepada pihak yang berperkara untuk melanjutkan persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, dan majelis hakim akan tetap mengupayakan perdamaian pada setiap tahap pemeriksaan perkara hingga sebelum putusan diucapkan. Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya ketua majelis menyatakan sidang ditutup. Demikian berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh ketua majelis dan panitera pengganti. Panitera Pengganti

Ketua Majelis

.) AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini……….. tanggal …………………, dalam persidangan Pengadilan Agama………………. Yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

I.

A………….

bertempat

tinggal

di……………

pekerjaan……………

menurut surat gugatan dalam perkara daftar No……….., sebagai Penggugat. II.

B………….

bertempat

tinggal

di……………

pekerjaan……………

menurut surat gugatan dalam perkara daftar No……….., sebagai Tergugat; Yang

menerangkan

bahwa

mereka

bersedia

untuk

mengakhiri

persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan

jalan

perdamaian

melalui

proses

mediasi

dengan

mediator

……………………., Pengadilan Agama tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut : (isi persetujuan) ………………………….. …………………………..

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal ………… dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut. Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut. PUTUSAN No…………/Pdt.G/200…/PN…….. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas; Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI Menghukum kedua belah pihak A dan B tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas, Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp………………..…… masing-masing separuhnya. Demikianlah diputuskan pada hari……… tanggal……………………….. oleh…………….…….,

sebagai

Ketua

Majelis

dan…………………………………..sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh ……………………………., Panitera Pengganti dan kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Panitera Pengganti

Lampiran M.11 (Berkas Panitera) LAPORAN PERKARA PERDATA AGAMA YANG DIPROSES MELALUI MEDIASI (PERMA No.1 TAHUN 2008) PENGADILAN AGAMA……….. BULAN………………….20…….

No

No.Perkara Tgl Pendaftaran

Klafikasi

Para Piha k

Didampingi Kuasa Hukum

Ya

Tidak

Mediator

Terdaftar di PA Hakim

1

2

3

4

5

6

Tangga l penunju kan Mediato r

7

Non Hakim 8

Luar PA

9

Hasil Akhir/Laporan Mediator (Tanggal)

Ket

Kesepakatan Gagal

10

Damai 11

Cabut 12

……,…………20…. Mengetahui Ketua Pengadilan Agama ………

Panitera ……..…………..

(……………………………) NIP. ………………………

(……………………………) NIP. ……………………

13

14

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN Nomor : W27-A/ 714 /HK.03.5/2009 TENTANG KELOMPOK KERJA PTA BANTEN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN Menimbang

:

a. Dalam rangka memecahkan permasalahan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama

di

lingkungan

Pengadilan

Tinggi

Agama

Banten

dipandang perlu membentuk kelompok kerja Pengadilan Tinggi Agama Banten (POKJA PTA BANTEN); b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut; Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1987 tentang Peradilan Agama; 2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman; 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2005 tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten;

Memperhatikan

:

Hasil Rapat Kerja Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Pengadilan Agama se- wilayah PTA Banten tanggal 4 s/d 6 Februari tahun 2009; MEMUTUSKAN

Pertama

:

Membentuk Kelompok Kerja ( POKJA ) Pengadilan Tinggi Agama Banten;

Kedua

:

Menunjuk yang namanya tersebut pada daftar terlampir sebagai kelompok kerja ( POKJA ) Pengadilan Tinggi Agama Banten;

Ke t i g a

:

Tugas POKJA adalah : 1. Menginventarisir

permasalahan-permasalahan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 2. Mendiskusikan/memecahkan permasalahan tersebut ;

dalam

3. Melaporkan hasil diskusi/pemecahan masalah kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Banten; Keempat

:

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yangbersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di

:

Serang

Pada Tanggal

:

6 April 2009

K e t u a,

Drs. H. Soufyan M Saleh, S.H. NIP : 150110843