5 Feb 2013 ... Peraturan Pelestarian Lingkungan Pada Area Eksploitasi dan Eksplorasi Sumber
Daya Alam Indonesia. Oleh: Dra. Masnellyarti Hilman, M.Sc.
Pemahaman dan Pelaksanaan Undang-undang dan Peraturan Pelestarian Lingkungan Pada Area Eksploitasi dan Eksplorasi Sumber Daya Alam Indonesia
Oleh: Dra. Masnellyarti Hilman, M.Sc Deputi IV Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah B3 dan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup
Jakarta, 5 Februari 2013
I. PENDAHULUAN Peraturan yang mengatur tentang pelestasian lingkungan pada area eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam Indonesia
1. Dasar Pengaturan Undang-undang Dasar 1945 a. Pasal 28: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan b. Pasal 33 ayat 3 bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat c. Pasal 33 ayat 4 perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional 2. Pelaksanaan pengaturan berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dalam pengaturan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimulai dari fase Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum
FASE PERENCANAAN Inventarisasi Lingkungan Hidup SDA
KLHS
Tata Ruang
AMDAL RKL-RPL
Izin Lingkungan
Penetapan Wilayah Ekoregion
Penentuan daya dukung dan daya tampung serta cadangan SDA
Penyusunan Program (jangka pendek & jangka menengah)
RPPLH • Memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau SDA • Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup
FASE PELAKSANAAN 1. PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Permohonan izin lingkungan bersamaan dengan ANDAL, RKLRPL atau UKL-UPL
Terbit izin lingkungan bersamaan dengan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL/UPL
Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Izin Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain: • PP No. 18 jo 85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) • PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air • Dumping limbah B3 UU No. 32 tahun 2009 pasal 60 3. Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3 PP No. 18 tahun 2009 Jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib dilengkapi izin terdiri atas kegiatan: a. pengangkutan b. penyimpanan sementara c. pengumpulan d. pemanfaatan e. pengolahan, dan f. penimbunan
PERSYARATAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) 1. Pengaturan persyaratan izin untuk : • Penyimpanan izin oleh Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri sesuai kewenangan • Pengumpulan • Pengangkutan rekomendasi dari Kemen. Lingkungan Hidup ; izin dari Kemen.Perhubungan • Pemanfaatan Izin dari Menteri Lingkungan Hidup • Penimbunan • Pengolahan 2. Peraturan yang digunakan dalam penerbitan izin limbah B3: a) PP 18 jo 85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 b) Keputusan Kepala BAPEDAL No:
KEP-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan dan Pengumpulan Limbah B3 KEP-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah B3 KEP-03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah B3 KEP-04/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah B3 KEP-05/BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah B3
c)
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 18 tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3 d) Keputusan Menteri Negara Lingkungan No. 128 tahun 2003 tentang Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Biologis
FASE PENGAWASAN Pelaksanaan pengawasan melalui PROPER dan Non PROPER: a. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 30 tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah Menteri, Gubernur dan Bupati wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dapat didelegasikan pada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional
Pengawasan Pemerintah RI terkait Pengelolaan Lingkungan pada kegiatan Eksploitasi & Eksplorasi Sumber Daya Alam 1. Reguler : Pengawasan berdasar Program Kerja KLH, sektor dan Pemerintah Daerah 2. Program : PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) : pemenuhan BM Emisi, Limbah Cair, Limbah B3, Perijinan, Kerusakan Lahan, SML, CSR PROPER: sejak 2002 s.d sekarang (pengembangan PROKASIH); Program PENGAWASAN tahunan KLH mandatory bagi setiap kegiatan/ badan usaha yang berdampak lingkungan penting, termasuk pertambangan dan minyak & gas bumi.
PROPER: Permen LH No. 18/2010 ttg PROPER Rating: (kuantitatif menjadi kualitatif (warna)) Emas
env. excellency
Hijau
beyond compliance
Biru Merah Hitam
melebihi taat
taat upaya belum sesuai lalai atau sengaja tak mengelola lingkungan
tidak taat
insentif (instrumen reward) - bila 2 tahun (program) berturut: diproses hukum - dis-insentif (instrumen punishment)
Pengawasan ………………………………………………………… (lanjutan) PROPER: Pertambangan & Migas Kegiatan
Tahun
Peserta
Rating PROPER Emas
Hijau
Biru
Merah
Hitam
2009-2010
201
Pertambangan & 2010-2011 Migas
1 0.5%
35 17%
131 65%
29 14%
5 3.5%
141
4 2.5%
39 27%
92 60%
16 10.5%
-
2011-2012
177
7 4%
37 20%
105 60%
24 13%
4 3%
Dengan asumsi trend jumlah peserta kegiatan Pertambangan & Migas, maka program pengawasan PROPER: 1. meningkatkan rasio persentase kegiatan Pertambangan & Migas yang memperoleh rating “taat dan melebihi taat”; 2. menurunkan rasio persentase kegiatan Pertambangan & Migas yang memperoleh rating “tidak taat”
FASE PENEGAKAN HUKUM Pada fase penegakan hukum, setelah ada laporan pengawasan maka Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
Sanksi Administratif terdiri atas: a. Teguran tertulis b. Paksaan pemerintah c. Pembekuan izin lingkungan; atau d. Pencabutan izin lingkungan Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada poin b sanksi administratif di atas berupa: a) penghentian sementara kegiatan produksi b) pemindahan sarana produksi c) penutupan saluran d) pembongkaran e) penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran f) penghentian sementara seluruh kegiatan; atau g) tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup
Lanjutan - FASE PENEGAKAN HUKUM
Sanksi Pidana dilakukan bagi kegiatan yang melanggar ketentuan-ketentuan dengan melihat alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan: a. keterangan saksi b. keterangan ahli c. surat d. petunjuk e. keterangan terdakwa; dan/atau f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundangan
Penyidikan dilakukan selain Polisi, PPNS tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Konklusi & Rekomendasi 1.
Kegiatan ekstraktif pada pertambangan dan minyak & gas bumi merupakan kegiatan yang memiliki resiko terbesar dalam hal potensi perusakan lingkungan/pelestarian lingkungan serta mengganggu keberlangsungan ketersediaan sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tak terbarukan;
2.
Instrumen pengawasan beserta konsekuensinya misalnya PROPER ternyata dapat memberikan manfaat nyata bagi tujuan perlindungan/pelestarian oleh kegiatan ekstraktif;
3.
Tidak ada pelarangan kegiatan ekstraktif tersebut namun perlu dikedepankannya pemenuhan kaidah pengelolaan lingkungan yang baik dan berkelanjutan;
4.
Penyiapan peraturan terkait harus terus di-update oleh Kementerian Lingkungan Hidup agar tercapainya kesesuaian implementasi nya untuk melindungi pelestarian lingkungan pada kegiatan ekstraktif.
5.
Dalam hal industri ekstraktif pertambangan masih ada yang belum memenuhi peraturan pengelolaan limbah B3
Terima Kasih
