PEMERIKSAAN ATAS KEUANGAN NEGARA - KPU

PEMERIKSAAN ATAS KEUANGAN NEGARA OLEH: Gatot Supiartono, S piartono, S.H., Supiartono S H M.Acc M M.Acc, Acc, Ak Ak., ., C.F.E. CFE (Auditor Utama Keuangan Negara I BPK RI)

1

REFORMASI PERUNDANGPERUNDANGUNDANGAN G TENTANG G KEUANGAN NEGARA ¾UU No. 17 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara ¾UU No. 1 Tahun 2004 Tentang g Perbendaharaan Negara ¾UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keu Negara 2

UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ¾Ruang lingkup keuangan negara

yang lebih luas ¾Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN da dan APBD : Laporan apo a Keuangan eua ga dan Standar Akuntansi

3

UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ¾Ruang lingkup Perbendaharaan

Negara : APBN, APBD, Kekayaan Negara/Daerah, sistem akuntansi, Badan Layanan Umum ¾Pejabat Perbendaharaan Negara : Pengguna ggu a Anggaran, gga a , Bendahara da a a Umum Negara/Daerah, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran / g 4

UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan b d h Negara ¾Penatausahaan dan

pertanggungjawaban APBN/APBD : Lap. Keuangan dan Standar Akuntansi ¾Pengendalian Intern Pemerintah : untuk u u meningkatkan g a a kinerja, ja, transparansi, dan akuntabilitas

5

Anggaran Negara ¾ Anggaran Negara merupakan

bagian dari Keu Negara ¾ Anggaran gg Negara g terdiri atas: atas: ƒ APBN ⇒ Pemerintah Pusat ƒ APBD ⇒ Pemerintah Daerah

6

APBN APBN te terdiri d atas: atas

ƒ Anggaran Penerimaan ⇒ Pajak, ƒ ƒ

PNBP, Hibah, PNBP Hibah Penerimaan Lain, Lain dll Anggaran Belanja ⇒ Pegawai, Pegawai Barang, Modal, Hibah, Bunga Hutang Subsidi. Hutang, Subsidi dll Anggaran pembiayaan ⇒ penerimaan dari penerbitan obligasi negara

7

Siklus Anggaran 1. Perencanaan 1 1.Perencanaan P Anggaran; A 2 Pelaksanaan Anggaran; 2.Pelaksanaan 2. 3.Pertanggungjawaban 3. 3 Pertanggungjawaban e a ggu gja aba Anggaran; 4.Pengendalian 4. Pengendalian Anggaran. 8

Pengendalian g Anggaran

¾ Pengendalian (control) ⇒ salah satu fungsi manajemen utk memastikan proses kegiatan berjalan sesuai arah//tujuan yg ditentukan arah ¾ Metode M t d pengendalian: d li ƒ Pengawasan (supervision) ƒ Pemeriksaan (audit)

9

Pengawasan Anggaran ¾ Pengawasan dilaksanakan secara terus menerus maupun pada d saatt tertentu t t t ¾ Pengawasan dpt dilaks secara internal maupun eksternal k t l 10

Jenis Pengawasan g Sesuai Inpres NO.15 1983 1. Pengawasan fungsional (wasnal) ⇒ APIP (BPKP, Itjen, Bawasda) dan APEP (BPK) 2. Pengawasan melekat (waskat) ⇒ atasan langsung

11

PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN TANGG JWB KEU NEGARA

¾Pemeriksaan atas keu negara

semakin ki penting ti k karena adanya d tuntutan pengelolaan keu negara yg transparan & akuntabel ¾Pemeriksaan utk meningkatkan akuntabilitas guna mewujudkan good governance 12

UUD 1945 Pasal P l 23 E ¾Utk memeriksa pengelolaan dan tangg tanggung ung jawab keuangan keu angan negara ⇒ BPK yg bebas dan mandiri ¾Hasil pemeriks diserahkan kpd DPR, DPR DPD, DPD dan DPRD

13

UUD 1945 PASAL 23 E ¾Hasil pemeriks pemeriksaan aan

d ditindaklanjuti d kl oleh l h llembaga b perwakilan dan atau badan sesuai UU 14

UU No. 15 Tahun 2004 tt Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan g Negara g

¾BPK sseebagai satu satu--satunya

auditor eksternal atas keuangan keu angan negara ¾Pemeriksa adalah auditor yang bekerja untuk dan atas nama BPK

15

UU No. No 15 Tahun 2004 ¾Lingkup pemeriksaan: ƒ Pengelolaan Pengelolaan:: Perencanaan, Pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban pe ta ggu gja aba ƒ Tanggung jawab: tertib, taat, efisien ekonomis efisien, ekonomis, transparan

16

UU No. No 15 Tahun 2004 ¾Jenis Pemeriksaan: Pemeriksaan: ƒ Pemeriksaan keuangan ƒ Pemeriksaan kinerja ƒ Pemeriksaan P ik d dgn t j tujuan t t t : tertentu: tertentu hal--hal berkaitan keuangan, hal keuangan, i investigasi ti i

17

UU No. No 15 Tahun 2004 ¾ Wewenang BPK/ BPK/Pemeriksa Pemeriksa:: 1 Bebas : menentukan obrik 1. obrik,, merencanakan,, melaksanakan, merencanakan melaksanakan, dan melaporkan pemeriksaan 2. Mempertimbankan informasi dr : pemerintah i t h dan d pihak ih k lain l i 3. Memanfaatkan LHP APIP 18

UU No. No 15 Tahun 2004 ¾ Wewenang BPK/Pemeriksa: 4. Menggunakan auditor/tenaga ahli lain 5 Mengakses dokumen dan data 5. keu negara dlm bentuk apapun 6 Memanggil dan meminta 6. keterangan seseorg 19

UU No. No 15 Tahun 2004 ¾ Wewenang BPK/ BPK/Pemeriksa Pemeriksa:: 7. Memotret dan mengambil sampel barang 8. Menilai dan menguji efektivitas SPI 9. Menyegel penyimpanan kas dan barang 10.Melaksanakan 10. Melaksanakan pemeriksaan investigatif 20

UU No. No 15 Tahun 2004 ¾ Kewajiban BPK/ BPK/Pemeriksa Pemeriksa : 1. Melaksanakan pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan ⇒ SAP Thn 1995 2. Melaporkan temuan mengandung indikasi unsur pidana kepada penyidik idik 3. Menyusun LHP setelah pemeriksaan ik selesai l i 21

UU No. No 15 Tahun 2004 ¾ Kewajiban BPK/Pemeriksa : 4. Menyampaikan LHP kpd Lembaga Perwakilan dan Pemerintah/ e da Pemda 5. Menyampaikan Hapsem kpd Lembaga Perwakilan dan Pemerintah/Pemda 22

UU No. No 15 Tahun 2004 ¾ Kewajiban BPK/Pemeriksa : 6. Memantau tindak lanjut (PTL) hasil pemeriksaan 7 Memberitahukan hasil PTL kpd 7. Lembaga Perwakilan ⇒ dlm Hapsem

23

UU No. No 15 Tahun 2004 ¾ Kewajiban Pejabat Pengelola Keu

Negara: 1. Menyampaikan LHP APIP kpd BPK 2. Memberi akses atas segala data dan dokumen keu negara 3. Memenuhi panggilan dan memberi keterangan kpd Pemeriksa 24

UU No. No 15 Tahun 2004 ¾ Kewajiban Pejabat Pengelola Keu

Negara: 4. Mengizinkan Pemeriksa memotret dan mengambil da e ga b sampel sa pe brg b g 5. Menindaklanjuti rekomendasi BPK 6 Menjelaskan kpd BPK tentang 6. tindak lanjut rekomendasi BPK 25

UU No. No 15 Tahun 2004 ¾ Kewajiban orang selain Pejabat

Pengelola Keuangan Negara: Negara: 1. Memberi akses atas segala data dan dokumen da do u e keuangan eua ga negara ega a 2. Memenuhi panggilan dan memberikan keterangan kpd Pemeriksa 26

UU No. No 15 Tahun 2004 ¾ Kewajiban orang selain Pejabat

Pengelola Keuangan Negara: Negara: 3. Mengizinkan Pemeriksa memotret dan mengambil da e ga b sampel sa pe brg b g

27

UU No. No 15 Tahun 2004 ¾ Kewajiban Lembaga Perwakilan

(DPR/DPD/DPRD): (DPR/DPD/DPRD): Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan ga melakukan ea u a BPK de pembahasan sesuai dengan kewenangannya a ga ya

28

UU No. No 15 Tahun 2004 ¾ Wewenang DPR/DPRD : 1. Meminta penjelasan BPK guna menindaklanjuti hasil pemeriks 2 Meminta BPK melakukan 2. pemeriksaan lanjutan 3 Meminta Pemerintah melakukan 3. tindak lanjut hasil pemeriksaan 29

UU No. No 15 Tahun 2004 ¾ SANKSI PIDANA 1. Setiap p orang g:

ƒ Sengaja tdk memberikan dok/data

dan/atau ketrngan yg diperlukan ⇒ max 1,5 1 5 th dan/atau d / t denda d d Rp500 R 500 jt ƒ Sengaja mencegah, menghalangi, menggagalkan pemeriks ⇒ max 1,5 15 th dan/atau denda Rp500 jt

30

UU No. No 15 Tahun 2004

¾ SANKSI PIDANA 1 Setiap orang : 1.

ƒ Menolak pemanggilan BPK ƒ

tanpa alasan tertulis ⇒ max 1,5 15 th dan/atau denda Rp500 jt Sengaja memalsukan atau membuat palsu dok yg diserahkan ⇒ max 1 th dan/atau denda Rp 1 M 31

UU No. No 15 Tahun 2004 ¾SANKSI PIDANA 1.Setiap 1. Setiap orang : ƒTidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan ⇒ max 1,5 1 5 th dan/atau denda Rp500 jt 32

UU No. No 15 Tahun 2004 ¾ SANKSI PIDANA 2. Setiap pemeriksa :

ƒ Sengaja mempergunakan dok yg

diperoleh dlm dlm pemeriks melampaui batas kewenangan ⇒ max 3 th dan/atau denda Rp 1 M ƒ Menyalahgunakan kewenangan sehub dgn kedudukan dan/ dan/atau tugas pemeriks ⇒ max 5 th dan/atau denda Rp 1 M 33

UU No. No 15 Tahun 2004 ¾ SANKSI PIDANA 2 Setiap pemeriksa : 2.

ƒ Sengaja tidak melaporkan

temuan pemeriks mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada waktu pelaks pemeriks ⇒ max 1,5 th dan/atau denda Rp500 jt 34

Masalah-Masalah Hasil MasalahPemeriksaan atas APBN

¾PNBP: ƒ Target PNBP tidak realistis; ƒ PNBP tidak disetor ke Kas Negara; ƒ PNBP dipergunakan langsung; ƒ PNBP tidak ditatausahakan sesuai ketentuan yg berlaku 35

Masalah-Masalah Hasil MasalahPemeriksaan atas APBN

¾ Belanja: ƒ Kegiatan tidak direncanakan dengan memadai; ƒ Pengadaan Barang/Jasa Tidak Adil dan transaparan ; ƒ Pengadaan Barang/Jasa Tidak Hemat; ƒ Pengadaan Barang Tidak Bermanfaat; 36

PRIORITAS PEMERIKSAAN BPK 1. Wajib diperiksa : LK Dep/Lembaga; 2 Entitas yang rawan KKN; 2. 3. Entitas yang melakukan pelayanan sossial dan menyangkut hajat hidup so orang g banyak y

37

PRIORITAS PEMERIKSAAN BPK 4. Meningkatkan jumlah pemeriksaan kinerja; 5. Pemeriksaan investigasi sbg pendalaman kasuskasus-kasus yang berpotensi KKN, kelanjutan hasil pemeriksaan sebelumnya

38

, SEKIAN DAN TERIMA KASIH ,

39