PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR - Jdih Setjen ...

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR

4

TAHUN 2008

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TIMUR, Menimbang : a.

b.

c.

Mengingat

: 1.

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Timur, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lombok Timur, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lombok Timur sudah tidak sesuai sehingga perlu disesuaikan; bahwa penyesuaian organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah yang diarahkan pada efisiensi, efektifitas dan produktivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupten Lombok Timur. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

-2-

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428); 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

-3-

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15 Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah; 16 Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah; 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 20 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3); 21 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan BUPATI LOMBOK TIMUR

-4-

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.

Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.

2.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

3.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur.

4.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Timur.

5.

Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Timur.

6.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7.

Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

8.

Bupati adalah Bupati Lombok Timur.

9.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Lombok Timur.

10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lombok Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 11. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. 12. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 13. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

-5-

14. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah. 15. Unsur Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten. 16. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan. 17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur. (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Dinas-dinas Daerah, yang terdiri dari: 1.

Dinas Pendidikan;

2.

Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga;

3.

Dinas Kesehatan;

4.

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

5.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

6.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

7.

Dinas Pariwisata Kebersihan dan Pertamanan;

8.

Dinas Pekerjaan Umum;

9.

Dinas Koperasi dan UKM;

10. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan; 11. Dinas Pertanian dan Peternakan; 12. Dinas Kelautan dan Perikanan; 13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan; 14. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset. d. Inspektorat Kabupaten; e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

-6-

f. Lembaga Tekhnis Daerah, yang terdiri dari: 1.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

2.

Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal;

3.

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

4.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

5.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

6.

Badan Kepegawaian dan Diklat;

7.

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;

8.

Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi;

9.

Satuan Polisi Pamong Praja;

10. Rumah Sakit Umum Daerah. g. Kecamatan. h. Kelurahan. Pasal 3 (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. (2) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris Dewan, dalam melaksanakan tugsnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (3) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (4) Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Timur dipimpin oleh Inspektur, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. (5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (6) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (7) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (8) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (9) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (10) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah yang dipimpin oleh Lurah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

-7-

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat Daerah Pasal 4 (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; c. pemantauan daerah;

dan

evaluasi

pelaksanaan

kebijakan

pemerintahan

d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 5 (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. (3) Rincian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Dinas Daerah Paragraf 1 Dinas Pendidikan Pasal 6 (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan.

-8-

(2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana strategis bidang Pendidikan; b. perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan; c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan dasar, menengah, luar sekolah dan anak usia dini, peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi kegiatan bidang Pendidikan; e. pembinaan terhadap Pendidikan;

Unit

dan

Pelaksana

pelaporan

Teknis

Dinas

pelaksanaan di

bidang

f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pendidikan; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Pasal 7 (1) Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga. (2) Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana strategis bidang Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga; b. perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga; c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pembinaan dan pengembangan kebudayaan, pengembangan pemuda dan olah raga, pemberdayaan pemuda, pengelolaan potensi budaya; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga; e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga;

Teknis

Dinas

pelaksanaan di

bidang

f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Paragraf 3 Dinas Kesehatan Pasal 8 (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan.

-9-

(2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana strategis bidang Kesehatan; b. perumusan kebijakan teknis bidang Kesehatan; c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga, promosi dan statistik kesehatan ; d. pembinaan, pengendalian, kegiatan bidang Kesehatan; e. pembinaan Kesehatan;

terhadap

Unit

evaluasi

dan

Pelaksana

pelaporan

Teknis

Dinas

pelaksanaan di

bidang

f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kesehatan; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Paragraf 4 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pasal 9 (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana strategis bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; b. perumusan kebijakan Transmigrasi;

teknis

bidang

Sosial,

Tenaga

Kerja

dan

c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi bantuan dan jaminan sosial, penyuluhan dan pelatihan ketenaga kerjaan, pengelolaan, pengolahan dan pengumpulan data dan informasi serta evaluasi kegiatan transmigrasi ; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

pelaksanaan

e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- 10 -

Paragraf 5 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pasal 10 (1) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. (2) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana strategis bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; b. perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut, pengendalian dan operasional perhubungan darat dan laut, pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan data komunikasi dan informatika,; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,; e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ; f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Paragraf 6 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasal 11 (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana strategis bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. perumusan kebijakan teknis bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil, pengelolaan dan penyelenggaraan penyuluhan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil serta pengelolaan, pengolahan dan pengumpulan data dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil ; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;

pelaksanaan

- 11 -

e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Kependudukan dan Catatan Sipil;

Teknis

Dinas

di

bidang

f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Paragraf 7 Dinas Pariwisata Kebersihan dan Pertamanan Pasal 12 (1) Dinas Pariwisata Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata Kebersihan dan Pertamanan. (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan Pariwisata Kebersihan dan Pertamanan; b. Perumusan kebijakan teknis bidang Pariwisata Kebersihan dan Pertamanan; c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pariwisata Kebersihan dan Pertamanan, pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata, pemasaran dan pengembangan sumber daya wisata; d. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pariwisata Kebersihan dan Pertamanan; e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Pariwisata Kebersihan dan Pertamanan; f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pariwisata Kebersihan dan Pertamanan; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Paragraf 8 Dinas Pekerjaan Umum Pasal 13 (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. (2) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

tugas

sebagaimana

a. penyusunan rencana strategis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; b. perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- 12 -

c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bina marga, cipta karya, tata ruang , pengairan; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

pelaksanaan

e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Pekerjaan Umum; f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pekerjaan Umum; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Paragraf 9 Dinas Koperasi dan UKM Pasal 14 (1) Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. (2) Dinas Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana strategis bidang Koperasi dan UKM; b. perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi dan UKM; c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengembangan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, konservasi bidang Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, bimbingan teknis pelaksanaan program perlindungan konsumen, pelaksanaan standar ukuran massa, volume di bidang kemetrologian; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi kegiatan bidang Koperasi dan UKM;

dan

pelaporan

pelaksanaan

e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Koperasi dan UKM; f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Koperasi dan UKM; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Paragraf 10 Dinas Energi Sumberdaya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Pasal 15 (1) Dinas Energi Sumberdaya Mineral Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang energi sumberdaya mineral perindustrian dan perdagangan. (2) Dinas Energi Sumberdaya Mineral Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana strategis bidang Energi Sumberdaya Mineral Perindustrian dan Perdagangan;

- 13 -

b. perumusan kebijakan teknis bidang Energi Sumberdaya Mineral Perindustrian dan Perdagangan; c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengembangan dan pengelolaan program, data dan informasi bidang Energi Sumberdaya Mineral Perindustrian dan Perdagangan; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Energi Sumberdaya Mineral Perindustrian dan Perdagangan; e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Energi Sumberdaya Mineral Perindustrian dan Perdagangan; f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Energi Sumberdaya Mineral Perindustrian dan Perdagangan; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Paragraf 11 Dinas Pertanian dan Peternakan Pasal 16 (1) Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian dan Peternakan. (2) Dinas Pertanian dan Peternakan dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

tugas

a. penyusunan rencana strategis bidang Pertanian dan Peternakan; b. perumusan kebijakan teknis bidang Pertanian dan Peternakan; c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pembangunan dan penyelenggaraan usaha pengelolan dibidang Pertanian dan Peternakan, pengembangan dan pengelolaan usaha perikanan darat, pengkajian penerapan teknologi pertanian tanaman pangan dan peternakan, peningkatan Sumber daya manusia/aparatur bidang pertanian dan peternakan; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pertanian dan Peternakan; e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Pertanian dan Peternakan; f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pertanian dan Peternakan; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- 14 -

Paragraf 12 Dinas Kelautan dan Perikanan Pasal 17 (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan. (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana strategis bidang Kelautan dan Perikanan; b. perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan; c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengembangan masyarakat pesisir, sumber daya kelautan dan perikanan, usaha dan produksi perikanan, pengembangan kawasan pesisir, dan pulau-pulau kecil; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan kegiatan bidang Kelautan dan Perikanan;

pelaporan

pelaksanaan

e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Kelautan dan Perikanan; f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kelautan dan Perikanan; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Paragraf 13 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pasal 18 (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan. (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

tugas

a. penyusunan rencana strategis bidang Kehutanan dan Perkebunan; b. perumusan kebijakan teknis bidang Kehutanan dan Perkebunan; c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang rehabilitasi hutan dan pengelolaan kehutanan, sarana dan prasarana, perlindungan dan pengamanan, pengembangan dan peningkatan produksi dan bina usaha kehutanan dan perkebunan serta penerapan dan pengkajian teknologi dibidang kehutanan dan perkebunan; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Kehutanan dan Perkebunan; e. pembinaan terhadap Unit Kehutanan dan Perkebunan; f. pelaksanaan Perkebunan;

kegiatan

Pelaksana

penatausahaan

Teknis Dinas

Dinas

pelaksanaan di

bidang

Kehutanan

dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- 15 -

Paragraf 14 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Pasal 19 (1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset. (2) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana Keuangan dan Asset;

strategis

b. perumusan kebijakan Keuangan dan Asset;

teknis

bidang bidang

Pendapatan,

Pengelolaan

Pendapatan,

Pengelolaan

c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset; d. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; e. pelaksanaan fungsi Pejabat Bendaharawan Umum Daerah;

Pengelola

Keuangan

Daerah

dan

f. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset; g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;

Dinas

di

bidang

h. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset; i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Inspektorat Kabupaten Pasal 20 (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan program pengawasan; b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- 16 -

Bagian Kelima Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 21 (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. pembinaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; dan

tugas

di

bidang

perencanaan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Keenam Paragraf 1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pasal 22 (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

tugas

a. penyusunan Rencana Strategis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan politik; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

pelaksanaan

e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

- 17 -

Paragraf 2 Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal Pasal 23 (1) Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal. (2) Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan Rencana Strategis bidang Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal ; b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal ; c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang penanaman modal, pengembangan dan pengendalian dampak lingkungan hidup serta pengelolaan lingkungan hidup ; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal ; e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal; f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal;

Badan

di

bidang

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Paragraf 3 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Pasal 24 (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Ketahanan Pangan dan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan . (2) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan Rencana Strategis bidang Ketahanan Pangan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;

dan

b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

- 18 -

d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan di bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Paragraf 4 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pasal 25 (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan Rencana Strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengembangan ketahanan masyarakat, sosial budaya masyarakat, pengembangan usaha ekonomi desa dan teknologi tepat guna serta pembinaan pemerintahan desa; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

Badan

Pemberdayaan

f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Paragraf 5 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Pasal 26 (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

- 19 -

(2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan Rencana Strategis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ; b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ; c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengendalian keluarga berencana, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, pengolahan data dan pengembangan jaringan informasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ; e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ; f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Paragraf 6 Badan Kepegawaian dan Diklat Pasal 27 (1) Badan Kepegawaian dan Diklat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kepegawaian dan Diklat. (2) Badan Kepegawaian dan Diklat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan Rencana Strategis bidang kepegawaian dan diklat; b. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah; c. perencanaan dan pengembangan kepegawaian; d. penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian; e. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; f. pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan; g. penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; h. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang diklat aparatur dan kemasyarakatan;

- 20 -

i. penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; j. penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah; k. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah dan diklat; l. penyampaian informasi Kepegawaian Negara;

kepegawaian

m. pembinaan terhadap Unit Kepegawaian dan diklat;

Pelaksana

daerah Teknis

kepada Badan

di

Badan bidang

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Paragraf 7 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pasal 28 (1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pelayanan Perijinan Terpadu. (2) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

tugas

a. penyusunan Rencana Strategis bidang Pelayanan Perijinan Terpadu; b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Pelayanan Perijinan Terpadu; c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan perijinan, penandatanganan perijinan, penyederhanaan prosedur perijinan dan penyederhanaan persyaratan serta jenis perijinan; d. pengelolaan administrasi perijinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas; e. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pelayanan Perijinan Terpadu; f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Paragraf 8 Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Pasal 29 (1) Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

- 21 -

(2) Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan Rencana Strategis bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pengembangan dan pelayanan keperpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, penataan dan pemeliharaan arsip in aktif daerah, penilaian dan penyerahan arsip statis daerah kepada arsip nasional, pengolahan data dan pengembangan jaringan informasi bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;

pelaksanaan

e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Paragraf 9 Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 30 (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan Rencana Strategis bidang Pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang Pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; c. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;

penyelenggaraan

d. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan kepolisian negara, penyidik pegawai negeri aparatur lainnya;

dan penyelenggaraan penegakan Peraturan Bupati dengan aparat sipil (PPNS) dan/atau

f. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

- 22 -

g. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; h. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja; i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Paragraf 10 Rumah Sakit Umum Daerah Pasal 31 (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit, melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. (2) Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan Rencana Strategis bidang pelayanan kesehatan; b. perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan; c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan; d. pembinaan, pengendalian, evaluasi kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah;

dan

pelaporan

pelaksanaan

e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Rumah Sakit Umum Daerah; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketujuh Kecamatan Pasal 32 (1) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi: a.

mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b.

mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- 23 -

c.

mengoordinasikan perundang-undangan;

penerapan

d.

mengoordinasikan pelayanan umum;

pemeliharaan

e.

mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

f.

membina kelurahan; dan

g.

melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

penyelenggaraan

dan

penegakan

prasarana

pemerintahan

peraturan

dan

desa

fasilitas

dan/atau

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g ditetapkan dengan Peraturan bupati . (4) Rincian tugas pokok dan tugas umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedelapan Kelurahan Pasal 33 (1) Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

urusan

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelurahan mempunyai tugas : a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. pemberdayaan masyarakat; c. pelayanan masyarakat; d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan f. pembinaan lembaga kemasyarakatan. (3) Rincian tugas pokok dan tugas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Sekretariat Daerah Pasal 34 (1) Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, 3 (tiga) asisten dan 8 (delapan) bagian dan masing-masing bagian terdiri dari sub bagian –sub bagian serta jabatan fungsional. (2) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Sekretaris Daerah. b. Asisten Pemerintahan, membawahi dan mengkoordinasikan: 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi : a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;

- 24 -

b) Sub Bagian Perangkat Daerah dan Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan; c) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah Wilayah Perbatasan dan Keagrariaan. 2. Bagian Hukum membawahi: a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; b) Sub Bagian Penyuluhan Bantuan Hukum dan HAM; c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum. c. Asisten Ekonomi Pembangunan, membawahi dan mengkoordinasikan: 1. Bagian Ekonomi, membawahi: a) Sub Bagian Produksi Pertanian dan Pengembangan Sarana Perekonomian; b) Sub Bagian Industri Perdagangan dan Pariwisata; c) Sub Bagian Koperasi BUMD dan Perbankan. 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi : a) Sub Bagian Administrasi Program dan Pembangunan; b) Sub Bagian Pengendalian; c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi: a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan; b) Sub Bagian Bina Kehidupan Keagamaan; c) Sub Bagian Pendidikan Seni dan Budaya Pemuda dan Olah Raga. d. Asisten Administrasi, membawahi dan mengkoordinasikan: 1. Bagian Umum, membawahi : a) Sub Bagian Tata Usaha dan Perjalanan; b) Sub Bagian Keuangan; c) Sub Bagian Rumah Tangga Sandi dan Telekomunikasi. 2. Bagian Organisasi, membawahi: a) Sub Bagian Kelembagaan; b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; c) Sub Bagian Kepegawaian. 3 Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi : a) Sub Bagian Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi.; b) Sub Bagian Pemberitaan; c) Sub Bagian Protokol. (3) Bagan struktur Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Sekretariat DPRD Pasal 35 (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagai berikut : a. Sekretaris DPRD. b. Bagian Umum, terdiri dari : 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 2. Subbagian Program dan Keuangan; 3. Subbagian Protokol Rumah Tangga dan Perlengkapan. c. Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari : 1. Subbagian Persidangan; 2. Subbagian Rapat dan Risalah; 3. Subbagian Fasilitasi Alat Kelengkapan Dewan.

- 25 -

d. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari : 1. Subbagian Perundang-undangan; 2. Subbagian Hubungan Masyarakat; 3. Subbagian Pengkajian dan Evaluasi. (2) Bagan struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Dinas Daerah Paragraf 1 Dinas Pendidikan Pasal 36 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagai berikut : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Program dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari : 1. Seksi Sarana dan Prasarana ; 2. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan; 3. Seksi Manejemen Pelayanan Pendidikan dan Pemberdayaan Kelembagaan. d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari : 1. Seksi Sarana dan Prasarana; 2. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan; 3. Seksi Manejemen Pelayanan Pendidikan dan Pemberdayaan Kelembagaan. e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari: 1. Seksi Sarana dan Prasarana; 2. Seksi Keaksaraan dan Pendidikan Masyarakat; 3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK). f. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari: 1. Seksi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Pendidik; 2. Seksi Pembinaan Profesi Pendidik; 3. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); h. Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung). (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. (3) UPTD terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Nama, Jenis, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPTD dan Jafung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (5) Bagan struktur Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 26 -

Paragraf 2 Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Pasal 37 (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga sebagai berikut: a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Program dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari : 1. Seksi Bahasa, Sastra dan Kesenian; 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan; 3. Seksi Nilai Tradisional dan Budaya Daerah. d. Bidang Pemuda, terdiri dari : 1. Seksi Kelembagaan Pemuda; 2. Seksi Pembinaan Pemuda; 3. Seksi Pemberdayaan Pemuda. e. Bidang Olah Raga, terdiri dari : 1. Seksi Sarana dan Prasarana; 2. Seksi Pembinaan Bakat dan Prestasi; 3. Seksi Pemasyarakatan Olah Raga. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); g. Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung). (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. (3) UPTD terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Nama, Jenis dan Tata Kerja UPTD dan Jafung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (5) Bagan struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 3 Dinas Kesehatan Pasal 38 (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagai berikut : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Program dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Promosi Kesehatan dan Pengelolaan SDA, terdiri dari: 1. Seksi Kesehatan Institusi dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan; 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat; 3. Seksi Pengelolaan JPKM. d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari: 1. Seksi Pengamatan Penyakit dan Penanggulangan Bencana; 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.

- 27 -

e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari: 1. Seksi Rumah Sakit dan pembinaan UPTD; 2. Seksi Kesehatan Khusus dan Swasta; 3. Seksi Kefarmasian dan Makmin. f. Bidang Kesehatan Keluarga, terdiri dari: 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak; 2. Seksi Gizi; 3. Seksi Kesehatan Remaja dan Usia Lanjut. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); h. Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung). (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas (3) UPTD terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Nama, Jenis, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPTD dan Jafung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (5) Bagan struktur Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 4 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pasal 39 (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut: a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Program dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Bina Kesejahteraan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari : 1. Seksi Kepahlawanan Keperintisan Penyuluhan dan Bimbingan Sosial; 2. Seksi Pembinaan Anak, Remaja dan Lansia Terlantar; 3. Seksi Rehabilitasi Penyandang Masalah Sosial. d. Bidang Bina Organisasi dan Bantuan Sosial, terdiri dari: 1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; 2. Seksi Penanganan Korban Bencana dan Orang Terlantar; 3. Seksi Bantuan dan Sumbangan Sosial. e. Bidang Bina Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari: 1. Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja; 2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja; 3. Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas. f. Bidang Bina Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, terdiri dari : 1. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 2. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 3. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja g. Bidang Transmigrasi, terdiri dari : 1. Seksi Pendaftaran dan Seleksi; 2. Seksi Pembinaan dan Penempatan Transmigran; 3. Seksi Kerjasama Transmigrasi Antar Daerah. h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); i. Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung).

- 28 -

(2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. (3) UPTD terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Nama, Jenis, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPTD dan Jafung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (5) Bagan struktur Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 5 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pasal 40 (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Program dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari : 1. Seksi Menejemen Lalu Lintas dan Pengendalian Operasional; 2. Seksi Angkutan jalan dan Penyeberangan; 3. Seksi Keselamatan Teknik, Sarana dan Prasarana. d. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari : 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut; 2. Seksi Kepelabuhanan; 3. Seksi Keselamatan Pelayaran. e. Bidang Sarana Komunikasi dan Informatika, terdiri dari : 1. Seksi Sarana Komunikasi dan Pengelolaan Informasi; 2. Seksi Tekhnologi dan Pengelolaan Data Elektronik; 3. Seksi Pos Telekomunikasi dan Aplikasi Telematika. f. Bidang Media dan Pelayanan Informasi Publik, terdiri dari : 1. Seksi Media Informasi dan Komunikasi; 2. Seksi Informasi Mobil Film dan Bahan Informasi; 3. Seksi Peliputan Publikasi Dokumentasi dan Penyiaran. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); h. Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung). (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. (3) UPTD terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Nama, Jenis, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPTD dan Jafung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (5) Bagan struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 29 -

Paragraf 6 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasal 41 (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut: a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Program dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari: 1. Seksi Registrasi Penduduk; 2. Seksi Mutasi Kependudukan; 3. Seksi Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. d. Bidang Catatan Sipil, terdiri dari: 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; 3. Seksi Mutasi Status Sipil. e. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), terdiri dari : 1. Seksi Penataan Jaringan SIAK; 2. Seksi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; 3. Seksi Statistik dan Dokumentasi. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); g. Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung). (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. (3) UPTD terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Nama, Jenis, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPTD dan Jafung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (5) Bagan struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 7 Dinas Pariwisata Kebersihan dan Pertamanan Pasal 42 (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kebersihan dan Pertamanan sebagai berikut : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Program dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Obyek Daya Tarik dan Sarana (ODTS), terdiri dari : 1. Seksi Obyek Wisata; 2. Seksi Bina Usaha Jasa Wisata; 3. Seksi Hiburan Umum dan Atraksi Wisata. d. Bidang Pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya (PPSD)Wisata, terdiri dari : 1. Seksi Pemasaran; 2. Seksi Tenaga Kerja; 3. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat.

- 30 -

e. Bidang Kebersihan, terdiri dari : 1. Seksi Operasional Kebersihan; 2. Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan; 3. Seksi Pendataan dan Pengolahan Sampah. f. Bidang Pertamanan, terdiri dari : 1. Seksi Penataan dan Pengembangan Taman; 2. Seksi Pemeliharaan Taman; 3. Seksi Dekorasi, Reklame dan Pemakaman. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); h. Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung). (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. (3) UPTD terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Nama, Jenis dan Tata Kerja UPTD dan Jafung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati (5) Bagan struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 8 Dinas Pekerjaan Umum Pasal 43 (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut: a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Program dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Tata Ruang, terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang; 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang. d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan Teknis; 2. Seksi Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan; 3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih. e. Bidang Pengairan, terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan Teknis; 2. Seksi Pembangunan Prasarana Irigasi; 3. Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Bina Manfaat. f. Bidang Bina Marga, terdiri dari: 1. Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan; 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; 3. Seksi Pemeliharaan dan Bina Manfaat. g. unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); h. Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung). (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. (3) UPTD terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Nama, Jenis, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPTD dan Jafung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- 31 -

(5) Bagan struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 9 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Pasal 44 (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), sebagai berikut : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Program dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pembinaan Koperasi, terdiri dari : 1. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi; 2. Seksi Permodalan dan Pengembangan Usaha Koperasi; 3. Seksi Pengwasan dan Akuntabilitas Koperasi. d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), terdiri dari: 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan UKM; 2. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan UKM; 3. Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha UKM. e. Bidang Fasilitasi dan Pembiayaan SP, terdiri dari: 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan SP; 2. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan SP; 3. Seksi Pengawasan dan Penilaian Kesehatan SP. f. Bidang Penyuluhan Koperasi dan UKM, terdiri dari: 1. Seksi Penyuluhan Koperasi; 2. Seksi Penyuluhan UKM; 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UKM. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); h. Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung). (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas (3) UPTD terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Nama, Jenis, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPTD dan Jafung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (5) Bagan struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 10 Dinas Energi Sumberdaya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Pasal 45 (1) Susunan Organisasi Dinas Energi Sumberdaya Mineral Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut : a. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Program dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- 32 -

b. Bidang Sumber Daya Mineral, terdiri dari : 1. Seksi Pengusahaan dan Pelayanan Sumber Daya Mineral; 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral; 3. Seksi Geologi Umum dan Mitigasi Bencana. c. Bidang Energi, terdiri dari : 1. Seksi Pengusahaan dan Pelayanan Energi; 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi; 3. Seksi Pengembangan Energi. d. Bidang Perindustrian, terdiri dari: 1. Seksi Industri Agro; 2. Seksi Industri Kimia dan Hasil Hutan; 3. Seksi Industri Aneka. e. Bidang Perdagangan, terdiri dari : 1. Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri; 2. Seksi Pengadaan dan Penyaluran ; 3. Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); g. Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung). (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas (3) UPTD terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Nama, Jenis, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPTD dan Jafung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (5) Bagan struktur Organisasi Dinas Dinas Energi Sumberdaya Mineral Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini Paragraf 11 Dinas Pertanian dan Peternakan Pasal 46 (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai berikut : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Program dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari: 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan; 2. Seksi Produksi Hortikultura; 3. Seksi Produksi Benih. d. Bidang Sumber Daya Pertanian, terdiri dari: 1. Seksi Perlindungan Tanaman; 2. Seksi Prasarana dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan); 3. Seksi Pengembangan Usaha Pertanian. e. Bidang Peternakan, terdiri dari: 1. Seksi Produksi Peternakan; 2. Seksi Produksi Pakan dan Pengembangan Teknologi Peternakan; 3. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan. f. Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, terdiri dari: 1. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; 3. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan.

- 33 -

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); h. Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung). (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas (3) UPTD terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Nama, Jenis, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPTD dan Jafung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (5) Bagan struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 12 Dinas Kelautan dan Perikanan Pasal 47 (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut: a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Program dan Pelaporan. 2. Subbagian Keuangan. 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari: 1. Seksi Perbenihan dan Produksi; 2. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya; 3. Seksi Pengendalian Usaha Perikanan Budidaya. d. Bidang Perikanan Tangkap dan Pengolahan Hasil, terdiri dari: 1. Seksi Sumberdaya Ikan dan Pelayanan Usaha Perikanan; 2. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap; 3. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan. e. Bidang Konservasi dan Pengembangan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, terdiri dari: 1. Seksi Konservasi dan Penataan Ruang; 2. Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil; 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. f. Bidang Pengawasan, Bimbingan Tehnis dan Inventarisasi Potensi Perikanan, terdiri dari: 1. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; 2. Seksi Inventarisasi Potensi Kelautan dan Perikanan; 3. Seksi Bimbingan Teknis Perikanan. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); h. Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung). (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas (3) UPTD terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Nama, Jenis, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPTD dan Jafung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (5) Bagan struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 34 -

Paragraf 13 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pasal 48 (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagai berikut : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Program dan Pelaporan. 2. Subbagian Keuangan. 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Kawasan Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari: 1. Seksi Inventarisasi dan Rencana Pengelolaan Hutan dan Kebun; 2. Seksi Pengelolaan Kawasan Kehutanan dan Perkebunan; 3. Seksi Pembinaan Pengembangan SDM dan Peran Serta Masyarakat. d. Bidang Budidaya Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari: 1. Seksi Budidaya Kehutanan; 2. Seksi Budidaya Perkebunan; 3. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air. e. Bidang Perlindungan Hutan dan Kebun, terdiri dari: 1. Seksi Perlindungan Tanaman; 2. Seksi Pengamanan; 3. Seksi Pengawasan dan Peredaran Pupuk dan Pestisida. f. Bidang Bina Usaha Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari: 1. Seksi Produksi Hutan dan Kebun; 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan Kebun; 3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Usaha Hutan dan Kebun. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); h. Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung). (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas (3) UPTD terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Nama, Jenis, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPTD dan Jafung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (5) Bagan struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 14 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Pasal 49 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagai berikut : a. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Program dan Pelaporan. 2. Subbagian Keuangan. 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. b. Bidang Pendapatan Pajak dan Bagi Hasil, terdiri dari: 1. Seksi Pengembangan Pajak dan Bagi Hasil; 2. Seksi Pendataan Pendaftaran dan Penetapan; 3. Seksi Penagihan Keberatan dan Pengaduan.

- 35 -

c. Bidang Pendapatan Retribusi dan Penerimaan Lain-lain, terdiri dari: 1. Seksi Penerimaan dan Pengembangan Retribusi; 2. Seksi Penerimaan dan Pengembangan Lain-lain PAD; 3. Seksi Penatausahaan Penagihan Retribusi dan Penerimaan lainlain. d. Bidang Anggaran Perbendaharaan dan Akuntansi, terdiri dari: 1. Seksi Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran; 2. Seksi Perbendaharaan; 3. Seksi Verfikasi dan Akuntansi. e. Bidang Pengelolaan Asset, terdiri dari: 1. Seksi Informasi dan Inventarisasi; 2. Seksi Perencanaan dan Pengadaan; 3. Seksi Pemeliharaan Distribusi dan Penghapusan. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); g. Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung). (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas (3) UPTD terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Nama, Jenis, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPTD dan Jafung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (5) Bagan struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keempat Inspektorat Pasal 50 (1) Susunan Organisasi Inspektorat sebagai berikut : a. Inspektur. b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Program dan Pelaporan. 2. Subbagian Keuangan. 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Inspektur Pembantu Wilayah I; Kelompok Jabatan Fungsional Auditor (JFA); d. Inspektur Pembantu Wilayah II; Kelompok Jabatan Fungsional Auditor (JFA); e. Inspektur Pembantu Wilayah III; Kelompok Jabatan Fungsional Auditor (JFA); f. Inspektur Pembantu Wilayah IV Kelompok Jabatan Fungsional Auditor (JFA); (2) Bagan struktur Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kelima Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Pasal 51 (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

- 36 -

a. Kepala Badan. b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Subbagian Program dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. b. Bidang Penelitian Statistik dan Pelaporan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Statistik Pendataan Pemetaan dan Evaluasi; 2. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Sistem Perencanaan dan Kerjasama Lintas Unit. c. Bidang Ekonomi, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perkebunan Perikanan dan Peternakan; 2. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Industri, Perdagangan dan Koperasi. d. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari: 1. Sub Bidang Agama Pendidikan Seni Budaya Pemuda dan Olahraga; 2. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial Kependudukan Transmigrasi Kesehatan dan Keluarga Berencana. e. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari : 1. Sub Bidang SDA Kelautan Mineral Pertambangan dan Energi; 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah Pemukiman Perhubungan dan Pariwisata. f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); g. Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung). (2) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan (3) UPTB terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Nama, Jenis, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPTB dan Jafung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (5) Bagan struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keenam Lembaga Teknis Daerah Paragraf 1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pasal 52 (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut: a. Kepala Badan. b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Program dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan, terdiri dari: 1. Sub Bidang Kebangsaan dan Pembauran Bangsa; 2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara. d. Bidang Pengembangan Politik dan Fasilitasi Orpol/Ormas, terdiri dari: 1. Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Parpol; 2. Sub Bidang Fasilitasi Orpol/Ormas dan Pemilu. e. Bidang Pengkajian Masalah Strategis dan Penanganan Konflik, terdiri dari: 1. Sub Bidang Pengkajian Masalah Strategis; 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.

- 37 -

f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); g. Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung). (2) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan (3) UPTB terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Nama, Jenis dan Tata Kerja UPTB dan Jafung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati (5) Bagan struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 2 Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal Pasal 53 (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal sebagai berikut : a. Kepala Badan. b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Program dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Penataan Lingkungan Hidup, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pemetaan; 2. Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi; d. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari: 1. Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan; e. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari: 1. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi; 2. Sub Bidang Pengkajian Potensi Sumber Daya. f. Bidang Data, Informasi dan Evaluasi, terdiri dari: 1. Sub Bidang Data, Informasi dan Evaluasi Lingkungan Hidup; 2. Sub Bidang Data, Informasi dan Evaluasi Penanaman Modal; g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); h. Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung). (2) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan (3) UPTB terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Nama, Jenis, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPTB dan Jafung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (5) Bagan struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 3 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Pasal 54 (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :

Pelaksana

- 38 -

a. Kepala Badan. b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Program dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari: 1. Sub Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Harga Pangan; 2. Sub Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi; d. Bidang Penyuluhan Pertanian, terdiri dari: 1. Sub Bidang Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan , Hortikultura dan Agribisnis. 2. Sub Bidang Penyuluhan Peningkatan Produksi Peternakan, Kesehatan Hewan dan Agribisnis e. Bidang Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Penyuluhan Peningkatan Produksi Kawasan Hutan dan Hutan Rakyat; 2. Sub Bidang Penyuluhan Peningkatan Produksi Perkebunan, Tanaman Tahunan dan Tanaman Semusim. f. Bidang Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, terdiri dari: 1. Sub Bidang Penyuluhan Penerapan Tehnologi dan Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan; 2. Sub Bidang Penyuluhan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); h. Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung). (2) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan (3) UPTB terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Nama, Jenis, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPTB dan Jafung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (5) Bagan struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 4 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pasal 55 (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai berikut : a. Kepala Badan. b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Program dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Ketahanan Masyarakat dan Sosial Budaya, terdiri dari: 1. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat; 2. Sub Bidang Partisipasi Masyarakat; d. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari: 1. Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa ; 2. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa e. Bidang Usaha Ekonomi, terdiri dari: 1. Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan; 2. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Evaluasi;

- 39 -

f. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG), terdiri dari: 1. Sub Bidang Pemanfaatan SDA Prasarana Desa; 2. Sub Bidang Pengembangan TTG; g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); h. Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung). (2) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan (3) UPTB terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Nama, Jenis, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPTB dan Jafung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (5) Bagan struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 5 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Pasal 56 (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai berikut : a. Kepala Badan. b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Program dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data; 2. Sub Bidang Evaluasi Program dan Informasi; d. Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS), terdiri dari : 1. Sub Bidang Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi (KR); 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera (KS) dan Peningkatan Ketahanan Keluarga . e. Bidang Penggerakan Masyarakat, terdiri dari : 1. Sub Bidang Institusi dan Peran Serta; 2. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE); f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari: 1. Sub Bidang Pembinaan Kesetaraan dan Keadilan Gender; 2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); h. Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung). (2) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan (3) UPTB terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Nama, Jenis, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPTB dan Jafung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (5) Bagan struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 40 -

Paragraf 6 Badan Kepegawaian dan Diklat Pasal 57 (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat sebagai berikut : a. Kepala Badan. b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Program dan Pelaporan. 2. Subbagian Keuangan. 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Mutasi, terdiri dari: 1. Sub Bidang Mutasi Kepangkatan dan Penggajian; 2. Sub Bidang Pemberhentian Pegawai; d. Bidang Pengembangan, terdiri dari: 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai; 2. Sub Bidang Pengembangan Karir. e. Bidang Pembinaan Disiplin, terdiri dari: 1. Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai; 2. Sub Bidang Hukum dan Tata Naskah Kepegawaian; f. Bidang Dokumen dan Informasi, terdiri dari: 1. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi; 2. Sub Bidang Dokumentasi; g. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional dan Institusi Masyarakat, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional; 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Institusi Masyarakat; h. Bidang Penjenjangan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Penjenjangan Umum; 2. Sub Bidang Penjenjangan Dasar; i. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); j. Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung). (2) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan (3) UPTB terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Nama, Jenis, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPTB dan Jafung diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (5) Bagan struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 7 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pasal 58 (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut: a. Kepala Badan. b. Kepala Bagian TU, terdiri dari: 1. Subbagian Program dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan. 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c Bidang Pelayanan : Tim Teknis.

- 41 -

d Bidang Verifikasi dan Pengaduan Masyarakat : Tim Teknis. e. Bidang Data dan Informasi Perijinan : Tim Teknis f. Bidang Koordinasi dan Penelitian Lapangan : Tim Teknis. (2) Bagan struktur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 8 Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Pasal 59 (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi sebagai berikut: a. Kepala Kantor. b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Perpustakaan; d. Seksi Arsip; e. Seksi Dokumentasi. f. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagan struktur Organisasi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 9 Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 60 (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Seksi, sebagai berikut : a. Kepala Satuan. b. Subbagian Tata Usaha. c. Seksi Pengamanan, Pengawalan dan Pemadam Kebakaran. d. Seksi Operasional, Penertiban dan Perlindungan Masyarakat . e. Seksi Penyuluhan dan Kesamaptaan. (2) Bagan struktur Organisasi Satuan Polisi pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 10 Rumah Sakit Umum Daerah Pasal 61 (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, sebagai berikut : a. Direktur. b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari: a. Subbagian Program dan Pelaporan; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pelayanan, terdiri dari: 1. Seksi Pelayanan Medis; 2. Seksi Penunjang Medis.

- 42 -

d. Bidang Keperawatan, terdiri dari: 1. Seksi Bimbingan dan Asuhan Keperawatan; 2. Seksi Etika Mutu dan Audit Klinik Keperawatan. e. Bidang Pengembangan Sumber Daya, terdiri dari: 1. Seksi Rekam Medik Pelatihan dan Akreditasi; 2. Seksi Sarana dan Prasarana. f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketujuh Kecamatan Pasal 62 (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari : a. Camat. b. Sekretariat, terdiri dari: a. Subbagian Program dan Pelaporan; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Seksi Pemerintahan. d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban. e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat. f. Seksi Kesejahteraan Rakyat. g. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagan struktur Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedelapan Kelurahan Pasal 63 (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari : a. Lurah. b. Sekretariat; c. Seksi Pemerintahan; d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; f. Seksi Kesejahteraan Rakyat. g. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagan struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB V STAF AHLI Pasal 64 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Bupati dibantu staf ahli. (2) Staf ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Staf ahli bidang hukum dan politik; b. Staf ahli bidang pemerintahan; c. Staf ahli bidang pembangunan;

- 43 -

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

d. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; e. Staf ahli bidang ekonomi dan keuangan. Staf ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugasnya, diluar tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) staf ahli Bupati dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Staf ahli Bupati berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Hubungan kerja staf ahli Bupati dengan satuan kerja perangkat daerah bersifat koordinatif dan konsultatif. Staf ahli Bupati diangkat dan diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Rincian tugas pokok dan fungsi staf ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VI ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH Pasal 65

(1) Sekretaris daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa. (2) Asisten, sekretaris DPRD, staf ahli, kepala dinas, kepala badan, inspektur, merupakan jabatan struktural eselon IIb. (3) Kepala kantor, Kepala Satuan, camat, kepala bagian, sekretaris pada dinas, badan dan inspektorat, inspektur pembantu, direktur rumah sakit umum daerah, merupakan jabatan struktural eselon IIIa. (4) Kepala bidang pada dinas dan badan, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum daerah dan sekretaris camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb. (5) Lurah, kepala seksi, kepala subbagian, kepala subbidang dan Kepala UPTD/UPTB merupakan jabatan struktural eselon IVa. (6) Sekretaris kelurahan, kepala seksi pada kelurahan, Kepala Sub Bagian pada UPTD/UPTB, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan kepala subbagian pada sekretariat kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb. (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan Jabatan struktural eselon Va. BAB VII TATA KERJA Pasal 66 (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpina unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan kerja perangkat daerah masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang di perlukan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksana tugas bawahannya.

- 44 -

Pasal 67 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu. (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya. (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (4) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dibantu kepala satuan kerja dibawahnya dalam rangka pemberian bimbingan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 68 (1) Kepala bidang pada dinas dan badan perangkat daerah kabupaten yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa pada kabupaten. (2) Para Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan dilingkungan sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan dan Kelurahan masih tetap melaksanakan tugas dan sebagai pemangku jabatan serta menerima tunjangan jabatan dan hak – hak lainnya sepanjang belum dilakukan pengisian atas struktur organisasi berdasarkan peraturan daerah ini. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 69 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Lombok Timur; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lombok Timur dan 5. Peraturan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 45 -

Pasal 70 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur. Ditetapkan di Selong Pada tanggal 1 September 2008 BUPATI LOMBOK TIMUR, ttd H. M. SUKIMAN AZMY Diundangkan di Selong pada tanggal 4 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR, ttd LALU NIRWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 4

- 46 -

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR I. UMUM Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsifungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Dinas dan Badan menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif. Bidang pengawasan, sebagai salah satu fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pemeriksaan, maka nomenklaturnya menjadi

- 47 -

Inspektorat Kabupaten dan dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Selain itu, eselon kepala bidang pada dinas dan badan perangkat daerah kabupaten diturunkan yang semula eselon IIIa menjadi eselon IIIb, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karir, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku jabatan eselon IIIa, sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa, walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb, dan jabatan eselon IIIb tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Beberapa perangkat daerah yaitu yang menangani fungsi pengawasan, kepegawaian, rumah sakit, dan keuangan, mengingat tugas dan fungsinya merupakan amanat peraturan perundang-undangan, maka perangkat daerah tersebut tidak mengurangi jumlah perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dan pedoman teknis mengenai organisasi dan tata kerja diatur tersendiri. Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas, sekretaris DPRD, dan kepala badan/kantor/direktur rumah sakit daerah melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, sekretariat DPRD dan lembaga teknis daerah, dengan demikian kepala dinas, sekretaris DPRD, dan kepala badan/kantor/direktur rumah sakit daerah bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah. Dalam implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

- 48 -

Ayat (4) Cukup Ayat (5) Cukup Ayat (6) Cukup Ayat (7) Cukup Ayat (8) Cukup Ayat (9) Cukup Ayat (10)

jelas. jelas. jelas jelas jelas jelas

Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas.

- 49 -

Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas.

- 50 -

Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

- 51 -

Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

- 52 -

Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas.

- 53 -

Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

- 54 -

Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Ckup jelas.

Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

- 55 -

Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

- 56 -

Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

- 57 -

Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

- 58 -

Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 46 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 47 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

- 59 -

Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas Pasal 49 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas Pasal 50 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

- 60 -

Pasal 51 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas Pasal 52 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas Pasal 53 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas

- 61 -

Pasal 54 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas Pasal 55 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas Pasal 56 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas

- 62 -

Pasal 57 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas Pasal 58 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.. Pasal 59 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 60 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 61 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 62 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

- 63 -

Pasal 63 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 64 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas Pasal 65 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas

- 64 -

Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 66 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 67 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 68 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1

- 65 -