umum (pedoman untuk menilai semua perbuatan / hubungan hukum yang akan
terjadi) ... karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau
...
BAB. V PENEMUAN, PENAFSIRAN DAN PEMBENTUKAN HUKUM
I. PENGERTIAN PENEMUAN HUKUM
PROSES PEMBENTUKAN HUKUM OLEH HAKIM ATAU PETUGAS-PETUGAS HUKUM LAINNYA YANG DIBERI TUGAS MELAKSANAKAN HUKUM TERHADAP PERISTIWA HUKUM YANG KONGKRIT
Norma dalam Peraturan Perundang-undangan (das sollen) : merupakan ketentuan umum (pedoman untuk menilai semua perbuatan / hubungan hukum yang akan terjadi) Contoh : Pasal 362 KUHP. Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah
Dalam sebuah peristiwa konkrit : Bila dalam sebuah peristiwa “A” yang telah berusia 25 tahun, mengambil 3 gelang dari 5 gelang milik ibunya dan setelah dijual hasilnya dipergunakan untuk bersenang-senang. (das sein)
Hakim yang dihadapkan pada peristiwa tersebut, kemudian akan menentukan norma hukum apakah yang akan digunakan untuk memutuskan peristiwa konkrit tersebut
KETENTUAN UMUM (DAS SOLLEN)
PERISTIWA KONKRIT (DAS SEIN)
Barangsiapa
“A” (usia 25 tahun)
Mengambil suatu barang
mengambil gelang
Yang seluruhnya atau sebagian
3 gelang dari 5 gelang
Kepunyaan orang lain
milik ibunya
Dengan maksud untuk memilikinya
dijual
secara melawan hukum
Bukan miliknya sendiri, dijual untuk foyafoya
Pasal 367. (1) Bila pelaku atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pelaku atau pembantu itu tidak boleh diadakan tuntutan pidana. (2) Bila dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau bila dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu dapat diadakan penuntutan hanya bila ada pengaduan dari yang terkena kejahatan. (3) Bila menurut lembaga matrialkal, kekuasaan ayah dilakukan oleh orang lain daripada ayah kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu. (KUHP 55 dst., 72 dst., 99, 370, 376, 394, 404, 411.)
II. LATAR BELAKANG HAKIM MEMERIKSA DAN MENYELESAIKAN KASUS HUKUM
MENDASARKAN HUKUM YANG BELAKU PERATURAN PER-UU-AN TELAH MENGATUR KASUS TERSEBUT SECARA LENGKAP
TIDAH TEPAT, TIDAK LENGKAP, TIDAK ADA
MENEMUKAN HUKUM-NYA SENDIRI
HUKUM ADAT YANG ADA DIWILAYAH HUKUMNYA
Pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis
HUKUM KEBIASAAN, JURISPRUDENSI, TRAKTAT, DOKTRIN MENCARINYA DENGAN MERNPERGUNAKAN METODE INTERPRETASI, KONSTRUKSI HUKUM DAN HERMENEUTIKA HUKUM
PASAL 10 AYAT (1) UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN: • BAHWA PENGADILAN DILARANG MENOLAK UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI, MEMUTUS SUATU PERKARA YANG DIAJUKAN DENGAN DALIL HUKUM TIDAK ADA ATAU KURANG JELAS, MELAINKAN WAJIB UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILINYA.
PASAL 5 AYAT (1) UU NO. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN: • HAKIM DAN HAKIM KONSTITUSI WAJIB MENGALI, MENGIKUTI DAN MEMAHAMI NILAI-NILAI HUKUM DAN RASA KEADILAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT
METODE INTERPRETASI: Penemuan Hukum yang dilakukan dengan cara menafsirkan arti/ maksud dari teks undang-undang. memberi penjelasan mengenai teks Undang-undang agar ruang lingkup kaedah tersebut diterapkan kepada peristiwanya (hakim masih tetap berpegang pada bunyi teks itu.
METODE KONSTRUKSI Hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem
HERMENEUTIKA HUKUM Menemukan hukum dengan cara mencari makna yang ada di balik rumusan sebuah teks undan-undang.
PENEMUAN HUKUM TIDAK SAMA DENGAN PEMBENTUKAN HUKUM
DOKTRIN SENS CLAIR
DAHULU DIKENAL DENGAN DOKTRIN SENS CLAIR YANG MENGATAKAN BAHWA PENEMUAN OLEH HAKIM HANYA BOLEH DILAKUKAN KALAU PERATURANNYA BELUM ADA UNTUK SUATU KASUS INCONCRETO ATAU PERATURANNYA SUDAH ADA TETAPI BELUM JELAS, DI LUAR KETENTUAN INI PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM TIDAK DIBENARKAN ATAU TIDAK ADA
TETAPI SEKARANG DOKTRIN SENS CLAIR INI SUDAH BANYAK DITINGGALKAN, SEBAB SEKARANG MUNCUL DOKTRIN BARU YANG MENGANGGAP BAHWA HAKIM DALAM SETIAP PUTUSANNYA SELALU MELAKUKAN PENEMUAN HUKUM KARENA BAHASA HUKUM SENANTIASA TERLALU MISKIN BAGI PIKIRAN MANUSIA YANG SANGAT BERNUANSA. DALAM ARUS GLOBALISASI SEPERTI SEKARANG INI BANYAK HAL TERUS BERKEMBANG DAN MEMERLUKAN INTERPRETASI, SEDANGKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BANYAK YANG STATIS DAN LAMBAN DALAM MENYESUAIKAN DIRI DENGAN KONDISI PERUBAHAN ZAMAN
III. METODE PENEMUAN HUKUM KETERANGAN DAN ARGUMEN
Didasarkan pada
Menjadi dasar untuk melakukan
Bila hukumnya sudah jelas
MENGKONSTITUIR
mendukung
FAKTA DAN PERISTIWA YANG ADA DALAM PERKARA
ALAT BUKTI YANG KUAT
Didukung oleh
MENGKONSTANTIR
MENGKUALIFISIR
Bila hukumnya belum jelas
MENAMBAH, MELENGKAPI, MENEMUKAN HUKUMNYA
III. METODE PENEMUAN HUKUM DI DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN SUATU PERKARA : 9
HARUS MENGETAHUI DENGAN JELAS TENTANG FAKTA DAN PERISTIWA YANG ADA DALAM PERKARA TERSEBUT (KETERANGAN DAN ARGUMEN DARI PARA PIHAK YANG BERPERKARA YANG DIDUKUNG ALAT BUKTI YANG KUAT)
9
MAJELIS HAKIM HARUS MENGKONSTATIR DAN MENGKUALIFISIR PERISTIWA DAN FAKTA TERSEBUT SEHINGGA DITEMUKAN PERISTIWA/FAKTA YANG KONKRIT
9
MAJELIS HAKIM BERUSAHA MENEMUKAN HUKUMNYA SECARA TEPAT DAN AKURAT TERHADAP PERISTIWA YANG TERJADI ITU
9
JIKA DASAR-DASAR HUKUM YANG DIKEMUKAKAN OLEH PIHAK-PIHAK YANG BERPERKARA KURANG LENGKAP, MAKA MAJELIS HAKIM KARENA JABATANNYA DAPAT MENAMBAH/ MELENGKAPI DASARDASAR HUKUM ITU SEPANJANG TIDAK MERUGIKAN PIHAKPIHAK YANG BERPERKARA ((LIHAT PASAL178 AYAT (1) HIR DAN PASAL 189 AYAT (1) R.Bg).
MENGKONSTATIR MENGANDUNG PENGERTIAN MELIHAT, MENGAKUI ATAU MEMBENARKAN TENTANG TELAH TERJADINYA PERISTIWA YANG DIAJUKAN TERSEBUT. UNTUK SAMPAI PADA KONSTATERINGNYA, HAKIM HARUS MEMILIKI KEPASTIAN YANG DIPEROLEHNYA MELALUI PEMBUKTIAN. OLEH KARENA ITU MENGKONSTATIR BERARTI PULA MEMBUKTIKAN MENGKUALIFISIR MENUNJUKKAN BAHWA DALAM TINDAKAN INI DILAKUKAN PENILAIAN TERHADAP PERISTIWA YANG TELAH DIANGGAP TERBUKTI ITU TERMASUK HUBUNGAN HUKUM APA ATAU YANG MANA. DENGAN PERKATAAN LAIN, MENGKUALIFISIR MERUPAKAN TINDAKAN MENEMUKAN HUKUMNYA BAGI PERISTIWA YANG TELAH DIKONSTATIR. MENGKONSTITUIR MERUPAKAN TINDAKAN MEMBERI KONSTITUSINYA TERHADAP PERISTIWA YANG TELAH DIKONSTATIR DAN DIKUALIFISI (MEMBERIKAN HUKUM TERHADAP SUATU PERISTIWA KONKRIT (INCONCRETO) / MEMBUAT KEPUTUSAN)
PENEMUAN HUKUM DENGAN METODE INTEPRETASI BENTUK METODE INTERPRETASI (PENAFSIRAN) :
METODE PENAFSIRAN GRAMATIKAL
METODE PENAFSIRAN SISTEMATIS ATAU LOGIS
METODE PENAFSIRAN HISTORIES
METODE PENAFSIRAN SOSIOLOGIS ATAU TELEOLOGIS
METODE PENAFSIRAN KOMPERATIF
METODE PENAFSIRAN RESTRIKTIF
METODE PENAFSIRAN EKSTENSIF
METODE PENAFSIRAN FUTURISTIS
PENEMUAN HUKUM DENGAN METODE KONSTRUKSI
BENTUK METODE KONSTRUKSI
METODE ANALOGI
METODE ARGUMENTUM A-CONTRARIO
PENGKONKRETAN HUKUM (RECHTSVERVIJNINGS)
FIKSI HUKUM
