Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh sikap wajib pajak, ...
berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan.
PENGARUH SIKAP, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN PAMULANG KOTA TANGERANG SELATAN
Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh : Banyu Ageng Wahyu Utomo NIM : 207082000155
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2011
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: Banyu Ageng Wahyu Utomo
No. Induk Mahasiswa
: 207082000155
Fakultas
: Ekonomi dan Bisnis
Jurusan
: Akuntansi
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya : 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan 2. Tidak melakukan plagiat terhadap naskah karya orang lain 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa ijin pemilik karya 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini Jikalau di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan di atas, maka saya siap untuk dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Ciputat, 15 September 2011 Yang menyatakan, Materai Rp.6000,( ............................................... )
DAFTAR RIWAYAT HIDUP A. Data Pribadi 1. Nama
: Banyu Ageng Wahyu Utomo
2. Jenis Kelamin
: Laki-laki
3. Tempat Tanggal Lahir
: Jakarta, 12 April 1989
4. Alamat
: Jl. Pinus Raya AG 2/16, RT 04 RW 021 a. Komp. Reni Jaya Kel. Pamulang Barat b. Kec. Pamulang Tangerang Selatan 15417
5. No Telepon/ Handphone
: 085691302521
6. Status
: Belum menikah
7. Agama
: Islam
8. Kewarganegaraan
: Indonesia
9. Alamat Email
:
[email protected]
B. Data Pendidikan Formal 1. 1995 – 2001
: SD Negeri 3 Pamulang
2. 2001 – 2004
: SMP Negeri 1 Pamulang
3. 2004 – 2007
: SMA Negeri 1 Pamulang
4. 2007 – 2011
: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
C. Data Pengalaman Organisasi 2008 – 2009
Pengurus
BEM
(Badan
Eksekutif
Mahasiswa) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
D. Kursus dan Training 1. Kursus Bahasa Inggris di ”New Concept Pamulang”, pada tahun 2006. 2. Kursus Bahasa Inggris di ”Intensive English Course (IEC) Ciputat” pada tahun 2007. 3. Training Sertifikasi ISO 9000 : 2008 di Center For Economic and Entrepreneurship Development (CEED) UIN Jakarta pada tahun 2009. 4. Training Soft Skill Academy di Student Center (SC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2009. 5. Seminar dan Kunjungan Ilmiah ke Bursa Efek Indonesia (BEI) di Fakultas Syariah & Hukum dan Fakultas Ekonomi & Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2009.
ABSTRACT
This study aims to analyze the influence of the attitude of the taxpayer, the taxpayer awareness, and knowledge of taxation, on taxpayer compliance in paying land and building tax. Data obtained in the form of a questionnaire distributed primary data in the District of South Tangerang city Pamulang(kec. Pamulang, kota tangerang selatan). Statistical method used multiple regression analysis. Test results show that the partial attitude of the taxpayer does not significantly affect taxpayer compliance, taxpayer awareness significantly influence taxpayer compliance, knowledge of taxation significantly affect taxpayer compliance, and simultaneously the taxpayer attitudes, awareness of the taxpayer, and knowledge of taxation significantly affect taxpayer compliance.
Keywords : Attitudes Taxpayers, Taxpayer Awareness, Knowledge of Taxation, and Tax Compliance.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Data yang diperoleh berupa data primer kuesioner yang disebarkan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan secara simultan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci : Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak.
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya, shalawat serta salam sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan apa yang saya harapkan. Skripsi ini disusun sebagai suatu syarat untuk mencapai tahap kelulusan dalam proses perkuliahan, mudah-mudahan menjadi karya yang spektakuler. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat yang ditetapkan dalam rangka mengakhiri studi pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, saya tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam penyusunan skripsi saya ini, antara lain kepada : 1. Orang tua saya Bapak Suprapto, SE., MM. dan Ibu Sri Budiningsih, S.Sos yang telah membesarkan saya dan mendoakan serta memberikan dukungan yang sangat besar terhadap saya, sehingga tersusunnya skripsi yang menjadi persyaratan mencapai suatu kelulusan. 2. Bapak Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. 3. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 4. Bapak Prof. Dr. Ahmad Rodoni selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan masukan, semangat, dan bimbingan dengan kesabaran dan ketabahannya.
5. Ibu Yusro Rahma, SE., M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan dalam proses penyusunan skripsi saya dengan sabar dan penuh keikhlasan. 6. Bapak Arif Mufraini, Lc, M.si selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 7. Seluruh dosen yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya jurusan akuntansi yang memiliki peran yang sangat besar bagi saya dalam proses perkuliahan. 8. Seluruh staf akademik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis yang yang sudah melayani saya dan teman-teman dalam proses pendaftaran, mulai dari ujian KOMPRE dan SKRIPSI dan telah bekerja dengan baik melayani para mahasiswa, semoga amalnya diterima Allah SWT. 9. My brother and My sister (Agung dan Sekar) yang sudah mendukung saya dalam proses tersusunnya skripsi ini. 10. Kawan-kawanku seperjuangan di Akuntansi A dan Akuntansi B yang telah membantu saya, dan memberikan semangat sehingga tersusunnya skripsi. Maju Terus Pantang Mundur...!!! 11. Kawan-kawanku di Pajak, yang sudah menjadi pendorong/motivasi semangat saya, dalam penyelesaian skripsi. Semangat Teman-Teman ...!!! 12. Agung, Siddik, Rachmat, Resa, Nisa, Farah, Nadia, Puji, Yusuf, Rusli, Rahmad yang telah memberi semangat dan dukungan kepada saya dari mulai ujian kompre sampai dengan selesainya skripsi saya, “Semoga kita semua bisa menjadi penyemangat satu sama lainnya”.
13. Oktifiliana Setyaningrum yang selalu menemani dan memberikan dukungannya selama proses penyusunan skripsi ini. 14. Kawan-kawanku dalam BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis, makasih atas do’anya. 15. Kawan-kawanku yang telah membantu, baik secara materil maupun secara moril, semoga amalnya diterima Allah SWT. 16. Pihak-pihak lain, yang saya tidak dapat sebutkan namanya satu persatu. Saya menyadari sekali bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf dan berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua. Dan saya berharap skripsi yang saya susun ini menjadi suatu karya yang baik serta menjadi suatu persembahan terbaik bagi para dosen-dosen dan teman-teman yang berada di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Demikianlah kata pengantar dari saya dan sebagai suatu introspeksi diri, saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Dan kekurangan hanya terdapat pada diri saya, karena kebenaran sejati hanya milik Allah SWT saya ucapkan terima kasih.
Jakarta, 15 September 2011
(Banyu Ageng Wahyu Utomo)
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR RIWAYAT HIDUP .............................................................
i
ABSTRACT ..........................................................................................
iii
ABSTRAK .…………………………………………………………...
iv
KATA PENGANTAR ...........................................................................
v
DAFTAR ISI .........................................................................................
viii
DAFTAR TABEL .................................................................................
xii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................
xiii
DAFTAR LAMPIRAN .........................................................................
xiv
I.
II.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian .................................................
1
B. Perumusan Masalah ...........................................................
5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..........................................
5
TINJAUAN PUSTAKA A. Gambaran Umum Mengenai Pajak .....................................
7
1. Pengertian Pajak ...........................................................
7
2. Fungsi Pajak .................................................................
8
3. Jenis - Jenis Pajak ........................................................
9
4. Tata Cara Pemungutan Pajak .......................................
11
5. Sistem Pemungutan Pajak ............................................
12
B. Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan ..................................
13
1. Definisi Wajib Pajak ………………………………….
13
2. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak ……………………..
14
3. Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak ………………….. 15 4. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak …………………… 16 5. Cara Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak ……….. 17 6. Wajib Pajak Yang Wajib Mendaftarkan dan Mendapatkan NPWP ....................................................................
18
C. Pajak Bumi dan Bangunan ………………………………… 18 1. Dasar Hukum ................................................................. 18 2. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan ..........................
18
3. Asas Pajak Bumi dan Bangunan .................................... 19 4. Termasuk Dalam Pengertian Bangunan ...................
19
5. Surat Pemberitahuan Objek Pajak ………...............
20
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.....................
20
7. Nilai Jual Objek Pajak ................................................
21
8. Objek Pajak .................................................................
22
9. Subjek Pajak ................................................................
24
10. Tarif Pajak .................................................................
26
11. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan .......
26
12. Cara Menghitung Pajak ...........................................
26
13. Tahun Pajak, Saat, Dan Tempat Yang Menentukan Pajak Terutang ..........................................................
27
14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, dan Surat Ketetapan Pajak ........................................................
28
D. Variabel – Variabel Penelitian ...........................................
29
1. Pemahaman Tentang Kepatuhan Wajib Pajak ...........
29
a. Definisi Kepatuhan ................................................
29
b. Kepatuhan Wajib Pajak dan Peraturan
III.
Perpajakan ...............................................................
31
2. Sikap Wajib Pajak ........................................................
32
3. Kesadaran Wajib Pajak ................................................
33
4. Pengetahuan Perpajakan ...............................................
33
E. Keterkaitan Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis .......
34
F. Penelitian Terdahulu ...........................................................
38
G. Kerangka Pemikiran ............................................................
41
METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian ....................................................
42
B. Metode Penentuan Sampel ...................................................
42
C. Metode Pengumpulan Data ..................................................
43
D. Metode Analisis Data ...........................................................
43
E. Definisi Operasional Variabel Penelitian ..............................
48
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian ..........................
52
1. Tempat dan Waktu Penelitian .......................................
52
2. Karakteristik Responden ...............................................
53
B. Hasil Uji Validitas Data ........................................................
53
1. Hasil Uji Validitas .........................................................
53
2. Hasil Uji Reliabilitas .....................................................
55
C. Hasil Uji Asumsi Klasik ........................................................
56
1. Hasil Uji Multikolinieritas ............................................. 56 2. Hasil Uji Heterokedastisitas …………………………... 57 3. Hasil Uji Normalitas ...................................................... 58 D. Hasil Uji Hipotesis ................................................................. 59 1. Hasil Uji koefisien Determinasi (R2) ............................. 59 2. Hasil Uji Signifikansi Simultan (uji F) .......................... 60 3. Hasil Uji signifikansi Parsial (uji t statistik) .................. 60 V.
PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................................. 65 B. Implikasi ................................................................................. 66 C. Saran ....................................................................................... 67 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
DAFTAR TABEL Nomor
Keterangan
Halaman
2.1
Penelitian Terdahulu
39
3.1
Operasional Variabel
49
4.1
Data sampel penelitian
52
4.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif Responden
53
4.3
Hasil Uji Validitas Sikap Wajib Pajak
54
4.4
Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak
54
4.5
Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan
55
4.6
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak
55
4.7
Hasil Uji Reliabilitas
56
4.8
Hasil Uji Multikolinieritas
56
4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
59
4.10
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
60
4.11
Hasil Uji signifikansi Parsial (Uji t)
61
DAFTAR GAMBAR Nomor
Keterangan
Halaman
4.1
Hasil Uji Heterokedastisitas
57
4.2
Hasil Uji Normalitas
58
DAFTAR LAMPIRAN Nomor
Keterangan
Halaman
1
Surat Kesediaan Responden
71
2
Identitas Responden
72
3
Pernyataan Sikap Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak 73
4
Pernyataan Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan 74
5
Jawaban Pernyataan Sikap Wajib Pajak (X1)
75
6
Jawaban Pernyataan Kesadaran Wajib Pajak (X2)
77
7
Jawaban Pernyataan Pengetahuan Perpajakan (X3)
79
8
Jawaban Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
81
9
Validitas dan Reliabilitas Sikap Wajib Pajak (X1)
83
10
Validitas dan Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak (X2)
84
11
Validitas dan Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan (X3)
85
12
Validitas dan Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
86
13
Multikolinieritas & Heterkedastisitas Data
87
14
Normalitas Data
88
15
Koefisien Determinasi (R2) & Signifikansi Simultan (Uji F) Data 89
16
Signifikansi Parsial (Uji t)
90
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan setor pajak lainnya sangat besar. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu pajak properti dimana sumber penerimaannya dapat diandalkan (Hasra, 2007:1). Objek Pajak PBB yaitu bumi dan bangunan yang memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya
yang tidak dapat disembunyikan, sehingga tentunya lebih mudah untuk dipantau (Karnanto, 2006:36). Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan Pajak Bumi dan bangunan dikembalikan untuk pembangunan dareah yang bersangkutan (Suhardito dan Sudibyo, 1999:3). Bagian Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yag penting bagi daerah dalam era otonomi sekarang ini. Untuk itu, perlu bagi pemerintah untuk meningkatkan peranan PBB sebagai sumber penerimaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu upayanya yaitu melalui peningkatan kesadaran wajib pajaknya. Karena keberhasilan penerimaan pajak merupakan cerminan kesadaran masyarakat (Misbach, 1997:17). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan itu adalah pajak. Ditinjau dari aspek ekonomi,
pajak
merupakan
pemindahan
sumber
daya
dari
sektor
privat/perusahaan ke sektor publik/negara yang digunakan untuk membiayai keperluan negara. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk
membayar
pengeluaran
umum
(Mardiasmo,
2009:1).
Sistem
pemungutan pajak yang mudah dan didukung partisipasi masyarakat dalam bentuk kepatuhan untuk membayar pajak, merupakan impian setiap pemerintahan.
Peran aktif rakyat dalam menunjang pembangunan nasional sangat diperlukan, khususnya wajib pajak. Rakyat sebagai wajib pajak akan ikut memberikan iuran bagi Negara dalam bentuk pajak. Dari hasil pembayaran pajak oleh rakyat tersebut diharapkan akan dapat membiayai pembangunan nasional (Imaniyah dan Handayani, 2008:2). Meskipun pajak dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh Negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak di Indonesia memerlukan motivasi untuk meningkatkan kepatuhannya untuk membayar pajak, serta peningkatan kepercayaan masyarakat bahwa penyaluran hasil pajak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, yaitu untuk kesejateraan rakyat, sehingga persepsi wajib pajak tentang pembayaran pajak akan positif terhadap pemerintah dalam mengelola pajak yang telah mereka bayarkan. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah Self Assesment System, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus (pengumpul pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Devano dan Siti Kurnia, 2006:109). Dalam pelaksanaan sistem tersebut, wajib pajak dituntut keaktifannya mulai dari saat mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak benar-benar penting bagi sistem perpajakan dan
menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan Self Assesment System sehingga patut menjadi sorotan bagi pemerintah dan masyarakat. Faktor pengetahuan jelas
sangat
penting
dalam
membantu
wajib
pajak
melaksanakan
kewajibannya, khususnya pengetahuan tentang pajak. Tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi SPT dan membayar pajaknya. Wajib pajak yang tidak tahu tentang pengetahuan pajak akan bingung tentang berapa jumlah pajak yang seharusnya ia bayarkan. Penerimaan negara bersumber dari sektor minyak dan gas bumi (migas) dan non-migas, serta penerimaan lain yang bersumber dari luar negeri. Penerimaan dari sektor migas sangat besar, tetapi proporsi penerimaan migas terus menurun. Sedangkan tugas-tugas, fungsi-fungsi, dan aktivitas-aktivitas kenegaraan semakin bertambah kompleks dan banyak. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk menggalakan sumber penerimaan lainnya, khususnya penerimaan yang bersumber dari dalam negeri yaitu pajak. Dengan tersedianya
penerimaan
pajak
dalam
APBN
membuat
tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan baik sesuai dengan rencana dan program yang dilakukan oleh setiap unit pemerintahan (departemen, kementerian, badan dan lembaga negara lainnya) setiap tahun (Pandiangan, 2008:69). Penerimaan potensial sumber Pendapatan Asli Daerah hanya sebagian dari beberapa pajak lain. Hal ini terbukti karena untuk pemerintah daerah salah satu penerimaan yang potensial berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu pajak properti merupakan sumber penerimaan yang dapat diandalkan.
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk
mengangkat
permasalahan dengan melakukan penelitian mengenai bagaimana “Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.” B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalah penelitian sebagai berikut : Apakah sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial maupun simultan ? C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Untuk menganalisis pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial maupun simultan. 2. Manfaat Penelitian a. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini menjadi jawaban atas permasalahan yang ingin diketahui dan menjadi tambahan pengetahuan. b. Bagi pemerintah daerah Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan dalam mengambil kebijakan menyangkut keuangan daerah
serta kinerja ekonomi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. c. Bagi wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi wajib pajak, agar sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan lebih meningkat untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak di Kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan. d. Sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada, serta bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Gambaran Umum Mengenai Perpajakan 1. Pengertian Pajak Ada bermacam-macam definisi tentang pajak menurut para ahli (Waluyo, 2008:2) diantaranya adalah : a. Prof. Dr. P. J. A. Adriani Pajak adalah iuran masrayakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayararnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugastugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. b. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. c. Sommerfeld Ray M. Anderson Herschel M. & Brock Horace R. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat imbalan
yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Jadi kesimpulannya dari beberapa definisi diatas yaitu pajak merupakan iuran pokok atau iuran wajib berupa uang bukan barang yang dikenakan kepada rakyat yang sudah mempunyai penghasilan tanpa ada imbalan berdasarkan undang-undang dan dibayarkan kepada pemerintah sehingga pemerintah dapat menggunakan iuran tersebut untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat untuk masyarakat luas. 2. Fungsi pajak Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair dan fungsi mengatur (regulerend). Fungsi budgetair maksudnya adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, sedangkan fungsi mengatur dapat diartikan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2009:2). Beberapa fungsi pajak juga dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Fungsi anggaran (budgetair / financial) Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugastugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan
biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat ini terutama diharapkan dari sektor pajak. b. Fungsi mengatur (regulerend) Pemerintah
bisa
mengatur
pertumbuhan
ekonomi
melalui
kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Jadi kesimpulannya adalah fungsi pajak yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah
yang
berfungsi
untuk
membiayai
pengeluaran-pengeluaran
pemerintah dan mengatur kebijaksanaan pajak untuk mencapai tujuan yang pemerintah. 3. Jenis – Jenis Pajak Pemerintah telah menetapkan bagi hasil pajak antara pusat dan daerah, bagi hasil tersebut dalam APBD dapat diketahui dari jenis-jenis pajak pusat yang pungutannya dibagi dengan daerah, diantaranya sebagai berikut :
a. Pajak Pusat / Pajak Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksnaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktoral Jenderal Pajak (Suandy, 2008:38). Yang tergolong jenis pajak ini adalah : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Mardiasmo, 2009:11) b. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah
Daerah
dan
pembangunan
Daerah
(Mardiasmo, 2009:12). Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian (Mardiasmo, 2009:13), yaitu : 1. Pajak Propinsi, terdiri dari : a.
Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air.
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air. c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 2. Pajak Kabupaten/ Kota, terdiri dari : a. Pajak Hotel. b. Pajak Restoran.
c. Pajak Hiburan. d. Pajak Reklame. e. Pajak Penerangan jalan. f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. g. Pajak Parkir. h. Pajak lain-lain. 4. Tata Cara Pemungutan Pajak Dalam pemungutan pajak penghasilan ada tiga macam cara yang biasa dilakukan (Suandy, 2008:40), yaitu : a. Asas Domisili (Tempat Tinggal) Dalam asas ini, pemungutan pajak berdasarkan domisili atau tempat tinggal Wajib Pajak dalam suatu negara. Negara dimana Wajib Pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap Wajib Pajak tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan melihat kebangsaan atau kewarganegaraan Wajib Pajak tersebut. b. Asas Sumber Pemungutan
pajak
didasarkan
pada
sumber
pendapatan/
penghasilan dalam suatu negara. Menurut asas ini, negara yang menjadi sumber pendapatan / penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan Wajib Pajak. c. Asas Kebangsaan (Nationaliteit) Pemungutan
pajak
didasarkan
pada
kebangsaan
atau
kewarganegaraan dari Wajib Pajak, tanpa melihat dari mana sumber
pendapatan / penghasilan tersebut maupun di negara mana tinggal (domisili) dari Wajib Pajak yang bersangkutan. 5. Sistem Pemungutan Pajak Pada dasarnya terdapat 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku (Suandy, 2008:130), yaitu : a. Official Assesment System Official Assesment System adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus/aparat pajak. Maka, dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif sedangkan Fiskus bersifat aktif. Dngan demikian, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka Official Assesment System sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran formil, artinya utang pajak timbul apabila sudah ada keteapan pajak dari Fiskus. Ciri-cirinya : 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 2) Wajib pajak bersifat pasif. 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. b. Self Assessment System Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak, dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Untuk mensukseskan sistem Self
Assessment Systemini dibutuhkan beberapa prasyarat dari Wajib Pajak, antara lain kesadaran Wajib Pajak (Tax consciousness), kejujuran Wajib Pajak, kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (Tax mindedness), dan kedisiplinan Wajib Pajak (Tax disciplin). Ciri-cirinya : 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. c. Withholding System Withholding System adalah sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak terhutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud antara lain pemebri kerja dan bendaharawan pemerintah. Ciri-cirinya : Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak. B. Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan 1. Definisi Wajib Pajak Definisi Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy, 2008:107). Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
perpajakan
ditentukan
untuk
melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”. (Undang-Undang No.16 Tahun 2000 Pasal 1 angka 1 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Berdasarkan definisi wajib pajak diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang meliputi pemungut pajak, pemotong pajak, dan pembayar
pajak
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
perpajakan yang berlaku. 2. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak Kewajiban wajib pajak (Mardiasmo, 2009:54) antara lain sebagai berikut : 1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP 2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP 3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar 4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan 5. Menyelenggarakanpembukuan / pencatatan 6. Jika diperiksa wajib : a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Berikut ini adalah Hak Wajib Pajak (Mardiasmo, 2009:55) : 1. Mengajukan keberatan dan surat banding 2. Menerima tanda bukti pmasukan SPT 3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan 4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT 5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak 6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak 7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak 8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah 9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya 10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak 11. Mengajukan keberatan dan banding 3. Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2009:23). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan (Waluyo, 2008:24). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Suandy, 2008:108). Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai identitas Wajib Pajak atau tanda pengenal diri yang digunakan untuk sarana administrasi perpajakan. 4. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Fungsi dari NPWP yaitu sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan (Waluyo, 2008:24). NPWP wajib dipunyai oleh semua wajib pajak, tetapi untuk satu wajib pajak hanya mempunyai satu NPWP, walaupun mempunyai dari satu penghasilan. Fungsi dari NPWP (Suandy, 2008:111) adalah sebagai berikut :
a. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, oleh karena itu kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. b. Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. 5. Cara Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Setiap wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus kepadanya diberikan NPWP. Kewajiban mendaftarkan ini berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendaftarkan NPWP dapat pula WP memperoleh secara jabatan yaitu apabila berdasarkan data ternyata orang pribadi atau badan mempenuhi syarat untuk diberikan NPWP. Oleh karena itu, Wajib Pajak atau yang diberi kuasa khusus untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir pendaftaran ke Kantor Pelayanan Pajak. Selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar dengan jangka waktu paling lama pada hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran serta persyaratannya diterima secara lengkap. Wajib
Pajak yang telah terdaftar yaitu Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan telah diberikan NPWP yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi pajak diberikan kartu NPWP ini diterbitkan oleh KPP (Waluyo, 2008:25). 6. Wajib Pajak Yang Wajib Mendaftarkan dan Mendapatkan NPWP Berikut ini adalah wajib pajak yang wajib mendaftarkan dan mendapatkan NPWP (Suandy, 2008:112) : a) Badan b) Perorangan, yang mempunyai penghasilan di atas PTKP (jika hanya bekerja pada satu pemberi kerja tidak wajib). C. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 1. Dasar Hukum Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994 (Mardiasmo, 2009:20). 2. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. (Mardiasmo, 2009:311). Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. (Mardiasmo, 2009:311).
Yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. (Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan / atau bangunan (Setiawan dan Hardi, 2006:125). Sedangkan menurut (Waluyo, 2010:196) Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan Objek Pajak yaitu Bumi dan Bangunan, keadaan Subjek ( siapa yang membayar ) tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan pajak yang dikenakan terhadap bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia dan atau bangunan yang meliputi konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. 3. Asas Pajak Bumi dan Bangunan Berikut ini adalah asas-asas Pajak Bumi dan Bangunan (Mardiasmo, 2009:311) : a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan b. Adanya kepastian hukum c. Mudah dimengerti dan adil d. Menghindari pajak berganda 4. Termasuk Dalam Pengertian Bangunan
Berikut ini yang termasuk dalam pengertian bangunan baik pendirian untuk perumahan tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan lainnya menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 adalah :
a. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan. b. Jalan tol, galangan kapal, dermaga. c. Tempat olahraga, kolam renang. d. Pagar mewah, taman mewah. e. Tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak. f. Fasilitas lain yang memberikan manfaat. 5. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy, 2008:157). Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 definisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. 6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 Pasal 10 ayat 1 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu atau memberitahukan besarnya pajak
terutang kepada Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) berdasarkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) wajib pajak.
7. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli. Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti (Mardiasmo, 2009:312). Yang dimaksud dengan : c. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkan dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. d. Nilai Perolehan Baru adalah suatu cara pendekatan/ metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. e. Nilai Jual Pengganti adalah suatu pendekatan/ metode penentuan nilai ual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut. Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi :
1) Objek pajak sektor peedesaan. 2) Objek pajak sektor perkebunan. 3) Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusaha hutan, hak pengusaha hasil hutan, izin pemanfaatan kayu serta izin sah lainnya selain hak pengusaha hutan tanaman industri. 4) Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusahaan hutan tanaman industri. 5) Objek pajak sektor pertambangan minyak dan gas bumi. 6) Objek pajak sektor pertambangan energi panas bumi. 7) Objek pajak sektor pertambangan non migas selain penambangan energi panas bumi dan galian C. 8) Objek pajak sektor pertambangan non migas galian C. 9) Objek pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan karya atau kontrak kerjasama. 10) Objek pajak bidang usaha perikanan laut. 11) Objek pajak bidang usaha perikanan darat. 12) Objek pajak yang bersifat khusus. 8. Objek Pajak Yang menjadi objek pajak PBB adalah bumi dan atau bangunan. Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang (Mardiasmo, 2009:313). Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
a. Letak b. Peruntukan c. Pemanfaatan d. Kondisi lingkungan dan lain-lain Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut : a. Bahan yang digunakan b. Rekayasa c. Letak d. Kondisi lingkungan dan lain-lain Pada dasarnya semua tanah dan bangunan yang berada di wilayah negara kita ini bisa dimasukkan sebagai “objek Pajak”. Namun terhadap tanah dan bangunan tertentu dapat dikecualikan atau tidak dikenakan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Objek pajak atau tanah dan bangunan yang dikecualikan/tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (Mardiasmo, 2009:314) adalah sebagai berikut : 1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain : a) Dibidang ibadah, contoh : masjid, gereja, vihara, pura. b) Diidang sosial, contoh : panti asuhan, tanah wakaf. c) Di bidang kesehatan, contoh : rumah sakit pemerintah. d) Di bidang pendidikan, contoh : sekolah/ madrasah, pesantren. e) Di bidang kebudayaan nasional, contoh : museum, candi.
2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. a) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak dan lain-lain. b) Tanah atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Artinya bila tanah/gedung perwakilan RI dinegara tertentu tidak dikenai PBB, hal yang sama kita perlakukan terhadap tanah/gedung negara tersebut yang ada disini. c) Bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. 3) Objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing-masing kabupaten/ kota dengan besar setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP. 9. Subjek Pajak Berikut ini yang menjadi subjek pajak (Mardiasmo, 2009:316) yaitu :
a) Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/ pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak. b) Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no.1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. c) Dalam hal atas suatu objek belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no.1 sebagai wajib pajak. d) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaiman dimaksud dalam no.3 dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud. e) Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam no.4 disetujui, maka Direktorat Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam no.3 dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud. f) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasanalasannya. g) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dalam no.4 Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.
10. Tarif Pajak Berdasarkan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen). 11. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Dasar pengenaan PBB adalah "Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)". Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Mentri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendahrendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. NJOP ditentukan per wilayah berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan terlebih dahulu memperhatikan : 1. Harga rata-rata diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar; 2. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya 3. Nilai perolehan baru 4. Penentuan nilai jual objek pengganti
12. Cara Menghitung Pajak Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan NJKP (Mardiasmo, 2009:317). Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif Pajak x NJKP = 0,5% x [Persentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP)] Besarnya persentase NJKP ditentukan sebagai berikut : a. Sebesar 40% dari NJOP untuk : 1) Objek pajak perkebunan; 2) Objek pajak kehutanan; 3) Objek pajak lainnya, yang wajib pajak perseorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). b. Sebesar 20% dari NJOP untuk : 1) Objek pajak pertambangan; 2) Objek pajak lainnya yang NJOP kurang dari 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). c. Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP a. Jika NJKP = 40% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB = 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP) = 0,2% x (NJOP-NJOPTKP) b. Jika NJKP = 20% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB = 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) = 0,1% x (NJOP-NJOPTKP) 13. Tahun Pajak, Saat, Dan Tempat Yang Menentukan Pajak Terutang
Berikut ini adalah Tahun Pajak, Saat, Dan Tempat Yang Menentukan Pajak Terutang (Mardiasmo, 2009:318) : a. Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim. Jangka waktu satu tahun takwim adalah dari 1 Januari sampai 31 Desember. b. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. c. Tempat pajak yang terutang : 1) Untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2) Untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten/ Kota. Tempat pajak yang terutang untuk Batam, di wilayah propinsi Riau. 14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Berikut ini adalah Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) (Mardiasmo, 2009:319) : a.Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP. b. SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan
tepat waktu serta
ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. c.Ditjen Pajak akan diterimanya.
menerbitkan
SPPT berdasarkan
SPOP
yang
d. Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal sebagai berikut : 1) Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. 2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang seharusnya lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. e.Jumlah pajak yang terutang dalam SKP sebgaimana dimaksud dalam no.4 huruf a adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak. f. Jumlah pajak uang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud dalam No.4 huruf b, adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terutang yang dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang. D. Variabel - Variabel Penelitian 1. Pemahaman Tentang Kepatuhan Wajib Pajak a. Definisi Kepatuhan Menurut (Kamus Umum Bahasa Indonesia 1995:1013), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan, dapat diartikan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang
taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
perpajakan
(Imaniyah
dan
Handayani, 2008:6). Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Tjahjono, 2006:29). Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu: 2003, 148). Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah perilaku/tingkah laku wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan, dan memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Kusumawati, 2006:40) yaitu : 1) Faktor pendidikan wajib pajak, yang meliputi pendidikan formal dan pengetahuan wajib pajak. 2) Faktor pendapatan wajib pajak, yang meliputi besarnya pendapatan bersih wajib pajak dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai. 3) Faktor pelayanan aparatur pajak, disaat pelayanan penyampaian informasi, pelayanan pembayaran, maupun pelayanan keberatan dan penyaranan.
4) Faktor penegakan hukum pajak, yang terdiri dari sanksi-sanksi, keadilan dalam penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan dan pemeriksaan. 5) Faktor sosialisasi, diantaranya pelaksanaan sosialisasi dan media sosialisasi. b. Kepatuhan Wajib Pajak dan Peraturan Perpajakan Kepatuhan wajib pajak yaitu ketaatan untuk melakukan ketentuan – ketentuan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. Selain itu, wajib pajak paham tentang UU perpajakan mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung pajak dengan jumlah benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 544/KMK.04/2000, kriteria wajib pajak patuh adalah: 1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir. 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. 4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, korelasi pada
pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%. 5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
2. Sikap Wajib Pajak Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak tentang objek, orang atau peristiwa (Robbinson, 2001:11). Perspektif individu sikap dapat menjadi dasar bagi interaksi seseorang dengan orang lain dan dengan dunia di sekelilingnya (Nimran, 1999:11). Berdasarkan dari pengertian sikap tersebut Sikap Wajib Pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa (Hardika, 2006:77). Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sikap wajib pajak adalah pernyataan, pertimbangan atau perspektif individu dari wajib pajak yang menjadi dasar
interaksi dengan orang lain atau peristiwa, baik itu menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai suatu objek.
3. Kesadaran Wajib Pajak Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Tarjo dan Sawarjuwono, 2005:126). 4. Pengetahuan Perpajakan Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal
yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009:1). Jadi kesimpulannya pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang – undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakannya. E. Keterkaitan Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis 1. Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Indrawijaya mendefinisikan sikap (attitude) dapat didefinisikan sebagai suatu cara bereaksi terhadap suatu ransangan yang tinggi dari seseorang atau dari suatu situasi (Indrawijaya 2000:40). Sikap wajib pajak merupakan pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai obyek, orang atau peristiwa (Hardika, 2006:77).
Selanjutnya Allport menjelaskan pengertian sikap adalah “sebagai semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu obyek dengan cara-cara tertentu. Agaknya tidak begitu bisa menafsirkan kesiapan dalam defnisi ini sebagai suatu kecenderungan potensi untuk bereaksi apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon” (Azwar, 1998:3). Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Adanya pengaruh yang signifikan dari sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak, kebijakan pajak, dan administrasi pajak dapat mempengaruhi bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mengacu kepada pengertian yang dijlaskan menurut Robbin, sikap adalah “Pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak mengenai objek, orang atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan mengenai sesuatu” (Robbins 1999:169), penelitian Frengki C H Siahaan menyatakan bahwa sikap wajib pajak kurang mendukung untuk membayar pajak bumi dan bangunan secara disiplin dikarenakan kebanyakan wajib pajak masih belum mengetahui dan memahami informasi tentang prosedur PBB dan proses perhitungan PBB.
Berdasarkan penelitian Kautzar Riza Salman dan Mochammad Farid sikap wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hanya indikator sikap wajib pajak terhadap kebijakan pajak yang tidak mampu membentuk konstruk dengan baik, sedangkan ketiga indikator lainnya yaitu sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak, sikap wajib pajak terhadap administrasi pajak, dan sikap wajib pajak terhadap pelayanan pajak mampu membentuk konstruk sikap wajib pajak dengan baik Ha1 : Sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan
cara
membayar
kewajiban
pajaknya.
Kesadaran
perpajakan
berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Tarjo dan Sawarjuwono, 2005:126). Berdasarkan penelitian Arief Rachman dkk., kesadaran wajib pajak merupakan konstelasi komponen kognitif, affektif, konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan,
dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Ha2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3. Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Semua wajib pajak tanpa tergantung dengan latar belakang pendidikan, mereka setuju bahwa pendidikan pajak membantu meningkatkan kepatuhan pajak (Noormala, 2008:6). Seseorang yang berpendidikan pajak akan mempunyai pengetahuan tentang perpajakan, baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Berdasarkan penelitian Nur Imaniyah dan Bestari Dwi Handayani pengetahuan perpajakan wajib pajak dapat diukur dengan pendidikan terakhir wajib pajak, pendidikan pajak formal, pengetahuan tentang PBB, pengetahuan
tentang aturan PBB, pengetahuan tentang manfaat pajak, pengetahuan tentang dan sanksi perpajakan. Ha3 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
4. Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran moral yang baik sebagai warga negara dalam melaksanakan kewajiban pajaknya berbeda dengan warga negara yang tidak mempunyai kesadaran moral. Seseorang yang berpendidikan pajak akan mempunyai pengetahuan tentang perpajakan, baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.
Ha4 : Sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
F. Penelitian Terdahulu Sebagai tolak ukur dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, Tabel 2.1 menunjukkan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan perpajakannya.
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya No
Nama Peneliti
Judul Penelitian
Variabel yang diteliti
Alat analisis
Hasil Penelitian (Kesimpulan)
1
Nur Imaniyah dan Bestari Dwi handayani (2008)
Pengaruh Penghasilan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kelurahan Tegalrejo Kota Pekalongan
1. Penghasilan Regresi Wajib Pajak Berganda 2. Pengetahuan Perpajakan 3. Kepatuhan Membayar PBB
1. Penghasilan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB 2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB
2
Arief Rachman, Rindah Febriana Suryawati, dan Gita Arasy Harwida (2008)
Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Serta Kepatuhan Wajib Pajak PBB Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep
1. Pemahaman Wajib Pajak 2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Kepatuhan Wajib Pajak 4.Keberhasilan Penerimaan PBB
1. Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB 2. Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB 3. Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB
3
Kautsar Riza Salman dan Mochammad Farid (2007)
Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan
1. Sikap Wajib Analisis Pajak Faktor 2. Moral Wajib Pajak 3. Kepatuhan pada
Regresi Berganda
1. Sikap Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP pada
Wajib Pajak Pada Industri Perbankan di Surabaya
4
5
Pengaruh sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kudus Frengki C H Pengaruh Siahaan Sikap dan (2008) Motivasi Masyarakat Terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Candisari Kora Semarang
Dhani Kurniawan (2006)
Industri Perbankan
Industri Perbankan 2. Moral Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP pada Industri Perbankan
1. Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan 2. Kepatuhan Wajib Pajak
Analisis Deskriptif Prosentase dan Analisis Regresi
1. Sosialisasi pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
1. Sikap Masyarakat 2. Motivasi Masyarakat 3. Partisipasi Masyarakat
Analisis Kuantitatif dan Analisis Tabel Epsilon
1. Variabel sikap dan variabel motivasi dengan partisipasi ada korelasi positif dan sangat signifikan
G. Kerangka Pemikiran Berdasarkan uraian diatas, gambaran menyeluruh tentang pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
Variabel Independen
Variabel Dependen
Sikap Wajib Pajak (X1) Kesadaran Wajib Pajak (X2) Pengetahuan Perpajakan (X3)
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)
Keterangan :
Parsial
Simultan
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Objek dalam penelitian ini adalah wajib Pajak Bumi dan bangunan yang berada di wilayah Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Variabel bebas (Independent Variable) dalam penelitian ini faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak yaitu sikap wajib pajak terhadap peraturan PBB, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan tentang tata cara pembayaran pajak. Sedangkan variabel tidak bebas (Dependen Variable) dari penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. B. Metode Penentuan Sampel Metode yang digunakan dalam pengumpulan sampel pada penelitian ini adalah metode Conveniance Sampling. Metode Conveniance Sampling adalah istilah umum yang mencakup variasi luasnya prosedur pemilihan responden. Conveniance Sampling, berarti unit sampel yang ditarik mudah dihubungi tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur, dan bersifat kooperatif (Hamid, 2010:18). Metode Conveniance Sampling merupakan metode memilih sampel dari elemen populasi (orang atau kejadian) yang datanya mudah diperoleh oleh peneliti dengan elemen populasi yang dipilih tidak terbatas sehingga peneliti memiliki kebebasan
untuk memilih sampel yang paling cepat dan murah (Indrianto & Supomo, 2002:130)
C. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu penelitian lapangan dan penelitian pustaka. 1. Penelitian Lapangan (Field Research) Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama (data primer) (Indrianto & Supomo, 2002:130). Pada penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah wajib pajak yang membayar PBB di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan. Data penelitian ini dikumpulkan melalui metode survey yaitu metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Data penelitian ini dikumpulkan mengirimkan kuesioner. Kuesioner didistribusikan langsung pada wajib pajak PBB secara acak kemudian diolah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. 2. Penelitian Pustaka (Library Research) Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder (Indrianto & Supomo, 2002:130). Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, skripsi, dan internet. D. Metode Analisis Data Metode analisis data menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis.
1. Uji Kualitas Data Dalam suatu penelitian diperoleh instrumen yang valid dan reliabel. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat mengukur apa saja yang ingin diukur. Sedangkan reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas. a. Uji Validitas Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh keusioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan Pearson Correlation yaiu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaanpertanyaan. Apabila Pearson Correlation yang didapat memiliki nilai dibawah 0,05 berarti data yang diperoleh adalah valid. b. Uji Reliabilitas Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : 1. Repeated Measure atau pengukuran ulang. 2. One shot atau pengukuran sekali saja, pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Kriteria pengujian
dilakukan dengan menggunakan pengujiian Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pengukuran sekali saja atau One Shot. 2. Uji Asumsi Klasik a. Uji Normalitas Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal dan mendekati normal (Santoso, 2004:212). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan Normal P-Plot. Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal. b. Uji Multikolinearitas Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (tidak terjadi multikolinearitas) (Ghozali, 2009:91). Uji multikolinearitas dilihat dari nilai tolerance dan variance inflantion factor (VIF). Suatu model regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10 dan mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 0,1 (Ghozali, 2009:92). c. Uji Heteroskedastisitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan lain tetap, maka disebut Homokesdastisitas dan jika berbeda disebut Heterokesdastisitas. Homokesdastisitas
Model atau
regresi tidak
yang
terjadi
baik
adalah
Heterokesdatisitas.
yang Uji
Heterokesdatisitas dapat dilihat dengan menggunakan grafik plot antara nilai prediksi veriabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika grafik plot menunjukan suatu pola titik seperti titik yang bergelombang
atau
disimpulkan
bahwa
melebar terjadi
kemudian
mengemput,
homokesdatisitas,
maka tidak
dapat terjadi
heterokesdatisitas (Ghozali, 2005:105). 3. Analisis Regresi Berganda Uji penelitian ini digunakan model analisis regresi berganda (multiple regression analysis). Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004:47). Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel terikat (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, sedangkan variable bebasnya terdiri dari : sikap wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan pengetahuan perpajakan (X3). Dengan persamaan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Y = βo + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e Keterangan :
Y
= Kepatuhan WP dalam membayar PBB
Βo
= Konstanta
Β1
= Koefisien regresi sikap WP saat membayar PBB
Β2
= Koefisien regresi kesadaran WP dalam hal pembayaran PBB
Β3
= Koefisien regresi pengetahuan tentang perpajakan oleh WP
X1
= Sikap WP
X2
= Kesadaran WP
X3
= Pengetahuan perpajakan
e
= Standart Error
Untuk menguji hipotesis alat yang digunakan adalah regresi berganda. Dalam penggunaan alat uji regresi berganda terdapat beberapa analisis yang digunakan, yaitu: a. Uji R dan R Square (R2) Uji ini digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2005:83). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti independen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. b. Uji Stastitik F Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005:84). Kriteria yng dipakai untuk
membuat keputusan terhadap hasil uji hipotesis adalah berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 0,05 yang merupakan probabilitas kesalahan sebesar 5%.
c. Uji Statistik t Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara individu terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005:84). Kriteria yng dipakai untuk membuat keputusan terhadap hasil uji hipotesis adalah berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 0,05 yang merupakan probabilitas kesalahan sebesar 5%. E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 1. Variabel Independen Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain (Indrianto dan Supomo, 2002:63). Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak serta pengetahuan perpajakan. Sedangkan variabel dependen meliputi kepatuhan wajib pajak. a. Sikap wajib pajak (X1) Sikap Wajib Pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa (Hardika, 2006:77). b. Kesadaran wajib pajak (X2) Kesadaran
perpajakan
adalah
kerelaan
memenuhi
kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk
pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya.
c. Pengetahuan perpajakan (X3) Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. 2. Variabel Dependen Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Indriantoro dan Supomo, 2002:63). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi
semua
kewajiban
perpajakan
dan
melaksanakan
hak
perpajakannya (Nurmantu, 2003:148). Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian No 1
Variabel Sikap (Kautsar Riza Salman dan Mochammad Farid ) (2008)
Sub variabel Indikator Reaksi 1. Sikap Wajib Terhadap Pajak Terhadap Peraturan Pelayanan Pajak Pajak 2. Sikap Wajib Pajak Terhadap Sanksi Pajak 3. Sikap Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pajak yang Berlaku 4. Sikap Wajib Pajak Terhadap Administrasi
Skala
Interval
Butir Pertanyaan 1.Pelayanan di kantor pajak memudahkan saya dalam membayar pajak 2.Sistem pelayanan di kantor pajak sudah berjalan dengan baik 3. Saya membayar pajak karena adanya sanksi dan denda 4. Saya melunasi pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya
Pajak
2
3
Kesadaran (Arief Rachman, Rindah Febriana Suryawati, dan Gita Arasy Harwida) (2008)
Pengetahuan Perpajakan (Nur Imaniyah dan Bestari Dwi handayani) (2008)
Kerelaan Untuk Membayar Pajak
1 Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Membayar Pajak 2. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tujuan Pemungutan Pajak 3, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kebijakan Pajak 4. Kesadaran Wajib Pajak Untuk Memberikan Informasi
Pengetahuan 1. Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Tentang Terhadap Fungsi Tata Cara Pajak Membayar 2. Pengetahuan Pajak Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pajak 3. Pengetahuan
Interval
Interval
untuk menghindari sanksi denda 5. Saya membayar pajak berdasarkan tarif pajak 6. Tarif pajak yang sesuai UU perpajakan memudahkan saya dalam membayar pajak 1.Saya membayar pajak karena sadar merupakan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik 2.Saya berkeyakinan pemungutan pajak hasilnya akan kembali ke masyarakat 3.Saya memahami betapa pentingnya pajak bagi pembangunan nasional 4. Pajak bumi dan bangunan dipergunakan sebagai sumber pendapatan daerah 5.Saya membayar pajak bumi dan bangunan dengan senang hati dan sukarela sesuai kebijakan pajak 6. Saya melaporkan detail perubahan tanah dan bangunan saya 1. Saya mengetahui fungsi atas pajak yang saya bayar 2. Dengan membayar pajak maka pembangunan fasilitas umum menjadi lebih baik 3. Dengan membayar
Wajib Pajak Terhadap Pendaftaran Sebagai Wajib Pajak 4. Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Tata Cara Pembayaran Pajak 5. Pengetahuan Pajak Terhadap Tarif Pajak
4
Kepatuhan Wajib Pajak (Arief Rachman, Rindah Febriana Suryawati, dan Gita Arasy Harwida) (2008)
Ketaatan Terhadap Peraturan Perpajakan
1. Membayar Pajak Tepat Pada Waktunya 2. Membayar Pajak Tanpa Ada Pemaksaan 3. Kepatuhan Terhadap Kewajiban Wajib Pajak 4. Kepatuhan Terhadap Sanksi Pajak 5. Melaporkan informasi yang diperlukan
Interval
pajak, saya dapat menikmati sarana dan prasarana sebagai kebutuhan umum 4. Pajak merupakan pendapatan negara yang sangat penting 5. Saya mengerti cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 6. Saya mengerti tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan 7. Saya paham dan mengerti tarif pajak yang akan saya bayar 1. Saya membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu 2. Saya menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak karena ada paksaan dari pihak fiskus 3. Saya sudah melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak secara benar 4. Sanksi denda pajak bumi dan bangunan memacu saya untuk membayar pajak tepat waktu 5. Keterlambatan dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan dikenakan sanksi 6. Saya bersedia melaporkan informasi tentang pajak jika fiskus membutuhkan informasi tersebut
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada wajib pajak PBB yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang Selatan. Pengiriman kuesioner dilakukan dari awal bulan Juni 2011 dan proses pengembaliannya dilakukan sampai dengan awal bulan Juli 2011. Kuesioner disebarkan kepada 100 respoden. Dari 100 kuesioner yang disebarkan, sebanyak 82 kuesioner yang dikembalikan. Dari 82 kuesioner yang diterima, 9 kuesioner diantaranya tidak dapat digunakan akibat pengisian yang kurang lengkap, sehingga total kuesioner yang memenuhi syarat dan dapat diolah berjumlah 73 kuesioner. Data sampel ini dapat dilihat dalam tabel 4.1 Tabel 4.1 Data Sampel Penelitian No. Keterangan 1 Jumlah kuesioner yang disebar 2 Jumlah kuesioner yg tidak kembali 3 Jumlah kuesioner yang kembali 4 Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah 5 Jumlah kuesioner yang dapat diolah Sumber : Data Primer Diolah
Jumlah 100 18 82 9 73
2. Karakteristik Responden Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB yang bertempat tinggal di wilayah Kota Tangerang Selatan. Karakteristik responden selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut. Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Identitas Responden Jenis Kategori Pendidikan
Keterangan a. SMA/Sederajat
Jenis Kelamin
Jumlah 29
Persentase 39.73 %
b. D3
10
13,70 %
c. S1
31
42,46 %
d. S2 a. Laki-laki
3 54
4,11 % 73,98 %
19
26,02 %
b. Perempuan Sumber : Data Primer Diolah
Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat responden rata-rata berpendidikan
tingkat akhir,
tingkat pendidikan
responden yang
berpendidikan tingkat akhir perguruan tinggi yang meliputi D3, S1, S2 lebih banyak yaitu berjumlah 44 orang, kemudian diikuti responden yang berpendidikan tingkat SMA/sederajat berjumlah 29 orang. Responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 54 orang, kemudian diikuti yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 19 orang. B. Hasil Uji Validitas Data 1. Hasil Uji Validitas Pengujian
ini
dilakukan
dengan
menggunakan
Pearson
Correlation. Pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikan di bawah 0,05 maka butir pertanyaan itu dikatakan valid.
Tabel berikut menunjukan hasil uji validitas dari empat variabel dengan 73 sampel responden : Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Sikap Wajib Pajak Pernyataan Perason Correlation Skp 01 0,646** Skp 02 0,595** Skp 03 0,565** Skp 04 0,616** Skp 05 0,387** Skp 06 0,615** Sumber : Data Primer Diolah
Sig (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa semua pertanyaan dapat dikatakan valid karena setiap pertanyaan memiliki nilai signifikan di bawah 0,05. Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Kesadaran Wajib Pajak Pernyataan Perason Correlation Ksd 01 0,545** Ksd 02 0,653** Ksd 03 0,469** Ksd 04 0,469** Ksd 05 0,669** Ksd 06 0,619** Sumber : Data Primer Diolah
Sig (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa semua pertanyaan dapat dikatakan valid karena setiap pertanyaan memiliki nilai signifikan di bawah 0,05.
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Pengetahuan Perpajakan Pernyataan Perason Correlation Png 01 0,632** Png 02 0,693** Png 03 0,601** Png 04 0,305** Png 05 0,564** Png 06 0,575** Png 07 0,505** Sumber : Data Primer Diolah
Sig (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa semua pertanyaan dapat dikatakan valid karena setiap pertanyaan memiliki nilai signifikan di bawah 0,05. Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Pernyataan Perason Correlation Png 01 0,634** Png 02 0,606** Png 03 0,520** Png 04 0,477** Png 05 0,778** Png 06 0,464** Sumber : Data Primer Diolah
Sig (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa semua pertanyaan dapat dikatakan valid karena setiap pertanyaan memiliki nilai signifikan di bawah 0,05. 2. Hasil Uji Reliabilitas Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pedoman alat pengukur dikatakan reliabel adalah jika nilai koefisien alpha di atas 0,60. Tabel berikut menunjukkan hasil uji reliabilitas terhadap 73 responden.
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas Data Instrumen Sikap Wajib Pajak Kesadaran Wajib Pajak Pengetahuan Perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak
Cronbach's Alpha 0.727 0.726 0.639 0.729
Keterangan Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel
Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa variabel Sikap Wajib Pajak dapat dikatakan reliabel karena nilai alpha di atas 0,60 yaitu sebesar 0,727. Variabel independen lainnya yaitu Kesadaran Wajib Pajak juga dapat dikatakan reliabel karena nilai alpha di atas 0,60 yaitu sebesar 0,726. Variabel independen yang terakhir yaitu pengetahuan perpajakan wajib pajak juga dapat dikatakan reliabel karena nilai alpha di atas 0,60 yaitu sebesar 0,639. Sedangkan untuk variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan reliabel karena nilai alpha di atas 0,60 yaitu sebesar 0,729. C. Hasil Uji Asumsi Klasik 1. Hasil Uji Multikolinieritas Tabel berikut menunjukkan hasil uji multikolinieritas semua variabel : Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Tolerance Sikap Wajib Pajak .552 Kesadaran Wajib Pajak .613 Pengetahuan Perpajakan .450 Sumber : Data Primer Diolah
VIF 1.813 1.632 2.220
Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji multikolinieritas dapat dilihat melalui Variance Inflation Factor (VIF) masing-masing variabel independen memiliki VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance > 0,1,
maka dapat dinyatakan model regresi linier berganda terbebas dari asumsi multikolinieritas. 2. Hasil Uji Heterokedastisitas Uji Keterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Sebaiknya jika varians berbeda maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.
Ga GA Gambar 4.1 Hasil Grafik Scatter Plot Gambar 4.1 menunjukkan tidak terjadi heteroskesdatisitas karena titik-titik tidak menyebar diatas dan dibawah nilai angka nol (0) pada sumbu Y dan tidak membentuk pola. 3. Hasil Uji Normalitas Berikut ini adalah hasil uji normalitas menggunakan grafik P-Plot:
Gambar 4.2 Normal P.Plot Gambar 4.2 diatas menunjukkan data (titik) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.
D. Hasil Uji Hipotesis Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X). 1. Hasil Uji koefisien Determinasi (R2)
Tabel berikut menunjukkan hasil uji koefisien determinasi (R2) : Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi (R2) Model Summaryb Adjusted R Std. Error of Model 1
dim
R .694a
R Square .482
Square .460
the Estimate 2.292
Durbin-Watson 1.832
ensi on0
a. Predictors: (Constant), pengetahuan, sikap, kesadaran b. Dependent Variable: kepatuhan
Berdasarkan tabel 4.9 diatas besarnya adjusted R2 adalah 0,460 hal ini berarti 46,0 % variabel dependen kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dapat dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan perpajakan wajib pajak. Sedangkan sisanya sebesar 54,0 % dipengaruhi oleh variabel lain seperti penghasilan wajib pajak
(Imaniyah
&
Handayani,
2008:17),
sosialisasi
perpajakan
(Kurniawan, 2006:32) ,pemahaman tentang tata cara membayar pajak (Rachman, 2008:19), dan lain-lain.
2. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas (independen) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Tabel 4.10
ANOVAb Model 1 Regression Residual
Sum of Squares 337.575 362.452
Total
df 3 69
700.027
Mean Square 112.525 5.253
F 21.421
Sig. .000a
72
a. Predictors: (Constant), pengetahuan, kesadaran, sikap b. Dependent Variable: kepatuhan
Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat dilihat bahwa nilai F hitung diperoleh sebesar 21.421 dengan tingkat signifikasi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa sikap wajib pajak, kesadaran wajb pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. 3. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t) Uji
signifikansi
menginterpretasikan
parameter
koefisien
individual
variabel
bertujuan
independen.
Untuk
untuk dapat
menentukan persamaan regresi dalam penelitian ini harus ditentukan besarnya nilai konstanta dan koefisien regresi yang terdapat dalam tabel Coefficients (a) hasil uji data penelitian sebagai berikut :
Tabel 4.11 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t Statistik)
Coefficientsa Standardized Model
Unstandardized Coefficients B
1 (Constanta)
Std. Error 2.639
2.759
sikap
.101
.126
kesadaran
.345
pengetahuan
.356
Coefficients Beta
t
Sig. .957
.342
.094
.806
.423
.133
.287
2.596
.012
.112
.411
3.183
.002
a. Dependent Variable: kepatuhan
Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Y = 2,639 + 0,101X1 + 0,345X2 + 0,356X3 + e Keterangan: Y
=
Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan
X1
=
Sikap wajib pajak
X2
=
Kesadaran Wajib Pajak
X3
=
Pengetahuan perpajakan
e
=
Kesalahan pengganggu
Persamaan regresi di atas mengandung makna bahwa: a. Konstanta sebesar 2,639 berarti bahwa dengan mengesampingkan pengaruh besarnya sikap wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2) dan pengetahuan perpajakan (X3), maka besarnya kepatuhan wajib pajak adalah 2,639. b. Koefisien regresi variabel sikap wajib pajak (X1) sebesar 0,101 berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel sikap wajib pajak (X1) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,101 satuan.
c. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X2) sebesar 0,345 berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel kesadaran wajib pajak (X2), sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,345 satuan. d. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X3) sebesar 0,356 berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel kesadaran wajib pajak (X3), sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,356 satuan. Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan (X3) sebesar 0,356 berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel pengetahuan perpajakan (X2), sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,356 satuan. Berdasarkan uji t stastitik pada tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa : a. Variabel Sikap Wajib Pajak Variabel sikap wajib pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,423 nilai ini lebih besar dari 0,05 (0,423>0,05). Dapat disimpulan bahwa sikap wajib pajak (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian ini konsisten sejalan dengan penelitian Frengki C H Siahaan (2008) tetapi bertentangan dengan penelitian Kautzar Riza Salman dan Mochammad Farid (2007). Sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai obyek, orang atau peristiwa. Berdasarkan
hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak kurang mendukung terhadap kepatuhan wajib pajak. b. Variabel Kesadaran Wajib Pajak Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,012 nilai ini lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulan bahwa kesadaran wajib pajak (X2) secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian ini konsisten sejalan dengan penelitian Arief Rachman, dkk (2008). Kesadaran perpajakan dapat diartikan dengan kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Dengan adanya rasa kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu semakin tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. c. Variabel Pengetahuan Perpajakan Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikan sebesar 0,002 nilai ini lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulan bahwa pengetahuan perpajakan (X3) secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian ini
konsisten sejalan dengan penelitian Nur Imaniyah dan Bestari Dwi Handayani (2008). Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak mengerti bagaimana pentingnya dan fungsinya dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara patuh sesuai dengan hasil penelitian bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : a. Sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan. Hasil ini mendukung dari penelitian Frengki C H Siahaan (2008). b. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Arief Rachman, dkk (2008). c. Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Nur Imaniyah dan Bestari Dwi Handayani (2008). d. Sikap wajib pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan.
B. Implikasi
Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan implikasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan. 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan yang penting bagi pemerintah daerah Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan sebagai bahan informasi tambahan dalam mengambil kebijakan menyangkut keuangan daerah serta kinerja ekonomi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Untuk meningkatkan penerimaan atau sumber fiskal daerah, pemerintah daerah Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dari pajak dan pemerintah pusat harus memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dalam perpajakan sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Penduduk yang memiliki hak atas bumi dan bangunan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Karena semakin banyak jumlah penduduk yang memiliki bumi dan bangunan, semakin banyak pula wajib pajak yang harus membayar pajak bumi dan bangunan. Sebagai salah satu sasaran obyek pajak, perkembangan jumlah penduduk yang memiliki bumi dan bangunan akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak, termasuk pajak daerah. Dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki bumi dan bangunan maka
akan mempengaruhi luas obyek pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. 3. Peran dan partisipasi seluruh masyarakat sangatlah dibutuhkan demi kelancaran pelaksanaan otonomi daerah khususnya kepada wajib pajak untuk lebih patuh dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan sehingga terwujud pencapaian target penerimaan pajak daerah dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan secara disiplin oleh wajib pajak guna membiayai pembangunan daerah Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Pemerintah daerah Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan harus bisa menjalankan rumah tangganya sendiri atau mandiri karena pemerintah daerah Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Sosialisasi yang baik dari pemerintah daerah Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan mengenai pentingnya pembayaran pajak bumi dan bangunan secara disiplin diharapkan dapat menciptakan sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan secara patuh. C. Saran Penelitian ini telah dirancang dengan baik, namun hasil penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu terdapat beberapa saran yang perlu dikemukakan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya, antara lain : a. Penelitian
selanjutnya
diharapkan
dapat
menambahkan
variabel
independen lainnya, menambahkan variabel moderating atau intervening
yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen. b. Metode pengumpulan data perlu ditambahkan dengan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap, misalnya dengan cara mendatangi langsung responden dalam proses penyebaran dan pengumpulan kuesioner serta melakukan wawancara langsung dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya. c. Penelitian diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas wilayah sampel peneliti, dan dapat melakukan penelitian di propinsi lain sehingga nanti hasilnya dapat digeneralisasikan untuk lingkup yang lebih luas.
DAFTAR PUSTAKA Azwar, Saifuddin. “Metode Penelitian” Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998. Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. “Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006. Ghozali, Imam. “Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005. Hamid, Abdul. “ Buku Pedoman Penulisan Skripsi”, FEIS UIN Press, Jakarta, 2007. Hasra, Herianto. “Efektifitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Persiapan Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai”, Jurnal, 2007. Hardika, N. Sentosa. 2006. Pengaruh Lingkungan dan Moral Wajib Pajak Terhadap Sikap dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Hotel Berbintang di Propinsi Bali. Disertasi. Universitas Airlangga: Surabaya. Imaniyah, Nur dan Bestari Dwi Handayani. “Pengaruh Penghasilan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kelurahan Tegalrejo Kota Pekalongan”, Jurnal, 2008. Indrawijaya, Adam. “Perilaku Organisasi” Pustaka Sinar Baru, Bandung, 2003. Indrianto dan Supomo. “Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Management”, Edisi Pertama, Yogyakarta, BPFE, 2002. Karnanto. “Kenaikan PBB Yang Merisaukan”, Indonesian Tax Review Volume V/ Edisi 5/ 2006. Kurniawan, Dhani. “Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kudus”, Jurnal, 2006. Kurniawan, V.B. “Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, dan Sistem Pemungutan yang Melekat pada Wajib Pajak (Studi Kasus di Kelurahan Ngagel Rejao Kecamatan Wonokromo)”, Skripsi UPN Jawa Timur, 2006. Kusumawati, Atika. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sumurrejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang”, Skripsi, FE UNNES, Semarang, 2006. Mardiasmo. “Perpajakan”, Edisi Revisi, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, 2009
Misbach, Moch. Lutfie. “Analisis Faktor-Faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kotamadya Surabaya”, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997. Nimran, Umar, 1999, Perilaku Organisasi, Surabaya CV. Citra Media Noormala, Siti Sheikh Obid, “Voluntary compliance : tax education preventive. International Cenference on Business and Aconomy 6-8 November 2008 Constanta Romania”, International Islamic University Malaysi,. 2008. Nurmantu, Safri. “Pengantar Perpajakan”, Edisi Dua, Granit, Jakarta, 2003. Pandiangan, Liberti. “Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru”, PT. Elex media Komputindo, Jakarta, 2008. Robbinson, Stephen. P.”Perilaku Organisasi : Konsep, kontroversi, aplikasi”, Jakarta, Prenhallindo, 2001 Salman, Kautsar Riza dan Mochammad Farid. 2007. Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kewajiban Wajib Pajak Pada Industri Perbankan di Surabaya. Santoso, Singgih. “Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik”, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004. Siahaan, Frengki C H. “Pengaruh Sikap dan Motivasi Masyarakat Terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Candisari Kota Semarang”, Jurnal, 2008. Suandy, Erly. “Hukum Pajak”, Edisi Empat, Salemba Empat, Jaarta, 2008. Suhardito, Bambang dan Bambang Sudibyo. “Pengaruh Faktor-Faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan”, Simposium Nasional Akuntansi II, 1999. Tarjo dan Sawarjuwono Tjiptohadi. “Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi dan Kepatuhan Wajib Pajak”, Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis Volume 3 Nomor 2, Agustus 2005. Tjahjono. “Pengaruh Tingkat Kepuasan Atas Pelayanan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I”, Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 2006. Waluyo. “Perpajakan Indonesia”, Edisi Delapan, Salemba Empat, Jakarta, 2008.
Lampiran 1 : Surat Kesediaan Responden Nama
: Banyu Ageng Wahyu Utomo
NIM
: 207082000155
Universitas
: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
Sehubungan dengan adanya penelitian untuk tugas akhir program Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saya meminta kesediaannya untuk membantu penelitian saya yang berjudul “Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan”. Dengan mengisi kuisioner yang telah disediakan atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terima kasih.
Lampiran 2 : Identitas Responden KUESIONER PENELITIAN IDENTITAS RESPONDEN Data Responden Nama
:
(boleh tidak diisi)
Alamat
:
(boleh tidak diisi)
Jenis Kelamin
:
Laki-Laki / Perempuan *
Pendidikan Terakhir
:
SMA / D3 / S1 / S2 *
Status
:
Menikah / Belum Menikah *
* Coret yang tidak perlu
Petunjuk Pengisian Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda anggap paling tepat dengan cara memberi tanda check list (√) atau (X) pada setiap butir pertanyaan. Setiap butir pertanyaan berikut ini terdiri dari atas 5 pilihan jawaban : SS
= Sangat Setuju
dimasukkan dalam kelompok 5
S
= Setuju
dimasukkan dalam kelompok 4
R
= Ragu-ragu
dimasukkan dalam kelompok 3
TS
= Tidak Setuju
dimasukkan dalam kelompok 2
STS
= Sangat Tidak Setuju
dimasukkan dalam kelompok 1
Lampiran 3 : Pernyataan Sikap Wajib Pajak (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2)
Sikap Wajib Pajak (X1) No Pertanyaan 1 Pelayanan di kantor pajak memudahkan saya dalam membayar pajak 2 Sistem pelayanan di kantor pajak sudah berjalan dengan baik 3 Saya membayar pajak karena adanya sanksi dan denda 4 Saya melunasi pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya untuk menghindari sanksi denda 5 Saya membayar pajak berdasarkan tarif pajak 6 Tarif pajak yang sesuai UU perpajakan memudahkan saya dalam membayar pajak
STS
TS
R
S
SS
STS
TS
R
S
SS
Kesadaran Wajib Pajak (X2) No Pertanyaan 1 Saya membayar pajak karena sadar merupakan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik 2 Saya berkeyakinan pemungutan pajak hasilnya akan kembali ke masyarakat 3 Saya memahami betapa pentingnya pajak bagi pembangunan nasional 4 Pajak bumi dan bangunan dipergunakan sebagai sumber pendapatan daerah 5 Saya membayar pajak bumi dan bangunan dengan senang hati dan sukarela sesuai kebijakan pajak 6 Saya melaporkan detail perubahan tanah dan bangunan saya
Lampiran 4 : Pernyataan Pengetahuan Perpajakan (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y)
Pengetahuan Perpajakan (X3) No Pertanyaan 1 Saya mengetahui fungsi atas pajak yang saya bayar 2 Dengan membayar pajak maka pembangunan fasilitas umum menjadi lebih baik 3 Dengan membayar pajak, saya dapat menikmati sarana dan prasarana sebagai kebutuhan umum 4 Pajak merupakan pendapatan negara yang sangat penting 5 Saya mengerti cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 6 Saya mengerti tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan 7 Saya paham dan mengerti tarif pajak yang akan saya bayar
STS
TS
R
S
SS
S
SS
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y) No Pertanyaan 1 Saya membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat waktu 2 Saya menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak karena ada paksaan dari pihak fiskus 3 Saya sudah melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak secara benar 4 Sanksi denda pajak bumi dan bangunan memacu saya untuk membayar pajak tepat waktu 5 Keterlambatan dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan dikenakan sanksi 6 Saya bersedia melaporkan informasi tentang pajak jika fiskus membutuhkan informasi tersebut
STS
TS
R
Lampiran 5 : Jawaban Pernyataan Sikap Wajib Pajak (X1) Pernyataan Sikap Wajib Pajak (X1) Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Skp 1 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 3 2 4 5 5 3 4 4 5 3 3 4 2 4 4 4 3 4 4 5 2 4 5 3 3
Skp 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4 5 5 3 4 4 4 4 3 4 3 3 5 4 2 4 4 3 3 4 3 2 4 4 2 3 4
Skp 3 4 4 2 2 5 2 3 2 4 3 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 3 2 2 4 4 4 2 4 2 5 4 2 3 2 3 4 4 2 5 4
Bersambung pada halaman selanjutnya
Skp 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 2 4 2 2 3 2 3 4 2 2 3 5 5 3
Skp 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 3 4
Skp 6 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 5 3 3 5 4 3 4 3 4 4 1 5 3 4
Total Skp 22 24 22 22 26 22 25 25 23 24 26 24 24 22 27 23 21 22 25 25 22 21 20 24 21 22 21 19 19 25 22 17 23 20 21 20 20 24 22 22
Responden 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
Skp 1 4 2 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 3 4 2 4 4 3 4 5
Skp 2 5 3 2 5 3 4 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3
Skp 3 3 4 1 2 3 3 4 3 2 4 5 3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
Skp 4 4 4 1 3 3 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4
Skp 5 3 3 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 3 4 2 4 4 2 4 5
Skp 6 2 3 3 5 4 4 5 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3
Total Skp 21 19 15 24 22 24 26 22 21 24 30 23 30 25 30 24 24 26 30 25 27 24 26 27 26 23 24 20 24 24 19 27 24
Lampiran 6 : Jawaban Pernyataan Kesadaran Wajib Pajak (X2) Pernyataan Kesadaran Wajib Pajak (X2) Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Ksd 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4
Ksd 2 4 4 5 5 3 2 4 4 3 3 4 3 5 3 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 4 1 4 4 4 3 4 3 3 4 2 3 2 5 4 3
Ksd 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 3 5 4 4 3 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4
Bersambung pada halaman selanjutnya
Ksd 4 3 4 4 5 4 5 3 3 4 3 4 2 4 4 4 3 5 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 3 3 4 4 4 4 3 3
Ksd 5 5 4 3 5 4 2 4 4 5 4 4 5 4 2 4 4 2 5 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 3 4 5 2 4 3 3
Ksd 6 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4
Total Ksd 25 24 26 30 26 21 24 24 26 23 23 21 27 21 25 23 24 27 24 24 26 26 25 23 25 20 25 22 23 23 22 26 23 22 23 26 20 26 23 21
Responden 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
Ksd 1 4 4 4 5 5 4 3 3 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
Ksd 2 3 2 4 3 5 3 4 4 3 3 3 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4
Ksd 3 4 3 4 3 4 5 3 5 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 2 4 4 2 4 5
Ksd 4 3 4 4 5 4 3 5 4 5 3 3 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3
Ksd 5 3 4 3 5 5 4 5 1 3 3 4 5 3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 5
Ksd 6 4 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4
Total Ksd 21 20 22 24 27 22 24 19 23 19 21 30 22 30 26 30 24 24 25 30 26 27 24 26 28 25 27 25 23 24 23 21 27 25
Lampiran 7 : Jawaban Pernyataan Pengetahuan Perpajakan (X3) Pernyataan Pengetahuan Perpajakan (X3) Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Png 1 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 5 3 3
Png 2 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 1 3 3 5 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3 3 4 1 5 3 3
Png 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 2 4 2 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 3
Bersambung pada halaman selanjutnya
Png 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4 5 5 4 4 4
Png 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 3 2 2 3 4 2
Png 6 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 2 4 4 5 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 5 3 2 3 2 2 3 2
Png 7 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 5 3 2 3 2 5 4 3
Total Png 26 28 27 28 29 26 26 26 25 28 26 25 25 25 28 24 20 27 20 30 27 26 28 23 27 28 29 27 20 29 25 26 29 22 22 23 20 29 25 20
Responden 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
Png 1 4 4 3 4 4 4 1 3 4 3 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 3 4 2 4 4 2 4 5
Png 2 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3
Png 3 4 3 3 1 3 3 3 2 3 2 5 3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
Png 4 4 4 5 3 4 3 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4
Png 5 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 3 4 2 4 4 2 4 5
Png 6 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3
Png 7 4 3 3 3 5 5 5 3 4 3 5 3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
Lampiran 8 : Jawaban Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Total Png 26 22 23 21 27 28 22 22 27 22 35 26 35 30 35 28 28 30 35 29 31 28 30 31 30 28 28 24 28 28 22 31 28
Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Kpth 1 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 3 4 4 5 4 3 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 3 2 5 3 3
Kpth 2 5 2 4 2 4 4 5 2 1 4 3 4 4 4 5 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 5 3 4 2 3 2 3 1 2 1 3
Kpth 3 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4
Kpth 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 3 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 3 2 4 4 4 5 2 2 2 4 2 3 4 2 4 5 2 3 4
Kpth 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 5 4 5 5 2 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 2 3 5 4 2 5 1 2 3 2
Kpth 6 3 4 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 3 4 5 4 4 4 5
Total Kpth 22 22 24 21 24 22 25 22 24 26 20 23 22 24 25 21 25 25 18 22 25 23 21 25 23 22 25 24 22 23 17 21 23 22 17 23 17 18 18 21
Kpth 4 2
Kpth 5 2
Kpth 6 3
Total Kpth 14
Bersambung pada halaman selanjutnya
Responden 41
Kpth 1 2
Kpth 2 2
Kpth 3 3
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
3 4 4 4 3 1 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
4 5 1 3 5 3 4 4 4 1 2 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4
3 4 4 4 4 2 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 3 4 2 4 4 2 4 5
2 1 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3
4 5 3 4 3 1 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
Lampiran 9 : Validitas dan Reliabilitas Sikap Wajib Pajak (X1)
3 3 3 2 2 5 3 4 3 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4
19 22 18 21 21 16 23 23 23 26 20 30 26 30 24 24 25 30 26 27 24 25 27 25 25 24 22 24 24 21 27 24
Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Sikap Wajib Pajak Pernyataan Skp 01 Skp 02 Skp 03 Skp 04 Skp 05 Skp 06
Perason Correlation 0,646** 0,595** 0,565** 0,616** 0,387** 0,615**
Sig (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Reliability Statistics Cronbach's Alpha .727
N of Items 7
Lampiran 10 : Validitas dan Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak (X2)
Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Kesadaran Wajib Pajak Pernyataan Ksd 01 Ksd 02 Ksd 03 Ksd 04 Ksd 05 Ksd 06
Perason Correlation 0,545** 0,653** 0,469** 0,469** 0,669** 0,619**
Sig (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Reliability Statistics Cronbach's Alpha .726
N of Items 7
Lampiran 11 : Validitas dan Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan (X3)
Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Pengetahuan Perpajakan Pernyataan Png 01 Png 02 Png 03 Png 04 Png 05 Png 06 Png 07
Perason Correlation 0,632** 0,693** 0,601** 0,305** 0,564** 0,575** 0,505**
Sig (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000
Reliability Statistics Cronbach's Alpha .639
N of Items 7
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Lampiran 12 : Validitas dan Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Pernyataan Png 01 Png 02 Png 03 Png 04 Png 05 Png 06
Perason Correlation 0,634** 0,606** 0,520** 0,477** 0,778** 0,464**
Sig (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Reliability Statistics Cronbach's Alpha .729
N of Items 7
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Lampiran 13 : Multikolinieritas & Heterkedastisitas Data
Hasil Uji Multikolinieritas Variabel Sikap Wajib Pajak Kesadaran Wajib Pajak Pengetahuan Perpajakan
Tolerance .552 .613 .450
VIF 1.813 1.632 2.220
Lampiran 14 : Normalitas Data
Lampiran 15 : Koefisien Determinasi (R2) & Signifikansi Simultan (Uji F) Data
Uji Koefisien Determinasi (R2) Model Summaryb R Model dim ensi
1
Adjusted R
R Square a .694 .482
Std. Error of the
Square .460
Estimate Durbin-Watson 2.292 1.832
on0
a. Predictors: (Constant), pengetahuan, sikap, kesadaran b. Dependent Variable: kepatuhan
ANOVAb Model
Sum of
Squares df Mean Square F 1 Regression 337.575 3 112.525 21.421 Residual 362.452 69 5.253 Total 700.027 72 a. Predictors: (Constant), pengetahuan, kesadaran, sikap b. Dependent Variable: kepatuhan
Sig. .000a
Lampiran 16 : Signifikansi Parsial (Uji t)
Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t STatistik)
Unstandardized Model
Coefficients B Std. Error 1 (Constant) 2.639 2.759 sikap .101 .126 kesadaran .345 .133 pengetahuan .356 .112 a. Dependent Variable: kepatuhan
Coefficientsa Standardized Coefficients Beta .094 .287 .411
t .957 .806 2.596 3.183
Sig. .342 .423 .012 .002
