PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN, PEMERIKSAAN PAJAK ...

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN, PEMERIKSAAN PAJAK SERTA PERUBAHAN PENGHASILAN KENA PAJAK TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA SURAKARTA

Skripsi Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh: ICHWANUL KAMILA NIM. F0306099

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010 commit to user

i


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN, PEMERIKSAAN PAJAK SERTA PERUBAHAN PENGHASILAN KENA PAJAK TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA SURAKARTA

OLEH: ICHWANUL KAMILA NIM. F 0306099

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan, pemeriksaan pajak, serta perubahan Penghasilan Kena Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surakarta dengan jumlah sampel penelitian 310 Wajib Pajak Orang Pribadi yang diperoleh dengan purposive sampling selama periode Maret-April 2009. Untuk tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda dengan bantuan software komputer untuk statistik SPSS versi 16.0. Pengujian dan analisis data yang dilakukan meliputi uji asumsi klasik terdiri dari normalitas data, autokorelasi, multikolinieritas dan heteroskedastisitas serta pengujian hipotesis. Analisis data menunjukkan bahwa asumsi klasik untuk model regresi yang digunakan terpenuhi dan menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, begitu pula untuk pemeriksaan pajak dan perubahan Penghasilan Kena Pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil ini mengindikasikan bahwa seluruh hipótesis penelitian diterima atau didukung. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat berpengaruh pada hasil penelitian. Penelitian ini hanya dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan Wajib Pajak Badan. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan periode pengambilan sampel satu bulan sebelum dan sesudah batas penyampaian Surat Pemberitahuan pajak tahunan serta hanya menggunakan empat variabel penelitian. Key

words:

Tingkat kepatuhan, Perubahan Penghasilan Kena Pajak, Pemeriksaan pajak, Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi,

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

MOTTO

“Twenty years from now, you will be more disappointed by the things you did not do than by the things you did do. So, throw off the bowlines, Sail away from the safe harbour, Catch the trade winds in your sails. Explore, Dream, Discover” (Mark Twain)

“Hiduplah sedemikian rupa seolah-olah akan mati besok. Belajarlah seolah-olah kau hidup selamanya” (Mahatma Gandhi)

Keberhasilan susungguhnya adalah mengatasi rasa takut akan ketidak-berhasilan (Paul Sweeny)

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini ku persembahkan untuk: 1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan nikmat Nya. 2. Papa dan Mamaku tersayang atas segala doa, pengorbanan, cinta dan kasih sayangnya, tanpa kalian aku bukanlah apa-apa di dunia ini. 3. Kakakku tersayang atas segala dukungan dan motivasinya untukku.

commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

4. Wangsit Nugroho…makasih untuk tiap waktu yang kita lewati bersama hingga detik ini. 5. Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb Alhamdulillahi Rabbil’alamin Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala kasih dan karunia yang dilimpahkan Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak, Perubahan Penghasilan Kena Pajak serta Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surakarta.” Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas dan persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya doa, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com, Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

2. Drs. Jaka Winarna, MSi, Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Dra. Evi Gantyowati, MSi, Ak. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 4. Sri Suranta, SE, MSi, Ak. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya dengan sabar guna memberikan bimbingan dan saran yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini. 5. Dra. Muthmainah, MSi, Ak. selaku pembimbing akademik. 6. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta atas pelayanan yang telah diberikan. 7. Papa, mama dan kakakku tersayang yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi dalam hidupku. 8. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya pembaca yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini. Wassalamu’alaikum Wr.Wb Surakarta, commit to user

viii

Agustus 2010


digilib.uns.ac.id

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ………….……………………………………….....….… i ABSTRAK ……………………………………………………………...…….. ii HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING …………………………..... iii PENGESAHAN TIM PENGUJI ………………………………………….… iv HALAMAN MOTO …………………………………………………….....…. v PERSEMBAHAN ………………………………………………………….…. vi KATA PENGANTAR ………………………………………………..………. vii DAFTAR ISI ……………………………………………………………...…... ix DAFTAR TABEL ……………………………………………………………. xii DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………… xiii

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………...…….... 1 A. Latar Belakang Masalah ……………………………………………...…... 1 B. Perumusan Masalah …………………………………………………….... 6 C. Tujuan Penelitian ……………………………………………………….... 7 commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

D. Manfaat Penelitian ……………………………………………………...... 7 E. Sistematika Penulisan ……………………………………………………. 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ……………………………………………. 10 A. Pengertian Pajak …………………………………………………........ 10 B.

Tin gkat Kepatuhan …………………………………………………… 13

C. Pemeriksaan Pajak …………………………………………………… 16 D. Penghasilan Kena Pajak (PhKP) ……………………………………... 20 E. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) …………………………….... 21 F. Penerimaan Pajak …………………………………………………….. 23 G. Penelitian Terdahulu …………………………………………………. 24 H. Kerangka Teoritis ……………………………………………………. I.

25 Hip

otesis …………………………………………………………...…

26

BAB III METODA PENELITIAN ………………………………………...

30

A. Desain Penelitian ……………………………………………………..

30

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling ……………………………..

30

C. Data dan Sumber Data ………………………………………………. 32 D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ……………………...

33

E. Metode Analisis Data ……………………………………………....… 36 commit to user

x


digilib.uns.ac.id

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN …………………...…… 43 A. Hasil Pengumpulan Data …………………………………..………….. 43 B. Analisis Deskriptif ………………………………………….………… 43 C. Pengujian Asumsi Klasik ……………………………………..………. 46 D. Pengujian Hipotesis ……………………………………………..…….. 50 E. Pembahasan Hasil Penelitian …………………………………….…… 55

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ………………………………..……. 58 A. Kesimpulan ……………………………………………………….…... 58 B. Keterbatasan Penelitian …………………………………………….…. 69 C. Saran ……………………………………………………………….….. 70

DAFTAR PUSTAKA …………………………………….…………………. 62 LAMPIRAN ……………………………..………………………………….. 64

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman 1.

Tabel IV. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif……………………………………41

2.

Tabel IV.2 Hasil Uji Normalitas Data……………………………………….43

3.

Tabel IV.3 Hasil Uji Normalitas Data Setelah Outlier…...………………….44

4.

Tabel IV.4 Hasil Uji Multikolinieritas……………………………………….45

5.

Tabel IV.5 Hasil Uji Autokorelasi…………………………………………...46

6.

Tabel IV.6 Hasil Uji Heterokedastisitas……………………………………..46

7.

Tabel IV.7 Hasil Analisis Regresi Ganda……………………………………47

8.

Tabel IV. 8 Hasil Uji F……………………………………………………….49

9.

Tabel IV. 9 Hasil Uji t………………………………………………………..50 commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran……………………………………………....26

commit to user

xiii

1 digilib.uns.ac.id


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Berpedoman pada APBN, pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri misalnya pinjaman luar negeri dan hibah (grant), sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan non migas serta pajak. Untuk menjadi bangsa yang mandiri, pemerintah terus mengoptimalkan sumber dana dalam negeri. Perkembangan pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri. Hal ini nampak dari terus meningkatnya proporsi penerimaan pajak terhadap total APBN. Pajak memberikan kontribusi sebesar 80 persen dari seluruh penerimaan negara. Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah, Indonesia menganut sistem self assesment. Penerapan self assesment system akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (voluntary compliance) pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti, 2004). Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin perbandingan tax ratio di Negara Asia tahun 2002 yaitu sebesar 13% (Nasucha, 2004:6). commit to user


2 digilib.uns.ac.id

Dalam official assessment system tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam self assessment system Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Nampak jelas disini bahwa dalam self assessment system Wajib Pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek pajak. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak. Untuk mewujudkan self assessment system dituntut kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali, sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik. Dalam kondisi tersebut keberadaan self assessment system memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak. Tanpa adanya penelitian dan pemeriksaan pajak serta tidak adanya ketegasan dari instansi pajak, maka ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut dapat berkembang sedemikian rupa sehingga bisa mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Sebagaimana telah diatur dalam salah satu ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah commit to user

3 digilib.uns.ac.id


direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan direvisi kembali oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan“. Penelitian Salip dan Wato (2006) menyimpulkan bahwa dengan pemeriksaan pajak akan mendorong timbulnya kepatuhan Wajib Pajak, sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan Wajib Pajak akan masuk dalam kas negara. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, penerimaan pajak apapun jenisnya baik itu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan jenis pajak lainnya yang diterima sangat tergantung pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik dalam melaporkan dan melunasi pajaknya. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya. Dari sekian banyak jenis pajak yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan harapan pemerintah untuk setiap tahunnya bertambah besar, baik dari jumlah penerimaan maupun dari segi Wajib Pajak yang membayarnya. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus-menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara commit to user

4 digilib.uns.ac.id


intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian mengenai kepatuhan pajak sudah dilakukan oleh beberapa dengan menggunakan kerangka model Theory of Planned Behavior (TPB) untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Bobek, 2003). Model TPB yang digunakan dalam penelitian memberikan penjelasan yang signifikan, bahwa perilaku tidak patuh (noncompliance) Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subyektif, dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Bradley (1994) dan Siahaan (2005) melakukan penelitian kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan responden tax professional. Penelitian keduanya bukan merupakan penelitian perilaku. Tax professional adalah orang profesional di perusahaan yang ahli di bidang perpajakan. Oleh karena itu, untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak Badan yang dalam hal ini diwakili oleh tax professional perlu menggunakan teori perilaku individu dan perilaku organisasi. Sementara itu, Salip dan Wato (2006) menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap peneriman negara dengan bukti empiris bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukakan oleh Kantor Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan negara. Dengan adanya pemeriksaan pajak dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Suryadi (2006) menguji hubungan kausal kesadaran, pelayanan, kepatuhan Wajib Pajak dan pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak dengan bukti empiris bahwa kesadaran, pelayanan dan kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak. commit to user

5 digilib.uns.ac.id


Agusti dan Herawaty (2009) menguji pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak. Sampel penelitian yaitu Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian terdahulu Agusti dan Herawaty (2009) dengan perbedaan pada variabel penelitian dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Agusti dan Herawaty (2009) menggunakan satu variabel independen berupa tingkat kepatuhan guna mengetahui peningkatan penerimaan pajak dengan pemerikasaan pajak sebagai variable moderating, sementara itu penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yang terdiri dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak dan perubahan Penghasilan Kena Pajak. Selain variabel penelitian, perbedaan penelitian ini dengan penelitian Agusti dan Herawaty (2009) adalah sampel penelitian sebelumnya menggunakan sampel Wajib Pajak Badan, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan melihat fenomena tersebut, maka penulis terdorong untuk menguji dengan daerah dan populasi yang berbeda terhadap pengaruh tingkat kepatuhan, pemeriksaan pajak, serta perubahan Penghasilan Kena Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan judul penelitian “PENGARUH

TINGKAT

KEPATUHAN,

PEMERIKSAAN

PAJAK,

SERTA PERUBAHAN PENGHASILAN KENA PAJAK TERHADAP commit to user


6 digilib.uns.ac.id

PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA SURAKARTA”.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah seperti berikut ini. 1. Apakah terdapat pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta? 2. Apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta? 3. Apakah terdapat pengaruh perubahan Penghasilan Kena Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta?

C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian adalah apa yang ingin dicapai dengan penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan seperti berikut ini. 1. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Orang Pribadi terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. 2. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh tingkat pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak commit to user

7 digilib.uns.ac.id


Pratama Surakarta. 3. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh perubahan Penghasilan Kena Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta.

D. Manfaat Penelitian Seorang peneliti memiliki tujuan untuk mendapatkan manfaat yang terwujud dari penelitiannya tersebut baik bagi diri sendiri pada khususnya maupun orang lain pada umumnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah seperti berikut ini. 1.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya dan Wajib Pajak lainnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

2.

Bagi Masyarakat Umum Hasil penelitian dapat digunakan sebagai satu alat atau media dalam memahami perpajakan di Indonesia terutama manfaat pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk pendanaan pembangunan nasional.

commit to user

8 digilib.uns.ac.id


3.

Bagi Penelitian berikutnya Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi dan landasan penelitian untuk penelitian berikutnya terutama penelitian terkait perpajakan di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan Hasil penelitian ini dipaparkan dengan sistematika sebagai berikut ini. BAB I : PENDAHULUAN Bab ini memaparkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. BAB II : LANDASAN TEORI Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang memberi penjelasan terkait

tingkat

kepatuhan,

pemeriksaan

pajak,

perubahan

Penghasilan Kena Pajak serta penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Bab ini juga menguraikan review atas hasil penelitan terdahulu yang terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan, Penghasilan Kena Pajak serta penerimaan pajak dan kemudian penentuan hipotesis serta kerangka pikir penelitian. BAB III : METODE PENELITIAN Bab ini menjelaskan ruang lingkup penelitian, populasi dan pemilihan sampel, pengumpulan data dan pengukuran variabel, dan prosedur analisis yang terdiri atas analisis regresi berganda beserta kriteria pengambilan simpulan atas pengujian yang dilakukan. commit to user

9 digilib.uns.ac.id


BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Bab ini menjelaskan mengenai hasil pemilihan sampel, hasil pengambilan data, deskripsi data penelitian, hasil analisis data penelitian, hasil pengujian hipotesis, dan interpretasi data serta pembahasan hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis. BAB V : PENUTUP Bab ini menguraikan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran serta implikasi hasil penelitian baik bagi pihak yang terkait dengan penelitian.

commit to user

10 digilib.uns.ac.id


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Semakin hari peranan penerimaan pajak bagi pembiayaan pengeluaran umum/negara semakin besar. Beberapa ahli memberikan batasan mengenai pengertian pajak, diantaranya dikemukakan Suandy (2002: 2) bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Sementara itu, Waluyo (2006) mengutip definisi pajak yang dikemukan oleh Seligman bahwa: “Tax is compulsary contribution from the person, to the government to depray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.”

Smeets dalam buku De Economische Betekenis Belastingen yang diterjemahkan oleh Waluyo (2006: 2) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma umum dan yang dapat dipaksakannya tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

commit to user



Menurut Andriani yang dikutip Brotodiharjo (2006) mendefinisikan pajak sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Atas dasar beberapa pengertian pajak di atas, maka dapat diketahui ciriciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut ini. 1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment. 5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Selain itu menurut Suandy (2002), pajak memiliki beberapa fungsi seperti berikut ini. 1. Fungsi financial, yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk mebiayai pengeluaran-pengeluaran negara. commit to user



2. Fungsi mengatur, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. 3. Fungsi menanggung inflasi. 4. Fungsi sebagai retribusi pendapatan.

Terkait dengan pemungutan pajak, Waluyo (2006) membagi 3 sistem pemungutan pajak menjadi seperti berikut ini. 1. Official Assessment System Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. 2. Self Assessment System Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. 3. Withholding System Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

commit to user



Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dengan demikian Wajib Pajak dibedakan menjadi berikut ini. 1. Wajib Pajak Orang Pribadi baik usahawan maupun non-usahawan. 2. Wajib Pajak Badan, yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik atau orang yang sejenis, lembaga, badan usaha tetap dan banyak badan lainnya. 3. Pemungut atau pemotong pajak yang ditunjuk oleh pemerintah misalnya bendaharawan pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

B. Tingkat Kepatuhan Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu kelompok dan organisasi (Gibson et al., dalam Suranto, 2001). Motivasi yang commit to user



dimiliki seseorang sangat terpengaruh oleh faktor lingkungannya, baik internal maupun eksternal. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini menuntut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah self assesment system, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan subjek pajak sangat diperlukan guna meningkatkan penerimaan penerimaan pajak (Suryadi, 2006). Sesuai

dengan

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor

235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh bila memenuhi kriteria : 1. Kriteria Umum a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir. b) Dalam tahun terakhr, penyampaian SPT masa yag terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut. c) SPT masa yang terlambat sebagaimana yang dimaksudkan dalam poin a dan b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa-masa pajak berikutnya. d) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semu jenis pajak : i.

Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak

commit to user



ii.

Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.

e) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan. Yang termasuk sebagai tindak pidana dibidang perpajakan adalah tindak pidana yang sesuai dengan pasal 39 Undangundang KUP yaitu : i.

Tidak

mendaftarkan

diri

atau

menyalahgunakan

atau

menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ii.

Tidak menyampaikan SPT

iii.

Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap

iv.

Menolak untuk dilakukan pemeriksaan

v.

Memperlihatkan pembukuan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan pada saat pemeriksaan

vi.

Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan

catatan

atau

dokumen

lainnya

untuk

kepentingan pemeriksaan vii.

Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut

2. Kriteria Khusus a) Bagi Wajib Pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit dalam 2 (dua) tahun terakhir commit to user



i.

Menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan pasal 28 UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan yang terakhir kali diubah dnegan UU No. 16 Tahun 2000

ii.

Apabila pernah dilakukan pemeriksaan koreksi fiscal yang dilakukan pemeriksaan pajak untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10%

b) Bagi Wajib Pajak yang laporan keuangannya diaudit i.

Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan public atau badan pengawasan keuangan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiscal

ii.

Laporan keuangan yang diaudit harus memenuhi syarat : a) Disusun

dalam

bentuk

panjang

(Long

Term

Report).

Menyajikan rincian tiap-tiap pos secara lengkap dan jelas setidaknya ada uraian untuk masing-masing pos khususnya untuk pos yang sifatnya material. b) Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiscal.

Dari sekian banyak jenis pajak yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan harapan pemerintah untuk setiap tahunnya bertambah besar, baik dari jumlah penerimaan maupun dari segi Wajib Pajak yang membayarnya. Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak commit to user



tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterimanya atau diperolehnya dalam tahun pajak. Alat yang sering digunakan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak adalah ketepatan waktu pelaporan SPT. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerjasama antara Wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang. Pengertian SPT dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan atau ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sesuai dengan prinsip self assesment system, Wajib Pajak harus melaporkan pajak masa dan pajak tahunannya. SPT Masa adalah SPT untuk suatu masa pajak, sedangkan SPT Tahunan merupakan SPT untuk suatu Tahun Pajak atau bagian tahun pajak. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah seperti berikut ini. 1. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. 2. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. 3. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. commit to user



Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Wajib Pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda seperti berikut ini. 1. Denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 2. Denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan (SPT) lainnya. 3. Denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. 4. Denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, terdapat informasi mengenai jumlah PPh Terutang yang dapat menjadi dasar untuk mengetahui besarnya peningkatan penerimaan pajak tiap tahunnya. Sehingga, semakin patuh Wajib Pajak melaporkan SPT tahunannya, maka peningkatan penerimaan pajak akan dapat direalisasikan (Agusti dan Herawaty, 2009).

C. Pemeriksaan Pajak Sejalan dengan berlakunya self assessment system, peranan dan kejujuran Wajib Pajak semakin mutlak diperlukan. Diberlakukannya sistem ini, Wajib Pajak diharapkan dapat melaksanakan seluruh kewajiban commit to user



perpajakan dan melaporkannya dengan benar pada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Wajib Pajak terdaftar. Sebagai konsekuensinya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dituntut untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui pemeriksaan. Sebagaimana telah diatur dalam salah satu ketentuan UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagimana telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan direvisi kembali oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu dalam pasal 29 ayat (1) bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Mengacu pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengenai pengertian pemeriksaan adalah sebagai berikut: “Pemeriksaan

adalah

serangkaian

kegiatan

untuk

mencari,

mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan.”

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan tujuan dari pemeriksaan yaitu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan commit to user keadilan dan pembinaan kepada dalam rangka memberikan kepastian hukum,



Wajib Pajak serta tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilakukan, yaitu seperti berikut ini. 1. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak. 2. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Prakteknya hampir semua sistem perpajakan di dunia mengatur kemungkinan dapat dilakukan penelitian dan pemeriksaan laporan perpajakan Wajib Pajak, yang nantinya akan dapat mengungkap seberapa besar kekeliruan maupun penyimpangan yang ada. Namun, karena keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak, maka pemeriksaan tidak dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak. Pemeriksaan hanya dilakukan terhadap laporan perpajakan Wajib Pajak yang memiliki kriteria tertentu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, kriteria pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut ini. commit to user



1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak,

pemeriksaan

dengan

kriteria

ini

dilakukan

dengan

jenis

pemeriksaan lapangan. 2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi, pemeriksaan dengan kriteria ini telah dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. 3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. 4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. 5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (risk based selection) mengindikasi adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. Menurut Salip dan Wato (2006) pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak, namun peningkatan tersebut tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada rata-rata rasio laba sebelum pajak terhadap penjualan (EBT) dan rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap penjualan. Penelitian yang dilakukan commit to user



Gunadi (2005) mengenai jumlah tambahan penerimaan pajak dari aktivitas pemeriksaan pajak menunjukkan hasil yang meningkat yaitu 8%, 11%, dan 13% untuk tahun 2001 sampai 2003. Tujuan akhir dari pemeriksaan di atas diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak akan masuk dalam kas negara. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap mematuhi kewajibannya.

D. Penghasilan Kena Pajak (PhKP) Pemerintah sebagai regulator pajak senantiasa melakukan usaha untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak negara sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Salah satu upaya yang dilakukan memotivasi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dalam melakukan kewajiban pajaknya. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan memotivasi Wajib Pajak untuk membayarkan pajak terutangnya tepat waktu. Dasar perhitungan untuk menentukan besarnya Pajak Pernghasilan yang terutang adalah Penghasilan Kena Pajak. Khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dalam mendapatkan Penghasilan Kena Pajak harus terlebih dahulu Penghasilan Neto setelah Koreksi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Untuk menghitung Pajak Penghasilan yang terutang yaitu commit to user



dengan mengalikan Tarif Pajak dengan Penghasilan Kena Pajak. Tarif yang digunakan dapat mengikuti antara lain: 1. Tarif umum yaitu tarif pajak yang ditunjukkan dalam Pasal 17 (lapisan tarif) Undang-Undang Pajak Penghasilan. 2. Tarif Khusus yaitu tarif pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah biasanya ditunjukkan pada penghasilan tertentu 3. Tarif sesuai undang-undang yaitu selain tarif sesuai Pasal 17 UndangUndang PPh yang disebutkan dalam Pasal 23 Undang-Undang PPh ditetapkan dengan tarif 15% juga tarif Pasal 26 Undang-Undang PPh ditetapkan dengan tarif 20%.

Guna mewujudkan self assessment system, peranan dan kejujuran Wajib Pajak semakin mutlak diperlukan. Wajib Pajak diharapkan dapat melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dan melaporkannya dengan benar pada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Wajib Pajak terdaftar termasuk Penghasilan Kena Pajak. Sehingga semakin besar nilai Penghasilan Kena Pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak maka akan membuat penerimaan pajak meningkat.

E. Penerimaan Pajak Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia terus meningkat terhadap seluruh pendapatan negara. Dalam APBN tahun anggaran 2002, target penerimaan yang berasal dari pajak untuk tahun to user anggaran 2002 sampai dengancommit 2005 terus meningkat. Peningkatan penerimaan



pajak merupakan bentuk tanggungjawab sosial negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983 hingga saat ini, dan sejak saat itulah, Indonesia menganut sistem self assesment. Hasil dari reformasi perpajakan yang dilakukan menunjukkan peningkatan penerimaan pajak yang signifikan setiap tahunnya. Pada awal reformasi perpajakan (tahun 1983), peranan pajak bagi negara melalui kontribusi di APBN masih di bawah 20% per tahun. Setelah dilakukan reformasi perpajakan, peranannya meningkat terus menjadi di atas 20% hingga mencapai 75% tiap tahun. Oleh karena itu, peranan pemerintah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terus dilakukan khususnya pajak Penghasilan (PPh). Mengingat porsi Pajak Penghasilan (PPh) terhadap keseluruhan penerimaan pajak pemerintah masih terbilang rendah dibandingkan pajak lainnya.

F. Penelitian Terdahulu Studi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agusti dan Herawaty (2009) dalam “Pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak” mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Penghasilan Kena Pajak memberikan pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak. Jadi semakin patuh Wajib Pajak Badan melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya serta semakin besar Penghasilan Kena commit to user



Pajaknya maka penerimaan pajak pada KPP akan meningkat. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak adalah masalah dalam peningkatan penerimaan pajak. Variabel dalam penelitian ini yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak, Penghasilan Kena Pajak, pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan Agusti dan Herawaty (2009) mengambil sampel Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Penelitian lain yang dilakukan Salip dan Wato (2006) dalam “Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak” mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak. Namun, peningkatan tersebut tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada rata-rata rasio laba sebelum pajak terhadap penjualan (EBT) dan rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap penjualan. Sampel yang digunakan dalam penelitian Salip dan Wato (2006) adalah Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk.

G. Kerangka Teoritis Untuk menunjukkan arah dari penyusunan penelitian ini serta mempermudah dalam pemahaman dan penganalisaan dari masalah yang dihadapi, maka diperlukan suatu kerangka pemikiran yang akan memberikan gambaran tahap-tahap pemikiran untuk mencapai suatu kesimpulan. Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah: commit to user



Variabel Independen

Variabel Dependen

Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan Pajak

H1 H2

Perubahan Penghasilan Kena

H3

Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pajak

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran

H. Hipotesis Menurut Sekaran (2006: 135) hipotesis adalah suatu hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Maksud diuji disini adalah dengan pernyataan tersebut memungkinkan pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membuktikan atau menjelaskan fakta-fakta yang diamati ataupun kondisikondisi yang diamati, dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah peneliti selanjutnya. Mengembangkan penelitian Agusti dan Herawaty (2009), maka hipotesis dalam penelitian ini dipaparkan dengan penjelasan sebagai berikut. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung self assesment system, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan subjek pajak sangat diperlukan. Alat yang sering commit to user



digunakan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak adalah ketepatan waktu pelaporan SPT. SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak berupa informasi mengenai jumlah PPh Terutang yang dapat menjadi dasar untuk mengetahui besarnya peningkatan penerimaan pajak tiap tahunnya. Semakin patuh Wajib Pajak melaporkan SPT tahunannya, maka peningkatan penerimaan pajak akan dapat direalisasikan. Penelitian Suryadi (2006) menyimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. Menurut Agusty dan Herawaty (2009) bahwa semakin patuh Wajib Pajak Badan melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka penerimaan pajak akan meningkat. Atas dasar paparan di atas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat dirumuskan seperti berikut ini: H1 = Terdapat pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.

Sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia sekarang ini menuntut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui pemeriksaan. Dengan dilakukannya pemeriksaan, diharapkan Wajib Pajak akan semakin patuh dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Salip dan Wato (2006) pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak, namun peningkatan tersebut tidak diikuti oleh commit to user peningkatan yang signifikan pada rata-rata rasio laba sebelum pajak terhadap



penjualan (EBT) dan rata-rata penerimaan pajak berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap penjualan. Menurut Gunadi (2005) menganalisis mengenai jumlah tambahan penerimaan pajak dari aktivitas pemeriksaan pajak menunjukkan hasil yang meningkat yaitu 8%, 11%, dan 13% untuk tahun 2001 sampai 2003. Atas dasar paparan di atas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut ini: H2 = Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak.

Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memotivasi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Badan dalam melakukan kewajiban pajaknya. Salah satu upaya yang dilakukan memotivasi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dalam melakukan kewajiban pajaknya. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan memotivasi Wajib Pajak untuk membayarkan pajak terutangnya tepat waktu. Dasar perhitungan untuk menentukan besarnya Pajak Pernghasilan yang terutang adalah Penghasilan Kena Pajak. Menurut Agusty dan Herawaty (2009) bahwa semakin besar Penghasilan Kena Pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, semakin besar peningkatan penerimaan pajak. Atas dasar paparan di atas, maka hipotesis penelitian ketiga dalam penelitian ini dapat dirumuskan seperti berikut ini: H3 = Terdapat pengaruh perubahan Penghasilan Kena Pajak terhadap commitpajak to user peningkatan penerimaan pada Kantor Pelayanan Pajak.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yang menguji tingkat kepatuhan, pemeriksaan pajak serta perubahan Penghasilan Kena Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dilihat dari sisi dimensi waktunya penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian cross sectional, yaitu sebuah penelitian yang menggunakan data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan, atau bulanan, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian (Sekaran, 2006: 177). Penelitian cross sectional juga melibatkan banyak sampel.

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006: 121). Penelitian ini dilakukan dengan mengambil populasi Wajib Pajak di Surakarta. Wajib Pajak yang dimaksud di sini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Surakarta. Sampel (sample) adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasinya (Djarwanto dan Pangestu Subagyo, 1998: 107). Sampel ditentukan dengan non commit to user probability sampling method karena pengambilan sampel non probability



merupakan satu-satunya alternatif yang cocok (feasible) apabila populasi total tidak tersedia atau tidak diketahui peneliti. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling dengan tipe judgment sampling. Purposive sampling merupakan pengambilan sampel penelitian yang terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, dengan alasan karena mereka adalah satu-satunya yang memilikinya atau memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti (Sekaran, 2006: 123). Adapun judgment sampling adalah cara pengambilan sampel dimana subyek dipandang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian (Sekaran, 2006: 123). Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian adalah seperti berikut ini. 1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 2008. 2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan dalam rentang waktu 1 Maret 2009 sampai dengan 31 April 2009. 3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan nilai PPh terutang dan Penghasilan Kena Pajak tidak sebesar Rp. 0 (nol). 4. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan peningkatan jumlah PPh terutang tahun 2008 atas tahun 2007.

commit to user



C. Data dan Sumber Data Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari pihak lain (Sekaran, 2006). Alasan menggunakan data sekunder dengan pertimbangan bahwa data ini mempunyai validitas data yang dijamin oleh pihak lain sehingga handal untuk digunakan dalam penelitian. Adapun data tersebut terdiri dari data sebagai berikut ini. 1. Data Wajib Pajak Orang Pribadi 2007 dan 2008 yang menyampaikan SPT selama kurun waktu 1 Maret 2009 sampai dengan 31 April 2009. 2. Data tanggal penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surakarta selama kurun waktu 1 Maret 2009 sampai dengan 31 April 2009. 3. Data pemeriksaan oleh fiskus pajak pada KPP Pratama Surakarta selama kurun waktu 1 Maret 2009 sampai dengan 31 April 2009. 4. Data jumlah Penghasilan Kena Pajak dan pajak terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi sampel penelitian.

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan yang kemudian dikumpulkan sebagai bahan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu merupakan pengumpulan data dengan cara meminta data yang telah ada sebelumnya (Djarwanto dan Pangestu Subagyo, 1998: 23). Dokumentasi dikumpulkan terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian pada KPP Pratama Surakarta.

commit to user



D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Definisi operasional dalam penelitian ini meliputi variabel-variabel penelitian yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen merupakan variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain dan sebaliknya mempengaruhi variabel dependen. Variabel dependen merupakan variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih baik, maka berikut ini akan disampaikan beberapa definisi operasional dari masing-masing variabel yang berkaitan dan akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Variabel dependen Variabel dependen dalam penelitian ini adalah peningkatan penerimaan pajak orang pribadi. Variabel ini merupakan kenaikan atau peningkatan jumlah penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang diukur dari selisih PPh Terutang. Variabel ini diukur dengan logaritma natural peningkatan penerimaan PPh terutang tahun 2008 dan 2007. 2. Variabel independen a. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penelitian ini dinyatakan dengan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan. Alat ukur yang digunakan adalah waktu penyampaian SPT Tahunan, dimana data yang digunakan adalah jumlah selisih hari dari commit to user



tanggal pelaporan terhadap tanggal batas akhir pelaporan tanggal 31 Maret. Atas dasar tanggal penyampaian SPT tahunan tersebut, kemudian ditentukan nilai variabel dengan dummy variabel. Untuk pelaporan yang dilakukan sebelum batas akhir, diberikan tanda skor 0 dan untuk pelaporan setelah batas akhir pelaporan diberikan tanda skor 1. Penelitian ini menggunakan batasan waktu penyampaian untuk mengukur kepatuhan adalah satu bulan sebelum tanggal batas akhir penyampaian yaitu 31 Maret dan satu bulan setelah batas akhir penyampaian SPT tahunan. b. Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan pajak yang merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada beberapa kriteria seorang Wajib Pajak yang akan diperiksa, antara lain seperti berikut ini. 1) SPT yang dilaporkan menyatakan lebih bayar (wajib diperiksa). 2) SPT tidak atau terlambat disampaikan. 3) SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak untuk diperiksa. Penelitian ini menggunakan dummy variable untuk ukuran pemeriksaan pajak. Apabila sampel penelitian Wajib Pajak Orang Pribadi diperiksa oleh petugas pajak karena salah satu kriteria pemeriksan di atas diberi angka 1 commit to user



dan apabila Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi sampel penelitian ini tidak diperiksa oleh petugas pajak diberi angka 0. c. Perubahan Penghasilan Kena Pajak (PhKP) Merupakan selisih antara jumlah Penghasilan Kena Pajak atas Wajib Pajak Orang Pribadi tahun sebelumnya dan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun berikutnya sebagaimana terlaporkan dalam SPT tahunan. Dalam penelitian ini perubahan Penghasilan Kena Pajak ditentukan berdasarkan selisih Penghasilan Kena Pajak tahun 2007 dan Penghasilan Kena Pajak tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam SPT tahunan 2007 dan 2008. Variabel ini diukur dengan logaritma natural dari selisih Penghasilan Kena Pajak tahun 2008 dan tahun 2007.

E. Metoda Analisis Data Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi berganda. Dalam melakukan analisi regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari: normlitas data, asumsi heteroskedastisitas, asumsi autokorelasi, dan asumsi multikolinearitas. 1. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi dengan membagi model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2005). Untuk menguji normalitas, peneliti menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Kriteria pengujian yang digunakan adalah nilai p-value. apabila nilai ρ-value > 0,05, maka dapat dinyatakan commit to user



bahwa data berdistribusi normal, dan apabila jika ρ-value < 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal.

2. Multikolinieritas Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2005). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara independen. Jika variabel independen saling korelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model, peneliti akan melihat Tolerence dan Variance Inflation Factors (VIF) dengan alat bantu program Statistical Product and Service Solution (SPSS). Tolerence mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan variabel independen lainnya. Jadi nilai Tolerence yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 1/Tolerence). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerence < 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10. Bila ternyata dalam model terdapat multikolinieritas, peneliti akan mengatasi hal tersebut dengan transformasi variabel. Transformasi variabel merupakan salah satu cara mengurangi hubungan linier di antara variabel independen. Transformasi dapat dilakukan dalam bentuk logaritma natural dan bentuk first difference atau delta (Ghozali, 2005).

commit to user



3. Autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sam lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series) karena “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Pada data cross section (silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena gangguan pada observasi yang berbeda berasal dari individu atau kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2005). Pengujian

ada

tidaknya

masalah

autokorelasi,

peneliti

akan

menggunakan uji Durbin-Watson dengan alat bantu SPSS. Menurut Ghozali (2005), jika du < d