Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Diberikan ...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT

n. Dr.

INDONESIA

Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710 Nomor Tanggal

Telepon : (021) 3449230 eks. 6348 & 3846663 C> Faksimile: 3845724 website: http://www.depkeu.go.id c> e-mail: [email protected]

74

/HMS/20 10

19

April

2010

Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4d) UU NO.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 tahun 2009, yang berbunyi

)

berisiko

rendah

yang

diberikan

"Ketentuan mengenai Pengusaha Kena Pajak pengembalian

pendahuluan

kelebihan

pajak

. sebagaimana dimaksud pada ayat (4c) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan", Menteri

Keuangan

71/PMK.03/2010

menetapkan

Peraturan

Menteri

Keuangan

pada tanggal 31 Maret 2010 tentang

(PMK)

Pengusaha

Nomor

Kena Pajak

Berisiko Rendah yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

PMK yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2010 menetapkan

bahwa

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak adalah Berwujud;

PKP yang

(ii) penyerahan

melakukan

kegiatan:

(i) ekspor

Barang

Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan

Kena Pajak Jasa Kena

Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN); (iii) penyerahan Barang

J

Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang PPN-nya tidak dipungut; (iv) ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau

dan yang telah ditetapkan

(v) ekspor jasa kena pajak,

sebagai PKP berisiko rendah oleh Direktur Jenderal

Pajak.

Untuk

menjadi

PKP

berisiko

rendah,

terdapat

beberapa

kriteria

dan

persyaratan yang harus dipenuhi dan menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak, paling lambat 15 hari kerja sebelum dimulainya Masa Pajak PKP ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah. Surat keputusan penetapan PKP berisiko rendah akan berlaku untuk 24 Masa Pajak sejak Masa Pajak PKP ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah. Apabila jangka waktu penetapan berakhir, PKP dapat menyampaikan permohonan kembali-untuk ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah. 1

?I~

'.

Ketentuan penetapan

mengenai

sebagai

PKP

tata berisiko

cara

penyampaian

rendah,

tata

permohonan,

cara

tata

pemberitahuan

cara bahwa

permohonan tidak dapat diproses karena tidak memenuhi ketentuan, serta tata cara pemberitahuan

pencabutan

penetapan

PKP sebagai PKP berisiko rendah akan

diatur kemudian dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Untuk

informasi

www.depkeu.qo.id.

o

()

lebih

lengkap

mengenai

hal

ini

dapat

dilihat

di