Penjelasan Perda Nomor 2 tahun 2013 - Kabupaten Bandung

2 downloads 78 Views 222KB Size Report
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggapdarurat dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan NasionalPenanggulangan Bencana.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BANDUNG A. UMUM Bencana merupakan suatu fenomena yang selalu menyertai kehidupan manusia.Fenomena ini berdampak merusak dan muncul dengan atau tanpa prediksi. Dampak yangmerusak ini dapat berupa korban jiwa dan atau kerugian harta benda sehinggamangacaukan tatanan alam dan sosial. Potensi penyebab bencana dapatdikelompokan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencananon alam, dan bencana sosial.Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusangunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah,kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkanoleh manusia, kecelakan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi,dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatankeantariksaan.Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosialdalam masyarakat yang sering terjadi.Sedangkan menurut waktu terjadinya, bencana dikelompokkan menjadi; 1). Bencana periodik (bencana yang terjadi secara berkala dan dapat diprediksi, seperti banjir, kekeringan, tanah longsor dan gunung meletus) dan 2). Bencana sporadis (bencana yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi, seperti gempa bumi) Sebagai negara yang sedang giat membangun, harus disadari bahwa Indonesia terdiridari berbagai suku, adat dan budaya. Wilayahnya berbentuk kepulauan yang terbentangdari sabang sampai merauke. Terletak di wilayah tropis dan berada di antara dua samuderayaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik dan dua benua yaitu Benua Asia dan BenuaAustralia. Selain itu Indonesia juga menduduki tiga lempeng yaitu lempeng Eurasia,lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Oleh karenanya negeri ini mempunyai posisistrategis dengan segala kekayaan alamnya sekaligus menyimpan potensi bencana. Kabupaten Bandung sebagai salah satu wilayah di Indonesia terpengaruh secara langsung atasancaman dan resiko bencana di atas.Beberapa ancaman bencana berikut tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Bandungyaituyaitu gempa bumi, gunung berapi, tanah longsor, banjir, erosi, abrasi-sedimentasi, kekeringan, kebakaran hutan, wabah flu burung, kegagalan teknologi dan sanitari. Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikanlandasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulanganbencana di Kabupaten Bandung, disusunlah Peraturan Daerah tentang PenyelenggaraanPenanggulangan Bencanayang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana,saat tanggap darurat dan pasca bencana.Materi muatan peraturandaerah ini berisikan ketentuan-ketentuan pokoksebagai berikut:

53

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawabdan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakansecara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. 2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggapdarurat dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan NasionalPenanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan BencanaDaerah. Badan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsurpengarah dan unsur pelaksana. Badan Nasional PenanggulanganBencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyaitugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraanpenanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengankewenangannya. 3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan denganmemperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkanbantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan perlindungansosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalampenyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalampengambilan keputusan. 4. Kegiatan penanggulangan memberikankesempatan secara lembagainternasional.

bencana dilaksanakan dengan luas kepada lembaga usaha dan

5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masingmasingtahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda. 6. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selaindidukung dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara danAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga disediakan dana siappakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus. 7. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencanadilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat padasetiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalampenggunaan dana penanggulangan bencana. Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan diatas, peraturandaerah inidiharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalampenyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga penyelenggaraanpenanggulangan bencana di Kabupaten Bandung dapat dilaksanakan secara terencana,terkoordinasi, dan terpadu. B. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalambentuk jaminan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia,harkat dan martabat setiap masyarakat secara proporsional. Huruf b

54

Yang dimaksud dengan ”asas keadilan” adalah dalam penanggulanganbencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiapMasyarakat tanpa terkecuali. Huruf c Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum danpemerintahan” adalah dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisihal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras,golongan, gender, atau status sosial. Huruf d Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keselarasan dankeserasian” adalah dalam penanggulangan bencana mencerminkankeseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan, keselarasan tatakehidupan dan lingkungan dan keserasian lingkungan dan kehidupansosial Masyarakat. Huruf e Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalahdalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertibandalam Masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Huruf f Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penanggulanganbencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersamaPemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilakukan secara gotongroyong. Huruf g Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalahdalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkunganuntuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demikepentingan Daerah. Huruf h Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalahpenanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan danteknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepatproses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, padasaat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana. Huruf i Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat prosespenyelenggaraan penanggulangan bencana. Pasal 3 Huruf a Cukup jelas. Huruf b

dalam

55

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalahpenyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secaracepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf c Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah apabila terjadi bencana,kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakanpada kegiatan penyelamatan jiwa manusia. Huruf d Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah kegiatanpenyelenggaraan penanggulangan bencana didasarkan pada waktu,tenaga, biaya digunakan sesuai kebutuhan. Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah penyelenggaraanpenanggulangan bencana dilakukan tepat sasaran dan bermanfaat bagimasyarakat. Huruf e Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah dalam mengatasikesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga,dan biaya yang berlebihan. Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah kegiatanpenyelenggaraan penanggulangan bencana harus berhasil guna,khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidakmembuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan. Huruf f Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” penyelenggaraanpenanggulangan bencana dilakukan terbuka dan dapatdipertanggungjawabkan.

adalah secara

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah penyelenggaraanpenanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapatdipertanggungjawabkan secara etik dan hukum. Huruf g Yang dimaksud dengan “prinsip kemitraan” adalah suatu kegiatan salingmenguatkan dengan pelbagai macam bentuk kerjasama dalammenghadapi dan memperkuat satu sama lainnya dalam rangkapenyelenggaraan penanggulangan bencana. Huruf h Yang dimaksud dengan “prinsip pemberdayaan” adalah penyelenggaraanpenanggulangan bencana dilaksanakan dengan upaya menumbuhkankembangkan ppotensi masyarakat untuk bisa menggali dan memupukkekuatan yang ada pada diri sendiri dan lingkungannya. Huruf i Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah negara dalampenyelenggaraan penanggulangan bencana tidak memberikan

56

perlakuanyang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politikapa pun.

Huruf j Yang dimaksud dengan ”nonproletisi” adalah pelarangan kegiatanmenyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan daruratbencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan daruratbencana. Huruf k Yang dimaksud dengan ”kemandirian” adalah kemampuan untukmenggunakan kapasitasnya dalam menanggulangi bencana. Huruf l Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai, institusi danmekanisme sosial yang berlaku di masyarakat sebagai sumber kebijakandalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Huruf m Yang dimaksud dengan “membangunkembali ke arah yang lebih baik”adalah proses dan penyelenggaraan penanggulangan bencanamenghasilkan kondisi yang lebih baik daripada kondisi semula. Huruf n Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah penyelenggaraanpenanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dariproses pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang terencana dantersistematis. Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Huruf a Yang dimaksudkan “pengungsi” disini adalah sebagai korban bencanayang berasal dari Kabupaten Bandung kemudian mengungsi keluar Kabupaten Bandung dan/atau berasal dari luar Kabupaten Bandung yang mengungsi ke wilayah Kabupaten Bandung. Huruf b Yang dimaksud perlindungan masyarakat terhadap proses ganti rugi dankelangsungan hidup adalah tanggungjawab pemerintah daerah terhadapbencana berstatus bencana daerah. untuk memastikan adanya prosesganti rugi dan menjamin ketersediaan

57

mata pencaharian termasuk wargayang direlokasi karena resiko bencana. Huruf c Cukupjelas

Huruf d Pengalokasian dana penanggulangan bencana meliputi alokasi danauntuk program pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Huruf e Pemerintahdaerahdapatmenyediakandanasiappakaidalamanggaran penanggulanganbencana yang berasaldari APBD yang ditempatkandalamanggaran BPBD Huruf f Cukup jelas Huruf g Pemulihan meliputi program rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencanaberstatus daerah. Huruf h Cukupjelas Pasal 7 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam penanggulangan bencanadilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas.

58

Huruf h Cukup jelas.

Huruf i Pemerintah daerah berwenang dalam pengambilan kebijakan untukmelindungi masyarakat dari pendistribusian bantuan yang mengancam,merusak dan/atau menghilangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokalmasyarakat. Huruf j Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukupjelas Pasal 10 ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan masyarakat rentan adalah anggota masyarakatyang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya diantaranya masyarakat lanjut usia, anakanak, ibu hamil dan menyusui,hilang ingatan/gila dan difabel. Huruf b Pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraanpenanggulangan bencana diberikan kepada masyarakat untukmembangun kesiapsiagaan dan kemandirian dalam menghadapibencana. Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas

59

ayat (3) Huruf a Cukup jelas

Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Yang dimaksud dengan ” perlindungan dan jaminan hak atas pekerjaan”adalah bahwa dalam hal upaya penanggulangan bencana PemerintahDaerah maupun pihak lain memberi perhatian penuh agar korban tetapmendapat peluang bekerja dan dibantu untuk mendapatkan pekerjaan. Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas ayat (4) Pemberian ganti rugi dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.Kepemilikan benda tidak bergerak harus dapat dibuktikan dengan buktikepemilikan yang sah. ayat (5) Yang bertanggungjawab mengganti kerugian dan memberikan bantuan adalahyang menyebabkan timbulnya bencana akibat kegagalan Konstruksi danteknologi. Pasal 11 Cukup jelas.

60

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 ayat (1) Adanya “perlakuan khusus” dimaksud untuk mencegah dampak yang lebihburuk bagi kelompok rentan jika tidak diberikan perlakuan khusus.Pemberian perlakuan khusus merupakan bentuk affirmative/diskriminasi positif,sehingga kelompok rentan mendapatkan perlindungan yang adil, misalnyaperlindungan anak dari praktik pedagangan anak. Huruf a Yang dimaksud dengan “penyandang cacat dan/atau difabel” adalah orangdengan kemampuan berbeda sebagai suatu upaya afirmasi atas dasar hakasasi manusia. Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud dengan “anak-anak” adalah seseorang yang belum berusia18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud di dalam Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas ayat (2) Perlakuan khusus bagi kelompok masyarakat rentan bencana diselenggarakanpada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 14

61

Kebutuhan khusus kepada kelompok tertentu yang bukan kelompok rentan adalahkebutuhan yang berbeda/spesifik dibandingkan dengan korban bencana padaumumnya. Huruf a Perempuan mempunyai kebutuhan khusus dibandingkan dengan korbanbencana pada umumnya misalkan perlindungan kesehatan reproduksi. Huruf b Orang berkebutuhan khusus dimaksud misalnya pengidap HIV (ODHA). Pasal 15 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pengaturan mengenai kewajiban dimaksudkan untuk menumbuhkankemandirian masyarakat pada saat melakukan kegiatan penanggulanganbencana, sehingga masyarakat tidak bergantung pada pihak lain. Huruf c Masyarakat juga perlu dididik untuk tidak memberikan informasi yang salahterkait bencana karena dalam kondisi panik, masyarakat sering memberikaninformasi yang tidak benar dan cenderung provokatif. Huruf d Cukupjelas Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 ayat (1) Yang dimaksud dengan Organisasi masyarakat sipil adalah kelompok-kelompokmasyarakat berbasis sektoral maupun komunitas yang dianggapmewakili elemen masyarakat. ayat (2) Keberadaan forum ini disesuaikan dengan kondisi yang telah berjalan dikomunitas masyarakat Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20

62

Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Yang dimaksud dengan “dinas terkait” antara lain dinas pendidikan. ayat (4) Yang dimaksud dengan “Tri Dharma Pendidikan” yaitu pendidikan, penelitiandan pengabdian.Peran pendidikan tinggi mengembangkan penelitian yang berkaitan dengankebencanaan berdasarkan penerapan ilmupengetahuan dan teknologi yangtepat, sehingga dapat efektif dan efisien jika dilakukan. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 ayat (1) Cukup jelas.

63

ayat (2) Yang dimaksud dengan “permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaanyang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dantempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

ayat (3) Yang dimaksud dengan “peraturan zonasi” adalah ketentuan yang mengaturtentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalamrencana rinci tata ruang. ayat (4) Cukup jelas. Pasal 32 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Cukup jelas. ayat (3) Yang dimaksud “memperhatikan kondisi sosial masyarakat” adalah dalamrangka menjamin hubungan yang harmonis antara masyarakat yang akan direlokasi dengan masyarakat setempat. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 ayat (1) Huruf a

64

Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaannyadilakukan sesuai Standard Oprerating Procedure (SOP) peringatan dini,pengerahan relawan, penyampaian informasi status potensi bencana dll.yang dimiliki oleh Pusdalop Huruf j Cukup jelas ayat (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan dapat melibatkan peran lembaga usaha,perguruan tinggi organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana pada hakekatnya mencakupseluruh sektor kehidupan, dengan menekankan pada tiga pendekatan sesuaikonteks kelokalan Yogyakarta. Pasal 43 Cukup jelas.

65

Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas

Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh instansi, lembaga danmasyarakat. Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 ayat (1) Cukup jelas ayat(2) Yang dimaksud dengan pendidikan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan,teknis, simulasi, dan gladi. ayat(3) Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas ayat(3)

66

Rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang dimaksud adalahemergency disaster plan atau rencana kontinjensi penanggulangan kedaruratanbencana. ayat (4) Cukup jelas

Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Cukup jelas ayat (3) Cukup jelas ayat (4) Cukup jelas ayat (5) Media yang dimiliki masyarakat setempat yang dimaksud misalnya kentongan,lesung, pengeras suara Masjid. ayat(6) Cukup jelas ayat (7) Cukup jelas Pasal 56 ayat (1) Cukup jelas. ayat (2) Penunjukan pejabat dalam rangka penanggulangan bencana secara taktis,terkomando, cepat, tepat, efektif dan efisien. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah kepala BPBD tidak dapatmenjalankan tugas dan fungsinya. Pasal 57 ayat (1)

67

Yang dimaksud “komandan” adalah penyelenggaraanpenanggulangan bencana pada darurat.

pengendali saat tanggap

ayat (2) Yang dimaksud dengan “sumber daya” adalah segala daya dan upaya maupunperalatan yang ada. diantaranya: TRC, Satgas instansi terkait, relawan,peralatan dll.

ayat(3) Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Huruf a. Cukup jelas Huruf b. Cukup jelas Huruf c. Cukupjelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas

68

Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Yang dimaksud dengan “berdaya guna dan berhasil guna” adalah dalampendanaan dan penggunaan dana penanggulangan bencana dapat mengatasikesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biayayang berlebihan. Yang dimaksud dengan “dapat dipertanggungjawabkan” adalah dalam pendanaandan pengelolaan bantuan bencana dilakukan secara terbuka dan dapatdipertanggungjawabkan secara etik dan hukum. Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 ayat (1) Cukup jelas ayat(2) Yang dimaksud dengan “Dana Bantuan Sosial berpola Hibah” adalah BlockGrant. Pasal 77 Cukup jelas Pasal 78 ayat (1)

69

Instansi/lembaga yang berwenang misalnya Pemerintah Daerah, PemerintahDesa, Kecamatan, dan lain-lain. ayat (2) Cukup jelas Pasal 79 Cukup jelas

Pasal 80 Cukup jelas Pasal 81 Cukup jelas Pasal 82 Cukup jelas Pasal 83 Cukup jelas Pasal 84 Cukup jelas Pasal 85 Cukup jelas Pasal 86 Cukup jelas Pasal 87 ayat (1) Penyediaan dan pemberian bantuan bencana kepada korban dan penyintasmerupakan bentuk perlindungan dan penjaminan negara kepada warga negara.Pemerintah daerah wajib melakukan perlindungan dan penjaminan sesuaidengan kemampuan daerah. ayat (2) Cukup jelas Pasal 88 Bantuan bencana dapat berupa dana, barang, obat-obatan, relawan, dan lain-lain. Pasal 89 Cukup jelas Pasal 90 Cukup jelas

70

Pasal 91 Yang dimaksud dengan “komunitas masyarakat setempat” adalah kelembagaan dilingkungan masyarakat desa/kelurahan yang masih berfungsi pada saat itu,misalnya Pemerintah Desa, PKK, dan lain-lain. Pasal 92 Cukup jelas

Pasal 93 Cukup jelas Pasal 94 ayat (1) Huruf a Biaya pemakaman dipergunakan untuk pemakaman korban meninggal dunia.Bantuan diberikan dalam bentuk uang, apabila ahli waris atau lingkunganterjadinya bencana mampu menyelenggarakan pemakaman atas korban.Apabila keluarga korban karena satu dan lain hal tidak mampu/sanggupuntuk melaksanakan pemakaman, maka pemakaman dilakukan oleh aparatpemerintah dan keluarga korban tidak berhak menerima santunan biayapemakaman ini. Huruf b Pemberian uang duka dimaksudkan untuk meringankan beban keluarga atauahli waris yang ditinggalkan korban bencana yang meninggal. Uang dukadiberikan per satuan korban yang meninggal dunia karena bencana. ayat (2) Cukup jelas Pasal 95 ayat (1) Minimal berusia 18 tahun atau mereka yang berumur di bawah 18 tahun namunsudah berstatus menikah dan diketahui oleh misalkan RT, RW, atau KepalaDesa/Kelurahan setempat. ayat (2) Misalnya panti asuhan, orang tua angkat, keluarga luar yang mengambil alihtugas pengasuhan Pasal 96 Cukup jelas Pasal 97 ayat (1) Yang dimaksud dengan “penyandang cacat” adalah setiap orang yangmempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat

71

mengganggu ataumerupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secaraselayaknya, yang terdiri dari: a. penyandang cacat fisik; b. penyandang cacat mental; c. penyandang cacat fisik dan mental. ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 98 Cukup jelas Pasal 99 Cukup jelas Pasal 100 Cukup jelas Pasal 101 Cukup jelas Pasal 102 Cukup jelas Pasal 103 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Unsur Pengarah terdiri dari unsur pemerintah dan unsurmasyarakat profesional dalam jumlah yang seimbang danproporsional. Pasal 104 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas

72

Huruf d Cukup jelas Huruf e Termasuk jumlah korban jiwa dan kerusakan/kerugian serta dampak sosialekonomi yang ditimbulkan.

Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas ayat (3) Dilaporkan dalam tabulasi. ayat (4) Cukup jelas Pasal 105 Cukup jelas Pasal 106 Cukup jelas Pasal 107 Cukup jelas Pasal 108 Cukup jelas Pasal 109 Huruf a Cukup jelas Huruf b Laporan Kemajuan dibuat secara berkala, yang disesuaikan dengan jangkawaktu program rekonstruksi (bulanan, kwartal, tengah tahun dan/atautahunan), yang disusun oleh BPBD untuk kegiatan rekonstruksi di tingkatdaerah, disampaikan kepada sektor-sektor terkait dan juga untuk publik. Huruf c Laporan tersebut juga mencakup hasil monitoring dan evaluasi yang disusunoleh BPBD untuk kegiatan rekonstruksi di tingkat daerah, disampaikan kepada Gubernur dan kepada publik.

73

Pasal 110 Cukup jelas Pasal 111 Cukup jelas

Pasal 112 Cukup jelas Pasal 113 Cukup Jelas Pasal 114 ayat (1) Cukup jelas ayat (2) Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” adalah perbuatan yang dituntutkan dengan melakukan sesuatu (berbeda dengan tidak berbuat). Sedangkan gantirugi dengan biaya hanya merupakan penajaman semata sebagai pilihan. Karenapada dasarnya ganti rugi biaya adalah termasuk tindakan tertentu/berbuatsesuatu. Pasal 115 Cukup jelas Pasal 116 Cukup jelas Pasal 117 Cukup jelas Pasal 118 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 2