Perbup No.3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak

Download PDF
40 downloads 1469 Views 459KB Size Report
Comment
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu diatur tata cara pemungutan Pajak Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ...
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBA TIMUR, Menimbang :

a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah serta mewujudkan kemandirian daerah; b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu diatur tata cara pemungutan Pajak Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Timur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah– daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 181); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 209, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 198); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur. Bupati adalah Bupati Sumba Timur. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah konstribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang

7.

8. 9.

10. 11.

12. 13. 14. 15.

16. 17.

18. 19.

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

27.

28. 29.

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. 31. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Timur. 32. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPOPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke DPPKAD. 33. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 34. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. 37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar. 39. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPKLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPKLB, STPD, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. 42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. 43. Penelitian SSPD adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD dengan data yang ada pada DPPKAD. 44. Penelitian lapangan SSPD adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD dengan keadaan di lapangan. 45. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 47. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya. 48. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

49. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, emberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tata cara pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sumba Timur. Pasal 3 Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar tata cara pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sumba Timur dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah : a. Pendaftaran dan pelaporan pajak; b. Pembayaran dan penetapan pajak; c. Keberatan dan banding; d. Pengurangan dan keringanan pajak; e. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi kepada wajib pajak; f. Penelitian dan pemeriksaan pajak; g. Pengembalian kelebihan pembayaran; dan h. Insentif pemungutan pajak.

BAB IV PENDAFTARAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Pendaftaran Pasal 5 (1) Setiap wajib pajak daerah wajib mendaftarkan kegiatan usahanya atau objek pajak daerah dengan menggunakan SPOPD pada DPPKAD paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum kegiatan usaha dimulai kecuali ditentukan lain. (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil sendiri oleh wajib pajak atau penanggung pajak pada DPPKAD. (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak dengan melampirkan : a. fotokopy identitas diri wajib pajak/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, Pasport); b. surat keterangan domisili usaha; c. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan d. surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotokopy identitas dari pemberi kuasa. (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke DPPKAD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.

Bagian Kedua Pelaporan Pasal 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

(7)

Wajib pajak daerah, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak serta menyampaikannya ke DPPKAD. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil sendiri oleh wajib pajak atau penanggung pajak di DPPKAD. SPTPD berisikan pelaporan atas jenis pajak daerah. Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya. Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai lampiran dokumen berupa : a. rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan; dan b. fotokopy setoran pajak yang telah dilakukan. SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak melampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6). Pasal 7

(1) (2)

Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4). Pasal 8

(1)

(2)

Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTD sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD. BAB V TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENETAPAN Bagian Kesatu Penetapan Pasal 9

(1) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan ketetapan Bupati adalah sebagai berikut : a. Pajak air tanah; dan b. Pajak reklame. (2) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah sebagai berikut : a. Pajak hotel; b. Pajak restoran;

c. d. e. f. g.

Pajak hiburan; Pajak penerangan jalan; Pajak mineral bukan logam dan batuan; Pajak parkir; dan Pajak sarang burung walet. Pasal 10

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas dapat menerbitkan : a. SKPDKB dalam hal : 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2. jika SSPD tidak disampaikan kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu masa pajak dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau 3. jika kewajiban mengisi SSPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Bagian Kedua Dasar Pengenaan Pajak Paragraf Kesatu Pajak Air Tanah Pasal 11 (1)

(2)

Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah yang dinyatakan dalam rupiah dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut : a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan volume pengambilan air dengan harga dasar air.

(3)

Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut : a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah perusahaan PT. Pertamina dan para Kontraktornya untuk kegiatan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp.125,-/M3; b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk kegiatan pembangkit listrik industri sebesar Rp.75,-/M3; c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp.100,-/M3; dan d. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, adalah : NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (Rp/M3) Harga Dasar Air Volume (M3) Niaga Industri Niaga Industri Non Niaga Kecil Kecil Besar Besar 0 – 50 788 1.060 1.541 2.641 3.336 51 – 500 793 1.074 1.569 2.701 3.426 501 – 1.000 799 1.087 1.597 2.762 3.516 1.001 – 2.500 804 1.101 1.625 2.822 3.607 ˃ 2.502 810 1.115 1.681 2.882 3.697 Pasal 12

(1) (2)

Penetapan nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah berdasarkan tarif progresif dan klasifikasi pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Klasifikasi pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 5 (lima) golongan, terdiri dari : a. non niaga, merupakan kegiatan yang tidak termasuk Niaga dan Industri, akan tetapi pemakaian air tanah lebih dari 100M3/bulan; b. niaga kecil, merupakan kegiatan usaha dengan modal < (kurang dari) Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dengan kegiatan pembelian, penjualan, jasa, ekspor dan impor suatu barang, yang memakai air dengan kapasitas pompa < (kurang dari) 2 liter/detik, antara lain toko/kios/warung, tempat penjualan air, perusahaan negara yang diusahakan secara komersial seperti kantor, rumah sakit/klinik swasta, apotek, bengkel, percetakan, gudang, penjahit/tailor, salon kecantikan, panti pijat, mandi uap, pangkas rambut, kolam renang, bimbingan tes/kursus ketrampilan, biro jasa, terminal bus, losmen/penginapan/villa/cottage, rumah makan, restoran, hotel dan niaga lainnya yang sejenis; c. niaga besar, merupakan kegiatan usaha dengan modal > (lebih dari) Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dengan kegiatan pembelian, penjualan, jasa, ekspor dan impor suatu barang, yang memakai air dengan kapasitas pompa > (lebih dari) 2 liter/detik, antara lain toko/kios/warung, tempat penjualan air, perusahaan negara yang diusahakan secara komersial seperti kantor, rumah sakit/klinik swasta, apotek, bengkel, percetakan, gudang, penjahit/tailor, salon kecantikan, panti pijat, mandi uap, pangkas rambut, kolam renang, bimbingan tes/kursus ketrampilan, biro jasa, terminal bus, losmen/penginapan/villa/cottage, rumah makan, restoran, hotel dan niaga lainnya yang sejenis; d. industri kecil, merupakan kegiatan usaha dengan modal < (kurang dari) Rp.400.000.000,(empat ratus juta rupiah) dengan kegiatan ekonomi dan jasa yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi, yang lebih tinggi penggunaannya yang memakai air tanah dengan kapasitas pompa < (kurang dari) 2 liter/detik, antara lain industri rumah tangga, pengrajin/sanggar seni lukis, industri tekstil/batik, industri bahan kimia/obat-obatan, industri kertas, industri perkayuan, industri pertambangan, industri minuman/es, industri mobil/karoseri, kontraktor pertambangan, minyak, gas bumi, dan perkebunan, industri perkebunan dan industri lainnya yang sejenis;

e.

industri besar, merupakan kegiatan usaha dengan modal > (lebih dari) Rp.400.000.000,(empat ratus juta rupiah) dengan kegiatan ekonomi dan jasa yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/atau barang jadi, yang lebih tinggi penggunaannya yang memakai air tanah dengan kapasitas pompa < (kurang dari) 2 liter/detik, antara lain industri rumah tangga, pengrajin/sanggar seni lukis, industri tekstil/batik, industri bahan kimia/obat-obatan, industri kertas, industri perkayuan, industri pertambangan, industri minuman/es, industri mobil/karoseri, kontraktor pertambangan, minyak, gas bumi, dan perkebunan, industri perkebunan dan industri lainnya yang sejenis; Pasal 13

(1) (2)

Nilai perolehan air tanah dihitung berdasarkan jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah per meter kubik oleh wajib pajak. Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan contoh sebagai berikut : Volume Produksi Air Tanah Jenis Perusahaan pemakai air Volume Standar 0 - 50 51 – 500 501 - 1.000 1.001 – 2.500 > 2.500 Jumlah Produksi pajak air tanah

= 3.126 M3 = Industri Kecil

Volume Produksi 50 450 500 1.500 626 3.126

Tarif (Rp) 801 820 840 859 898 Total NPA

NPA (Rp) 40.050 369.000 420.000 1.288.500 526.148 2.679.698

20% dari Total NPA 20% x Rp.2.679.698,- = Rp.535.939,6,-

Paragraf Kedua Pajak Reklame Pasal 14 (1) (2)

(3)

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame yaitu nilai strategis reklame ditambah nilai jual objek pajak reklame (NJOP). Nilai strategis reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha. Nilai jual objek pajak reklame adalah sebesar nilai yang ditetapkan oleh DPPKAD sebagai dasar perhitungan retribusi penyelenggaraan reklame, yang diperoleh dengan mengalikan luas reklame dengan tarif sesuai NJOP. Pasal 15

(1) (2)

Setiap penyebaran reklame di wilayah daerah harus memperhatikan keserasian lingkungan yang sesuai dengan rencana tata ruang. Penentuan kawasan atau zone reklame sangat diperlukan mengingat konsentrasi penduduk yang tersebar di berbagai tempat di daerah yang mempengaruhi penentuan efektifitas pemasangan reklame.

(3)

Kawasan Reklame Billboard di wilayah daerah ditetapkan dalam 3 (tiga) kawasan, yaitu : No. 1

(4) (5)

Kelompok Kawasan A

2

Kawasan B

3

Kawasan C

Kawasan Yang Diliput Kelurahan Hambala, Kelurahan Kamalaputi, Kelurahan Matawai, Kelurahan Prailiu, Kelurahan Kambajawa, Kelurahan Kambaniru. Kelurahan Mauliru, Kelurahan Kawangu, Kelurahan Malumbi, Kelurahan Lambanapu, Kelurahan Temu, Kota Melolo, Kota Pametikarata-Lewa. Kawasan diluar Kawasan A dan B

Penetapan kawasan/zone reklame dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi di lapangan. Perubahan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 16

(1)

Perhitungan tarif pajak reklame adalah sebagai berikut : No . 1.

2. 3. 4. 5.

6.

7. 8. 9.

(2)

Jenis Reklame Reklame Papan/Bilboard/Megatron : a. memakai penerangan lampu b. tidak memakai penerangan lampu Reklame Kain (spanduk, umbulumbul) Reklame Melekat (stiker) Reklame Selebaran Reklame Perjalanan/Kendaraan a. b. Reklame Suara : a. memakai alat pengeras suara b. tidak memakai alat pengeras suara Reklame Udara Reklame Fil/Slide Reklame Peragaan/Demonstrasi : a. memakai alat pengeras suara b. tidak memakai alat pengeras suara

Nilai Sewa Reklame (NSR) (Rp) Kawasan A

Kawasan B

Kawasan C

40.000/m2/bln 20.000/m2/bln

30.000/m2/bln 15.000/m2/bln

20.000/m2/bln 10.000/m2/bln

20.000/m2/bln

15.000/m2/bln

10.000/m2/bln

10.000/100 lbr 10.000/100 lbr

7.500/100 lbr 7.500/100 lbr

5.000/100 lbr 5.000/100 lbr

15.000/hari 10.000/hari

10.000/hari 7.500/hari

7.500/hari 5.000/hari

10.000/hari

7.500/hari

5.000/hari

7.500/hari -

5.000/hari -

4.000/hari -

30.000/hari 15.000/hari

25.000/hari 10.000/hari

20.000/hari 5.000/hari

Ket. Tarif Pajak adalah 25% dari Nilai Sewa Reklame (NSR) sesuai Perda Kabupa ten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Tarif dan jenis pajak reklame bukan billboard sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan perubahan yang ada di masyarakat dan teknologi advertising serta kebutuhan pemerintah daerah.

Paragraf Ketiga Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pasal 17 (1)

Perhitungan tarif pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebagai berikut : No.

Jenis Material

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pasir Kwarsa Batu Apung Tras Marmer Batu Kapur/Tanah Putih Batu Karang/Andesit Granit : - Batu Kali/Batu Gunung/ Gelondong - Batu Pecah/Kerikil Pecah : •5-7 •3-5 •2-3 •1-2 - Batu Bolk Tanah Liat : - tanah liat tahan api - tanah liat (clay ball) - tanah liat bahan bangunan (batu bata/genteng) Tanah Urug Pasir : - Urug - Pasang Kerikil Sirtu Kapur Batu Hias

8.

9. 10.

11. 12. 13. 14.

(2)

Harga Pasar Rp/m3 40.000 30.000 12.500 70.000 25.000 30.000

30.000 55.000 70.000 80.000 90.000 75.000

Tarif Pajak Rp/ton Rp/m3 8.000 10.000 7.500 3.125 17.500 6.250 7.500

Ket.

Tarif Pajak adalah 25% dari Harga Pasaran sesuai Perda Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 7.500 Tahun 2010 tentang Pajak 13.750 Daerah. 17.500 20.000 22.500 18.750

35.000 35.000

8.750 8.750

25.000 15.000

6.250 3.750

35.000 35.000 40.000 30.000 30.000 200/Kg

8.750 8.750 10.000 7.500 7.500 50/Kg

Penentuan klasifikasi jumlah dan berat bahan mineral diatur sebagai berikut : 1. Pasir/Kerikil/Sirtu : 1 m3 : 1,5 ton 2. Batu Kali/Batu Gunung/Batu Karang : 1 m3 : 2 ton 3. Batu Kapur/Tanah Putih : 1 m3 : 1,5 ton 4. Tanah Liat/Urug : 1 m3 : 2 ton 5. Tras : 1 m3 : 1,5 ton 6. Marmer : 1 m3 : 1,5 ton 7. Batu Bolk : 1 m3 : 2 ton 8. Batu Hias : 1 m3 : 2 ton

Bagian Ketiga Pembayaran Pasal 18 (1)

Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan DPPKAD atau tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan menggunakan SSPD.

(2) (3)

Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh tempo pada 1 (satu) hari kerja berikutnya. Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD. Pasal 19

(1) (2)

Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan. Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen). Pasal 20

Terhadap usaha yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau badan, maka orang atau badan masing-masing anggota atau masing-masing pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya.

Pasal 21 (1)

(2)

Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen). Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut : a. Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya; b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah harus diterima paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan; c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilampiri dengan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan; d. Permohonan pembayaran angsuran maupun penundaan pembayaran yang telah disetujui dituangkan dalam Surat Keputusan, baik Surat Keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, yang baru dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari DPPKAD; e. Persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian; f. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima; g. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan; h. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima; i. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;

j.

Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut : 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran; 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran; 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran; 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen). k. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan; l. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut : 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (persen) dengan jumnlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda; 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan; dan 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur. m. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama. Pasal 22

Penyampaian SSPD kepada DPPKAD dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pembayaran.

Pasal 23 Bentuk SKPD, SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB lampiran I Peraturan Bupati ini.

sebagaimana tercantum dalam

Pasal 24 (1) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (2) Pajak yang terutang berdasarkan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. (3) Kepala Dinas atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. Pasal 25 (1)

(2)

Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran. Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diataur sebagai berikut : a. Kepala Dinas atau pajabat yang ditunjuk menerbitkan dan menyampaikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran

(3)

(4) (5)

yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan surat teguran; b. Kepala Dinas selaku Pejabat menerbitkan surat paksa dan pemberitahuan surat paksa tersebut dilakukan oleh Jurusita Pajak kepada wajib pajak atau Penanggung pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah surat teguran diterima wajib pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa; c. Kepala Dinas selaku Pejabat, menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan dan pelaksanaan penyitaan atas barang-barang milik wajib pajak tersebut dilakukan oleh Jurusita Pajak dalam waktu paling singkat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/pemberitahuan surat paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan; d. Kepala Dinas selaku Pejabat menerbitkan surat pencabutan sita dan disampaikan kepada wajib pajak melalui Jurusita Pajak, apabila : 1. Wajib pajak atau penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya pangihan pajak; 2. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak; dan 3. ditetapkan lain dengan keputusan Bupati. e. Kepala Dinas atau pajabat yang ditunjuknya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan melaksanakan pengumuman penjualan secara lelang atas barang-barang milik wajib pajak yang telah disita melalui media massa; f. Kepala Dinas menerbitkan Surat pemberitahuan kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dan menyampaikannya kepada wajib pajak melalui Jurusita Pajak diantara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g; g. Kepala Dinas selaku Pejabat melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik wajib pajak, bertempat di Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang; dan h. Lelang tidak dilaksanakan apabila wajib pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak atau objek lelang musnah. Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat paksa. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa tidak mengakibatkan penundaan hak wajib pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Pasal 26

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), apabila : a. Wajib pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu; b. Wajib pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia; c. Terdapat tanda-tanda bahwa wajib pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; dan d. Terjadi penyitaan atas barang wajib pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

BAB VI KEBERATAN DAN BANDING Pasal 27 (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dinas atas suatu : a. SKPDKB; b. SKPDKBT; c. SKPDLB; dan d. SKPDN. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasannya. (4) Keberatan dapat dilakukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Dinas atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan. Pasal 28 (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Pasal 29 (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

(1)

(2) (3)

(4) (5)

Pasal 30 Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB. Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan

putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. BAB VII PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK Pasal 31 (1)

(2)

Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan Pajak Daerah setinggitingginya 75% (tujuh puluh lima persen) dari pokok pajak terutang. Pemberian pengurangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan alasan yang benar-benar dapat diterima. Pasal 32

(1) (2) (3)

(4)

Kepala Dinas, paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan pajak. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak. Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan Pajak yang diajukan dianggap dikabulkan dan Kepala Dinas harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung jangka waktu dimaksud berakhir. Bentuk surat keputusan pengurangan pajak daerah dan surat teguran adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II Peraturan Bupati ini. BAB VIII TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA WAJIB PAJAK Pasal 33

(1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Kepala Dinas dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Permohonan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya; c. diajukan kepada Kepala Dinas; dan d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak/kuasanya. (3) Dalam hal tidak ada permohonan oleh wajib pajak tetapi diketahui oleh Kepala Dinas telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkannya, maka Kepala Dinas harus menerbitkan surat keputusan pembetulan secara jabatan. (4) Kepala Dinas harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima. (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, tetapi Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Kepala

Dinas wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan. (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa menambahkan, mengurangkan atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang, atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan wajib pajak. Pasal 34 (1) Kepala Dinas karena jabatan dapat : a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangkan atau membatalkan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan d. mengurangkan ketetapan pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak. (2) Bentuk Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Sanksi Administratif kepada wajib adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran III Peraturan Bupati ini. BAB IX TATA CARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN Bagian Kesatu Tata Cara Penelitian Pasal 35 (1) Kepala Dinas melakukan penelitian SSPD yang telah dibayar yang disampaikan oleh wajib pajak atau kuasanya untuk keperluan penelitian SSPD. (2) Dalam hal SSPD Nihil, penelitian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah SSPD ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Pasal 36 (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan SSPD apabila diperlukan. (2) Hasil penelitian lapangan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian lapangan SSPD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini. (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian SSPD dan/atau penelitian lapangan SSPD ternyata pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak lebih kecil dari pajak yang seharusnya dibayar, maka wajib pajak diminta untuk melunasi kekurangan tersebut. (4) SSPD atau bukti pelunasan yang telah diteliti, distempel dengan bentuk stempel sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini. Pasal 37 Terhadap SSPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 masih dapat diterbitkan : a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang kurang dibayar; b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB; dan c. STPD apabila pajak yang terutang tidak dibayar, atau wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.

Bagian Kedua Tata Cara Pemeriksaan Pasal 38 (1) Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksaan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. (2) Wajib Pajak atau pihak-pihak yang terkait yang diperiksa wajib : a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. (3) Pemeriksaan sederhana kantor dilakukan dengan membandingkan laporan wajib pajak dengan basis data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga nantinya dapat diterbitkan SKPDKB, SKDLB, dan SKPDN. (4) Apabila ada perbedaan yang signifikan pada objek pajak antara yang dilaporkan dengan basis data pajak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan. BAB X TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 39 (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Dinas. (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila : a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. (3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (5) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak. Pasal 40 (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak maka pengembalian pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pajak. (2) SP2D pajak dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

BAB XI PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 41 (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Bupati ini ditugaskan kepada DPPKAD. (2) Dalam melaksanakan tugas, DPPKAD dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain yang terkait. BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

(1) (2)

(3) (4)

Pasal 42 DPPKAD selaku pelaksana dan penunjang pemungut pajak daerah dapat diberi Insentif apabila telah mencapai target kinerja yang ditentukan. Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk peningkatan : a. kinerja DPPKAD; b. semangat kerja bagi pajabat atau pegawai; c. pendapatan Daerah; dan d. pelayanan kepada masyarakat. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur. Ditetapkan di Waingapu pada tanggal, 24 Pebruari 2012 BUPATI SUMBA TIMUR,

GIDION MBILIJORA Diundangkan di Waingapu pada tanggal, 24 Pebruari 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR,

UMBU HAMAKONDA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 7

PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

I.

UMUM Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa jenis Pajak yang sebelumnya menjadi pajak provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pengenaan beberapa Pajak Daerah agar dapat memenuhi asas-asas keadilan, kepastian hukum, legalitas dan sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas.

Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 425

Lampiran I

: Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor : Tahun 2012 Tanggal : BENTUK SKPD, SSPD, SKPDKBT, SKPDN DAN SKPDLB

A. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) Jln. Jend. Soeharto No. 42 - WAINGAPU

.............

MASA TAHUN NAMA ALAMAT NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) TANGGAL JATUH TEMPO NO.

NO. URUT

: :

: : : :

KODE REKENING

URAIAN AJAK DAERAH

JUMLAH

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi :

a. Bunga b. Kenaikan

Jumlah Keseluruhan Dengan huruf :

PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/bendahara Penerimaan ......................................................................................... dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD ini diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan. Waingapu, .............................................................. An. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sumba Timur, Kepala Bidang Pendapatan,

.................................................................................. NIP. ..........................................................................

NO. URUT TANDA TERIMA NAMA ALAMAT NPWPD

................. : ........................................................ : ........................................................ : ........................................................

.................................................................... Yang menerima,

..................................................................... Lembar ke 1 untuk Wajib Pajak Daerah Lembar ke 2 untuk Bendahara Penerimaan

Lembar ke 3 untuk Bidang Pendapatan Lembar ke 4 untuk Pembukuan

B. Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN Bulan

: ..........................................................

DAN ASET DAERAH (DPPKAD)

: ..........................................................

Tahun

Jln. Jend. Soeharto No. 42 - WAINGAPU Nama

: .............................................................................................................................................

Alamat

: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................

NPWPD

Menyetor berdasarkan

: ............................................................................................................................................

: Surat Ketetapan Setoran Bulan No. ...................................................................................... Atau ....................................................................................................................................

No.

Ayat

Rincian

Jumlah

Jumlah

Rp.

Dengan huruf :

.................................................................... Penyetor,

( .................................................................)

Kepada Yth, Direktur Utama Bank NTT/Kepala Kantor Pos Giro, agar menerima penyetoran untuk keuntungan Pemegang Rekening Kas Umum Daerah ................................................................................. .................................................................................

Raungan untuk tercap Kas Register/Tanda Tangan/Cap BKP/ Pejabat Bank/Pejabat Kantor Pos dan Giro.

C. Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jln. Jend. Soeharto No. 42 - WAINGAPU

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) Kepada Kepada Yth :............................. ................................................. Di ............................................. Nomor : Tanggal penerbitan : Tanggal jatuh tempo : I.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban Pajak Daerah terhadap : Nama : Alamat : NOP :

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pokok pajak yang harus dibayar 2. Telah Dibayar tanggal ............... 3. Pengurangan 4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3) 5. Kurang Dibayar (1-4) 6. Sanksi administrasi bunga berupa (Pasal 64 Perda Pajak Daerah ) 7. Jumlah yang harus dibayar (5+6) Dengan Huruf :

Rp................. Rp................. Rp................. Rp................. Rp................. Rp................. Rp.................

Waingapu,............................ An. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur Kepala Bidang Pendapatan,

(................................) NIP......................... *) coret yang tidak perlu Potong disini

Nama Wajib Pajak Alamat NOP Nomor SPTPD Tanggal Penerbitan

: : : : :

Diterima tanggal :…………….......... Oleh :

(……………………………..........……) nama lengkap & tanda tangan

D. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) Jln. Jend. Soeharto No. 42 - WAINGAPU

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

Yth.

Tanggal Penerbitan

: .............................................

NO. URUT .............

Kepada ............................................................. ............................................................. di .......................................................

Tanggal Jatuh Tempo

: ........................................

I. Berasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Daerah terhadap : Nama : ......................................................................................................................... Alamat : ......................................................................................................................... NOP : ......................................................................................................................... II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang seharusnya dibayar 2. Pajak yang telah dibayar Rp. 3. Diperhitungkan : 3.a. Pokok STPD Rp. 3.b. Pengurangan Rp. 3.c Jumlah (3.a. + 3.b.) Rp. 3.d. Dikurangi pokok SKPDLB Rp. 3.e. Jumlah (3.c. - 3.d.) Rp. 4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2 + 3.e.) 5. Pajak yang kurang dibayar (1 - 4) 6. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal 64 Perda Pajak Daerah) bunga = ............ bulan x 2% x Rp. ..... (5) 7. Jumlah yang masih harus dibayar (5 + 6) dengan huruf :

Rp.

Rp. Rp. Rp. Rp.

Waingapu, ..................................................... An. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur Kepala Bidang Pendapatan,

( ............................................................ ) NIP. .......................................................

Nama Wajib Pajak NOP Nomor STPD Tanggal Penerbitan

: : : :

Diterima tanggal : .................................. Oleh :

( ........................................................... ) nama lengkap & tanda tangan

E. Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKTPKBT) PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) Jln. Jend. Soeharto No. 42 - WAINGAPU

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

Yth.

Tanggal Penerbitan

: .............................................

NO. URUT .............

Kepada ............................................................. ............................................................. di .......................................................

Tanggal Jatuh Tempo

: ........................................

I. Berasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Daerah terhadap : Nama : ......................................................................................................................... Alamat : ......................................................................................................................... NOP : ......................................................................................................................... II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang seharusnya dibayar 2. Pajak yang telah dibayar Rp. 3. Diperhitungkan : 3.a. Pokok STPD Rp. 3.b. Pokok SKPDKB 3.c. Pengurangan Rp. 3.d. Jumlah (3.a. + 3.b. + 3.c.)) Rp. 3.e. Dikurangi pokok SKPDLB Rp. 3.f. Jumlah (3.d. - 3.e.) Rp. 4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2 + 3.f.) 5. Pajak yang kurang dibayar (1 - 4) 6. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal 64 Perda Pajak Daerah) bunga = ............ bulan x 2% x Rp. ..... (5) 7. Jumlah yang masih harus dibayar (5 + 6) dengan huruf :

Rp.

Rp. Rp. Rp. Rp.

Waingapu, ..................................................... An. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur Kepala Bidang Pendapatan,

( ............................................................ ) NIP. .......................................................

Nama Wajib Pajak NOP Nomor STPD Tanggal Penerbitan

: : : :

Diterima tanggal : .................................. Oleh :

( ........................................................... ) nama lengkap & tanda tangan

BUPATI SUMBA TIMUR,

GIDION MBILIJORA

Lampiran II

: Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor : Tahun 2012 Tanggal :

BENTUK SKPPD DAN SURAT TEGURAN A. Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Daerah PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH NOMOR : …… KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK DAERAH YANG TERUTANG KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR Membaca

Menimbang

Mengingat

: Surat permohonan pengurangan Pajak Daerah atas : Nama : ....................................................................................................... Nomor : ..................................................... tanggal : .................................... : a. hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Pajak Daerah yang terutang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan : Nomor : ................................................... Tanggal : ................................................... b. bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya Pajak Daerah yang terutang : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daera 2. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor ... Tahun 2011 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Daerah MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERTAMA

KEDUA

KETIGA KEEMPAT

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK DAERAH YANG TERUTANG. : Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian/menolak permohonan pengurangan Pajak Daerah yang terutang kepada Wajib Pajak : Nama Wajib Pajak : ................................................................................................... Alamat Wajib Pajak : ................................................................................................... NOP : ................................................................................................... Letak Objek Pajak : ................................................................................................... Desa/Kelurahan : ................................................................................................... Kecamatan : ................................................................................................... : Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka besarnya Pajak Daerah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut : a. Pajak Terutang Rp. ............................... b. Besarnya Pengurangan ( ...% x Rp. ........................ ) Rp. ............................. – c. Jumlah Pajak yang seharusnya dibayar Rp. ............................... (sebesar : ......................................................................................................................... ) : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. : a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak. b. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur. Ditetapkan di Waingapu pada tanggal, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur,

.............................................. NIP. *) Coret yang tidak perlu **) Diisi sesuai keperluan

B. Bentuk Surat Teguran : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jln. Jend. Soeharto No. 42 – WAINGAPU Kepada Yth, Nama NOP Alamat

: .............................................................................. : .............................................................................. : ..............................................................................

SURAT TEGURAN Nomor : ........................ Menurut Tata Usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut : Tanggal Jatuh Jumlah NOP, nomor & tanggal STPD/ Jenis Pajak Tahun Pajak Tempo Tunggakan Pajak SKPDKB/SKPDKBT (*) Pembayaran (Rp)

Jumlah (*) Coret yang tidak perlu. Dengan huruf : ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan surat paksa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari. Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, mohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami. PERHATIAN

Waingapu, ............................................

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur,

SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, TINDAKAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA.

.............................................................. NIP. ........................

BUPATI SUMBA TIMUR,

GIDION MBILIJORA

Lampiran III :

Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor : Tahun 2012 Tanggal :

BENTUK SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI KEPADA WAJIB PAJAK.

PENGURANGAN

KETETAPAN

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR : ………………… TENTANG PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN/PENGHAPUSAN *) SANKSI ADMINISTRASI BPHTB ATAS SKPDKB/SKPDKBT/STPD NOMOR …………. TANGGAL ……….. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur : surat permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan*) sanksi administrasi Pajak Daerah yang diajukan Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak …….... nomor ....... tanggal ….. atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD nomor ....... tanggal …………, berdasarkan tanda terima nomor …....... tanggal ..........., perlu diterbitkan keputusan atas permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan*) sanksi administrasi Pajak Daerah dimaksud; Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan*) Sanksi Administrasi Pajak Daerah nomor ........... tanggal .............. perlu menetapkan keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan *) sanksi administrasi Pajak Daerah atas permohonan pengurangan sanksi administrasi dimaksud; Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. 2. Peraturan Baupati Bantul Nomor …. Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Membaca

MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU

KEDUA

KETIGA

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH. : Mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhynya/menolak*) atas permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan *) sanksi administrasi Pajak Daerah : a. Nama Wajib Pajak : …………………………………………………………….. alamat : …………………………………………………………….. b. SKPDKB/SKPDKABT/STPD*) nomor : ……………………………………………………………. Tanggal : ……………………………………………………………. : Penghitungan besarnya sanksi administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut : a. Sanksi administrasi : Rp ............................................ b. Besarnya pengurangan/penghapusan : Rp ............................................ ( ..........% X Rp .......................................) c. Sanksi administrasi setelah pengurangan/penghapusan : Rp............................................. : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Waingapu pada tanggal, ...................... Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur,

(..................................) NIP. .........................

BUPATI SUMBA TIMUR,

GIDION MBILIJORA

Lampiran IV : Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor : Tahun 2012 Tanggal : BENTUK LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN DAN LAMPIRAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN PAJAK DAERAH A. Bentuk Laporan Hasil Penelitian Lapangan Pajak Daerah : LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN SSPD NOMOR : .......................... TANGGAL : .........................

Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. N a m a NIP Jabatan

: ....................................................................................................... : ....................................................................................................... : .......................................................................................................

2. N a m a NIP Jabatan

: ....................................................................................................... : ....................................................................................................... : .......................................................................................................

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor......... tanggal ............... telah mengadakan Penelitian Lapangan SSPD pada tanggal ................atas SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak : Nama NPWP Alamat

: ....................................................................................................... : ....................................................................................................... : ....................................................................................................... .......................................................................................................

yang tercatat dalam surat tanda terima Nomor : ......................................... terhadap Objek Pajak : NOP Alamat

: ....................................................................................................... : ....................................................................................................... .......................................................................................................

Berdasarkan penelitian lapangan tersebut diperoleh fakta (terlampir), sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian SSPD. Penelitian ini dilakukan dengan sebenar-benarnya, mengingat Sumpah Jabatan. Petugas Peneliti, 1. ......................... NIP ................... 2. .........................

Mengetahui dan Mengesahkan Kepala Dinas........................

NIP .................. Kepala Seksi ........................

......................... NIP ...................

......................... NIP ...................

*) Coret yang tidak perlu

B. Bentuk Lampiran Hasil Penelitian Lapangan Pajak Daerah : LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN SSPD NOMOR : .......................... TANGGAL : .........................

NO. 1 TUJUAN PENELITIAN LAPANGAN SSPD

URAIAN

A. ............................................................................................................................................... B. ............................................................................................................................................... C. ............................................................................................................................................... 2 HASIL PENELITIAN A. ................................................................................................................................................ B. ................................................................................................................................................ C. ................................................................................................................................................ 3 KESIMPULAN / SARAN ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

PETUGAS PENELITI, 1. ......................... NIP ................... 2. ......................... NIP ...................

BUPATI SUMBA TIMUR,

GIDION MBILIJORA

Lampiran V

: Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor : Tahun 2012 Tanggal :

BENTUK STEMPEL UNTUK PENELITIAN SSPD

Telah Diteliti : NOP Objek Pajak Penghitungan Pajak Penghitungan Pajak yang disetor (Nomor Register)

Paraf Peneliti dan tanda tangan Kasi Penetapan

(tanggal) Pelayanan SSPD tidak dipungut Biaya

STEMPEL DINAS

BUPATI SUMBA TIMUR,

GIDION MBILIJORA