Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas dilingkungan
...
s
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
Menimbang :
Mengingat
:
a.
bahwa ketentuan mengenai perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu di lakukan perubahan;
b.
bahwa perubahan dimaksudkan untuk tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
1.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2 3.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
10. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), terakhir diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659);
3 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013. 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap. 19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23); 20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5); 21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1);
4 22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 41); 23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 42); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGARA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 215 Tahun 2013) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf c di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 5 (1)
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dalam rangka : a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya; c. Pengumandahan (Detasering); d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan; e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
5 f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas; g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; i. mengikuti pendidikan dan pelatihan; j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman; (2)
Perjalanan Dinas luar daerah dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
(3)
Perjalanan Dinas dalam daerah : a. Dari ibukota provinsi ke masing-masing Kabupaten/Kota se-Pulau Lombok dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari; b. Dari ibukota provinsi ke masing-masing Kabupaten/Kota se-Pulau Sumbawa dan sebaliknya dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari; c. Antar Kabupaten/Kota di dalam Pulau Sumbawa dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari khusus untuk UPTD Provinsi yang ada di Pulau Sumbawa.
2. Ketentuan Pasal 6 huruf c, huruf e dan huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) terhadap Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk : a. mengikuti kegiatan bersifat khusus seperti pameran, olahraga, seni dan budaya, tillawatil qur’an dengan mengikuti jadwal yang ditentukan; b. Pejabat Fungsional pada Inspektorat dalam rangka pemeriksaan dilaksanakan paling lama 22 (dua puluh dua) hari; c. Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap yang mendapat panggilan khusus dalam rangka Pendidikan dan pelatihan bukan atas nama perorangan dan/atau melakukan tugas khusus yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal, dengan jangka waktu : 1. sampai dengan 5 (lima) hari diberikan biaya harian selama 3 (tiga) hari; 2. 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari diberikan biaya harian selama 4 (empat) hari; 3. lebih dari 10 (sepuluh) hari diberikan biaya harian selama 5 (lima) hari.
6 d. Pegawai Negeri Sipil yang mendapat panggilan khusus dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan diberikan biaya harian paling lama 6 (enam) hari; e. Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar daerah dengan membayar kontribusi tertentu diberikan biaya transpor pergi pulang dan biaya harian selama 2 (dua) hari, sehari sebelum dan sehari sesudah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. f. Pimpinan dan Anggota DPRD beserta pengikutnya : 1. Dalam rangka reses diberikan paling lama 6 (enam) hari. 2. Diluar pulau jawa dan Bali diberikan paling lama 4 (empat) hari. g. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang karena fungsi dan sifat kegiatannya melebihi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b dapat dilakukan setelah menyampaikan kajian teknis dan mendapatkan ijin Gubernur. 2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 10 (1)
Biaya harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan komponen uang penginapan, uang makan, uang saku dan uang transpor lokal yang diberikan berdasarkan pengelompokan tingkat perjalanan dinas.
(2)
Pengelompokan tingkat perjalanan dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
(3)
dinas
sebagaimana
a. Tingkat A untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon I; b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan yang disetarakan; c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Golongan IV serta tokoh masyarakat; d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Golongan III, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dan Golongan III serta anggota masyarakat; e. Tingkat E untuk Pejabat Fungsional Golongan II, Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan I serta Pegawai Tidak Tetap. Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi : a. Transpor udara bagi : 1. Perjalanan dinas luar negeri; 2. Perjalanan dinas luar daerah; 3. Perjalanan dinas dalam daerah ke Kabupaten/Kota se Pulau Sumbawa bagi : a. Gubernur, Wakil Gubernur atau Pejabat yang mewakili Gubernur, Wakil Gubernur beserta pengikutnya. b. Pimpinan dan Anggota DPRD beserta pengikutnya; c. Pejabat Struktural dan tokoh masyarakat.
7 b. Transpor darat terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3. (4)
Dalam hal perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota di Pulau Sumbawa dalam waktu yang bersamaan di diberikan uang transpor dengan tujuan terjauh.
(5)
Khusus biaya transpor udara untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2, dapat diberikan kelas bisnis/eksekutif.
(6)
Biaya transpor, penginapan dan/atau makan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 2 tidak dibayarkan apabila biaya tersebut ditanggung oleh pihak pelaksana/penyelenggara kegiatan.
(7)
Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas hanya diberikan biaya penyeberangan, bahan bakar dan biaya harian.
(8)
Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan dalam hal perjalanan dinas : a. untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Eselon I, Eselon II dan Anggota DPRD dengan perserta paling sedikit 2 (dua) orang; b. untuk selain yang dimaksud pada huruf a paling sedikit 4 (empat) orang.
(9)
Besarnya biaya penyeberangan dan bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
3. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 20 (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Masyarakat yang melakukan perjalanan dinas luar negeri wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
SPT; SPPD; Surat izin pemerintah; Paspor dinas (service passport); Exit permit; Visa; Kerangka acuan kerja; Surat undangan; dan Laporan hasil perjalanan dinas.
8 (2) Pelaksana perjalanan menyampaikan:
dinas
dalam
negeri
wajib
a. dokumen pertanggungjawaban berupa SPT, SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di daerah yang dikunjungi, dan Laporan hasil perjalanan dinas dengan melampirkan boarding pass pergi- pulang (PP) bagi yang menggunakan angkutan udara dan dokumen lainnya. b. dokumen pertanggungjawaban berupa SPT, SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di daerah yang dikunjungi, Laporan hasil perjalanan dinas dan dokumen lainnya . (3) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap tamu Gubernur/Wakil Gubernur menyampaikan : a. Disposisi Gubernur/Wakil Gubernur; b. Boarding pass pergi; c. Kuitansi yang ditandatangani yang bersangkutan. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Ditetapkan di Mataram pada tanggal GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
H. M. ZAINUL MAJDI Diundangkan di Mataram pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,
H. MUHAMMAD NUR BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013 NOMOR
