Alat dan Mesin Budidaya Tanaman yang selanjutnya disebut ..... Mesin Giling
Jagung, Cara Uji Unjuk. Kerja .... Prosedur Dan Cara Uji Mesin Penggiling.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan ... 5. Menteri
adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perlindungan ..... Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang) atau.
a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang .... Pajak
Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik
.
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Bantuan
Modal Usaha Pola Syari'ah Untuk Koperasi,. Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
TENTANG. LEGALITAS SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER
GIGI ... memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik sebagai dasar.
menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ... 5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
.
a. bahwa keanekaragaman hayati di dunia khususnya di Indonesia, berperan ...
d. bahwa diakui adanya peranan masyarakat yang berciri tradisional seperti ...
unsurnya secara berkelanjutan, dan meningkatkan kerjasama internasional di.
4 Mei 2007 ... Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan
menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI,.
2 Des 2013 ... menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun. 2002 tentang .....
dimaksud dalam Pasal 32, Penghasil Limbah Radioaktif wajib:.
Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1999 Nomor
... Nomor 8);. 17 . Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008.
Tugas Dan Fungsi Dokter Penasehat Dalam Menyelesaikan Kasus. Kecelakaan
... Termasuk tenaga kerja dalam jaminan kecelakaan kerja adalah: a. magang
dan ..... 3) Santunan kematian yaitu santunan yang diberikan kepada ahli waris.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi. Khusus Bagi ... 42
Tahun 1958 tentang. Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik ...
Republik Indonesia. (2) Puisi atau syair himne daerah sebagaimana dimaksud.
Administrasi dan Keuangan Ayam Ras Petelur Yang. Dikelola Oleh Unit ... dan
ayam afkir dengan biaya produksi yang dikeluarkan selama 1 (satu) bulan.
Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian perlu menyusun karya tulis ilmiah
sebagai pengembangan profesi sesuai bidang jabatannya; b. bahwa
sehubungan ...
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 34/PERMENTAN/OT.140/6/2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH BAGI PEJABAT FUNGSIONAL RUMPUN ILMU HAYAT LINGKUP PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN, Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka pengembangan karir pejabat fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian perlu menyusun karya tulis ilmiah sebagai pengembangan profesi sesuai bidang jabatannya;
b.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dan untuk memberikan panduan bagi pejabat fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian serta tim penilai perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Pejabat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian.
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran
Negara
Tahun
1974
Nomor
55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) juncto Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.3547);
3.
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5.
Keputusan
Presiden
Nomor
84/P
Tahun
2009
tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
www.djpp.depkumham.go.id
6.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7.
Keputusan
Menko
Wasbangpan
Nomor
59/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya; 8.
Keputusan
Menko
Wasbangpan
60/KEP/MK.WASPAN/9/1999
tentang
Nomor
Jabatan
Fungsional
Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya; 9.
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/31/MENPAN/3/2004
tentang
Jabatan
Fungsional
Pengawas Mutu Pakan; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/4/2006 tentang Pengawas Mutu Hasil Pertanian; 11. Peraturan Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya; 12. Peraturan Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
PER/10/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya; 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN PENYUSUNAN
MENTERI KARYA
PERTANIAN TULIS
TENTANG
ILMIAH
BAGI
PEDOMAN PEJABAT
FUNGSIONAL RUMPUN ILMU HAYAT PERTANIAN.
www.djpp.depkumham.go.id
Pasal 1 Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Pejabat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat lingkup Pertanian seperti tercantum pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. Pasal 2 Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bagi Pejabat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi Pejabat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah. Pasal 3 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2011 MENTERI PERTANIAN,
SUSWONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 389