Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan ...
Assesment Cenfer Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
... Faktor Jabatan Fungsional. Contoh Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional.
Halaman. 43. 44. 45. 49. 50. 53. | PermenPAN dan RB Nomor Tahun 2011 ....
Page 10 ...
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas. Undang-
Undang ... Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169| Tambahan
.
NOMOR 58/Permentan/OT.140/9/2012. TENTANG. PERLINDUNGAN,
PEMELIHARAAN, PEMULIHAN, SERTA. PENINGKATAN FUNGSI LAHAN
BUDIDAYA ...
11 Ags 2011 ... WUP radioaktif, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ... Wilayah Usaha
Pertambangan mineral logam yang selanjutnya ..... Contoh 1.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos perlu menetapkan ... 2009
Tentang Pos. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146,.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Hukum;
.
30 Des 2011 ... 2. BANGUNAN TEMPORER a. Bangunan Gedung/m². 50.000,- b. ... b. Konstruksi
Baja/m². 500.000,-. 11 BANGUNAN PAGAR UNTUK ...
segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
..... perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat ...
Budidaya Burung Puyuh Yang Baik (Good Farming. Practice) dengan .... Puyuh
Petelur Dewasa (Quail Layer) adalah burung puyuh yang sudah berproduksi ...
Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/
Permentan/. OT.140/12/2010 telah ditetapkan Pedoman Pengelolaan Dana.
Bantuan ...
28 Sep 2012 ... Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2012 sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan; c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan ...
Menimbang. : a. bahwa pemberian pelayanan, pelaksanaan pembinaan dan
pengembangan peternakan itik petelur telah menjadi kewenangan kabupaten/
kota ...
Alat dan Mesin Budidaya Tanaman yang selanjutnya disebut ..... Mesin Giling
Jagung, Cara Uji Unjuk. Kerja .... Prosedur Dan Cara Uji Mesin Penggiling.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan ... 5. Menteri
adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perlindungan ..... Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang) atau.
MENENGAH KEJURUAN TAHUN PELAJARAN12010/2011. DENGAN RAHMAT
TUHAN .... Inggris, Matematika, Ekonomi, Sosiologi, dan Geografi; ... Kisi-kisi soal
UN disusun berdasarkan SKLUN Tahun Pelajaran 2010/2011. Kisi-kisi soal ...
4 Mei 2007 ... Pasal 1. (1) Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan
kompetensi ... Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal.
1 Jun 2012 ... Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;. 10. Peraturan ... usia ijazah 3 (
tiga) tahun pelajaran atau usia ijazah minimum 2 (dua).
perikehidupan, hukum, kemandirian, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. ...
dimaksud pada ayat (1) meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan, dan.
7 Mei 2013 ... (7) Pada jenjang SMK/MAK atau bentuk lain yang .... h. pendidikan jasmani dan
olahraga; ... a. muatan umum untuk SMA/MA, SMALB dan.
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Bantuan
Modal Usaha Pola Syari'ah Untuk Koperasi,. Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ... 5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
.
a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang .... Pajak
Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik
.
TENTANG. LEGALITAS SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER
GIGI ... memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik sebagai dasar.
Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian perlu menyusun karya tulis ilmiah
sebagai pengembangan profesi sesuai bidang jabatannya; b. bahwa
sehubungan ...
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 34/PERMENTAN/OT.140/6/2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH BAGI PEJABAT FUNGSIONAL RUMPUN ILMU HAYAT LINGKUP PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN, Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka pengembangan karir pejabat fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian perlu menyusun karya tulis ilmiah sebagai pengembangan profesi sesuai bidang jabatannya;
b.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dan untuk memberikan panduan bagi pejabat fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian serta tim penilai perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Pejabat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian.
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran
Negara
Tahun
1974
Nomor
55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) juncto Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.3547);
3.
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5.
Keputusan
Presiden
Nomor
84/P
Tahun
2009
tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
www.djpp.depkumham.go.id
6.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7.
Keputusan
Menko
Wasbangpan
Nomor
59/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya; 8.
Keputusan
Menko
Wasbangpan
60/KEP/MK.WASPAN/9/1999
tentang
Nomor
Jabatan
Fungsional
Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya; 9.
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/31/MENPAN/3/2004
tentang
Jabatan
Fungsional
Pengawas Mutu Pakan; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/4/2006 tentang Pengawas Mutu Hasil Pertanian; 11. Peraturan Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya; 12. Peraturan Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
PER/10/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya; 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN PENYUSUNAN
MENTERI KARYA
PERTANIAN TULIS
TENTANG
ILMIAH
BAGI
PEDOMAN PEJABAT
FUNGSIONAL RUMPUN ILMU HAYAT PERTANIAN.
www.djpp.depkumham.go.id
Pasal 1 Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Pejabat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat lingkup Pertanian seperti tercantum pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. Pasal 2 Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bagi Pejabat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi Pejabat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah. Pasal 3 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2011 MENTERI PERTANIAN,
SUSWONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 389