PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT ... - yimg.com

Komite Pusat Per himpunan Rakyat Pekerja (KP PRP) JL Gading Raya Gg. IX No 12 Pisangan Lama, Jakarta Timur Telp/Fax : (021) 478-81632 Email: [email protected]; Website: http://www.prp-indonesia.org

PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA MENYAMBUT HARI PENDIDIKAN NASIONAL 2009 No : 060/PS/KP-PRP/e/V/09

Tolak Komersialisasi Pendidikan! Tingkatkan Kesejahteraan Guru dan Dosen!

Salam rakyat pekerja, Pendidikan menjadi hal yang sangat penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan suatu bangsa. Maka dari itu, pada konstitusi Indonesia telah diatur bahwa setiap warga Negara berhak untuk memperoleh pendidikan. Karena jelas hanya melalui pendidikan lah, maka akan terbangun suatu kualitas sumber daya manusia yang kuat dan cerdas. Namun permasalahan yang muncul pada saat ini adalah akses untuk mendapatkan pendidikan belum tentu dapat dinikmati oleh seluruh warga Negara Indonesia. Hal ini disebabkan mahalnya biaya pendidikan. Padahal jelas bahwa hanya melalui mengenyam pendidikan lah seseorang yang bertambah kualitas pengetahuannya. Mahalnya biaya pendidikan memang telah menjadi suatu permasalahan tersendiri di dunia pendidikan Indonesia. Hal ini bermula dari dibukanya keran privatisasi dunia pendidikan yang memperbolehkan institusi pendidikan untuk membiayai sendiri sebagian operasional dalam institusi pendidikan tersebut. Pembiayaan secara pribadi ini kemudian akan mengorbankan para anak didik dengan menambah biaya pendidikan pada orang tua anak didik. Hal ini menyebabkan para orang tua yang tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan anaknya, maka anaknya tidak akan dapat mengenyam pendidikan. Pada akhirnya, dunia pendidikan hanya diperuntukan bagi orang-orang yang mampu secara financial saja atau memiliki uang berlebih. Dikabarkan bahwa saat ini anggaran pendidikan telah mencapai prosentase yang diamanatkan undangundang, yakni sebesar minimal 20% APBN. Menteri Pendidikan lalu dengan jumawanya beriklan setiap hari bahwa sekolah sudah digratiskan. Kenyataannya tidak demikian halnya. Sekolah gratis di sekolah negeri hanya pada tingkat SMP, tingkat pendidikan yang selama ini sudah bisa dijangkau mayoritas rakyat. Sementara di level yang lebih tinggi (SMA, Perguruan Tinggi atau di level rendah seperti playgroup dan TK) justru tidak gratis dan nyaris mustahil dicapai oleh anak-anak rakyat pekerja.

1


Pendidikan yang dapat diakses rakyat pekerja, bagi PRP, bukan saja pembebasan biaya sekolah yang disebut SPP bulanan. Pendidikan gratis meliputi penyediaan buku-buku gratis, fasilitas-fasilitas pendidikan lain yang juga gratis. Bahkan negara harus pula menyediakan tempat tinggal murah bagi mahasiswa yang belajar di luar domisilinya. Penyelesaian isu pendidikan tidak juga semata-mata berpuas diri pada pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20% seperti yang selama ini banyak disuarakan kawan-kawan mahasiswa. PRP melihat sebesar apapun anggaran pendidikan dialokasikan, tetapi selama hal tersebut tidak menjamin pendidikan dapat diakses oleh rakyat pekerja, maka sama saja bohong dan tidak berguna. Anggaran besar pendidikan hanya akan dimanfaatkan sebagai sumber korupsi baru para pejabat-pejabat di departemen pendidikan. Penerapan UU BHP yang melegalkan komersialisasi pendidikan tinggi jelas merupakan langkah mundur perlakuan rejim terhadap sektor pendidikan, bahkan lebih buruk dibandingkan semasa orde baru. Melalui undang-undang ini, kampus hanya tersedia sebanyak maksimal 20% bagi warga tak mampu (yang juga tidak serta merta digratiskan), sehingga sebagian besar kursi yang lain (80%) praktis dikuasai kelompok masyarakat berpunya. Padahal siapapun paham, jumlah warga miskin jauh lebih besar dari warga mampu. Apakah pendidikan gratis sampai level paling tinggi itu mungkin? Ya dan sangat mungkin. Pengalaman di negara-negara lain sampai hari ini yang menggratiskan pendidikan ternyata bukan isapan jempol. Dari negara-negara berkembang seperti Srilanka dan Kuba, sejumlah negara di Amerika Latin sampai negaranegara maju di Eropa, pendidikan gratis benar-benar bisa diterapkan. Di Malaysia, kuliah bisa gratis dengan sistem pembayaran setelah mahasiswa lulus dan memperoleh pekerjaan. Kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kualitas para pengajarnya. Sampai saat ini, penghargaan terhadap tenaga pengajar seperti guru dan dosen masih sangat rendah. Sering sekali kita mendengar tuntutan para guru yang berstatus kontrak ataupun honorer meminta untuk dinaikan statusnya menjadi guru tetap atau PNS. Hal ini disebabkan terkatung-katungnya nasib para guru dan dosen yang berstatus kontrak dan honorer karena tidak mendapatkan kepastian kerja. Selain itu upah yang diberikan pun kepada pahlawan tanpa jasa tersebut dianggap sangat rendah, padahal tenaga pengajar inilah yang akan mengubah rakyat pekerja agar lebih berkualitas dan cerdas. Selain itu, sampai saat ini permasalahan pendidikan masih saja dianggap sebagai permasalahan sektoral. Artinya masalah pendidikan masih dianggap sebagai masalahnya mahasiswa, guru, dan dosen, yang selalu menginginkan pendidikan yang murah dan berkualitas. Namun yang patut disadari adalah masalah pendidikan adalah masalah seluruh rakyat pekerja di Indonesia. Anak buruh dan anak petani tentunya juga akan terjebak dalam sistem pendidikan yang tidak berpihak kepada rakyat pekerja pada umumnya. Begitu juga kesadaran para mahasiswa terhadap permasalahan-permasalahan sektor yang lainnya juga harus ditingkatkan. Karena jelas, mahasiswa adalah calon-calon buruh di masa depannya. Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap: 1. Gratiskan pendidikan dari level terendah sampai paling tinggi 2. Tolak komersialisasi pendidikan dan pemberlakuan UU BHP, karena kebijakan tersebut akan mendiskriminasikan rakyat pekerja yang tidak memiliki biaya untuk mengenyam pendidikan.

2


3. Tingkatkan kesejahteraan guru dan dosen, karena peranan mereka sangat vital dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. 4. Bangun persatuan gerakan rakyat untuk menghancurkan Neoliberalisme, karena privatisasi dunia pendidikan merupakan agenda besar dari Neoliberalisme. 5. Kapitalisme hanya akan menyengsarakan kehidupan rakyat, maka dari itu kapitalisme harus dihancurkan. Hanya dengan SOSIALISME lah rakyat pekerja akan sejahtera.

Jakarta 1 Meil 2009 Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja Ketua Nasional

Sekretaris Jenderal

ttd.

ttd.

(Anwar Ma'ruf)

(Rendro Prayogo)

3