7 Jul 1999 ... Tinjauan Pustaka. Dalam penelitian ini dikemukakan konsep- konsep mengenai
persepsi, mahasiswa,. Pemilu 1999 dan model-model teori.
Siswati, “Persepsi Mahasiswa terhadap Pemilu 1999,” Masyarakat, Kebudayaan dan Politik,Th XII, No 3, Juli 1999, 54-60.
PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PEMILU 1999 Studi kasus di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan Universitas Negeri Surabaya
Siswati
Latar Belakang Penelitian ini didasari oleh pelaksanaan Pemilu 1999 yang berbeda dengan sebelum nya. Pemilu 1999 dilak sanakan karena tuntutan reformasi yang dilancarkan mahasiswa sejak awal tahun 1998. Sesuai dengan tuntutan reformasi, Pemilu 1999 berusaha dilaksanakan sesuai dengan azas demokratis, transparan, luber dan jurdil. Pemilu 1999 sebagai langkah awal untuk menegakkan demokrasi di Indonesia, dengan memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar pilihan rakyat. Perbedaan Pemilu 1999 berbeda dari pemilu masa Orde Baru sebagai berikut: (1) penyelenggara pemilu bukan dilaksanakan oleh pemerintah tetapi oleh lembaga independen, yaitu Komisi Pemilu (KPU), yang terdiri dari wakil partai politik peserta pemilu; (2) peserta pemilu mencapai 48 partai politik; (3) pemilu dilaksanakan secara demokratis, transparan, luber dan jurdil; (4) penetapan wakil rakyat berdasar kuota; (5) pelaksanaan pemilu boleh diawasi umum seperti Unfrel, Forum Rektor, KIPP di samping Panwas, selain juga oleh pemantau dari luar negeri. Pemilu telah dilaksanakan tanggal 7 Juni 1999 dengan aman. Kerusuhan yang dikhawatirkan banyak orang, ternyata t idak terjadi. Pers asing memuji pelaksanaan pemilu sebagai sesuatu yang menakjubkan dunia, memberitakan bahwa rakyat Indonesia dengan gembira menerapkan kebebasan yang baru diperolehnya (Surabaya Post, 1999:1). Namun ternyata 54
masih ada pelanggaran-pelanggaran seperti kesalahan teknis, money politics, dan manipulasi. Penghitungan suara oleh KPU dinilai terlalu lamban, ulah partai gurem yang membuat sidang selalu molor bahkan deadlock serta tuduhan korupsi terhadap anggota KPU. Sikap mahasiswa terhadap Pe milu 1999 perlu dan penting untuk dikaji, karena dua alasan. Pertama, Pemilu 1999 dilaksanakan karena tuntutan reformasi mahasiswa. Kedua, mahasiswa, menurut Arif Budiman, dapat digolongkan sebagai intelektual atau cendekiawan. (Hartoko, 1980:75). Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji persepsi mahasiswa terhadap Pemilu 1999, dengan pertanyaan -pertanyaan sebagai berikut: 1. Apakah jumlah partai politik peserta Pemilu 1999 sudah cukup relevan dengan pengelompokkan aspirasi masyarakat Indonesia? 2. Apakah pelaksanaan kampanye menjelang Pemilu 1999, sudah cukup baik? 3. Apakah pelaksanaan Pemilu 1999 sudah transparan, demokratis, luber dan jurdil? 4. Apakah KPU telah melaksanakan tugas dengan cukup baik?
Tinjauan Pustaka Dalam penelitian ini dikemukakan konsep konsep mengenai persepsi, mahasiswa, Pemilu 1999 dan model -model teori demokrasi.
Siswati, “Persepsi Mahasiswa terhadap Pemilu 1999,” Masyarakat, Kebudayaan dan Politik,Th XII, No 3, Juli 1999, 54-60.
Persepsi adalah hasil interaksi yang berupa pemahaman, pengertian dan pengenalan tentang obyek tertentu terhadap apa yang diamati, diketahui, dialami maupun yang dirasakan. Baik Davidoff maupun Bimo Walgito (1993) menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses intergrated yaitu seluruh, apa yang ada dalam individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir kerangka acuan dan aspek-aspek lain ikut berperan dalam persepsi. Menurut Edward Shills (Hartoko, 1980), mahasiswa adalah termasuk cendekiawan, sebagai cendekiawan mahasis wa harus mampu memahami suatu obyek secara obyektif, kritis, tidak terikat oleh golongan atau kelompok tertentu, harus dapat membedakan yang baik dan bur uk, benar atau salah sesuai dengan ilmunya. Selain itu cendekiawan mempunyai tang gung jawab moral terhadap lingkungan nya. Pemilu 1999 dilaksanakan berdasar UU No 3 tahun 1999. Pemilu 1999 dilak sanakan secara demokratis, transparan, luber dan jurdil. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Tk I, DPRD Tk II dan untuk mengisi keanggotaan MPR. Pemilu menggunakan sistem proporsional dengan stelsel daftar. Penanggung jawab pemilu adalah KPU yang bebas dan mandiri terdiri atas unsur-unsur Partai Politik peserta Pemilu 1999. Dalam rangka mengawasi penyeleggaraan pemilu dibentuk Panitia Pengawas di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kotamadya dan tingkat keca matan. Selain itu juga lembaga pemantau pemilu baik dari dalam maupun luar negeri. Menurut Carol C. Gould (1993:93 105), ada tiga model demokrasi. Pertama, individualisme liberal yang mengkonsepkan demokrasi politik sebagai pemerintahan dengan sistem perwakilan dengan hak pilih yang universal dan kesamaan hak. Model
ini pada dasarnya mengharga i individu secara mutlak. Kedua, demokrasi politik model pluralis. Model ini memusatkan perhatian pada agregasi kepentingan individual sebagai kepentingan kelompok. Demokrasi politik ditafsirkan sebagai sistem pemerin tahan yang menengahi kepentingan kepentingan yang berkompetisi sehingga dicapai keseimbangan sosial. Ketiga, model sosialisme kohistik. Model ini menekankan tentang demokrasi ekonomi dan perlunya kesempatan ekonomi serta distribusi barang secara adil yang berada di luar proses politik. Mo del-model ini akan di gunakan untuk memakai dalam model apa Pemilu 1999 diselenggarakan.
Metode Ruang lingkup penelitian adalah persepsi mahasiswa, dengan unit analisis Pemi lihan Umum 1999. Pusat perhatian tidak diarahkan pada aktivitas mahasiswa, tet api persepsinya terhadap Pemilu 1999 yang meliputi jumlah partai politik, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan azas demokratis, transparan, jurdil dan luber serta peranan KPU. Tipe penelitian deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan ter sebut digunakan teknik angket dan wawan cara tanpa menguji hipotesis dan teori tertentu. Lokasi penelitian di Surabaya. Sampel atau subyek penelitian adalah mahasiswa swasta dan negeri. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya seb agai wakil Perguruan Tinggi Swasta, dan Universitas Negeri Surabaya sebagai wakil Perguruan Tinggi Negeri. Mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma diwakili oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IPS) sedang 55
Siswati, “Persepsi Mahasiswa terhadap Pemilu 1999,” Masyarakat, Kebudayaan dan Politik,Th XII, No 3, Juli 1999, 54-60.
Universitas Negeri Surabaya diwakili Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) maksudnya agar ada variasi. Jumlah sampel masing-masing 40 orang, jadi jumlah seluruhnya 80 orang. Data yang dikumpulkan peneliti berupa informasi yang diperoleh dari angket (daftar pertanyaan tertulis) dan wawancara terhadap beberapa orang mahasiswa sebagai cross-check. Perta nyaan tertutup dan terbuka, dengan demikian diharapkan dapat diperoleh informasi yang lengkap. Dari data yang diperoleh, dilakukan pengelompokkan atau penggolongan, dibuat tabel-tabel untuk memper jelas. Analisis dilakukan secara kualitatif, interpretasi berdasar fakta, konsep dan teori yang ada.
Hasil dan Analisis Hasil Kuisioner dan Wawancara Mahasiswa UWKS dan Unesa a. Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu 1999 Tabel 1.a. Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu 1999 Jumlah Parpol
UWKS
Unesa
F
%
f
%
f
%
Sudah sesuai
6
15
8
20
14
17.5
Belum / tidak
34
85
32
80
66
82.5
Total
40
100
40
100
80
100
Tabel 1.b. Jumlah Parpol, ditambah, dikurangi atau dikelompokkan Jumlah
UWKS
UNESA
Total
Parpol
f
%
f
%
f
%
Ditambah
2
5,88
0
0
2
3,03
Dikurangi
8
23,53
8
25
16
24,24
Dikelompok kan Total
24
70,59
24
75
48
72,73
34
100
32
100
66
100
Sumber data kuisioner no. 2 s/d 5
Tabel 1. b. di atas menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa UWKS dan Unesa tidak ada perbedaan yang berarti, 32 orang mahasiswa UWKS dan 32 orang mahasiswa Unesa menghendaki partai politik dikurangi atau disederhanakan. Dari hasil wawancara mereka meng-hendaki partai gurem dihapus, sedang yang dikelompokkan partai-partai yang berbasis/misinya hampir sama.
Total
Sumber data kuisioner No. 1
Tabel 1.a. di atas menunjukkan bahwa persepsi antara mahasiswa UWKS den gan maha-siswa Unesa tidak ada perbedaan yang berarti. Mereka semua menganggap jumlah partai politik belum sesuai, yakni 82,5 % menyatakan belum sesuai. Mereka yang
56
menjawab belum sesuai memberi alasan sebagai berikut:
b. Kampanye Tabel 2.a. Waktu Kampanye Waktu Kampanye
UWKS
Unesa
f
%
f
%
f
%
Sudah cukup
22
55
22
55
44
55
Belum cukup
18
45
18
45
36
45
Total
40
100
40
100
80
100
Sumber data kuisioner No. 6 s/d 9
Total
Siswati, “Persepsi Mahasiswa terhadap Pemilu 1999,” Masyarakat, Kebudayaan dan Politik,Th XII, No 3, Juli 1999, 54-60.
Tabel di atas menunjukk an bahwa persepsi antara mahasiswa UWKS dan Unesa sama persis. 55% dari mereka berpendapat waktu kampanye cukup. Dari pertanyaan terbuka dan wawancara mereka berpendapat waktu kampanye perlu ditambah.
Tabel 2.b. Cara Kampanye Cara Kampanye
Tabel 3. Pelaksanaan Asas Demokratis, Transparan, Luber dan Jurdil Asas Demokratis, Transparan, Luber & Jurdil Sudah
UWKS
Unesa
Total
F
%
f
%
f
%
20
50
16
40
36
45
Belum
20
50
24
60
44
55
Total
40
100
40
100
80
100
Sumber data kuisioner No. 12
UWKS
Unesa
Total
f
%
f
%
f
%
Dialog & Pidato
34
85
36
90
70
87,5
Pawai dll.
6
15
4
10
10
12,5
Total
40
100
40
100
80
100
Sumber data kuisioner no. 10 s/d 11
Tabel 2.b. di atas menunjukkn bahwa persepsi antara mahasiswa UWKS dan Unesa mengenai cara kampanye hampir sama, dengan perbedaan hanya 5%. 87,5% dari mereka setuju dengan cara dialog dan pidato, hanya 12,5% yang me nghendaki pawai dll.. Dari pertanyaan terbuka dan wawancara mereka menganggap perlu mengembangkan cara dialog, agar orang bisa lebih paham program partai politik.
c. Pelaksanaan Asas Demokratis, Trans paran, Luber dan Jurdil Tabel 3 menunjukkan ada perbedaan sedikit antara persepsi mahasiswa UWKS dan Unesa terhadap pelaksanaan Asas Demokratis, Transparan, Luber dan Jurdil. Dari jumlah seluruhnya 55% mahasiswa berpendapat belum dilaksanakan dengan baik.
Dari pertanyaan terbuka dan wawan -cara dapat diketahui bahwa mereka memberi alasan masih adanya money politics, intervensi pejabat, saksi tidak lengkap, kecurangan dan ABRI dapat jatah kursi ini tidak adil. Dengan demikian dapat disimpulkan kurang demokratis, transparan, luber dan jurdil.
d. Peranan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu 1999 Tabel 4.a KPU Penyelenggara Pemilu 1999 KPU
UWKS
Unesa
Total
Penyelenggara Pemilu Setuju
f
%
f
%
f
%
36
90
32
80
68
85
Tidak setuju
4
10
8
20
12
15
Total
40
100
40
100
80
100
Sumber data kuisioner No. 15.
Tabel 4.a. di atas menunjukkan bahwa persepsi antara mahasiswa UWKS dan Unesa terhadap KPU sebagai Penyelenggara Pemilu hampir sama. 8 5% mahasiswa setuju KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Dari pertanyaan terbuka dan wawancara 57
Siswati, “Persepsi Mahasiswa terhadap Pemilu 1999,” Masyarakat, Kebudayaan dan Politik,Th XII, No 3, Juli 1999, 54-60.
mereka tidak setuju bila pemilu diselenggarakan oleh pemerintah, mereka menghendaki pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang independen. Tabel 4.b. Peranan KPU Peranan KPU
UWKS
Unesa
Total
f
%
f
%
f
%
Cukup memadai Belum
22
55
24
60
46
57,5
18
45
16
40
34
42,5
Total
40
100
40
100
80
100
Sumber data kuisioner no. 17.
Tabel 4.b. di atas menunjukkan bahwa persepsi antara mahasiswa UWKS dan Unesa terhadap peranan KPU hampir sama, perbedaan hanya 5%. 57,5% m ahasiswa menganggap peranan KPU sudah memadai. Dari pertanyaan terbuka dan wawancara mereka yang menjawab belum berperanan memberi alasan, KPU masih terjadi perbedaan kepentingan karena mereka terdiri dari partai-partai politik sehingga masih mengutamakan kepentingan sendiri. Akibatnya sering terjadi perbedaan pendapat sehingga sidang KPU sering deadlock.
Analisis Persepsi Mahasiswa terhadap Pemilu 1999 Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa UWKS dan Unesa terhadap Pemilu 1999 hampir sam a atau tidak ada perbedaan yang berarti. Dalam hal ini nampak bahwa mahasiswa mempunyai ciri yang sama, mereka termasuk intelektual. Sebagai intelektual mereka dapat melihat kenyataan secara obyektif berdasar ratio, tidak memihak seperti yang dikemukakan Manherin. Berarti mahasiswa 58
UWKS dan Unesa sudah bisa berperanan sebagai intelektual seperti yang dikehendaki oleh Edward Shills (Dick Hartoko, 1980). Selain itu sesuai dengan pendapat Dovidof dan Bimo Walgito (Bimo Walgito, 1993) bahwa persepsi merupakan proses integrated yaitu seluruh apa yang ada dalam individu, seperti perasan, pengalaman, kemampuan berfikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lain ikut berperanan. Dengan demikian hal itu menunjukkan bahwa mahasiswa mempunyai pengalaman, kemampuan berfikir, ker angka acuan yang pada dasarnya sama. Nampak bahwa Pemilu 1999 merupakan upaya mewujudkan demokrasi model pluralis yang dikemukakan oleh Carol C. Gould (1993). Menurut model tersebut demokrasi politik ditafsirkan sebagai sistem pemerintahan yang menengahi kepentingan kelompok yang berkompetisi sehingga dicapai keseim-bangan. Dalam hal ini kelompok kepen-tingan adalah paratai politik, golongan dan daerah yang mendapat jatah kursi di DPR dan MPR. Teori tersebut juga melindungi kebebasan memilih para indivi du dengan menyediakan alternatif-alternatif politik yang mampu mewakili pluralitas kelom pok kepentingan atau partai politik. Karena itulah mahasiswa tetap menyetujui sistem multi partai, namun jangan sampai sebanyak 48 partai. Mahasiswa juga menghendaki kebebasan memilih, mereka masih memandang Pemilu 1999 kurang bebas karena masih ada intimidasi , money politics dan campur tangan pemerintah. Mereka menghendaki penyelengga ra pemilu adalah lembaga yang independen dan bukan oleh pemerintah agar pemilu benar-benar dapat dilaksankan dengan bebas. Mereka juga menghendaki pemilu yang adil, dengan tidak memberi jatah kepada ABRI tanpa ikut Pemilu.
Siswati, “Persepsi Mahasiswa terhadap Pemilu 1999,” Masyarakat, Kebudayaan dan Politik,Th XII, No 3, Juli 1999, 54-60.
Sesuai dengan teori model pluralis, seharusnya sesama kelompok kepentingan ikut berkompetisi untuk memilih wakil nya yang akan duduk di DPR dan MPR. Para wakil rakyat tersebutlah yang dipercaya menentukan kebijaksanaan negara sesuai dengan harapan mereka.
Pelaksanaan pemilu yang demokratis, transparan, luber dan jurdil perlu ditingkatkan. Selain itu, KPU supaya direvisi dan peranannya perlu ditingkatkan. Pemerintah perlu membenahi pelaksanaan pemilu yang akan datang agar demokrasi benar-benar bisa ditegakkan.
Kesimpulan Berdasar analisis di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap pemi lihan umum 1999 sebagai berikut. Jumlah partai politik, perlu diseder hanakan, partai gurem supaya dihapus dan partai yang berbasis dan bervisi sama hendaknya disatukan. Kampanye perlu diberi waktu yang cukup, sedang cara dialog perlu diting katkan. Kampanye bukan arena untuk unjuk kekuatan. Pelaksanaan asas demokratis, trans paran, luber dan jurdil, belum sepe -nuhnya terwujud karena masih ada money politics, kecurangan, campur tangan pemerintah dan kurang adil karena ABRI mendapat jatah kursi. KPU sebagai penyelenggara Pemilu dianggap sudah tepat, hanya sayang KPU kurang berperanan karena terdiri wakil partai-partai politik yang berbeda kepenting an sehingga sulit dicapai kebulatan pen dapat.
Daftar Pustaka Budiardjo, Miriam, Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai (Jakarta: Gramedia , 1992). Gould, Carol C. , Demokrasi Ditinjau Kembali, Penerjemah Samodra Wibowo (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993). Hartoko, Dick , Golongan Cendekiawan (Jakarta: Gramedia, 1980). Mahasin, Aswab, (Penyunting), Cendekiawan dan Politik (Jakarta: LP3ES, 1983). Moleong, Lexy I , Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja, Pasde Karya, 1994). Surbakti, A. Ramlan, Dasar Dasar Ilmu Politik (Surabaya: Airlangga University Press, 1984).
Saran Berdasar hasil penelitian di atas peneliti menyarankan jumlah partai politik perlu disederhanakan lagi, meskipun tetap menganut sistem multi partai. Waktu kampanye perlu ditambah, sedang cara dialog perlu dikembangkan.
Walgito, Bimo, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993). Tiga Undang Undang Politik 1999 (Jakarta: Sinar Grafika, 1999).
Surat Kabar: 59
Siswati, “Persepsi Mahasiswa terhadap Pemilu 1999,” Masyarakat, Kebudayaan dan Politik,Th XII, No 3, Juli 1999, 54-60.
Surabaya Post, 27 Mei 1999. Surabaya Post, 8 Juni 1999.
60
Surabaya Post, 7 Juli 1999. Surabaya Post, 3, 5, 10 Agustus 1999.
