Pertumbuhan Penduduk dan Kesempatan Kerja Pertumbuhan ...

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Pertumbuhan Penduduk dan Kesempatan Kerja Pertumbuhan penduduk adalah merupakan keseimbangan yang dinamis antara

kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh beberapa komponen yaitu: kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), migrasi masuk dan migrasi keluar. Selisih antara kelahiran dan kematian disebut pertumbuhan alamiah (natural increase), sedangkan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi netto. Adanya pengaruh positif pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di mana kondisi dan kemajuan penduduk sangat erat terkait dengan tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi. Penduduk disatu pihak dapat menjadi pelaku atau sumber daya bagi faktor produksi, pada sisi lain dapat menjadi sasaran atau konsumen bagi produk yang dihasilkan. Kondisi-kondisi kependudukan, data dan informasi kependudukan akan sangat berguna dalam memperhitungkan berapa banyak tenaga kerja akan terserap serta kualifikasi tertentu yang dibutuhkan dan jenis-jenis teknologi yang akan dipergunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Dipihak lain pengetahuan tentang struktur penduduk dan kondisi sosial ekonomi pada wilayah tertentu, akan sangat bermanfaat dalam memperhitungkan berapa banyak penduduk yang dapat memanfaatkan peluang dan hasil pembangunan atau seberapa luas pangsa pasar bagi suatu produk usaha tertentu (Todaro, 2003).

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across Universitas Sumatera Utara nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine. Get yours now!

Di era globalisasi dan perdagangan bebas, besarnya jumlah penduduk dan kekuatan ekonomi masyarakat menjadi potensi sekaligus sasaran pembangunan sosial ekonomi, baik untuk skala nasional maupun internasional. Berdasarkan hal ini pengembangan sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan agar kualitas penduduk sebagai pelaku ekonomi dapat meningkat sesuai dengan permintaan dan kebutuhan zaman yang terus menerus berkembang. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka laju pertumbuhan angkatan kerjanya pun cukup tinggi. Angkatan kerja di Indonesia pada tahun 1990 sekitar 73,9 juta orang dan bertambah menjadi sekitar 96,5 juta tahun 2000. Ini berarti bahwa pertumbuhan rata-rata angkatan kerja 2,7 persen per tahun dalam periode 1990-2000. Permasalahan yang ditimbulkan oleh besarnya jumlah dan pertumbuhan angkatan kerja tersebut, disatu pihak menuntut kesempatan kerja yang lebih besar dan di pihak lain menuntut pembinaan angkatan kerja itu sendiri agar mampu menghasilkan keluaran yang lebih tinggi sebagai prasyarat untuk menuju tahap tinggal landas. Dari uraian dan pengertian tentang penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, bekerja atau mencari pekerjaan dan pengangguran dapat lebih jelas dilihat dari Gambar 2.1 berikut ini:


PENDUDUK

PENDUDUK USIA KERJA

ANGKATAN KERJA

BEKERJA

BEKERJA PENUH

SETENGAH PENGANGGUR KENTARA

SETENGAH PENGANGGUR MENURUT PENDAPATAN

SETENGAH PENGANGGUR MENURUT PRODUKTIVITAS

PENDUDUK DILUAR USIA KERJA

BUKAN ANGKATAN KERJA

MENCARI PEKERJAAN (MENGANGGUR)

SETENGAH MENGANGGUR

SETENGAH PENGANGGUR TIDAK KENTARA

SETENGAH PENGANGGUR MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS PEKERJAAN

LAINLAINNYA

Sumber: BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara, 2000) Gambar 2.1. Skema Penduduk dan Tenaga Kerja


2.2.

Teori-teori Ketenagakerjaan

2.2.1. Teori Klasik Adam Smith Menurut Mulyadi (2003), teori klasik menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengolahnya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith (1729-1790) juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (necessary condition) bagi pertumbuhan ekonomi. 2.2.2. Teori Malthus Sesudah Adam Smith, Thomas Robert Malthus (1766-1834) dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran-pemikiran ekonomi. Buku Malthus yang dikenal paling luas adalah Principles of Population. Menurut Mulyadi (2003), dari buku tersebut akan dilihat bahwa meskipun Malthus termasuk salah seorang pengikut Adam Smith, tidak semua pemikirannya sejalan dengan pemikiran Smith. Disatu pihak Smith optimis bahwa kesejahteraan umat manusia akan selalu meningkat sebagai dampak positif dari pembagian kerja dan spesialisasi. Sebaliknya, Malthus justru pesimis tentang masa depan umat manusia. Kenyataan bahwa tanah sebagai salah satu faktor produksi utama tetap jumlahnya. Dalam banyak hal justru luas tanah untuk pertanian berkurang karena sebagian


digunakan untuk membangun perumahan, pabrik-pabrik dan bangunan lain serta pembuatan jalan. Menurut Malthus manusia berkembang jauh labih cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Malthus tidak percaya bahwa teknologi mampu berkembang lebih cepat dari jumlah penduduk sehingga perlu dilakukan pembatasan dalam jumlah penduduk. Pembatasan ini disebut Malthus sebagai pembatasan moral. 2.2.3. Teori Keynes Kaum klasik percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan (equilibrium). Dalam posisi keseimbangan semua sumber daya, termasuk tenaga kerja, akan digunakan secara penuh (full-employed). Dengan demikian di bawah sistem yang didasarkan pada mekanisme pasar tidak ada pengangguran. Kalau tidak ada yang bekerja, daripada tidak memperoleh pendapatan sama sekali, maka mereka bersedia bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah. Kesediaan untuk bekerja dengan tingkat upah lebih rendah ini akan menarik perusahaan untuk memperkerjakan mereka lebih banyak. Kritikan Jhon Maynard Keynes (1883-1946) terhadap sistem klasik salah satunya adalah tentang pendapatnya yang mengatakan bahwa tidak ada mekanisme penyesuaian (adjustment) otomatis yang menjamin bahwa perekonomian akan mencapai keseimbangan pada tingkat penggunaan kerja penuh. Dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik di atas. Di manapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja (labor union) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan pekerja dari penurunan tingkat upah. Kalaupun tingkat


upah diturunkan maka boleh jadi tingkat pendapatan masyarakat akan turun. Turunnya pendapatan sebagian anggota masyarakat akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan akan berkurang. Berkurangnya daya beli masyarakat akan mendorong turunnya harga-harga. Kalau harga-harga turun, maka kurva nilai produktivitas marjinal tenaga kerja (marginal value of productivity of labor), yang dijadikan sebagai patokan oleh pengusaha dalam memperkerjakan tenaga kerja akan turun. Jika penurunan dalam harga-harga tidak begitu besar, maka kurva nilai produktivitasnya hanya turun sedikit. Meskipun demikian jumlah tenaga kerja yang bertambah tetap saja lebih kecil dari jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Lebih parah lagi kalau harga-harga turun drastis maka kurva nilai produktivitas marginal dari tenaga kerja juga turun drastis dimana jumlah tenaga kerja yang tertampung menjadi semakin kecil dan pengangguran menjadi semakin bertambah luas (Mulyadi, 2003). 2.2.4. Teori Harrod-Domar Teori Harrod-Domar dikenal sebagai teori pertumbuhan. Menurut teori ini dalam Mulyadi (2003), investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Peran modal fisik di dalam model pertumbuhan sangat penting, akan tetapi kapasitas produksi hanya dapat meningkat bila sumber daya lain (modal fisik) membesar. Di samping itu dalam model pertumbuhan, jumlah penduduk yang besar tidak mengurangi pendapatan per kapita asalkan modal fisiknya meningkat. Model yang sama juga dikemukakan oleh model Solow di mana dalam


model ini dipakai suatu fungsi produksi Cobb-Douglas. Angkatan kerja diasumsikan tumbuh secara geometris dan full employment selalu tercapai. Tetapi, dalam model ini pekerja sudah diperluaskan secara jelas sebagai salah satu faktor produksi, dan bukan sekedar pembagi (untuk memperoleh output pekerja). Dalam model ini juga dilihat substitusi antara modal fisik dan pekerja. 2.2.5. Teori Ester Boserup Boserup berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk justru menyebabkan dipakainya sistem pertanian yang lebih intensif disuatu masyarakat dan meningkatnya output di sektor pertanian. Boserup juga berpendapat bahwa pertambahan penduduk berakibat dipilihnya sistem teknologi pertanian pada tingkatan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, inovasi (teknologi) ada lebih dahulu. Inovasi itu hanya menguntungkan bila jumlah penduduk lebih banyak. Inovasi menurut Boserup dapat meningkatkan output pekerja, tetapi hanya dilakukan bila jumlah pekerjanya banyak. Pertumbuhan penduduk justru mendorong diterapkannya suatu inovasi (teknologi) baru (Mulyadi, 2003). Dari keseluruhan teori tenaga kerja dan pertumbuhan yang mendominasi sebagian besar teori-teori pembangunan pada tahun 1950-an dan 1960-an dan pada awal tahun 1980-an dikenal bentuk aliran ekonomi sisi penawaran atau supply-side economics, yang memfokuskan pada kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan output nasional melalui akumulasi modal. Karena model ini menghubungkan tingkat penyediaan kesempatan kerja dengan tingkat pertumbuhan GNP, artinya dengan memaksimumkan penyerapan tenaga kerja, untuk memaksimumkan pertumbuhan


GNP dan kesempatan kerja dengan cara memaksimumkan tingkat tabungan dan investasi. 2.2.6. Teori Pasar Tenaga Kerja Solmon (1980) dalam Sinaga (2005) menjelaskan, bahwa pasar tenaga kerja adalah tempat aktivitas dari bertemunya pelaku-pelaku, pencari kerja dan pemberi lowongan kerja. Proses bertemunya pencari kerja dan pemberi lowongan kerja dapat terjadi sebentar saja namun dapat pula memakan waktu yang lama, masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak di pasar yaitu: setiap perusahaan yang menawarkan lowongan kerja maka menginginkan kualitas serta keahlian pekerja berbeda-beda sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat upah. Sedangkan pencari kerja memiliki keahlian juga berbeda-beda sehingga pekerja menginginkan tingkat upah yang juga berbeda-beda pula. Di mana letak masalah dari kedua belah pihak adalah keterbatasan informasi. 2.2.6.1. Teori penawaran dan permintaan tenaga kerja Suparmoko dan Maria (2000) dalam Sinaga (2005) menjelaskan bahwa pada prinsipnya teori penawaran tenaga kerja dan teori permintaan tenaga kerja merupakan fungsi dari tingkat upah, di mana pendapat dari kaum klasik menyatakan, jika semakin tinggi tingkat upah yang diminta oleh kaum pekerja maka akan semakin sedikit jumlah penawaran tenaga kerja (lowongan kerja) yang dapat diberikan dan akan berlaku sebaliknya. Dalam memahami mekanisme pasar tenaga kerja harus dilihat bagaimana individu pekerja terdapat perbedaan, maka untuk menentukan kuva penawaran tenaga kerja pada suatu daerah adalah dengan menjumlahkan kurva-kurva


penawaran dari setiap individu, oleh sebab itu kurva dari penawaran tenaga kerja berbentuk melengkung kebelakang (backward bending curve), hal ini dapat dijelaskan dari gambar di bawah ini: Tingkat upah K1

Y

Tingkat upah K2

K3

D

Y

E

F

D’E’F’

W3 W2

W3 C

B

A

A’B’C’

W2

W1

W1 X

O

Penawaran Tenaga Kerja Individu

X’ O Penawaran Tenaga Kerja Daerah

Keterangan: X dan X’ = Jumlah Pekerja/Jam Kerja Sumber: Sinaga (2005) Gambar 2.2. Penawaran Tenaga Kerja Individu dan Daerah Menurut Gambar 2.2 terlihat bahwa ketika tingkat upah secara keseluruhan naik, maka individu-individu pekerja akan berupaya mengurangi waktu istirahatnya (leisure time) dan menambah waktu kerjanya, hal ini ditunjukkan dari ketiga bentuk kurva penawaran tenaga kerja bergerak lurus menyamping ke kanan atas (A, B, C), namun ketika tingkat upah dinaikkan lagi sampai kepada suatu titik tertentu (D, E, F), maka pekerja justru bersikap mengurangi waktu kerjanya, dengan ketentuan total


upah yang diterima oleh pekerja tidak turun dari tingkat upah yang diterima semula dalam kondisi jam kerja normal. Selanjutnya kumpulan-kumpulan kurva penawaran tenaga kerja individu membentuk kurva penawaran daerah, yaitu (A’, B’, C’, D’, E’, dan F’) sehingga kurva penawaran daerah lebih besar berbentuk melengkung ke belakang. 2.2.6.2. Teori keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja Keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat terjadi jikalau pencari kerja dan pemberi lowongan kerja telah sepakat atas tingkat upah, sehingga kesepakatan tersebut disebut sebagai keseimbangan (equilibrium), hal ini dimaksud dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini: Tingkat upah DL SL

W2

Kelebihan penawaran tenaga kerja

W0 1 Kelebihan permintaan tenaga kerja

W1

0

L0

penyerapan tenaga kerja

Gambar 2.3. Keseimbangan di Pasar Tenaga Kerja (Nicholson, 2002) Pada Gambar 2.3 memperlihatkan keseimbangan di pasar tenaga kerja tercapai pada saat jumlah tenaga kerja yang ditawarkan oleh individu (di pasar tenaga kerja, SL) sama besarnya dengan yang diminta (DL) oleh perusahaan, yaitu pada tingkat upah ekuilibrium (W0). Pada tingkat upah yang lebih tinggi (W2) penawaran


tenaga kerja melebihi permintaan tenaga kerja sehingga persaingan diantara individu dalam rangka mendapatkan pekerjaan akan mendorong turunnya tingkat upah mendekati atau tepat ke titik ekuilibrium (W0). Sebaliknya pada tingkat upah yang lebih rendah (W1) jumlah total tenaga kerja yang diminta oleh para produsen melebihi kuantitas penawaran yang ada, sehingga terjadi persaingan diantara pengguna tenaga kerja dalam memiliki tenaga kerja. Hal ini akan mendorong kenaikan tingkat upah mendekati atau tepat ke titik ekuilibrium (Nicholson, 2002). Pada titik W0 jumlah kesempatan kerja yang diukur pada sumbu horisontal adalah sebesar L0. Secara definitif, pada titik L0 inilah tercipta kesempatan kerja atau penyerapan tenaga kerja secara penuh (full employment). Artinya pada tingkat upah ekuilibrium tersebut semua orang menginginkan pekerjaan atau memperoleh pekerjaan, atau dengan kata lain sama sekali tidak terdapat pengangguran, kecuali pengangguran sukarela. Todaro (2003) menyatakan bahwa dalam pasar persaingan sempurna (perfect competition), di mana tidak ada satupun produsen dan konsumen yang mempunyai pengaruh atau kekuatan yang cukup besar untuk mendikte harga-harga input maupun output, tingkat penyerapan tenaga kerja (level of employment) dan harganya (tingkat upah) ditentukan secara bersamaan oleh segenap harga-harga output dan faktor-faktor produksi selain tenaga kerja.


2.3.

Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Lincolyn (1992) dalam Sinaga (2005) menjelaskan pendapat Robert Sollow

dan Trevor Swan mengenai hubungan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Di mana teori ini telah memperoleh hadiah nobel bidang ekonomi tahun 1987. Swan berpendapat pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan kualitas dan kuantitas faktor produksi. Teori ini mendukung pendapat teori kaum neo klasik, yaitu perekonomian dalam full employment jikalau faktor produksi senantiasa berkembang secara harmonis. Selanjutnya dijelaskan, Capital Output Ratio (COR) dapat berubah-ubah atau dengan kata lain untuk memproduksi sejumlah barang/jasa, maka jumlah modal yang digunakan dapat berbeda-beda misalnya untuk memproduksi barang/jasa sejumlah A, diperlukan buruh sebesar L1 dan modal sebesar K1. Jika terjadi perubahan target produksi bertambah 2 kali hal ini diperoleh dari alternatif pemakaian teknologi dalam produksi, maka perlu tambahan modal sebesar K2 dan penyerapan buruh berkurang sebanyak L1/2. Kombinasi kedua faktor produksi tersebut pada gambar di bawah ini:


Modal P2

P1 K3

C

K2

C’ B

B’

K1

A’ A Tenaga Kerja

O

L4

L3

L2

L1

Sumber: Lincolyn, (1992) Gambar 2.4. Kombinasi Faktor Produksi Modal dan Buruh Gambar 2.4 menunjukkan fungsi produksi oleh kurva produksi 1 dan 2 di mana diawali dari usaha untuk memproduksi sejumlah barang diperlukan modal minimal sebesar K1 dan diserap buruh maksimal L1. Masalahnya dengan modal sebesar K1 tidak cukup untuk membeli teknologi maka untuk meningkatkan produksi kepada kurva P2, terlihat garis tidak akan bersinggungan dengan kurva P2, meskipun sampai kepada titik infinity (∞) jikalau modal tetap sebesar K1, maka kombinasi produksi dalam menyerap buruh hanyalah A, B, C dengan konsistensi mengurangi jumlah produksi atau buruh. Untuk modal sebesar K2 maka dapat dipilih kombinasi tingkat produksi sebesar A” atau B’ ataupun C’ di mana diperoleh kombinasi buruh sebanyak L4. Kesimpulannya dari kurva ini semakin banyak modal diinvestasikan maka semakin sedikit buruh yang dapat diperkerjakan untuk memproduksi barang


atau jasa ini terlihat dari berkurangnya jumlah buruh dari L3 kepada L4 untuk memproduksi sejumlah B atau B’. Dari Gambar 2.4 tersebut Sollow dan Swan membuat fungsi persamaan sebagai berikut:

Qt = Kta . Ltb

Di mana notasi persamaan ini adalah: Qt = Tingkat produksi pada tahun t Kt = Jumlah stok barang modal tahun t Lt = Jumlah tenaga kerja tahun t a = Penambahan output yang diciptakan oleh penambahan 1 unit modal b = Penambahan output yang diciptakan oleh penambahan 1 unit pekerja Dari persamaan Sollow dan Swan nilai a, b, dapat diestimasi secara empiris di mana nilai dari a+b = 1, berarti nilai a dan b adalah sama dengan batas kapasitas produksi, atau nilai a dan b adalah terpulang kepada pilihan pengusaha yaitu investasi padat modal atau padat karya, teori ini disebut teori pembangunan negara berkembang (Lincolyn, 1992). Kenaikan produktivitas tenaga kerja mengakibatkan naiknya rasio modal – tenaga kerja. Rasio modal-tenaga kerja yang tinggi yaitu dengan metode-metode produksi yang lebih padat modal, akan menghasilkan laba yang lebih besar, sehingga tingkat tabungan yang optimal yakni akan menghasilkan pertumbuhan output maksimum. Di sini jelas bahwa tujuan mencapai pertumbuhan output maksimum dan


peningkatan kesempatan kerja maksimum merupakan dua hal yang saling bertentangan dan tidak bisa dicapai secara serentak. Ada dua teori yang mendasar dalam ketenagakerjaan yakni pertama teori Lewis (Todaro, 2003) tentang surplus tenaga kerja dua sektor: 1. Sektor tradisional: sektor pedesaan yang kelebihan penduduk dan ditandai dengan produktivitas marginal tenaga kerja sama dengan nol, maksudnya kelebihan tenaga kerja sektor pertanian dialihkan ke sektor lain, namun sektor pertanian tersebut tidak kehilangan output sedikit pun. 2. Sektor industri perkotaan; proses pengalihan tenaga kerja, serta pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor industri modern. Pengalihan tenaga kerja dan pertumbuhan kerja tersebut dimungkinkan oleh adanya

perluasan

output

pada

sektor

tersebut,

perluasan

tersebut

dimungkinkan adanya peningkatan investasi di bidang industri dan akumulasi modal secara keseluruhan di sektor modern. Peningkatan investasi itu sendiri didasarkan pada kelebihan keuntungan sektor industri dari selisih upah, dengan asumsi bahwa menanamkan kembali seluruh keuntungannya tersebut. Untuk tingkat upah di sektor industri perkotaan diasumsikan konstan, dan ditetapkan melebihi tingkat rata-rata upah di sektor tradisional (pertanian), dengan maksud memaksa para pekerja pindah dari desa ke kota. Teori yang kedua adalah teori Fei-Ranis dalam Mulyadi (2003), yang berkaitan dengan negara berkembang yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: kelebihan buruh, sumber daya alamnya belum optimal dalam pemanfaatannya,


sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian, banyak pengangguran dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Menurut Fei-Ranis selanjutnya ada tiga tahap pembangunan ekonomi dalam kondisi kelebihan tenaga kerja. Pertama, di mana para penganggur semu (yang tidak menambah output pertanian) dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. Kedua, tahap dimana pekerja pertanian menambah output tetapi memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh, dialihkan pula ke sektor industri. Ketiga, tahap ditandai awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan output lebih besar daripada perolehan upah institusional. Dalam hal ini kelebihan pekerja terserap ke sektor jasa dan industri yang meningkat terus menerus sejalan dengan pertambahan output dan perluasan usahanya. Sejalan dengan hal itu indikasi keberhasilan pembangunan suatu negara atau wilayah yang banyak digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur dari tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk lingkup nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk lingkup wilayah. Selain dipengaruhi faktor internal, pertumbuhan ekonomi suatu negara juga dipengaruhi faktor eksternal, terutama setelah era ekonomi yang semakin mengglobal. Secara internal, tiga komponen utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketiga komponen tersebut sebaiknya berkedudukan sejajar dalam mengelola sumberdaya ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya (Riasa, 2002). Dalam prakteknya, selain bergerak dalam sektor produksi barang dan jasa, pemerintah lebih banyak berperan dalam


sektor regulasi dan fasilitasi, termasuk mengendalikan dan mengantisipasi pengaruh eksternal yang bersifat negatif. Besaran dan arah peran pemerintah tersebut sangat menentukan peran dunia usaha dan masyarakat berpartispasi dalam pembangunan yang

pada

akhirnya

menentukan

tingkat

pertumbuhan

ekonomi

nasional.

Permasalahannya adalah menggunakan pertumbuhan PDB sebagai indikator kesejahteraan sifatnya masih sangat makro. Nilai PDB menggambarkan aktivitas produksi dari suatu negara. Perhitungan PDB dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu sisi penawaran berdasarkan lapangan usaha menurut sektor dan sisi permintaan atau penggunaan yaitu untuk konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Hal itu berarti, jika terjadi pertumbuhan PDB menunjukkan bahwa penggunaan sumberdaya yang tersedia untuk kegiatan berproduksi mengalami peningkatan, perkembangan dan penggunaan teknologi mengalami peningkatan, penyerapan tenaga kerja menjadi lebih banyak sehingga

mengurangi

pengangguran

dan

kemiskinan

serta

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Hubungan antara pertumbuhan PDB dengan angka pengangguran dikenal sebagai Hukum Okun, yaitu setiap peningkatan satu persen pengangguran akan menurunkan PDB 2,5 persen (Lipsey, 1992). Dengan demikian jika PDB meningkat seharusnya pengangguran menurun. Jika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, namun kesejahteraan masyarakat secara umum tidak meningkat berarti ada ketidakseimbangan baik antar sektor maupun antar wilayah dalam pelaksanaan


pembangunan. Untuk itu, selain pertumbuhan ekonomi, diperlukan juga indikator yang lebih mikro untuk melihat dinamika kesejahteraan masyarakat. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat akan muncul secara otomatis berkat adanya pemupukan dan pengerahan tabungan domestik dan cadangan devisa untuk melakukan investasi secara besar-besaran sektor industri. Dorongan besar (big push) kearah industrialisasi yang cepat telah merupakan kalimat sakti dalam model ini, bagi berlangsungnya pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan dan tercapainya keberhasilan pembangunan nasional (Todaro, 2003).

2.4.

Pertanian dalam Perspektif Ekonomi (Ekonomi Pertanian) Sektor pertanian adalah meliputi kegiatan pengusaha dan pemanfaatan benda-

benda biologis (hidup) yang diperoleh dari alam dengan tujuan untuk konsumsi. Berdasarkan definisi ini sektor pertanian dapat diperinci lagi atas beberapa subsektor: 1) Sektor tanaman bahan makanan (farm food cores); 2) Tanaman perkebunan; 3) Peternakan; 4) Kehutanan; dan 5) Perikanan. Agar berhasil suatu pembangunan pertanian diperlukan beberapa syarat atau prakondisi. Prakondisi ini meliputi bidang-bidang teknis, ekonomis, sosial budaya dan lainnya. Menurut Mosher dalam Soekartawi (2004), syarat agar berhasilnya pembangunan pertanian diperlukan syarat mutlak dan syarat pelancar. Syarat mutlak antara lain adalah adanya pasar untuk hasil usaha tani, teknologi yang berkembang, tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal, adanya perangsang produksi bagi petani tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontiniu. Syarat


pelancar adalah pendidikan pembangunan, kredit produksi, kegotong-royongan petani, perbaikan dan perluasan tanah pertanian, perencanaan nasional daripada pembangunan pertanian. Secara konseptual dalam perspektif ekonomi, peran sektor pertanian dapat dilihat dalam dua perspektif analisis yang tidak dapat terpisahkan yaitu perspektif mikroekonomi dan makroekonomi. Secara khusus, dalam perspektif mikroekonomi analisis sektor pertanian dipisahkan dalam analisis sisi permintaan dan penawaran. Sementara itu, dalam perspektif makroekonomi peran sektor pertanian dianalisis dalam perpektif umum yaitu peran sektor pertanian dalam mendukung kinerja makroekonomi. Peran sektor pertanian dalam perspektif makroekonomi dibedakan menjadi dua aspek penting. Aspek pertama adalah peran sektor pertanian dalam mendukung kinerja makroekonomi serta peran sektor pertanian dalam mengentaskan kemiskinan. Peran sektor pertanian dalam mendukung kinerja makroekonomi didekati melalui tiga indikator penting dalam makroekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran. Tiga indikator tersebut merupakan ukuran kinerja suatu perekonomian (Mankiw, 2003). Indikator pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kinerja pembangunan ekonomi dalam suatu perekonomian tertentu. Meskipun demikian, definisi pembangunan telah berkembang luas. Dalam perspektif modern pembangunan tidak sebatas

pertumbuhan

ekonomi

namun mencakup aspek

yang lebih luas.

Pembangunan ekonomi diukur oleh indikator yang dikembangkan oleh United Nations Development Program (UNDP) yang terangkum dalam Indeks pembangunan


manusia yang meliputi aspek pendapatan (PDB dan PDB perkapita), aspek angka harapan hidup dan lama menempuh pendidikan dasar. Perspektif mikroekonomi dan makroekonomi bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertanian sebagai salah satu sektor penyusun struktur ekonomi juga berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran tersebut berupa ketersediaan jumlah produksi pertanian yang memadai bagi konsumen, serta peningkatan pendapatan bagi produsen. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor pertanian, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian serta kestabilan harga-harga umum yang disumbangkan oleh sektor pertanian menjadi indikator ekonomi peran sektor pertanian. Keterkaitan antara konsep-konsep ekonomi dengan konsep-konsep pertanian melahirkan suatu sub kajian bidang ilmu baru yang selanjutnya disebut dengan ekonomi pertanian.

2.5.

Kaitan Pembangunan Pertanian dan Penyerapan Tenaga Kerja Pertumbuhan ekonomi ada dua bentuk: extensively resources yaitu dengan

penggunaan banyak sumberdaya (seperti fisik, manusia atau natural capital) atau intensively resources yaitu dengan penggunaan sejumlah sumberdaya yang lebih efisien (lebih produktif). Ketika pertumbuhan ekonomi dicapai dengan menggunakan banyak tenaga kerja, hal tersebut tidak menghasilkan pertumbuhan pendapatan per kapita. Namun ketika pertumbuhan ekonomi dicapai melalui penggunaan sumberdaya yang lebih produktif, termasuk tenaga kerja, hal tersebut menghasilkan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dan meningkatkan standar hidup rata-rata masyarakat.


Pada saat krisis, sumbangan sektor pertanian terhadap PDB mengalami peningkatan paling besar dibanding sektor lainnya. Dari segi penyerapan tenaga kerja, pada tahun 2003 sektor pertanian mampu menyerap sekitar 46 persen, paling tinggi di antara sektor-sektor lain. Kesemua upaya dalam membangun pertanian dalam menggerakkan sektor lainnya dan peran pemerintah yang pada akhirnya secara bersama-sama

mampu

menjadi

penggerak

dalam

pertumbuhan

ekonomi,

digambarkan secara baik oleh Yudhoyono (2004) dalam disertasinya dengan menggunakan Model Ekonomi-Politik Perekonomian Indonesia. Dari hasil simulasi terhadap kebijakan yang dilakukan (melalui kebijakan fiskal) terkait dengan masalah pertanian, diperoleh hasil bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pertanian sebesar 15% akan meningkatkan PDB, kemudian direspon dengan peningkatan permintaan tenaga kerja sehingga proporsi pengangguran dapat ditekan sebesar 4,9%. Pada gilirannya peningkatan PDB dan pengurangan pengangguran ini akan menurunkan angka kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kedepan diperlukan investasi yang serentak di sektor pertanian dan sektor industri dalam perekonomian. Untuk pertumbuhan berimbang dapat digambarkan dengan model perekonomian dual (The dual economy model) yang dikemukakan Fei dan Ranis (Hayami, 2001). Model Fei-Ranis merupakan suatu kondisi ideal bagaimana permintaan dan penawaran pada sektor industri dan sektor pertanian saling menyesuaikan sehingga selalu berada pada kondisi pertumbuhan berimbang. Tentu saja model Fei-Ranis ini tidak terlepas dari kritik karena dalam model tersebut belum mempertimbangkan


bahwa persediaan tanah tidak tetap, upah institusional tidak di atas MPP (Produktivitas fisik marjinal), upah institusional di sektor pertanian tidak konstan di atas MPP, model tertutup, komersialisasi sektor pertanian menjurus ke inflasi dan MPP tidak sama dengan nol. Suatu strategi pertumbuhan ekonomi yang dimotori oleh sektor pertanian dan lapangan kerja menurut Mellor (2007) mempunyai tiga unsur. Pertama, laju pertumbuhan pertanian harus dipercepat meskipun luas tanah yang tersedia tetap. Dengan perubahan teknologi dalam pertanian maka masalah tersebut akan dapat diatasi. Kedua, permintaan domestik akan hasil pertanian harus tumbuh cepat meskipun permintaan itu tidak elastis. Ketiga, permintaan akan barang dan jasa yang ditimbulkan oleh proses-proses padat modal yang masih rendah harus dinaikkan. Ketiga unsur dimaksud secara terus menerus akan saling berinteraksi dan bersinergi sehingga strategi pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pertanian akan mencapai tujuan dan sasarannya. Pembangunan pertanian telah memberikan sumbangan dalam keberhasilan pembangunan nasional, seperti dalam pembentukan PDB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, perolehan devisa melalui ekspor dan penekanan inflasi (Simatupang, P. 1992); di mana gerakannya diantisipasi dan diselaraskan searah dengan dinamika pembangunan yang terjadi. Sejak pelita VI orientasi pembangunan pertanian beralih dari fokus peningkatan produksi semata ke arah orientasi pendapatan (kesejahteraan) masyarakat pertanian, terutama pertanian di pedesaan. Untuk itu pengembangan agribisnis telah menempati posisi sentral


pembangunan pertanian. Sebagai relevansinya adalah upaya memberi masukan bagi pelaksanaan pembangunan pertanian selanjutnya dengan mengkaji dampak kebijaksanaan tersebut di tingkat mikro dan makro terhadap perbaikan kesejahteraan kaum petani. Untuk melihat dinamika tingkat kesejahteraan petani, salah satu alat bantu ukurnya adalah NTP (Nilai Tukar Petani) dan NTKP (Nilai Tukar Komoditas Pertanian), di

mana

peningkatan nilai tukar tersebut diharapkan mampu

mengindikasikan peningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian maupun keadaan sebaliknya. NTP berkaitan dengan kemampuan dan daya beli petani dalam membiayai hidup rumah tangganya. NTKP berkaitan dengan kekuatan dari daya tukar ataupun daya beli dari suatu komoditas pertanian terhadap komoditas/produksi lain yang dipertukarkan. Keberhasilan pembangunan pertanian yang pernah dicapai tidak dapat dipungkiri, telah diikuti pula oleh perubahan secara struktural pada sektor perekonomian nasional, yang mana peran sektor pertanian semakin menurun digeser oleh peran sektor industri; di mana tersirat pula adanya beban berat dari sektor pertanian. Hal ini terutama berkaitan dengan semakin melebarnya kesenjangan antara sektor pertanian dengan sektor di luar pertanian, serta penurunan nilai tukar pertanian yang disebabkan penurunan nilai tukar komoditas pertanian. Krisis moneter yang turut memicu krisis ekonomi berpengaruh negatif yang salah satu dampaknya terlihat dengan meningkatnya pengangguran (yang umumnya berasal dari tenaga kerja pedesaan) dan jumlah penduduk miskin. Pengaruh positif dengan salah satu dampaknya terlihat pada meningkatnya harga komoditas pertanian


baik harga produk maupun harga beli input oleh petani. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya nilai tukar mata uang asing (US dollar). Indikasinya adalah adanya peningkatan nilai ekspor sektor pertanian. Apabila daya beli petani karena pendapatan yang diterima dari kenaikan harga produksi pertanian yang dihasilkan, lebih besar dari kenaikan harga barang yang dibeli, maka hal ini mengindikasikan bahwa daya dan kemampuan petani lebih baik atau tingkat pendapatan petani lebih meningkat. Alat ukur daya beli petani selintas dapat menunjukkan tingkat kesejahteraannya dirumuskan dalam bentuk Nilai Tukar Petani (NTP) yang terbentuk oleh keterkaitan yang kompleks dari suatu sistem pembentuk harga, baik yang harga yang diterima maupun harga yang dibayar petani. Dengan kata lain, nilai tukar petani dapat didefinisikan sebagai nisbah antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar oleh petani, sehingga merupakan ukuran kemampuan daya tukar produk yang dihasilkan terhadap produk dan jasa yang mampu dibeli rumah tangga petani, baik untuk biaya input usahatani maupun biaya konsumsi rumah tangga petani (BPS, 2009). Berbagai fenomena perubahan situasi (gejolak) yang terjadi baik yang bersifat alami (seperti gejolak produksi pertanian) maupun gejolak yang terjadi akibat adanya distorsi pasar (seperti penerapan kebijaksanaan yang disengaja, baik di sektor pertanian dan non-pertanian, di tingkat mikro maupun makro), akan mempengaruhi harga-harga, yang pada gilirannya akan mempengaruhi nilai tukar petani, akan menjadi masukan penting bagi penyusunan program kebijaksanaan ke arah pembentukan nilai tukar yang diinginkan. Keadaan ini dapat mengindikasikan bahwa


kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dari awal yang terkait dengan input produksi usahatani sampai pada pemasaran hasil produk pertanian (antara lain: kejaksanaan harga input dan output, subsidi, modal/perkreditan dan lainnya) akan mempengaruhi nilai tukar petani secara langsung maupun tidak langsung. Fluktuasi nilai tukar petani akan menunjukkan fluktuasi kemampuan pembayaran ataupun tingkat pendapatan riil petani. Menurut Killick (1983), Timmer et al. (1983), kegiatan pertanian tentu saja tidak lepas dari kegiatan di luar sektor pertanian, dengan demikian nilai tukar petani juga dipengaruhi oleh peran dan perilaku di luar sektor pertanian. Perbaikan dan peningkatan nilai tukar petani yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan petani akan terkait dengan kegairahan petani untuk berproduksi. Hal ini akan berdampak ganda (Supriyati, 2000) tidak saja dalam peningkatan partisipasi petani dan produksi pertanian dalam menggairahkan perekonomian

pedesaan,

penciptaan

lapangan

pekerjaan

di

pedesaan

dan

menumbuhkan permintaan produk non-pertanian; tetapi juga diharapkan akan mampu mengurangi perbedaan (menciptakan keseimbangan) pembangunan antar daerah (desa-kota), maupun antar wilayah serta optimalisasi sumberdaya nasional. Keragaman penerimaan, pengeluaran dan nilai tukar petani antar daerah dan waktu dipengaruhi oleh mekanisme pembentukan dalam sistem nilai tukar petani yang berbeda antar daerah dan antar waktu sebagai akibat dari keragaman sistem pembentukan penawaran dan penerimaan. Dari sisi penerimaan petani, keragaman antar daerah dan waktu terjadi berkaitan dengan keragaman sumberdaya dan komoditas yang diusahainya serta diversivikasi sumber pendapatan lain. Keragaman


pengeluaran petani terkait dengan keragaman pola konsumsi petani antar daerah dan waktu (Supriyati, 2000).

2.6.

Penelitian Sebelumnya Roosgandha (2000) melakukan penelitian dengan judul “Peran Nilai Tukar

Petani dan Nilai Tukar Komoditas dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani” dapat disimpulkan bahwa pengaruh negatip di satu sisi dari krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter terhadap pertanian dan pedesaan antara lain seperti: meningkatkan pengangguran dan jumlah penduduk miskin; pengaruh positif di sisi lain adalah peningkatan harga komoditas pertanian karena meningkatnya nilai tukar mata uang asing. Kenaikan harga produk yang dihasilkan petani lebih besar dari kenaikan harga barang yang dibeli, maka daya beli petani akan meningkat (mengindikasikan peningkatan kesejahteraan petani) yang diformulasikan dalam bentuk nilai

tukar petani. Kebijaksanaan pemerintah di

sektor

pertanian

(kebijaksanaan harga, subsidi, perkreditan dan lainnya) mulai dari kegiatan usahatani sampai pemasaran hasil secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi nilai tukar petani. Peningkatan/perbaikan nilai tukar petani berkaitan erat dengan kegairahan petani berproduksi, dengan dampak ganda yaitu peningkatan partisipasi petani dan produksi pertanian serta menghidupkan perekonomian pedesaan, penciptaan lapangan perkerjaan di pedesaan, yang berarti akan menciptakan sedikitnya keseimbangan pembangunan antar daerah dan antar wilayah serta optimalisasi sumberdaya nasional.


Saktynu (2000) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penentuan Indikator Utama Pembangunan Sektor Pertanian di Indonesia”. Pendekatan Analisis Komponen Utama dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan indikator utama pembangunan pertanian di tingkat makro (nasional) dan mikro (petani) sebanyak 8 indikator yaitu: (1) pertumbuhan luas lahan irigasi (%/tahun); (2) rasio tenaga kerja desa/kota di sektor pertanian; (3) rasio tenaga kerja desa/kota di sektor non pertanian; (4) pertumbuhan Indeks Ketahanan Pangan (energi dan protein); (5) pertumbuhan PDRB sektor pertanian (%/tahun); (6) pangsa PDRB sektor pertanian (%/tahun); (7) penggunaan sarana produksi (bibit, pupuk dan pestisida) dan (8) produktivitas usahatani. Delapan indikator utama tersebut telah mencerminkan 38 indikator pembangunan pertanian. Ini memberikan implikasi bahwa untuk mengetahui kondisi 52 indikator tersebut, hanya dibutuhkan pengukuran terhadap delapan indikator utama di atas. Untuk itu, disarankan agar kedelapan indikator utama tersebut dapat dijadikan sebagai indikator kinerja pembangunan pertanian. Sasaran pembangunan pertanian lima tahun ke depan adalah peningkatan ketahanan pangan, daya saing dan pendapatan petani. Berdasarkan hasil penelitian ini, ternyata tingkat pendapatan petani dan daya saing komoditas pertanian (diukur dari pertumbuhan ekspor dan impor) bukanlah indikator utama pembangunan pertanian. Oleh karena itu, sasaran pembangunan pertanian bukanlah untuk meningkatkan pendapatan petani, tetapi untuk meningkatkan produktivitas usahatani melalui peningkatan penggunaan sarana produksi.


Agus (2001), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Struktural Kesempatan Kerja di Indonesia Sebelum dan Setelah Krisis Moneter”, dengan menggunakan beberapa model linear ekonomi makro dari teori tenaga kerja yang dianalisa melalui maximum likelihood method. Penelitian ini menggunakan data skunder deret waktu (time series), yaitu mulai tahun 1993 sampai tahun 1999. Hasil dari penelitian ini adalah pertumbuhan sektor-sektor ekonomi nasional yang mempunyai elastisitas kesempatan kerja yang tinggi yaitu sektor konstruksi, jasa dan transportasi/komunikasi, sedangkan pada sektor pertanian menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kesempatan kerja akibat permintaan barang/jasa mengalami penurunan. Turunnya permintaan (konsumsi) berdampak kepada aktivitas perusahaan mengalami stagnasi atau penurunan, bersamaan dengan itu penawaran tenaga kerja mengalami peningkatan, yaitu baik yang disebabkan karena penambahan penduduk maupun dari tenaga kerja yang terpaksa menganggur karena turunnya aktivitas produksi. Sektor pertanian boleh jadi sering mengalami turunnya aktivitas produksi misalkan akibat dari sulitnya sarana produksi, peningkatan teknologi pertanian, rendahnya nilai tukar atau harga yang diterima atau karena adanya alih fungsi lahan. Pudji (2002), melakukan penelitian dengan judul “Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi, dengan Menggunakan Model Linear Ekonomi Makro”, diperoleh

hasil

bahwa

dampak

pengangguran

yang

bersifat

multidimensi

mengharuskan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi pengangguran. Dikatakan harus tepat karena tersedianya resources, baik berupa


tanah, modal dan teknologi, maka pemahaman akan model kesempatan kerja akan meminimalisir kesalahan dalam pembuatan kebijakan. Pengembangan simulasi model, akan memberikan masukan atau gambaran mengenai dampak suatu kebijakan terhadap kesempatan kerja nasional. Sektor pertanian masih merupakan tumpuan penyediaan kesempatan kerja secara nasional. Pada periode tahun 1990 – 1996, proporsi kesempatan kerja sektor pertanian mengalami penurunan, tetapi masih tetap merupakan penyumbang kesempatan kerja dominan secara nasional. Penyebab penurunan ini adalah kesempatan kerja di pedesaan masih terbatas sementara terjadi peningkatan kualitas pendidikan juga ditemui perbedaan tingkat upah diantara desa dan kota serta peluang mendapatkan pekerjaan di kota lebih besar. Selain itu secara rata-rata pendapatan masyarakat pedesaan atas tiga daerah penelitian mengalami penurunan dibandingkan perkotaan. Sumarto, dkk (2004), melakukan penelitian dengan judul “The Role of Agricultural Growth in Poverty Reduction in Indonesia”, memakai data sekunder untuk periode 1982-1998, hasil regresi menunjukkan bahwa diantara tiga sektor, pertanian ternyata merupakan sektor yang memiliki hubungan paling kuat dan signifikan antara pertumbuhan output sektoral dan penurunan kemiskinan, dibandingkan pertumbuhan output di sektor industri dan sektor perdagangan. Hasil penelitian mereka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan output di industri dan perdagangan tidak penting bagi pengurangan kemiskinan. Sebaliknya dan khususnya pertumbuhan sektor industri selama Orde Baru sudah terbukti sangat


berperan dalam keberhasilan Indonesia mengurangi kemiskinan dengan menyerap banyak tenaga kerja berpendidikan rendah termasuk yang datang dari pertanian (pedesaan). Namun demikian, seperti telah ditunjukkan sebelumnya, pertanian adalah sektor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Studi terakhir dari Sumarto, dkk. (2004) menunjukkan lebih dari 50% dari penurunan kemiskinan di tingkat propinsi dalam periode 1984-1996 adalah sumbangan dari pertumbuhan output di pertanian. Sedangkan sumbangan dari pertumbuhan output di industri terhadap penurunan kemiskinan di perkotaan hanya marjinal. Rusastra (2004) melakukan penelitian dengan judul “Ekonomi Tenaga Kerja Pertanian dan Implikasinya dalam Meningkatkan Produksi dan Kesejahteraan Buruh Tani” dapat disimpulkan bahwa tingkat upah (NTP = Nilai Tukar Petani) berdampak negatif inelastis terhadap keuntungan dan penawaran pada usaha tani padi. Elastisitas tenaga kerja terhadap produksi padi adalah yang tertinggi (0,13) dibandingkan faktor produksi lainnya (