Petunjuk Teknis Pemetaan Swadaya PLPBK - P2KP

PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN SWADAYA

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI - PERKOTAAN

Diterbitkan Oleh: Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum

PETUNJUK TEKNIS Pemetaan Swadaya

i

ii

PETUNJUK TEKNIS Pemetaan Swadaya PLPBK

DAFTAR ISI

BAB 1 KETENTUAN UMUM | 1 1.1. Pengertian | 2 1.2. Persyaratan | 2 1.3. Jenis peta rona/kondisi eksisting | 3

BAB 2 LANGKAH‐LANGKAH PELAKSANAAN PEMETAAN SWADAYA | 7 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Persiapan Pemetaan Swadaya | 8 Pelaksanaan Pemetaan Swadaya | 9 Kisi‐kisi Laporan Rona Awal Wilayah Kelurahan dan Kawasan Prioritas Permukiman Miskin | 12 Langkah‐Langkah | 13


i

iv

PETUNJUK TEKNIS Pemetaan Swadaya PLPBK

BAB 1 KETENTUAN UMUM


1

1.1.

Pengertian Pemetaan Swadaya adalah seluruh rangkaian kegiatan survey pengumpulan data potensi dan persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan yang berbasis kawasan dan ruang (spatial) wilayah kelurahan dan kawasan prioritas permukiman miskin, pemetaan swadaya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan peran Pemerintah Kabupaten/Kota. Hasil survey disajikan dalam peta‐peta tematik, sebagai bahan dasar perumusan perencanaan pembangunan RPLP dan RTPLP.

1.2.

Persyaratan a. Menindaklanjuti dan melengkapi hasil kesepakatan Refleksi Perkara Kritis (RPK), khususnya terkait kesepakatan kawasan permukiman miskin b. Melengkapi produk pemetaan swadaya yang dihasilkan melalui siklus (reguler) P2KP/PNPM MP menjadi hasil Pemetaan Swadaya yang berbasis ruang (spatial) dan kawasan. Hasil Pemetaan Swadaya tersebut disajikan pada peta‐peta tematik sesuai kebutuhan c. Ada kemauan masyarakat untuk melakukan kegiatan Pemetaan Swadaya d. Tersedia atau dapat diadakan peta dasar dan penggunaan lahan eksisting berskala 1:5000 untuk wilayah kelurahan dan 1 : 1.000 untuk kawasan prioritas permukiman miskin e. Tersedia peta‐peta sarana dan prasarana Kelurahan f. Tersedia dokumen PJM Pronangkis yang dihasilkan melalui siklus P2KP/PNPM g. Terbentuknya tim survey (PS) yang melibatkan UPL, perangkat kelurahan, Tim Inti Perencanaan dan kelompok peduli lainnya (relawan) yang tergabung dalam pokja (tata ruang dan lingkungan, permukiman, sarana & prasarana, ekonomi, kelembagaan dan pokja lainnya yang dapat ditambah jumlahnya sesuai kebutuhan) h. Adanya dukungan/bantuan dari Pemerintah kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemetaan Swadaya, yaitu:  Bantuan pengadaan peta dasar, peta rencata tata ruang dan kebijakan‐kebijakan pembangunan  Bimbingan teknis pelaksanaan Survey data/pemetaan swadaya  Menyelenggarakan forum konsultasi Tim Teknis/Pokja Teknis ditingkat Kabupaten/ Kota untuk menyepakati proses dan hasil‐hasil Pemetaan Swadaya ditingkat Kelurahan selaras dengan rencana‐rencana dan kebijakan pembangunan Kabupatren/Kota  Meneyelenggarakan kegiatan sosialisasi/uji publik hasil Pemetaan Swadaya ditingkat Kabupaten/Kota i. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan uji publik hasil pemetaan swadaya lengkap ditingkat Kelurahan, agar hasil pemetaan swadaya tersebut diketahui dan dipahami masyarakat Kelurahan yang lebih luas.

2


1.3. Jenis peta rona/kondisi eksisting Tingkat kedalaman/Skala

Jenis peta

Muatan/materi

A. Kelurahan (1:5000)

1. KK Miskin (PS2) 2. Komunitas/ karakteristik kelompok sosial

3. Jumlah penduduk

4. Penggunaan tanah/ pola ruang eksisting

a. Sebaran KK miskin b. Jumlah dan pengelompokkan KK miskin a. Sebaran komunitas/ kelompok‐kelompok sosial b. Karakteristik/budaya komunitas yang mempengaruhi Kehidupan lokal c. Dominasi sumber matapencaharian setiap komunitas sosial a. Berdasarkan kelompok umur b. Berdasarkan jenis kelamin c. Sebaran penduduk per RT/RW a. Zona/kawasan konservasi/lindung (Luas lahan dan kondisinya)  Sempadan Sungai  Sempadan pantai  Sekitar mata air dll b. Zona/kawasan Permukiman/ Perumahan (Lokasi, luas, kondisi dan perkembangannya)  Permukiman/perumahan teratur  Permukiman campuran (mixuse)  Permukiman/perumahan heritage  Permukiman miskin, namun sarana & prasarana memadai  Permukiman/perumahan miskin dengan dengan sarana dan prasarana terbatas c. Zona/kawasan perdagangan/komersial (lokasi, luas, kondisi dan perkembangannya)  Pasar tradisional (pelayanannya)  Ruko dll d. Zona/kawasan home industri e. Zona/kawasan Ruang Terbuka hijau  Jalur hijau  Taman bermain, ruang publik  Hutan kota dll f. Zona/kawasan pertanian dll g. Identifikasi persoalan & potensi setiap h. zona & kawasan


3

5. Prasarana dan sarana

4

a. Pelayanan sistem jaringan jalan dan angkutan (internal kelurahan, antar kelurahan dan pelayanan tingkat Kabupaten/Kota b. Kondisi sistem pelayanan drainase (jenis/klasifikasi, konstruksi, arah aliran, sistem pelayanan dan identifikasi persoalan‐persoalan yang muncul (genangan, banjir dll) c. Sistem Pelayanan Air Minum (sumber air, kondisi air, kapasitas, sistem distribusi dan retribusi dll d. Sanitasi  Permasalahan dan sistem pengelolaan sampah kelurahan  Permasalahan dan sistem pengelolaan air limbah & MCK e. Fasilitas sosial (pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum) f. Prasarana & sarana lainnya 6. Kegiatan ekonomi a. Jenis kegiatan ekonomi lokal/sumber lokal penghidupan b. Jenis produk utama termasuk jumlah produksinya c. Tingkat pendapatan masyarakat/ kelompok masyarakat/komunitas d. Jejaring pemasaran produk lokal e. Kelembagaan pengelolaan ekonomi lokal 7. Kelembagaan sosial/ a. Kelompok kekerabatan/komunitas kearifan lokal b. Karang Taruna c. Kelompok gotong royong d. Kelompok kelembagaan sosial lainnya yang mempengaruhi pembangunan kelurahan 8. Rencana‐rencana dan a. Rencana‐rencana tata ruang kebijakan b. Rencana sistem jaringan jalan dan pembangunan angkutan kelurahan yang c. Rencana prasarana dan sarana dengan mempengaruhi skala pelayanan pembangunan kabupaten/Kota/Kawasan/Lingkungan Kelurahan d. Rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang mempengaruhi pembangunan kelurahan 9. Kawasan a. Deliniasi kawasan potensi gempa potensi/rawan b. Deliniasi kawasan‐kawasan yang bencana terindikasi sebagai kawasan terkena dampak bencana Tsunami, banjir dll c. Indikasi dampak bencana longsor, kebakaran, wabah penyakit dan dampak


perubahan iklim (kekeringan, banjir, rob, wabah penyakit. dll)

B. Kawasan Prioritas Permukiman Miskin (1:1000)

10. Identifikasi kegiatan sosial, ekonomi dan fisik lingkungan di wilayah kelurahan yang berbatasan dan terindikasi menimbulkan dampak terhadap perkembangan wilayah kelurahan PLPBK

1. Karakteristik sosial budaya & kebiasaan kebiasaan masyarakat miskin

2. Pola ruang

2. Pola tata letak bangunan eksisting

3. Status kepemilikan tanah dan bangunan kawasan prioritas permukiman miskin

4. Prasaranan dan sarana

a. Kegiatan Industri (Limbah pabrik) b. Sampah pasar dan rumah tangga c. Dranase kawasan perumahan (real estate) yang menimbulkan dampak banjir/genangan) d. Hiburan malam e. dan kegiatan lainnya

a. Jumlah KK miskin b. Permasalahan sosial kawasan prioritas c. Potensi aktifitas/kebiasaan masyarakat/kearifan lokal, sebagai modal sosial (social capital) a. Perumahan (luas tanah dan persil bangunan) b. Jenis bangunan c. Fasilitas sosial ekonomi (jenis, jumlah, kondisi) d. Ruang publik/RTH (taman bermain anak, taman lingkungan, taman edukasi dll) e. Identifikasi kawasan‐kawasan fungsional disekitar kawasan prioritas yang terindikasi menimbulkan dampak perkembangan kawasan prioritas permukiman miskin a. Jumlah dan kepadatan bangunan b. kondisi bangunan c. Kerapatan dan ketinggian bangunan a. Status kepemilikan tanah (legalitas) b. Status kepemilikan bangunan c. Permasalahan dan solusi penyelesaian aspek pertanahan dan kepemilikan bangunan a. Jaringan jalan, drainase dan pola sirkulasi kendaraan  Kondisi dan dimensi jalan dan drainase  Fungsi pelayanan jaringan jalan  Pola sirkulasi kendaraan (internal dan eksternal) b. Sistem pelayanan air minum


5

c.

d.

e. f.

g. h. i. j.

5. Identifikasi kegiatan disekitar kawasan prioritas yang mempengaruhi perkembangan pembangunan kawasan prioritas permukiman miskin

a. b. c. d. e.

 Sumber air minum  Kondisi/kualitas air  Kapasitas pelayanan  Kondisi sistem pelayanan jaringan air minum  Ketersediaan potensi sumberdaya air Sanitasi  Kondisi pengelolaan sampah  jumlah produksi dan jenis sampah  Permasalahan/dampak negatif dari pengelolaan sampah eksisting  Kondisi sistem pengelolaan limbah rumah tangga (termasuk MCK) Jumlah dan kondisi bangunan fasilitas sosial dan pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, balai warga dan fasilitas pelayanan sosial lainnya) Fungsi dan cakupan pelayanan serta sistem pengelolaan fasilitas sosial jenis fasilitas kegiatan ekonomi (warung, toko, pasar tradisional, ruko, home industri dan fasilitas ekonomi lainnya) Fungsi pelayanan setiap jenis fasilitas kegiatan ekonomi Luas lahan dan kondisi bangunan kegiatan ekonomi kondisi jejaring pemasaran produk home industri Kondisi kelembagaan pengelolaan kegiatan ekonomi Perumahan (real estate) Terminal angkutan umum Industri dan pasar Hiburan malam dan aktiifitas lain yang terindikasi menimbulkan dampak negatif

Catatan: a. Data‐data diatas perlu dilengkapi dan disesuaikan dengan kondisi wilayah Kelurahan dan kawasan prioritas permukiman miskin b. Permasalahan dan potensi sosial, ekonomi, lingkungan/fisik dan kelembagaan diwilayah kelurahan dan kawasan prioritas tercatat lengkap dan dsajikan dalam peta‐peta rona/kondisi eksisting c. Hubungan sebab akibat dari munculnya permasalahan/persoalan termasuk pengembangan potensi terindentifikasi secara komprehensif/menyelurh

6


BAB 2 LANGKAH‐LANGKAH PELAKSANAAN PEMETAAN SWADAYA


7

Kegiatan pemetaan/survey swadaya merupakan tahap awal penyusunan RPLP dan RTPLP yang dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil pemetaan swadaya, laporan PS disebut laporan Rona Awal Wilayah Kelurahan dan Kawasan Prioritas Permukiman Miskin. Hasil Pemetaan Swadaya merupakan data dasar untuk analisis, perumusan gagasan/visi dan penyusunan RPLP & RTPLP yang selaras dengan rencana‐rencana dan kebijakan pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota.

2.1. Persiapan Pemetaan Swadaya 1.

Kegiatan Pembentukan Pokja PS ( tata ruang, permukiman dan lingkungan, prasarana dan sarana, kegiatan ekonomi lokal, kelembagaan dan pokja‐ pokjha lain yang dibentuk sesuai kebutuhan) Pengadaan peta dasar & peta penggunaan tanah eksisting (land use)

Pelaku Hasil Pelaksana: UPL, TIPP, TAPP  Pokja PS terbentuk & perangkat Kelurahan. sesuai kebutuhan Peserta: Semua relawan dan  Pokja PS kelompok peduli yang disosialisasikan mendaftar sebagai pokja PS. untuk diketahui Fasilitator: Tim Korkot dan masyarakat Fasilitator Kelurahan

3

Pengumpulan hasil PS sebelumnya (reguler) dan PJM nangkis Kelurahan

Pelaksana: TAPP Peserta: UPL, TIPP Fasilitator: Tim Korkot dan Fasilitator Kelurahan

4

Serangkaian pelatihan Pemetaan Swadaya

Pelaksana: TAPP & Tim teknis Peserta: UPL, TIPP dan Seluruh Pokja Fasilitator: Tim Korkot dan Fasilitator

8


2.

Pelaksana: TAPP & Tim Teknis Peserta: UPL, TIPP & Perangkat Kelurahan Fasilitator: Tim Korkot dan Fasilitator

Keterangan Proses pembentukan pokja PS secara transparan dengan melibatkan sebanyak‐ banyaknya relawan/masya‐ rakat kelurahan

 Peta dasar Kelurahan Sumber Peta dasar: dengan skala 1:  Bakosurtanal/ 5000 Kantor  Peta dasar Kawasan pertanahan/ Prioritas Dinas Tata Permukiman Miskin Ruang/Bapeda dengan skala Kabupaten/Kota 1:1000  Google map Review hasil PS  Hasil PS & PJM dan PJM nangkis Nangkis tersedia untuk melengkapi  Peserta memahami data‐data & Peta‐ hasil PS perlu tematik untuk dilengkapi/disempur menyusun RPLP nakan dan RTPLP  Pelatihan  Pokja paham Transek dan pelaksanaan PS praktek lapang  TAPP, UPL dan TIPP  Tim teknis siap mendampingi Pemerintah pokja dalam Kabupaten/Kota melaksanakan PS memberikan  Tersusunya rencana bimbingan teknis kerja dan jadwal Kegiatan

5

Kegiatan

Sosialisasi hasil pelatihan PS

Pelaku

Pelaksana: TAPP Peserta: UPL, TIPP dan Seluruh Pokja Fasilitator: Tim Korkot dan Fasilitator

Hasil pelaksanaan PS  Masyarakat mengetahui proses pelaksanaan Pemetaan Swadaya

Keterangan Pemetaan Swadaya Sosialisasi diselenggarakan dengan cara‐cara yang mudah dipahami masyarakat

2.2. Pelakasanaan Pemetaan Swadaya 1.

Kegiatan Penyusunan ceklist data , rencana kerja survey, pembagian tugas dan wilayah kerja setiap pokja dan mempersiapkan peralatan survey

Pelaku Pelaksana: UPL, TIPP, TAPP & perangkat Kelurahan. Peserta: Semua relawan/ pokja PS. Fasilitator: Tim Korkot dan Fasilitator Kelurahan

2.

Melakukan transek dan pengamatan lapang a. Wilayah Kelurahan, mengamati dan mencatat:  Permasala‐ han dengan tingkat kedalaman kawasan/ zoning  kondisi sistem pelayanan sarana dan prasarana tingkat kelurahan atau wilayah

Pelaksana: BKM dan Lurah didampingi TAPP dengan dukungan Tim teknis Peserta: UPL, TIPP dan seluruh relawan/pokja PS Fasilitator: Tim Korkot dan Fasilitator

Hasil  Ceklist data rencana kerja telah selesai  Pembagian kerja disepakati  Alat tulis, alat ukur/meteran, kamera, peta dasar dan land use/penggunaan tanah eksisting telah tersedia dan terdistribusi kesetiap pokja  Potensi dan permasalahan wilayah kelurahan teridentifikasi lengkap dan disajikan dalam peta survey  Potensi dan permasalahan kawasan prioritas permukiman miskin tercatat detail/rinci dan terukur serta disajikan dalam peta survey

Keterangan Terpenuhinya dukungan awal pelaksanaan kegiatan pemetaan swadaya

 Setiap pokja wajib melengkapi catatan‐catatan peta‐peta survey dengan foto‐foto yang menggambar‐ kan permasalahan dan potensi wilayah Kelurahan dan kawasan prioritas  Pelaksanaan survey diselesaikan sesuai jadwal yang disepakati  Tim teknis berkewajiban memberikan bimbingan teknis dan mengawasi


9

3

4

10

Kegiatan yang lebih luas (pelayanan kabupaten/ kota) b. Kawasan prioritas permukiman miskin mengamati dan mencatat permasalahan dan potensi yang lebih detail/rinci dan terukur Melakukan rembug pokja PS untuk menyelaraskan/ menyatukan hasil pengamatan lapang

Pelaku

Hasil

Pelaksana: UPL, TIPP, TAPP  Permasalahan dan dan perangkat kelurahan potensi yang Pesrta: seluruh pokja PS dan teridentifikasi oleh relawan pokja telah Fasilitator: Tim Korkot dan diselaraskan/disatu‐ Fasilitator Kelurahan kan  Sebab‐akibat munculnya permasalahan dan bagaimana mengembangkan potensi dalam kerangka penanganan kemiskinan telah disepakati  Temuan hasil survey telah diselaraskan dengan hasil PS (reguler)dan PJM nagkis kelurahan Penyajian hasil Pelaksana: TAPP dan Peta‐peta tematik telah PS kedalam relawan diselesaikan lengkap peta‐peta Peserta: UPL, TIPP dan dan baik dan siap tematik digital Seluruh Pokja digunakan sebagai alat dan skalatis yang Fasilitator: Tim Korkot dan analisis perencanaan dilengkapi foto‐ Fasilitator Kelurahan wilayah kelurahan dan foto kondisi kawasan prioritas eksisting permukiman miskin


Keterangan pelaksanaan kegiatan Pemetaan Swadaya

Hasil pemetaan swadaya disepakati bersama

 Peta tematik Kelurahan disajikan dengan skala ketelitian 1:5000 atau 1:10.000  Peta tematik kawasan prioritas permukiman miskin disajikan

Kegiatan

5

Sosialisasi awal hasil pemataan swadaya

6

Melakukan konsultasi untuk menyepakati hasil PS dengan tim teknis/pokja PLPBK, melalui forum konsultasi ditingkat Kabupaten/Kota

7

Finalisasi hasil Pemetaan Swadaya

8

Lokakarya/Sosia‐ lisasi akhir hasil Pemetaan Swadaya ditingkat Kelurahan

9

Sosialisa/desimi nasi akhir hasil Pemetaan

Pelaku

Hasil

Keterangan pada peta dengan skala ketelitian 1:1000 Pelaksana: BKM dan Lurah  Masyarakat Sosialisasi didampingi TAPP diselenggarakan mengetahui proses Peserta: UPL, TIPP dan dengan cara‐cara pelaksanaan dan Seluruh Pokja yang mudah hasil Pemetaan Fasilitator: Tim Korkot dan dipahami Swadaya Fasilitator masyarakat Pelaksana: TKPKD Hasil kesepakatan  Hasil Pemetaan Kabupaten/Kota wajib diketahui swadaya telah Peserta: SKPD, Tim diselaraskan dengan disepakati penentu teknis/pokja PLPBK, BKM, kebijakan kebijakan dan UPL, TIPP, TAPP, Pokja PS, pembangunan rencana‐rencana perangkat Kelurahan dan ditingkat pembangunan Kecamatan serta KBP dan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota, kelompok peduli lainnya ( Kepala dinas, Ketua Kecamatan dan Fasilitator: Tim Korkot dan Kelurahan‐kelurahan Bapeda dan Fasilitator Bupati/Walikota) yang berbatasan  Hasil PS disepakati ditingkat Kabupaten Kota Pelaksana: BKM, Lurah  Finalisasi Hasil Pemetaan didampingi TAPP dan Tim dilakukan dengan Swadaya telah teknis bimbingan dan memasukkan hasil‐hasil Peserta: UPL, TIPP, Pokja PS kesepakatan forum persetujuan tim dan perangkat Kelurahan teknis konsultasi ditingkat Fasilitator: Tim Korkot dan kabupaten/Kota  Peta‐peta tematik Fasilitator hasil PS disajikan lengkap, informatif,kreatif dan mudah dipahami masyarakat Pelaksana: UPL, TIPP, TAPP Hasil Pemetaan Sosialisasi kepada dan perangkat Kelurahan warga miskin, Swadaya diketahui, Peserta: Pokja PS dan sebaiknya dilakukan dipahami dan Kelompok peduli Kelurahan disepakati masyarakat, secara terpisah dan Fasilitator: Tim Korkot dan khususnya warga langsung (door to Fasilitator door), sebagai miskin di Kelurahan dan Kawasan Prioritas antisipasi munculnya dominasi pengaruh (Seluruh warga PS2) kesepakatan warga non miskin Pelaksana: TKPKD/Tim  Sosialisasi/desi‐ Hasil Pemetaan Teknis minasi Swadaya dipahami dan Peserta: Bupati/Walikota, diselenggarakan disepakati jajaran


11

Kegiatan Swadaya ditingkat Kabupaten/Kota

Pelaku Hasil SKPD, BKM & UP‐UP, Lurah, SKPD/Pemerintah TIPP didampingi TAPPdan Kabupaten/Kota Kelompok peduli lainnya/KBP Fasilitator: Tim Korkot dan Fasilitator

Keterangan dalam bentuk Lokakarya, Bazar dll  Kegiatan sosialisasi ini bagian dari even pemasaran sosial

2.3. Kisi‐kisi Laporan Rona Awal Wilayah Kelurahan dan Kawasan Prioritas Permukiman Miskin a. Laporan rona awal disusun berdasarkan kesepakatan hasil pemetaan swadaya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan/dokumen perencanaan RPLP dan RTPLP b. Rona awal merupakan narasi/deskripsi kondisi eksisting wilayah Kelurahan dan kawasan prioritas yang mengungkap berbagai permasalahan dan potensi sosial, ekonomi, lingkungan /fisik dan kelembagaan pembangunan kelurahan secara lengkap, ringkas dan informatif. Rona awal sekurang‐kurangnya menyajikan:  Narasi dan petabatas wilayah Kelurahan dan kawasan prioritas permukiman miskin  Narasi dan peta tematik sebaran warga miskin  Narasi karakteritik sosial komunitas diwilayah Kelurahan dan Kawasan Prioritas Permukiman miskin (karakteristik negatif maupun positif)  Narasi dan Peta sebaran kegiatan ekonomi lokal dan Kelembagaannya  Narasi dan peta permasalahan kegiatan ekonomi rumah tangga (sumber penghidupan dan kehidupan)  Narasi dan peta permasalahan dan potensi penggunaan lahan/pola ruang wilayah Kelurahan (kawasan/zona permukiman, perdagangan/komersial, home industri, pertanian dan penggunaan lahan lainnya). Identifikasi juga permasalahan‐permasalahan penggunaan lahan disekitar wilayah Kelurahan yang akan menimbulkan dampak terhadap perkembangan kelurahan PLPBK  Narasi dan peta permasalahan dan potensi pengembangan sarana & prasarana  Narasi dan peta permasalahan Ruang terbuka Hijau dan Ruang Publik  Narasi dan peta daerah rawan bencana  Narasi dan peta status kepemilikan lahan dan bangunan  Narasi karakteristik sosial dan peta sebaran warga miskin dikawasan prioritas permukiman miskin  Narasi karakteristik/kondisi tata letak bangunan dikawasan prioritas permukiman miskin (kondisi bangunan, kepadatan bangunan, ketinggian bangunan, luas lahan dan lokasi sebaran bangunan perumahan  Narasi karakteristik kegiatan ekonomi dikawasan permukiman miskin (sumber penghidupan dan kehidupan)  Narasi karakteristik dan peta permasalahan sarana dan prasarana kawasan prioritas c. Deskripsi rona awal yang menguraikan persoalan/permasalahan selanjutnya digunakan sebagai bahan dasar kegiatan analisis dan perumusan visi/gagasan pembangunan Kelurahan dan kawasan prioritas permukiman miskin d. Antisipasi terjadinya ketidaksesuaian/penyimpangan materi rona awal dengan isi kesepakatan hasil pemetaan swadaya ditingkat Kelurahan dan Kabupaten/Kota.

12


A 1

2

Kegiatan Pelaku TAHAP PERSIAPAN Orientasi PLPBK Pelaksana: TKPKD Prov tingkat provinsi Peserta : TKPKD Kota/Kab, Walikota/Bupati, DPRD Kota/Kab Fasilitator: Satker & KMW Serangkaian Pelaksana: KMW/Korkot lobby ke Peserta : Walikota/Bupati, perangkat ketua DPRD, pejabat pemkot/kab kota/kabupaten, tokoh serta kelompok formal dan informal yang strategis berpengaruh/strategis Fasilitator: Satker Kota/kab

3

Pemberitaan ke media masa

4

Orientasi PLPBK tingkat kota/kabupaten

5

Jumpa pers hasil lokakarya

6

Pembentukan Pokja Teknis PLPBK

Hasil

Keterangan

 Anggota TKPKD Prov memiliki pemahaman yang sama mengenai PLPBK

 Kelompok peduli PLPBK tingkat kota/kabupaten terbangun  Penggerak‐penggerak PLPBK di tingkat kota mulai muncul dan menyadari PLPBK akan segera berlangsung di kota/kab masing2

Pelaksana: KMW/Korkot Peserta : Media cetak, elektronik Fasilitator: Satker Kota/kab

Lihat format yg  Media cetak dan disediakan elektronik paham PLPBK  Media cetak dan elektronik tahu dan sadar bahwa PLPBK sedang berlangsung di kota/kab mereka  Media cetak menyebarluaskan bahwa akan segera ada lokakarya orientasi di kota/kabupaten ybs Pelaksana: TKPKD Kota/Kab  Perangkat Pemda, DPRD, Upayakan yang Peserta : SKPD, Wakil DPRD, akan berbicara tokoh‐tokoh strategis, Camat, tokoh‐tokoh mengenai substansi Forum BKM memiliki strategis, Forum BKM/LKM pemahaman yang sama adalah tokoh dari Fasilitator: Satker Provinsi atau dari tentang PLPBK Kota/kab, Korkot pusat  Pelaku kota paham apa yg harus dilakukan untuk mensukseskan PLPBK Pelaksana: TKPKD Kota/Kab  Media komunikasi siap Peserta : Media cetak, menyebar‐luaskan PLPBK elektronik Fasilitator: Satker Kota/kab, Korkot Pelaksana: TKPKD Kota/Kab  Pokja Teknis PLPBK Dilakukan di tingkat Peserta : SKPD, para kota/kabupaten Kota/Kab terbentuk pemeduli, Forum BKM. dan dimungkinkan  Pokja Teknis paham Fasilitator: Satker krn sdh mulai tupoksinya


13

Kegiatan

7

Sosialisasi terbentuknya Pokja Teknis PLPBK

8

9

Pelaku Kota/kab, Korkot

Pelaksana: TKPKD Kota/Kab Peserta : Warga kota/kab, Forum BKM. Fasilitator: Satker Kota/kab, Korkot Jumpa pers Pelaksana: TKPKD Kota/Kab tentang PLPBK Peserta : Media cetak dan dan elektronik. terbentuknya Fasilitator: Satker Pokja Teknis Kota/kab, Korkot PLPBK Sosialisasi PLPBK Pelaksana: TKPKD tingkat kota/kab Peserta : Masyarakat kota/kab, Forum Kota BKM/LKM Fasilitator: Tim Korkot

10

Kunjungan media ke lokasi PLPBK

11

Pemberitaan ke media masa akan adanya lokakarya orientasi PLPBK di kecamatan

12

Orientasi PLPBK tingkat kecamatan

14


Hasil

 Kehadiran Pokja Teknis PLPBK disadari oleh kota/kab  Legitimasi Pokja Teknis PLPBK meningkat

Keterangan banyak warga kota/profesional yg peduli (lihat langkah ke 5)

 Media sadar kota/kab dapat PLPBK  Kehadiran Pokja Teknis makin dipahami

 Warga kota/kabupaten mengetahui adanya PLPBK

Dilakukan di tingkat kota/kabupaten bila ada min 1 kel di kota tsb meskipun mungkin yg lain tersebar di ibu kota kecamatan

Pelaksana: Fokum Kota BKM  Dunia media masa Peserta : Wartawan media paham pembangunan cetak dan elektronik berbasis masyarakat Fasilitator: Tim Korkot sedang berlangsung di kota/kabupaten bersangkutan Pelaksana: TKPKD Kota/Kab  Dunia media paham ada Peserta : Media cetak dan gerakan sitematik elektronik. pembangunan berbasis Fasilitator: Satker komunitas Kota/kab, Korkot  Media masa menyebarkan berita akan adanya lokakarya PLPBK di kecamatan Pelaksana: Camat  Perangkat kecamatan, Peserta : Lurah/Kades, Lurah/Kades, tokoh perangkat kecamatan, strategis memiliki PJOK, tokoh strategis pemahaman yang sama sekecamatan tentang PLPBK Fasilitator: Tim Korkot  Camat dan perangkatnya siap membantu pelaksanaan PLPBK

13

Kegiatan Orientasi PLPBK tingkat kelurahan

Pelaku Pelaksana: Lurah/Kades Peserta : Perangkat kelurahan, RT, RW kelurahan terpilih, tokoh strategis kelurahan Fasilitator: Tim Fasilitator

14

Serangkaian lobby ke tokoh strategis kelurahan/desa

Pelaksana: Lurah/Kades Peserta : Tokoh‐tokoh strategis, pemeduli kemiskinan, berbagai kader/relawan yg sdh ada Fasilitator: Tim Fasilitator

15

Pebentukan /pengukuhan Tim Relawan (Relawan ini dpt yang baru atau yg sdh lama ada) Sosialisasi pengukuhan relawan melalui media warga

16

17

Penguatan kapasitas relawan

18

Revitalisasi Tim Perencana Partisipatif menjadi TIPP

19

Sosialisasi TIPP

Hasil  Perangkat kelurahan/desa, RT, RW dan tokoh strategis kelurahan terpilih memiliki pemahaman yang sama tentang PLPBK  Kelurahan terpilih siap melaksanakan PLPBK

Keterangan

 Tokoh‐tokoh masyarakat memiliki pemahaman yang sama tentang PLPBK  Tokoh‐tokoh masyarakat siap mensukseskan PLPBK Pelaksana: BKM dan Lurah.  Terbentuk tim Peserta : Calon relawan dan relawan/kader relawan yang telah ada di  Tupoksi relawan/kader PNPM sdh dirumuskan Fasilitator: Tim Fasilitator Pelaksana: BKM dan Lurah.  Warga kelurahan sadar Peserta : Warga masyarakat akan adanya tim relawan kelurahan PLPBK Fasilitator: Tim Fasilitator Pelaksana: Korkot.  Tim Relawan mendapat Peserta : Relawan yang bekal cukup untuk telah diangkat memulai dgn kegiatan Fasilitator: BKM, Tim PLPBK Fasilitator Pelaksana: BKM dan Lurah.  TIPP terbentuk Peserta : Masyarakat, TPP  TIPP memahami tupoksi (Tim Perencana Partisipatif mereka yang sdh ada selama  TIPP memiliki rencana pelaksanaan PNPM kerja termasuk sebelumnya) kebutuhan tenaga ahli Fasilitator: Tim Fasilitator pendamping dan anggaran biaya yang dibutuhkan Pelaksana: BKM dan Lurah.  Warga kelurahan sadar Peserta : Warga masyarakat TIPP sdh terbentuk kelurahan  Warga kelurahan paham Fasilitator: Tim Fasilitator garis besar tupoksi TIPP

Lihat GBPP yang disediakan

Koordinator BKM/LKM sebaiknya tidak menjadi anggota TIPP sehingga tetap obyektif utk melakukan supervisi Harus dijelaskan perbedaan mendasar TIPP dengan TPP yg sdh terbentuk di PNPM sebelumnya


15

20

Kegiatan Penguatan Kapasitas TIPP

Pelaku Pelaksana: BKM/LKM dan Lurah Peserta: anggota TIPP Fasilitator: Tim Fasilitator

21

Perekrutan Tenaga/Tim ahli Perencanaan dan Pemasaran (TAPP) Refleksi kemiskinan & perkara kritis di kawasan permukiman miskin tingkat kelurahan

Pelaksana: TIPP, BKM, Lurah Peserta: Calon Tenaga Ahli Fasilitator: Tim Fasilitator, Tim Korkot Pelaksana: TIPP Peserta: TAPP, BKM, perangkat kelurahan dan warga masyarakat. Fasilitator: Tim Fasilitator, Tim Korkot

22

Hasil  TIPP paham konsep dan mekanisme pelaksanaan kegiatan PLPBK  TIPP mampu mengorganisasi masyarakat untuk melakukan perencanaan partisipatif  TAPP terpilih  SPK TAPP telah ditandatangani oleh BKM dan Lurah 





Pelaksana: TIPP  Peserta: Warga masyarakat kelurahan. Fasilitator: Tim Fasilitator, Tim Korkot/Askot Mandiri Pelaksana: Pokja Teknis Tim PLPBK kelurahan/desa PLPBK paham tentang : Peserta : TAPP, TIPP, BKM,  Rencana makro kota, Lurah, Camat, dan kriteria padat, kumuh kelompok peduli dan miskin Fasilitator: Tim Fasilitator,  Rencana garis besar Tim Korkot penanganan kawasan kumuh

23

Sosialisasi hasil RPK

24

Forum konsultasi 1 Pembekalan oleh Pemda (renc makro kota, criteria padat, kumuh dan miskin serta strategi penanganan kumuh)

16


Karakteristik kemiskinan ditemukenali dan disepakati Kriteria kawasan permukiman kumuh, padat dan miskin dikelurahan di temukan dan disepakati Kebutuhan tenaga ahli pendamping yang masih dibutuhkan disepakati bersama Warga masyarakat sadar berbagai perkara kritis yang dihadapi kelurahan

Keterangan

Lihat TOR dan SPK yg sdh disediakan

Berbagai perkara kritis bukan hanya kemiskinan menjadi bahan kajian selama refleksi termasuk bencana bila ada

Perlu disebar luaskan melalui berbagai media termasuk media warga Dalam forum konsultasi 1 dimana TIPP beru terbentuk maka utamanya adalah pembekalan dari pemda dan dilanjutkan dengan dialog yang diawali dengan paparan hasil RPK dan dilanjutkan dengan diskusi

25

Kegiatan Sosialisasi input Pemda

B 1

TAHAP PERENCANAAN Pembentukan Pelaksanan: BKM dan Lurah  tim PS Peserta: Kelompok peduli dan relawan/kader Fasilitator: Tim fasilitator kelurahan  Penyiapan Tim Pelaksanan: BKM dan Lurah  PS (penyiapan Peserta:TAPP, TIPP, UP‐UP, tim, bahan dan perangkat kelurahan, perlengkapan kelompok peduli lokal dan  PS) relawan/kader Fasilitator: Tim fasilitator kelurahan 

2

Pelaku Pelaksana: BKM/LKM dan Lurah Peserta : Warga masyarakat kelurahan Fasilitator: Tim Fasilitator, Tim Korkot

3

Review PS dilanjutkan dgn penyempurnaan

Pelaksanan: BKM dan Lurah Peserta:TAPP, TIPP, UP‐UP, perangkat kelurahan, kelompok peduli lokal dan relawan/kader Fasilitator: Fasilitator kelurahan

4

Sosialisasi hasil review PS

5

Pelaksanaan PS utk

Pelaksanan: TAPP, TIPP Peserta: Lurah, BKM dan warga kelurahan. Fasilitator: Fasilitator kelurahan Pelaksanan: TAPP, TIPP Peserta: warga masyarakat

Hasil Warga sadar TIPP sdh mendapat bekal dari Pokja Teknis Warga paham pokok‐pokok pembekalan

Tim PS terbentuk termasuk pembagian tugas kelompok kerja masing‐masing

Keterangan Masukan dari pemda harus disebar luaskan melalui berbagai media termasuk media warga, sehingga masyarakat sadar akan batasan‐ batasan dalam menata kembali permukiman mereka. Lihat Juknis PS

Tupoksi Tim PS tersusun

Harus dipahamkan kepada semua pelaku bahwa PS Tersusunnya rencana adalah awal kerja dan anggaran kegiatan biaya PS perencanaan, Tersedianya peralatan untuk dan perlengkapan mengumpulkan survey swadaya data‐data yg termasuk peta peta yang dibutuhkan dibutuhkan (paling tidak Lihat Juknis PS peta dasar tersedia)  Kekurangan hasil PS yang Review ini diperlukan untuk ada telah didata. dapat melihat  Hasil PS yang ada informasi apa saja disajikan kedalam peta‐ yang masih peta tematik sesuai dibutuhkan. standar perpetaan Lihat Juknis PS perencanaan dan siap disempurnakan Lihat Juknis PS  Warga kelurahan paham butir‐butir apa saja yang masih perlu dicari/didata. Tim PS paham tupoksinya dan siap melaksanakan tugas

Lihat Juknis PS  Potensi dan persoalan‐ persoalan sosial, ekonomi harus selalu


17

Kegiatan penyempurnaan PS sebelumnya (pendataan, kondisi, potensi, persoalan)

Pelaku Fasilitator: Askot CD, Infra dan atau urban planner dan Tim fasilitator kelurahan

Hasil dan lingkungan di tataran kelurahan dikenali dan didokumentasi (termasuk peta social budaya dalam pengambilan keputusan publik)  Karakteristik kawasan permukiman kumuh, padat dan miskin dikenali dan didokumentasi  Lokasi kawasan dgn resiko bencana dikenali dan didokumentasi  Hasil penyempurnakan PS disajikan dlm teks, grafik dan peta

Keterangan diingat PS sebagai pendataan untuk masukan perencanaan RPLP dan RTPLP

6

Sosialisasi hasil PS (lokakarya / bazzar pembangunan)

Pelaksanan: TAPP, TIPP Peserta: Lurah, BKM dan warga kelurahan. Fasilitator: Fasilitator kelurahan

 Hasil PS diketahui dan dipahami Lurah, BKM, perangkat kelurahan dan masyarakat  Daftar umpan balik dari berbagai pihak untuk penyempurnaan PS

Disini sebenar sdh dapat dimulai dengan proses pemasaran gagasan.

7

Finalisasi laporan PS

Pelaksana: TAPP dan TIPP yang Fasilitator: Tim Fasilitator kelurahan

 Tersusunnya laporan hasil PS/rona wilayah kelurahan (teks, grafik dan peta)

Jangan lupa transfer semua informasi dalam peta

8

Forum konsultasi 2 Hasil PS dan lokasi kawasan prioritas

Pelaksana: Pokja Teknis PLPBK Peserta : TAPP, TIPP, BKM, Lurah, Camat, dan kelompok peduli Fasilitator: Tim Fasilitator dan Tim Korkot

9

Sosialisasi hasil konsultasi 2

Pelaksanan: TAPP, TIPP Peserta: Warga kelurahan. Fasilitator: Fasilitator kelurahan

10

Serangkaian rembug/diskusi penggalian visi dan gagasan penataan kembali

Pelaksana: TAPP, TIPP Peserta: Kelompok‐ kelompok warga masyarakat, perempuan dan laki‐laki Fasilitator: Tim Korkot dan

 Hasil PS dipahami oleh para SKPD dan disepakati ditingkat Kabupaten/Kota  Lokasi prioritas disepakati  Pokok pokok penataan kembali disegarkan kembali dan disepakati  Warga sadar bahwa lokasi prioritas sdh ditentukan  Warga paham pokok‐ pokok hasil PS Lihat Juknis  Berbagai gagasan, visi, harapan masyarakat dari RPLP/RTPLP berbagai unsur didokumentasikan  Berbagai gagasan, visi, harapan di bahas bersama

18


Kegiatan

11

Penyusunan draft RPLP dan RTPLP

12

Sosialisasi draft RPLP, RTPLP dan aturan bersama

13

Serangkaian rembug untuk mendapatkan masukan atas draft yg disusun

14

15

Pelaku fasilitator kelurahan Pelaksana: TAPP, TIPP Peserta: BKM, Lurah, kelompok peduli dan Tim PS Fasilitator: Tim Korkot dan fasilitator kelurahan

Pelaksanan: TAPP, TIPP Peserta: Warga kelurahan. Fasilitator: Fasilitator kelurahan

Pelaksana: TAPP, TIPP Peserta: Kelompok‐ kelompok warga masyarakat, perempuan dan laki‐laki Fasilitator: Tim Fasilitator kelurahan Uji publik hasil Pelaksana: TAPP, TIPP perencanaan Peserta: Warga kelurahan partisipatif/baza Fasilitator: Tim Korkot dan ar pembangunan Tim Fasilitator kelurahan Forum konsultasi 3 RPLP dan RTPLP

Pelaksana: Pokja Teknis PLPBK Peserta : TAPP, TIPP, BKM, Lurah, Camat, dan kelompok peduli Fasilitator: Tim Fasilitator,

Hasil masyarakat Draft :  RPLP tersusun dgn lengkap, baik dan benar  Aturan bersama disepakati dan terdokumentasi  Konteks RPLP dan RPJM kelurahan terurai dgn jelas  Kebutuhan kelembagaan terdokumentasi dan disepakati  RTPLP/rencana penanganan kawasan permukiman kumuh, padat dan miskin tersusun lengkap, baik dan benar (sesuai pedoman dan karakteristik kawasan)

Keterangan Lihat Juknis RPLP/RTPLP dan selalu perhatikan hasil PS, pembangunan visi kelurahan, dsb

 Draft RPLP, RTPLP dan aturan bersama dipahami warga  Warga mendiskusikan draft tersebut sesuai kebutuhan masing‐ masing disetiap kesempatan  Draft RPLP, RTPLP dan aturan bersama serta kebutuhan kelembagaan secara garis besar disepakati.  Masukan final (public editing) terkumpul  Masyarakat kelurahan sepakat dengan RPLP dan RTPLP  RPLP dan RTPLP di pahami dan disepakati untuk disahkan  Aturan bersama dipahami dan didukung


19

Kegiatan

Pelaku Tim Korkot

Keterangan

 Warga sadar RPLP, RTPLP sdh disetujui

Sebar luaskan melalui berbagai media, rembug, pertemuan periodik, arisan, sembahyangan, dan media warga.

16

Sosialisasi hasil konsultasi 3

C 1

TAHAP PEMBANGUNAN DAN KEBERLANJUTAN Sosialisasi ke Pelaksana: BKM & Lurah  Rencana penataan berbagai mitra Peserta: Mitra potensial lingkungan permukiman potensial Fasilitator: Tim Fasilitator dipahami oleh para calon kelurahan, TAPP, TIPP mitra

2

Serangkaian pertemuan menggalang kemitraan

3

Forum konsultasi 4 Pola kemitraan dan pendanaan

4

Sosialisasi hasil konsultasi 4 tentang pola kemitraan dan aturan bersama

5

Persiapan konstruksi

Pelaksana: TAPP, TIPP, BKM, Lurah Peserta : calon pemanfaat, relawan‐relawan, UP‐UP Fasilitator: Tim Fasilitator, Tim Korkot

 KSM dan Panitia terbentuk lengkap dengan kelompok kerja yang dibutuhkan utk pengadaan, pengawasan dan konstruksi

6

Pelaksanaan Pembangunan

Pelaksana: Panitia atau KSM

 Pembangunan dilaksanakan sesuai dgn

20


Pelaksana: TAPP, TIPP Peserta: Warga kelurahan Fasilitator: Tim Fasilitator kelurahan

Hasil

Pelaksana:BKM dan Lurah,  Terjalin kemitraan sinergis dengan berbagai Peserta: Camat, TKPKD, SKPD dan swasta Pokja/Pokja Teknis, dan kelompok peduli swasta Fasilitator: Tim Korkot dan fasilitator kelurahan Pelaksana: Pokja Teknis  Pola kemitraan PLPBK disepakati Peserta : TAPP, TIPP, BKM,  Pola pendanaan dari Lurah, Camat, dan berbagai pihak kelompok peduli disepakati Fasilitator: Tim Fasilitator, Tim Korkot Pelaksana: BKM & Lurah  Warga sadar adanya Peserta: Warga kelurahan kemitraan dengan Fasilitator: Tim Fasilitator berbagai pihak dan kelurahan, TAPP, TIPP konsekwensinya

Sebaiknya dibangun kesepahaman dgn para calon mitra potensial tentang prospek kedepan Kegiatan ini sebaiknya dilakukan sejak awal perencanaan atau setelah PS

Upayakan semua unsur warga tua, muda, anak2, laki, perempuan mengetahui hal tersebut

Kegiatan fisik 1 dan 2 (konstruksi)

Pelaku Fasilitator: Tim Korkot dan Tim Fasilitator Kelurahan

Hasil bestek dan spesifikasi Pelaksanaan pembangunan tepat waktu Harga pembangunan relatif murah Kualitas hasil pembangunan baik Tim pemeliharaan terbentuk dan bekerja baik

Keterangan

 Terbentuknya lembaga pengurus pembangunan  Tugas pokok dan fungsi tiap lembaga yang dibentuk tersedia  Rencana kerja tiap lembaga terbentuk, tersedia

Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus sesuai kebutuhan dan sebenarnya sdh dimulai sejak penyusunan RPLP



  

7

8

Serangkaian rembug pengembangan lembaga pengurus (pengawas bangunan, pengelola kawasan/estate management) Forum konsultasi 5 Aturan bersama dan tata kelembagaan

Pelaksana: BKM dan Lurah, Peserta : Perangkat kelurahan, perangkat BKM, Pokja/Pokja Teknis dan para mitra Fasilitator: Tim Korkot dan fasilitator Kelurahan

Pelaksana: Pokja Teknis  Aturan bersama dan tata PLPBK kelembagaan diterima Peserta : TAPP, TIPP, BKM, dan disepakati Lurah, Camat, dan kelompok peduli Fasilitator: Tim Fasilitator, Tim Korkot Pelaksana: BKM dan Lurah,  Warga sadar adanya Peserta : Warga kelurahan berbagai aturan yang Fasilitator: Tim Korkot dan harus dipatuhi dan fasilitator Kelurahan berbagai lembaga yang harus dibangun

Pelaksana: Konsultan  Rekomendasi hasil Evaluasi evaluasi Peserta : BKM, UP‐UP, TIPP,  Rencana kerja tahap Lurah serta Pokja/Pokja berikutnya tersedia Teknis dan warga masyarakat Fasilitator: KMP & KMW PNPM MP dan Tim Korkot

Dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan

9

Sosialisasi hasil konsultasi 5 dan apa tindak lanjutnya

10

Evaluasi Kegiatan PLPBK

11

Pemantauan dan Pelaksana: Konsultan  Prlaksanaan PLPBK evaluasi internal manajemen, BPKP sesuai aturan yang dan eksternal berlaku Peserta : BKM, UP‐UP, TIPP, oleh lembaga Lurah serta Pokja/Pokja  Penyimpangan

Upayakan semua unsur warga tua, muda, anak2, laki, perempuan mengetahui hal tersebut

Dilakukan secara berkala


21

Kegiatan terkait (BKKP)

Pelaku Teknis dan warga masyarakat Fasilitator: KMP & KMW PNPM MP dan Tim Korkot

Hasil terdokumentasi  Bahan perbaikan program

12

Review keberlanjutan PLPBK

Pelaksana: BKM & Lurah Peserta: UP‐UP, TIPP, perangkat kelurahan dan warga masyarakat Fasilitator: Tim Korkot dan fasilitator Kelurahan

 Pelaksanaan kegiatan review/ peng‐ulangan siklus masyarakat/kelurahan direalisasikan sesuai kesepakatan dan sesuai pedoman  Hasil review dapat diimplementasikan

22


Keterangan

Berkala dan menerus

KANTOR PUSAT JL. Pattimura No.20 Kabayoran Baru Jakarta Selatan, Indonesia - 12110 KANTOR PROYEK Jl. Penjernihan 1 No. 19 F Pejompongan Jakarta Pusat Indonesia - 10210

SEKRETARIAT TP PNPM MANDIRI www.pnpm-mandiri.org PENGADUAN P.O. BOX 2222 JKPMT SMS 0817 48048 e-mail : [email protected] www.p2kp.org | www.pnpm-perkotaan.org