Pokok-pokok Hukum Acara Perdata. Peradilan Agama dan. Mahkamah Syar'iyah
di Indonesia. Drs. M. Fauzan, SH., MM.
Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia
Drs. M. Fauzan, SH.,
MM.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
vii
DAFTAR ISI
ix
BAB
I
ASAS-ASASHUKUMDALAMPELAKSANAANKEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
A. Asas-asas Umum dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman B. Asas-asas dalam Badan Peradilan C. Asas-asas yang Berkaitan dengan Hakim dan Kewajibannya D. Asas-asas yang Berkaitan dengan Kedudukan Hakim dan Pejabat Peradilan BAB
II.
1 2 7 8
PASAL-PASAL C A R A MENGAJUKAN GUGATAN DAN PENERIMAAN PERKARA
A. MengajukanGugatan 1. CaraMengajukanGugatan 2. Asas Umum Tempat Mengajukan Gugatan 3. Ketetuuan Khusus Tempat Mengajnkan Gugatan
11 11 11 12
B. Saran-saran Kepada Penggugat yang Akan MengajukanGugatan
13
C. Cara Mengajukan Gugatan Secara Lisan Bagi yang ButaHuruf
13
D. Pendaftaran, Panjar Biaya Perkara, Penetapan Hari Sidang, Panggilan Sidang, dan Mempertimbangkan Hari Sidang dengan Jarak Tempat Tinggal Para Pihak 13
E. Permohonan dan Pemeriksaan Perkara Secara Prodeo di Tingkat Pertama dan Banding
14
E Kuasa Hukum, Bentuk-bentuk Surat Kuasa, Hakim Berwenang Memerintahkan Kepada Kuasa Hukum untuk Menghadirkan Pihak Prinsipal 17 BAB
III
PASAL YANG BERKAITAN DENGAN ACARA PUTUSAN GUGUR, VERSTEK, VERZET, DAN PERDAMAIAN
A. Putusan Gugur
.;
B. Putusan Verstek C. Toleransi Panggilan untuk Kedua Kali dalam Putusan Verstek D. Pelaksanaan Putusan Verstek E. Putusan Provisionil E Verzet 1. Acara Verzet Atas Putusan Verstek 2. Asas-asas untuk Menentukan Tenggang Waktu Verzet G. Putusan Perdamaian 1. lsi Akta Perdamaian 2. Akta Perdamaian Tidak Dapat Dimohonkan Bandmg 3. Perberdayaan Lembaga Perdamaian di Pengadilan Tingkat Pertama BAB IV
19 19 20 21 21 21 21 21 22 22 22 22
PEMERBKSAAN PERKARA PERDATA DI PERSIDANGAN
A. Upaya Perdamaian Belum Berhasil B. Membacakan Surat Gugatan dan Penunjukan Juru Bahasa Bagi yang Tidak Dapat Berbahasa C. Petunjuk-petunjuk oleh Ketua Majelis Hakim Kepada Para Pihak Agar Tercapai Persidangan yang Sederhana dan Cepat D. Pengertian Gugat Balik (Rekonvensi), Syarat-syarat Gugat Rekonvensi, dan Saat Kapan Gugat Rekonvensi Harus Disampaikan
31 31
32
32
E. Kewenangan Pengadilan Agama 1. WewenangRelatif 2. WewenangMutlak F. Segera Memeriksa Perkara yang Diterima G. Tangkisan yang Bukan Mengenahi Kewenangan Pengadilan BAB V
33 33 33 34 34
HUKUM PEMBUKTLAN DAN ALAT-ALAT BUKTI
A. B. C. D.
Pembuktian 35 Hukum Pembuktian 35 Alat -alat Bukti 35 Alat Bukti Surat 36 1. Akta Autentik 36 2. AktadiBawahTangan 36 3. Kualitas Tanda Tangan dalam Akta diBawah Tangan dan Capjari dalam Akta di Bawah tangan yang Disah kannotaris 37 4. Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Diakui Menjelma Menjadi A \at Bukti Sempuma 37 5. SuratPerjanjianUtangdiBawahTangan 38 6. KualitasAktadiBawahTanganyangtidakDilengkapi denganSuatuKeterangan 39 7. SuratUrusanRuTruihTangga 39 8. Catatan Penagih Utang 40 9. Surat-surat Tanda Hak 40 10. Fotokopi yang Dijadikan Alat Bukti Harus Dicocokkan dengan Surat Aslinya 40 11. Kedudukan Buku Kas Umutn 42 12. Surat Pengakuan Mekpaskan Orang Dari Suatu Kewajiban 42 13. Akta yang Dibenarkan dengan Suatu Perjanjian 42
14- Salah Satu Pihak yang Bepekara Dapat Melihat Suratsurat yang Diserahkan Kepada Majelis Hakim di PerSidangan 42 E. Alat Bukti Saksi 44
1. SaksiyangTidakMauDihadirkanDapatDihukum.... 2. PemeriksaanSaksidiTempatSaksi
44 45
3. Saksi Bertempat Tinggal di Luar Daerah Hukum PengadilanyangMemeriksaPerkara 45 4. KuaUtasSatuOrangSatuSaksiSaja 46 5. Kesaksian Beberapa Orang yang Terpisah-pisah dan BerdiriSendiri .' 46 6. Syarat-syarat Kesaksian 47 7. Cara Pemeriksaan Saksi di Persidangan 47 8. SaksiyangTidakDapatDidengarsebagaiSaksi 47 9. Saksi yang Dapat Mengundurkan Diri sebagai Saksi 48 10. Saksi Harus Mengangkat Sumpah Sebelum Memberikan Kekurangan 48 11. Tata Cara Para Pihak Mengajukan Penanyaan Kepada Saksi 49 12. Ketentuan-ketentuan tentang dalam KUHPerdata PerkaraPidana 49 13. KeteranganSaksiDitu.lisdalamBeritaAcara 50 E Pemeriksaan di Tempat Objek Sengketa 50 G. Keterangan Saksi Ahli 50 H. Nilai Kesaksian 51 I. Alat Bukti Persangkaan 51 \ Alat Bukti Pengakuan 52 1. Pengakuan Bulat 52 2. Pengakuan di LuarSidang 52 3. Pengakuan Berklausula 52 K. Alat Bukti Sumpah 52 1. Sumpah 52 2. Sumpah Supletoir 53 3. SumpahDecissoir 53 4. SumpahyangDilakukanolehKuasaHukum 5. TataCaraMengangklatSumpah 6. Penundaan Sidang
54 54 54
7. Pembayaran Biaya Perkara Salah Satu Pihak yang Lebih Dahulu 55 BAB
VI
ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
A. Musyawarah Majelis Hakim B. Hakim Mengadili Semua Bagian Gugatan, Dilarang Memberikan Putusan yang Tidak Diminta atau Melebihi yang Diminta C. Pembacaan Putusan Harus Dilakukan dalam Persidangan Terbuka untuk Umum D. Biaya Perkara Dibebankan Kepada Pihak yang Kalah E. Biaya Perkara dalam Bidang-bidang Hukum Perkawinan Dibebankan Kepada Penggugat/Pemohon E Rincian Biaya Perkara G. Biaya Perkara dan Hal-hal yang Harus Dibayar Kepada Pihak Lain H. Isi Putusan I. Putusan Sela J. Berita Acara Persidangan K. Ketua Majelis Hakim Berhalangan Menandatangani Putusan atau Berita Acara BABVII
VIII
57 58 58 59 60 60 61 61 62 62
UPAYA H U K U M BANDING
A. Banding BAB
57
63
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
A. Cara Mengajukan Permohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan B. Sidang Peringatan untuk Melaksanakan Putusan C. Penyitaan Eksekusi D. Tata Cara Penjualan Barang Sitaan E. Derden Verzet E Prosedur Pelaksanaan Sita Eksekusi G. Sita Eksekusi Atas Akta Hipotek dan Surat Utang
67 68 69 71 76 77
Autentik H. Hubungan untuk Melakukan Suatu Perbuatan I. Sita Hak Milik (Revindikator) J. Sita Jaminan (Konservator) BAB IX
ACARA PERMOHONAN PERWAUAN A. Orang yang Berada di Bawah Perwalian dan yang Berhak sebagai Wali B Tempat Pemeliharaan Orang yang Berada di Bawah Peralihan
BABX
80 80 81 82
85 87
PELETAKANASAS-ASASHUKUMACARAPERDATAOLEH U M A R BIN KHOTTOB
Naskah Asas-asas Hukum Acara 1. Kedudukan Lembaga Peradilan 2. Memahami Kasus Persoalan, Baru Memutuskannya .. 3. Samakan Pandangan Anda Kepada Kedua Pihak, dan Berlaku Adillah 4. Kewajiban Pembuktian 5. Lembaga Damai 6. Penundaan Persidangan 7. Kebenaran dan Keadilan Adalah Masalah Universal 8. Kewajiban Menggali Hukum yang Hidup dan Melakukan Penalaran Logis 9. Orang Islam Haruslah BerJaku Adil 10. Larangan Bersidang Ketika Sedang Emosional B A B XI
92 92 92 92 92 92 93 93 93 93 94
PEMBARUAN H U K U M ACARA PERDATA DALAM SEMA DANPERMA
1. Permohonan Kasasi yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formil Tidak Perlu Diteruskan ke Mahkamah Agung 95 2. Prosedur Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)
97
3. Prosedur Mediasi, Tahapan Proses Mediasi Tempat dan Biaya Mediasi 4- Perubahan Kenaikan Biaya Administrasi 5. Petunjuk dan Syarat-syarat dapat Dijatuhkannya Putusan Serta Merta dan Provisionil 6. Memperketat Penjatuhan Putusan yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (Uitvoerbaar bij Vooraad) 7. Permasalahan dalam Putusan Provisionil 8. Gugatan Provisionil Dikabulkan, Maka Pelaksanaan Putusannya Harus Ada Persetujuan dari Pengadialan Tinggi yang Meliputi Wilayah PN/PA 9. Acara Penerapan Putusan Serta-Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Pervisionil 10. Permasalahan Putusan Serta-Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provinsionil 11. Asas Kehati-hatian dalam Menjatuhkan Putusan SertaMerta dan Provisionil 12. Perkara-perkara Hukum yang Perlu Mendapat Perhatian Pengadilan 13. Dalam Hal Ada Pengaduan, Pelapor Harus Didengar untuk Memperoleh Bukti-bukti 14- Pentingnya Pemeriksaan di Tempat Objek Sengketa untuk Menghindari Putusan Non-Executable 15. Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai 16. Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Nebis in Idem (Sema, No. 3 Tahun 2002) 17. Pejabat Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa, Baik sebagai Saksi atau Tersangka Kecuali yang Ditentukan oleh Undangundang 18. Hakim yang Akan Pensiun, Hanya Boleh Menangani Perkara Sampai dengan Satu Hari Sebelum Tanggal Kelahiran 19. Hakim yang Telah Memperoleh Surat Keputusan Mutasi, Diberi Waktu 3 (tiga) Bulan untuk Menyelesaikan Perkara, Terutama Memutasi Perkara
105 111 113 116 117
118 118 122 123 124 125 126 127 129
130
131
132 XV
20. Permohonan Mutasi/Promosi Hakim dan Tenaga Teknis Peradilan Harus Sepengetahuan Ketua Pengadilan Tinggi yang Bersangkutan 21. Ketentuan Surat-surat yang Harus Kena Bea Meterai Sebagai Alat Pembuktian 22. Pemberitahukan Putusan Pengadilan Banding Kepada Kedua Pihak yang Berperkara 23. Surat-surat yang Hanya Dibubuhi Cap Jempol, Harus Disahkan Dulu Di Pengadilan Negeri dan Kecamatan 24. Surat Kuasa Khusus, Harus Menyebutkan Secara Jelas Tindakan-tindakan yang Dikuasakan 25. Keharusan Pasang Lambang Negara di Ruang Sidang Pengadilan 26. Konsep Putusan dan BAP Harus Telah Selesai Saat Putusan Dibacakan 27. Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung Kepada Kedua Pihak yang Berpkerkara Harus Melalui Pengadilan Tingkat Pertama 28. Saat Perkara Diputus, Perkara Harus Telah Selesai diMinutir 29. Macam-macam Pendapat dalam Secara Verstek dan Verzet 30. Rumusan dalam Menyusun Amar Putusan 31. Penyelesaian Perkara Perumahan 32.Tentang Izin Sidang Hakim Tunggal 33. Pemeriksaan dan Memutus Perkara oleh Hakim Tunggal
134 135 138
139 140 141 141
142 143 144 145 146 147 148
34- Hakim yang Bersidang Harus Menggunakan Toga 149 35.Perlunya Suatu Surat Keterangan Keahliwarisan dari Ahli Waris yang Meneruskan Perkara dalam Tingkat Kasasi 150
XVI
36. Berkas Perkara yang Dikirim ke Mahkamah Agung Supaya Dijahit dengan Baik
151
37. Memberikan Pertolongan Kepada Hakim Atau Keluarganya yang Sedang dalam Perjalanan
151
38. Mutasi Hakim dalam Rangka Tour of Duty/Area 39. Persidangan dengan Majelis 40. Pejabat-pejabat Pengadilan Dilarang Memakai Barangbarang Bukti Perkara yang Akan atau Sidang Diperiksa 41.CeksebagaiBarangBukti 42. Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Terbuka untuk Umum 43. Surat Kuasa Khusus 44- Ketua Pengadilan dan Hakim yang Tertua dalam Jabatan Hakim Harus Bertindak Sebagai Ketua Majelis Hakim 45. Dilarang Semua Ketua, Wakil Ketua, Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Meninggalkan Daerah Hukumnya Lebihdari3 (tiga) hari 46. Putusan Harus Memuat Alasan, Dasar, Pasal-pasal atau Sumber Hukum Lain yang Berkaitan 47. Pemeriksaan Perkara di Pengadilan dan Pembacaan Putusan Harus Terbuka untuk Umum 48. Pemeriksaan Perkara Besar, Menarik Perhatian Masyarakat Harus Diperiksa oleh Majelis Hakim 49. Agar Lebih Berhati-hati dalam Menerapkan Lembaga Sitajaminan (Conservatoir beslag) 50. Ihwal Permasalahan dalam Pengangkatan Anak 51. Surat Izin Penyitaan Harus Dilampirkan dalam Berkas Perkara 52. Akta Penerimaan Risalah Kasasi harus Diberitahukan Tembusannya Kepada Pemohon Kasasi yang Bersangkutan 53. Memori Kasasi Tambahan yang Diajukan di Luar Tenggang Waktu 14 Hari 54- Penggunaan Kalimat "Untuk Dijual Lelang" 55.Sidangdengan Hakim Tunggal 56. Bimbingan Teknis Kepada Para Hakim dengan Cara: Membuat Catatan Samping
152 153
154 154 155 156
157
157 158 159 161 162 163 173
174 174 175 175 176
57. Izin Penyitaan Tidak Dapat Dicabut/Dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri 177 58. Putusan Pengadilan yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap yang Tidak Memuat Kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" .... 178 59. Mengisi Daftar Kegiatan Persidangan 179 60. Permasalahan Pengangkatan Anak 179 61. Petunjuk Pembuatan Buku Register Akta Cerai Pada Pengadilan Agama 181 62. Petunjuk Pengiriman Berkas ke Mahkamah Agung ... 182 63. Penyelesaian Perkara dan Penyempumaan Pola-pola Register Perkara 182 64- Panitera Bertanggung Jawab Atas Pengurusan Biaya Perkara dan Ketua Melakukan Pengawasan 184 65. Panitera Bertanggung Jawab Atas Pengurusan Biaya Perkara, Ketua Pengadilan Melakukan Pengawasan ... 185 66. Pembinaan Personil dan Kepemimpinan Pengadilan. 186 67. Tentang Waktu Perlawanan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Selama Masa Uji Coba 5 (lima) Hari Kerja 187 68. Biaya Administrasi Sepenuhnya untuk menunjang Biaya Operasional Pengadilan 187 69. Surat Khusus Hanya untuk Keperluan Tertentu 189 70. Acara Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili 190 71. Mutasi Ketua, Hakim, Pejabat Kepaniteraan Pengadilan, dan Kewenangan Melakukan Tindakan Yustisial 192 72. Pertanggungjawaban Berkas Perkara dan Keuangan Pihak Ketiga dalam Rangka Serah Terima Jabatan Ketua dan Panitera Pengadilan 193 73. Penyempurnaan Pembuatan Akta Seni Cerai Eks Pasal 84 Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1990
195
74- Kelengkapan Berkas Perkara yang Dimohonkan Kasasi/ Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung 196
75. Penyeiesaian Perkara Harus Sudah Selesai dalam Tenggang Waktu 6 (enam) Bulan Termasuk Minutasi 198 76. Acara Penerapan Lembaga Paksa Badan 200 REFERENSI
203
TENTANG PENUUS
205
