Presentasi1 - Fakultas Kedokteran UGM - Universitas Gadjah Mada

10 downloads 1399 Views 1MB Size Report
Tata cara Pelaksanaan Sewa BMN. Keuangan. Negara. Perpres 54/2010 jo. Perpres 70/2012. Pengelolaan. BMN/D. Pengadaan. Barang/Jasa. Pemerintah.
PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Dasar Hukum Perbendaharaan Negara

UU 17/2003 UU 1/2004

Keuangan Negara

PP 6/2006 jo PP 38/2008 Pengelolaan BMN/D

UU 2/2012

Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum

1. PMK- 96/PMK.06/2007 2. PMK-120/PMK.06/2007 3. PMK-29/PMK.06/2010 4. PMK – 102/2009 5. PMK – 33/PMK.06/2012 1. Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, & Pemindahtanganan BMN 2. Penatausahaan BMN 3. Penggolongan dan Kodefikasi BMN 4. Tata Cara Rekonsiliasi BMN dlm rangka Penyusunan LKPP 5. Tata cara Pelaksanaan Sewa BMN

ASAL PEROLEHAN

APBN Perolehan Lain yang sah

-

-

Jenis belanja: - Belanja barang (52) - Belanja modal (53) - Belanja hibah (56) - Bantuan sosial (57) - Belanja Lain-lain (58)

Hibah/sumbangan Perjanjian/kontrak Peraturan perundang-undangan Putusan pengadilan

Termasuk :  Dana Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan;  Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (999.06)  BMN pada BLU  BMN Rumah Negara

PENGELOLAAN PENGELOLAAN Penggunaan Pemindahtanganan Pemanfaatan - Penjualan - Sewa - Hibah - Pinjam pakai - Tukar-menukar - KSP - PMP - BGS/BSG Penghapusan

Ruang Lingkup BMN PERTANGGUNGJAWABAN (LAPORAN KEUANGAN)

Aset Lancar  Persediaan Aset Tetap  Tanah  Peralatan dan Mesin  Gedung dan Bangunan  Jalan, Irigasi dan Jaringan  Aset Tetap Lainnya  Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Lain-lain  Aset Tidak Berwujud  Kerjasama Pihak Ketiga  Aset yang tidak digunakan

TUJUAN PENGELOLAAN BMN YANG AKAN DICAPAI  Administrasi lengkap

Tertib Administrasi

Tertib Hukum

 Nilai Wajar  Laporan BMN menghasilkan informasi yang memadai  Sertifikat lengkap a.n. Pemerintah Republik Indonesia cq. K/L

 Penggunaan & pemanfaatan optimal

Tertib Fisik/ Pengelolaan

 Pemindahtanganan & Penghapusan BMN rusak  Penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan

4

PENATAUSAHAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 67 PP 6/2006

PEMBUKUAN

INVENTARISASI

PELAPORAN

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KEWAJIBAN UGM melaporkan BMN yang dikuasai Melakukan rekonsiliasi ke KPPN tiap semester dan ke KPKNL

KETENTUAN UMUM Tidak boleh ada keterlambatan dalam pelaporan Tidak boleh ada nilai yang berbeda antara transaksi keuangan dengan transaksi aset Semua transaksi Belanja Modal harus diinput dalam aplikasi SIMAK BMN, dan juga aset yang diperoleh dari sumber lain yang sah, termasuk hibah dari pihak ketiga.

KONDISI SAAT INI UGM terlambat melaksanakan rekonsiliasi dengan KPKNL Yogyakarta UGM sebagi koordinator UAPPBW terlambat melaksanakan rekonsiliasi tingkat wilayah UGM mendapatkan peringatan dari DJKN Wilayah Semarang

Sanksi Keterlambatan Pelaporan BMN Surat peringatan Menunda penyelesaian atas usul pemanfaatan atau pemindahtangan BMN Penundaan penerbitan SP2D oleh KPPN atas usul DJKN Wilayah

PENYEBAB KETERLAMBATAN Penyerahan data dari fakultas/unit kerja mengalami keterlambatan Fakultas/unit kerja banyak yang salah dalam memasukkan data ke dalam SIMAK BMN Kesalahan penggunaan akun belanja Lalu lintas data keuangan kepada pengelola aset kurang baik

UNIT YANG MASIH BERMASALAH UNIT KERJA

KETERANGAN

LPPM

Salah SP3B

Fakultas Ekonomika & Bisnis

Salah Input data

Fakultas Kedokteran Hewan Salah SP3B Fakultas Kehutanan

Dana aset untuk belanja bensin

Program Magister Manajemen (MM)

Dana aset untuk belanja habis pakai

Pusat Studi Perencanaan dan Pembangunan Regional

Salah SP3B

Pusat Studi Transportasi dan Logistik

Dana aset untuk fotocopy

Sekolah Vokasi

Salah SP3B

P2EB FAK.EKONOMI

Salah Input data

UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN Tim DPPA telah melakukan jemput bola dan melakukan pendampingan teknis kepada entitas diunit kerja Tim DPPA bersama Tim Direktorat Keuangan telah melakukan koordinasi secara rutin antara pengelola keuangan dengan pengelola aset Telah dilaksanakan bimbingan teknis pengelolaan BMN bagi pengurus barang

INVENTARISASI PERMASALAHAN PENCATATAN ASET PROSES

PERMASAHAN

Perencanaan

Kesalahan penentuan akun belanja pada saat penyusunan RKAT

Aplikasi

1. Jumlah entitas terlalu banyak 2. Perbedaan jumlah entitas antara SIMAK BMN dengan SIMKEU 3. Selama ini operator SIMAKBMN hanya dijadikan beban "sampiran" dari pengurus barang dan kadang setiap tahun ganti orang

Pengadaan

1. Kesalahan pemaketan pengadaan 2. Akun belanja salah 3. Pengurus barang tidak mendapatkan/diberi dokumen pengadaan (berita acara serah terima barang) 4. Pengurus barang tidak mendapatkan kuitansi bukti pembayaran belanja barang sebagai bahan input data SIMAK BMN

Koordinasi

Lemahnya koordinasi pengelola keuangan dengan pengelola barang di unit kerja, sehingga terjadi selisih pencatatan aset dan terjadi keterlambatan penyusunan laporan

HARAPAN KEPADA PIMPINAN UNIT KERJA 1. Perlu pembinaan yang lebih intensif kepada operator aplikasi SIMAK BMN 2. Apabila akan melaksanakan perpindahan petugas mohon memperhatikan kompetensinya 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pencatatan BMN 4. Melakukan mediasi koordinasi antara pengelola keuangan dengan BMN