Prinsip dan Kriteria RSPO Untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan

Prinsip dan Kriteria RSPO Untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan

Dokumen Panduan Naskah final untuk Kelompok Kerja Kriteria RSPO Maret 2006

RSPO Principles dan Kriteria for Sustainable Palm Oil Production. Panduan Document. March 2006

Panduan untuk memenuhi Prinsip dan Kriteria RSPO untuk produksi minyak sawit berkelanjutan Pembukaan Produksi minyak sawit berkelanjutan meliputi pengelolaan dan operasi yang legal, layak secara ekonomi, berwawasan lingkungan dan bermanfaat secara sosial. Ini dapat dicapai lewat penerapan serangkaian prinsip dan kriteria, dan panduan terkait. Kriteria dan panduan ini akan diterapkan untuk uji coba pelaksanaan yang akan berlanjut sampai bulan Nopember 2007, dan akan ditinjau pada akhir periode tersebut. Pelaksanaan uji coba tersebut ditujukan untuk uji coba prinsip dan kriteria di lapangan, dan karenanya memungkinkan adanya penyempurnaan pada panduan. Pengembangan panduan yang lebih rinci untuk penerapan prinsip dan kriteria oleh petani merupakan salah satu aspek penting dari kegiatan ini. Selama periode awal ini juga akan dikembangkan interpretasi nasional. Dokumen panduan ini mendefinisikan indikator dan panduan bagi tiap kriteria. Indikator merupakan bukti obyektif tertentu yang harus ada untuk menunjukkan atau memverifikasi kesesuaian terhadap kriteria. Panduan berisi informasi berguna untuk membantu pihak perkebunan/pabrik kelapa sawit dan auditor memahami apa maksud kriteria-kriteria ini dalam tingkat pelaksanaannya, termasuk dalam kasus tertentu panduan khusus untuk interpretasi kriteria nasional dan untuk penerapannya oleh petani.

Preamble

2


Panduan untuk memenuhi Prinsip dan Kriteria RSPO untuk produksi minyak sawit berkelanjutan Prinsip 1: Komitment terhadap transparansi Kriteria

Indikator dan Panduan

Kriteria 1.1. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa

Indikator:

sawit memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak lain menyangkut isu-isu lingkungan, sosial dan

Permintaan informasi dan tanggapan yang diberikan harus tercatat dengan baik.

hukum yang relevan dengan kriteria RSPO, dalam

Panduan:

bahasa dan bentuk yang memadai, untuk

Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit harus memberikan respon konstruktif dan

memungkinkan adanya partisipasi efektif dalam

segera atas permintaan akan informasi dari stakeholder.

pembuatan kebijakan.

Lihat kriteria 1.2 untuk persyaratan terkait dokumentasi untuk publik. Lihat kriteria 6.2 untuk masalah konsultasi.

Kriteria 1.2 Dokumen manajemen dapat diakses oleh publik, kecuali bila dicegah oleh aturan kerahasiaan dagang atau ketika keterbukaan informasi akan berdampak negatif pada lingkungan dan sosial.

Indikator: Kriteria ini menyangkut dokumen manajemen mengenai isu-isu lingkungan, sosial dan hukum yang terkait dengan pemenuhan Kriteria RSPO. Dokumen yang harus dipublikasikan untuk umum termasuk, namun tidak terbatas pada: •

Status tanah/hak guna (kriteria 2.2).

•

Kesehatan dan rencana keamanan (4.7).

•

Rencana-rencana dan analisa terkait dampak lingkungan dan sosial. (5.1, 6.1, 7.1, 7.3).

Panduan for Principle 1: Commitment to transparency

3


•

Rencana pencegahan polusi (5.6).

•

Detil keluhan dan penderitaan (6.3).

•

Prosedur negosiasi (6.4).

•

Rencana perbaikan kontinu (8.1).

Panduan: Contoh-contoh informasi komersial rahasia meliputi data keuangan seperti biaya dan pendapatan, dan rincian-rincian tentang pelanggan dan/atau pemasok. Data yang dapat mempengaruhi kerahasiaan pribadi juga dikategorikan sebagai dokumen rahasia. Contoh-contoh informasi yang pengungkapannya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan atau sosial meliputi informasi lokasi spesies langka yang pengungkapannya dapat menimbulkan perburuan atau penangkapan untuk perdagangan, atau lokasi tempat-tempat keramat yang hendak dipelihara masyarakat. Untuk interpretasi nasional, perlu dipertimbangkan pendekatan-pendekatan khusus terhadap keamanan pribadi, termasuk seluruh persyaratan hukum.

Panduan for Principle 1: Commitment to transparency

4


Prinsip 2: Memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku Kriteria


Kriteria 2.1 Semua hukum dan peraturan

Indikator:

berlaku/diratifikasi baik di tingkat lokal, national maupun internasional dipenuhi.

•

Bukti telah memenuhi persyaratan hukum tertentu.

•

Sistem yang terdokumentasi, yang meliputi informasi tertulis persyaratan-persyaratan hukum.

•

Mekanisme untuk memastikan bahwa upaya memenuhi persyaratan-persyaratan hukum tersebut telah dilaksanakan.

•

Sistem untuk menelusuri perubahan-perubahan pada UU.

Sistem yang digunakan untuk memahami dan menerapkan hukum harus sesuai dengan skala organisasi. Panduan: Memenuhi seluruh persyaratan hukum merupakan persyaratan dasar yang esensial untuk seluruh perkebunan, di mana pun lokasi mereka atau seberapa besarnya pun skala mereka. Perundang-undangan yang relevan meliputi, namun tidak terbatas pada, peraturan tentang penguasaan tanah dan hak atas tanah, tenaga kerja, praktek-praktek pertanian (misalnya penggunaan pestisida atau bahan-bahan kimia), lingkungan (misalnya UU tentang satwa liar, polusi, pengelolaan lingkungan, dan kehutanan), tempat penyimpanan, transportasi dan proses pengolahan. Perundang-undangan dimaksud juga meliputi UU yang dikeluarkan di bawah UU atau konvensi internasional (misalnya Konvensi Keanekaragaman Hayati, CBD). Untuk produsen kecil fokus perlu ditujukan pada perkebunan yang memiliki pengetahuan akan persyaratan hukum dan yang menerapkannya.

Panduan for Principle 2: Compliance with applicable laws dan regulations

5


UU dan konvensi-konvensi internasional yang paling penting dijabarkan dalam Annex/Lampiran 1. Untuk interpretasi nasional, seluruh perundang-undangan terkait dan persyaratanpersyaratan penting tertentu perlu diidentifikasi. Kontradiksi dan inkonsistensi perlu diidentifikasi dan disediakan solusinya. Kriteria 2.2 Hak untuk menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak dituntut secara sah oleh komunitas lokal dengan hak-hak yang

Indikator: •

Dokumen-dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau kontrak sewa yang sah, sejarah penguasaan tanah dan pemanfaatan tanah sesungguhnya yang sah.

dapat dibuktikan. •

Bila terdapat atau sudah terdapat perselisihan, tunjukkan bukti-bukti tambahan tentang akuisisi tanah dan kompensasi yang memadai kepada pemilik dan penghuni sebelumnya; dan bukti-bukti bahwa semua ini telah diterima dengan baik lewat persetujuan tanpa paksaan (free, prior and informed consent/FPIC).

•

Tidak adanya konflik atas tanah yang serius, kecuali persyaratan-persyaratan untuk penyelesaian konflik yang dapat diterima semua pihak (kriteria 6.3 dan 6.4) dilaksanakan dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat.

Panduan: Untuk interpretasi nasional, perlu identifikasi setiap hak pemanfaatan tanah secara adat atau perselisihan yang mungkin relevan. Kriteria 2.3 Penggunaan tanah untuk kelapa sawit tidak menghilangkan hak legal maupun hak adat para pengguna lain tanpa adanya

Indikator: •

Peta-peta yang menunjukkan wilayah-wilayah di bawah hak-hak adat yang diakui (kriteria 2.3, 7.5 dan 7.6)

persetujuan tanpa paksa dari mereka. •

Salinan kesepakatan negosiasi tentang proses keluarnya persetujuan (kriteria 2.3, 7.5


6


dan 7.6) Panduan: Bila tanah terhalangi oleh hak-hak legal atau adat, pihak perkebunan harus dapat menunjukkan bahwa hak-hak ini dipahami dan tidak terancam atau dihilangkan. Kriteria ini harus dilihat bersama kriteria 6.4, 7.5 dan 7.6. Bila terdapat ketidakjelasan akan hak-hak adat, paling baik hak-hak ini ditetapkan lewat pemetaan partisipatif yang dilaksanakan baik oleh masyarakat yang dirugikan maupun masyarakat sekitar. Kriteria ini juga memungkinkan kesepakatan negosiasi dan perdagangan untuk memberikan kompensasi kepada pengguna tanah lain atas keuntungan dan/atau hak yang hilang. Kesepakatan negosiasi harus bersifat tanpa paksaan dan dilakukan secara sukarela, dilakukan sebelum investasi atau operasi dilakukan, dan didasarkan pada keterbukaan informasi terkait yang dinyatakan dalam bentuk dan bahasa yang benar, termasuk analisa dampak, usulan pembagian keuntungan dan persyaratan-persyaratan hukum. Masyarakat harus diijinkan mencari bantuan hukum jika mereka menginginkannya. Masyarakat harus diwakili oleh lembaga atau perwakilan yang mereka pilih sendiri, yang transparan dan komunikasi terkait harus terbuka untuk seluruh anggota lembaga/perwakilan tersebut. Waktu yang memadai harus diberikan bagi pengambilan keputusan secara adat dan kedua belah pihak harus bersedia melakukan negosiasi yang panjang, jika perlu. Kesepakatan negosiasi harus mengikat seluruh pihak terkait dan pelanggaran akan itu dapat diproses di muka pengadilan. Menetapkan kepastian negosiasi tanah harus memberikan keuntungan jangka panjang bagi seluruh pihak terkait. Untuk interpretasi nasional, situasi apa pun yang lazim ditemui harus diidentifikasi. Untuk definisi ‘hak adat (customary rights)’, lihat Definisi.


7


Prinsip 3: Komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang Kriteria


Kriteria 3.1 Terdapat rencana manajemen yang

Indikator:

diimplementasikan yang ditujukan untuk mencapai keamanan ekonomi dan keuangan dalam jangka panjang.

•

Dokumen rencana usaha atau pengelolaan (minimum 3 tahun).

•

Ada prosedur untuk mendapatkan informasi dan tehnik baru dan mekanisme untuk menyebarluaskan informasi ini ke seluruh jajaran pekerja. Untuk organisasi dan skema pengelolaan petani besar prosedur ini harus didokumentasikan.

Panduan: Meskipun diakui bahwa keuntungan jangka panjang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kontrol langsung, pimpinan harus mampu menunjukkan perhatian terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan lewat perencanaan manajemen jangka panjang. Rencana usaha atau pengelolaan dapat meliputi: •

Perhatian terhadap kualitas bahan-bahan yang ditanam.

•

Proyeksi tanaman = tren hasil tandan buah segar.

•

Tingkat ekstraksi pabrik = tren OER.

•

Biaya produksi = biaya per ton tren CPO.

•

Perkiraan harga.

•

Indikator finansial.

•

Perhitungan yang dianjurkan – tren rata-rata (mean) operasi 3 tahun dalam sepuluh tahun terakhir (tren TBS mungkin memberikan hasil yang rendah selama program

Panduan for Principle 3: Commitment to long-term economic dan financial viability

8


penanaman utama). Untuk skema pengelolaan smallholder isi rencana usaha atau pengelolaan di atas mungkin berbeda. Pihak perkebunan perlu memiliki sistem untuk meningkatkan kinerja, yang sesuai dengan informasi dan tehnik-tehnik baru. Untuk petani, skema pengelolaan diharapkan dapat menyediakan informasi-infomasi tentang peningkatan penting yang dicapai bagi para anggotanya. Kriteria ini tidak berlaku untuk petani perorangan.

Panduan for Principle 3: Commitment to long-term economic dan financial viability

9


Prinsip 4: Penggunaan praktik terbaik tepat oleh perkebunan dan pabrik Kriteria


Kriteria 4.1 Prosedur operasi didokumentasikan

Indikator:

secara tepat dan diimplementasikan dan dipantau secara konsisten.

•

Mekanisme untuk memeriksa konsistensi implementasi prosedur.

•

Hasil-hasil terukur harus tercatat dengan baik.

Panduan: Untuk petani perorangan, praktek kerja harus konsisten dengan prosedur tercatat yang disediakan pelangan atau organisasi petani. Interpretasi nasional perlu mengacu pada kode etik nasional atau Praktek Pengelolaan Terbaik. Kriteria 4.2 Praktik-praktik mempertahankan kesuburan tanah sampai pada suatu tingkat atau, jika memungkinkan, meningkatkan kesuburan tanah sampai pada tingkat, yang dapat memastikan hasil optimum dan berkelanjutan.

Indikator: •

Monitoring tren kandungan senyawa organik tanah.

•

Monitoring input netto pupuk (farm gate measures of exports vs penggunaan pupuk).

Panduan: Kesuburan jangka panjang tergantung pada upaya mempertahankan struktur, kandungan senyawa organik, status nutrisi dan kesehatan mikrobiologis tanah. Pihak pengelola perlu memastikan bahwa mereka mengikuti praktek-praktek terbaik. Efisiensi nutrisi harus mempertimbangkan usia tanaman dan kondisi tanah. Petani harus mampu menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman akan tehniktehnik yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesuburan tanah dan bahwa tehnik-

Panduan for Principle 4: Use of appropriate best practices by growers dan mills

10


Kriteria

Indikator dan Panduan tehnik ini diterapkan. Interpretasi nasional perlu mengidentifikasi cakupan tehnik-tehnik yang tepat.

Kriteria 4.3 Praktik-praktik meminimalisasi dan mengendalikan erosi dan degradasi tanah.

Indikator: •

Monitoring persentase permukaan tanah yang dilindungi dari dampak air hujan.

•

Monitoring persentase penanaman di lahan miring yang melebihi batasan tertentu (perlu monitoring yang spesifik tanah (soil-specific)).

•

Adanya program pemeliharaan jalan.

Panduan: Tehnik-tehnik yang dapat meminimalisir erosi tanah haruslah tehnik-tehnik yang sudah dikenal dan harus diterapkan jika memungkinkan. Hal ini dapat meliputi praktekpraktek seperti: •

Perencanaan dan penerapan ground clearance (jarak terhadap tanah) untuk meminimalisir erosi.

•

Memastikan tutupan tanah yang memadai dan menghindari penyemprotan herbisida yang berlebihan.

•

Menggunakan praktek-praktek irigasi yang dirancang dan diterapkan untuk meminimalisir erosi.

•

Mengontrol erosi setiap saat diperlukan, termasuk membuat teras-teras yang sesuai.

•

Merancang dan memelihara jalan secara memadai.

•

Menghindari penanaman pada lahan curam atau lahan dengan jenis tanah yang


11


Kriteria

Indikator dan Panduan rentan erosi. •

Memelihara dan memperbaiki lahan di sekitar tepi sungai untuk meminimalisir erosi pada sungai.

•

Sesudah menebang tegakan lama, pertahankan sisa-sisanya di tempat yang memiliki kecenderungan erosi tinggi, atau tanam tanaman penutup atau tanaman keras yang biasa ditanam dalam sistem perladangan berpindah (rotation crop). Pembakaran tidak dianjurkan untuk membersihkan sisa-sisa penebangan, kecuali dalam kondisi tertentu (lihat kriteria 5.5).

Petani harus mampu menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman tehnik-tehnik yang dibutuhkan untuk meminimalisir erosi tanah dan bahwa tehnik-tehnik ini diterapkan. Interpretasi nasional perlu mengacu pada panduan nasional, dan mengidentifikasi praktek terbaik dan tehnik yang tepat untuk mempertahankan kualitas tanah dalam kondisi setempat, termasuk panduan akan jenis-jenis tanah, dan setiap batasan kinerja (performance threshold) yang sesuai, seperti maksimum gradien kemiringan lahan yang dapat diterima untuk praktek penanaman. Kriteria 4.4 Praktik-praktik mempertahankan kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah.

Indikator: •

Rencana pengelolaan air yang diterapkan.

•

Monitoring limbah BOD.

•

Monitoring pengunaan air per ton TBS oleh pabrik.

Panduan:


12


Kriteria

Indikator dan Panduan Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit perlu mengatasi efek penggunaan air mereka dan efek kegiatan mereka terhadap sumber air setempat. Praktek-praktek yang dapat dilakukan meliputi: •

Mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan dan pemeliharaan (renewability) sumber air.

•

Memastikan bahwa penggunaan air tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ketersediaan air bagi masyarakat di daerah hilir.

•

Perlindungan aliran air dan lahan basah, termasuk memelihara dan memperbaiki daerah pendukung di sepanjang tepi sungai.

•

Menghindari kontaminasi terhadap air permukaan dan air tanah akibat pengikisan tanah, pemakaian suplemen nutrisi atau bahan-bahan kimia, atau akibat pembuangan limbah yang tidak memadai.

•

Pemeliharaan yang memadai terhadap limbah pabrik dan monitoring berkala atas kualitas limbah, yang sesuai dengan perundang-undangan nasional.

Interpretasi nasional perlu mengacu pada panduan nasional atau praktek terbaik dan jika diperlukan termasuk batasan kinerja untuk persyaratan-persyaratan seperti luas dan lokasi lahan tepian sungai (riparian strips) atau maksimum laju air di atas permukaan tanah (runoff level) yang dapat diterima. Kriteria 4.5 Hama, penyakit, gulma dan spesies baru yang agresif dikelola secara efektif menggunakan teknik Pemberantasan Hama Terpadu (PHT) secara tepat.

Indikator: •

Monitoring unit level kandungan racun (toxicity unit) (a.i. x LD 50 / ton TBS).

•

Monitoring luasan implementasi PHT / total ha.


13


Kriteria

Indikator dan Panduan •

Adanya program untuk memonitor hama dan penyakit.

Karena masalah akurasi pengukuran, monitoring level kandungan racun pestisida tidak dapat diterapkan pada smallholder. Panduan: Pihak perkebunan harus menerapkan tehnik PHT yang diakui, yang menggunakan metode budaya, biologis, mekanis atau fisik untuk meminimalisir penggunaan bahanbahan kimia. Sedapat mungkin spesies asli harus digunakan dalam kontrol biologis. Interpretasi nasional perlu menyediakan panduan lebih lanjut tentang praktek mana yang paling tepat untuk negara tertentu, dan jika diperlukan, praktek-praktek yang tepat untuk petani. Kriteria 4.6 Bahan kimia pertanian digunakan dengan cara-cara tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan. Tidak ada penggunaan bahan prophylactic dan ketika bahan kimia pertanian

Indikator: •

Justifikasi seluruh penggunaan bahan-bahan kimia.

•

Catatan penggunaan pestisida (termasuk bahan aktif yang digunakan, daerah tempat pestisida digunakan, jumlah yang digunakan per ha dan jumlah penerapan).

dikategorikan sebagai Tipe 1A atau 1B WHO atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar Konvensi Stockholm dan Rotterdam digunakan, maka pihak

•

dikategorikan sebagai Tipe 1A atau 1B WHO atau bahan-bahan yang termasuk dalam

perkebunan harus secara aktif melakukan upaya

daftar Konvensi Stockholm dan Rotterdam, serta paraquat (sejenis herbisida)

identifikasi bahan alternative dan proses ini harus didokumentasikan.

Bukti-bukti dokumentasi yang menunjukkan bahwa bahan-bahan kimia yang

dikurangi atau dihilangkan penggunaannya. •

Penggunaan produk terpilih yang spesifik atas hama dan gulma yang menjadi target, dan yang memiliki efek minimum terhadap spesies yang tidak menjadi target harus


14


Kriteria

Indikator dan Panduan digunakan jika ada. Namun, langkah-langkah untuk menghindari perkembangan resistensi (seperti rotasi pestisida) perlu dilakukan. •

Bahan-bahan kimia hanya boleh digunakan oleh mereka yang memenuhi kualifikasi yang telah mendapatkan pelatihan terkait, dan harus selalu digunakan sesuai dengan spesifikasi produk. Fasilitas penyelamatan yang memadai harus ada dan digunakan. Seluruh tindakan keamanan/darurat yang dianjurkan produk harus diperhatikan dengan cermat, diterapkan dan dipahami para pekerja. Lihat kriteria 4.7 mengenai kesehatan dan keselamatan.

•

Penyimpanan seluruh bahan kimia harus memenuhi persyaratan Panduan Praktek FAO (lihat Annex/Lampiran 1). Seluruh bahan kimia harus dibuang secara baik dan tidak digunakan untuk keperluan lain (lihat kriteria 5.3).

•

Pemakaian pestisida lewat metode yang telah terbukti yang dapat meminimalisir resiko dan dampak. Penyemprotan pestisida lewat udara hanya diijinkan jika ada justifikasi yang terdokumentasi.

•

Bukti tes residu CPO, sebagaimana diminta rantai pasokan.

•

Pembuangan limbah yang baik, sesuai dengan prosedur yang sepenuhnya dipahami para pekerja dan pihak pengelola. Lihat kriteria 5.3 mengenai pembuangan limbah.

•

Pemeriksaan kesehatan operator pestisida tiap tahun.

Panduan: Interpretasi nasional perlu mempertimbangkan persyaratan hukum penggunaan pestisida, daftar agrochemical yang dilarang, residu agrochemical yang harus dites dan level residu yang tepat, dan praktek penggunaan pestisida terbaik atau sumber-sumber


15


Kriteria

Indikator dan Panduan informasi mengenai masalah penggunaan pestisida ini. Catatan: RSPO akan mengidentifikasi alternatif yang aman dan ekonomis untuk mengganti bahan-bahan kimia yang dikategorikan sebagai Tipe 1A atau 1B WHO atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar Konvensi Stockholm dan Rotterdam, serta paraquat (sejenis herbisida)… Hasil identifikasi akan disusun dan disampaikan bulan Nopember 2007.

Kriteria 4.7 Rencana kesehatan dan keselamatan kerja dielaborasi, disebarluaskan dan diimplemantasikan secara efektif.

Indikator: Rencana kesehatan dan keselamatan mencakup hal-hal berikut: •

Kebijakan kesehatan dan keamanan, yang diimplementasikan dan dimonitor.

•

Seluruh operasi terkait kesehatan dan keselamatan harus telah melewati analisa resiko, dan seluruh prosedur dan tindakan didokumentasikan dan diimplementasikan untuk mengatasi isu-isu teridentifikasi. Seluruh tindakan pengamanan yang dianjurkan produk perlu diperhatikan dengan baik dan diterapkan kepada pekerja terkait.

•

Seluruh pekerja yang terlibat dalam operasi telah mendapat pelatihan yang memadai mengenai praktek kerja yang aman (lihat kriteria 4.8). Peralatan perlindungan yang memadai harus tersedia bagi para pekerja di tempat kerja masing-masing untuk melakukan operasi-operasi yang dapat menimbulkan bahaya, seperti penggunaan pestisida, persiapan lahan, pemanenan dan pembakaran jika ada.

•

Orang yang bertanggung jawab harus diidentifikasi. Harus ada catatan tentang pertemuan berkala antara penanggung jawab dan para pekerja yang membicarakan masalah kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja.


16


Kriteria


Tindakan-tindakan darurat dan tindakan-tindakan penanganan kecelakaan harus ada dan seluruh petunjuknya harus dimengerti dengan baik oleh seluruh pekerja. Prosedur penanganan kecelakaan harus ditulis dalam bahasa yang dimengerti para pekerja. Para pekerja yang telah mendapatkan pelatihan P3K harus berada dalam operasi di lapangan dan di kebun lainnya, dan perlengkapan P3K harus tersedia di lokasi kerja. Catatan tentang kecelakaan yang terjadi harus simpan dengan baik dan secara periodik di tinjau ulang. Para pekerja harus dilindungi dengan asuransi kecelakaan.

•

Pencatatan kecelakaan saat bekerja. Perhitungan yang dianjurkan: tingkat Lost Time Accident (LTA) (baik dengan menyatakan batas maksimum yang dapat diterima, atau kecenderungan penurunan).

Panduan: Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit perlu memastikan bahwa tempat kerja, mesin-mesin, peralatan, transportasi dan proses-proses yang berada di bawah kontrol mereka aman dan tidak menimbulkan resiko terhadap kesehatan. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit perlu memastikan bahwa bahan-bahan dan agen kimia, fisik dan biologis yang berada di bawah kontrol mereka tidak menimbulkan resiko kesehatan jika ditangani secara benar. Lingkungan kerja yang aman dan sehat harus tersedia bagi seluruh pekerja, baik para karyawan maupun kontraktor. Rencana kesehatan dan keselamatan harus mencerminkan panduan Konvensi ILO No. 184 (lihat Annex/Lampiran 1). Untuk petani perorangan, pendekatan yang lebih informal terhadap dokumentasi dan pencatatan sudah memadai, selama praktek-praktek kerja seluruh pekerja aman.


17


Kriteria

Indikator dan Panduan Untuk interpretasi nasional, seluruh persyaratan hukum serta panduan lokal atau nasional mengenai praktek-praktek pertanian yang aman perlu diidentifikasi dan digunakan. Yang juga penting adalah mengidentifikasi kondisi-kondisi apa yang dapat menimbulkan operasi yang “membahayakan” dalam konteks lokal.

Kriteria 4.8 Seluruh staf, karyawan, petani dan kontraktor haruslah dilatih secara tepat.

Indikator: •

Organisasi besar memiliki program pelatihan formal yang meliputi analisa regular terhadap kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan dokumentasi program.

•

Catatan pelatihan bagi setiap karyawan.

Panduan: Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit perlu memberikan pelatihan kepada seluruh staf, pekerja dan kontraktor untuk memungkinkan mereka memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi, dan sesuai dengan persyaratan prinsip-prinsip dan kriteria-kriteria ini. Para pekerja di lahan petani juga membutuhkan pelatihan dan kemampuan yang memadai, dan hal ini dapat dicapai lewat pembinaan oleh pihak perkebunan atau pabrik yang membeli buah mereka, oleh organisasi petani, atau lewat kerjasama dengan institusi dan organisasi lain. Untuk petani catatan pelatihan tidak perlu dibuat namun siapa saja yang bekerja di lahan perkebunan perlu mendapatkan pelatihan untuk kebutuhan pekerjaan mereka. Untuk interpretasi nasional, perlu identifikasi kualifikasi pelatihan kerja yang tepat.


18


Prinsip 5: Tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati Kriteria


Kriteria 5.1 Aspek-aspek manajemen perkebunan

Indikator:

dan pabrik yang menimbulkan dampak lingkungan

•

Dokumen analisa dampak.

mengurangi/mencegah dampak negatif dan

•

Perencanaan manajemen dan prosedur operasi yang tepat.

mendorong dampak positif dibuat,

•

Bila identifikasi dampak membutuhkan perubahan pada praktek-praktek yang

diidentifkasi, dan rencana-rencana untuk

diimplementasikan dan dimonitor untuk

sedang dijalankan, untuk mengurangi dampak negatif, perlu dibuat sebuah jadwal

memperlihatkan kemajuan yang kontinu.

perubahan. Panduan: AMDAL dapat meliputi kegiatan-kegiatan berikut: •

Membangun jalan-jalan, pabrik pengolahan atau infrastruktur baru.

•

Menerapkan sistem drainase atau irigasi.

•

Melakukan penanaman kembali atau perluasan daerah tanam.

•

Pembuangan limbah pabrik (lihat kriteria 4.4);

•

Pembersihan vegetasi alam yang tersisa.

AMDAL dapat diidentifikasi pada sumber-sumber air tanah, kualitas air (lihat kriteria 5.6), keanekaragaman hayati dan ekosistem, dan fasilitas publik (lihat kriteria 6.1 untuk dampak sosial), baik yang berada di dalam maupun di luar lokasi kerja. Konsultasi stakeholder memiliki peran kunci dalam proses identifikasi AMDAL. Adanya konsultasi haruslah menghasilkan proses-proses yang lebih baik untuk mengidentifikasi dampak dan untuk mengembangkan langkah-langkah pencegahan yang dibutuhkan.

Panduan for Principle 6: Responsible consideration of employees dan of individuals dan communities affected by growers dan mills 19


Kriteria

Indikator dan Panduan Yang juga penting, saat kegiatan, tehnik atau operasi mengalami perubahan seiring dengan waktu, identifikasi dampak, dan setiap upaya pencegahan yang dibutuhkan juga perlu diperbarui (updating). Untuk skema smallholder, pengelolaan skema memiliki tanggung jawab untuk melakukan AMDAL dan untuk merencanakan dan beroperasi sesuai dengan hasil AMDAL. Petani perorangan tidak dituntut melakukan AMDAL (kecuali ada persyaratan hukum untuk itu) namun mereka perlu memiliki pemahaman yang baik tentang dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan mereka, dan tentang tehnik-tehnik pencegahan yang benar. Interpretasi nasional perlu mempertimbangkan seluruh persyaratan legal nasional serta isu-isu lain yang tidak diwajibkan oleh hukum namun penting.

Kriteria 5.2 Status spesies-spesies langka, terancam, atau hampir punah dan habitat dengan nilai konservasi tinggi, jika ada di dalam perkebunan atau yang dapat terpengaruh oleh manajemen kebun dan pabrik harus diidentifikasi dan konservasinya diperhatikan dalam rencana dan

Indikator: Penyusunan informasi yang meliputi baik daerah tanam sendiri maupun pertimbangan bentang alam yang lebih luas dan relevan (misalnya koridor satwa liar). Informasi dimaksud harus mencakup: •

Keberadaan daerah yang dilindungi yang mungkin terkena dampak luar biasa dari kegiatan perkebunan atau pabrik.

operasi manajamen. •

Status konservasi (misalnya status IUCN), perlindungan hukum, status populasi dan persyaratan habitat spesies langka, terancam atau hampir punah, yang mungkin terkena dampak luar biasa dari kegiatan perkebunan atau pabrik.

•

Identifikasi habitat dengan nilai konservasi tinggi, seperti ekosistem yang langka dan terancam, yang mungkin terkena dampak luar biasa dari kegiatan perkebunan



Kriteria

Indikator dan Panduan atau pabrik. Jika terdapat spesies langka atau terancam, atau habitat dengan nilai konservasi tinggi, maka langkah-langkah perencanaan manajemen dan operasi yang benar harus mencakup: •

Memastikan bahwa seluruh persyaratan hukum yang terkait dengan perlindungan spesies atau habitat tersebut di atas dipenuhi.

•

Menghindari kehancuran dan kerusakan atas habitat-habitat terkait.

•

Mengontrol setiap kegiatan perburuan, penangkapan ikan atau pemanenan ilegal atau tidak benar; dan mengembangkan upaya-upaya yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik antara manusia dan satwa liar (misalnya serbuan gajah ke wilayah pemukiman).

Panduan: Pengumpulan informasi ini harus meliputi pemeriksaan atas catatan-catatan biologi yang tersedia, dan konsultasi dengan departemen dan lembaga penelitian terkait, serta NGO yang berkepentingan, jika dibutuhkan. Tergantung pada nilai keanekaragaman hayati yang ada, dan banyaknya informasi yang tersedia, survey lapangan tambahan mungkin perlu dilakukan. Untuk petani perorangan, pemahaman dasar tentang spesies atau habitat terkait, serta kebutuhan konservasinya, sudah memadai. Untuk interpretasi nasional, sumber informasi yang tepat mencakup daftar spesies yang terancam yang dikeluarkan pemerintah atau dunia internasional (‘red data lists’), perundang-undangan tentang perlindungan satwa liar nasional, instansi yang



Kriteria

Indikator dan Panduan bertanggung jawab atas daerah dan spesies yang dilindungi, atau NGO yang relevan.

Kriteria 5.3 Limbah harus dikurangi, didaur ulang, dipakai kembali, dan dibuang dengan cara-cara bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial

Indikator: •

Pengelolaan limbah dan rencana pembuangan limbah.

•

Pembuangan wadah pestisida yang aman.

Panduan: Pengelolaan limbah dan rencana pembuangan limbah harus meliputi langkah-langkah untuk: •

Mengidentifikasi dan memonitor sumber limbah dan polusi.

•

Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber, dan mendaur ulang limbah sebagai nutrisi atau mengubahnya menjadi produk dengan nilai tambah (misalnya lewat program pemberian pakan ternak).

•

Pembuangan bahan-bahan kimia berbahaya dan wadahnya yang tepat. Kelebihan wadah bahan kimia harus dibuang atau dibersihkan dengan cara yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial (misalnya mengembalikannya ke penjual atau melakukan pencucian tiga tahap), sehingga tidak timbul resiko kontaminasi terhadap sumber air atau kesehatan manusia. Petunjuk pembuangan sebagaimana tertera pada label wadah harus dijadikan acuan.

Petani harus mengadopsi langkah-langkah yang benar untuk membuang bahan-bahan kimia serta wadahnya. Interpretasi nasional dapat mencakup: rincian UU atau kebijakan nasional terkait, daftar jenis-jenis limbah yang harus diperhatikan, seluruh cara/jenis pembuangan yang tidak



Kriteria

Indikator dan Panduan dianjurkan (misalnya air limbah yang belum mengalami pemrosesan tidak boleh dialirkan ke parit/sungai – lihat kriteria 4.4), panduan praktek terbaik mengenai daur ulang dan pemanfaatan kembali zat gizi, penanganan kolam limbah, peningkatan efisiensi ekstraksi pabrik dan pembuangan limbah yang benar.

Kriteria 5.4 Efisiensi penggunaan energi dan penggunaan energi terbarukan dimaksimalkan.

Indikator: •

Monitoring penggunaan energi terbarukan per ton CPO/TBS.

•

Monitoring penggunaan bahan bakar fosil per ton CPO (atau TBS jika perkebunan tidak memiliki pabrik).

Panduan: Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit perlu mengkaji penggunaan energi dalam operasi mereka dan efisiensi energi operasi mereka. Kelayakan pengumpulan dan penggunaan biogas perlu dikaji jika memungkinkan. Kriteria 5.5 Penggunaan pembakaran untuk pembuangan limbah dan untuk penyiapan lahan untuk penanaman kembali dihindari kecuali dalam kondisi spesifik, sebagaimana tercantum dalam

Indikator: •

Dokumen analisa penggunan pembakaran untuk persiapan lahan penanaman kembali.

kebijakan tanpa-bakar ASEAN atau panduan lokal

Panduan:

serupa.

Pembakaran hanya dibolehkan jika analisa menunjukkan bahwa metode itulah yang paling efektif dan paling sedikit menimbulkan dampak lingkungan untuk meminimalisir ancaman hama dan penyakit, dan disertai bukti-bukti adanya pengontrolan yang cermat terhadap pembakaran. Pembakaran di lahan gambut sedapat mungkin dihindari. Pelatihan/Pembinaan untuk petani mungkin perlu dilakukan.



Kriteria

Indikator dan Panduan Interpretasi nasional perlu mengidentifikasi setiap situasi khusus di mana metode pembakaran diperbolehkan, misalnya dengan mengacu pada ‘Panduan Pelaksanaan Tanpa-Bakar ASEAN’, atau panduan lokal yang serupa. Indikator:

Kriteria 5.6 Rencana-rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca,

•

dikembangkan, diimplementasikan dan dimonitor.

Analisa seluruh kegiatan yang menimbulkan polusi perlu dilakukan, termasuk emisi gas, emisi dan limbah arang (lihat kriteria 4.4). Polutan dan emisi dalam jumlah yang banyak harus diidentifikasi dan rencana-rencana untuk menguranginya diimplementasikan.

•

Sistem monitoring harus ada untuk masalah polutan yang banyak, yang melampaui batasan yang ditetapkan sistem nasional.

•

Monitoring gas metana hasil pemrosesan limbah dan partikel-partikel hasil pembakaran. Untuk ini mungkin dibutuhkan keterlibatan pihak ketiga.

Prinsip 6: Pertimbangan bertanggung jawab atas karyawan, individu, dan komunitas yang terkena dampak perkebunan dan pabrik Kriteria


Kriteria 6.1 Aspek-aspek pengelolaan

Indikator:

perkebunan dan pabrik yang menimbulkan dampak sosial diidentifikasi secara partisipatif dan rencana-rencana untuk mencegah dampak negatif dan untuk mendorong dampak positif

•

Dokumen analisa dampak sosial.

•

Bukti bahwa analisa telah dilakukan bersama pihak yang dirugikan. Partisipasi dalam konteks ini berarti bahwa pihak yang dirugikan dapat mengekspresikan pendapat



Kriteria


dibuat, diimplementasikan dan dimonitor untuk

mereka lewat institusi perwakilan mereka selama proses identifikasi dampak, kajian

memperlihatkan kemajuan yang

temuan-temuan dan rencana pencegahan, dan monitoring keberhasilan rencana yang

berkesinambungan.

diimplementasikan. •

Jadwal yang disertai tanggung jawab pencegahan dan monitoring, dikaji dan diperbarui sesuai kebutuhan, dalam kasus di mana analisa yang didapat menuntut dilakukannya perubahan pada praktek-praktek yang sedang dijalankan.

•

Perhatian khusus terhadap dampak skema petani plasma (bila perkebunan menggunakan skema ini).

Panduan: Identifikasi dampak sosial dapat dilakukan oleh pihak perkebunan bersama-sama dengan pihak yang dirugikan sesuai tuntutan situasi. Pelibatan ahli independen dapat dilakukan jika dipandang perlu untuk memastikan bahwa seluruh dampak (baik positif maupun negatif) telah diidentifikasi. Dampak sosial dapat ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan seperti: pembangunan jalan, pabrik atau infrastruktur baru; penanaman tanaman lain atau perluasan daerah penanaman; pembuangan limbah pabrik; pembersihan vegetasi alam yang tersisa; pengurangan/penambahan jumlah karyawan atau masalah-masalah perekrutan tenaga kerja. Pengelolaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit dapat menimbulkan dampak sosial (positif atau negatif) terhadap faktor-faktor berikut: •

Hak atas akses dan hak guna.

•

Sumber penghidupan (misalnya kerja harian) dan kondisi kerja.



Kriteria


Kegiatan-kegiatan subsisten.

•

Nilai-nilai budaya dan religius.

•

Fasilitas kesehatan dan pendidikan.

•

Nilai-nilai kemasyarakatan lainnya, yang ditimbulkan oleh perbaikan dalam sektor transportasi/komunikasi atau kedatangan tenaga kerja migran dalam jumlah besar.

Petani perorangan tidak harus melakukan analisa dampak sosial formal. Karena dampak sosial amat tergantung pada kondisi sosial setempat, interpretasi nasional perlu mengidentifikasi isu-isu yang penting, dan metodologi pengumpulan data dan pemanfaatan hasil identifikasi. Ini mencakup pertimbangan yang memadai terhadap dampak atas hak-hak adat atau tradisional masyarakat lokal dan masyarakat adat, yang mungkin ada di daerah terkait (lihat kriteria 2.3 dan 6.4). Kriteria 6.2 Terdapat metode terbuka dan transparan untuk mengkomunikasikan dan

Indikator: •

Documen konsultasi dan prosedur komunikasi.

pabrik, komunitas lokal, dan pihak lain yang

•

Manajer yang dicalonkan untuk mempertanggungjawabkan isu-isu ini.

dirugikan atau berkepentingan.

•

Pemeliharaan daftar stakeholders, catatan seluruh komunikasi dan catatan tanggapan-

mengkonsultasikan antara perkebunan dan/atau

tanggapan terhadap masukan stakeholders. Panduan: Keputusan yang direncanakan pihak perkebunan atau pabrik kelapa sawit harus jelas sehingga masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya dapat memahami tujuan dari komunikasi dan/atau konsultasi.



Kriteria

Indikator dan Panduan Mekanisme komunikasi dan konsultasi harus dirancang bersama masyarakat lokal dan pihak yang dirugikan atau pihak berkepentingan lainnya. Mekanisme ini perlu mempertimbangkan penggunaan mekanisme dan bahasa setempat. Pertimbangan perlu diberikan kepada keberadaan/formasi forum multi pihak. Komunikasi perlu mempertimbangkan akses kepada informasi yang berbeda antara kaum wanita dan pria, pemimpin desa dan buruh harian, kelompok masyarakat lama dan baru, dan berbagai kelompok etnis. Pertimbangan perlu diberikan untuk pelibatan pihak ketiga, seperti kelompok masyarakat, NGO atau pemerintah (atau kombinasi dari ketiga kelompok ini) yang tidak memliki kepentingan secara langsung, untuk memfasilitasi skema smallholder dan masyarakat, dan pihak lainnya jika dibutuhkan, dalam komunikasi ini. Untuk petani perorangan, kriteria ini tidak berlaku. Interpretasi nasional perlu mempertimbangkan isu-isu seperti level konsultasi yang sesuai dan jenis organisasi atau individu yang perlu dilibatkan.

Kriteria 6.3 Terdapat system yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk mengurus keluhan-keluhan dan penderitaan-penderitaan,

Indikator: •

tepat waktu dan benar.

yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak.

Sistem yang digunakan dapat menyelesaikan perselisihan lewat cara yang efektif,

•

Dokumentasi proses dan hasil penyelesaian perselisihan.

•

Sistem yang digunakan terbuka bagi seluruh pihak yang dirugikan.

Panduan: Mekanisme penyelesaian perselisihan harus dibuat lewat kesepakatan terbuka dengan



Kriteria

Indikator dan Panduan pihak yang dirugikan. Keluhan dapat diselesaikan lewat mekanisme seperti Komite Konsultatif Bersama (Joint Consultative Committees/JCC). Penderitaan dimaksud dapat yang menimpa pihak internal (karyawan) maupun eksternal. Untuk skema smallholder, tanggung jawab berada pada perusahaan atau perkumpulan. Petani perorangan tidak diharuskan memiliki sistem yang terdokumentasi, namun mereka harus dapat menunjukkan bahwa mereka memberikan respon yang konstruktif atas setiap isu atau keluhan.

Kriteria 6.4 Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal atau hak adat dilakukan melalui system terdokumentasi

Indikator: •

untuk mengidentifikasi masyarakat yang berhak menerima kompensasi.

yang memungkinkan komunitas adat dan stakeholder lain memberikan pandangan-

Pembuatan prosedur untuk mengidentifikasi hak-hak legal dan adat dan prosedur

•

Prosedur untuk menghitung dan membagikan kompensasi yang memadai (dalam

pandangannya melalui institusi perwakilan

wujud uang atau bentuk lainnya) dibuat dan diimplementasikan. Hal ini perlu

mereka sendiri.

mempertimbangkan perbedaan jender dalam wewenang mengklaim hak, kepemilikan dan akses kepada lahan; perbedaan antara transmigran dan masyarakat pribumi; perbedaan antara bukti kepemilikan yang legal versus komunal dari berbagai etnis. •

Proses dan hasil setiap kompensasi didokumentasikan dan tersedia untuk umum.

Panduan: Kriteria ini perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan Kriteria 2.dan panduan terkait. Hak legal dan hak adat diidentifikasi dan dikaji, dan sebuah sistem untuk mengidentifikasi masyarakat yang berhak menerima kompensasi dibuat. Sebuah sistem untuk menghitung dan membagikan kompensasi yang memadai dibuat dan



Kriteria

Indikator dan Panduan diimplementasikan. Hal ini perlu mempertimbangkan perbedaan jender dalam wewenang mengklaim hak, kepemilikan dan akses kepada lahan; perbedaan antara transmigran dan masyarakat pribumi; perbedaan antara bukti kepemilikan yang legal versus komunal dari berbagai etnis. Proses dan hasil kesepakatan negosiasi dan kesepakatan atas kompensasi harus didokumentasikan dan tersedia untuk umum.

Kriteria 6.5 Upah dan persyaratan-persyaratan bagi karyawan dan/atau karyawan dari kontraktor harus selalu memenuhi paling tidak standar minimum industri atau hukum, dan

Indikator: •

Dokumentasi upah dan persyaratan.

•

UU Ketenagakerjaan, kesepakatan Serikat Kerja atau kontrak langsung penerimaan

cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja

kerja yang berisikan masalah pembayaran dan persyaratan kerja (misalnya jumlah jam

dan untuk memberikan pendapatan tambahan.

kerja, deduksi, lembur, sakit, hari libur, cuti melahirkan, dasar-dasar pemutusan hubungan kerja, periode pemberitahuan, dll.) tersedia dalam bahasa yang dimengerti oleh pekerja atau dijelaskan secara lengkap dan cermat kepada mereka oleh pejabat senior perusahaan. •

Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit menyediakan fasilitas perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan yang memadai sesuai atau melebihi standar nasional, bila fasilitas umum serupa tidak tersedia atau tidak dapat diakses oleh petani.

Panduan: Dalam hal tenaga kerja sementara atau tenaga kerja dari luar daerah, perlu dibuat sebuah kebijakan tenaga kerja khusus. Kebijakan ini harus dengan jelas berisi praktek-praktek yang tidak diskriminatif; tidak ada substitusi kontrak; program orientasi setelah



Kriteria

Indikator dan Panduan kedatangan yang ditujukan terutama untuk mengatasi masalah-masalah terkait bahasa, keamanan, UU ketenagakerjaan, budaya setempat, dll.; kondisi hidup yang memadai harus tersedia.

Kriteria 6.6 Perusahaan menghormati hak seluruh karyawan untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja sesuai dengan pilihan

Indikator: •

Pernyataan yang diterbitkan dalam bahasa setempat yang berisi pengakuan atas hak berserikat.

mereka dan untuk mengeluarkan pendapat secara kolektif. Ketika hak kebebasan berkumpul

•

dan mengeluarkan pendapat secara kolektif

Panduan:

dilarang oleh hukum, maka perusahaan memfasilitasi media asosiasi independen dan bebas dan hak mengeluarkan pendapat yang setara bagi seluruh karyawan.

Notulensi pertemuan dengan Serikat Kerja utama atau perwakilan pekerja.

Hak pekerja dan kontraktor untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat kepada majikan mereka harus dihrmati, sesuai dengan Konvensi ILO No. 87 dan 98. UU ketenagakerjaan dan kesepakatan Serikat Kerja atau, jika kedua hal tersebut tidak ada, kontrak kerja yang berisi rincian-rincian upah dan persyaratan-persyaratan lain, tersedia dalam bahasa yang dimengerti pekerja atau dijelaskan secara lengkap dan cermat kepada mereka oleh pejabat senior perusahaan.

Kriteria 6.7 Buruh anak-anak tidak diperbolehkan. Anak-anak tidak boleh terpapar oleh kondisi kerja membahayakan. Pekerjaan

Indikator: •

Dokumen yang menyatakan bahwa persyaratan usia kerja minimum telah dipenuhi.

yang dilakukan oleh anak-anak hanya

Panduan:

diperbolehkan pada perkebunan keluarga, di

Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit harus mendefinisikan usia kerja minimum serta

bawah pengawasan orang dewasa dan tidak

jumlah jam kerjanya secara jelas. Hanya pekerja di atas usia sekolah yang ditetapkan

mengganggu program pendidikan mereka.

pemerintah atau tidak kurang dari 15 tahun yang boleh dipekerjakan, dengan pengecualian untuk perkebunan keluarga. Usia kerja minimum tidak boleh di bawah usia



Kriteria

Indikator dan Panduan kerja yang ditetapkan UU nasional. Petani hanya boleh mempekerjakan anak-anak jika perundang-undangan nasional mengijinkannya. Usia kerja minimum tidak boleh kurang dari 15 tahun atau usia sekolah yang ditetapkan negara, atau usia kerja minimum yang diijinkan perundang-undangan nasional. Petani hanya boleh memperkerjakan anak-anak jika perundang-undangan nasional mengijinkannya.

Kriteria 6.8 Perusahaan tidak boleh terlibat atau mendukung diskriminasi berbasis ras, kasta, kebangsaan, agama, ketidakmampuan fisik,

Indikator: •

identifikasi kelompok-kelompok setempat yang relevan atau yang dirugikan.

jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik atau umur.

Kebijakan pembukaan lapangan kerja yang terbuka untuk umum, termasuk

•

Bukti bahwa para pekerja dan kelompok pekerja termasuk tenaga kerja pendatang tidak diperlakukan secara diskriminatif.

Kriteria 6.9 Kebijakan untuk mencegah pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk melindungi hak reproduksi mereka dikembangkan dan diaplikasikan.

Indikator: •

Kebijakan tentang pelecehan seksual dan kekerasan di tempat kerja dan catatan pelaksanaannya.

Panduan: Harus ada kebijakan yang jelas yang dibuat lewat konsultasi dengan para pekerja, kontraktor dan pihak terkait lainnya, dan kebijakan tersebut harus tersedia untuk umum. Kemajuan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut harus dimonitor secara berkala, dan hasilnya dicatat. Sebuah komite jender yang dibentuk khusus untuk menangani masalah-masalah seperti: pelatihan hak-hak perempuan; konseling bagi perempuan yang mengalami tindak kekerasan; fasilitas perawatan anak harus disediakan pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit; kaum ibu harus dijinkan untuk menyusui bayinya sampai berusia 9 bulan sebelum



Kriteria

Indikator dan Panduan kembali mengerjakan tugas-tugas penyemprotan atau penggunaan bahan kimia; dan kaum ibu diberi waktu istirahat yang memadai untuk dapat menyusui bayinya dengan efektif.

Kriteria 6.10 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berurusan secara adil dan transparan dengan petani dan bisnis lokal lainnya.

Indikator: •

Harga TBS yang berlaku dan harga sebelumnya harus tersedia untuk umum.

•

Mekanisme penetapan harga TBS dan input/jasa harus didokumentasikan (bila hal ini berada dibawah kuasa pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit).

•

Bukti bahwa semua pihak memahami kesepakatan kontrak yang mereka lakukan, dan bahwa kontrak-kontrak tersebut adil, legal dan transparan.

•

Pembayaran yang telah disepakati harus dilakukan tepat waktu.

Panduan: Transaksi dengan petani harus mempertimbangkan isu-isu seperti peranan para perantara, transportasi dan penyimpanan TBS, kualitas dan pengklasan (grading). Kebutuhan untuk mendaur ulang zat gizi dalam TBS (menurut 4.2) perlu dipertimbangkan; bila daur ulang tidak praktis bagi atau tidak dapat dilaksanakan oleh petani plasama, kompensasi nilai zat gizi yang diekspor dapat diberikan lewat harga TBS. Petani harus memiliki akses kepada prosedur penderitaan yang disebutkan dalam kriteria 6.3, jika mereka berpendapat bahwa mereka tidak menerima harga TBS yang wajar, baik lewat perantara atau tidak. Kebutuhan akan mekanisme penetapan harga yang wajar dan transparan umumnya amat penting bagi petani plasama, yang menurut kontrak harus menjual TBS-nya kepada pabrik



Kriteria

Indikator dan Panduan kelapa sawit tertentu. Jika pabrik kelapa sawit menuntut petani untuk mengubah praktek-prakteknya untuk memenuhi kriteria RSPO, pertimbangan perlu diberikan kepada biaya perubahan terkait, dan kemungkinan pembayaran TBS di muka dapat dipertimbangkan.

Kriteria 6.11 Perkebunan dan pabrik berkontribusi terhadap pembangunan lokal yang berkelanjutan sejauh memungkinkan.

Indikator: •

Kontribusi nyata terhadap pembangunan lokal yang berdasarkan hasil konsultasi dengan masyarakat lokal.

Panduan: Kontribusi terhadap pembangunan lokal harus didasarkan atas hasil konsultasi dengan masyarakat lokal. Lihat juga kriteria 6.2. Kontribusi tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip transparansi, keterbukaan dan partisipasi, dan harus dapat mendorong masyarakat untuk mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan mereka sendiri, termasuk kebutuhan yang berbeda dari kaum pria dan wanita. Bila calon pekerja memiliki kualifikasi yang sama, prioritas harus diberikan kepada masyarakat lokal. DIskriminasi yang positif tidak seyogyanya dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Kriteria 6.8. Interpretasi nasional perlu mempertimbangkan parameter atau batasan khusus seperti pemanfaatan barang dan jasa lokal dan nasional, jika memungkinkan, apakah persentase tertentu dari keuntungan atau turnover pihak perusahaan akan digunakan untuk proyek pembangunan sosial, dan kuota minimum untuk perekrutan tenaga kerja lokal.



Prinsip 7: Pengembangan perkebunan baru yang bertanggung jawab Kriteria


Kriteria 7.1 Suatu kajian lingkungan dan sosial yang

Indikator:

komprehensif dan partisipatif dilakukan sebelum menetapkan suatu wilayah perkebunan atau operasi

•

Analisa dampak independen, yang dilakukan lewat metodologi partisipatif termasuk kelompok stakeholder luar.

baru, atau perluasan kawasan sudah ada, dan hasilnya diintegrasikan ke dalam perencanaan,

•

Perencanaan manajemen dan prosedur operasi yang tepat.

pengelolaan dan operasi.

•

Bila pengembangan meliputi skema petani plasma, dampak dari skema tersebut dan implikasi pengelolaannya perlu diberikan perhatian khusus.

Panduan: Lihat kriteria 5.1 dan 6.1. Analisa dampak perlu dilakukan oleh ahli independen yang terakreditasi, untuk memastikan adanya proses yang obyektif. Metodologi partisipatif yang juga melibatkan kelompok stakeholder luar amat penting untuk mengidentifikasi dampak, terutama dampak sosial. Stakeholder seperti masyarakat lokal, departemen pemerintah dan NGO perlu juga dilibatkan, lewat wawancara dan pertemuan, dan dengan mengkaji temuan-temuan dan rencana pencegahan. Dampak yang mungkin ditimbulkan seluruh aktifitas utama perlu dikaji sebelum pembangunan dimulai. Kajian tersebut perlu mencakup, tanpa mengikutsertakan urutan preferensi, paling tidak kegiatan-kegiatan sebagai berikut: •

Analisa dampak seluruh kegiatan utama, termasuk penanaman, operasi pabrik, pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya.

Panduan for Principle 7: Responsible development of new plantings

34


Kriteria


Analisa, termasuk konsultasi stakeholder, Nilai Konservasi Tinggi (lihat kriteria 7.3) yang mungkin terkena dampak negatif.

•

Analisa dampak terhadap ekosistem yang bersebelahan dengan rencana pembangunan, termasuk apakah pembangunan atau perluasan tersebut akan meningkatkan tekanan terhadap ekosistem alami sekitar.

•

Identifikasi aliran air dan analisa dampak terhadap hidrologi. Langkah-langkah perlu direncanakan dan diimplementasikan untuk mempertahankan kuantitas dan kualitas sumber air.

•

Survey tanah baseline dan informasi topografi, termasuk identifikasi tanah rusak (marginal) dan rentan (fragile), daerah rawan erosi dan lereng yang tidak layak untuk penanaman.

•

Analisa jenis lahan yang akan digunakan (hutan, hutan rusak, lahan yang telah dibuka).

•

Analisa kepemilikan tanah dan hak pengguna.

•

Analisa pola pemanfaatan lahan yang ada.

•

Analisa dampak sosial yang mungkin ditimbulkan terhadap masyarakat sekitar perkebunan, termasuk analisa mengenai dampak yang berbeda terhadap kaum pria dan wanita, terhadap kelompok-kelompok etnis, dan antara tenaga kerja pendatang dan penduduk lokal.

Rencana dan operasi lapangan perlu dikembangkan dan diimplementasikan untuk mengintegrasikan hasil analisa. Salah satu hasil proses analisa yang potensial adalah


35


Kriteria

Indikator dan Panduan bahwa pembangunan tidak dapat dilanjutkan karena skala dampak yang mungkin ditimbulkan. Untuk skema smallholder, manajemen skema perlu melakukan analisa-analisa ini, namun tidak untuk petani perorangan. Interpretasi nasional perlu mengidentifikasi akreditasi ahli independen yang melakukan analisa. Interpretasi nasional perlu mempertimbangkan penetapan batasan minimum dari luasan penanaman baru, misalnya 50 ha, di mana luasan di atas batas tersebut menuntut adanya SEIA. Juga pertimbangkan pembuatan daftar dampak-dampak sosial negatif (misalnya penggusuran, hilangnya kelangsungan makanan bagi masyarakat lokal, dll.) dalam konteks nasional.

Kriteria 7.2 Survey tanah dan informasi topografi digunakan untuk perencanaan lokasi kerja dalam rangka penetapan kawasan penanaman baru, dan

Indikator: Kegiatan ini perlu dipadukan dengan SEIA sebagaimana disyaratkan kriteria 7.1.

hasilnya diintegrasikan ke dalam rencana dan

Panduan:

operasi.

Survey tanah harus memadai bagi kesesuaian lahan untuk kelapa sawit jangka panjang. Peta kesesuaian tanah atau survey tanah perlu harus sesuai dengan skala operasi dan mencakup informasi mengenai jenis tanah, topografi, kedalaman akar, kelembaban, banyaknya bebatuan, kesuburan tanah dan keberlanjutan jangka panjang tanah. Tanah yang tidak cocok untuk penanaman atau tanah yang perlu perlakuan khusus perlu diidentifikasi. Informasi-informasi ini perlu digunakan dalam merencanakan program penanaman, dll. Perlu direncanakan langkah-langkah untuk meminimalisir erosi lewat penggunaan mesin berat yang tepat, pembuatan teras di


36


Kriteria

Indikator dan Panduan lahan miring, konstruksi jalan yang benar, penutupan lahan (cover) yang cepat, perlindungan tepian sungai, dll. Informasi mengenai topografi harus digunakan untuk memandu perencanaan sistem drainase dan irigasi, jalan dan infrastruktur lainnya. Analisa kesesuaian tanah juga penting bagi produsen kecil, terutama bila jumlahnya cukup banyak di suatu daerah tertentu. Informasi dapat dikumpulkan dan disediakan oleh kelompok petani atau pabrik kelapa sawit yang membeli TBS dari petani perorangan. Interpretasi nasional perlu mencantumkan tata kelola lokal atau nasional atau panduan lain yang harus dipatuhi; atau perlu menjabarkan apa yang diupayakan oleh “praktek yang baik” dalam konteks lokal dan nasional.

Kriteria 7.3 Penanaman baru sejak Nopember 2005 (yang merupakan perkiraan saat pengadopsian kriteria RSPO oleh anggotanya) tidak menggantikan


hutan alam atau kawasan yang memiliki satu atau

Panduan:

lebih Nilai Konservasi Tinggi.

Kriteria ini berlaku atas hutan dan jenis vegetasi lainnya. Kriteria ini berlaku meskipun terjadi perubahan pada kepemilikan lahan atau manajemen perkebunan setelah tanggal pemberlakukan kriteria ini. Nilai Konservasi Tinggi mungkin teridentifikasi dalam daerah tertentu di lahan yang dikuasai, dan dalam hal ini penanaman baru dapat direncanakan sedemikian rupa sehingga Nilai Konservasi TInggi tersebut dapat terpelihara atau ditingkatkan. Analisa Nilai Konservasi Tinggi menuntut pelatihan dan kemampuan yang tertentu, dan harus mencakup konsultasi dengan masyarakat lokal, terutama untuk


37


Kriteria

Indikator dan Panduan mengidentifikasi Nilai Konservasi TInggi sosial. Pembangunan perlu secara aktif berupaya memanfaatkan lahan yang telah dibuka dan/atau lahan rusak. Pembangunan perkebunan tidak boleh menimbulkan tekanan tidak langsung pada hutan lewat pemanfaatan seluruh lahan tanam/pertanian yang tersedia di suatu daerah. Meskipun pembangunan yang direncanakan konsisten dengan perencanaan pada tingkat lansekap oleh departemen/instansi lokal dan nasional, persyaratan perlindungan Nilai Konservasi TInggi sosial dan biologis ini tetap harus dipenuhi. Interpretasi nasional perlu mengacu pada definisi Nilai Konservasi Tinggi nasional (atau bila tidak ada, dapat mengacu pada definisi yang diuraikan dalam Annex/Lampiran) atau pada rencana pemanfaatan/konservasi lahan serupa atau perlu mempertimbangkan bagaimana pihak perkebunan dan tim audit dapat mengidentifikasi Nilai Konservasi Tinggi. Hal ini mungkin membutuhkan kerja sama dengan lembaga lain. Untuk definisi ‘Nilai Konservasi Tinggi’, lihat definisi.

Kriteria 7.4 Penanaman ekstensif di lerengan curam dan/atau tanah tidak subur dan rentan, dihindari.

Indikator: Kegiatan ini perlu dipadukan dengan SEIA sebagaimana disyaratkan kriteria 7.1. Panduan: Tanah tidak subur dan rentan, termasuk kemiringan yang berlebihan dan tanah gambut, perlu diidentifikasi sebelum dilakukan konversi ke penanaman. Penanaman di tanah gambut yang luas dengan kedalaman lebih dari 3m dan di tanah rentan lainnya harus dihindari.


38


Kriteria

Indikator dan Panduan Bila ada usulan penanaman terbatas di tanah rusak dan rentan, rencana perlu dibuat dan diimplementasikan untuk melindungi tanah-tanah ini tanpa menimbulkan dampak yang merugikan (misalnya pada aspek hidrologi) atau resiko tinggi (misalnya kebakaran) pada daerah di luar daerah penanaman. Interpretasi nasional perlu mempertimbangkan, termasuk kontrol dan batasan-batasan khusus seperti batas kemiringan, pembuatan daftar jenis tanah yang tidak boleh ditanami (terutama tanah gambut), proporsi daerah perkebunan yang mengandung tanah rusak/rentan, dan/atau definisi ‘ekstensif’, ‘rusak’ (marginal) dan ‘rentan’ (fragile).

Kriteria 7.5 Tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) dari mereka,


yang dilakukan melalui suatu sistem yang

Panduan:

terdokumentasi sehingga memungkinkan

Lihat kriteria dan panduan 2.2, 2.3, 6.2, 6.4 dan 7.6 untuk indikator

masyarakat adat dan masyarakat lokal serta para

kepatuhan/pemenuhan (compliance).

pihak lainnya bisa mengeluarkan pandangan mereka melalui institusi perwakilan mereka sendiri.

Bila penanaman baru dapat diterima, rencana manajemen dan operasi harus memelihara tempat-tempat terlarang. Kesepakatan dengan masyarakat lokal harus dibuat tanpa paksaan/ancaman atau undue influence - lihat Definisi. (Lihat panduan 2.3). Yang dimaksud dengan stakeholder dalam hal ini mencakup mereka yang dirugikan atau terkait dengan rencana penanaman baru.

Kriteria 7.6 Masyarakat lokal diberikan kompensasi

Indikator:

untuk akuisisi tanah sudah disetujui dan dibebaskan


39


Kriteria dari pelepasan haknya dengan syarat harus melalui proses FPIC dan persetujuan yang sudah disepakati.


Dokumen identifikasi dan analisa hak-hak legal dan hak-hak adat.

•

Sistem identifikasi kelompok yang berhak menerima kompensasi.

•

Sistem perhitungan dan distribusi kompensasi yang wajar (dalam wujud uang atau bentuk lainnya).

•

Masyarakat yang kehilangan akses dan hak atas tanah perluasan perkebunan diberikan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan perkebunan.

•

Proses dan hasil klaim kompensasi harus didokumentasikan dan disediakan untuk umum.

•

Kegiatan ini perlu dipadukan dengan SEIA sebagaimana disyaratkan kriteria 7.1.

Panduan: Lihat kriteria 2.2, 2.3 dan 6.4 serta panduan terkait. Persyaratan ini juga meliputi masyarakat adat. Kriteria 7.7 Penggunaan api dalam penyiapan lahan penanaman baru dihindari kecuali dalam situasi

Indikator: •

Dokumen analisa penggunaan api untuk penyiapan lahan penanaman.

tanpa-bakar ASEAN maupun praktik terbaik yang ada

•

Kegiatan ini perlu dipadukan dengan SEIA sebagaimana disyaratkan kriteria 7.1.

di region

Panduan:

tertentu, sebagaimana terdapat dalam panduan

Penggunaan api hanya diperbolehkan jika analisa menunjukkan bahwa cara tersebut adalah yang paling efektif dan menimbulkan dampak lingkungan paling kecil untuk


40


Kriteria

Indikator dan Panduan meminimalisir serangan hama dan penyakit, dan ada bukti-bukti bahwa penggunaan api dikontrol secara cermat. Program pelatihan atau pembinaan untuk petani mungkin perlu diberikan. Interpretasi nasional perlu mengidentifikasi setiap situasi khusus yang mengijinkan penggunaan api, misalnya dengan mengacu pada ‘Panduan Pelaksanaan Tanpa-Bakar ASEAN’, atau panduan serupa yang ada di tempat lain.


41

RSPO Principles dan Kriteria for Sustainable Palm Oil Production. Draft Panduan Version 4. January 2006.

Prinsip 8: Komitmen terhadap perbaikan terus-menerus pada wilayah-wilayah utama aktiftas Kriteria


Kriteria 8.1 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa

Indikator:

sawit secara teratur memonitor dan mengkaji ulang aktifitas mereka dan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang memungkinkan adanya perbaikan nyata yang kontinu pada operasi-operasi kunci.

Rencana aksi untuk perbaikan terus menerus perlu didasarkan pada pertimbangan dampak sosial dan lingkungan dan kesempatan yang ditimbulkan perkebunan/pabrik kelapa sawit, dan perlu mencakup sejumlah indikator yang dijabarkan dalam prinsip dan kriteria ini. Minimum, hal ini harus meliputi, namun tidak terbatas pada: •

Pengurangan penggunaan bahan-bahan kimia tertentu (kriteria 4.6).

•

Dampak lingkungan (kriteria 5.1).

•

Pengurangan limbah (kriteria 5.3).

•

Polusi dan emisi (kriteria 5.6).

•

Dampak sosial (kriteria 6.1).

Panduan: Interpretasi nasional perlu mencakup batasan kinerja minimum tertentu untuk indikator kunci (lihat kriteria 4.2, 4.4, dan 4.5).

Panduan for Principle 8: Commitment to continuous improvement in key areas of activity

42


Definisi Customary rights (Hak adat): Pola pemanfaatan lahan dan sumber daya yang telah ada sejak jaman dahulu yang selaras dengan hukum, nilai-nilai, kebiasaan dan tradisi masyarakat adat, pemanfaatan lahan secara musiman atau rotasi, dan bukan status legal formal pemanfaatan lahan dan sumber daya yang ditetapkan negara. (Dari World Bank Operational Policy 4.10). Environmental Impact Assessment (Analisa Dampak Lingkungan): sebuah proses memperkirakan dan mengevaluasi dampak dari suatu aksi atau serangkaian aksi terhadap lingkungan, lalu memanfaatkan hasilnya sebagai alat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. High Conservation Value Forest/HCVF (Hutan Dengan Nilai Konservasi Tinggi): Hutan dengan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (HCVs) yang harus dilestarikan atau ditingkatkan: •

HCV1. Wilayah hutan yang memiliki konsentrasi nilai keanekaragaman hayati yang penting secara global, regional dan nasional (misalnya spesies endemik, spesies yang terancam kepunahan)

•

HCV2. Wilayah hutan yang memiliki hutan-hutan tingkat lansekap yang penting secara global, regional dan nasional, yang berada dalam, atau yang di atasnya terdapat, unit manajemen, yang memiliki keberlangsungan pola distribusi dan kelimpahan populasi sebagian besar atau seluruh spesies yang dapat ditemui di alam.

•

HCV3. Wilayah hutan yang berada dalam atau memiliki ekosistem langka, terancam atau nyaris punah.

•

HCV4. Wilayah hutan yang menyediakan jasa alam dasar dalam situasi kritis (misalnya daerah tangkapan air, kontrol erosi).

•

HCV5. Wilayah hutan yang fundamental untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal (misalnya subsisten, kesehatan).

•

HCV6. Wilayah hutan yang penting bagi identitas budaya tradisional masyarakat lokal (daerah dengan kepentingan budaya, ekologis, ekonomis dan religius yang merupakan bagian dari masyarakat lokal tersebut).

(Lihat: ‘The HCVF Toolkit’ – di www.proforest.net) ISO Standards (Standar ISO): Standar yang dikembangkan oleh Organisasi Standarisasi Internasional (the International Organization for Standardization) (ISO: lihat http://www.iso.ch/iso). Natural vegetation (Vegetasi alam): Daerah yang memiliki berbagai karakteristik dan elemen utama dari ekosistem asli, seperti kompleksitas, struktur dan keanekaragaman.

Annex 1

43


Plantation (Perkebunan): Lahan dengan tanaman kelapa sawit dan penggunaan lahan terkait lainya seperti infrastruktur (misalnya jalan), daerah tepian sungai dan daerah konservasi. Primary Forest (Hutan Primer): Hutan primer adalah hutan yang belum pernah mengalami penebangan dan tercipta secara alami dan karena peristiwa alam, tanpa memandang usianya. Yang juga dimasukkan sebagai hutan primer adalah hutan yang dimanfaatkan sekedarnya oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal yang hidup dalam tata cara tradisional yang relevan dengan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Tutupan hutan yang ada umumnya relatif serupa dengan komposisi alam dan berkembang terutama lewat regenerasi alamiah. Interpretasi nasional perlu mempertimbangkan apakah diperlukan sebuah definisi yang lebih spesifik. (Dari FAO Second Expert Meeting On Harmonizing ForestRelated Definitions For Use By Various Stakeholders, 2001, http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/005/Y4171E/Y4171 E11.htm). Prophylactic: Sebuah perlakuan atau (serangkaian) aksi yang ditujukan sebagai langkah pencegahan. Restore (Pemulihan): Mengembalikan daerah rusak atau daerah konversi dalam suatu wilayah perkebunan ke keadaan semi-alamiahnya. Smallholder: Petani yang menanam kelapa sawit, kadang kala juga menghasilkan tanaman lain pada skala subsisten, di mana keluarga merupakan tenaga kerja utama dan perkebunan yang diusahakan merupakan sumber pendapatan utama, dan luasan kebun kelapa sawitnya kurang dari 50 hektar. Stakeholders (Pihak/Pihak terkait): Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan yang legitimate dan/atau nyata dengan, atau mereka yang terkena dampak langsung dari, aktifitas suatu organisasi dan akibat dari aktifitas tersebut. Outgrowers (Petani plasma): Petani, yang penjualan TBS-nya dikontrak secara eksklusif oleh pihak perkebunan/pabrik. Petani plasma mungkin adalah smallholder. Undue influence : Pengaruh/Kuasa yang dimiliki pihak ketiga yang sedemikian rupa sehingga seseorang menandatangani kontrak atau perjanjian-perjanjian lainnya yang, jika tidak ada pengaruh dari pihak ketiga tersebut, tidak akan mau ia tanda tangani. Use rights (Hak guna): Hak untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang dapat didefinisikan oleh kebiasaan lokal, kesepakatan, atau diberikan oleh entitas yang memiliki hak akses. Hak-hak ini mungkin membatasi pemanfaatan suatu sumber daya pada tingkat konsumsi tertentu atau penggunaan tehnik pemanenan tertentu.

Annex 1

44


1. Lampiran 2: Pedoman mengenai beberapa standar utama internasional, sebagai rujukan tambahan kriteria sosial Disampaikan oleh Forest Peoples Programme dan Sawit Watch

Asas

Standar Internasional

Pengambil-alihan

Konvensi ILO 169 (1989)

lahan yang adil

mengenai Masyarakat

Ketentuan Utama Pasal 13-19

Menghormati dan melindungi hak atas tanah dan sumber daya alam yang dimanfaatkan dan digunakan secara tradisional; penghargaan terhadap peninggalan adat; larangan pemindahan paksa; kompensasi atas kehilangan dan kerugian.

Pasal 10c

Melindungi dan mendorong penggunaan sumber-

Pribumi dan Adat

Konvensi PBB mengenai

Ringkasan Perlindungan

Keragaman Hayati (1992)

sumber daya hayati

sesuai dengan praktek-

praktek tradisional. Pasal 6-9

Mewakili diri sendiri melalui lembaga-lembaga

Perwakilan dan


Peran serta

mengenai Masyarakat

perwakilan mereka; konsultasi untuk mencapai

masyarakat

Pribumi dan Adat

kesepakatan

atau

persetujuan;

hak

untuk

pribumi dan adat

memutuskan prioritas sendiri, mempertahankan

secara adil

adat sendiri dan menyelesai-kan pelanggaranpelanggaran sesuai dengan hukum adat (sejalan dengan hak asasi manusia internasional). Konvensi mengenai

Annex 1

Komisi CERD PBB,

Persetujuan

45

sukarela

yang

diberitahukan


Asas


Ketentuan Utama


Penghapusan Segala

Komisi PBB untuk

sebelumnya mengenai keputusan-keputusan yang

Bentuk Diskriminasi Ras,

Hak-hak Sosial,

mungkin mempengaruhi masyarakat pribumi.

Perjanjian Internasional

Budaya dan

mengenai Hak-hak

Ekonomi, Komisi

Ekonomi, Sosial dan

antar Negara

Budaya, Sistem Hak Asasi

Benua Amerika

Manusia antar Negara

untuk Hak Asasi

Benua Amerika

Manusia 7

Larangan kerja


Pasal 5

paksa

Kerja Paksa Konvensi ILO 105 (1957)


standar ‘praktik terbaik’ oleh badan-badan dunia seperti Komisi Dunia untuk Bendungan, Review Industri Ekstraktif, Dewan Pekerja Hutan, UNDP, CBD, IUCN dan WWF). Tidak

ada

konsesi untuk

perusahaan

terlibat

dalam segala bentuk kerja paksa Pasal 1

Penghapusan Kerja Paksa Perlindungan anak

(Standar ini telah diterima secara umum sebagai

Larangan

menggunakan

segala

bentuk

kerja

paksa Pasal 1-3

Usia Minimum

Penghapusan pekerja anak-anak dan definisi usia kerja minimum nasional tidak kurang dari 15-18 tahun (bergantung pada pekerjaan).


Pasal 1-7

Penghapusan

perbudakan

anak,

perbudakan

Bentuk Terburuk

karena hutang, penjualan dan perburuan untuk

Mempekerja-kan Anak

prostitusi; metoda yang sesuai untuk memantau dan menegakkan pemberlakuannya.

Kebebasan

7


Pasal 2-11

Kebebasan untuk bergabung dengan organisasi,

Untuk jelasnya lihat www.forestpeoples.org

Annex 1

46


Asas


Ketentuan Utama


Berserikat dan

Kebebasan Berserikat dan

federasi dan konfederasi yang dipilih; dengan

Posisi Tawar

Perlindungan terhadap

anggaran dasar dan aturan-aturan yang dipilih

Kolektif

Hak untuk Berorganisasi

secara bebas; langkah-langkah untuk melindungi hak untuk berorganisasi


Pasal 1-4

Perlindungan

terhadap

tindakan

anti-serikat

Hak untuk Berorganisasi

pekerja dan langkah-langkah untuk menguasai

dan Posisi Tawar Kolektif

serikat pekerja; cara untuk negosiasi sukarela mengenai

ketentuan

dan

syarat

pekerjaan

melalui kesepakatan bersama Konvensi ILO 141 (1975)

Pasal 2-3

Hak-hak penyewa, buruh tani dan petani untuk

Organisasi Pekerja

berorganisasi; bebas dari campur tangan dan

Pedesaan

paksaan.

Tidak Ada


Diskriminasi dan

Persamaan Upah

Pasal 1-3

Persamaan

upah

antara

bagi

laki-laki

dan

perempuan atas pekerjaan yang sama.

Persamaan Upah Konvensi ILO 111 (1958)

Pasal 1-2

Persamaan

kesempatan dan perlakuan dalam

Diskriminasi (Pekerjaan

hubungannya

dengan

pekerjaan

dan

jabatan;

dan Jabatan)

tidak ada diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, faham politik, asal negara atau status sosial.

Penggunaan Buruh


Migran secara Adil

Migrasi untuk mencari

Annex 1

Pasal 1-9

Pemberian informasi; tidak ada hambatan untuk bepergian; pemberian fasilitas kesehatan; non-

47


Asas


Ketentuan Utama

kerja

Ringkasan Perlindungan diskriminasi jaminan

dalam

sosial

pekerjaan,

dan

pemulangan

paksa

pengiriman

uang

akomodasi,

pengupahan;

pekerja

tidak

ada

yang

sah;

negara

asal

migran

tabungan

ke

pekerja. Konvensi ILO 143 (1975)

hak

asasi

manusia;

perlindungan

terhadap pekerja migran liar dari tindakan yang

(Ketentuan-ketentuan

kejam; larangan penjualan pekerja migran liar;

tambahan)

perlakuan yang adil pada pekerja migran.


terhadap Buruh

Perkebunan

Perkebunan

Menghargai

Pekerja Migran

Perlindungan 8

Pasal 1-12

Pasal 5-91

Perlindungan terhadap anggota keluarga orang yang dipekerjakan,

perlindungan terhadap hak-

hak pekerja pada saat penerimaan kerja dan pemberangkatan;

kontrak

kerja

yang

adil;

penghapusan sanksi hukuman; upah dan kondisi kerja

yang

adil;

tidak

ada

paksaan

atau

kewajiban untuk menggunakan toko perusahaan; akomodasi

dan

kondisi

yang

memadai;

perlindungan persalinan; kompensasi atas cidera dan kecelakaan; kebebasan berserikat; hak untuk berorganisasi dan posisi tawar kolektif; inspeksi

8

Konvensi 110 Pasal 1 (1) mendefinisikan perkebunan sebagai usaha tani yang mempekerjakan tenaga sewaan secara rutin … berkenaan dengan penanaman atau produksi … [antara lain] kelapa sawit.

Annex 1

48


Asas


Ketentuan Utama

Ringkasan Perlindungan pekerja

yang

benar;

perumahan

dan

fasilitas

kesehatan yang layak. Pasal 4-8

Harga

sewa

yang

wajar;

pembayaran

hasil

Perlindungan

Rekomendasi ILO 132

terhadap Penyewa

(1968) Penyewa dan

pertanian

dan Petani

Petani Penggarap

organisasi sukarela; kontrak yang adil; tatacara

yang

layak;

catu

kesejahteraan;

penyelesaian perselisihan.

Penggarap Pasal 4

Pengasingan karena hak adat; bantuan untuk

Perlindungan


terhadap Petani

Kebijakan Sosial (Tujuan

membentuk

dan Standar Dasar)

memperoleh standar hidup setinggi mungkin. Pasal 7-21

koperasi;

Menganalisis

risiko

pengaturan

dan

sewa

mengambil

untuk

langkah-

Keselamatan dan


Kesehatan

Keselamatan di bidang

langkah

Pertanian

memastikan keselamatan dan kesehatan tempat

pencegahan

dan

perlindungan

untuk

kerja, mesin, peralatan, bahan kimia, alat dan proses-proses;

memastikan

penyebarluasan

informasi, pelatihan yang tepat, supervisi dan kepatuhan; perlindungan khusus untuk pekerja remaja dan wanita; perlindungan terhadap cidera dan penyakit karena pekerjaan. Pasal 1-5

Melarang dan/atau menghapus produksi dan

Mengendali-kan

Konvensi Stockholm

atau menghapus

mengenai Polutan

penggunaan bahan kimia yang terdata dalam

Penggunaan Bahan

Organik yang Berbahaya

Lampiran A (misalnya Aldrin, Chlordance, PCB);

Kimia dan

(2001)

Membatasi produksi dan penggunaan bahan

Annex 1

49


Asas


Ketentuan Utama


Pestisida

kimia dalam Lampiran B (misalnya DDT);

Berbahaya

mengurangi atau menghapus peredaran bahan kimia yang terdaftar dalam Lampiran C (misalnya Hexachlorobenzene). Petunjuk Pelaksanaan

Pasal 5

Membatasi penggunaan pestisida berbahaya jika

Distribusi dan

sulit

untuk

Penggunaan Pestisida

penggunaan

Internasional FAO (1985,

pelindung; memberi pekerja pedoman mengenai

Direvisi tahun 2002)

langkah-langkah fasilitas

dikendalikan; teknik-teknik

yang

memastikan dan

keselamatan;

luas

untuk

petani;

peralatan memberikan melindungi

pekerja dan pengawas; memberikan informasi yang lengkap mengenai risiko dan perlindungan; melindungi keanekaragaman hayati dan menekan dampak-dampak

terhadap

lingkungan

hidup;

memastikan pembuangan limbah dan peralatan yang

aman;

membuat

ketentuan-ketentuan

penanganan darurat keracunan. Konvensi Rotterdam

Pasal 1, 5 and 6

Menghambat

bahan

kimia

dan

mengenai Tatacara

pestisida berbahaya; menyusun tatacara nasional

Persetujuan yang

untuk

Diberitahu-kan

perdagangannya; membuat daftar bahan kimia

Sebelumnya untuk Bahan-

dan pestisida yang dilarang dan berbahaya.

Bahan Kimia dan Pestisida

Annex 1

perdagangan

50

mengawasi

penggunaan

dan


Asas


Ketentuan Utama


Tertentu yang Berbahaya dalam Perdagangan Internasional (1998)

Annex 1

51