Proposal Penelitian - USU Institutional Repository - Universitas ...

Proposal Penelitian

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN KECAMATAN (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD)

D I S U S U N OLEH

HABIBI 05091044

DEPARTEMEN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN SOSIOLOGI

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan oleh : NAMA

:HABIBI

NIM

: 050901044

DEPARTEMEN

: SOSIOLOGI

JUDUL

: PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN KECAMATAN (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, NAD)

Dosen Pembimbing

Ketua Departemen

Drs. Henry Sitorus, M.Si

Prof.Dr.Badaruddin, M.si

NIP : 196602281990031001

NIP : 196805251992031002

Dekan

Prof.Dr..M.Arif Nasution, M.A NIP : 196207031987111001

Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

ABSTRAK Pada saat ini pemerintah banyak mendapat sorotan publik terutama dalam hal pelayanan. Masyarakat Indonesia semakin kritis dan menginginkan pelayanan yang maksimal dari pemerintah. Mereka menuntut pelayanan yang efektif dalam berbagai hal. Tidak hanya di pusat pemerintahan, di semua tingkat pemerintahan dari pusat sampai kelurahan mendapatkan tuntutan yang sama dari publik yaitu pelayanan yang efektif. Disamping itu diasumsikan bahwa pelayanan yang baik sangat diharapkan untuk mensejahterakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, NAD. Untuk memperoleh data sesuai dengan penelitian, digunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah penyebaran koesioner kepada 92 responden. Adapun penentuan jumlah sample berdasarkan rumus Taro Yamane serta teknik pengambilan sample yaitu metode stratified random sampling proporsional. Sedangkan untuk analisis datanya digunakan tebel tunggal serta analisis data. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat mengenai pelayanan publik belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.


KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karuniaNya sehingga

penulis

dapat

menyelesaikan

skripsi

yang

berjudul

“PERSEPSI

MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PASCA PEMEKARAN KECAMATAN”. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sejalan penulisan skripsi ini banyak hikmah yang penulis terima terutama dalam hal kesabaran, ketekunan dan penyerahan diri pada Yang Kuasa. Disiplin dan kesabaran untuk memahami orang lain, kemampuan berfikir dan daya nalar, khususnya dalam penyelesaian skripsi ini. Dimana semuanya itu merupakan pengalaman yang tak terlupakan. Penulis menyadari akan keterbatasan yang dimiliki, selama penulisan ini dan selama melaksanakan penelitian, dimana dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada : 1. Bapak Prof.Dr.M.Arif Nasution, M.A sebagai Dekan FISIP USU 2. Bapak Prof.Dr.Badaruddin, M.Si sebagai ketua Departemen Sosiologi 3. Ibu Dra.Rosmiani, M.A selaku sekretaris Departemen Sosiologi 4. Ibu Dra.Rosmiani, M.A selaku dosen wali saya yang telah bersedia membimbing studi saya selama menggali ilmu di FISIP USU ini


5. Bapak Drs.Henry Sitorus,M.Si selaku pembimbing saya yang telah banyak membantu penulis membimbing, memberikan waktu, sumbangan pemikiran serta tenaga dalam memberikan saran dan kritik serta mengevaluasi sehingga skripsi ini berjalan dengan baik 6. Seluruh staf pengajar FISIP-USU, khususnya Departemen Sosiologi saya ucapkan terima kasih 7. Rasa hormat dan cinta sedalam-dalamnya kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang telah memberikan kasih saying yang tidak ternilai, dorongan, doa, pengorbanan yang tidak henti-hentinya kepada penulis terutama dalam menyelesaikan skripsi ini. Begitu juga dengan adik-adikku, kakak, abang yang secara tidak langsung memberi semangat kepada penulis 8. Terima kasih untuk senior-senior 03, 04, serta adik-adik Sos 06, Sos 07, Sos 08 9. Terima kasih kepada teman-teman stambuk 05, Wi2t, Andre, Rais, Muhadi, Ayu,

Gorenti,

Riana,

Selamet.

Yang

memberikan

masukan dalam

penyelesaian skripsi ini. Serta teman yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak 10. Teman-teman kost di “Green House”, Roji, Ki2, Ijul, Cuncun, Misdi, Jey, Wi2t, dan yang lain. Atas pesahabatan dan rasa kekeluargaan yang indah selama in, Thanks yo 11. Kepada pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selama ini memberikan kontribusi dan membantu penulis selama perkuliahan dan salam pembuatan skripsi Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dengan segala keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala masukan yang membangun sangat penulis hargai. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.

Medan, Desember 2009 Penulis

Habibi


DAFTAR ISI

Halaman Lembar Persetujuan Abstak .................................................................................................................. i Kata Pengantar..................................................................................................... ii Daftar isi .............................................................................................................. v Daftar Tabel...........................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah ................................................................................ 1 1.2. Perumusan Masalah ...................................................................................... 7 1.3. Tujuan Penelitian .......................................................................................... 7 1.4. Manfaat Penelitian ........................................................................................ 8 1.5. Depenisi Konsep ........................................................................................... 8 1.6. Defenisi Operasional ..................................................................................... 9

BAB II KERANGKA TEORI 2.1. Persepsi Masyarakat .................................................................................... 12 2.2. Efektifitas Pelayanan Publik ........................................................................ 13 2.3. Pemekaran Kecamatan ................................................................................ 17 2.4. Birokrasi Pemerintahan ............................................................................... 20 2.5. Kondisi Sosial Ekonomi .............................................................................. 24 BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis Penelitian ........................................................................................... 27 3.2. Lokasi Penelitian ......................................................................................... 27 3.3. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel ....................................................... 27 3.4. Teknik Pengumpulan Data .......................................................................... 30 3.5. Analisi Data ................................................................................................ 31 Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

3.6. Jadwal Kegiatan .......................................................................................... 32 3.7. Keterbatasan Penelitian ............................................................................... 32

BAB IV ANALISIS DATA 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ............................................................ 33 4.1.1. Sejara Masyarakat Pining dan Pemekaran Kecamatan Pining ............. 33 4.1.2. Gambaran Penduduk Kecamatan Pining ............................................ 36 4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Pining......................... 39 4.1.4. Sarana Umum .................................................................................... 41 4.2. Analisis Tabel Tunggal ............................................................................... 43 4.3. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik......................................... 74

BAB V PENUTUP 5.1. Kesimpulan ................................................................................................. 87 5.2. Rekomendasi............................................................................................... 89

DAFTAR PUSTAKA


DAFTAR TABEL

Tabel 4.2.1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin............................. 43 Tabel 4.2.2. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur ......................................... 44 Tabel 4.2.3. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan ................................... 44 Tabel 4.2.4. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan ................................. 45 Tabel 4.2.5. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Agama ....................................... 46 Tabel 4.2.6. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Suku........................................... 47 Tabel 4.2.7. Distribusi Frekuensi Tentang Pendapatan Perbulan ......................... 48 Tabel 4.2.8. Distribusi Frekuensi Tentang Pengeluaran Perbulan ....................... 49 Tabel 4.2.9. Distribusi Frekuensi Tentang Pendapatan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Sehari-Hari ................................................................... 49 Tabel 4.2.10. Distribusi Frekuensi Tentang Pekerjaan Tambahan ....................... 50 Tabel 4.2.11. Distribusi Frekuensi Tentang Uang Yang Ditabung ...................... 51 Tabel 4.2.12. Distribusi Frekuensi Tentang Menyekolahkan Anak Kejenjang Yang Lebih Tinggi......................................................................... 52 Tabel 4.2.13. Distribusi Frekuensi Tentang Status Rumah Yang Ditempati ........ 53 Tabel 4.2.14. Distribusi Frekuensi Tentang Bentuk Rumah ................................ 53 Tabel 4.2.15. Distribusi Frekuensi Tentang Keluarga Sakit ................................ 54 Tabel 4.2.16. Distribusi Jawaban Responden Tentang Mengurus KTP ............... 55 Tabel 4.2.17. Distribusi Jawaban Responden Tentang Mengurus ASKIN ........... 55 Tabel 4.2.18. Distribusi Responden Tentang Mengurus Kartu Keluarga (KK) .... 56 Tabel 4.2.19. Distribusi Jawaban Responden Tentang Mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) .............................................. 56 Tabel 4.2.20. Distribusi Frekuensi Tentang Mengurus Surat Tanah .................... 57 Tabel 4.2.21. Distribusi Frekuensi Tentang Prosedur Pelayanan ......................... 57 Tabel 4.2.22. Distribusi Frekuensi Tentang Petunjuk Yang Jelas Dalam Pelayanan ..................................................................................... 58 Tabel 4.2.23. Distribusi Frekuensi Tentang Ketepatan Pelaksanann Waktu Pelayanan ..................................................................................... 59 Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

Tabel 4.2.24. Distribusi Frekuensi Tentang Kesesuaian Biaya Yang Dibayar Dengan Biaya Yang Ditetapkan .................................................... 59 Tabel 4.2.25. Distribusi Frekuensi Tentang Kesopanan Dan Keramahan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan....................................... 60 Tabel 4.2.26. Distribusi Frekuensi Tentang Perbedaan Antara Warga Masyarakat Dalam Memberikan Pelayanan.................................... 61 Tabel 4.2.27. Distribusi Frekuensi Tentang Kemampuan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan ................................................................. 62 Tabel 4.2.28. Distribusi Frekuensi Tentang Jarak Pusat Pelayanan Dengan Pemukiman Penduduk ..................................................... 62 Tabel 4.2.29. Distribusi Frekuensi Tentang Kelengkapanan Sarana Dan Prasarana Dalam Pelayanan ......................................................... 63 Tabel 4.2.30. Distribusi Frekuensi Tentang Kecepatan Dalam Pelayanan ........... 64 Tabel 4.2.31. Distribusi Frekuensi Tentang Keamanan Dan Kenyamanan Dalam Pelayanan .......................................................................... 64 Tabel 4.2.32. Distribusi Frekuensi Tentang Keluhan Masyarakat ....................... 65 Tabel 4.2.33. Distribusi Frekuensi Tentang Penyediaan Air Bersih .................... 66 Tabel 4.2.34. Distribusi Frekuensi Tentang Sarana Komunikasi ......................... 67 Tabel 4.2.35. Distribusi Frekuensi Tentang Sistem Penerangan/ Listrik ............. 67 Tabel 4.2.36. Distribusi Frekuensi Tentang Sistem Pendidikan .......................... 68 Tabel 4.2.37. Distribusi Frekuensi Tentang Lembaga Kesehatan Dalam Melayani Masyarakat .................................................................... 69 Tabel 4.2.38. Distribusi Frekuensi Tentang Bantuan Yang Sering Diterima Masyarakat ................................................................... 70


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ini dengan memeberikan kewewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional kepada daerah diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yaitu demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta terkelolanya sumber daya di daerah secara efektif dan efisien jelas membawa angin segar bagi pencapaian tujuan pembangunan masyarakat di Indonesia. Namun disadari dengan perubahan paradigma tersebut membuat segala upaya pembangunan dalam rangka mengatasi kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat adalah merupakan tanggungjawab daerah yang besar untuk diemban dan dilaksanakan. Sejak dikeluarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, antara Pusat dengan Daerah memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan pada masyarakat. Kemudian direvisi dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah terus menerus meningkatkan pelayanan publik (Juliantara, 2005 : 1). Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai salah satu daerah otonomi dan mempunyai keistimewaan dalam otonomi tersebut juga telah memiliki beberapa kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat

sesuai dengan Undang-


Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah di tambah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Salah satu kewenangan, khususnya yang datur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 adalah tentang pembagian wilayah. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berwenang untuk menentukan keduduka n, penjenjangan dan sebutan wilayah yang ada di wilayahnya yang ditetapkan dengan Qanun. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. Hal ini bertujuan sebagai upaya penyesuaian dengan ciri khas Aceh dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat “akar rumput atau masyarakat bawah (grass 1oot)”. Penyelenggaraan

otonomi

daerah

sebetulnya

adalah

dalam

rangka

mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat bawah dengan memperhatikan budaya dan lingkungan sehingga mempunyai rasa keadilan kepada masyarakatnya. Sehingga dalam pembangunan masyarakat, aspirasi akan tersalurkan dan mampu menerima berbagai masukan dalam proses pembangunan. Sebagaimana disebutkan Allen (Sarundajang, 1997 : 30) bahwa peluang untuk berhubungan secara langsung dengan warga masyarakat memungkinkan pimpinan daerah memperoleh lebih banyak pemahaman spesifik mengenai kebutuhan daerah, di samping fleksibelitas yang lebih tinggi dalam pengendalian sumber daya, dan partisipasi masyarakat. Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

Seiring dengan hal tersebut dan menyikapi aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik, cepat dan murah maka penataan pemerintahan dilakukan diberbagai daerah adalah penataan wilayah pemerintahan Kecamatan dengan tujuan akrlerasi pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga secara teoritis perluasan wewenang Pemerintah di Daerah tersebut diharapkan akan menciptakan kemampuan Pemerintahan Daerah untuk merespon hak-hak komunitasnya (Fauzi, 2001 : 7), dengan demikian lebih mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada rakyat dan memungkinkan mendapatkan keikutsertaan dan akses terhadap pemerintah akan semakin dekat. Karena dengan rentang kendali yang tidak lagi jauh akan dapat membuat suatu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lebih efektif dan efisien. Perubahan

kebijakan

dan

peraturan

perundang

-

undangan

dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tidak terlepas dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Perubahan tersebut juga didasari pergeseran paradigma yang berisikan perubahan prilaku pelayanan dari yang bersifat sentralistis ke desentralistis. Selain itu, salah satu upaya untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas pelayanan dan terjadinya revitalisasi fungsi pelayan aparatur pemerintah adalah dengan adanya keharusan setiap instansi pemerintah untuk menyusun rencana strategis masing-masing. Penyelenggaraan pemerintahan dalam wujud pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab telah menjadikan Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan sasaran atau Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

tujuan yang diinginkan diperlukan upaya pembinaan aparatur Pemerintahan Daerah, sehingga dapat bekerja secara profesional dan manajemen pelayanan publik (public service) dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang perlu dikedepankan oleh Pemerintah Daerah adalah bagaimana pemerintah daerah mampu membangun, meningkatkan dan mendayagunakan kelembagaan daerah yang kondusif, sehingga dapat mendesain pelayanan publik yang mudah, murah dan cepat. (Tandjung Djamaludin, 2004 : 101). Pelayaan Publik (Public Service) oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. (Moleong, 2004 : 17) Terciptanya kualitas pelayanan tentunya akan menciptakan kepuasan terhadap pengguna pelayanan. Sebagai salah satu wujud dari usaha meningkatkan kinerja aparatur publik, maka diperlukan perhatian khusus dan mendalam terhadap pelayanan yang diberikan, apakah Pemerintahan Daerah telah memberikan kepuasan pelayanan pada masyarakat atau sebaliknya. Peranan pelayanan sangat penting artinya di dalam penyelenggaraan pemerintahan terlebih pada pelakasanaan otonomi daerah karena dengan kebijakan otonomi daerah, maka daerah harus mampu mengelola daerahnya secara mandiri. (Rochman, 2000 : 19).


Pelayanan masyarakat bisa dikatakan baik (profesionalisme) bila masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan dan dengan prosedur yang tidak panjang, biaya murah, waktu cepat dan hampir tidak ada keluhan yang diberikan kepadanya. Kondisi tersebut dapat terwujud bilamana organisasi publik didukung oleh sumber daya manusia yang mumpu baik dari kualitas maupun kuantitas, disamping juga adanya sumber daya peralatan dan sumber daya keuangan yang memadai. Selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat (public) dan menumbuhkan semangat demokrasi di dalam pelaksanaan pembangunan didaerah. Kebijakan daerah tidak lagi bersifat “given” dan “uniform” (selalu menerima dan seragam) dari pemerintah pusat tetapi justru Pemerintahan Daerah yang mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan aspirasi, potensi, dan sosial ekonomi serta kultural masyarakat setempat. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bidang pelayan masyarakat adalah bidang pelayanan pemerintah yang merupakan tugas pemerintah Kecamatan untuk menyelenggarakannya. Namun sampai saat ini kualitasnya masih dikeluhkan oleh masyarakat. Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai strategi dan kebijakan dilaksanakan. Dalam konteks kebijakan hubungan antara pemerintah Pusat dan Daerah, kebijakan pembangunan dapat dilihat dari sisi pelimpahan kewenangan atau urusan untuk melaksanakan pembangunan tersebut. Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

Sudah barang tentu, implikasi dari terjadinya pemekaran daerah tersebut, dirasakan dalam semua dimensi kehidupan penyelengaraan pembangunan, karena potensi yang dimiliki oleh kedua daerah hasil pemekaran tersebut tidak homogen. Daerah yang memiliki potensi lebih besar biasanya mampu meningkatkan tarap kehidupan masyarakatnya, sedangkan daerah yang memiliki potensi lebih kecil, tidak jarang malah mengalami kemunduran, kecuali jika daerah tersebut mampu mencari solusi dengan optimalisasi potensi yang ada dan menggali potensi yang masih terpendam. Kecamatan Pining dimekarkan pada saat Kabupaten Gayo Lues melakukan pemekaran dari pada Kabuaten Aceh Tenggara yaitu pada tanggal 10 April 2002. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Pemerintahan Kecamatan dalam Pasal 2 “Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues ini dibentuk Susunan Organisasi Tata Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues”, Pasal 3 ayat 1 “Camat merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten”, dan ayat 2 “Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pimpinan dalam lingkungan Kecamatan” serta Pasal 4 “Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebahagian wewenang Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi daerah serta pelayanan pada masyarakat”. Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

Dalam hal tersebut, dimana sebelum pemekaran menjadi Kecamatan semua urusan pemerintah harus ke Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, sementara jarak antara Kecamatan Blangkejeren dengan Kecamatan Pining ± 42 Km. Semua urusan pemerintahan menjadi terhambat karena jarak tersebut serta infrastruktur yang lain juga belum berjalan dengan baik. Namun sesudah pemekaran, pemerintah Kecamatan Pining sedang giat melakukan pembangunan, sebagai daerah hasil pemekaran yang baru tentunya masih banyak pembenahan baik infrastruktur maupun suprastruktur seperti jalan, pendidikan, ekonomi maupun yang lainnya, dan urusan pemerintahan juga sudah mulai efektif dimana urusan dapat diselesaikan di Kecamatan tersebut.

1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini yang menjadi permasalahannya adalah “Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik pasca pemekaran Kecamatan?”

1.3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : a. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik pasca pemekaran kecamatan. b. Untuk mengetahui bagaimana usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Kecamatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. c. Untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial masyarakat Kecamatan Pining. Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

1.4. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah : 1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh cakrawala dan wawasan pengetahuan yang lebih mendalam tentang efektifitas pelayanan publik sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan teori ilmu-ilmu sosial khususnya Ilmu Sosiologi.

2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah setempat, khususnya bagi pemerintah Kecamatan Pining dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

3. Bagi penulis Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta wawasan penulis mengenai gambaran yang ada dalam masyarakat dan sebagai wadah latihan serta pembentukan pola pikir yang rasional dalam menghadapi segala macam persoalan yang ada dalam masyarakat.

1.5. Defenisi Konsep Untuk memperjelas maksud dan pengertian, serta menghindari timbulnya kesalahan penafsiran dalam penelitian maka perlu menguraikan batasan konsep yang digunakan. Adapun batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

a. Kondisi sosial ekonomi adalah : Suatu keadaan dimana cara orang atau masrarakat yang berinteraksi dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. b. Persepsi masyarakat adalah pandangan sekelompok masyarakat terhadap objek atau lingkungan melalui panca inderanya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. c. Efektifitas pelayanan publik adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya tujuan dan sasaran dari program yang telah ditentukan sebelumnya yang dapat dilaksanakan secara tepat pada waktunya, serta ada manfaatnya yang dirasakan masyarakat.

1.6. Defenisi Operasional Defenisi operasional adalah gambaran mengenai prosedur yang diperlukan untuk memasukkan unit-unit dalam kategori tertentu dari tiap-tiap variabel. Variabel adalah suatu konsep yang secara empiris dapat diukur dan dinilai. Dalam penelitian ini defenisi operasionalnya adalah sebagai berikut : 1. Kondisi sosial ekonomi. Indikatornya adalah : •

Pendidikan

•

Pekerjaan

•

Penghasilan

•

Kesehatan

2. Persepsi masyarakat sebagai variabel bebas. Indikatornya adalah : •

Pengetahuan masyarakat tentang prosedur pelayanan yang dilalui :


-

Mudah dipahami

-

Petunjuk yang jelas - Kejelasan waktu pelayanan

•

Kepastian biaya pelayanan jelas

Tanggapan Masyarakat tentang pelayanan yang diberikan oleh Aparat Kecamatan : » Sikap dari aparat pelaksana pelayanan : - Sopan dan ramah - Adanya kesamaan pelayanan - Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan » Kualitas pelayanan yang diberikan : - Pelayanan yang mudah dan terjangkau - Sarana dan prasarana yang tersedia - Keamanan dan keyamanan dalam pelayanan - Masyarakat tidak mengeluh

3. Pelayanan Publik sebagai variabel terikat. Indikatornya variabelnya adalah •

Pelayanan administrasi yaitu pelayanan masyarakat yang erat dengan tugastugas umum pemerintahan seperti pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Surat Miskin (Surat Keterangan Tidak Mampu), Surat Tanah, ASKES.

•

Pelayanan Barang adalah pelayanan yang tampak dan berguna dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti Air Bersih, Telephone, Listrik.


•

Pelayanan Jasa yaitu pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain.


BAB II KERANGKA TEORI

2.1. Persepsi Masyarakat Istilah persepsi diartikan sebagai pendapat, pandangan seseorang atau kelompok manusia, dan sebagainya. Namun, sebenarnya istilah persepsi memiliki pengertian yang lebih mendalam adalah suatu penglihatan atau gambaran terhadap sesuatu yang dilakukan seseorang atau kelompok. Menurut Thoha (1998 : 23) persepsi adalah proses kognitif yang dialami penglihatan,

pendengaran,

penghayatan,

perasaan dan penciuman.

Persepsi

merupakan penafsiran yang unik terhadap situasi. Yang dimaksud dengan kognitif di atas adalah proses atau kegiatan mental yang sadar seperti berfikir, mengetahu, memahami, dan kegiatan konsepsi mental seperti sikap, kepercayaan, dan penghargaan yang kesemuanya merupakan faktor yang menentukan perilaku. Menurut Wirawan (1991 : 37) menyebutkan bahwa persepsi adalah proses pemahaman terhadap apa yang terjadi di lingkungan, senada dengan Soejono Soekanto (1985 : 89) menyatakan bahwa persepsi adalah kesadaran yang tidak dapat ditafsirkan yang timbul dari stimulus, dan persepsi itu lahir karena adanya rangsangan yang ditimbulkan. Persepsi masyarakat adalah suatu proses dimana sekelompok manusia yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu dan memberikan pemahaman

atau

tanggapan

terhadap

hal-hal

atau

pristiwa

yang

terjadi

dilingkungannya.


Dari pengertian diatas, jika dikaitkan dengan persepsi masyarakat terhadap efektifitas pelayanan publik pasca pemekaran daerah berarti pemahaman atau gambaran serta pandangan maupun penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah Kecamatan Pining tersebut. Jadi persepsi yang diberikan masyarakat tentang usaha-usaha pemerintah daerah serta kualitas pelayanan yang baik dalam pelaksanaannya.

2.2.Efektifitas Pelayanan Publik Menurut Sondang P. Siagian menyatakan bahwa efektifitas berkaitan dengan masalah waktu. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan (Siagian, 2003 : 17). Pelayanan publik adalah salah satu fungsi organisasi baik organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung (Moenir, 1992 : 16-17). Pelayanan publik yang lebih spesifik dapat dikutip dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 kemudian disampaikan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 mendefenisikan pelayanan umum atau publik adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instasi pemerintahan baik pusat maupun daerah, dalam bentuk barang maupun jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan. Permintaan pelayanan publik terus meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Hal tersebut terkait dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

meningkatnya tingkat pendidikan, meningkatnya kebutuhan, semakin beragamnya lapangan pekerjaan dan semakin bertambahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik bukan hanya merupakan persoalan administratif saja tetapi lebih tinggi dari itu yaitu pemenuhan keinginan dari publik. Oleh karena itu diperlukan kesiapan bagi adminitator pelayan publik agar dapat dicapai kualitas pelayanan yang baik. (Sumartono, 2007 : 28) Pemerintahan

pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintahan diadakan tidak untuk melayani diri sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya deni mencapai tujuan bersama

(Rasyid,1998:139).

Karenanya

birokrasi publik

berkewajiban

dan

bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang baik dan professional. Publik adalah masyarakat umum itu sendiri, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator tetapi juga sekaligus kadangkadang bertindak sebagai penguasa dalam pengaturan hukum tata negaranya. (Kencana Inu, 1999 : 39). Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mepunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan atta cara yang telah ditetapkan.(Widodo, 2001 : 14). Memberikan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik (Pemerintahan Daerah) merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan harapan publik yang menuntut untuk dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik. Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

Selain itu fungsi pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah saat ini sesungguhnya sebagaimana dikatakan Rasyid (1998:11) adalah untuk melayani masyarakat. Hal ini berarti pelayanan merupakan sesuatu yang terkait dengan peran dan fungsi pemerintah yang harus dijalankannya. Peran dan fungsinya itu dimaksudkan selain untuk melindungi juga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara luas guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Disamping itu maka dalam rangka peningkatan pelayanan publik dalam memberikan layanan publik setidaknya para pelayan publik harus: a. Mengetahui kebutuhan yang dilayani b. Menerapkan persyaratan manajemen untuk mendukung penampilan (kinerja) c. Memantau dan mengukur kinerja Ruang lingkup pelayanan publik meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan: 1. mewujudkan kepastian hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. 2. mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang baik. 3. terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal. 4. mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kuliatas pelayanan publik sesuai dengan mekanisme yang berlaku.


Untuk itu sebagai perwujudan dari apa yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh pelayan publik agar pelayanan publik dikatakan efektif, maka dalam memberikan layanan publik seharusnya: a. Mudah dalam pengurusan bagi yang berkepentingan (prosedurnya sederhana) b. Mendapat pelayanan yang wajar c. Mendapat pelayanan yang sama tanpa pilih kasih d. Mendapat perlakuan jujur dan terus terang (transparans) Dalam keputusan Menteri pendayagunaan aparatur Negara Nomor 63 Tahun 200 tentang pedoman umum pelayanan publik, setidaknya harus memenuhi perinsipperinsip sebagai berikut : 1. Kesederhanaan, dalam arti prosedur/ tata cara pelayanan diselenggarakan secara cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 2. Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan publik harus dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. 3. Akurasi, yakni produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 4. Keamanan, yakni proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. 5. Tanggung jawab yakni pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 6. Kemudahan akses, yaitu bahwa tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat.


7. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan yakni pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ihklas. 8. Kenyamanan meliputi lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, nyaman, bersih, rapi serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.

2.3. Pemekaran Kecamatan Pemekaran Kecamatan adalah pembentukan Kecamatan baru dengan cara mengembangkannya dari Kecamatan yang telah ada. Pembangunan sebagai suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan modernisasi bangsa guna peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Conyers (Moeljarto, 1987 : 31) menyatakan salah satu ciri utama Negara berkembang adalah komitmen mereka terhadap pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui perencanaan nasional yang meliputi pengambilan keputusan dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yaitu mensejahterakan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan Kecamatan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, pemekaran Kecamatan merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran Kecamatan diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah serta pelayanan pada masyarakat. Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberi ruang yang sangat leluasa untuk memekarkan diri, hasrat daerah untuk memekarkan diri sangat berkaitan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah melalui jargon untuk menentukan nasib sendiri (Cahyo, 2004 : 7). Hakikat dan tujuan pemekaran daerah/ daerah otonom salah satunya adalah mendekatkan pemerintahan pada pelayanan publik (Romli, 2007 : 138). Hal ini juga akan menyebabkan pelayanan publik menjadi efesian dan efektif yang menurut Rondenelli dapat terjadi karena sejumlah hal yakni melalui otonomi terjadi optimalisasi hirarkhi menjadi penyampaian layanan akibat dari penyediaan pelayanan publik di lakukan oleh institusi yang memliki kedudukan lebih dekat dengan masayarakat sehingga keputusan-keputusan strategis dapat lebih mudah dibuat, adanya penyesuaian layanan terhadap kebutuhan dan kondisi yang ada di tingkat lokal, adanya tingkat perawatan terhadap infrastruktur yang ada melalui alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di wilayahnya, adanya pengalihan funsi-fungsi rutin dari pusat kepada daerah sehingga pusat lebih berkonsentrasi pada fungsi-fungsi kebijakan, adanya peningkatan kompetisi dalam penyediaan layanan diantara unit-unit pemerintah dan antara sektor publik dan swasta atas arahan pemerintah daerah dan dapat menjadikan birokrasi menjadi lebih berorientasi kepada daerah. Menurut Rasyd (1998 : 11) tugas pokok pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kereativitasnya demi penciptaan kemajuan bersama. Karena itu, komitmen pelayanan yang diinginkan dari aparatur


pemerintahan diharapkan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, dan memelihara ketertiban. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang menetapkan Qanun sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Kecamatan pada pasal 1 ayat 3 “Kecamatan atau nama lain, adalah perangkat daerah Kabupaten atau Kota yang dipimpin oleh seorang Camat atau nama lain”, dan Pasal 3 “Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau kepada Walikota”, serta Pasal 4 “Camat mempunyai

tugas

memimpin

penyelenggaraan

dan

pembinaan

kehidupan

pembangunan

pemerintahan,

kemasyarakatan

pelaksanaan

dalam

wilayah

Kecamatan”. Dengan dimekarkannya Kecamatan diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Sesuai dengan tujuan pemekaran tersebut adalah : a. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu seluruh kegiatan/ aktivitas aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan. Penyelenggaraan pemerintahan agar berdaya guna dan berhasil guna untuk upaya percepatan pembangunan di kecamatan melalui pendekatan birokrasi pemerintah kepada masyarakat. b. Peningkatan pelayanan publik, yaitu seluruh pelayanan pemerintah terhadap masyarakat luas tanpa adanya diskriminasi, pelayanan ini meliputi kegiatan


administrasi, kegiatan pelayanan, ketersediaan sarana pendidikan, kesehatan, dan perasaan aman bagi masyarakat. c. Pemberdayaan potensi wilayah secara maksimal, dimana potensi wilayah adalah seluruh potensi wilayah yang dimiliki daerah tersebut, baik berupa sumber daya manusia maupunsumber daya alam. d. Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, pelibatan masyarakat dalam hal ini adalah kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat luas dalam kegiatan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur kecamatan, pembangunan sarana jalan, sarana ibadah, budaya, dan lain-lain. Tercapainya pembangunan atau kesejahteraan masyarakat tersebut dilihat pada pelayanan publik dari birokrasinya. Aparat Kecamatan sebagai birokrat di tingkat Kecamatan Aparat sebagai pemerintah yang merupakan pelaksana relatif lengkap dan juga sebagai pemerintah yang letaknya dekat/ berhadapan langsung dengan desa dituntut untuk mampu menangani kendala-kendala yang dihadapi dalam usaha-usaha pembangunan yang digalakkan pemerintah. Aparat Kecamatan harus mampu melaksanakan fungsi utamanya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, efektif dan efisien.

2.4. Birokrasi Pemerintahan Menurut Peter Blow (2000) birokrasi adalah organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan

tugas-tugas

administrtif

dalam

sekala

besar

dengan

cara

mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis. Birokrasi merupakan alat


untuk mempermudak jalannya penerapan kebijakan pemerintah dalam melayani masyarakat. Masyarakat modern memerlukan sebuah organisasi yang didalamnya ada pembagian tugas. Marx Weber memperkenalkan organisasi untuk mengelola masyarakat modern yaitu birokrasi (Dwijoyoto, 2001 : 177). Menurut Weber, tipe ideal birokrasi yang rasional, yaitu dilakukan dengan cara : a. Individu pejabat secara personal bebas, akan dibatasi oleh jabatannya. Manakala ia menjalankan tugas-tugas/ kepentingan individual dalam jabatannya, pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan keluarga. b. Jabatan itu disusun dalam tingkatan hirarki dari atas kebawah dan kesamping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan ada jabatan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan besar dan yang lebih kecil. c. Setiap pejabat mempunyaikntrak jabatan yang harus dijalankan d. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian konfetitif. e. Setiap pejabat memiliki gaji termasuk hak untuk menerima pension sesuai dengan tingkat hirarki yang disandangnya. f. Terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan sesuai dengan pertimbangan yang objektif. g. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dengan instansinya untuk kepentingan pribadi/keluarga.


h. Setiap pejabat berada dibawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. Menurut pendapat Soerjono Soekanto mengutip Weber bahwa “birokrasi merupakan suatu organisasi yang dimaksud untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus-menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu”(Soekanto, 1982:301). Untuk lebih mempertajam pemahaman tentang birokrasi maka kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan pengertian birokrasi pemerintahan. Pengertian birokrasi pemerintahan menurut Ermaya Suradinata seperti yang dikutip oleh Tjahya Supriatna, adalah: “Sistem yang mengatur jalannya pemerintahan dan pembangunan. Sebagai suatu sistem, proses birokrasi mencakup berbagai sub sistem yang saling berkaitan, saling mendukung, saling menentukan, sehingga dapat membentuk suatu totalitas komponen yang terpadu. Sub sistem ini mencakup kewenangan, tugas pokok, unsur manusia, tempat kerja, dan tata kerja. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa birokrasi pemerintahan juga merupakan alat atau instrumen pemerintah dalam melaksanakan proses pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan masyarakat dan seterusnya” (Supriatna, 1997 : 102). Birokrasi pemerintahan didefinisikan sebagai struktur pemerintahan yang berfungsi memproduksi jasa publik atau layanan-civil tertentu berdasarkan kebijakan yang

ditetapkan

dengan

mempertimbangkan

berbagai

pilihan

dari

lingkungan”(Ndraha, 2003:521) Dari

pendapat

tersebut

diatas

dapat

disimpulkan

bahwa

birokrasi

pemerintahan memiliki pengertian sebagai suatu struktur dalam suatu kesatuan sistem pemerintahan yang menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik dan memproduksi Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

jasa

publik

berdasarkan

aturan

dan

kebijakan

yang

kesemuanya

itu

mempertimbangkan aspek kondisi lingkungan. Birokrasi dengan berbagai peran yang dimilikinya memiliki posisi yang strategis guna meningkatkan kesejahteraan, keamanan, dan keadilan rakyat. Birokrasi dan masyarakat mempunyai hubungan yang filosofis yaitu birokrasi merupakan bagian dari rakyat yang mempunyai hubungan sistemik, organik, fungsional dan ideal. Ini berarti birokrasi dalam menjalankan hubungannya harus memperhatikan kepentingan rakyat. Syukur Abdullah seperti yang dikutip oleh Priyo Budi Santoso mengemukakan pendapatnya mengenai hubungan birokrasi dengan masyarakat Indonesia, sebagai berikut: 1. Birokrasi pemerintahan umum, yaitu birokrasi yang berkenaan dengan fungsifungsi dasar pemerintahan dan keamanan, hukum dan ketertiban, perpajakan, dan intelejen. Birokrasi menjalankan fungsi dan peranan mereka dengan orientasi pengaturan (regulative orientations) yang cukup ketat, luas, dan efektif. 2. Birokrasi pembangunan, yaitu birokrasi yang menjalankan fungsi dan peranan untuk mendorong perubahan dan pertumbuhan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Pada hakekatnya, birokrasi diharapkan mampu berperan dalam aspek pengaturan dan pelayanan secara bersamaan. 3. Birokrasi pelayanan, yaitu birokrasi yang menjalankan peranan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.


2.5.Kondisi Sosial Ekonomi Keadaan sosial ekonomi setiap orang itu berbeda-beda dan bertingkat, ada yang keadaan sosial ekonominya tinggi, sedang, dan rendah. Sosial ekonomi menurut Abdulsyani (1994) adalah kedudukan atau posisi sesorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis tempat tinggal, sedangkan menurut Soerjono Soekanto (2002) sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan peraulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubunganya dengan sumber daya. Berdasarkan kodrat-Nya manusia dilahirkan memiliki kedudukan yang sama dan sederajatnya, akan tetapi sesuai dengan kenyataan setiap manusia yang menjadi warga suatu masyarakat, senantiasa mempunyai status atau kedudukan dan peranan. Ada beberapa faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya keadaan sosial ekonomi orang tua di masyarakat, diantaranya : a. Pendidikan Pendidikan sangatlah penting peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memiliki pendidikan yang cukup maka seseorang akan mengetahui mana yang baik dan mana yang dapat menjadikan seseorang menjadi berguna baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain yang membutuhkannya. Adapun pengertian pendidikan yang lebih jelas, dapat dilihat dalam pengertian-pengertian

pendidikan

yang

diungkapkan

Soerjono

Soekanto

:

“Pendidikan merupakan suatu alat yang akan membina dan mendorong seseorang untuk berfikir secara rasional maupun logis, dapat meningkatkan kesadaran untuk Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

menggunakan waktu sebaik-baiknya dengan menyerap banyak pengalaman mengenai keahlian dan keterampilan sehingga menjadi cepat tanggap terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi” (Soerjono Soekanto,1969 : 143) b. Pekerjaan Pekerjaan akan menentukan status sosial ekonomi karena dari bekerja segala kebutuhan akan dapat terpenuhi. Pekerjaaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi namun usaha manusia untuk mendapatkan kepuasan dan mendapatkan imbalan atau upah, berupa barang dan jasa akan terpenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi kemampuan ekonominya, untuk itu bekerja merupakan suatu keharusan bagi setiap individu sebab dalam bekerja mengandung dua segi, kepuasan jasmani dan terpenuhinya kebutuhan hidup. c. Pendapatan Pendapatan adalah jumlah semua pendapatan kepala keluarga maupun anggota keluarga lainnya yang diwujudkan dalam bentuk uang dan barang. pendapatan juga sangat berpengaruh terhadap tingkat ekonomi seseorang . Apabila seseorang mempunyai pendapatan yang tinggi, maka dapat dikatakan bahwa tingkat ekonominya tinggi juga. Disamping memiliki penghasilan pokok setiap Keluarga biasanya memiliki penghasilan lain yang meliputi penghasilan tambahan dan penghasilan insidentil. d. Kondisi tempat tingal. Menurut Abdulsyani dan Aryana, untuk mengukur tingkat sosial ekonomi seseorang dari rumahnya, dapat dilihat dari:


1. Status rumah yang ditempati, bisa rumah sendiri, rumah dinas, menyewa, menumpang pada saudara atau ikut orang lain. 2. Kondisi fisik bangunan, dapat berupa rumah permanen, kayu dan bambu. Keluarga yang keadaan sosial ekonominya tinggi, pada umumnya menempati rumah permanen, sedangkan keluarga yang keadaan sosial ekonominya menengah kebawah menggunakan semi permanen atau tidak permanen. 3. Besarnya rumah yang ditempati, semakin luas rumah yang ditempati pada umunya semakin tinggi tingkat sosial ekonominya. Rumah dapat mewujudkan suatu tingkat sosial ekonomi bagi keluarga yang menempati. Apabila rumah tersebut berbeda dalam hal ukuran dan kualitas rumah. Rumah yang dengan ukuran besar, permanen dan milik pribadi dapat menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonominya tinggi berbeda dengan rumah yang keil, semi permanen dan menyewa menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonominya rendah.


BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian diskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mamahami secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena serta gejala yang diteliti (Prasetyo, 2005 : 42).

3.2. Lokasi Penelitian Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues. Adapun alasan pemilihan lokasi ini adalah : 1. Lokasi ini merupakan tempat peneliti berdomisili sehingga memudahkan dalam mengakses data yang diperlukan. 2. Terdapatnya unit analisis yang dapat mendukung penelitian ini seperti tempat tersebut baru pemekaran.

3.3. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel Populasi adalah keseluruhan gejala/satuan yang ingin diteliti (Presetyo, 2005:119). Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah seluruh penduduk yang tinggal di Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues yaitu 1131 KK (Kepala Keluarga). Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti dan dianggap dapat menggambarkan populasinya. Untuk menghitung besarnya sampel didasarkan pada Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

pendapat Taro Yamane (Sarwono, 2006 : 120) yang mengajukan pilihan ukuran sampel berdasarkan tingkat presisi 10% dan tingkat kepercayaan 90%. Rumus yang dikemukakan Taro Yamane adalah : N n= N (d)2 + 1 Di mana n : Besarnya sampel, N : Besarnya populasi, d : Presisi/ derajat kebebasan (peneliti menetapkan 10% atau d = 0,1) Dari rumus Taro Yamane tersebut, maka besar sampel yang ditarik pada penelitian ini adalah : N n= N (d)2 + 1 1131 n= 1131 (0,1)2 + 1 1131 n= 1131 (0,1)2 + 1 1131 n= 11, 31 + 1 1131 n= 12,31 = 91, 87, Jadi sampelnya adalah : 92 KK Jadi , sampel yang digunakan untuk penelitian ini berjumlah 92 KK. Sedangkan untuk menentukan responden yang berhak dijadikan sampel digunakan Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

proporsional sampling. Penggunaan teknik ini dilakukan dengan menyeleksi setiap unit sampel yang sesuai dengan ukuran unit sampel dan untuk memungkinkan memberi peluang kepada populasi yang lebih kecil untuk tetap dipilih sebagai sampel (Sarwono, 2006 : 115). Dalam teknik ini, menggunakan rumus sebagai berikut : n1 x n N= n n1 : jumlah jiwa n : jumlah sampel N : jumlah populasi Berdasarkan rumus diatas, maka dapat dihitung sampel yang terpilih di setiap desa berdasarkan KK (Kepala Keluarga), yaitu : Desa Pinding

315 x 92 : 1131

Sampel adalah 26

Desa Pertik

256 x 92 : 1131

Sampel adalah 20

Desa Uring

215 x 92 : 1131

Sampel adalah 17

Desa Ekan

106 x 92 : 1131

Sampel adalah 9

Desa Pasir Putih

72 x 92 : 1131

Sampel adalah 6

Desa Pintu Rime

58 x 92 : 1131

Sampel adalah 5

Desa Pepelah

44 x 92 : 1131

Sampel adalah 4

Desa Gajah

37 x 92 : 1131

Sampel adalah

Desa Lesten

28 x 92 : 1131

Sampel adalah 2

3

Jadi, total sampel yang diambil adalah 92 KK.


3.4. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan atau mengumpulkan data (informasi) yang dapat menjelaskan dan atau menjawab permasalahan penelitian yang bersangkutan secara objektif. Data penelitian dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data skunder. Dimana data tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang biasa digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : a. Studi lapangan : yaitu teknik pengumpulan data melalui penelitian langsung dengan turun kelokasi penelitian untuk mencari fakta/ data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu dengan cara : a. Observasi, merupakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai objek penelitian. b. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengedarkan suatu pertanyaan berupa formulir, diajukan secara tertulis kepada responden untuk mendapatkan jawaban tertulis. c. Wawancara, yaitu proses pengumpulan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung mengenai penelitian untuk melengkapi data dari koesioner. d. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang ada pada instansi atau lembaga yang relevan untuk menyusun deskriptif wilayah penelitian dan untuk melengkapi bahan analisa. Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

Dalam penelitian ini peneliti memerlukan dokumen dari daerah Kecamatan pining tentang jumlah aparat Kecamatan dan lain-lain yang dapat mendukung penelitian ini. b. Studi kepustakaan : yaitu teknik pengumpulan data atau informasi yang menyangkut masalah yang diteliti dengan mempelajari dan menelaah buku, majalah, atau surat kabar dan bentuk tulisan lainnya yang ada relevansi dengan masalah yang diteliti.

3.5. Analisis Data Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik distribusi frekuensi. Perhitungan data dengan distribusi ini dengan menghitung frekuensi data tersebut dipersentasekan disebut juga frekuensi relatif (Sarwono, 2006 : 139). Untuk menghitung frekuensi tersebut dengan menggunakan rumus : Fx N=

X 100 % n Keterangan Fx : Frekuensi individu n : Jumlah Frekuensi/ Kejadian

Dari data tersebut kemudian dianalisis, dievaluasi, serta disusun kedalam sebuah laporan penelitian.


3.6. Jadwal Kegiatan No

Kegiatan

Bulan ke 1

2

3

4

5

6

7

8

1

Pra Observasi

√

2

ACC Judul

√

3

Penyusunan Proposal Penelitian

4

Seminar Proposal Penelitian

√

5

Revisi Proposal Penelitian

√

6

Penelitian Ke Lapangan

√

7

Pengumpulan Data dan Analisis Data

√

8

Bimbingan

√ √ √ √

9

Penulisan Laporan Akhir

10

Sidang Meja Hijau

9

√ √

√ √ √

3.7. Keterbatasan Penelitian Keterbatasan dalam penelitian ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian ilmiah. Kendala yang dihadapi oleh terbatasnya waktu berhubung dengan tempat penelitian, dimana peneliti mengalami kendala dalam menentukan waktu yang tepat untuk peneliti menyebarkan angket kepada responden., disamping itu kedekatan peneliti dengan warga masyarakat.


BAB IV ANALISIS DATA

Pada bab ini penulis akan menyajikan tentang data-data yang diperoleh selama penelitian di lapangan yang telah dilakukan pada masyarakat Kecamatan Pining. Data dalam penelitian ini terdiri dari deskripsi lokasi penelitian dan data-data dari lapangan yaitu koesioner dari responden dan data hasil wawancara dari aparat Kecamatan Pining.

4.1.Gambaran Umum Lokasi Penelitian 4.1.1. Sejarah Masyarakat Pining dan Pemekaran Kecamatan Pining Untuk mengenal asal mula atau sejarah masyarakat Pining tidak terlepas dari suku yang dianutnya yakni suku Gayo. Pada mulanya mereka menetap di Peureulak yang sekarang wilayah Aceh Timur. Namun perkembangan berikutnya dengan semakin bertambahnya penduduk menyebabkan mereka mencari pemukiman baru dan perluasan lapangan kerja.. Sedangkan waktu itu komunikasi yang ada hanyalah sungai. Maka mereka menyusuri sungai dan akhirnya membawa kepedalaman. Menurut Ibrahim Mahmud menyebutkan, perluasan lapangan kerja dan pemukiman baru ini mengakibatkan berpencar kesegala penjuru yang salah satunya Jambo Aer. Jambo Aer hulunya adalah Linge Serule. Linge sekarang ini adalah Kecamatan Isaq dan Serule sekarang adalah Kecamatan Bintang di Aceh Tengah. Kerajaan Linge dan Serule mempunyai rakyat dan pemimpin untuk menjaga kestabilan kedua kerajaan dan segenap rakyatnya diciptakan istilah “Asal Linge awal Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

Serule” Artinya, bahwa orang Gayo berasal dari Linge awal Serule. Hingga sekarang istilah ini masih berlaku dan menjadi pegangan yang diyakini masyarakat Gayo. Bahwa nenek moyang mereka mulanya berasal dari Linge dan berawal dari Serule. (Legenda Sejarah Daerah dan Suku Gayo : 6). Akibat dari kepadatan penduduk kemudian terus berkembang ke daerah lain seperti Peureulak terus ke Peunarun, ke Lokop dan di Takengon Aceh Tengah sekarang lalu ke Belang Keujeren (Kabupaten Gayo Lues Sekarang). Begitu juga dengan Desa Pining, pada mulanya seorang dari Linge adalah pemburu rusa yang merupakan pekerjaannya di kerajaan Linge. Dengan pekerjaannya yang setiap hari tersebut membosankan, sehingga ia ingin memburu rusa putih. Pada kemudian hari, ia tetap ingin memburu rusa tersebut sambil mengikuti jejak rusa putih itu. Ia menombaknya, dan in berkata dalam bahasa gayo “ihe kahe konyor kone, iyone kahe ku uke kampung” artinya, dimana nantinya saya mendapat tombak saya, maka disitu saya akan membuka perkampungan (sumber : Tokoh agama Desa Pertik, Tgk. Abu Thalib). Ia membuka kampung disebutnya kampung Pining, sehingga orang itu disebut Datuk Pining. Dan kemudian menyebar sehingga sekarang menjadi 9 desa yaitu desa Pining, Pertik, Pinturime, Ekan, Pasir Putih, Lesten, Pepelah, Uring, dan desa Gajah. Kecamatan Pining mayoritas masyarakatnya adalah suku Gayo sebagai penduduk aslinya. Desa-Desa tersebut dimekarkan menjadi Kecamatan Pining. Kecamatan Pining

dimekarkan saat Kecamatan Blangkejeren melakukan pemekaran daerah

menjadi Kabupaten yaitu Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 10 April 2002. alasan dimekarkannya menjadi Kecamatan adalah sulitnya urusan pemerintahan dan Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

kurangnya pembangunan Desa, hal ini dinyatakan oleh aparat Kecamatan adalah sebagai berikut : “Alasan yang sangat mendasari di laksanakannya pemekaran Kecamatan

Pining

adalah

masalah

urusan

administrasi

pemerintahan yang sangat sulit untuk mengurusnya, karena Kecamatan Pining sangat jauh dengan Kecamatan induk”. (Wawancara dengan Aparat Kecamatan Bpk.Zulfikar, 2009). Pemekeranan ini dilakukan supaya ada pemerataan pembangunan dengan Kecamatan Induk, seperti yang dikatakan aparat Kecamatan adalah : “yang turut bereran serta merumuskan pemekaran tersebut adalah tokoh masyarakat se-Kecamatanp Pining dan didukung oleh Kecamatan induk yaitu Kecamatan Blang Keujeren” (wawancara dengan Camat, Bpk Abu Thalib, 2009) Secara umum mata pencaharian mereka sehari-hari adalah bertani dan berkebun menjadi modal utama perekonomian masyarakat dengan cara membabat hutan (Nebes) yang mengolahnya untuk tanaman coklat, jagung, ubi-ubian, dan lainlain, disawah seperti padi dan cabai. Kecamatan Pining terletak di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang luas wilayahnya 1.100 km. Secara geografis Kecamatan Pining memiliki batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lokob Aceh Timur

-

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rikit Gaib

-

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kalol Pulo Tiga Aceh Timur


-

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues Kecamatan Pining merupakan daerah baru pemekaran yang sedang giat

melakukan pembangunan, Sebagai daerah hasil pemekaran yang baru tentunya masih banyak

pembenahan

infrastruktur

dalam

memenuhi

pelayanan

kepada

masyarakatnya.

4.1.2. Gambaran Penduduk Kecamatan Pining 4.1.2.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Desa Jenis Kelamin Desa

Jumlah Penduduk

KK

Laki-Laki

Perempuan

1.315

315

618

697

Pertik

675

256

327

348

Uring

628

215

297

331

Ekan

461

106

230

231

Pasir Putih

458

72

206

252

Pintu Rime

486

58

226

260

Pepelah

154

44

60

94

Gajah

170

37

79

91

Lesten

150

28

70

80

Jumlah

4.497

1131

2.113

2.430

Pinding

Sumber : Pemerintah Kecamatan Pining 2008-2009 Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

Masalah kependudukan yang antara lain meliputi jumlah distribusi penduduk merupakan salah satu masalah yang harus diperhatikan secara saksama dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi, tetapi dapat pula menjadi beban dalam proses pembangunan jika kualitasnya rendah. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan, dalam menangani permasalahan penduduk, pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Karenanya, program perencanaan pembangunan manusia harus mendapat prioritas utama yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.

4.1.2.2.Tingkat Pendidikan Masyarakat No

Pendidikan

Jumlah

1

SD

1136

2

SMP

328

3

SMA

288

4

Perguruan Tinggi

43

Sumber : Pemerintah Kecamatan Pining 2008-2009 Tingkat pendidikan Kecamatan Pining masih tergolong rendah, karena ratarata masyarakatnya kebanyakan hanya mengecap pendidikan Sekolah Dasar (SD). Hal ini mungkin karena pengaruh dari orang tua dahulu, mereka berperinsif sekolah sama dengan tidak sekolah tujuannya hanya mencari uang. Oleh karena itu mereka lebih memilih untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan bekerja mengikuti


orangtuanya. Padahal Pendidikan merupakan proses pemberdayaan manusia sebagai subjek sekaligus objek dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Mengingat pendidikan sangat berperan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan setiap manusia, karena tingkat pendidikan yang tinggi cendrung sangat berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi. Tingkat pendidikan tinggi akan memberikan kesejahteraan yang baik pula. Hal tersebut menjadi kebenaran umum, karena pendidikan merupakan salah satu kesempatan yang sangat penting bagi seseorang untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, maka akan besar dan baik pula dalam memperoleh pekerjaan, sehingga pendapatan akan dihasilkanpun akan lebih baik pula.

4.1.2.3.Tingkat Pekerjaan Masyarakat No

Pekerjaan

Jumlah

1

Petani

1812

2

PNS

35

3

Wiraswasta

85

Sumber : Pemerintah Kecamatan Pining 2008-2009 Pekerjaan merupakan salah satu aspek penting tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Di kecamatan Pining tersebut dapat dilihat bahwa masyarakatnya lebih banyak bergelut di bidang pertanian, karena hal ini merupakan


turun-temurun dari nenek moyang mereka. Walaupun ada sebagian PNS dan Wiraswasta, namun mereka juga memiliki lahan pertanian yang sebagian dikerjakan orang lain.

4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Pining Camat

Sekstaris Kecamatan

Seksi Pemetintahan

Struktur

Seksi Pembangunan

organisasi

Kecamatan

Seksi Kesejahtraan Sosial

Pining

sangat

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

sederhana,

struktur

organisasinya adalah sebagai berikut : 1. Camat Camat membawahi seluruh jabatan yang ada dalam struktur organisasi Kecamatan. 2. Sekretaris Kecamatan Sekretaris kecamatan merupakan unsur staff, yang dipimpin oleh seorang sekretaris kecamatan yang selanjutnya disebut SEKCAM, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.


3. Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana pemerintahan Kecamatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, dipimpin oleh seorang kepala seksi, yang berada dibawa dan bertanggungjawab kepada Camat. 4. Seksi Pembangunan Seksi

pembangunan

merupakan

unsur

penyelenggara

pemerintahan

Kecamatan di bidang pembangunan, yang dipimpin oleh seorang kepala seksi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. 5. Seksi Kesejahteraan Sosial Seksi Kesejahteraan Sosial merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Kecamatan di bidang kesejahteraan sosial yaitu mengkordinasikan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kepemudaan, olah raga. 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Seksi

ketentraman

dan

ketertiban

merupakan

unsur

penyelenggara

pemerintahan Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban, yaitu melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan ideology dan politik dalam negeri serta pembinaan Polisi Pamong Praja.


4.1.4. Sarana Umum 4.1.4.1.Sarana Kesehatan No

Keterangan

Jumlah

1

Rumah Sakit

1

2

Puskesmas

2

3

Posyandu

9

Sumber : Pemerintah Kecamatan Pining 2008-2009 Di Kecamatan Pining ini sarana dibidang kesehatan masih tergolong minim, kebanyakan hanya tersedia Posyandu, itu di setiap Desa ada. Tapi Puskesmas hanya ada dua yaitu di Desa Pining dan Desa Uring, dan Rumah Sakit hanya ada satu yaitu di Desa Pining. Bila ada anggota kelurarga yang menderita penyakit serius, pada umumnya tidak dapat diatasi berhubung karena dari Desa lain ke Desa Pining tersebut berjauhan.

4.1.4.2.Sarana Pendidikan No

Keterangan

Jumlah

1

SD

9

2

SMP

2

3

SMA

1

Sumber : Pemerintah Kecamatan Pining 2008-2009 Sarana pendidikan di Kecamatan Pining saat ini masih kurang dimana hanya Sekolah Dasar (SD) yang ada setiap Desa, namun Sekolah Menengah Pertama (SMP) Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

hanya ada 2 yaitu di Desa Uring dan Desa Pining. Sedangkan Sekolah Menengah Atas hanya ada satu yaitu di Desa Pining.

4.1.4.3. Sarana Ibadah No

Keterangan

Jumlah

1

Mesjid

9

2

Meunasah

12

3

Mushola

5

Sumber : Pemerintah Kecamatan Pining 2008-2009 Sarana ibadah di Kecamatan Pining seperti Mesjid, Meunasah, dan Mushola. Semua sarana ibadah tersebut setiap desa mempunyai Mesjid dan digunakan bagi orang beragama islam, karena penduduk Kecamatan Pining mayoritas beragama islam. Mesjid tersebut digunakan tempat orang beribadah seperti sholat jum’at, sholat lima waktu, dan sholat lainnya, ini merupakan rutinitas masyarakat tersebut. Meunasah digunakan untuk tempat musyawarah seperti musyawarah dalam mengadakan acara kesenian, acara muda-mudi, dan lain-lain. Disamping itu, Meunasah juga digunakan untuk acara-acara keagamaan yakni hari-hari besar agama islam seperti Maulid Nabi, Israq-Miqra’, Musabaqah, dan lain-lain. Sedangkan Mushola digunakan untuk sholat juga namun hanya orang-orang yang dekat dengan rumahnya saja. Di Mushola ini tidak ada orang yang mengadakan sholat jumat.


4.1.4.4.Sarana Komunikasi Sarana konukasi di Kecamatan Pining kurang memadai, kenyataan ini terlihat dari segi elektronik yang dimiliki warga seperti Televisi harus memakai parabola, bagi yang kurang mampu terpaksa mereka tidah bias melihat informasi diluer daerah mereka, begitu juga dengan hanphone. Sarana komunikasi yang sering digunakan masyarakat adalah radio, inilah sarana komunikasi yang digunakan untuk memperoleh informasi baik berita daerah maupun yang lainnya.

4.2. Analisis Tabel Tunggal Tabel 4.2.1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin No

Jenis Kelamin

Frekuensi

1

Laki-Laki

92

2

Perempuan

-

Jumlah

92

Persentase (%) 100 100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009 Berdasarkan Tabel 4.2.1. diatas, selama penulis melakukan penelitian dilapangan kepada 92 responden, bahwa semuanya adalah laki-laki yang berjumlah 92 (100%), karena disini peneliti menetapkan sebagai responden adalah Kepala Keluarga (KK)


Tabel 4.2.2. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur No

Umur

Frekuensi

Persentase (%)

1

20-30 tahun

37

40,22

2

31-40 tahun

41

44,57

3

40-50 tahun

12

13,04

4

50 tahun keatas

2

2,17

92

100

Jumlah Sumber : Penelitian Lapangan 2009

Berdasarkan 4.2.2. diatas dapat dilihat jumlah responden umur 20-30 tahun yang berjumlah 37 orang (40,22), umur 31-40 tahun sebanyak 41 orang (44,57%), umur 40-50 tahun sebanyak 12 orang (13,04), sisanya umur 50 tahun keatas berjumlah 2 orang (2,17). Berdasarkan klasifikasi umur diatas, dapat dinyatakan bahwa mayoritas responden berusia 31-40 tahun.

Tabel 4.2.3. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan No

Pekerjaan

Frekuensi

Persentase (%)

1

Petani/Berkebun

70

76,09

2

Wiraswasta

13

14,13

3

PNS

9

9,78

4

Lain-lain

-

-

Jumlah

92

100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009


Berdasarkan tabel 4.2.3 diatas dapat dilihat dimana yang berprofesi sebagai Petani/berkebun sebanyak 70 orang (76,09%), kemudian wiraswasta/ pedagang sebanyak 13 orang (14,13%), yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 9 orang (9,78%). Pekerjaan merupakan sesuatu yang dijadikan pokok penghidupan sehingga semua orang berusaha untuk memperoleh pekerjaan demi keinginan untuk mendapatkan nafkah yang memadai dengan tidak meninggalkan norma agama dan susila yang berlaku di masyarakat. Bicara mengenai pekerjaan masyarakat Kecamatan Pining tentu tidak terlepas dari keragaman, namun sebagaian besar masyarakat yang ada di Kecamatan tersebut bergelut di sektor pertanian/perkebunan, misalnya bercocok tanam padi, di sektor perkebunan menanam coklat, nilam, kemiri, dan lain-lain.

Tabel 4.2.4. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan No

Pendidikan

Frekuensi

Persentase (%)

1

SD

52

56,52

2

SMP

20

21,74

3

SMA

13

14,13

4

Penguruan Tinggi

7

7,61

92

100


Berdasarkan Tabel 4.2.4 diatas jika dilihat dari tingkat pendidikan adalah tamatan SD yaitu sebanyak 52 orang (56,52%), dilanjutkan dengan tamatan SMP sebanyak 20 orang (21,74%), kemudian tamatan SMA sebanyak 13 orang (14,13%), Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

sedangkan sisanya tamatan Perguruan Tinggi sebanyak 7 orang (7,61%). Ditinjau dari aspek pendidikan masyarakat Kecamatan Pining adalah mayoritas tamatan SD. Pendidikan merupakan unsur yang penting bagi manusia guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini berarti bahwa pendidikan masyarakat Pining sangat minim, sehingga kurang mampu dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik.

Tabel 4.2.5. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Agama No

Agama

Frekuensi

1

Islam

2

Kristen Protestan

-

-

3

Kristen Katolik

-

-

4

Budha

-

-

5

Hindu

-

-

Jumlah

92

Persentase (%)

92

100

100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009 Berdasarkan Tabel 4.2.5 diatas bahwa penduduk masyarakat Kecamatan Pining mayoritas beragama Islam, dimana penulis melakukan kepada 92 orang (100%) semuanya beragama Islam. Masyarakat Gayo yang menyebut dirinya dengan “Urang Gayo”, adalah pemeluk agama Islam. Secara lahiriah ke-Islaman orang Gayo dapat dilihat dari pola perkampungan dengan bangunan Meunasah, Mushola/Joyah dan Mesjid. Bagi masyarakat Gayo, agama Islam dengan segala Akidah dan Kaidahnya merupakan acuan utama perilaku mereka yang bergandeng dengan norma Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

Adat. Keterjalinan antara Agama dan Adat ini terekam jelas dalam ungkapan “Edet Pegerni Agama”

Tabel 4.2.6. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Suku No

Suku

Frekuensi

Persentase (%)

1

Suku Gayo

87

2

Suku Aceh

-

-

3

Suku Jawa

5

5,43

4

Suku Padang

5

Suku Batak

-

-

Jumlah

92

94,57

100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009 Berdasarkan Tabel 4.2.6 diatas bahwa sebanyak 87 orang (94,57%) adalah suku Gayo, sisanya 5 orang (5,43%) adalah suku Jawa Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa masyarakat Kecamatan Pining mayoritas dihuni oleh suku Gayo dan daerah Kecamatan Pining adalah milik orang Gayo.


Tabel 4.2.7. Distribusi Frekuensi Tentang Pendapatan Perbulan No

Pendapatan

Frekuensi

Persentase (%)

1

Rp 500.000-Rp1.000.000

53

57,61

2

Rp1.000.000-Rp 1.500.000

20

21,74

3

Rp 1.500.000-Rp 2.000.000

14

15,22

4

Lebih dari Rp 2.000.000

5

5,43

92

100


Berdasarkan tabel 4.2.7 diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 53 orang (57,61%) menyatakan berpenghasilan Rp 500.000-Rp 1.000.000. sebanyak 20 orang (21,74%) berpenghasilan Rp 1.000.000-1.500.000, dan 14 orang (15,22%) penghasilannya Rp 1.500.000-Rp 2.000.000. Sisanya 5 0rang (5,43%) berpenghasilan ≥ Rp 2.000.000. Orang yang hidup dalam lingkungan keluarga dengan penghasilan yang tinggi, dia akan dengan mudah mendapatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Hal ini berkebalikan dengan orang yang hidup dengan penghasilan yang sedikit, maka kebutuhan akan sarana prasarana akan terkalahkan oleh kebutuhan lain yang lebih esensial. Ditinjau dari penghasilan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Pining berpenghasilan rendah, karena penghasilan mereka mayoritas petani yang sifatnya tidak selalu tetap, kadangkala mereka mendapat keuntungan yang tinggi bila hasil pertanian mereka berhasil atau harga naik dan kadang mereka mengalami penurunan bila gagal panen atau harga dipasaran menurun.


Tabel 4.2.8. Distribusi Frekuensi Tentang Pengeluaran Perbulan No

Pengeluaran

Frekuensi

Persentase (%)

1

Rp 300.000

17

18,48

2

Rp 500.000

33

35,87

3

Rp 700.000

30

33,61

4

Lebih dari Rp 700.000

12

13,04

92

100


Berdasarkan tabel 4.2.8 diatas, sebanyak 17 orang (18,48%) pengeluarannya Rp 300.000 dan sebanyak 33 orang (35,87%) pengeluarannya Rp 500.000. Sebanyak 30 orang (33,61%) pengeluarannya Rp 700.000, sisanya 12 orang (13,04%) pengeluarannya lebih dari Rp 700.000. Disini dapat dinyatakan pengeluaran penduduk Kecamatan Pining rata-rata Rp 500.000. Hal ini ada hubungannya dengan pendapatan, karena pendapatan mereka rendah maka pengeluaran mereka juga rendah atau sederhana dan digunakan untuk kebutuhan pokok yang diutamakan.

Tabel 4.2.9. Distribusi Frekuensi Tentang Pendapatan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Sehari-Hari No

Pemenuhan Kebutuhan

Frekuensi

Persentase (%)

1

Cukup

31

33,70

2

Tidak Cukup

61

66,30

92

100



Berdasarkan tabel 4.2.9 diatas, bahwa 31 orang (33,70%) menyatakan cukup, sebanyak 61 orang (66,30%) menyatakan tidak cukup. Kebutuhan pokok sebagai kebutuhan esensial yang sedapat mungkin harus dipenuhi oleh suatu rumah tangga agar bisa hidup secara wajar. Kebutuhan dasar yang mutlak harus dipenuhi antara lain makanan, pakaiaan, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan lain dipenuhi sebagai kebutuhan pelengkap. Ditinjau dari pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari bahwa masyarakat menyatakan tidak cukup, karena berhubung harga barang sekarang sangat mahal pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pokok yang meningkat sehingga sulitnya memenuhi kebutuhan hidup dengan pendapat yang rendah.

Tabel 4.2.10. Distribusi Frekuensi Tentang Pekerjaan Tambahan No

Pekerjaan Tambahan

Frekuensi

Persentase (%)

1

Ada

79

85,87

2

Tidak

13

14,13

92

100


Berdasarkan tabel 4.2.10 diatas tentang pekerjaan tambahan dapat dilihat, sebanyak 79 orang (85,87%) menyatakan ada pekerjaan tambahan. Sisanya sebanyak 13 orang (14,13%) menyatakan tidak mempunyai pekerjaan tambahan. Ditinjau dari pekerjaan tambahan bahwa masyarakat menyatakan ada pekerjaan tambahan, alasannya karena pendapatan mereka tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup dan perlu penambahan dengan mencari pekerjaan lain. Dalam mencari penambahan Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

pendapatan dalam keluarga baik istri maupun suami ikut berperan. Pekerjaan tersebut seperti suami mencari ikan dan mencari cendana, bagi istri seperti menganyam tikar, membuat kue, dan lain-lain.

Tabel 4.2.11. Distribusi Frekuensi Tentang Uang Yang Ditabung No

Uang Yang Ditabung

Frekuensi

Persentase (%)

1

Ya

36

39,13

2

Tidak

56

60,87

92

100


Berdasarkan tabel 4.2.11 diatas tentang uang yang ditabung bahwa 36 orang (39,13%) menyatakan mereka memiliki tabungan. Sisanya 56 orang (60,57%) mereka menyatakan tidak mempunyai tabungan. Ditinjau dari keinginan menabung bahwa masyarakat menyatakan tidak memiliki tabungan karena penghasilan yang mereka dapatkan masih tidak mencukupi sehingga mereka belum bisa menyisihkan uang untuk ditabung, mereka lebih mengutamakan kebutuhannya sehari-hari.


Tabel 4.2.12. Distribusi Frekuensi Tentang Menyekolahkan Anak Kejenjang Yang Lebih Tinggi No

Menyekolahkan anak

Frekuensi

Persentase (%)

1

Ada

87

94,57

3

Tidak Ada

5

5,43

92

100


Berdasarkan tabel 4.2.12 diatas keinginan untuk menyekolahkan ananknya kejenjang yang lebih tinggi dapat dilihat bahwa 87 orang (94,57%) ada keinginan meyekolahkan anak. Sebanyak 5 orang (5,43%) menyatakan tdak ada keinginan untuk menyekolahkan anak. Agar dapat melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dibutuhkan adanya sarana dan kelengkapan yang memadai. Untuk memenuhi sarana dan kelengkapan tersebut diperlukan dana. Masalah ketersediaan dana untuk melanjutkan sekolah berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi orangtua. Kebanyakan orangtua menginginkan anaknya menjadi orang yang sukses dalam pendidikan maupun karirnya, sehingga di masa yang akan datang mereka dapat memperbaiki kualitas hidupnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ditinjau dari kenginan orang tua untuk menyekolahkan anak bahwa masyarakat menyatakan ada, hal ini alasanya karena orang tuanya sudah merasa ditengah-tengah masyarakat berpendidikan rendah sehingga tidak memiliki pekerjaan sebaik orang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan hal ini mereka ingin menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi.


Tabel 4.2.13. Distribusi Frekuensi Tentang Status Rumah Yang Ditempati No

Status rumah

Frekuensi

Persentase (%)

1

Milik sendiri

70

76,09

2

Sewa

5

5,43

3

Numpang dengan orang tua

17

18,48

92

100


Berdasarkan tebel 4.2.13 diatas bahwa sebanyak 70 orang (76,09%) menyatakan status rumah yang mereka tempati adalah milik sendiri. Dan 5 orang (5,43%) menyatakan status rumah yang ditempati adalah sewa, Sisanya 17 orang (18,48%) Numpang dengan orang tua. Ditinjau dari status rumah yang ditempati masyarakat menyatakan adalah milik sendiri.

Tabel 4.2.14. Distribusi Frekuensi Tentang Bentuk Rumah No

Bentuk rumah

Frekuensi

Persentase (%)

1

Papan

70

76,09

2

Semi permanen

15

16,30

3

Permanen

7

7,61

3

Gedung

-

-

Jumlah

92

100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009 Berdasarkan tebel 4.2.14 diatas berdasarkan bentuk rumah dapat dilihat bahwa sebanyak 70 orang (76,09 %) menyatakan papan, sebanyak 15 orang (16,30%) Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

menyatakan semi permanen. Sisanya sebanyak 7 orang (7,61%) menyatakan permanen. Ditinjau dari bentuk rumah yang ditempati masyarakat menyatakan betuk rumah mereka adalah papan dan sangat sederhana, alasanya karena keadaan ekonomi mereka masih tergolong lemah sehingga mereka belum sanggup membangun rumah berbentuk semi permanen ataupun permanen.

Tabel 4.2.15. Distribusi Frekuensi Tentang Keluarga Sakit No

Keluarga Sakit

Frekuensi

Persentase (%)

1

Rumah sakit

5

5,43

2

Puskesmas

15

16,30

3

Posyandu

56

60,87

3

Lain-lain

16

17,40

92

100


Berdasarkan tabel 4.2.15 diatas, bahwa 5 orang (5,43%) masyarakat membawa ke rumah sakit, sebanyak 15 orang (16,30%) masyarakat membawa ke Puskesmas, sebanyak 56 orang (60,87%)

menyatakan membawa ke Posyandu,

Sisanya masyarakat menyatakan sebanyak 16 orang (17,40%) bila ada anggota keluarga yang sakit, masyarakat membawa ke lain-lain (Dukun, Pengobatan Alternatif). Ditinjau dari bila ada anggota keluarga yang sakit, masyarakat menyatakan membawa ke Posyandu karena biaya perawatan murah.


Tabel 4.2.16. Distribusi Frekuensi Tentang Mengurus KTP No

Mengurus KTP

1

Pernah

2

Tidak pernah

Jumlah

Frekuensi 92 92

Persentase (%) 100 100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009 Berdasarkan tabel 4.2.16 diatas bahwa 92 orang (100%) penduduk masyarakat Pining sudah pernah mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) bahkan sudah memiliki KTP. Hai ini merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki masyarakat sebagai identitas warga Negara Indonesia.

Tabel 4.2.17. Distribusi Frekuensi Tentang Mengurus ASKIN No

Mengurus ASKIN

Frekuensi

Persentase (%)

1

Pernah

82

89,13

2

Tidak pernah

10

10,87

92

100


Berdasarkan tabel 4.2.17 diatas dapat dilihat bahwa 82 orang (89,13%) menyatakan pernah mengurus ASKIN, dan sebanyak 10 orang (10,87%) menyatakan tidak pernah mengurus ASKIN. Jadi, dapat dinyatakan bahwa masyarakat Kecamatan Pining memiliki Askes, hal ini untuk menggunakan sarana kesehatan yang ada di daerah mereka agar biaya dalam pengobatan bagi keluarga yang sakit dikenakan biaya yang murah. Namun, kenyataannya pada masyarakat Pining saat ini belum Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

berjalan dengan baik dimana masyarakat yang memiliki ASKIN mendapatkan pelayanan yang lambat.

Tabel 4.2.18. Distribusi Frekuensi Tentang Mengurus Kartu Keluarga (KK) No

Mengurus KK

1

Pernah

3

Tidak pernah

Frekuensi 92

Jumlah

Persentase (%) 100

-

-

92

100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009 Berdasarkan tabel 4.2.18 diatas bahwa 92 orang (100%) penduduk masyarakat Pining sudah pernah mengurus Kartu Keluarga (KK) bahkan sudah memiliki Kartu Keluarga. Kartu Keluarga (KK) ini sangat perlu bagi masyarakat sebagai syarat pelayanan yang lain seperti pengurusan KTP, ASKIN, SKTM, dan lain-lain.

Tabel 4.2.19. Distribusi Frekuensi Tentang Mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) No

Mengurus (SKTM)

Frekuensi

Persentase (%)

1

Pernah

63

68,48

2

Tidak pernah

29

31,52

92

100


Berdasarkan tabel 4.2.19 diatas dapat dilihat bahwa 63 orang (68,48%) menyatakan pernah mengurus surat keterangan miskin, dan sebanyak 29 orang Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

(31,52%). Hal ini dapat dinyatakan rata-rata masyarakat mempunyai surat keterangan miskin dan dapat digunakan sebagai pelayanan pendidikan gratis dan adanya bantuan/ beasiswa bagi anak-anak mereka.

Tabel 4.2.20. Distribusi Frekuensi Tentang Mengurus Surat Tanah No

Mengurus Surat Tanah

Frekuensi

Persentase (%)

1

Pernah

53

57,61

2

Tidak pernah

39

42,39

92

100


Berdasarkan tabel 4.2.20 diatas, sebanyak 53 orang (57,61%) menyatakan pernah mengurus surat tanah, sebanyak 39 orang (42,39%) menyatakan tidak pernah. Disini dapat dinyatakan bahwa masyarakat Kecamatan Pining pernah mengurus surat tanah seperti sertifikat tanah guna untuk menghindari sengketa tanah.

Tabel 4.2.21. Distribusi Frekuensi Tentang Prosedur Pelayanan No

Prosedur Pelayanan

Frekuensi

Persentase (%)

1

Mudah

49

53.26

2

Tidak Mudah

43

46,74

92

100


Berdasarkan tabel 4.2.21 diatas sebanyak 49 orang (53,26%) menyatakan mudah, sisanya 41 orang (41,57%) menyatakan tidak mudah. Ditinjau dari prosedur Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan, yaitu masyarakat menyatakan bahwa prosedur pelayanan adalah mudah karena masyarakat langsung ke Kantor Camat dalam mengurus pelayanan dan tidak ada perantara agar tidak berbelit-belit.

Tabel 4.2.22. Distribusi Frekuensi Tentang

Petunjuk Yang Jelas Dalam

Pelayanan No 1

Petunjuk Pelayanan

Frekuensi

Persentase (%)

Ya

80

86,96

Tidak

12

13,04

92

100


Berdasarkan tabel 4.2.22 diatas sebanyak 80 orang (86,96%) menjawab Ya, Sisanya sebanyak 12 orang (13,04) masyarakat menjawab tidak ada. Ditinjau dari petunjuk yang jelas dalam pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan, yaitu masyarakat menyatakan “Ya” artinya bahwa pemerintah Kecamatan memberikan petunjuk seperti seperti memberikan petunjuk dalam pengisian formulir yaitu biodata pribadi serta petugas mengharuskan pakai baju kemeja untuk dibuat pasfoto secara langsung dikantor Camat.


Tabel 4.2.23. Distribusi Frekuensi Tentang Ketepatan Pelaksanann Waktu Pelayanan No 1

Ketepatan Waktu

Frekuensi

Persentase (%)

Tepat waktu

15

16,30

Tidak tepat waktu

77

83,69

92

100


Dari tabel 4.2.23 diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 15 orang (16,30%) menyatakan bahwa penyelesaian pelayanan tepat waktu. Sisanya 77 orang (83,63%) menyatakan penyelesaian pelayanan tidak tepat waktu. Ditinjau dari ketepatan waktu pelayanan diberikan oleh pemerintah Kecamatan bahwa masyarakat menyatakan tidak tepat waktu. Karena ada hambatan seperti listrik tidak hidup siang malam, dan Bapak Camat tidak ada ditempat.

Tabel 4.2.24. Distribusi Frekuensi Tentang Kesesuaian Biaya Yang Dibayar Dengan Biaya Yang Ditetapkan No

Kesesuaian Biaya

Frekuensi

Persentase (%)

1

Sesuai

69

75

2

Tidak sesuai

23

25

92

100



Dari tabel 4.2.24 diatas dapat dilihat bahwa 69 orang (75%), sisanya 23 orang (25%) menyatakan tidak sesuai. Ditinjau dari kesesuaian biaya yang dibayar dengan biaya yang ditetapkan bahwa masyarakat menyatakan sesuai dan wajar, dimana dalam pengurusan pelayanan seperti pengurusan KTP adalah sebesar Rp 20.000,- dan ini sudah merupakan suatu peraturan dalam pembuatan KTP dan petugas tidak meminta biaya diluar ketentuan tersebut.

Tabel 4.2.25. Distribusi Frekuensi Tentang Kesopanan Dan Keramahan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan No

Kesopanan dan Keramahan

Frekuensi

Persentase (%)

1

Sopan dan ramah

80

86,96

2

Tidak sopan dan tidak ramah

12

13,04

92

100


Berdasarkan hasil penyebaran koesioner dapat dilihat pada tabel 4.2.25 sebanyak 80 orang (86,96%) menyatakan sopan dan ramah, sisanya 12 orang (13,04%) menyatakan kurang sopan dan kurang ramah. Ditinjau dari kesopanan dan keramahan petugas aparat Kecamatan, yaitu responden menyatakan bahhwa petugas aparat Kecamatan dalam memberikan pelayanan bersikap sopan dan ramah. Hal ini dikarenakan antara masyarakat dan aparat Kecamatan sudah saling mengenal, bahkan masyarakat sering diarahkan aparat dalam pengurusan pelayanan. Petugas pelayanan tidak pernah menunjukkan raut muka yang seram dan saat berkomunikasi dengan masyarakat, petugas menggunakan tutur kata yang halus sehingga pelanggan merasa Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

dihormati dan dihargai saat melakukan pelayanan terutama saat proses pelayanan dilakukan.

Tabel 4.2.26. Distribusi Frekuensi Tentang Perbedaan Antara Warga Masyarakat Dalam Memberikan Pelayanan No

Perbedaan Antara Warga

Frekuensi

Persentase (%)

1

Ada

44

47,83

2

Tidak ada

48

52,17

92

100


Berdasarkan tabel 4.2.26 diatas dapat dilihat sebanyak 44 orang (47,83%) menyatakan bahwa aparat Kecamatan ada

membeda-bedakan antar warga

masyarakat. Sedangkan 48 orang (52,17%) responden menyatakan aparat Kecamatan tidak ada membeda-bedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Ditinjau dari perbedaan antara warga masyarakat bahwa tidak ada perbedaan antara warga masyarakat. Aparat Kecamatan selalu mendahulukan orang pertama yang datang dan walaupun ada keluarga petugas pelayanan namun petugas memperlakukan semua masyarakat secara adil.


Tabel 4.2.27. Distribusi Frekuensi Tentang Kemampuan Petugas Dalam Memberikan Pelayanan No

Kemampuan Petugas

Frekuensi

Persentase (%)

1

Mampu

39

42,40

2

Tidak mampu

53

57,60

92

100


Berdasarkan tabel 4.2.27 diatas bahwa sebanyak 39 orang (42,40%) responden menyatakan aparat Kecamatan mampu, Sedangkan 53 orang (57,60%) menyatakan aparat Kecamatan tidak mampu. Ditinjau dari kemampuan petugas aparat Kecamatan, masyarakat menyatakan bahwa petugas tidak mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti ketepatan waktu penyelesaian pelayanan, kecepatan pelayanan belum berjalan dengan baik. Disamping itu

adanya keterbatasan sarana dalam

pelayanan sehingga proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kurang efektif.

Tabel 4.2.28. Distribusi Frekuensi Tentang Jarak Pusat Pelayanan Dengan Pemukiman Penduduk No

Jarak Pusat Pelayanan

Frekuensi

Persentase (%)

1

Mudah dijangkau

54

58,70

2

Tidak mudah dijangkau

38

41,30

92

100



Berdasarkan tabel 4.2.28 diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 54 orang (58,70%) menyatakan mudah dijangkau, Sisanya 38 orang (41,30%) menyatakan tidak mudah dijangkau. Ditinjau dari jarak antara pemukiman masyarakat dengan pusat pelayanan bahwa masyarakat menyatakan mudah dijangkau, karena pemukiman mereka dekat dengan Kantor Camat.

Tabel 4.2.29. Distribusi Frekuensi Tentang Kelengkapanan Sarana Dan Prasarana Dalam Pelayanan No

Kelengkapan Sarana

Frekuensi

Persentase (%)

1

Lengkap

10

10,87

3

Tidak lengkap

82

89,13

92

100


Berdasarkan tabel 4.2.29 diatas dapat dilihat bahwa 10 orang (10,87%) menyatakan sarana dan prasarana sudah lengkap, Sisanya sebanyak 82 orang (89,13%) menyatakan tidak lengkap. Ditinjau dari kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan di Kecamatan Pining bahwa masyarakat menyatakan tidak lengkap dimana sarana yang dibutuhkan belum terpenuhi seperti sarana komunikasi serta saranan dan prasarana yang dapat menunjang kecepatan pelayanan seperti listrik siang malam belum berjalan dengan baik.


Tabel 4.2.30. Distribusi Frekuensi Tentang Kecepatan Dalam Pelayanan No

Kecepatan Pelayanan

Frekuensi

Persentase (%)

1

Cepat

15

16,30

2

Tidak cepat

77

83,70

92

100


Berdasarkan tabel 4.2.30 diatas bahwa sebanyak 15 orang (16,30) menyatakan pelayanan telah berlangsung cepat, Sedangkan 77 orang (83,70%) menyatakan proses pelayanan yang diberikan aparat Kecamatan tidak cepat. Ditinjau dari kecepatan pelayanan yang diberikan aparat Kecamatan, masyarakat menyatakan bahwa kecepatan pelayanan termasuk tidak cepat karena harus menunggu sampai 1 sampai 2 minggu dan itupun bertahap maksudnya tidak sekali siap dan harus menunggu minggu depannya lagi.

Tabel 4.2.31. Distribusi Frekuensi Tentang Keamanan Dan

Kenyamanan

Dalam Pelayanan No

Keamanan dan Kenyamanan

Frekuensi

Persentase (%)

1

Aman dan nyaman

72

78,26

3

Tidak aman dan tidak nyaman

20

21,74

92

100


Berdasarkan tabel 4.2.31 diatas dapat dilihat bahwa 72 orang (78,26%) menyatakan aman. Sisanya 20 orang (21,74%) menyatakan tidak aman dan tidak Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

nyaman. Ditinjau dari keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan bahwa masyarakat menyatakan aman dan nyaman dimana dalam pelayanan disediakan parkir, toilet dan mushola.

Tabel 4.2.32. Distribusi Frekuensi Tentang Keluhan Masyarakat No

Keluhan Masyarakat

Frekuensi

Persentase (%)

1

Pernah

64

69,57

3

Tidak pernah

28

30,43

92

100


Berdasarkan tabel 4.2.32 diatas dapat dilihat sebanyak 64 orang (69,57%) menyatakan pernah mengeluh atas pelayanan. Sisanya sebanyak 28 orang (30,43%) menyatakan tidak pernah mengeluh. Ditinjau dari keluhan masyarakat bahwa masyarakat menyatakan pernah mengeluh tentang pelayanan yang diberikan karena pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seperti lambatnya waktu penyelesaian pelayanan, kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan.


Tabel 4.2.33. Distribusi Frekuensi Tentang Penyediaan Air Bersih No

Penyediaan Air Bersih

Frekuensi

Persentase (%)

1

Baik

34

36,95

2

Kurang baik

41

44,57

3

Tidak baik

17

18,48

92

100


Berdasarkan tabel 4.2.33 diatas dapat dilihat bawa 34 orang (36,95%) menyatakan penyediaan air bersih sudah baik, sebanyak 41 orang (44,57%) menyatakan kurang baik. Sisanya 17 orang (18,48%) menyatakan tidak baik. Jumlah penduduk yang semakin meningkat dan meningkatnya kegiatan masyarakat akan berdampak pada penyediaan kebutuhan masyarakat seperti air bersih. Ditinjau dari penyediaan air bersih, masyarakat menyatakan bahwa penyediaan air bersih kurang baik, dimana dulunya sudah ada namun sekarang sudah mengalami kerusakan dan tidak ada perbaikan sehingga masyarakat untuk mendapatkan air bersih membuat sumur masing-masing.


Tabel 4.2.34. Distribusi Frekuensi Tentang Sarana Komunikasi No

Sarana Komunikasi

Frekuensi

Persentase (%)

1

Baik

-

-

2

Kurang baik

-

-

3

Tidak baik

Jumlah

92

100

92

100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009 Berdasarkan tabel 4.2.34 diatas dapat dilihat bahwa 92 orang (100%) responden menyatakan sarana komunikasi tidak baik. Ditinjau dari penyediaan sarana komunikasi di Kecamatan Pining, masyarakat menyatakan bahwa sarana komunikasi tidak baik, terutama untuk Handphone tidak bisa karena tidak ada tower. Yang ada hanya Telephone satelit itupun hanya ada dikantor Camat dan berguna bagi aparat Kecamatan. Begitu juga dengan TV masyarakat harus menggunakan parabola sehingga bagi keluarga kurang mampu terpaksa mereka mengalami keterbatasan informasi yang ada diluar daerah mereka.

Tabel 4.2.35. Distribusi Frekuensi Tentang Sistem Penerangan/ Listrik No

Sistem Penerangan

Frekuensi

Persentase (%)

1

Baik

30

32,61

2

Kurang baik

34

36,96

3

Tidak baik

28

30,43

92

100



Berdasarkan tabel 4.2.35 diatas dapat dilihat bahwa 30 orang (32,61%) menyatakan sistem penerangan sudah baik, sebanyak 34 orang (36,96%) menyatakan kurang baik. Sisanya 28 orang (30,43%) menyatakan tidak baik karena listrik tersebut tidak sampai kedesa mereka. Ditinjau dari sistem penerangan yang ada di Kecamatan Pining masyarakat menyatakan kurang baik, hal ini karena penerangan tersebut hanya beberapa Desa saja yang ada dan itupun hanya dimalam hari saja sementara Desa yang lain seperti Desa Uring, Pepelah, Lesten, Pasir Putih dan Desa Gajah belum dapat menikmati sarana tersebut.

Tabel 4.2.36. Distribusi Frekuensi Tentang Sistem Pendidikan No

Sistem Pendidikan

Frekuensi

Persentase (%)

1

Baik

31

33,70

2

Kurang baik

52

56,52

3

Tidak baik

9

9,78

92

100


Berdasarkan tabel 4.2.36 diatas 31 orang (33,70%) menyatakan sistem pendidikan sudah baik, sebanyak 52 orang (56,52%) menyatakan kurang baik, sisanya 9 orang (18,48%) menyatakan tidak baik. Ditinjau dari sistem pendidikan di Kecamatan Pining saat ini masyarakat menyatakan kurang baik. Hal ini dinyatakan karena masih kurangnya guru-guru yang professional dibidangnya seperti di SMP dan SMA dimana seorang guru mengajarkan beberapa mata pelajan yang bukan bidangnya, Disamping itu kurangnya buku-buku Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

baru juga merupakan faktor penghambat berkembangnya pendidikan di Kecamatan Pining. Secara umum permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya tenaga pendidik yang profesional, berkualitas dan kompeten dalam bidang yang diajarkannya, disamping itu kurang terwujudnya pemerataan pendidikan di segenap lapisan masyarakat. Pembangunan bidang pendidikan dan prasarana pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu berdaya saing serta berakhlak mulia.

Tabel 4.2.37. Distribusi Frekuensi Tentang Lembaga Kesehatan Dalam Melayani Masyarakat No

Lembaga Kesehatan

Frekuensi

Persentase (%)

1

Baik

40

43,48

2

Kurang baik

52

56,52

3

Tidak baik

Jumlah

92

100

Sumber : Penelitian Lapangan 2009 Berdasarkan tabel 4.2.37 diatas, bahwa 40 orang (43,48%) menyatakan layanan kesehatan baik, Sisanya 52 orang (56,52%) menyatakan lembaga kesehatan kurang baik. Ditinjau dari lembaga kesehatan masyarakat menyatakan kurang baik karena perlengkapan dan penyediaan obat-obatan dalam penanganan kesehatan kurang lengkap, dan para dokter serta manterinya kurang professional.


Tabel 4.2.38. Distribusi

Frekuensi Tentang Bantuan Yang Sering Diterima

Masyarakat No

Bantuan Yang Sering Diterima

Frekuensi

Persentase (%)

1

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

23

25

2

Raskin/ Beras Murah

60

65,22

3

Lain-lain

9

9,78

92

100


Berdasarkan tabel 4.2.38 diatas, dapat dilihat bahwa 23 orang (25%) menyatakan bantuan yang sering diterima adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sebanyak 60 orang (65,22%) menyatakan bantuan yang sering diterima adalah ranskin/ beras murah. Sisanya 9 orang (9,78%) bantuan yang sering diterima adalah lain-lain seperti pupuk untuk pertanian, bibit coklat. Ditinjau dari bantuan yang sering diterima, masyarakat menyatakan adalah Bantuan Raskin/beras murah dimana setiap bulannya beras tersebut datang dan masyarakat membayar dengan harga murah dan dapat mengurangi beban keluarga. Kondisi sosial selalu mengalami perubahan melalui proses sosial. Proses sosial merupakan interaksi sosial. Menurut Subandiroso (1987:45), interaksi sosial adalah proses hubungan dan saling mempengaruhi yang terjadi antara individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok. Dalam kehidupan sehari – hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia akan terlibat dengan masalah ekonomi. Dapat dan tidaknya manusia Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

memenuhi kebutuhan hidupnya tergantung pada kondisi ekonomi yang ada di dalam keluarganya. Hal ini memberikan pengertian bahwa manusia saling berhubungan satu dengan lainnya (makhluk sosial) yang merupakan bagian dari masyarakat dan mempunyai arti serta peranan dalam kehidupan ekonomi. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Pining masih tergolong miskin seperti pada tabel tabel 4.2.3, tabel 4.2.4, masyarakat masih banyak bekerja di sektor pertanian/perkebunan dan pendidikannya juga masih rendah, mayoritasnya hanya mengecap pendidikan Sekolah Dasar (SD). Pendapatan rumah tangga di Kecamatan Pining yang terlihat pada tabel 4.2.7 berkisar Rp 500.000-Rp1.000.000 dimana pengeluaran terbesarRp 700.000 untuk memenuhi kebutuhan pokok dan biaya pendidikan. Tingginya proporsi pengeluaran untuk bahan pokok merupakan cerminan dari kondisi masyarakat miskin. Walaupun miskin mereka masih menganggap pendidikan anak adalah penting yang terlihat pada tabel 4.2.12 yaitu keinginan orangtua untuk menyekolahkan anaknya sangat besar, orangtua bertanggung jawab menyediakan dana untuk kebutuhan pendidikan anak. Orang tua yang keadaan sosial ekonominya tinggi tidak akan banyak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak, berbeda dengan orang tua yang keadaan sosial ekonominya rendah. Contohnya: anak dalam belajar akan sangat memerlukan sarana penunjang belajarnya, yang kadang-kadang harganya mahal. Bila kebutuhannya tidak terpenuhi maka ini akan menjadi penghambat bagi anak dalam pembelajaran. Persoalan pendidikan yang selalu muncul pada awal tahun ajaran baru adalah persoalan yang sangat kompleks, dimana orangtua siswa dihadapkan pada permasalahan yang menyangkut dengan kondisi orangtua yang akan digunakan untuk Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

menopang kelangsungan pendidikan anak. Kelangsungan pendidikan anak terkait dengan masalah harapan orangtua terhadap masa depan anak. Melalui proses pendidikan yang bermutu dan tepat potensi anak dapat berkembang secara maksimal dan dapat dihasilkan sumberdaya manusia masa depan yang berkualitas dan mampu memecahkan persoalan–persoalan hidupnya dimasa mendatang. Menurut Soemanto (2003:205) agar dapat melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dibutuhkan adanya sarana dan kelengkapan yang memadai. Untuk memenuhi sarana dan kelengkapan tersebut diperlukan dana. Masalah ketersediaan dana untuk melanjutkan sekolah berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi orangtua. Bagi pendapatan orangtua kurang mencukupi sehingga kurangnya keinginan untuk menabung karena pendapatannya masih pas-pasan, hal ini masyarakat merasa pendapatan tersebut masih kurang mencukupi sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut mereka mencari pekerjaan tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan-pekerjaan di luar pertanian atau perkebunan dijadikan sebagai tambahan penghasilan. Sehingga peningkatan pendapatan yang berasal dari luar pertanian atau perkebunan

seperti mencari kayu cendana, menganyam tikar akan memberikan

dampak besar terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga. Disamping itu juga kondisi rumah mereka masih banyak bangunannya dari papan seperti pada tabel 4.2.14 karena mereka pendapatannya kurang sehingga tidak dapat membangun rumahnya menjadi permanen. Namun mereka merasa bangga walau kondisi rumahnya demikian karena rumah tersebut merupakan rumahnya sendiri. Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

Kondisi sarana dan prasarana (infrastruktur) yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran system pemerintahan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, antara lain : jalan antar desa, pasar, sistem informasi dan kelembagaan pendukung lainnya. Secara umum kondisi jalan desa ke desa lainnya wilayah Kecamatan Pining masih memprihatinkan, sebagian besar jalan desa belum diaspal dan ada juga jalan menuju desa lain hanya bias lewat motor saja. Di Kecamatan Pining yang wilayahnya sebagian adalah perbukitan, ada beberapa desa yang terisolir, dan tidak ada akses jalan dari desa ke Kecamatan sehingga harus berjalan kaki ± 8 jam. Belum sehingga sangat menyulitkan bagi petani untuk mengangkut hasil pertanian ke pasar, kalaupun ada jasa pengangkutan tentunya biayanya sangat mahal. Kenyataan tersebut menunjukkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Pining masih tergolong miskin,. Disamping itu kebijakan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung bisa kondisi sosial ekonomi masyarakat. kebijakan pemerintah akan tetap berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat yankni dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat tersebut. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk pengembangan masyarakat tersebut adalah : 1. Pembangunan sarana prasarana (infra struktur) pedesaan sebagai tahap awal pembangunan karena ini jelas dampak positifnya terhadap perkembangan kondisi sosial ekonomi wilayah.


2. Peningkatan produktivitas masyarakat dengan dengan menggunakan ternologi baru serta memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. 3. Membuka peluang pasar seperti pasar tradisional dengan kemitraan, perbaikan kualitas produk dan pengolahan hasil pertanian. Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah tersebut..

4.3. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Berbicara mengenai persepsi berarti berbicara masalah pandangan, disini membahas pandangan masyarakat Kecamatan Pining terhadap pelayanan yang diberikan aparat Kecamatan. Salah satu tolak ukur kualitas pelayanan publik adalah kondisi fisik bangunan yang dilakukan dalam pengurusan pelayanan. Dimana kondisi kantor Camat sudah memadai dan tersedianya peralatan yang dibutuhkan. Sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

penduduk makmur dan sejahtera secara merata (Budiman, 1995 : 4). Kondisi seperti ini tentunya tidak terlepas dari peranan sumber daya manusia (Rachbini, 2002:198). Kecamatan dilihat dari sistem pemerintahan Indonesia, merupakan ujung tombak dari pemerintahan daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Citra birokrasi pemerintahan secara keseluruhan akan banyak ditentukan oleh kinerja organisasi tersebut dan memeberikan pelayanan publik yang baik baik bagi masyarakat luas. Prosedur pelayanan yang terlihat pada tabel 4.2.21 dan tabel tabel 4.2.22 masyarakat menyatakan mudah dipahami dan masyarakat dalam mengurus pelayanan langsung mendatangi Kantor Camat dan masyarakat tidak perlu ada perantara sehingga proses pelayanan tidak berbelit-belit, seperti pelayanan pembuatan KTP, syaratnya seperti mengisi data-data pribadi serta pasfoto, pasfoto ini langsung di foto oleh petugas pelayanan dalam hal melengkapi persyaratan pembuatan KTP tersebut. Begitu juga dengan pengurusan Kartu Keluarga (KK), petugas meminta data-data keluarga agar dibuat Kartu Keluarga tersebut. Prosedur tersebut sebenarnya mudah, seperti yang diutarakan Bpk Camat adalah : “prosedur pelayanan sebenarnya mudah, seperti pembuatan KTP dan Kartu Keluarga (KK) masyarakat langsung mendatangi Kantor Camat, selanjutnya masyarakat mengisi formulir untuk mengisi identutas diri. Disinilah KTP dan Kartu Keluarga (KK) tersebut diproses, jika sudah siap akan kami serahkan kepada aparat Desa, dan aparat desa inilah yang nantinya memberikan kepada masyarakat”. Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

(Wawancara dengan Camat Pining Bpk Abu Thalib, 2009) Masyarakat juga sudah meningkatkan kesadaranya terhadap pelayanan seperti pada tabel 4.2.16, tabel 4.2.17, tabel 4.2.18, tabel 4.2.1, dan tabel 4.2.20 dimana masyarakat rata-rata mempunyai KTP, KK, ASKIN, SKTM, dan Surat Tanah. Seperti yang dikatakan Bpk Camat adalah : “kesadaran masyarakat akan pelayanan seperti KTP, KK, dan ASKIN dan yang lainnya sudah meningkat seperti KTP karena hal ini merupakan identitas sebagai masyarakat dan ini juga diperlukan misalnya saja ketika akan menerima bantuan langsung tunai (BLT), Raskin, maupun bantuan dari pertanian atau ketika mencari pekerjaan…” (Wawancara dengan Camat Pining Bpk Abu Thalib, 2009) Ketepatan/kejelasan waktu dalam pengurusan pelayanan publik seperti tabel 4.2.23 dimana masyarakat menyatakan pengurusan pelayanan tidak tepat waktu. Ketepatan waktu mengandung pengertian bahwa pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat dalam waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal ketepatan waktu pengurus pelayanan publik oleh pemerintah Kecamatan Pining akan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yaitu pengurusan pelayanan administrasi seperti pelayanan pembuatan KTP, ASKIN, SKTM, KK, Surat Tanah, dengan ketentuan “selesai dalam masa seminggu hari kerja”. Namun yeng terjadi masih terdapat ketidak pastian dalam ketepatan waktu pengurusan karena petugas sering mengulur-ulur waktu penyelesaiannya sampai 2 minggu.


Banyak hal yang membuat lambatnya pengurusan pelayanan seperti yang dikatakan salah staf aparat Kecamatan adalah : “kami selalu berusaha untuk mempercepat waktu penyelesaian, jadi kami tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Biasanya berlangsung 1-7 hari sudah siap. Asalkan tidak ada hambatan, misalnya Kecamatan lagi ada acara atau kegiatan yang sangat penting, bisa juga karena formulinya habis, dan lintrik tidak siang malam” (Wawancara dengan staf Camat Pining Bpk Zulfikar, 2009) Masalah kepastian biaya yang terlihat pada tabel 4.2.24, dimana masyarakat menyatakan wajar dan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Seperti yang dikatakan Bpk Camat adalah : “mengenai biaya yang harus dibayar atau harus dikeluarkan seperti pengurusan KTP Rp 20.000” (wawancara dengan Camat Bpk Abu Thalib,2009) Biaya tersebut sebenarnya sudah murah dan dapat dijangkau. Walaupun ada berita terbaru yaitu pembuatan KTP, KK, bersifat gratis. Namun pada Kecamatan Pining belum berlaku dimana pemerintah Kecamatan masih meminta biaya dalam pengurusan pelayanan tersebut dan petugas tidak meminta biaya selain untuk pengurusan pelayanan tersebut. Sikap dari aparat Kecamatan dalam memberikan pelayanan adalah sopan dan ramah seperti pada tabel 4.2.25 dimana 86,96% masyarakat menyatakan petugas pelayanan bersifar sopan dan ramah. Sikap sopan dan ramah merupakan kebutuhan Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

dasar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sesuai dengan wawancara dengan Bpk Camat adalah sebagai berikut : “kami selalu berusaha memberikan dan menunjukan yang terbaik kepada seluruh masyarakat yang berurusan ke kantor ini. Disamping itu juga kami berusaha memberikan pelayanan yang maksimal, kami berusaha ramah dan sopan kepada masyarakat. Kami tidak ingin citra kami buruk dimasyarakat, sehingga masyarakat akan menjauh dari kami. Jika ada yang perlu bantuan dari kami, dengan senang hati akan kami upayakan selama itu masih dalam lingkungan Kecamatan kami” (Wawancara dengan Camat Pining, Bpk Abu Thalib, 2009) Sikap sopan dan ramah dari aparat Kecamatan sangat dibutuhkan masyarakat. Apabila hal ini selalu dapat dimunculkan maka akan menghilangkan kekakuan diantara pemberi pelayanan dengan penerima pelayanan. Hal ini juga dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kecamatan tersebut. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain sikap sopan ramah , petugas pelayanan juga harus mampu melayani masyarakat dengan baik. Seperti pada tabel 4.2.26 dimana aparat Kecamatan tidak membeda-bedakan antara warga masyarakat walaupun ada anggota keluarga petugas yang memerlukan pelayanan. Namun, petugas mendahulukan orang yang pertama dalam pengurusan pelayanan. Sebesar 57,60 pada tabel 4.2.27 petugas tidak mampu melayani masyarakat dalam hal ketepatan waktu penyelesaian pelayanan, dan memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dalam kecepatan Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

pelayanan. Menurut Sedarmayanti (2003) bahwa kompetisi adalah adanya pengetahuan dan keterampilan yang harus dipunyai aparat dalam memberikan pelayanan. Selain itu kompetisi merupakan suatu tindakan cerdas yang didasari penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu. Masalah keamanan dan kenyamanan dalam pengurusan pelayan publik ini sangat erat hubungannya dengan kondisi fisik bangunan tempat dilaksanakannya pengurusan dan suasana kerja yang nyaman. Artinya, dalam proses penyelesaian pengurusan seperti fasilitas fisik, loket-loket yang tersedia, meja-meja kerja diatur sedemikian rupa, ruang tunggu yang nyaman sehingga tidak menimbulkan rasa jemu bagi masyarakat dalam pengurusan pelayanan publik. Sejalan dengan keamanan dan kenyamanan seperti yang dijelaskan diatas masalah sarana dan prasarana sangat perlu dalam menunjang dalam pengurusan pelayanan. Seperti yang terlihat pada tabel 4.2.29, dimana saat sekarang ini masyarakakat menyatakan tidak lengkap, sesuai dengan yang dikatakan aparat Kecamatan adalah sebagai berikut : “sarana dan prasarana dalam pengurusan pelayanan saat ini tidak lengkap” (Wawancara dengan aparat Kecamatan Bpk Zulfikar,2009) Hal ini dapat memperlambat proses penyelesaian pelayanan dan merupakan kendala dan kekurangan bagi aparat Kecamatan dalam melayani masyarakat, sesuai dengan apa yang dikatakan aparat Kecamatan adalah : “kendala bagi kami dalam melayani masyarakat disamping yang saya sebutkan tadi, kami juga menghadapi kendala yang lain seperti Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

transportasi dan informasi yang tidak memadai sehingga sulitnya hubungan antara Kecamatan ke Desa-Desa”. (Wawancara dengan aparat Kecamatan Bpk Zulfikar,2009). Sebenarnya hal ini perlu dikembangkan demi kemajuan Kecamatan Pining dan menjaga kepercayaan masyarakat akan pelayanan yang diberikan Kecamatan dan agar proses pelayanan berlangsung cepat, yankni perlengkapan sarana dan prasarana dalam pelayanan. Sarana seperti jalan masih kurang baik dan perlu diperbaiki agar masyarakat mudah berurusan ke Kecamatan. Selain itu juga masyarakat menyatakan pelayanan yang diberikan aparat Kecamatan Pining masih kurang seperti yang terlihat pada tabel 4.2.33, tabel 4.2.34, tabel 4.2.35, tabel 4.2.36, dan tabel 4.2.37, dimana masyarakat menyatakan masih kurang baik, seperti pelayanan air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, sistem penerangan dan sarana kominikasi. Pelayanan kesehatan secara

menyeluruh dan

terpadu sehingga tercapai kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat. Namun, Lembaga kesehatan manurut masyarakat tidak melayani dengan baik karena kurangnya penanganan penyakit yang serius dan kurangnya sarana yang memadai serta kurangnya tenaga medis yang profosional. Masyarakat menyatakan telah memiliki ASKIN dan dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan secara gratis. namun pelayanan yang diberikan kurang baik/ kurang maksimal. Pendidikan sangatlah penting peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memiliki pendidikan yang cukup maka seseorang akan mengetahui mana yang baik dan mana yang dapat menjadikan seseorang menjadi berguna baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain yang membutuhkannya. Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

Lembaga pendidikan juga masih kurang baik karena tenaga pengajar masih kurang dan buku juga masih kurang lengkap. Disamping itu guru mengajarkan beberapa mata pelajaran yang bukan bidangnya dan banyaknya guru-guru tersebut tamatan SMA. Sementara sistem penerangan di Kecamatan Pining saat ini hanya malam hari saja sehingga terhambat bagi masyarakat mengetahui informasi yang terjadi diluar daerah mereka, disamping itu proses pelayanan juga menjadi lambat seperti pembuatan KTP, KK, dan lainnya. Kemudian listrik tersebut tidak masuk kesemua desa yang ada di Kecamatan Pining seperti desa Pepelah, Uring, Lesten, Pasir Putih, dan desa Gajah belum pernah merasakan sarana ini. Demikian juga sarana komunikasi di Kecamatan Pining sangat buruk, masyarakat tidak bisa menggunakan Handphone karena jaringan tidak ada, walaupun sekarang ini sedang pembangunan tower dari Kabupaten Gayo Lues namun belum sampai ke Kecamatan Pining. Begitu juga dengan telephone, dulunya pernah ada Wartel tapi sejak Kecamatan Pining mengalami banjir pada tahun 2006 sehingga terputusnya sarana telephone dan sampai sekarang ini belum ada penyediaan sarana tersebut. Begitu juga dengan pelayanan air bersih yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat terkait dengan kebutuhan akan air bersih semakin meningkat. Namun penyediaan air bersih tersebut masih kurang baik, karena dulunya setiap desa sudah ada. Namun, sarana tersebut mengalami kerusakan dan sampai sekarang belum ada perbaikan dari pemerintah Kecamatan Pining. Pelayanan yang diberikan aparat Kecamatan belum maksimal karena masih banyak yang mengeluh seperti yang terlihat pada tabel 4.2.32. hal ini senada dengan yang diutarakan aparat Kecamatan adalah sebagai berikut : Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

“masyarakat masih banyak mengeluh mengenai pelayanan yang kami berikan seperti lambatnya pelayanan dari Kecamatan kemasyarakat karena kurang lengkapnya sarana dan prasarana di Kecamatan, kurangnya informasi dari Kecamatan ke Desa-desa” (wawancara dengan aparat Kecamatan Bpk zulfikar, 2009) Dalam rangka peningkatan pelayanan publik, pemerintah Kecamatan Pining melaksanakan Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK). Hal ini dilakukan mengingat Kelurahan dan Kecamatan merupakan ujung tombak yang secara langsung melaksanakan berbagai bentuk pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Senada dengan yang ditutrkan aparat Kecamatan adalah : “kami selalu berusaha dan bekerja sama dengan aparat Kelurahan/Desa untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, aparat bekerja dengan semaksimal mungkin agar pekerjaan tersebut selesai secepatnya. Tentunya saya selaku Camat disini selalu menekankan kepada para pegawai agar dapat bekerja sebaik mungkin dan mengadakan rapat setiap bulan mengenai

masalah

dan

kesulitan

yang

dihadapi

dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat serta melengkapi sarana yang dibutuhkan masarakat” (wawancara dengan Camat Bpk Abu Thalib,2009) Disamping itu, pemerintah Kecamatan Pining memberikan bantuan kepada masyarakat seperti yang terlihat pada tabel 4.2.38 bantuan tersebut seperti BLT, Raskin, dan lain-lain. Namun disini masyarakat menyatakan bantuan yang sering Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

diterima adalah raskin/beras murah. Bantuan ini setiap bulanya ada diberikan kepada masyarakat setiap KK sebanyak 15 kg/bulan, dimana masyarakat membayar Rp 40.000. Ini suatu kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan beras mengingat harga beras tinggi dan ini dapat mengurangi pengeluaran dalam mendapatkan kebutuhan hidup. Disini dituntut kemampuan birokrasi dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat sesuai dengan tuntutan birokrasi rasional yang dikemukakan oleh Hegel dalam Moeljarto (1987), bahwa

fungsi birokrasi adalah birokrasi yang mampu

sebagai penghubung dalam menjembatani antara Negara dan civil society. Birokrasi seharusnya dalam menjembatani berbagai pemenuhan kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan masyarakatnya agar masyarakat mengalami perbaikan dalam kehidupan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Hal lain yang dijumpai adalah bahwa pengaruh birokrasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat adalah tidak dapat dihindari oleh masyarakat baik dalam hal penyediaan dan jaminan akan layanan maupun akan penyediaan sumber daya. Masyarakat membutuhkan pemerintah dalam kehidupannya karena tanpa pemerintah jaminan akan layanan, sumber daya tersebut tidak dapat dijamin, jika pengawasan pemerintah tidak ada maka ketidakteraturan akan terjadi dalam masyarakat. Dalam proses pelayanan yang telah diterima oleh masyarakat Pining ternyata belum efektif baik pelayanan administrasi, pelaranan barang dan pelayanan jasa, yang terlihat sebagai berikut :


Pelayanan

Elemen Pelayanan Publik

Persepsi Masyarakat

-

- Masalah penyelesaian pelayanan

Publik Pelayanan

Administrasi -

Pembuatan KTP Pembuatan KK

-

Pembuatan ASKIN

-

Pembuatan Surat Tanah

tidak tepat waktu - Petugas tidak mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat - Sarana

dan

prasarana

dalam

pelayanan tidak lengkap - Pelayanan lambat - Banyaknya masyarakat mengeluh pada pelayanan yang diberikan Pelayanan

-

Pelayanan Air Bersih

-

Barang

Kurang baik karena tidak ada perbaikan sampai sekarang

-

Pelayanan Listrik

-

Kurang baik karena tidak hidup siang malam dan tidak merata

-

Pelayanan Telephone

-

Tidak baik, karena masyarakat belum pernah menikmati sarana ini

Pelayanan

-

Pelayanan Pendidikan

Jasa

- Kurang baik, karena kurangnya tenaga pengajar yang profofesional dan kurangnya buku-buku baru

-

Pelayanan Kesehatan

- Kurang baik, karena sarana dan


prasarana

dalam

penanganan

kurang memadai

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan Pining tidak efektif sehingga yang diperlukan masyarakat adalah kehadiran aparatur dalam memberikan pelayanan yang baik serta terkoordinirnya segala perencanaan-perencanaan yang bersinergi dalam memenuhi tuntutan-tuntutan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Masyarakat sudah terbantu dengan adanya pelayanan serta tidak memakan waktu dan biaya yang banyak dan bahkan dapat dihemat untuk kepentingan-kepentingan lain. Namun masyarakat belum merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Masyarakat sangat mengharapkan kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung dalam kecepatan proses pelayanan serta peningkatan kualitas Sumber Daya manusia dari aparat Kecamatan agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Hal ini memang berarti bahwa kehadiran pemerintah sebetulnya sangatlah dibutuhkan masyarakat dan pelayanan yang baik dan cepat sangat didambakan masyarakat. Masalah pelayanan yang baik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sudah merupakan keharusan karena fungsi pemerintah itu sebagaimana dikemukakan oleh Wasistiono (2003) telah berubah dari promoter menjadi pelayanan masyarakat (public service). Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah Kecamatan Pining dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut


pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat (seperti pelayanan KK, KTP,dan sebagainya) masih belum seperti yang diharapkan. Hal tersebut banyaknya keluhan dari masyarakat tentang pemerintahan Kecamatan Pining. Berdasarkan hal tersebut dituntut adanya seorang camat yang benar-benar berjiwa pemimpin dan mengerti situasi dan kondisi, wilayah, bersifat mengayomi, serta mengerti akan kemauan anak buahnya. Menurut Adya Barata (2003 : 94) seorang camat selaku pimpinan pemerintahan juga harus mempunyai jiwa kebapakan. Pendapat tersebut mengandung arti bahwa seorang camat mampu memberikan pandangan pada masyarakat tentang masalah yang harus diselesaikan dengan adil, sehingga keputusannya bisa diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Menurut Dwiyanto (2002:33) pemimpin/leader mengandung arti bahwa seseorang yang memiliki kecakapan dan kelebihan khusus. Pengertian ini mengandung arti bahwa seorang camat harus mempunyai kecakapan dan kelebihan dalam bidang tertentu yang dapat mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktifitas sehingga dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.


BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan Kondisi masyarakat Kecamatan Pining yang mayoritas petani/berkebun cukup memprihatinkan dilihat dari keterbatasan aset rumah tangga, peralatan pertanian yang dimiliki, pengetahuan dan ketrampilan usaha, akses (informasi dan pasar), dan infrastruktur jalan. Kondisi sosial ekonomi yang masih memprihatinkan tersebut menjadi penyebab kurangnya kemampuan petani dalam mengelola usaha mereka. Pemerintah belum sepenuhnya menaruh pertanian terhadap kondisi dan upaya pembangunan pertanian tersebut secara merata. Kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dilihat dari ststus pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan status rumah yang ditempati serta tingkat kesehatan. Dimana pada masyarakat Pining mayoritas bergelut disektor pertanian sehingga pendapatannya rendah juga status rumah yang mereka tempati masih berbentuk papan dan sarana prasarana yang mereka miliki sangat sederhana. Disamping itu, pendidikan mereka juga rendah, mayoritas masyarakat hanya mengecap pendidikan Sekolah Dasar (SD). Disini peran pemerintah Kecamatan Pining merupakan jalan keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat tersebut yakni melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya pada sektor pertanian dan perkebunan. Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, pemekaran wilayah merupakan salah satu Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dari data-data yang diuraikan/diperoleh dari lapangan tentang persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Pendidikan masyakat Kecamatan Pining masih minim, dimana mayoritas masyarakat hanya mengecap pendidikan Sekolah Dasar (SD), 2. Mayoritas masyarakat bekerja pada sektor pertanian sehingga penghasilan mereka rendah dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup, 3. Kurangnya usaha pemerintah Kecamatan Pining dalam memberdayakan masyarakat terutama sektor pertanian/perkebunan 4. Prosedur pelayanan yang diberikan mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, serta adanya petunjuk mengenai prosedur pelayanan publik. 5. Aparat Kecamatan bersikap sopan dan ramah dalam melayani masyarakat. 6. Kondisi fisik bangunan kurang memadai dan peralatan yang digunakan dalam pelayanan publik masih kurang. 7. Komitmen untuk melaksanakan pelayanan publik dalam ketepatan waktu pengurusan belum pasti/jelas meskipun personil yang melayani sudah banyak.


8. Masih banyak masyarakat mengeluh tentang pelayanan yang diberikan oleh aparat Kecamatan terutama sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. 9. Pelayanan barang seperti penyediaan air bersih, Listrik, dan Telephone sangat kurang baik, dimana masyarakat sangat membutuhkannya dan pemerintah Kecamatan Pining kurang mendengarkan/tidak tanggap terhadap keluhan masyarakat terkait dengan perlengkapan sarana dan prasarana tersebut.

5.2. Rekomendasi Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan terkait atas persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik, maka dapat ditetapkan beberapa rekomendasi sebagai berikut : 1. Pelaksanaan pelayanan publik pada pemerintahan Kecamatan Pining dapat ditingkatkan kualitasnya dengan menerapkan prinsip bahwa pelayanan yang diberikan dapat memuaskan masyarakat. 2. Kontinuitas yang kuat dari Pemerintah Kecamatan Pining, yakni untuk melaksanakan pelayan yang baik kepada aparaturnya, karena aparat di Kecamatan merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan publik bidang pemerintahan harus terus menerus dilakukan. 3. Perbaikan jalan segera dilakukan terutama jalan antara desa ke desa agar masyarakat mudah mengakses pelayanan.


4. Sarana komunikasi segera diberikan pada masyarakat terutama Handphone agar masyarakat mengetahui pasaran harga barang yang mereka hasilkan . 5. Adanya keinginan yang kuat dari aparat Kecamatan dalam peningkatkan pelayan kepada masyarakat.


DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi. 2005. Manajemen Penelitian (edisi revisi). Jakarta : PT. Rineka Cipta. Abdulsyani, 1994. Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan. Jakarta: Bumi Aksara. Barata, Adya. 2003. Dasar-dasar Pelayanan Prima. Gramedia. Jakarta. Dwijowiyoto, Rian Nugroho. 2001. Menata Ulang Manajemen Pemerintahan Untuk Membangun Indonesia dengan Keunggulan Global. Jakarta : PT.Alex Komputindo. Dwiyanto, Agus, dkk. 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta : Penerbit PSKK-UGM. Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta : Pembaruan. Fauzi, dkk. 2001. Otonomi Daerah Sumber Daya Alam Lingkungan. Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama. Faisal, Sanafiah. 2003.Format-Format Penelitian Sosial : Dasar dan Aplikasi.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Haronk. C. Snok. 1996. Tanah Gayo dan Penduduknya. Jakarta : INIS Inu, Kencana, 1999, Ilmu Administrasi Publik, Rineka Cipta, Jakarta. Juliantara, Dadang. 2005. Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik. Yokyakarta : PT Graha Ilmu. LAN-RI. 2003. Paradigma Paradigma Pembangunan. Jakarta : LAN-RI. Moeljarto. 1987. Politik Pembangunan. Sebuah Alasisi Konsep, Arah dan Strategi. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya. Moenir, H.A.S. 1992. Manajemen Pelayanan di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara Habibi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan (Studi Diskriptif di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues NAD), 2010.

Melalatoa, M. Yunus. Memahami Aceh Sebuah Persepktif Budaya dalam Aceh Kembali Ke Masa Depan hal 5 Prasetyo, Bambang. 2005. Metote Penelitian Kuantitatif. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tata Pemerintahan Kecamatan Di Kabupaten Gayo Lues. Rasyid, Ryas, 1998, Desentralisasi dalam Menunjang Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia, Pustaka LP3ES, Jakarta. Romli, Lili. 2007. Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal. Yogyakarta. Pustaka Pelajar Sarundajang, SH. 1997. Pemerintah Daerah di Berbagai Negara Sebuah Pengantar, Tinjauan Khusus Pemerintah Daerah di Indonesia : Perkembangan, Kondisi dan Tantangan. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. Siagian, Sondang P. 2003. Filsafat Administrasi Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara Sumartono, 2007, Reformasi Administrasi Publik Dalam Pelayanan Publik , Malan: Universitas Brawijaya. Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.Yogyakarta : Graha Ilmu. Sarlinto, Wirawan. 1991. Teori Teori Psikologi Sosial. Jakarta : Rajawali Press. Soekanto, Soerjono. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Soerjono Soekanto, 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta:Rajawali Press


Thoha, Mitfah. 1998. Prilaku Organisasi, Konsep, Dasar dan Aplikasi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Toha, Mitfah. 2004. Birokrasi dan Politik Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Widodo, Joko. 2001, Good Governance, Insan Cendekia, Surabaya.

Internet : • http://id.wiki.detik.com/wiki/Blang_Kejeren/Gayo_Lues (diakses pada tanggal 19 Maret 2009. pukul 10:45WIB) • http://usaid.org/publications/persepsi/masyarakat (diakses pada tanggal 19 Juni.Pukul 12:57 WIB) • http://pkai.org/standar/pelayanan/publik (diakses pada tanggal 19 Juni.Pukul 13.00 WIB) • http://google.com/pemekaran /kecamatan. (diakses pada tanggal 17 Juli 2009. pukul 14.30 WIB) • http://loren/+kondisi+sosial+ekonomi+masyarakat+Gayo (diakses pada tanggal 30 Nov 2009. pukul 14.30 WIB)

Jurnal Hadeli,dkk.2005.Pelaksanaan Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan Di Kecamatan. Medan: Jurnal Studi Pembangunan. Edisi Oktober. Vol.1. No.1. Hlm 45-56.
