Usaha pariwisata terdiri dari usaha sarana dan jasa pariwisata. Luas kawasan
untuk sarpras →. 10% dari luas areal IPPA. Izin diberikan setelah mendapat:.
PROSPEK DAN PERKEMBANGAN IJIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI KAWASAN KONSERVASI
DR. Bambang Supriyanto Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Dan Hutan Lindung jasling.dephut.go.id
STRUKTUR ORGANISASI DIT. PJLK2HL DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KK DAN HL SUBBAG TATA USAHA (TU)
SUBDIT PROGRAM DAN EVALUASI PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN
SUBDIT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN
SUBDIT PEMANFAATAN WISATA ALAM
SUBDIT BINA CINTA ALAM
SUBDIT PROMOSI DAN PEMASARAN WISATA ALAM
SEKSI PROGRAM
SEKSI PEMANFAATAN TN
SEKSI PEMANFAATAN TN
SEKSI PENGEMBANGAN BCA
SEKSI DATA DAN INFORMASI
SEKSI EVALUASI
SEKSI PEMANFAATAN DI NON TN
SEKSI PEMANFAATAN NON TN
SEKSI PEMANTAUAN DAN INFORMASI BCA
SEKSI PUBLIKASI
CONTACT PERSON ANDA • DIREKTUR PJLKKHL Bambang Supriyanto 08164810830
[email protected] • KASUBDIT PWA Soewartono 0811113059
[email protected] • KASIE PEMANFAATAN DI TN (Penerbit SPP) Sadtata Noor A. 08124607345
[email protected]
• KASIE PEMANFAATAN NON TN&HL Noeke Welas ST Kuntari 08129285126 • BENDAHARA PENERIMA PNBP Nursiyono
[email protected] 082111827229
PROSPEK PENGEMBANGAN PARIWISATA ALAM TRANSFORMASI KEBIJAKAN PARIWISATA ALAM PP No 18 Th 1994 → PP No 36 Th 2010 • Usaha pariwisata terdiri dari usaha sarana • Luas kawasan untuk sarpras 10% dari luas zona pemanfaatan • Izin diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dr Menteri yg bertanggungjawab di bidang Budpar dan Gubernur Tk. I • Masa IPPA 30 tahun
Usaha pariwisata terdiri dari usaha sarana dan jasa pariwisata Luas kawasan untuk sarpras 10% dari luas areal IPPA Izin diberikan setelah mendapat: ◦ Pertimbangan teknis dari Dinas Budpar ◦ Rekomendasi UPT • Masa IPPA 55 tahun
Lanjutan TRANSFORMASI KEBIJAKAN…….
• Permohonan wajib dilampiri rekomendasi Gubernur • Sekjen sebagai Ketua Tim Pertimbangan • Kewajiban untuk melaksanakan AMDAL • Peta areal kerja disiapkan oleh Dirjen Intag • Pelaksanaan tata batas oleh Baplan
• Permohonan cukup dengan pertimbangan teknis Dinas Budpar • Tugas Sekjen dihilangkan • AMDAL diubah menjadi UKL / UPL • Peta areal kerja disiapkan oleh Dirjen PHKA • Penandaan batas oleh PHKA
PERKEMBANGAN PERIJINAN UPSWA* Badan Hukum No
Lokasi
Tahap
Jumlah
Swasta
BUMN
BUMD
TN
TWA
THR
TB
1.
Pemohon UPSWA
15
2
1
18
10
8
-
-
2.
Persetujuan Prinsip
21
1
-
22
6
16
-
-
3.
IUPSWA
24
1
-
25
9
15
-
1
JUMLAH
60
4
1
65
25
39
-
1
*s/d Tahun 2011
KONDISI PERIJINAN UPSWA* NO
1. 2.
KONDISI
PEMOHON
IJIN PRINSIP
IUPSWA
Aktif Tidak Aktif Total
17 1 18
18 4 22
19 8 25
*s/d Tahun 2011
PERMASALAHAN PERIJINAN DAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM EKSTERNAL : 1. Pungutan/retribusi /pengenaan IMB/PBB oleh pemerintah daerah 2. Rekomendasi UKL/UPL beberapa daerah masih mensyaratkan AMDAL 3. Areal yang dimohon belum clean and clear adanya perambahan 4. Belum tersedianya Desain Tapak pada Zona/Blok Pemanfaatan
PERMASALAHAN PERIJINAN DAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM INTERNAL : 1. Pendapatan tidak sesuai rencana BEP tidak sesuai target 2. Pembangunan sarana prasarana tidak sesuai rencana 3. Tertib administrasi masih rendah laporan kegiatan dan laporan keuangan 4. Laporan keuangan tidak diaudit akuntan publik mahalnya biaya akuntan publik? 5. Jumlah pengunjung tidak sesuai target promosi belum efektif? 6. Belum melibatkan tenaga ahli program kegiatan belum maksimal 7. Konflik internal perusahaan 8. Pemenuhan persyaratan oleh pemohon lambat berlarut-larut
UPAYA TINDAK LANJUT 1. Usulan revisi PP 59 Tahun 1998 2. Penyiapan pedoman pelaksanaan (Perdirjen PHKA) bidang pengusahaan pariwisata alam 3. Usulan Revisi Permen LH No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Kegiatan yang Wajib AMDAL pada Lampiran Huruf L Bidang Pariwisata 4. Surat Edaran Menhut No. SE.2/Menhut-IV/2007 tanggal 6 Juli 2007 hal Perijinan dan pungutan pajak/retribusi, dalam pengusahaan pariwisata alam di kawasan konservasi 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 188.34/17/SJ tanggal 5 Januari 2010 tentang Penataan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Lanjutan... 6. Surat Edaran Direktur PJLKKHL No. SE.2/PJLKKHL3/2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara untuk Mendukung Kegitan Pariwisata Alam 7. Surat Edaran Direktur PJLKKHL No. SE.3/PJLKKHL3/2011 Desember 2011 tentang Penyelesaian Kewajiban bagi Pemegang Persetujuan Prinsip IUPSWA 8. Rapat Koordinasi di Tingkat Pusat (Biro Hukum, Sekditjen PHKA, dan Dit. PJLK2HL) menyamakan persepsi dalam percepatan pelayanan proses peizinan IPPA
Lanjutan... 9. Penertiban pungutan oleh PEMDA maupun Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 10. Penertiban pengelolaan dan penatausahaan aset BMN yang dibangun oleh PEMDA dan Perum Perhutani. 11. Penertiban dan atau proses penegakan hukum terkait masalah perambahan di dalam kawasan KPA pada zona atau blok pemanfaatan yang dimohon oleh pihak ketiga
HASIL EVALUASI KINERJA IUPSWA SECARA UMUM
HASIL EVALUASI* TAHUN 2011 KINERJA BAIK 3 IPPA (12%)
KINERJA SEDANG 8 IPPA (32%)
*Kriteria Administrasi dan Teknis
KINERJA BURUK 14 IPPA (56%)
HARAPAN KEPADA APAI 1. Menjadi lembaga yang mandiri dan memberikan dukungan serta kontribusi kepada anggota agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya secara optimal 2. Memfasilitasi komunikasi antara anggota, Kemenhut dan para pihak 3. Mendorong anggota untuk memenuhi seluruh kewajiban secara tepat waktu dan sesuai prodesur
PERDIRJEN PHKA BIDANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM 1. Perdirjen No. P.3/IV-SET/2011 tgl 9 Maret 2011 ttg Pedoman Penyusunan Desain Tapak di SM, TN, TAHURA, TWA 2. Perdirjen No. P.2/IV-SET/2012 tgl 3 Maret 2011 ttg Pedoman Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam di TN, TAHURA, TWA
3. Perdirjen PHKA No. P.11/IV-SET/2011 tgl 30 Desember 2011 ttg Pedoman Pelaporan Kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam 4. Perdirjen PHKA No. P.12/IV-SET/2011 tgl 30 Desember 2011 ttg Pedoman Persyaratan Administrasi dan Teknis Permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam di SM, TN, TAHURA dan TWA 5. Perdirjen PHKA No. P.01/IV-SET/2012 tgl 4 Januari 2012 ttg Pedoman Penyusunan RPPA, RKL, RKT Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam
