PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk. - IDX

J A D W A L Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tanggal Pengumuman Hasil Keputusan RUPSLB Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD (Cum-Right) - Di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi - Di Pasar Tunai Tanggal Mulai Perdagangan Saham tanpa HMETD (Ex-Right) - Di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi - Di Pasar Tunai Tanggal Pencatatan (Recording Date) untuk memperoleh HMETD

:

19 November 2013

Tanggal Awal pelaksanaan HMETD

:

:

19 November 2013

Tanggal Akhir pelaksanaan HMETD

:

9 Desember 2013

:

20 November 2013

Tanggal Akhir pembayaran yang berasal dari pesanan efek tambahan

:

11 Desember 2013

: : :

26 November 2013 29 November 2013

: : :

27 November 2013 2 Desember 2013

:

29 November 2013

Tanggal Distribusi HMETD

:

2 Desember 2013

Tanggal Pencatatan Efek di BEI Tanggal Awal perdagangan HMETD Tanggal Akhir perdagangan HMETD

: : :

3 Desember 2013 3 Desember 2013 9 Desember 2013

3 Desember 2013

Tanggal Awal penyerahan saham yang berasal dari HMETD

:

5 Desember 2013

Tanggal Akhir penyerahan saham yang berasal dari HMETD Tanggal Penjatahan Tanggal Pengembalian kelebihan uang pesanan yang tidak terpenuhi

: :

11 Desember 2013 12 Desember 2013

:

16 Desember 2013

Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri II Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri II di Pasar Reguler Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri II di Pasar Tunai Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri II Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri II Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri II

:

3 Desember 2013

:

28 November 2013

:

1 Desember 2016

: : :

12 Juni 2014 2 Desember 2016 2 Desember 2016

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk. (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk. KEGIATAN USAHA Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan KANTOR PUSAT Equity Tower Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Komp SCBD Lot 9, Jakarta 12190 Telepon : (021)51401707 Faksimili : (021)51401708–09 e-mail : [email protected] www.bankwindu.com KANTOR CABANG DAN KANTOR PEMASARAN 1 Kantor Pusat, 22 Kantor Cabang, 21 Kantor Cabang Pembantu dan 31 Kantor Kas yang terletak di kota Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Cikarang, Bekasi, Serpong, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Pontianak, Bandar Lampung, Pekanbaru, Palembang, Tanjung Pinang, Kijang, Batam dan Ranai Natuna.

PENAWARAN UMUM TERBATAS III (“PUT III”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”) UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA DISERTAI DENGAN PENERBITAN WARAN SERI II Sebanyak-banyaknya sejumlah 1.827.344.430 (satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai sebanyak-banyaknya sebesar Rp 228.418.053.750,- (dua ratus dua puluh delapan miliar empat ratus delapan belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah). Setiap pemegang saham yangmemiliki 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 November 2013 pukul 16.00 WIB mempunyai 38 (tiga puluh delapan) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan Harga Penawaran Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham sehingga total penawaran seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 228.418.053.750,- (dua ratus dua puluh delapan miliar empat ratus delapan belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dan sebanyak-banyaknya sejumlah 913.672.215 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima belas) Waran Seri II yang akan diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD tersebut dimana pada setiap 38 (tiga puluh delapan) saham baru tersebut melekat 19 (sembilan belas) Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri II berhak membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham dan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 190,- (seratus sembilan puluh Rupiah), sehingga total penawaran Waran Seri Il seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp173.597.720.850,- (seratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama periode pelaksanaan Waran Seri II yaitu mulai tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016. Pemegang Waran Seri II tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri II tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila setelah lewat periode pelaksanaan, maka setiap Waran Seri II yang belum dilaksanakan akan menjadi kadaluwarsa, tidak berlaku dan tidak bernilai. Kepastian jumlah saham dan Waran Seri II yang diterbitkan akan ditentukan berdasarkan jumlah saham beredar termasuk saham-saham hasil konversi Waran Seri I (pada Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2012) yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 29 November 2013 pukul 16.00 WIB. Jumlah Waran Seri I yang masih beredar hingga saat penyampaian tambahan informasi ini adalah sebesar 525.957.621 Waran Seri I, yang dimiliki oleh ”UBS AG Singapore S/A Johnny W” dan “UBS AG Singapore Non Treaty Omnibus Account”, PT Blue Cross Indonesia dan masyarakat. Jumlah Waran Perseroan yang beredar (i) apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan konversi menjadi saham sampai dengan tanggal 29 November 2013 dan ditambahkan dengan jumlah Waran Seri II yang akan diterbitkan Perseroan adalah sebanyak-banyaknya sebesar 32,82% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dan (ii) apabila Waran Seri I telah dilaksanakan konversi menjadi saham sampai dengan tanggal 29 November 2013 sehingga jumlah Waran Seri II yang akan diterbitkan Perseroan adalah sebanyak-banyaknya sebesar 21,33% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran sehingga tidak melebihi batas maksimum 35% yang dipersyaratkan dalam Peraturan IX.D.1. Jumlah saham baru yang ditawarkan dalam PUT III sebanyak-banyaknya sebesar 27,54% dari jumlah seluruh Saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Terbatas III dilaksanakan, serta akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Johnny Wiraatmadja (baik untuk saham yang tidak tercatat di Bursa Efek maupun untuk saham yang tercatat di Bursa Efek yang dititipkan pada Kustodian “UBS AG Singapore S/A Johnny W” dan “UBS AG Singapore Non Treaty Omnibus Account”), dan PT Blue Cross Indonesia, selaku pemegang saham Perseroan, akan melaksanakan HMETD untuk mengambil seluruh saham yang menjadi haknya. Apabila saham–saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan tambahan secara proporsional sesuai dengan prosentase HMETD yang telah dilaksanakan oleh Pemegang HMETD yang mengajukan pemesanan tambahan. Berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas III PT Bank Windu Kentjana International Tbk No. 57 tanggal 10 Oktober 2013 jo Pengubahan I terhadap Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas III PT Bank Windu Kentjana International Tbk No. 87 tanggal 12 November 2013, keduanya dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, PT Blue Cross Indonesia selaku Pembeli Siaga telah sepakat untuk mengambil bagian dari sisa saham yang tidak dibeli oleh Pemegang HMETD sampai sebanyak-banyaknya sejumlah 473.270.843 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham pada harga yang sama dengan Harga Penawaran yaitu Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.D.1 tentang HMETD, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (SELANJUTNYA DISEBUT “HMETD”) AKAN DIPERDAGANGKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA DAN DI LUAR BURSA MULAI TANGGAL 3 DESEMBER 2013 SAMPAI DENGAN TANGGAL 9 DESEMBER 2013. PENCATATAN SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 3 DESEMBER 2013. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 9 DESEMBER 2013 SEHINGGA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK AKAN BERLAKU LAGI. RISIKO USAHA UTAMA RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI LIABILITAS KEPADA PERSEROAN SERTA RISIKO AKIBAT KEGAGALAN SETELMEN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU TERTENTU SESUAI KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU. MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM TERBATAS INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB V PROSPEKTUS INI PERHATIAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PENAWARAN UMUM TERBATAS III MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) PERSEROAN. DALAM HAL RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM TIDAK MENYETUJUI PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU / PUT III, MAKA SEGALA KEGIATANKEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA. PENTING UNTUK DIPERHATIKAN PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS III AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MATERIAL YAITU MAKSIMUM 27,45% SEBELUM WARAN SERI II DILAKSANAKAN DAN 36,31% SETELAH WARAN SERI II DILAKSANAKAN. Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2013

PT Bank Windu Kentjana International Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III (“PUT III”) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “Penawaran Umum Terbatas III”) melalui surat No 020/BW/DDIR-EXT/X/13 pada tanggal 18 Oktober 2013 kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 dan Peraturan No. IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut “Undang-undang Pasar Modal”). Perseroan bersama para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan norma profesinya masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan penjelasan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya mendapat persetujuan tertulis dari Perseroan. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Terbatas III ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan ketentuan ayat 2 dan ayat 3 Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 Tentang Pembelian Saham Bank Umum yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto UU No.10 / 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, ditetapkan bahwa Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham yang bersangkutan (ayat 2 Pasal 4); dan sekurangkurangnya 1% (satu per seratus) dari saham Bank yang dimaksud ayat 2 yang tidak dicatat di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia (ayat 3 Pasal 4). Dengan demikian untuk menghindari kepemilikan saham Perseroan, selaku bank umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perbankan yang berlaku di Republik Indonesia, oleh Pemodal Asing yang melebihi 99% (sembilan puluh sembilan per seratus), maka Perseroan hanya akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham yang diterbitkan Perseroan, sehingga seluruh saham Perseroan yang dicatatkan di Bursa Efek dapat dibeli oleh Pemodal Asing tanpa pembatasan. Posisi 11 Oktober 2013 kepemilikan sebesar 1% (satu persen) saham dalam Perseroan yang tidak tercatatkan di Bursa Efek yaitu sejumlah 42.828.436 (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam) saham yang dimiliki masing-masing oleh Johnny Wiraatmadja sebesar 4.738.131 saham, Sjerra Salim sebesar 3.748.100 saham, PT Mitra Wadah Kencana sebesar 10.130.000 saham, PT Blue Cross Indonesia sebesar 11.614.763 saham, Suganda Setiadi Kurnia sebesar 6.916.981 saham dan Syamsuar Halim sebesar 5.680.461 saham. Jumlah saham baru yang akan dicatatkan Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak-banyaknya sejumlah 1.809.070.986 (satu miliar delapan ratus sembilan juta tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam) saham atau 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari sebanyak-banyaknya seluruh saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III. Sedangkan saham Perseroan sejumlah 1% (satu persen) yang tidak dicatatkan adalah merupakan saham milik PT Blue Cross Indonesia. Saham hasil Penawaran Umum Terbatas III memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Sesuai dengan Peraturan Nomor IX.D.1 Lampiran Keputusan Bapepam No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam hal pemegang saham memiliki Surat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“SBHMETD”) dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan. PENAWARAN UMUM TERBATAS III INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANGUNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI DAN/ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD DAN/ATAU WARAN SERI II, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD DAN PELAKSANAAN WARAN SERI II, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM, PELAKSANAAN HMETD MAUPUN PELAKSANAAN WARAN SERI II TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/ PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK DAFTAR ISI DEFINISI DAN SINGKATAN

i iii

RINGKASAN

vii

I.

PENAWARAN UMUM TERBATAS III

1

II.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM TERBATAS III

13

III.

PERNYATAAN UTANG

14

IV.

ANALISA DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

18

1.

UMUM

18

2.

ANALISA LAPORAN KEUANGAN

23

3.

PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

33

4.

MANAJEMEN RISIKO

38

5.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

40

6.

PROSPEK USAHA

50

V.

RISIKO USAHA

VI.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

56

VII.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

57

1.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

57

2.

PERKEMBANGAN PEMODAL DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

62

3.

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

65

4.

SUMBER DAYA MANUSIA

74

5.

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

77

6.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN

79

7.

STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

80

8.

81

10.

STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM TRANSAKSI – TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

11.

PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK LAIN

89

12.

PERKARA - PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN

89

9.

VIII.

52

81 87

13.

KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

93

14.

ASURANSI

93

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

94

1.

UMUM

94

2.

JARINGAN KANTOR

99

3.

KEUNGGULAN KOMPETITIF

103

4.

KEGIATAN USAHA

104

5.

KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA

104

6.

KEBIJAKAN KREDIT

105

7.

KEGIATAN PEMASARAN

109

8.

PENGENDALIAN KEGIATAN USAHA

110

9.

TINGKAT KESEHATAN BANK

111

10.

PERSAINGAN USAHA

112

11.

PROSPEK USAHA

113

12.

TEKNOLOGI INFORMASI

114

13.

LISENSI, FRANCHISE, KONSESI UTAMA DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

114

i

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK IX.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

116

X.

EKUITAS

120

XI.

PERPAJAKAN

122

XII.

KEBIJAKAN DIVIDEN

124

XIII. XIV.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

125 127

XV.

KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) DAN WARAN SERI II

129

XVI.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

141

XVII.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

148

XVIII.

INFORMASI TAMBAHAN

149

ii

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK

DEFINISI DAN SINGKATAN Affiliasi

berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu : (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

ALCO

berarti Assets and Liabilities Committee, yaitu Komite Eksekutif di bawah Direksi dimana Komite Aset dan Liabilitas bertugas mengelola aset dan kewajiban Bank. Secara lebih luas, ALCO juga memiliki tugas mengelola likuiditas, manajemen suku bunga, manajemen mata uang asing dan manajemen investasi serta gapping manajemen.

Aset Produktif

berarti penanaman dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repurchase agreement), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

ATM

berarti singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri (Automated Teller Machine), yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi teller dan memudahkan nasabah seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.

ATMR

berarti singkatan dari Aset Tertimbang Menurut Risiko, yaitu aset yang telah dibobot sesuai ketentuan Bank Indonesia untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio / CAR).

Bapepam

berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya

Bapepam dan LK

berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya

Bursa Efek

berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (atau penggantinya atau penerus haknya) dimana saham dicatatkan nnya

BAE

berarti Biro Administrasi Efek

Bank Kustodian

berarti Bank yang memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa custodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

BEI

berarti PT Bursa Efek Indonesia

iii

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK BI

berarti Bank Indonesia

BMPK

berarti Batas Maksimum Pemberian Kredit yaitu persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang diberikan kepada nasabah perorangan atau grupnya sesuai dengan ketentuan BI

BOPO

berarti rasio antara beban operasional terhadap pendapatan operasional

CAR

berarti singkatan dari Capital Adequacy Ratio, yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi dengan jumlah ATMR.

CKPN

berarti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Daftar Pemegang Saham (“DPS”)

berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Daftar Pemesanan Pembelian Saham (“DPPS”)

berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan saham dan jumlah yang dipesan.

Exercise

berarti pelaksanaan hak beli saham baru oleh pemegang HMETD.

Formulir Permohonan Pemecahan Sertifikat HMETD

berarti formulir permohonan yang diisi oleh para pemegang saham HMETD yang ditujukan kepada Biro Administrasi Efek untuk memecah Sertifikat Bukti HMETD ke dalam denominasi yang lebih kecil.

Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”)

berarti formulir asli yang disediakan yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli.

Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan

berarti formulir untuk memesan saham yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah kepada Biro Administrasi Efek untuk memecah Sertifikat Bukti HMETD ke denominasi yang lebih kecil.

GWM

berarti Giro Wajib Minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga

Harga Penawaran

berarti harga penawaran pada PUT ini, yaitu Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah)

Hari Bursa

berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan kegiatan usahanya.

Hari Kerja

berarti hari Senin sampai dengan hari Jum’at, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari Kerja biasa.

Jadwal Penawaran Umum Terbatas III

berarti jadwal sehubungan dengan {Penawaran Umum Terbatas III yang telah ditentukan oleh Perseroan dan Biro Administrasi Efek sesuai dengan Peraturan Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan serta Peraturan KSEI sebagaimana tercantum dalam Prospektus.

KSEI

berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

LDR

berarti Loan to Deposit Ratio.

Masyarakat

Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/ berkedudukan di luar negeri.

NIM

berarti Net Interest Margin, yaitu marjin pendapatan bunga bersih yang merupakan

iv

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aset produktif NPL

berarti Non Performing Loan, yang berarti kredit yang bermasalah, meliputi kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet sebagaimana diatur dalam peraturan BI

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK

Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Udang Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (“UU Nomor 21 Tahun 2011”), Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2011 atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Pembeli Siaga

berarti PT Blue Cross Indonesia berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas III PT Bank Windu Kentjana International No. 57 tanggal 10 Oktober 2013, juncto Pengubahan I terhadap Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas III PT Bank Windu Kentjana International Tbk No. 87 tanggal 12 November 2013, yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta

Pemegang Rekening

berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.

Penawaran Umum Terbatas III

berarti Penawaran Umum Terbatas III Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD) Untuk Membeli Saham Biasa Atas Nama Disertai Dengan Penerbitan Waran Seri II sebanyak-banyaknya sejumlah 1.827.344.430 (satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai sebanyak-banyaknya sebesar Rp 228.418.053.750,(dua ratus dua puluh delapan miliar empat ratus delapan belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dan sebanyak-banyaknya sejumlah 913.672.215 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima belas) Waran Seri II yang akan diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD tersebut dimana pada setiap 38 (tiga puluh delapan) saham baru tersebut melekat 19 (sembilan belas) Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD. Waran Seri II adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham Perseroan dengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 190,- (seratus sembilan puluh Rupiah), sehingga total penawaran Waran Seri Il seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 173.597.720.850,- (seratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh Rupiah).

Pernyataan Pendaftaran

berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III.

Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif

berarti terpenuhinya seluruh tatacara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran, yaitu diterimanya Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Penawaran Umum Terbatas tersebut mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham atau pada tanggal yang lebih awal dimana Pernyataan Pendaftaran dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Perseroan

berarti PT Bank Windu Kentjana International Tbk, berkedudukan di Jakarta.

Provision Coverage

berarti rasio PPAP kredit yang dibentuk terhadap saldo NPL

PPA

berarti Penyisihan Penghapusan Aset, adalah cadangan yang harus dibentuk

v

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas asset (lancer, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet) sesuai ketentuan BI. PPAP

berarti Penyisihan Penghapusan Aset Produktif

Prospektus

berarti dokumen penawaran sebagaimana didefinisikan dalam asal 1 angka 26 UUPM

Rekening Efek

berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian

Saham Baru

berarti saham biasa atas nama yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PUT III ini dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah)

Saham Lama

berarti saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan

Surat Konfirmasi Pencatatan Saham

berarti sertifikat atau konfirmasi tertulis untuk saham dalam Penitipan Kolektif yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti pencatatan nama KSEI dalam daftar pemegang saham Perseroan.

UUPM

berarti Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608

Waran Seri II

Berarti Surat Kolektif Waran Seri II atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui Penawaran Umum Terbatas III, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan penerbitan Waran Seri II dan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

vi


RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Umum Perseroan didirikan pada tanggal 2 April 1974 berdasarkan akta pendirian PT Multinational Finance Corporation disingkat PT Multicor No. 4 tanggal 2 April 1974, dibuat di hadapan Bagijo,S.H., pada waktu itu pengganti Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta dan diubah dengan akta No. 58 tanggal 28 September 1974, dibuat di hadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesi sebagaimana termaktub dalam Kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 12 Oktober 1974 No. Y.A.5/369/19, didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 21 Oktober 1974 di bawah nomor 4037, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19 November 1974 di bawah No. 93, Tambahan nomor 719. Ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menjalankan kegiatan umum perbankan dan telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 27 Februari 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 256/KMK.017/1993 dan menjadi bank devisa sejak tanggal 17 Maret 1993 berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 25/637/UPSDL/PBAL dimana perizinan tersebut kemudian diubah dengan terlaksananya pengabungan usaha (merger) PT Bank Windu Kentjana ke dalam PT Bank Multicor Tbk. Izin usaha PT Bank Multicor Tbk diubah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/9/KEP.GBI/2008 tanggal 8 Februari 2008 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Multicor Tbk menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Windu Kentjana International Tbk. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan anggaran dasar untuk penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta No. 172 tanggal 28 November 2007 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H. Notaris di Jakarta jo. akta No. 01 tanggal 3 Januari 2008 dibuat di hadapan Budiningsih Kurnia, S.H. pada waktu itu pengganti Eliwaty Tjitra, S.H. Notaris di Jakarta, dimohonkan persetujuan oleh Notaris tersebut dengan sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang diterima tanggal 8 Januari 2008 dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusannya No. AHU-00982.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 8 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan diberitahukan oleh Notaris tersebut dengan sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model III yang diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10.0637 tanggal 09 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Juli 2008 di bawah No. 58, Tambahan No. 12219, kemudian dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1. tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, sebagaimana termaktub dalam akta No. 189 tanggal 24 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H. Notaris di Jakarta, dimohonkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk pasal 1 s/d pasal 4 dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-39470.AH.01.02. Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 Agustus 2010, Daftar Perseroan No. AHU-0059854.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 10 Agustus 2010 dan untuk penyesuaian pasal 5 s/d pasal 30 Anggaran Dasar diberitahukan oleh Notaris tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam suratnya kepada Notaris tersebut No. AHU.AH.01.10-21599 tanggal 23 Agustus 2010, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Windu Kentjana International Tbk, Daftar Perseroan No. AHU-0062920.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010,

vii

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 September 2011 di bawah No. 71, Tambahan No. 27346, kemudian dilakukan perubahan sebagaimana termaktub dalam akta No. 170 tanggal 27 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H. Notaris di Jakarta, untuk perubahan aggaran dasar pasal 18 ayat 3. Anggaran Dasar diberitahukan oleh Notaris tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam suratnya kepada Notaris tersebut No. AHU.AH.01.10-31141 tanggal 27 Agustus 2012, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Windu Kentjana International Tbk, Daftar Perseroan No. AHU-0076581.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Akta No. 150 tanggal 16 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H. Notaris di Jakarta, untuk perubahan anggaran dasar pasal 4 ayat 2 dan pasal 30 Anggaran Dasar diberitahukan oleh Notaris tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam suratnya kepada Notaris tersebut No. AHU.AH.01.10-31547 tanggal 29 Agustus 2012, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Windu Kentjana International Tbk, Daftar Perseroan No. AHU-0077580.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 29 Agustus 2012, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam akta No. 49 tanggal 11 November 2013, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H. Notaris di Jakarta yang pada saat ini sedang dalam proses pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan oleh Notaris tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menjalankan kegiatan umum perbankan. Perseroan telah beroperasi secara komersial sejak tahun 1993. Perseroan adalah sebuah bank devisa swasta nasional. Perseroan memperoleh izin usaha sebagai bank umum dari Menteri Keuangan RI pada tanggal 27 Februari 1993 berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No. 256/KMK.017/1993 dan ditegaskan dalam Surat Bank Indonesia No. 25/637/UPSD/PBAL tanggal 17 Maret 1993 Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah : menjalankan usaha sebagai bank umum Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,deposito berjangka,sertifikat deposito,tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. Memberikan kredit baik kredit jangka menegah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan; c. Menerbitkan surat pengakuan hutang; d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut; ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut; iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); v. Obligasi; vi. Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; vii. Surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;

viii

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK k.

l. m. n.

o.

p.

q. r.

Membeli agunan bank semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya; Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; Melakukan kegiatan sebagai Bertindak sebagai Penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baiuk selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan seperti sewa guna usaha, perushaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penyelesaian serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instasi yang berwenang; Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Kegiatan Usaha Utama Untuk merealiasasi maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,deposito berjangka,sertifikat deposito,tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. Memberikan kredit baik kredit jangka menegah,panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan; c. Menerbitkan surat pengakuan hutang; d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut; ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut; iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); v. Obligasi; vi. Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; vii. Surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di busa efek; i. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; j. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia Kegiatan Usaha Penunjang a. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; b. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;

ix

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK c.

d. e.

f.

g.

h.

Membeli agunan bank semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya; Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; Melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, baiuk selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan seperti sewa guna usaha, perushaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penyelesaian serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instasi yang berwenang; Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Perseroan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat di Equity Tower Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5253, Komp SCBD Lot 9, Jakarta. Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat, 22 kantor cabang, 21 kantor cabang pembantu, dan 31 Kantor Kas yang berlokasi di Pulau Jawa, Bali, Sumatra, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Ikhtisar Data Keuangan Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008. Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (penanggung jawab : Peter Surja) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (penanggung jawab : Peter Surja) menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan revisi Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia tertentu yang berlaku efektif 1 Januari 2012. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tertentu yang berlaku efektif 1 Januari 2011, baik secara prospektif maupun retrospektif. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai dampak penerapan awal PSAK No.50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan, dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, yang disesuaikan pada saldo laba tanggal 1 Januari 2010. Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya untuk Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan disajikan dalam Bab IX Prospektus ini.

x


(dalam jutaan Rupiah) 31 juli 2013

2012

Jumlah Aset

6.886.498

6.495.246

6.452.794

4.354.460

2.798.874

2.094.665

Jumlah Liabilitas

6.080.144

5.739.581

5.895.160

3.833.040

2.497.482

1.832.675

806.354

755.665

557.634

521.420

301.392

261.990

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Jumlah Ekuitas

31 Desember 2010

2011

2009

2008

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF 31 juli 2013

31 Juli 2012

2012

2011

349.615

356.405

598.070

490.312

337.211

(182.382)

(206.930)

(330.137)

(298.890)

(201.248)

167.233

149.475

267.933

191.422

135.963

87.743

79.060

27.172

53.745

57.131

46.682

47.083

16.046

15.355

(125.896)

(103.622)

(197.046)

189.729

145.233

80.710

89.593

(98.724)

(49.877)

(139.915)

(143.047)

(98.150)

(64.664)

(74.238)

Laba sebelum Pajak

68.509

99.598

128.018

48.375

37.813

23.079

4.822

Beban (Penghasilan) Pajak

17.820

26.635

33.937

12.161

9.520

7.010

1.171

12.765

18.742

30.060

10.550

12.575

9.189

1.509

5.055

7.893

3.877

1.611

(3.055)

(2.179)

(338)

17.820

26.635

33.937

12.161

9.520

7.010

1.171

50.689

72.963

94.081

36.214

28.293

16.069

3.651

11,84

19,72

23.85

9,60

8,81

5,86

1,33

Pendapatan bunga Beban bunga Pendapatan bunga – bersih Pendapatan operasional dan non operasional lainnya Beban operasional dan non operasional lainnya Beban operasional dan non operasional lainnya – bersih

Kini Tangguhan

LABA (RUGI) BERSIH

31 Desember 2010

2009 252.744

2008 204.737

(165.001) (125.677)

Laba (Rugi) per Saham Dasar (Dalam Rupiah Penuh)

(dalam Persentase) RASIO-RASIO KEUANGAN POKOK

31 Juli 2013

31 Desember 2012

2011

2010

2009

2008

Rasio Pertumbuhan CAR (Credit Risk Charge)

13,75

15,19

12,66

17,90

17,88

20,24

CAR (Credit and Market Risk Charge)

13.66

14,77

12,27

17,84

16,88

18,02

CAR (Credit, Market and Operation Charge)

12,68

13,86

11,67

17,12

-

-

Aset tetap terhadap modal

14,14

15,21

31,98

36,37

52,07

20,24

1,08

1,44

2,49

1,12

1,04

0,29

Aset produktif yang diklasifikasikan terhadap total aset produktif

1,38

1,75

1,99

1,35

1,65

4,55

CKPN Aset Keuangan terhadap Aset Produktif *

0,49

0,72

1,42

1,55

1,34

1,90

100,0

100,0

100,00

100,00

100,43

101,11

Net NPL

Pemenuhan PPA produktif

xi

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Pemenuhan PPA non produktif

100,0

100,0

100,00

100,00

100,00

100,00

Return On Asset (ROA)

1,84

2,04

0,96

1,11

1,00

Return On Equity (ROE)

12,31

15,91

6,94

7,24

6,03

1,39

Net Interest Margin (NIM)

5,47

5,18

4,62

4,61

4,48

4,95

83,03

81,74

92,97

91,21

91,81

68,80

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Posisi Devisa Neto (PDN)

0,25

0,77

1,58

1,30

1,48

6,72

0,62

88.18

80,83

79,30

81,29

65,81

86,14

GWM Utama

8,03

8,03

8,04

9,69

5,24

5,03

GWM Sekunder

2,96

6,91

4,26

6,69

-

-

GWM Valas

8,70

8,68

8,39

1,17

1,51

2,17

Loan to Deposit Ratio (LDR)

* Tahun 2008 – 2010 : PPA Produktif terhadap Aktiva Produktif

Untuk keterangan lebih rinci, dapat dilihat pada bab-bab mengenai Analisa dan Pembahasan oleh Manajemen (Bab IV) dan Ikhtisar Data Keuangan Penting (Bab IX).

Penawaran Umum Terbatas III Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas III kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka HMETD atas : Sebanyak-banyaknya sejumlah 1.827.344.430 (satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai sebanyak-banyaknya sebesar Rp 228.418.053.750,- (dua ratus dua puluh delapan miliar empat ratus delapan belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah). Setiap pemegang saham yang memiliki 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 November 2013 pukul 16.00 WIB mempunyai 38 (tiga puluh delapan) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan Harga Penawaran Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham sehingga total penawaran seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 228.418.053.750,- (dua ratus dua puluh delapan miliar empat ratus delapan belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah). dan Sebanyak-banyaknya sejumlah 913.672.215 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima belas) Waran Seri II yang akan diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD tersebut dimana pada setiap setiap 38 (tiga puluh delapan) saham baru tersebut melekat 19 (sembilan belas) Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD. Waran Seri II adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham Perseroan dengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 190,- (seratus sembilan puluh Rupiah), sehingga total penawaran Waran Seri Il seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 173.597.720.850,- (seratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama periode pelaksanaan Waran Seri II yaitu mulai tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri II berhak membeli 1 (satu) saham pada harga pelaksanaannya. Pemegang Waran Seri II tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri II tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila setelah lewat periode pelaksanaan, maka setiap Waran Seri II yang belum dilaksanakan akan menjadi kadaluwarsa, tidak berlaku dan tidak bernilai. Kepastian jumlah saham dan Waran Seri II yang diterbitkan akan ditentukan berdasarkan jumlah saham beredar termasuk saham-saham hasil konversi Waran Seri I (pada Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2012) yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 29 November 2013 pukul 16.00 WIB.

(I)

HMETD

xii

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Jenis Penawaran Jumlah saham

: :

Nilai Nominal Harga Penawaran Rasio konversi

: : :

Dilusi kepemilikan (Sebelum Waran Seri II dilaksanakan) Dilusi kepemilikan (Setelah Waran Seri II dilaksanakan) Pencatatan Pembeli siaga

:

HMETD Sebanyak-banyaknya 1.827.344.430 (satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh) Rp 100,- (seratus Rupiah) Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) 100 (seratus) Saham Lama berhak atas 38 (tiga puluh delapan) Saham Baru 27,54% (dua puluh tujuh koma lima puluh empat persen)

:

36,31% (tiga puluh enam koma tiga puluh satu persen)

: :

BEI PT Blue Cross Indonesia

Jenis Jumlah Waran Seri II

: :

Waran Seri II Sebanyak-banyaknya sejumlah 913.672.215 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima belas)

Nilai Nominal Harga Pelaksanaan Rasio konversi

: : :

Pencatatan

:

Rp 100,- (seratus Rupiah) Rp 190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) Setiap setiap 38 (tiga puluh delapan) saham baru tersebut melekat 19 (sembilan belas) Waran Seri II BEI

(II) Waran Seri II

Jumlah saham baru yang ditawarkan dalam PUT III sebesar 27,54% dari jumlah seluruh Saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Terbatas dilaksanakan, serta akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun luar bursa BEI sesuai dengan Peraturan Bapepam IX.D.1 selama 5 (lima) Hari Bursa mulai tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan 9 Desember 2013. Pencatatan saham hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 3 Desember 2013. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 9 Desember 2013 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku. Johnny Wiraatmadja (baik untuk saham yang tidak tercatat di Bursa Efek maupun untuk saham yang tercatat di Bursa Efek yang dititipkan pada Kustodian “UBS AG Singapore S/A Johnny W” dan “UBS AG Singapore Non Treaty Omnibus Account”) dan PT Blue Cross Indonesia, selaku pemegang saham Perseroan, akan melaksanakan HMETD untuk mengambil seluruh saham yang menjadi haknya. Apabila saham–saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan tambahan secara proporsional sesuai dengan prosentase HMETD yang telah dilaksanakan oleh Pemegang HMETD yang mengajukan pemesanan tambahan. Berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas III PT Bank Windu Kentjana International Tbk No. 57 tanggal 10 Oktober 2013, juncto Pengubahan I terhadap Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas III PT Bank Windu Kentjana International Tbk No. 87 tanggal 12 November 2013, yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, PT Blue Cross Indonesia selaku Pembeli Siaga telah sepakat untuk mengambil bagian dari sisa saham yang tidak dibeli oleh Pemegang HMETD sampai sebanyak-banyaknya sejumlah 473.270.843 (empat ratus tujuh puluh tiga juta

xiii

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham pada harga yang sama dengan Harga Penawaran yaitu Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.D.1 tentang HMETD, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Permodalan Perseroan Struktur Permodalan Perseroan sebelum PUT III Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dengan jumlah saham 4.282.843.510 lembar saham, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut : Keterangan

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh UBS AG Singapore S/A Johnny W* UBS AG Singapore Non Treaty Omnibus Acct* PT Mitra Wadah Kencana** PT Blue Cross Indonesia*** Ny. Sjerra Salim**** Masyarakat lainnya di bawah 5%***** Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

Jumlah Saham

Nilai Nominal per Saham (Rp)

Jumlah Nilai Nominal (Rp)

10.000.000.000

100

1.000.000.000.000

2.155.551.463 699.565.040 556.706.008 269.562.146 51.495.306 549.963.547 4.282.843.510 5.717.156.490

100 100 100 100 100 100 100

215.555.146.300 69.956.504.000 55.670.600.800 26.956.214.600 5.149.530.600 54.996.354.700 428.284.351.000 571.715.649.000

%

50,33% 16,33% 13,00% 6,29% 1,20% 12,85% 100,00%

*saham yang tercatat atas nama UBS AG Singapore S/A dan UBS AG Singapore Non Treaty Omnibus Account merupakan saham yang dititipkan oleh Drs Johnny Wiraatmadja ada UBS AG Singapore S/A dan UBS AG Singapore Non Treaty selaku kustodian ** jumlah saham milik PT Mitra Wadah Kencana termasuk saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sejumlah 10.130.000 saham *** jumlah saham PT Blue Cross Indonesia termasuk saham sejumlah 9.920.681 saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia’ **** jumlah saham milik Ny. Sjerra Salim termasuk sejumlah 3.748.100 saham, yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia’ ***** jumlah saham masyarakat lainnya di bawah 5% termasuk saham milik Drs Johnny Wiraatmadja sejumlah 4.738.131 saham tuan Suganda Setiadi Kurnia sejumlah 6.916.981 saham, tuan Syamsuar Halim sejumlah 5.680.461 saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Menurut catatan di Bursa Efek Indonesia saham yang tidak tercatat sejumlah 42.823.383 saham, sedangkan seharusnya sejumlah 42.828.386 saham sehingga terdapat kekurangan sejumah 5..003 saham yang harus dikoversi kembali menjadi saham dengan warkat, berdasarkan catatan pada BAE Perseoan jumlah saham dengan warkat sejumah 41.134.354 sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 1.694.082 saham dan PT Blue Cross Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2013 melaksanakan penerikan saham tanpa warkat 1.694.082 saham menjadi saham dengan warkat sehingga PT Blue Cross Indonesia memilik saham dengan warkat sejumlah 11.614.763 saham sehingga saham yang tidak tercatat pada Bursa Efek Indonesia menjadi 42.828.436 saham

Struktur Permodalan Perseroan setelah PUT III I

Proforma Permodalan dengan asumsi Waran Seri I yang beredar tidak dilaksanakan hingga tanggal DPS yang berhak atas HMETD, maka jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 1.627.480.534 Saham Biasa Atas Nama :

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT III ini sebanyak 1.627.480.534 (satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh empat) Saham Biasa Atas Nama dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka susunan pemegang saham Perseroan sesudah PUT III secara proforma adalah sebagai berikut :

xiv

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Keterangan


Jumlah Saham



10.000.000.000

100

1.000.000.000.000

2.974.661.019 965.399.755 768.254.291 371.995.762 53.295.796 776.717.421 5.910.324.044 4.089.675.956

100 100 100 100 100 100 100

297.466.101.900 96.539.975.500 76.825.429.100 37.199.576.200 5.329.579.600 77.671.742.100 591.032.404.400 408.967.595.600

%

50,33% 16,33% 13,00% 6,29% 0,90% 13,14% 100,00%

*saham yang tercatat atas nama UBS AG Singapore S/A dan UBS AG Singapore Non Treaty Omnibus Account merupakan saham yang dititipkan oleh Drs Johnny Wiraatmadja ada UBS AG Singapore S/A dan UBS AG Singapore Non Treaty selaku kustodian ** jumlah saham milik PT Mitra Wadah Kencana termasuk saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sejumlah 10.130.000 saham *** jumlah saham PT Blue Cross Indonesia termasuk saham sejumlah 11.614.763 saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia’ **** jumlah saham milik Ny. Sjerra Salim termasuk sejumlah 3.748.100 saham, yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia’ ***** jumlah saham masyarakat lainnya di bawah 5% termasuk saham milik Drs Johnny Wiraatmadja sejumlah 4.738.131 saham tuan Suganda Setiadi Kurnia sejumlah 6.916.981 saham, tuan Syamsuar Halim sejumlah 5.680.461 saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. PT Blue Cross Indonesia menambah jumlah saham yang tidak dicatatkan sebanyak 16.274.805 lembar, sehingga akan menjadi 27.889.568 lembar. Dengan demikian Total saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia akan menjadi sejumlah 59.103.240 saham

II Proforma Permodalan dengan asumsi Waran Seri I yang beredar dilaksanakan seluruhnya hingga tanggal DPS yang berhak atas HMETD : Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 29 November 2013 secara proforma dengan asumsi seluruh Waran Seri I telah dilaksanakan, maka jumlah saham yang dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sebesar 4.760.713.119 lembar saham dari total keseluruhan 4.808.801.131 lembar saham, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut : Keterangan


Jumlah Saham



10.000.000.000

100

1.000.000.000.000

2.420.268.309 775.381.799 556.706.008 367.701.435 51.495.306 637.248.274 4.808.801.131 5.191.198.869

100 100 100 100 100 100 100

242.026.830.900 77.538.179.900 55.670.600.800 36.770.143.500 5.149.530.600 63.724.827.400 480.880.113.100 519.119.886.900

%

50,33% 16,12% 11,58% 7,65% 1,07% 13,25% 100,00%


Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT III ini sebanyak-banyaknya 1.827.344.430 (satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh) Saham Biasa Atas Nama dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka susunan pemegang saham Perseroan sesudah PUT III secara proforma adalah sebagai berikut :

xv


Jumlah Saham




10.000.000.000

100

1.000.000.000.000

3.339.970.266 1.070.026.883 768.254.291 507.427.981 71.063.522 879.402.618 6.636.145.561 3.363.854.439

100 100 100 100 100 100 100

333.997.026.600 107.002.688.300 76.825.429.100 50.742.798.100 7.106.352.200 87.940.261.800 663.614.556.100 336.385.443.900

%

50,33% 16,12% 11,58% 7,65% 1,07% 13,25% 100,00%

*saham yang tercatat atas nama UBS AG Singapore S/A dan UBS AG Singapore Non Treaty Omnibus Account merupakan saham yang dititipkan oleh Drs Johnny Wiraatmadja ada UBS AG Singapore S/A dan UBS AG Singapore Non Treaty selaku kustodian ** jumlah saham milik PT Mitra Wadah Kencana termasuk saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sejumlah 10.130.000 saham *** jumlah saham PT Blue Cross Indonesia termasuk saham sejumlah 11.614.763 saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia’ **** jumlah saham milik Ny. Sjerra Salim termasuk sejumlah 3.748.100 saham, yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia’ ***** jumlah saham masyarakat lainnya di bawah 5% termasuk saham milik Drs Johnny Wiraatmadja sejumlah 4.738.131 saham tuan Suganda Setiadi Kurnia sejumlah 6.916.981 saham, tuan Syamsuar Halim sejumlah 5.680.461 saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. PT Blue Cross Indonesia menambah jumlah saham yang tidak dicatatkan sebanyak 23.533.020 lembar, sehingga akan menjadi 35.147.783 lembar. Dengan demikian Total saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia akan menjadi sejumlah 66.361.456 saham.

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Penawaran Umum Terbatas III ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan CAR (Capital Adequacy Ratio). Demikian pula untuk dana yang diperoleh dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri II, seluruhnya juga akan dipergunakan oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan CAR (Capital Adequacy Ratio). Penggunaan dana setelah dana hasil Penawaran Umum Terbatas ini diterima oleh Perseroan akan dimasukkan ke dalam komponen Modal Inti (Tier-1) Perseroan dan merupakan bagian dari struktur permodalan Perseroan. Ekses likuiditas akan ditempatkan dalam instrumen keuangan likuid, utamanya instrumen yang dikeluarkan pemerintah, seperti SBI dan atau Surat Berharga lainnya. Risiko Usaha

Risiko kegiatan usaha Perseroan yang disusun berdasarkan bobot dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Risiko Kredit Risiko Pasar Risiko Likuiditas Risiko Operasional Risiko Hukum Risiko Reputasi Risiko Stratejik Risiko Kepatuhan Risiko Makro Ekonomi Risiko Kebijakan Moneter dan Kebijakan Pemerintah Risiko Persaingan

Kebijakan Dividen Pada saat ini, manajemen Perseroan untuk tahun buku 2013 merencanakan rasio pembagian dividen apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan, sebesar maksimal 20% (dua puluh persen) dari laba bersih konsolidasi Perseroan untuk setiap tahunnya, sedangkan minimal 80%

xvi

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK (delapan puluh persen) akan dipergunakan untuk memperkuat permodalan Perseroan. Namun demikian, apabila diperlukan, dari waktu ke waktu Perseroan dapat tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan. Sejak melakukan Penawaran Umum Saham Perdana pada bulan Juni 2007, Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen. Tidak ada negative covenants sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen. Strategi dan Prospek Usaha Situasi perekonomian Indonesia hingga triwulan III 2013 secara umum masih terkendali baik, volatilitas nilai tukar Rupiah relatif masih terjaga didukung oleh kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia. Sejumlah sektor usaha dinilai masih cukup menjanjikan dan prospektif termasuk sektor perdagangan besar dan eceran, sektor jasa dan sektor industri pengolahan dengan bahan baku domestik. Dalam kondisi persaingan dalam industri perbankan yang semakin kompetitif, pemegang saham, manajemen dan sumber daya manusia Perseroan berkomitmen untuk selalu berupaya mempertahankan dan mengembangkan keunggulan kompetitif Perseroan. Dalam tahun 2013 Perseroan mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat organisasi, optimalisasi jaringan kantor yang ada, serta meningkatkan volume usaha dengan tetap berasaskan pada prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan Perseroan senantiasa melaksanakan praktek tata kelola perusahaan yang baik. Sesuai dengan visi dan misi, dan memperhatikan skala bisnis saat ini, Perseroan dalam jangka pendek dan menengah masih memfokuskan usahanya pada peningkatan pertumbuhan usaha terutama untuk sektor kecil menengah. Arah Kebijakan Perseroan Rencana Strategis Bank, dengan melakukan penjabaran visi dan misi perusahaan dalam strategi dan program kerja jangka panjang serta pengukuran komitmen Direksi terhadap pelaksanaan strategi perusahaan yang sesuai dengan visi dan misi, di samping itu juga melakukan Pengembangan fungsi khusus dalam organisasi : - Fungsi Pengembangan Strategi: Untuk mengkoordinasi pengembangan strategi yang terintegrasi dan mengukur komitmen Direksi terhadap pelaksanaan strategi perusahaan yang sesuai dengan visi dan misi - Pengintegrasian strategi perusahaan dengan melibatkan seluruh unit kerja - Pengembangan kriteria pengukuran atas rencana kerja baik kriteria bisnis maupun non-bisnis Arah Kebijakan Bank Windu, yang telah disepakati seperti yang telah dituangkan dalam rencana bisnis Bank Windu tahun 2013-2015, kebijakan Bank Windu pada tahun 2013 diarahkan untuk konsolidasi internal dan mendorong penyempurnaan penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara sistematis dan terencana sehingga seluruh unit kerja yang ada bisa melakukan berbagai upaya optimal dalam menjalankan fungsinya secara baik dan benar dan sesuai aturan-aturan internal bank dan aturan Bank Indonesia. Berpijak implementasi visi dan misi yang ada dan melihat skala bisnis Bank Windu saat ini, maka ke depan Perseroan memfokuskan pertumbuhan bisnis secara organik dan lebih meningkatkan portfolio bisnis usaha menengah secara konsisten dan berkelanjutan dengan spreading risiko yang lebih tersebar, juga melakukan upaya optimalisasi dan pendalaman bisnis terhadap unit-unit bisnis yang ada (kantor cabang). Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank Peningkatan Optimalisasi Bisnis (Business Optimalization) Pendalaman Bisnis (Business Deepening) Meningkatkan Volume Funding dan Lending Pengendalian Biaya

Sistem Informasi yang Akurat dan Terintegrasi Salah satu keunggulan bersaing Perseroan adalah sistem informasi manajemen yang akurat dan terintegrasi. Sistem ini terus disempurnakan dari waktu ke waktu sehingga informasi yang diperlukan tersedia secara

xvii

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK akurat, tepat waktu dan dapat dimanfaatkan dengan cepat untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajemen. Pengembangan teknologi juga terus dilakukan dalam mendukung kegiatan operasional yang dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada para nasabah Perseroan. Pemberian Layanan Terbaik untuk Nasabah Perseroan terus berkomitmen dan selalu memberikan layanan terbaik kepada nasabah-nasabahnya, sesuai dengan misinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perseroan selama ini masih sangat baik dengan kenaikan dana pihak ketiga yang konsisten. Kepercayaan masyarakat ini tetap dijaga dan terus ditingkatkan dengan peningkatan mutu layanan di setiap tingkatan dan produk yang menarik, disertai kebijakan suku bunga yang kompetitif. Jaringan Kantor di Lokasi-lokasi Strategis Perseroan telah memiliki 75 kantor hingga saat prospektus ini diterbitkan, yang meliputi sejumlah daerah dan kotakota yang memiliki pasar potensial. Dengan memiliki kantor-kantor di lokasi-lokasi strategis, Perseroan dapat terus memaksimalkan peluang-peluang yang ada. Lokasi kantor diantaranya meliputi Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, Batam, Lampung, Pontianak, Pekanbaru, Bali, Yogyakarta, Natuna, Palembang, Sukabumi, Cibinong dan Cikarang. Selain itu, untuk peningkatan layanan bagi penabung, Perseroan telah menggunakan jaringan ATM Prima yang tersebar di seluruh Indonesia. Prospek usaha Perseroan di masa mendatang juga tidak terlepas dari risiko fluktuasi kurs dan suku bunga, mengingat Perseroan harus memelihara eksposur risiko (nilai tukar dan suku bunga) dalam batasan yang aman, yaitu tetap terjaga dalam batasan yang telah ditetapkan secara internal maupun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan senantiasa menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip perbankan yang sehat serta pelaksanaan sistem manajemen risiko yang prudent.

xviii


I.

PENAWARAN UMUM TERBATAS III Direksi atas nama Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas III kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Sebanyak-banyaknya sejumlah 1.827.344.430 (satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai sebanyak-banyaknya sebesar Rp 228.418.053.750,- (dua ratus dua puluh delapan miliar empat ratus delapan belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah). Setiap pemegang saham yang memiliki 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 November 2013 pukul 16.00 WIB mempunyai 38 (tiga puluh delapan) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan Harga Penawaran Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham sehingga total penawaran seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 228.418.053.750,- (dua ratus dua puluh delapan miliar empat ratus delapan belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dan sebanyak-banyaknya sejumlah 913.672.215 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima belas) Waran Seri II yang akan diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD tersebut dimana pada setiap 38 (tiga puluh delapan) saham baru tersebut melekat 19 (sembilan belas) Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri II berhak membeli 1 (satu) saham Perseroan dengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham dan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 190,(seratus sembilan puluh Rupiah), sehingga total penawaran Waran Seri Il seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp173.597.720.850,- (seratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama periode pelaksanaan Waran Seri II yaitu mulai tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016. Pemegang Waran Seri II tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri II tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila setelah lewat periode pelaksanaan, maka setiap Waran Seri II yang belum dilaksanakan akan menjadi kadaluwarsa, tidak berlaku dan tidak bernilai. Kepastian jumlah saham dan Waran Seri II yang diterbitkan akan ditentukan berdasarkan jumlah saham beredar termasuk saham-saham hasil konversi Waran Seri I (pada Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2012) yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 29 November 2013 pukul 16.00 WIB. Jumlah Waran Seri I yang masih beredar hingga saat penyampaian tambahan informasi ini adalah sebesar 525.957.621 Waran Seri I, yang dimiliki oleh ”UBS AG Singapore S/A Johnny W” dan “UBS AG Singapore Non Treaty Omnibus Account”, PT Blue Cross Indonesia dan masyarakat. Jumlah Waran Perseroan yang beredar (i) apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan konversi menjadi saham sampai dengan tanggal 29 November 2013 dan ditambahkan dengan jumlah Waran Seri II yang akan diterbitkan Perseroan adalah sebanyak-banyaknya sebesar 32,82% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dan (ii) apabila Waran Seri I telah dilaksanakan konversi menjadi saham sampai dengan tanggal 29 November 2013 sehingga jumlah Waran Seri II yang akan diterbitkan Perseroan adalah sebanyak-banyaknya sebesar 21,33% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran sehingga tidak melebihi batas maksimum 35% yang dipersyaratkan dalam Peraturan IX.D.1. Jumlah saham baru yang ditawarkan dalam PUT III sebanyak-banyaknya sebesar 27,54% dari jumlah seluruh Saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Terbatas III dilaksanakan, serta akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Kedudukan saham yang

1

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK akan diterbitkan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Johnny Wiraatmadja (baik untuk saham yang tidak tercatat di Bursa Efek maupun untuk saham yang tercatat di Bursa Efek yang dititipkan pada Kustodian “UBS AG Singapore S/A Johnny W” dan “UBS AG Singapore Non Treaty Omnibus Account”), dan PT Blue Cross Indonesia, selaku pemegang saham Perseroan, akan melaksanakan HMETD untuk mengambil seluruh saham yang menjadi haknya. Apabila saham–saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan tambahan secara proporsional sesuai dengan prosentase HMETD yang telah dilaksanakan oleh Pemegang HMETD yang mengajukan pemesanan tambahan. Berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas III PT Bank Windu Kentjana International Tbk No. 57 tanggal 10 Oktober 2013 jo Pengubahan I terhadap Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas III PT Bank Windu Kentjana International Tbk No. 87 tanggal 12 November 2013, keduanya dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, PT Blue Cross Indonesia selaku Pembeli Siaga telah sepakat untuk mengambil bagian dari sisa saham yang tidak dibeli oleh Pemegang HMETD sampai sebanyak-banyaknya sejumlah 473.270.843 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham pada harga yang sama dengan Harga Penawaran yaitu Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.D.1 tentang HMETD, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Waran Seri II adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham Perseroan dengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 190,- (seratus sembilan puluh Rupiah), sehingga total penawaran Waran Seri lI seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp173.597.720.850,- (seratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama periode pelaksanaan Waran Seri II yaitu mulai tanggal 12 Juni 2014 – 2 Desember 2016 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri II berhak membeli 1 (satu) saham pada harga pelaksanaannya. Pemegang Waran Seri II tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri II tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila setelah lewat periode pelaksanaan, maka setiap Waran Seri II yang belum dilaksanakan akan menjadi kadaluwarsa, tidak berlaku dan tidak bernilai.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun luar bursa BEI sesuai dengan Peraturan Bapepam IX.D.1 selama 5 (lima) Hari Bursa mulai tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan 9 Desember 2013. Pencatatan saham hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 3 Desember 2013. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 9 Desember 2013 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk KEGIATAN USAHA Menjalankan Usaha Dalam Bidang Jasa Perbankan Berkedudukan di Jakarta, Indonesia KANTOR PUSAT Equity Tower Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Komp. SCBD Lot 9, Jakarta 12190 Telepon : (021) 5140 1707 Faksimili : (021) 5140 1708 – 09 e-mail : [email protected]

2

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK www.bankwindu.com JARINGAN KANTOR 1 Kantor Pusat, 22 Kantor Cabang, 21 Kantor Cabang Pembantu dan 31 Kantor Kas yang terletak di kota Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Cikarang, Bekasi, Serpong, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Pontianak, Bandar Lampung, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Kijang, Batam dan Ranai Natuna.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI LIABILITAS KEPADA PERSEROAN SERTA RISIKO AKIBAT KEGAGALAN SETELMEN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU TERTENTU SESUAI KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU. MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM TERBATAS INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB V PROSPEKTUS INI.

3


Perseroan didirikan pada tanggal 2 April 1974 berdasarkan akta pendirian PT Multinational Finance Corporation disingkat PT Multicor No. 4 tanggal 2 April 1974, dibuat di hadapan Bagijo,S.H., pada waktu itu pengganti Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta dan diubah dengan akta No. 58 tanggal 28 September 1974, dibuat di hadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesi sebagaimana termaktub dalam Kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 12 Oktober 1974 No. Y.A.5/369/19, didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 21 Oktober 1974 di bawah nomor 4037, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19 November 1974 di bawah No. 93, Tambahan nomor 719. Perseroan merupakan hasil merger dari PT Bank Windu Kentjana ke dalam PT Bank Multicor Tbk sebagaimana ternyata dari efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha sebagaimana termaktub dalam Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-5968/BL/2007 tanggal 26 November 2007, Hal : Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pengabungan Usaha dan sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Gubernur Bak Indonesia Nomor: 9/67/KEP.GBI/2007 tanggal 18 Desember 2007 Tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PT Bank Windu Kentjana Ke Dalam PT Bank Multicor Tbk yang berlaku sejak tanggal persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Multicor Tbk hasil merger oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (Persetujuan tersebut diperoleh pada tanggal 8 Januari 2008). Nama PT Bank Multicor Tbk diubah menjadi PT Bank Windu Kentjana International Tbk. pada tahun 2007, berdasarkan Akta No. 172 tanggal 28 November 2007 dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta dan kemudian diubah dengan akta No. 01 tanggal 3 Januari 2008 dibuat di hadapan Budiningsih Kurnia, S.H., pengganti Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-00982.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 8 Januari 2008. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan anggaran dasar untuk penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta No. 172 tanggal 28 November 2007 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H. Notaris di Jakarta jo. akta No. 01 tanggal 3 Januari 2008 dibuat di hadapan Budiningsih Kurnia, S.H. pada waktu itu pengganti Eliwaty Tjitra, S.H. Notaris di Jakarta, dimohonkan persetujuan oleh Notaris tersebut dengan sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang diterima tanggal 8 Januari 2008 dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusannya No. AHU-00982.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 8 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan diberitahukan oleh Notaris tersebut dengan sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model III yang diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10.0637 tanggal 09 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Juli 2008 di bawah No. 58, Tambahan No. 12219, kemudian dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1. tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, sebagaimana termaktub dalam akta No. 189 tanggal 24 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H. Notaris di Jakarta, dimohonkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk pasal 1 s/d pasal 4 dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-39470.AH.01.02. Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 Agustus 2010, Daftar Perseroan No. AHU-0059854.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 10 Agustus 2010 dan untuk penyesuaian pasal 5 s/d pasal 30 Anggaran Dasar diberitahukan oleh Notaris tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam suratnya kepada Notaris tersebut No. AHU.AH.01.10-21599 tanggal 23 Agustus 2010, Perihal:

4

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Windu Kentjana International Tbk, Daftar Perseroan No. AHU-0062920.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 September 2011 di bawah No. 71, Tambahan No. 27346, kemudian dilakukan perubahan sebagaimana termaktub dalam akta No. 170 tanggal 27 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H. Notaris di Jakarta, untuk perubahan aggaran dasar pasal 18 ayat 3. Anggaran Dasar diberitahukan oleh Notaris tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam suratnya kepada Notaris tersebut No. AHU.AH.01.10-31141 tanggal 27 Agustus 2012, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Windu Kentjana International Tbk, Daftar Perseroan No. AHU0076581.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas jo. Akta No. 150 tanggal 16 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H. Notaris di Jakarta, untuk perubahan anggaran dasar pasal 4 ayat 2 dan pasal 30 Anggaran Dasar diberitahukan oleh Notaris tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam suratnya kepada Notaris tersebut No. AHU.AH.01.10-31547 tanggal 29 Agustus 2012, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Windu Kentjana International Tbk, Daftar Perseroan No. AHU-0077580.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 29 Agustus 2012, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam akta No. 49 tanggal 11 November 2013, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H. Notaris di Jakarta yang pada saat ini sedang dalam proses pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan oleh Notaris tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Struktur Permodalan Perseroan sebelum PUT III Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dengan jumlah saham 4.282.843.510 lembar saham, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut : Keterangan


Jumlah Saham



10.000.000.000

100

1.000.000.000.000

2.155.551.463 699.565.040 556.706.008 269.562.146 51.495.306 549.963.547 4.282.843.510 5.717.156.490

100 100 100 100 100 100 100

215.555.146.300 69.956.504.000 55.670.600.800 26.956.214.600 5.149.530.600 54.996.354.700 428.284.351.000 571.715.649.000

%

50,33% 16,33% 13,00% 6,29% 1,20% 12,85% 100,00%

*saham yang tercatat atas nama UBS AG Singapore S/A dan UBS AG Singapore Non Treaty Omnibus Account merupakan saham yang dititipkan oleh Drs Johnny Wiraatmadja ada UBS AG Singapore S/A dan UBS AG Singapore Non Treaty selaku kustodian ** jumlah saham milik PT Mitra Wadah Kencana termasuk saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sejumlah 10.130.000 saham *** jumlah saham PT Blue Cross Indonesia termasuk saham sejumlah 9.920.681 saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia’ **** jumlah saham milik Ny. Sjerra Salim termasuk sejumlah 3.748.100 saham, yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia’ ***** jumlah saham masyarakat lainnya di bawah 5% termasuk saham milik Drs Johnny Wiraatmadja sejumlah 4.738.131 saham tuan Suganda Setiadi Kurnia sejumlah 6.916.981 saham, tuan Syamsuar Halim sejumlah 5.680.461 saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Menurut catatan di Bursa Efek Indonesia saham yang tidak tercatat sejumlah 42.823.383 saham, sedangkan seharusnya sejumlah 42.828.386 saham sehingga terdapat kekurangan sejumah 5..003 saham yang harus dikoversi kembali menjadi saham dengan warkat, berdasarkan catatan pada BAE Perseoan jumlah saham dengan warkat sejumah 41.134.354 sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 1.694.082 saham dan PT Blue Cross Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2013 melaksanakan penerikan saham tanpa warkat 1.694.082 saham menjadi saham dengan warkat sehingga PT Blue Cross Indonesia memilik saham dengan warkat sejumlah 11.614.763 saham sehingga saham yang tidak tercatat pada Bursa Efek Indonesia menjadi 42.828.436 saham

5

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK I

Proforma Permodalan dengan asumsi Waran Seri I yang beredar tidak dilaksanakan hingga tanggal DPS yang berhak atas HMETD, maka jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 1.627.480.534 Saham Biasa Atas Nama dan 813.740.267 Waran Seri II yang akan diterbitkan:

I.1 Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT III ini sebanyak 1.627.480.534 (satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh empat) Saham Biasa Atas Nama dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka susunan pemegang saham Perseroan sesudah PUT III secara proforma adalah sebagai berikut : Keterangan


Jumlah Saham



10.000.000.000

100

1.000.000.000.000

2.974.661.019 965.399.755 768.254.291 371.995.762 53.295.796 776.717.421 5.910.324.044 4.089.675.956

100 100 100 100 100 100 100

297.466.101.900 96.539.975.500 76.825.429.100 37.199.576.200 5.329.579.600 77.671.742.100 591.032.404.400 408.967.595.600

%

50,33% 16,33% 13,00% 6,29% 0,90% 13,14% 100,00%


I.2 Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT III ini sebanyak 1.627.480.534 (satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus tiga puluh empat) Saham Biasa Atas Nama hanya dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan yang menyatakan komitmennya dan Pembeli Siaga telah melaksanakan kewajibannya, maka susunan pemegang saham Perseroan sesudah PUT III secara proforma adalah sebagai berikut : Keterangan


Jumlah Saham



10.000.000.000

100

1.000.000.000.000

2.974.661.019 965.399.755 556.706.008 812.098.409 51.495.306 549.963.547 5.910.324.044 4.089.675.956

100 100 100 100 100 100 100

297.466.101.900 96.539.975.500 55.670.600.800 81.209.840.900 5.149.530.600 54.996.354.700 591.032.404.400 408.967.595.600

%

50,33% 16,33% 9,42% 13,74% 0,87% 9,31% 100,00%


6


Paket efek yang terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dan Waran Seri II yang memberikan hak untuk membeli saham baru Perseroan, yang ditawarkan kepada Pemegang Saham dalam Penawaran Umum Terbatas III ini seluruhnya terdiri atas saham baru yang akan memberikan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini seluruhnya berasal dari portepel. Jumlah saham baru yang akan dicatatkan Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak sejumlah 1.611.205.729 (satu miliar enam ratus sebelas juta dua ratus lima ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) saham atau 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari sebanyak-banyaknya seluruh saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas II. Sedangkan saham Perseroan sejumlah 1% (satu persen) yang tidak dicatatkan adalah merupakan saham milik PT Blue Cross Indonesia.

I.3 Apabila seluruh Waran Seri II yang ditawarkan dalam PUT III ini sebanyak 813.740.267 (delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh) dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka susunan pemegang saham Perseroan sesudah pelaksanaan Waran Seri II secara proforma adalah sebagai berikut : Keterangan


Jumlah Saham



10.000.000.000

100

1.000.000.000.000

3.384.215.797 1.098.317.113 874.028.433 423.212.569 63.079.904 881.210.495 6.724.064.311 3.275.935.689

100 100 100 100 100 100 100

338.421.579.700 109.831.711.300 87.402.843.300 42.321.256.900 6.307.990.400 88.121.049.500 672.406.431.100 327.593.568.900

%

50,33% 16,33% 13,00% 6,29% 0,94% 13,11% 100,00%


I.4 Apabila seluruh Waran Seri II yang ditawarkan dalam PUT III ini sebanyak 813.740.267 (delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh tujuh) dilaksanakan hanya oleh pemegang saham Perseroan yang menyatakan komitmennya dan Pembeli Siaga telah melaksanakan kewajibannya, maka susunan pemegang saham Perseroan sesudah PUT III secara proforma adalah sebagai berikut :

7



Jumlah Saham



10.000.000.000

100

1.000.000.000.000

3.384.215.797 1.098.317.113 556.706.008 1.083.366.540 51.495.306 549.963.547 6.724.064.311 3.275.935.689

100 100 100 100 100 100 100

338.421.579.700 109.831.711.300 55.670.600.800 108.336.654.000 5.149.530.600 54.996.354.700 672.406.431.100 327.593.568.900

%

50,33% 16,33% 8,28% 16,11% 0,77% 8,18% 100,00%


II Proforma Permodalan dengan asumsi Waran Seri I yang beredar sebanyak 525.957.621 dilaksanakan seluruhnya hingga tanggal DPS yang berhak atas HMETD, maka jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 1.827.344.430 Saham Biasa Atas Nama dan 913.672.215 Waran Seri II yang akan diterbitkan :

Keterangan


Jumlah Saham



10.000.000.000

100

1.000.000.000.000

2.420.268.309 775.381.799 556.706.008 367.701.435 51.495.306 637.248.274 4.808.801.131 5.191.198.869

100 100 100 100 100 100 100

242.026.830.900 77.538.179.900 55.670.600.800 36.770.143.500 5.149.530.600 63.724.827.400 480.880.113.100 519.119.886.900

%

50,33% 16,12% 11,58% 7,65% 1,07% 13,25% 100,00%


8

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK II.1 Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT III ini sebanyak-banyaknya 1.827.344.430 (satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh) Saham Biasa Atas Nama dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka susunan pemegang saham Perseroan sesudah PUT III secara proforma adalah sebagai berikut : Keterangan


Jumlah Saham



10.000.000.000

100

1.000.000.000.000

3.339.970.266 1.070.026.883 768.254.291 507.427.981 71.063.522 879.402.618 6.636.145.561 3.363.854.439

100 100 100 100 100 100 100

333.997.026.600 107.002.688.300 76.825.429.100 50.742.798.100 7.106.352.200 87.940.261.800 663.614.556.100 336.385.443.900

%

50,33% 16,12% 11,58% 7,65% 1,07% 13,25% 100,00%


II.2 Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT III sebanyak-banyaknya 1.827.344.430 (satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh) Saham Biasa Atas Nama hanya dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan yang menyatakan komitmennya dan Pembeli Siaga telah melaksanakan kewajibannya, maka susunan pemegang saham Perseroan sesudah PUT III secara proforma adalah sebagai berikut : Keterangan


Jumlah Saham



10.000.000.000

100

1.000.000.000.000

3.339.970.266 1.070.026.883 556.706.008 980.698.824 51.495.306 637.248.274 6.636.145.561 3.363.854.439

100 100 100 100 100 100 100

333.997.026.600 107.002.688.300 55.670.600.800 98.069.882.400 5.149.530.600 63.724.827.400 663.614.556.100 336.385.443.900

%

50,33% 16,12% 8,39% 14,78% 0,78% 9,60% 100,00%


Paket efek yang terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dan Waran Seri II yang memberikan hak untuk membeli saham baru Perseroan, yang ditawarkan kepada Pemegang Saham dalam Penawaran Umum Terbatas III ini

9

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK seluruhnya terdiri atas saham baru yang akan memberikan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini seluruhnya berasal dari portepel. Jumlah saham baru yang akan dicatatkan Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak-banyaknya sejumlah 1.809.070.986 (satu miliar delapan ratus sembilan juta tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam) saham atau 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari sebanyak-banyaknya seluruh saham baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III. Sedangkan saham Perseroan sejumlah 1% (satu persen) dari seluruh saham baru dalam Penawaran Umum Terbatas III yang tidak dicatatkan adalah merupakan saham milik PT Blue Cross Indonesia.

II.3 Apabila seluruh Waran Seri II yang ditawarkan dalam PUT III ini sebanyak-banyaknya 913.672.215 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima belas) Waran Seri II dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka susunan pemegang saham Perseroan sesudah pelaksanaan Waran Seri II secara proforma adalah sebagai berikut : Keterangan


Jumlah Saham



10.000.000.000

100

1.000.000.000.000

3.799.821.245 1.217.349.425 874.028.433 577.291.253 80.847.630 1.000.479.790 7.549.817.776 2.450.182.224

100 100 100 100 100 100 100

379.982.124.500 121.734.942.500 87.402.843.300 57.729.125.300 8.084.763.000 100.047.979.000 754.981.777.600 245.018.222.400

%

50,33% 16,12% 11,58% 7,65% 1,07% 13,25% 100,00%


II.4 Apabila seluruh Waran Seri II yang ditawarkan dalam PUT III ini sebanyak-banyaknya 913.672.215 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima belas) Waran Seri II dilaksanakan hanya oleh pemegang saham Perseroan yang menyatakan komitmennya dan Pembeli Siaga telah melaksanakan kewajibannya, maka susunan pemegang saham Perseroan sesudah pelaksanaan Waran Seri II secara proforma adalah sebagai berikut :

10



Jumlah Saham



10.000.000.000

100

1.000.000.000.000

3.799.821.245 1.217.349.425 556.706.008 1.287.197.518 51.495.306 637.248.274 7.549.817.776 2.450.182.224

100 100 100 100 100 100 100

379.982.124.500 121.734.942.500 55.670.600.800 128.719.751.800 5.149.530.600 63.724.827.400 754.981.777.600 245.018.222.400

%

50,33% 16,12% 7,37% 17,05% 0,68% 8,44% 100,00%


Jika terdapat Waran Seri II yang tidak dilaksanakan setelah masa berlaku waran tersebut habis maka Waran Seri II tersebut akan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Apabila pemegang HMETD tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru yang disertai Waran Seri II dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III ini, mereka dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 9 Desember 2013 melalui Bursa Efek Indonesia atau di luar bursa sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep 26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Johnny Wiraatmadja (baik untuk saham yang tidak tercatat di Bursa Efek maupun untuk saham yang tercatat di Bursa Efek yang dititipkan pada Kustodian “UBS AG Singapore S/A Johnny W” dan “UBS AG Singapore Non Treaty Omnibus Account”), dan PT Blue Cross Indonesia, selaku pemegang saham Perseroan, akan melaksanakan HMETD untuk mengambil seluruh saham yang menjadi haknya. Apabila saham–saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan tambahan secara proporsional sesuai dengan prosentase HMETD yang telah dilaksanakan oleh Pemegang HMETD yang mengajukan pemesanan tambahan. Berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas III PT Bank Windu Kentjana International Tbk No. 57 tanggal 10 Oktober 2013 jo Pengubahan I terhadap Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas III PT Bank Windu Kentjana International Tbk No. 87 tanggal 12 November 2013, keduanya dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, PT Blue Cross Indonesia selaku Pembeli Siaga telah sepakat untuk mengambil bagian dari sisa saham yang tidak dibeli oleh Pemegang HMETD sampai sebanyak-banyaknya sejumlah 473.270.843 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham pada harga yang sama dengan Harga Penawaran yaitu Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.D.1 tentang HMETD, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Dengan mengacu pada Peraturan Bapepam No.IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep26/PM/203, tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu,

HMETD dapat diperdagangkan mulai tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 9 Desember 2013 melalui Bursa dan di luar Bursa;

11


Dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan tersebut harus dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan; Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam rangka PUT III ini dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 9 Desember 2013 baik melalui Bursa dan di luar Bursa.

Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD dilaksanakan, maka seluruh saham Perseroan menjadi sebanyak 6.636.145.561 (enam miliar enam ratus tiga puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu) saham, yang terdiri dari 4.282.843.510 (empat miliar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sepuluh) saham telah dikeluarkan pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran ditambah saham hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I sebanyak 525.957.621 (lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh satu) dan ditambah sebanyak 1.827.344.430 (satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh) Saham Baru yang berasal dari PUT III ini. Saham Baru yang berasal dari PUT III ini akan dicatatkan pada BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, Perseroan atas nama Pemegang Saham akan mencatatkan sejumlah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan pada BEI menjadi sebanyak 6.569.784.105 (enam miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus lima) saham atau 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan. Adapun saham yang tidak dicatatkan sebanyak 66.361.456 (enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam) saham. Posisi 11 Oktober 2013 kepemilikan sebesar 1% (satu persen) saham dalam Perseroan yang tidak tercatatkan di Bursa Efek yaitu sejumlah 42.828.436 (empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam) saham yang dimiliki masing-masing oleh Johnny Wiraatmadja sebesar 4.738.131 saham, Sjerra Salim sebesar 3.748.100 saham, PT Mitra Wadah Kencana sebesar 10.130.000 saham, PT Blue Cross Indonesia sebesar 11.614.763 saham, Suganda Setiadi Kurnia sebesar 6.916.981 saham dan Syamsuar Halim sebesar 5.680.461 saham. Saham hasil PUT III memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) dalam jumlah material sampai dengan maksimum 27,54% (dua puluh tujuh koma lima puluh empat persen) sebelum Waran Seri II dilaksanakan dan 36,31% (tiga puluh enam koma tiga puluh satu persen) setelah Waran Seri II dilaksanakan. DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS III INI, PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DI LUAR YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS III INI.

12


II.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM TERBATAS III Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas III ini, setelah dikurangi dengan biayabiaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan CAR (Capital Adequacy Ratio). Demikian pula untuk dana yang diperoleh dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri II, seluruhnya juga akan dipergunakan oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan CAR (Capital Adequacy Ratio). Penggunaan dana setelah dana hasil Penawaran Umum Terbatas ini diterima oleh Perseroan akan dimasukkan ke dalam komponen Modal Inti (Tier-1) Perseroan dan merupakan bagian dari struktur permodalan Perseroan. Ekses likuiditas akan ditempatkan dalam instrumen keuangan likuid, utamanya instrumen yang dikeluarkan pemerintah, seperti SBI dan atau Surat Berharga lainnya. Perseroan akan melaporkan secara periodik realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas III ini kepada OJK sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Selain itu Perseroan juga akan melaporkan secara periodik realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas III ini kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Apabila Perseroan bermaksud merubah penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Terbatas III, maka rencana perubahan tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Apabila pelaksanaan penggunaan dana merupakan transaksi material, maka pelaksanaannya akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan apabila merupakan transaksi afiliasi atau transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan, maka akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam dan LK nomor SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III ini, perkiraan total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,86% (nol koma delapan puluh enam persen) dari hasil pelaksanaan HMETD. Perkiraan biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut meliputi: •

• • • •

Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar sekitar 0,65% (nol koma enam puluh lima persen) yang terdiri dari: jasa Akuntan Publik (0,47%), Konsultan hukum (0,13%) dan Notaris (0,05%); Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal kepada Biro Administrasi Efek (BAE) sebesar sekitar 0,02% (nol koma nol dua persen); Biaya pencatatan saham tambahan dan waran Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen); Biaya custodian KSEI sebesar sekitar 0,01% (nol koma nol satu persen) dan Biaya lain-lain sebesar sekitar 0,11% (nol koma sebelas persen) yang terdiri dari : barang cetakan, iklan surat kabar, persiapan RUPS dan lain-lain. Adapun seluruh dana hasil Penawaran Umum Terbatas II tahun 2012 setelah dikurangi biaya emisi telah habis dipergunakan sesuai dengan tujuan Penawaran Umum Terbatas II tahun 2012 sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Terbatas II PT Bank Windu Kentjana International Tbk dan telah dilaporkan kepada OJK dengan Surat No. 289/BW/DIREXT/VII/13 tanggal 15 Juli 2013.

13


III.

PERNYATAAN UTANG Sesuai dengan Laporan Keuangan yang berakhir pada 31 Juli 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Purwantono, Suherman dan Surja menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp 6.080.144 juta.

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut : (dalam jutaan Rupiah) Jumlah

Keterangan Liabilitas segera Simpanan Pihak berelasi Pihak ketiga Simpanan dari bank lain – pihak ketiga Liabilitas akseptasi – pihak ketiga Utang pajak Liabilitas Pajak Tangguhan Liabilitas imbalan kerja dan pasca-kerja Bunga yang masih harus dibayar Provisi Liabilitas lain-lain

14.401 154.555 5.666.615 144.067 12.215 9.760 2.275 37.228 20.125 2.353 16.550

Jumlah

6.080.144

1. Liabilitas Segera Liabilitas segera merupakan liabilitas sehubungan dengan transaksi kliring dan transfer. Liabilitas segera pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar ekuivalen Rp 14.401 juta. Liabilitas segera dalam mata uang asing pada tanggal 31 Juli 2013, adalah sebesar ekuivalen Rp 14 juta. Perseroan sebagai lembaga intermediasi perbankan devisa, Liabilitas dalam bentuk Valuta Asing merupakan aspek penting untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam : jual beli valuta, transaksi ekspor dan impor ke luar negeri juga untuk memenuhi kegiatan transaksi transfer/remmitance, disamping itu juga untuk melayani penyaluran kredit dalam bentuk mata uang asing. Dengan adanya liabilitas valuta asing, maka perseroan berpotensi terkena imbas yang disebabkan risiko suku bunga dan nilai tukar, namun demikian selama ini perseroan memiliki liabilitas dalam mata uang asing yang relatif tidak terlalu besar. 2. Simpanan Simpanan terdiri dari: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan

Jumlah

Giro: Pihak berelasi Pihak ketiga

45.072 772.766

Tabungan: Pihak berelasi Pihak ketiga

1.956 450.982

Deposito berjangka: Pihak berelasi Pihak ketiga

107.525 4.442.868

Jumlah

5.821.170

14


Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk giro, simpanan, dan deposito berjangka dari pihak berelasi diberikan sama dengan tingkat bunga yang ditawarkan kepada pihak ketiga. Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk giro dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing adalah masingmasing sebesar 3,16% dan 0,14% pada 31 Juli 2013. Jumlah giro yang dijadikan jaminan kredit yang diberikan pada tanggal 31 Juli 2013 adalah nihil. Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk tabungan dalam mata uang Rupiah adalah sebesar 2,10 % pada 31 Juli 2013. Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk deposito berjangka dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing adalah masing-masing sebesar 7,24% dan 2,65 % pada 31 Juli 2013. Jumlah deposito berjangka yang dijadikan jaminan kredit, bank garansi, dan letter of credit yang diberikan pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar Rp 311.002 juta.

3. Simpanan Dari Bank Lain – Pihak Ketiga Rincian simpanan dari bank lain – pihak ketiga pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebagai berikut : (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Tabungan Deposito berjangka Giro

Jumlah 1.126 138.703 4.238

Jumlah

144.067

Giro dari bank lain merupakan simpanan dalam mata uang Rupiah. Pada tahun 31 Juli 2013, tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk deposito berjangka adalah sebesar 6,40% dengan jangka waktu 1 – 3 bulan. Pada tanggal 31 Juli 2013 tidak ada simpanan dari bank lain yang dijadikan jaminan.

4. Liabilitas Akseptasi – Pihak Ketiga Liabilitas akseptasi pada tanggal 31 Juli 2013 merupakan liabilitas kepada bank lain pihak ketiga. Liabilitas akseptasi berdasarkan tanggal jatuh tempo adalah kurang dari atau sama dengan 1 tahun. Saldo liabilitas akseptasi pihak ketiga pada tanggal 31 Juli 2013 adalah sebesar Rp 12.215 juta.

15


5. Utang Pajak Utang pajak terdiri dari: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan

Jumlah

Pajak penghasilan badan – Pasal 29 Pajak penghasilan Pasal 21 Pasal 23 dan 26 Pasal 25 Pajak final

423 1.564 63 2.862 4.848

Jumlah

9.760

6. Liabilitas Imbalan Kerja dan Pasca Kerja Perseroan membukukan imbalan pasca-kerja yang dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku yakni Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Perhitungan aktuaria terakhir atas cadangan imbalan pasti pasca-kerja dilakukan oleh PT Biro Pusat Aktuaria, aktuaris independen, tertanggal 08 Oktober 2013. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasti pasca-kerja tersebut sebanyak 979 karyawan per 31 Juli 2013. Saldo liabilitas imbalan kerja dan pasca kerja per 31 Juli 2013 adalah sebesar 37.228 juta.

7. Liabilitas Lain-lain Liabilitas lain-lain terdiri atas: (dalam jutaan Rupiah) Provisi kredit diterima dimuka

1.672

Liabilitas Notaris

1.906

Setoran Jaminan

4.642

Lain-lain

8.330

Jumlah

16.550

16

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Komitmen dan Kontinjensi Perseroan memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi dengan rincian sebagai berikut: (dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan Komitmen Tagihan Komitmen Pembelian tunai mata uang asing yang belum diselesaikan

808

Irrevocable L/C

60.283

Liabilitas Komitmen Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan

1.526.284

Irrevocable L/C

60.283

Penjualan tunai mata uang asing yang belum diselesaikan

813

Jumlah Liabilitas Komitmen

1.648.741

Kontinjensi Tagihan Kontinjensi Pendapatan bunga dalam penyelesaian

9.327

Liabilitas Kontinjensi Bank garansi yang diberikan

34.031

Liabilitas Kontinjensi – Bersih

43.358

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 JULI 2013 TELAH DISAJIKAN DAN DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS. SETELAH TANGGAL 31 JULI 2013 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN. MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN MERUGIKAN HAK- HAK PEMEGANG SAHAM.

17

(NEGATIVE

COVENANT)

YANG

DAPAT


IV. 1.

ANALISA DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN UMUM

Izin Usaha PT Bank Multicor Tbk diubah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/9/KEP.GBI/2008 tanggal 8 Februari 2008 Tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Multicor Tbk menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Windu Kentjana International Tbk. Perseroan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat di Equity Tower Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5253, komp. SCBD Lot 9, Jakarta. Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat, 22 kantor cabang, 21 kantor cabang pembantu, dan 31 Kantor Kas yang berlokasi di Pulau Jawa, Bali, Sumatra, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menjalankan kegiatan umum perbankan. Perseroan telah beroperasi secara komersial sejak tahun 1974 dan mulai menjadi bank umum tahun 1993. Perseroan adalah sebuah bank devisa swasta nasional. Kondisi Ekonomi dan Pasar Di tengah meningkatnya ketidakpastian kondisi ekonomi global, perekonomian nasional menunjukkan pertumbuhan yang lebih rendah dari prakiraan sebelumnya sebagai dampak dari perlambatan ekonomi global dan kenaikan inflasi di dalam negeri. Setelah mencatat pertumbuhan 6,0% (yoy) pada triwulan I-2013, ekonomi Indonesia tumbuh melambat menjadi 5,8% (yoy) pada triwulan II-2013 Bank Indonesia merevisi pertumbuhan ekonomi tahun 2013 menjadi 5,5%-5,9% dari semula 5,8%-6,2% dan perkiraan untuk 2014 menjadi 5,8%-6,2% semula 6,0%-6,4%. Diperkirakan hingga akhir tahun ini tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih akan berlangsung. Menurut prediksi Bank Indonesia, Rupiah akan berada di level antara Rp 10.000 hingga Rp10.200 per dolar Amerika Serikat. Angka tersebut, tentu saja jauh dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 sebesar Rp 9.600 per dolar AS. Sejak awal tahun 2013, tekanan nilai tukar cukup kuat sampai dengan Agustus 2013 Rupiah terdepresiasi hingga 10,78 persen. Hal ini tidak terlepas dari kinerja neraca pembayaran Indonesia dan transaksi berjalan yang defisit, karena besarnya impor migas dan non migas. Menurut Bank Indonesia, hingga akhir tahun ini inflasi akan berada di level 8,6 hingga 9,2 persen. Tingginya inflasi disebabkan naiknya harga bahan bakar minyak. Tingginya angka inflasi tersebut juga melebihi asumsi APBN 2013, yang dipatok sebesar 7,2 persen. Situasi perekonomian Indonesia hingga triwulan III 2013 secara umum masih terkendali baik, volatilitas nilai tukar Rupiah yang terkena tekanan regional, relatif masih terjaga didukung oleh kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia. Sejumlah sektor usaha dinilai masih cukup menjanjikan dan prospektif termasuk sektor perdagangan besar dan eceran, sektor jasa dan sektor industri pengolahan dengan bahan baku domestik.

Faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan Sebagai institusi keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi, kondisi keuangan Perseroan akan dipengaruhi oleh indikator-indikator makro ekonomi terutama nilai tukar, suku bunga maupun tingkat pertumbuhan ekonomi. Perubahan-perubahan negatif indikator makro ekonomi juga akan menyebabkan perubahan nilai surat berharga. Perubahan-perubahan tersebut akan mempengaruhi kondisi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif dan pertumbuhan bisnis Perseroan karena bisnis penghimpunan dana, penyaluran kredit dan jasa transaksional perbankan akan sangat dipengaruhi terutama oleh nilai tukar dan suku bunga. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi juga akan mempengaruhi transaksi keuangan dan daya beli masyarakat luas yang juga akan mempengaruhi pertumbuhan usaha Perseroan.

18


Untuk meminimalkan dampak negatif dari perubahan kondisi perekonomian nasional terhadap kondisi keuangan Perseroan, Perseroan secara berkesinambungan menjalankan dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko secara menyeluruh. Fungsi dari sistem manajemen risiko adalah untuk mencermati, menganalisis dan mengantisipasi perubahan-perubahan makro ekonomi. Dalam memastikan bahwa risiko dapat dikendalikan oleh Perseroan secara memadai, maka beberapa langkah-langkah strategis dalam mengembangkan sistem manajemen risiko, antara lain:

Membentuk komite-komite yang secara aktif melakukan pemantauan atas pengelolaan risiko Bank, seperti Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, Komite Kredit dan Komite Aset dan Liabilitas (ALCO); Penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen risiko berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Basel Committee on Banking Supervision; Penerapan parameter dan limit risiko; Meningkatkan kompetensi dan keahlian manajemen risiko yang lebih memadai sesuai dengan Peraturan BI No 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Perubahan Peraturan BI No.11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum serta mengikutsertakan pengurus dan pejabat bank dalam sertifikasi manajemen risiko.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Dana pihak ketiga dihimpun melalui berbagai bentuk produk simpanan dan tabungan yang ditawarkan kepada pihak ketiga. Perseroan senantiasa meningkatkan ragam dari produk penghimpunan dana serta meningkatkan fitur-fitur dan servis dari produk-produk tersebut. Secara umum, penghimpunan dana pihak ketiga baik perorangan maupun korporasi (perusahaan) mengandalkan seluruh jaringan kantor Perseroan yang saat ini berjumlah 75 kantor, dengan tingkat penyebaran yang cukup merata. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank Windu selama ini masih sangat baik, pertumbuhan DPK yang relatif stabil dan konsisten selama beberapa tahun terakhir. Kepercayaan masyarakat perlu ditingkatkan dengan pengelolaan bank yang sehat dan transparan serta peningkatan mutu layanan yang prima, produk-produk pilihan nasabah yang menarik, serta kebijakan suku bunga yang kompetitif. Perseroan juga memiliki jaringan operasional yang luas serta strategis untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Selain jaringan operasional yang dimiliki Perseroan, nasabah juga dapat menggunakan jaringan ATM Prima dengan jumlah lebih dari 10.000 jaringan. Dengan usaha-usaha yang telah dilakukan, Perseroan yakin akan kemampuan Perseroan dalam mendapatkan sumber pendanaan dengan harga yang menarik.

Kondisi Persaingan Perseroan menghadapi persaingan dalam menjalankan kegiatan usahanya, dari bank umum swasta nasional yang terutama dalam peer group, bank pemerintah daerah dan bank pemerintah. Perseroan juga secara tidak langsung menghadapi persaingan dari institusi keuangan lainnya. Tingkat persaingan bank ke depan akan semakin ketat, dimana bank-bank skala kecil menengah (peer group) masuk pada segmentasi pasar yang sama. Sebagai bank devisa swasta dengan penyaluran kredit untuk usaha kecil, menengah dan besar, Perseroan berusaha memanfaatkan keunggulan bersaingnya, yaitu jaringan kantor yang luas dan strategis dengan didukung oleh sistem informasi IT yang kuat, serta fokus pada mutu pelayanan kepada nasabah yang tinggi sehingga Perseroan memiliki posisi khusus dibandingkan para pesaingnya.

19


Dengan skala menengah, masih memungkinkan bagi Perseroan untuk memberikan layanan yang customized dan menawarkan fleksibilitas yang menjadi faktor keunggulan. Reputasi Perseroan sebagai bank yang konservatif selama ini cukup terjaga baik. Perseroan memiliki potensi untuk mendapatkan nasabahnasabah yang memiliki prospek baik, dengan mengandalkan pelayanan yang lebih personal (customized), lebih cepat dan fleksibel menyesuaikan dengan karakteristik pasar, namun tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan prudential banking practice yang lazim. Kinerja keuangan selama ini berkembang dengan baik, dengan pertumbuhan volume usaha yang dinamis namun masih tetap mempertahankan asas konservatif. Perseroan memiliki jaringan kantor pada sentra-sentra perdagangan di kota-kota besar dengan potensi pasar yang luas. Tingkat persaingan bank ke depan akan semakin ketat, terutama bagi bank-bank skala menengah (peer group) yang masuk pada segmentasi pasar yang sama. Walau peluang pasar yang terbuka masih lebih besar, bank-bank berskala kecil menengah masing-masing masih memiliki keterbatasan jaringan, dan terutama untuk menjangkau segmen pasar menengah kecil yang masih sangat besar di berbagai daerah luar Jakarta. Segmen sektor usaha kecil dan menengah umumnya tidak dilayani oleh bank-bank lokal milik asing saat ini, yang merupakan peluang bagus bagi Perseroan untuk meraih segmen pasar ini. Adapun pesaing terdekat Perseroan saat ini adalah bank-bank umum swasta nasional dengan nilai aset di bawah Rp 10 triliun dengan fokus pada segmen usaha kecil menengah dan besar, seperti Bank Mestika Dharma, Bank ICB Bumiputera, Bank Bumi Arta, Bank Capital Indonesia, Bank QNB Kesawan, Bank Nusantara Parahyangan. Kebijakan Pemerintah Penerapan Basel II dan PSAK 50 dan 55 menjadi tantangan tersendiri pada penyajian laporan keuangan perbankan yang lebih rumit dan detail dengan mempertimbangkan keterbukaan informasi secara lengkap atas risiko dari semua efek hutang dan ekuitas perbankan. Basel II yang mensyaratkan perbankan menyertakan risiko kredit, pasar dan operasional akan berdampak pada penambahan modal bank-bank baik melalui right issue, penerbitan obligasi subordinasi maupun akuisisi. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan diatur oleh serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan Bank Indonesia maupun ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia lainnya. Selain itu, kegiatan usaha dan perkembangan bisnis Perseroan juga dipengaruhi oleh serangkaian kebijakan, hasil kondisi operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Pada tanggal 3 Juli 2012 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum Bagi pemegang saham yang mengatur hal-hal berikut : - Penetapan batas maksimum kepemilikan saham didasarkan atas kategori pemegang saham yaitu (i) Badan Hukum Lembaga Keuangan (bank dan bukan bank), (ii) Badan Hukum Non Lembaga Keuangan, dan (iii) Perorangan. Batas maksimum kepemilikan saham masing-masing kategori tersebut adalah 40%, 30%, dan 20%. - Bagi bank yang memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) dan Good Corporate Governance (GCG) dengan peringkat 1 atau 2, selama dapat mempertahankan peringkat TKS dan GCGnya, tidak wajib menyesuaikan batas maksimum kepemilikannya, kecuali memenuhi kondisi tertentu. - Bagi pemegang saham pada bank yang memperoleh penilaian TKS dan/atau GCG dengan peringkat 3 atau lebih buruk, diberikan kesempatan untuk memperbaiki peringkat TKS dan/atau GCG sampai dengan periode penilaian hingga 31 Desember 2013. - Jika pada 31 Desember 2013 Bank dimaksud masih belum berhasil memperbaiki peringkat TKS dan/atau GCG-nya, maka pemegang saham pada bank tersebut wajib menyesuaikan batas maksimum kepemilikan saham paling lambat 5 tahun sejak Januari 2014. Perseroan sedang berupaya untuk memperbaiki peringkat TKS dan GCG sampai dengan periode penilaian hingga 31 Desember 2013, sehingga pemegang saham mayoritas tidak wajib menyesuaikan batas maksimum kepemilikannya. Sesuai ketentuan, apabila peringkat GCG belum dapat mencapai minimum 2,

20

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK maka maka pemegang saham mayoritas wajib menyesuaikan batas maksimum kepemilikan saham paling lambat 5 tahun sejak Januari 2014. Dalam rangka meningkatkan ketahanan menghadapi berbagai risiko, daya saing, dan efisiensi di sektor perbankan, pada 27 Desember 2012 Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan baru mengenai kegiatan usaha bank yang dikaitkan dengan besaran modal inti. Dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum saat ini telah menggunakan Risk Based Bank Rating (RBBR), yang merupakan penilaian lebih komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko dan kinerja yang meliputi penerapan tata kelola yang baik (good corporate governance), rentabilitas, dan permodalan bank. Mulai tahun 2014 pengawasan Bank beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan Bank Indonesia sebagai bank sentral fokus pada kebijakan moneter dan sistem pembayaran.

Program Peningkatan Kinerja Perseroan menyadari bahwa iklim persaingan akan menjadi semakin ketat di masa mendatang. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, Perseroan telah mencanangkan beberapa strategi bisnis dalam menghadapi kompetisi dengan bank-bank lainnya. Dalam tahun 2013 Perseroan mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat organisasi, optimalisasi jaringan kantor yang ada, serta meningkatkan volume usaha dengan tetap berasaskan pada prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan Perseroan senantiasa melaksanakan praktek tata kelola perusahaan yang baik. Sesuai dengan visi dan misi, dan memperhatikan skala bisnis saat ini, Perseroan dalam jangka pendek dan menengah masih memfokuskan usahanya pada peningkatan pertumbuhan usaha terutama untuk sektor kecil menengah. Arah Kebijakan Perseroan Rencana Strategis Bank, dengan melakukan penjabaran visi dan misi perusahaan dalam strategi dan program kerja jangka panjang serta pengukuran komitmen Direksi terhadap pelaksanaan strategi perusahaan yang sesuai dengan visi dan misi, di samping itu juga melakukan Pengembangan fungsi khusus dalam organisasi : - Fungsi Pengembangan Strategi: Untuk mengkoordinasi pengembangan strategi yang terintegrasi dan mengukur komitmen Direksi terhadap pelaksanaan strategi perusahaan yang sesuai dengan visi dan misi - Pengintegrasian strategi perusahaan dengan melibatkan seluruh unit kerja - Pengembangan kriteria pengukuran atas rencana kerja baik kriteria bisnis maupun non-bisnis Arah Kebijakan Bank Windu, yang telah disepakati seperti yang telah dituangkan dalam rencana bisnis Bank Windu tahun 2013-2015, kebijakan Bank Windu pada tahun 2013 diarahkan untuk konsolidasi internal dan mendorong penyempurnaan penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara sistematis dan terencana sehingga seluruh unit kerja yang ada bisa melakukan berbagai upaya optimal dalam menjalankan fungsinya secara baik dan benar dan sesuai aturan-aturan internal bank dan aturan Bank Indonesia. Untuk itu, sementara pada tahun 2013 Bank tidak melakukan Pengembangan jaringan kantor, karena akan lebih fokus pada upaya Optimalisasi Kantor-Kantor yang ada dan Pendalaman Bisnis Kantor. Peningkatan empowerment fungsi Kepatuhan agar secara konsisten mendorong terciptanya budaya kepatuhan pada semua fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berpijak implementasi visi dan misi yang ada dan melihat skala bisnis Bank Windu saat ini, maka ke depan Perseroan memfokuskan pertumbuhan bisnis secara organik dan lebih meningkatkan portfolio bisnis usaha menengah secara konsisten dan berkelanjutan dengan spreading risiko yang lebih tersebar, juga melakukan upaya optimalisasi dan pendalaman bisnis terhadap unit-unit bisnis yang ada (kantor cabang).

21

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Kebijakan Perseroan dalam jangka pendek akan lebih difokuskan pada upaya melakukan optimalisasi dan efisiensi, yang mencakup upaya-upaya sebagai berikut : 1. Melakukan implementasi perbaikan penerapan Good Corporate Governance (GCG) sesuai Action Plan yang telah disampaikan ke Bank Indonesia. 2. Melakukan upaya optimalisasi atas seluruh unit bisnis yang ada, sehingga bisnis yang digarap benarbenar optimal dan sesuai dengan kapasitas minimal unit bisnis yang ada, sehingga tidak ada lagi unit bisnis yang memiliki business volume di bawah standar minimal Bank Windu. 3. Melakukan upaya pendalaman bisnis dari seluruh unit bisnis yang ada agar memiliki banyak variasi bisnis dan sumber fee based income yang memadai dan dapat mengcover seluruh biaya operasional yang ada. 4. Meningkatkan volume funding dan lending sesuai dengan target yang ditetapkan manajemen. 5. Meningkatkan service excellence kepada seluruh nasabahnya, sehingga diharapkan nasabah bisa loyal dan terus berhubungan dengan Perseroan 6. Melakukan pengendalian biaya untuk semua unit, sehingga tercipta efisiensi dan rasio BOPO dapat ditekan. 7. Meningkatkan margin Bank Windu yang memadai sesuai dengan kapasitas bisnis yang ada serta upaya pengendalian yang dilakukan. Kebijakan Perseroan dalam jangka menengah diarahkan untuk upaya konsistensi dan berkelanjutan dari kebijakan jangka pendek Perseroan, sebagai berikut : 1. Melakukan upaya evaluasi dan perbaikan secara terus menerus sekaligus penyempurnaan atas Sistem pengendalian intern Perseroan terutama pada pelaksanaan dan penerapan manajemen risiko Bank, Good Corporate Governance dan Fungsi Kepatuhan, sehingga untuk jangka panjang akan menciptakan kegiatan usaha Perseroan yang efisien dan efektif. 2. Memfokuskan pada upaya-upaya perbaikan infrastruktur kantor yang ada yang sebelumnya kurang terawat, sehingga bisa meningkatkan upaya pelayanan yang memadai kepada seluruh nasabahnya dan memberikan dampak positif pada peningkatan pelayanan bank. 3. Melakukan penyempurnaan atas struktur organisasi bisnis yang ada yang disesuaikan dengan pertumbuhan bisnis Perseroan, sehingga bisa cepat beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal yang terjadi. 4. Perbaikan dan penyempurnaan atas seluruh SOP yang ada serta perbaikan terhadap Sistem Teknologi Informasi yang ada, sehingga bisa mendukung terhadap upaya-upaya pengembangan dan peningkatan bisnis yang ada. Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank

Peningkatan Optimalisasi Bisnis (Business Optimalization) 1. Fokus pada upaya peningkatan semua unit bisnis yang ada disesuaikan dengan karakteristik pasar, serta segmentasi bisnis yang dituju 2. Melakukan upaya Sales Clinic & Sales Coaching terhadap semua unit bisnis yang belum tumbuh secara optimal. 3. Membuat crash program baik funding atau lending, agar semua unit bisnis bisa tumbuh sesuai dengan standar minimal volume bisnis yang telah ditetapkan. 4. Meningkatkan jumlah tenaga marketing untuk menunjang pertumbuhan bisnis secara optimal. 5. Meningkatkan mutu layanan kepada nasabah (“service excellence”), untuk memberikan kenyamanan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.

Pendalaman Bisnis (Business Deepening) 1. Seluruh unit bisnis diarahkan untuk melakukan berbagai upaya kreatif dan inovatif terhadap produkproduk yang dijual, sehingga bisa lebih banyak produk yang dijual dan risiko yang terjadi bisa lebih merata.

22

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK 2. Dalam rangka meningkatkan fee based income, semua unit bisnis diarahkan untuk melakukan upaya peningkatan jasa Bank Windu 3. Mendorong semua unit bisnis untuk melakukan upaya persuasif agar nasabah-nasabah untuk memiliki berbagai produk dan layanan bank

Meningkatkan Volume Funding dan Lending 1. Mendorong semua Unit Bisnis agar dapat meningkatkan volume funding dan lending secara berimbang. 2. Memperbanyak tim marketing agar bisnis dapat tumbuh secara berkelanjutan dan bisa melakukan maintenance nasabah yang ada dengan baik. 3. Mendorong pelaksanaan mini event (mini expo/pameran/open table) pada suatu momen tertentu, sehingga bisa meningkatkan jumlah rekening dan volume bisnis. 4. Mendorong semua lini untuk selalu bersinergi dalam peningkatan bisnis dalam melakukan pemasaran produk dan layanan bank.

Pengendalian Biaya 1. Semua unit kerja dalam organisasi diarahkan untuk melakukan pengendalian pengendalian biaya, diantaranya biaya overhead. 2. Pengendalian biaya diarahkan untuk menciptakan efisiensi biaya, sehingga meningkatkan rentabilitas bank.

2.

ANALISA LAPORAN KEUANGAN Analisis dan pembahasan berikut ini mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan revisi Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia tertentu yang berlaku efektif 1 Januari 2012. Laporan keuangan perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 di audit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa PSAK tertentu yang berlaku efektif 1 Januari 2011, baik secara prospektif maupun retrospektif. Selanjutnya untuk Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan disajikan dalam Bab IX Prospektus ini.

a. Pertumbuhan Laba Rugi Komprehensif Uraian Pendapatan Bunga - bersih Pendapatan Lainnya

31 Juli 2013

31 Juli 2012

(dalam jutaan Rupiah) 31 Des 2012 31 Des 2011 267.933

191.422

167.233

149.475

27.172

53.745

57.131

46.682 (189.729)

(125.896)

(103.622)

(197.046)

Laba sebelum beban pajak

68.509

99.598

128.018

48.375

Laba bersih

50.689

72.963

94.081

36.214

Beban Lainnya

23


(dalam jutaan Rupiah) Uraian

31 Juli 2013

31 Juli 2012

31 Des 2012

31 Des 2011

Pendapatan Bunga Kredit

323.581

539.765

432.654

16.567

30.418

28.723

13.187

24.661

27.008

3.323

3.070

3.226

1.927

349.615

356.405

598.070

490.312

158.773

178.313

286.077

252.449

318.920

Efek-efek

15.883

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

11.489

Giro pada Bank Indonesia Jumlah Pendapatan Bunga

Beban Bunga Deposito berjangka Tabungan Giro Premi Penjaminan Pemerintah

9.539

13.398

17.045

10.171

17.607

15.426

6.404

7.598

10.981

8.910

2.033

1.309

2.074

5.060

182.382

206.930

330.137

298.890

Simpanan dari bank lain Jumlah Beban Bunga

5.002 10.170

Pendapatan Bunga - bersih Pada 31 Juli 2013 pendapatan bunga – bersih meningkat sebesar 11,88% atau Rp 17.758 juta dari Rp 149.475 juta pada 31 Juli 2012 menjadi Rp 167.233 juta pada 31 Juli 2013. Pendapatan bunga menurun sebesar 1,90% atau Rp 6.790 juta dari Rp 356.405 juta pada 31 Juli 2012 menjadi Rp 349.615 juta pada 31 Juli 2013. Penurunan ini disebabkan oleh diturunkannya tingkat suku bunga kredit yang diberikan pada 31 Juli 2013 dibanding dengan 31 Juli 2012, Penurunan ini merupakan langkah prudent dalam untuk peningkatan aset produktif Perseroan melalui volume kredit . Beban bunga tercatat mengalami penurunan sebesar 11,86% menjadi Rp 182.382 juta pada Juli 2013 dibandingkan Rp 206.930 juta pada Juli 2012, yang terutama disebabkan oleh penurunan tingkat suku bunga khususnya deposito berjangka dan tabungan, Pada tahun 2012 pendapatan bunga – bersih meningkat sebesar 39,97% atau Rp 76.511 juta dari Rp 191.422 juta pada tahun 2011 menjadi Rp 267.933 juta pada tahun 2012. Pendapatan bunga meningkat sebesar 21,98% atau Rp 107.758 juta dari Rp 490.312 juta pada tahun 2011 menjadi Rp 598.070 juta di tahun 2012. Peningkatan ini disebabkan oleh lebih meningkatnya kredit yang diberikan pada tahun 2012 dibanding dengan tahun 2011, Peningkatan ini merupakan langkah untuk meningkatkan aset produktif Perseroan melalui volume kredit . Beban bunga tercatat mengalami peningkatan sebesar 10,45% menjadi Rp 330.137 juta pada tahun 2012 dibandingkan Rp 298.890 juta di tahun 2011, yang terutama disebabkan oleh peningkatan dana pihak ketiga khususnya deposito berjangka dan giro. Terkait dengan faktor kenaikan suku bunga, Perseroan senantiasa menjaga keseimbangan margin bunga kredit dan bunga simpanan, agar margin pendapatan bunga masih dapat terjaga namun tidak menurunkan kualitas kredit.

24


Pendapatan Lainnya Pada 31 Juli 2013 pendapatan lainnya turun sebesar 49,44% atau Rp. 26.573 juta dari Rp. 53.745 juta pada 31 Juli 2012 menjadi Rp. 27.172 juta pada 31 Juli 2013. Hal ini disebabkan oleh penurunan keuntungan penjualan Surat Berharga, selain itu juga terdapat penurunan pendapatan provisi dan komisi selain dari kredit. Pada tahun 2012 pendapatan lainnya naik sebesar 22.38% atau Rp. 10.449 juta dari Rp. 46.682 juta pada tahun 2011 menjadi Rp. 57.131 juta pada tahun 2012. Hal ini disebabkan oleh peningkatan keuntungan penjualan Surat Berharga, namun terdapat peningkatan pendapatan administrasi, provisi dan komisi selain dari kredit.

25


Beban Lainnya Pada 31 Juli 2013 beban operasional lainnya meningkat sebesar 21,50% atau Rp. 22.274 juta dari Rp. 103.622 juta pada 31 Juli 2012 menjadi Rp. 125.896 juta pada 31 Juli 2013. Hal ini utamanya disebabkan oleh berkembangnya Perseroan dengan menggunakan sistem corebanking yang baru. Pada tahun 2012 beban operasional lainnya meningkat sebesar 3,86% atau Rp. 7.317 juta dari Rp. 189.729 juta pada tahun 2011 menjadi Rp. 197.046 juta pada tahun 2012. Hal ini utamanya disebabkan oleh berkembangnya Perseroan.

Laba Sebelum Pajak Kinerja operasional pada 31 Juli 2013 terlihat pada laba usaha sebelum pajak, yang tercatat sebesar Rp 68.509 juta atau 31,21% turun sebesar Rp 31.089 juta pada 31 Juli 2013 dibandingkan Rp 99.598 juta pada 31 Juli 2012. Penurunan ini merupakan perubahan metode penyisihan. Kinerja operasional pada tahun 2012 terlihat pada laba usaha sebelum pajak, yang tercatat sebesar Rp 128.018 juta atau 164,63% meningkat sebesar Rp 79.643 juta pada tahun 2012 dibandingkan Rp 48.375 juta pada tahun 2011. Peningkatan ini merupakan peningkatan penjualan surat berharga dan pemulihan pencadangan.

Laba Bersih Kinerja operasional pada Juli 2013 terlihat pada laba bersih, yang tercatat sebesar Rp 50.689 juta atau 30,53% turun yang sebesar Rp 22.274 juta pada 31 Juli 2013 dibandingkan Rp 72.963 juta pada 31 Juli 2012. Penurunan ini disebabkan oleh penambahan cadangan seiring dengan meningkatnya portofolio kredit perseroan dan penurunan atas nilai wajar efek-efek yang dimiliki perseroan. Kinerja operasional pada tahun 2012 terlihat pada laba bersih, yang tercatat sebesar Rp 94.081 juta atau 159,79% meningkat sebesar Rp 57.867 juta pada tahun 2012 dibandingkan Rp 36.214 juta pada tahun 2012. Peningkatan ini merupakan peningkatan penjualan surat berharga dan pemulihan pencadangan. . Laba per saham dasar

26


Laba per saham dasar Perseroan pada Juli 2013 dan Juli 2012 adalah masing-masing sebesar Rp 11,84 dan Rp 19,72 sedangkan Laba per saham dasar Perseroan pada tahun 2012 dan 2011 adalah masingmasing sebesar Rp 23,85 dan Rp 9,89.

27

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK b. Pertumbuhan Posisi Keuangan (dalam jutaan Rupiah) Uraian

31 Juli 2013

31 Des 2012

31 Des 2011

Kas

114.693

117.165

108.067

Giro pada Bank Indonesia

451.059

407.652

410.733

Giro pada bank lain – pihak ketiga

232.502

107.509

60.096

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

475.200

759.152

770.253

Efek-efek – pihak ketiga Kredit – sebelum dikurangi cadangan kerugian Cadangan kerugian penurunan nilai Kredit – bersih

316.789

432.443

372.475

5.133.148

4.525.245

4.626.933

(25.225)

(32.586)

(71.890) 4.555.043

5.107.923

4.492.659

Tagihan akseptasi

12.215

4.285

1.456

Pendapatan bunga yang masih akan diterima

19.223

17.273

16.876

114.037

114.923

121.342

Aset pajak tangguhan

-

2.780

6.657

Biaya dibayar dimuka

23.987

22.940

17.731

Agunan yang diambil alih

10.104

10.788

5.675

8.766

5.677

6.390

6.886.498

6.495.246

6.452.794

14.401

3.910

1.504

5.821.170

5.598.481

5.813.692

144.067

37.436

26.293

Aset tetap – bersih

Aset lain-lain – bersih Jumlah Aset Liabilitas segera Simpanan Simpanan dari bank lain Liabilitas akseptasi

12.215

4.285

1.456

Utang pajak

9.760

20.781

7.281

Liabilitas pajak tangguhan

2.275

-

-

Liabilitas imbalan kerja dan pasca-kerja

37.228

44.441

16.541

Bunga yang masih harus dibayar

20.125

17.457

16.180

2.353

2.353

2.353

Provisi Liabilitas lain-lain

16.550

10.437

9.860

Jumlah Liabilitas

6.080.144

5.739.581

5.895.160

428.284

428.284

375.688

178.773

178.773

127.419

Saldo laba

199.297

148.608

54.527

Jumlah Ekuitas

806.354

755.665

557.634

Modal saham Tambahan modal disetor

1

28


a)

Pertumbuhan Kredit

Penyaluran kredit merupakan agenda penting bagi Perseroan untuk mendorong rentabilitas dan fungsi intermediasi Perseroan sebagai bank umum. Portofolio kredit bersih yang diberikan meningkat sebesar Rp 615.264 juta atau 13,69% menjadi Rp 5.107.233 juta per 31 Juli 2013 dibandingkan Rp 4.492.659 juta pada tahun 2012. Hal ini utamanya disebabkan oleh semakin luasnya jaringan operasional dari Perseroan, serta keberhasilan kegiatan marketing dari Perseroan. Jaringan kantor yang luas yakni 1 Kantor Pusat, 22 Kantor Cabang, 21 Kantor Cabang Pembantu dan 31 Kantor Kas sangat berperan untuk menjangkau nasabah potensial terutama di segmen SME. Sedangkan keberhasilan marketing dalam meningkatkan kredit ditopang oleh Relationship Manager yang mampu menjaga relationship yang baik dengan nasabah serta kecepatan proses dalam melayani nasabah. Portofolio kredit bersih yang diberikan menurun Rp 62.384 juta atau 1,37% menjadi Rp 4.492.659 juta di tahun 2012 dibandingkan Rp 4.555.043 juta pada tahun 2011. Hal ini utamanya disebabkan oleh sikap kehati-hatian dari Perseroan dalam penyaluran kredit. Sampai dengan 31 Juli 2013, pencapaian kredit sebesar Rp. 5.133 milyar mencapai target yang direncanakan, bahkan 1% lebih tinggi. Pencapaian tersebut juga ditopang dengan kredit yang sehat, di mana NPL rasio gross berada di level 1.58% jauh di bawah target sebesar 2.25%.

29


b)

Pertumbuhan Aset

Total Asset sebesar Rp. 6.886 milyar masih berada di bawah rencana sebesar Rp 6.945 milyar. Hal ini terutama disebabkan realisasi instrumen Surat Berharga yang sebesar Rp. 317 milyar, di bawah rencana yang sebesar Rp. 591 milyar. Kondisi perekonomian di Eropa dan Amerika Serikat yang sedang lesu berdampak terhadap meningkatnya volatilitas dan ketidakpastian ekonomi di negara lain termasuk negara negara Asia seperti Indonesia. Nilai pasar instrumen surat berharga dan saham turut berfluktuasi negatif seiring dengan penurunan nilai tukar Rupiah dan peningkatan suku bunga. Faktor ekternal ini mengharuskan Perseroan untuk terus memonitor fluktuasi pasar secara intensif termasuk kehati-hatian dalam memegang instrumen surat berharga. Perseroan berhasil menjual sebagian portofolio surat berharga di awal tahun 2013 sehingga terhindar dari kerugian mark to market yang signifikan. Total aset tumbuh sebesar 6,02% atau meningkat sebesar Rp 391.252 juta, menjadi Rp 6.886.498 juta pada Juli 2013 dibandingkan Rp 6.495.246 juta pada tahun 2012. Hal ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya aset kredit pada Perseroan dan penambahan pada efek-efek pihak ketiga pada Perseroan. Total aset tumbuh sebesar 0,66% atau meningkat sebesar Rp 42.452 juta, menjadi Rp 6.495.246 juta pada tahun 2012 dibandingkan Rp 6.452.794 juta pada tahun 2011. Hal ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya aset kredit pada Perseroan dan penambahan pada efek-efek pihak ketiga pada Perseroan.

c)

Simpanan

Pada 31 Juli 2013, Perseroan mampu membukukan peningkatan simpanan nasabah sebesar 3,97% menjadi Rp 5.821.170 juta, dengan kenaikan sebesar Rp 222.689 juta dari Rp 5.548.481 juta di tahun 2012. Kenaikan simpanan nasabah didukung terutama oleh kenaikan Giro yang tumbuh 21,40% menjadi Rp 817.838 juta, dari Rp 673.687 juta di tahun 2012. Kenaikan terjadi pula pada Deposito berjangka yang meningkat sebesar Rp 112.899 juta atau 2,54 % menjadi Rp 4.550.394 juta dari Rp 4.437.495 juta di tahun 2012 sedangkan tabungan menurun sebesar Rp 34.361 juta atau 7,05% menjadi Rp 452.938 juta pada Juli 2013 dibandingkan dengan Rp 487.299 juta di tahun 2012. Secara keseluruhan, peningkatan simpanan nasabah mencerminkan meningkatnya kepercayaan deposan.

30


Pada tahun 2012, Perseroan membukukan simpanan nasabah sebesar Rp 5.549.481 juta, dengan penurunan sebesar Rp 215.211 juta dari Rp 5.813.692 juta di tahun 2011. Penurunan simpanan terbesar terutama oleh penurunan Deposito berjangka yang turun 5,25 % atau sebesar Rp 245.837 juta, dari Rp 4.683.332 juta di tahun 2011 menjadi Rp. 4.437.495 pada tahun 2012 dan Tabungan juga mengalami penurunan sebesar 5,02% sedangkan Giro mengalami peningkatan sebesar Rp 56.405 juta atau 9,14% menjadi Rp 673.687 juta pada tahun 2012 dibandingkan dengan Rp 617.282 juta di tahun 2011. Secara keseluruhan, simpanan nasabah mencerminkan meningkatnya kepercayaan deposan. Peningkatan simpanan terkait dengan pertumbuhan kredit (LDR). Dengan memperhatikan LDR yang sehat, peningkatan kredit harus diimbangi dengan pertumbuhan simpanan yang berkelanjutan. Pertumbuhan simpanan oleh karenanya juga menjadi indikator untuk mengukur kinerja kantor-kantor cabang. Dengan jaringan yang cukup luas serta pengenalan nama Bank Windu (brand awareness) yang semakin baik di masyarakat meningkatkan kepercayaan nasabah untuk menempatkan simpanan di Perseroan. Terkait dengan biaya dana, Perseroan senantiasa memonitor pergerakan suku bunga di pasar sehingga Perseroan tetap kompetitif bagi nasabah namun tetap mampu menjaga margin yang sehat.

dalam jutaan rupiah

Jenis

31 Juli 2013

Pertumbuhan (%)

817.838 452.938

21,40 -7,05

Deposito

4.550.394

Jumlah

5.821.170

Giro Tabungan

d)

31 Des 2012 Pertumbuhan (%) 9.14 673.687

31 Des 2011

487.299

-5.02

617.282 513.078

2,54

4.437.495

-5,25

4.683.332

3,98

5.598.481

-3,70

5.813.692

Pertumbuhan Liabilitas

Pada Juli 2013 liabilitas meningkat sebesar 5,93% atau Rp 340.563 juta dari Rp 5.739.581 juta pada tahun 2012 menjadi Rp 6.080.144 juta pada tahun 2013. Hal ini dikarenakan peningkatan pada simpanan pihak ketiga sebesar 3,98%. Peningkatan simpanan nasabah mencerminkan meningkatnya kepercayaan deposan. Pada tahun 2012 liabilitas menurun sebesar 2,64% atau Rp 155.579 juta dari Rp 5.895.160 juta pada tahun 2011 menjadi Rp 5.739.581 juta pada tahun 2012. Peningkatan simpanan nasabah mencerminkan kepercayaan deposan.

e)

Pertumbuhan Ekuitas

Jumlah ekuitas juga tercatat meningkat sebesar Rp 50.691 juta atau 6,71% menjadi Rp 806.356 juta pada Juli 2013 dibandingkan Rp 755.666 juta pada tahun 2012. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan yang berasal dari laba tahun berjalan. Jumlah ekuitas tercatat meningkat sebesar Rp 198.031 juta atau 35,51% menjadi Rp 755.665 juta di tahun 2012 dibandingkan Rp 557.634 juta pada tahun 2011. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan yang berasal dari laba tahun berjalan dan pendanaan dari hasil dari PUT II.

31


f)

Perkembangan Arus Kas (dalam jutaan Rupiah) 31 Juli 2013

Uraian

31 Desember 2012

31 Desember 2011

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

(111.967)

(53.446)

380.888

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi

(7.782)

(10.973)

10.473

-

103.950

-

Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas

(119.749)

39.531

391.361

Kas dan Setara Kas Awal Tahun

1.391.478

1.349.149

957.139

1.725

2.798

649

1.273.454

1.391.478

1.349.149

Kas Bersih Diperoleh dan Aktivitas Pendanaan

Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

Arus Kas dari Kegiatan Operasional Pada tahun 2013 arus kas keluar dari kegiatan operasional sebesar Rp 111.967 juta yang utamanya berasal dari pendapatan bunga, provisi dan komisi sebesar Rp 360.991 juta, beban bunga dan keuangan lainnya sebesar Rp 179.714 juta, penjualan efek-efek sebesar Rp 115.654 juta, pemberian kredit sebesar Rp 607.902 juta serta penerimaan simpanan dan simpanan dari bank lain sebesar Rp 347.740 juta Pada tahun 2012 arus kas keluar dari kegiatan operasional sebesar Rp 53.446 juta yang utamanya berasal dari pendapatan bunga, provisi dan komisi sebesar Rp 596.040 juta, beban bunga dan keuangan lainnya sebesar Rp 319.156 juta, pembelian efek-efek sebesar Rp 62.751 juta, pelunasan kredit sebesar Rp 61.196 juta serta penerimaan simpanan dan simpanan dari bank lain sebesar Rp 204.069 juta. Pada tahun 2011 arus kas masuk dari kegiatan operasional sebesar Rp 380.888 juta yang utamanya berasal dari pendapatan bunga, provisi dan komisi sebesar Rp 503.154 juta, beban bunga dan keuangan lainnya sebesar Rp 294.411 juta, pembelian efek-efek sebesar Rp 79.836 juta, pemberian kredit sebesar Rp 1.664.903 juta serta penerimaan simpanan dan simpanan dari bank lain sebesar Rp 2.082.642 juta.

Arus Kas dari Kegiatan Investasi dan Pendanaan Pada tahun 2013 arus kas masuk dari kegiatan investasi sebesar Rp 7.782 juta yang utamanya berasal dari penjualan aset tetap sebesar Rp 1.507 juta dan penambahan aset tetap sebesar Rp 9.289 juta yang dipergunakan untuk melakukan penambahan maupun peningkatan jaringan operasional Perseroan. Pada tahun 2012 arus kas keluar dari kegiatan investasi dan pendanaan sebesar Rp 92.977 juta yang utamanya berasal dari penerimaan dari penerbitan saham sebesar Rp. 103.950 juta, hasil penjualan aset tetap sebesar Rp 707 juta dan penambahan aset tetap sebesar Rp 11.680 juta yang dipergunakan untuk melakukan penambahan maupun peningkatan jaringan operasional Perseroan. Pada tahun 2011 arus kas masuk dari kegiatan investasi sebesar Rp 10.473 juta yang utamanya berasal dari penjualan aset tetap sebesar Rp 29.776 juta dan penambahan aset tetap sebesar Rp 19.303 juta yang dipergunakan untuk melakukan penambahan maupun peningkatan jaringan operasional Perseroan.

32


3.

PRINSIP – PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Kondisi kesehatan perbankan selalu dimonitor oleh Bank Indonesia. Penilaian tingkat kesehatan bank (TKS) berbasis risiko dilaksanakan Sesuai Peraturan Bank Indonesia No.13/I/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko adalah hasil penilaian kualitatif dan kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian seperti : Profil Risiko Perseroan, Good Corporate Governance, Rentabilitas dan Permodalan. Sehingga akan menghasilkan peringkat tingkat kesehatan perseroan berdasarkan risiko. Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko, atau dikenal dengan Risk Based Bank Rating (RBBR) Perseroan, secara keseluruhan pada Triwulan II tahun 2013 diperoleh dengan peringkat 2 dengan trend membaik, berdasarkan self assessment Bank Windu, hasil ini tercermin dari ke-empat faktor penilaian, yang dapat dijelaskan berikut ini : 1) Analisis Profil Risiko Penilaian Profil Risiko untuk Triwulan II Periode 30 Juni 2013 telah dilakukan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran No.5/21/DPNP Tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Mekanisme penilaian Profil Risiko, penetapan tingkat Risiko dan penetapan peringkat profil Risiko mengacu dan diselaraskan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan Risiko, serta ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan lainnya yang berlaku. Secara keseluruhan Peringkat Profil Risiko Perseroan dengan skala usaha yang dimiliki saat ini terdiri dari 8 (delapan) jenis risiko yaitu: Risiko Kredit (1); Risiko Pasar (2); Risiko Likuiditas (3); Risiko Operasional (4); Risiko Hukum (5); Risiko Strategik (6); Risiko Kepatuhan (7); dan Risiko Reputasi (8), dalam penilaian kami selama Triwulan II Periode 30 Juni 2013 penilaian peringkat Profil Risiko ”Low to Moderate” dengan kecenderungan tren stabil.

2) Analisis mengenai Good Corporate Governance (GCG) Selama Triwulan II Periode 30 Juni 2013 berdasarkan hasil self assessment terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) sudah dilakukan dengan nilai “Cukup Baik” dan nilai komposit “3”, artinya mencerminkan bahwa Manajemen Perseroan telah melakukan penerapan GCG yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan atas prinsip-prinsip dasar GCG dengan terdapat adanya suatu kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Perseroan 3) Analisis mengenai Rentabilitas Secara keseluruhan, penilaian terhadap rentabilitas Bank Windu Triwulan II/2013 memiliki trend stabil dari periode sebelumnya dengan peringkat faktor 2. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian komposit pada Rentabilitas Bank Windu : - Kinerja Perseroan dalam menghasilkan laba (rentabilitas) sudah memadai - Sumber utama rentabilitas yang berasal dari sumber pendapatan utama dari aktivitas perkreditan (core earnings) dominan - Stabilitas komponen yang mendukung rentabilitas Bank yaitu dengan mampu menjaga efektifitas dan efisiensi bisnis, untuk mampu mempertahankan pertumbuhan laba yang meningkat dari waktu ke waktu, yang di dorong oleh pertumbuhan asset produktif bank - Kemampuan Bank Windu dalam manajemen rentabilitas mampu menjaga tingkat kolektibilitas kredit sehingga jumlah kredit bermasalah (NPL) dapat dijaga. 4) Analisis mengenai Permodalan

33

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Penilaian terhadap Permodalan Perseroan triwulan II/2013 secara umum memiliki trend stabil dari periode sebelumnya yaitu “Memadai". Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian komposit pada Permodalan Bank Windu : ‐ Rasio permodalan Perseroan terhadap total ATMR periode semester 1/2013 mampu dijaga di atas 12%. ‐ Perseroan masih mampu menjaga dengan baik Rasio total asset produktif bermasalah terhadap modal inti di bawah 10%. ‐ Penetapan strategi pengelolaan modal sudah sejalan dengan Rencana Bisnis Bank yang disesuaikan dengan kompleksitasnya. Kebijakan dan strategi pengelolaan permodalan ditinjau secara berkala oleh Dewan Komisaris. ‐ Tingkat permodalan bank akan mempengaruhi penilaian profil risiko bank dan pertumbuhan usaha di masa mendatang

34

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Belanja Modal (Capex) Rincian belanja modal Perseroan adalah sebagai berikut: (Dalam Jutaan Rupiah) 31 Juli 2013

Uraian

31 Desember 2012

31 Desember 2011

-

-

101

221

5.373

4.348

-

519

3.064

Inventaris kantor

2.352

2.274

6.890

Kendaraan

3.463

3.514

4.900

Aset dalam konstruksi

3.735

-

-

Total

9.289

11.680

19.303

Tanah Bangunan Perbaikan aset yang disewa

Belanja modal Perseroan sebagian besar ditujukan untuk memperluas jaringan operasional Perseroan dalam rangka mendukung kinerja operasional maupun finansial Perseroan. Seluruh belanja modal Perseroan pada 31 Juli 2013, tahun 2012 dan 2011 didanai oleh kas internal. Pengaruh pembelian barang modal terhadap kinerja Perseroan adalah kemampuan infrastruktur Perseroan dalam menangani aktivitas operasional yang tumbuh secara cepat dan tinggi, kemampuan pemenuhan kebutuhan pelaporan regulator yang semakin kompleks, online dan tepat waktu, kemampuan pemenuhan data statistik untuk pelaporan manajemen risiko dan pengelolaan Perseroan.

Uraian berkaitan prinsip-prinsip perbankan yang sehat sebagai berikut : (i) Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Posisi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (rasio kecukupan modal) pada tanggal 31 Juli 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing sebesar 12,68% dan 13,86%. Rasio kecukupan modal Perseroan masih berada di atas batasan kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Bank Indonesia, yaitu 8,0%. Perseroan senantiasa menjaga dan mengusahakan rasio kecukupan modal pada posisi dua digit atau di atas 10%. Posisi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (rasio kecukupan modal) pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar 13,86% dan 11,67%. Rasio kecukupan modal Perseroan masih berada di atas batasan kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Bank Indonesia, yaitu 8,0%. Perseroan senantiasa menjaga dan mengusahakan rasio kecukupan modal pada posisi dua digit atau di atas 10%.

Perhitungan Risiko Operasional dalam menghitung rasio kewajiban penyediaan modal minimum dilakukan dengan menggunakan pendekatan indikator dasar sesuai Surat Edaran BI No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009. Sejak 1 Januari 2011, beban modal Risiko Operasional diperhitungkan sebesar 15% dari ratarata pendapatan kotor selama tiga tahun terakhir.

35

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Perhitungan rasio kecukupan modal pada tanggal 31 Juli 2013, 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut: dalam jutaan rupiah

31 Juli 2013

Modal inti Modal pelengkap Jumlah modal inti dan pelengkap Jumlah Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit Jumlah ATMR untuk risiko kredit dan pasar Jumlah ATMR) untuk risiko kredit, pasar dan operasional Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Minimum (KPMM) yang tersedia untuk risiko kredit Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Minimum (KPMM) yang tersedia untuk risiko kredit dan pasar Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Minimum (KPMM) yang tersedia untuk risiko kredit, pasar dan operasional

31 Des 2012

31 Des 2011

713.631 70.573 784.204 5.703.100

660.569 58.574 719.143 4.733.003

515.521 56.958 572.479 4.521.452

5.739.126 6.185.597 13,75%

4.868.182 5.187.694 15.19%

4.665.309 4.905.447 12.66%

13,66%

14,77%

12.27%

12,68%

13.86%

11.67%

(ii) Kualitas Asset Peningkatan penyaluran dana ke kredit menjadi agenda penting bagi Perseroan, agar fungsi intermediasi bank menjadi lebih berjalan, dan memberikan pendapatan bunga yang lebih optimal. Perseroan tetap berpedoman pada asas konservatif dan prinsip prudential banking dalam pemberian kredit, untuk menjaga kualitas aset, terutama kredit. Portofolio pada surat berharga secara selektif dipilih dengan tingkat risiko yang minimum. Rasio non performing loan (NPL) net selalu terjaga dengan baik yaitu per 31 Juli 2013 sebesar 1,08%, per 31 Desember 2012 sebesar 1,44%, dan per 31 Desember 2011 sebesar 2,49%. Dengan demikian Perseroan dapat memenuhi Ketentuan Bank Indonesia yaitu NPL net dibawah 5%. Dalam penyaluran kredit, Perseroan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjaga kualitas dalam peningkatan portofolio kredit. Kualitas aset (dalam hal ini sebagai kualitas aset produktif) merupakan tingkat/ukuran kemampuan asset atau asset yang dapat menghasilkan. Kualitas aset produktif di golongkan atas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Aset produktif bermasalah terdiri dari kurang lancar, diragukan dan macet.. Dalam pelaksanaan PSAK No. 55 (Revisi 2006) dan PAPI, Perseroan menggunakan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai “Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum” untuk pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai. Mulai tanggal 1 Januari 2010, Perseroan menerapkan ketentuan transisi dari BI tersebut. Penentuan kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Bank Indonesia No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009. Berikut ini merupakan parameter Kualitas Aset Perseroan : (dalam prosentase)

Aset Produktif Bermasalah dan Non Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Non Produktif Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif CKPN asset Keuangan terhadap Aset Produktif NPL - Gross NPL - Net

(iii) Rentabilitas/Profitabilitas

36

31 Juli 2013 1,16%

31 Des 2012 1,51%

31 Des 2011 1,61%

1,38% 0,49% 1,57% 1,08%

1,75% 0,72% 1,98% 1,44%

1,99% 1,42% 3,17% 2,49%

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Rentabilitas/Profitabilitas merupakan kemampuan Perseroan dalam meraih laba, merupakan salah satu indikator keberhasilan Perseroan dalam mengelola usaha. Perseroan berupaya meningkatkan rentabilitas dengan upaya efisiensi dalam operasional, meningkatkan portofolio penghimpunan dana dengan biaya yang lebih murah dan meningkatkan fee based income. Rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur rentabilitas secara umum antara lain ROA, ROE dan NIM.

Uraian

31 Juli 2013 1,84% 12,31% 5,47%

Return on Asset (ROA) Return on Equity (ROE) Net Interest Margin (NIM)

(dalam persentase) 31 Des 2012 2,04% 15,91% 5,18%

31 Des 2011 0,96% 6,94% 4,62%

Dilihat dari Rasio Laba terhadap Aset yaitu Return On Assets (ROA) per 31 Juli 2013 adalah sebesar 1,84%, sedangkan per 31 Desember 2012 sebesar 2,04%. Rasio Laba terhadap Ekuitas yaitu Return On Equity (ROE) per 31 Juli 2013 sebesar 12,31%, sedang per 31 Desember 2012 sebesar 15,91%. Disamping itu Marjin Bunga Bersih (NIM) meningkat per 31 Juli 2013 sebesar 5,47%, sedangkan per 31 Desember 2012 sebesar 5,18%. Dilihat dari Rasio Laba terhadap Aset yaitu Return On Assets (ROA) per Desember 2012 adalah sebesar 2,04%, sedangkan per Desember 2011 sebesar 0,96%. Rasio Laba terhadap Ekuitas yaitu Return On Equity (ROE) per Desember 2012 sebesar 15,91%, sedang per Desember 2011 sebesar 6,94%. Disamping itu Marjin Bunga Bersih (NIM) meningkat per Desember 2012 sebesar 5,18%, sedang per Desember 2011 sebesar 4,62%.

(iv) Likuiditas Likuiditas Perseroan masih dalam taraf aman dan dapat mengcover liabilitas jangka pendek. Dana yang belum dapat disalurkan ke kredit, dialokasikan pada SBI / FASBI dan Obligasi Pemerintah (SUN), dimana keduanya dapat dijadikan jaminan, apabila diperlukan untuk likuiditas. Selain itu, sebagian dana lagi dialokasikan pada penempatan artar bank dan Obligasi Korporasi, yang dipilih dengan margin yang menguntungkan dan tingkat risiko yang minimal. Pengelolaan cash flow selama ini telah dilakukan dengan baik, karena adanya koordinasi dengan kantorkantor cabang apabila terdapat penarikan atau dana masuk dalam jumlah besar, setiap saat dimonitor oleh Treasury, guna menjaga posisi likuiditas Bank. Pemantauan posisi likuiditas dilakukan secara harian, sedangkan analisa kebijakan yang berkaitan dengan likuiditas tersebut didiskusikan dan diputuskan dalam rapat-rapat ALCO (Asset dan Liability Committee) Perseroan tetap fokus mengelola risiko likuiditas maupun risiko pasar secara berhati-hati untuk mempertahankan pertumbuhan dan kestabilan usaha. Bank juga mengkaji potensi risiko dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko tertentu, terutama yang berkaitan dengan gapping suku bunga. Biaya pendanaan berhasil diturunkan secara signifikan, dengan menurunkan suku bunga deposito secara bertahap setara dengan bank-bank lain, namun tetap meningkatkan jumlah dana pihak ketiga sehingga lebih memperkuat likuiditas. Likuiditas perbankan antara lain dilihat dan diukur berdasarkan tingkat Giro Wajib Minimum, Rasio Kredit yang diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR). dalam presentase

Uraian

31 Juli 2013 8,03% 8,70% 88,18%

Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah Giro Wajib Minimum (GWM) mata uang asing Rasio Kredit yang diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)

(v) Ketentuan Giro Wajib Minimum

37

31 Des 2012 8,03% 8,68% 80,83%

31 Des 2011 8,04% 8,39% 79,30%

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Perseroan senantiasa memelihara primary reserve dalam bentuk Kas dan Giro Wajib Minimum (GWM) sesuai ketentuan yang berlaku. Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan No. 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011 yang mengubah Peraturan No. 12/19/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing. Berdasarkan peraturan tersebut, GWM terdiri dari GWM Rupiah dan GWM mata uang asing. GWM Rupiah terdiri dari GWM Utama, GWM Sekunder dan GWM LDR. Pada tanggal 31 Juli 2013 dan 31 Desember 2012, GWM Perseroan dalam mata uang Rupiah untuk GWM Utama adalah masing-masing sebesar Rp 405.409 juta dan Rp 371.771 juta, untuk GWM Sekunder masing-masing adalah sebesar Rp 126.690 juta dan Rp 116.179 juta, sedangkan untuk GWM mata uang asing pada tanggal 31 Juli 2013 dan 31 Desember 2012 masing-masing adalah sebesar Rp 40.627 juta dan Rp 31.987 juta. Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, GWM Perseroan dalam mata uang Rupiah untuk GWM Utama adalah masing-masing sebesar Rp 371.771 juta dan Rp 369.200 juta, untuk GWM Sekunder masingmasing adalah sebesar Rp 116.179 juta dan Rp 115.375 juta, sedangkan untuk GWM mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah sebesar Rp 31.987 juta dan Rp 4.197 juta.

(vi) Batas Maksimum Pemberian Kredit Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan memantau ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit. Dalam melakukan beberapa transaksi penyediaan dana dengan pihak yang berelasi, Perseroan selalu menjaga rambu-rambu ketentuan dan transaksi tersebut dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan tidak ada perlakuan yang istimewa. Transaksi penyediaan dana dengan pihak berelasi mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005. Perseroan telah memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana dengan pihak berelasi, dalam hal penyediaan dana tertentu kepada pihak berelasi wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Selain itu, guna meningkatkan dan mempermudah pengawasan terhadap penyediaan dana dengan pihak yang berelasi, Perseroan membuat serta mengkinikan daftar rincian pihak terkait (berelasi) yang merupakan rincian pihak-pihak yang memiliki hubungan pengendalian dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan atau keuangan.

4.

MANAJEMEN RISIKO

Kegiatan usaha Perseroan sebagai bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Oleh karena itu, kegiatan operasional Perseroan dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perseroan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003, Perseroan tidak memiliki kompleksitas yang tinggi atas penerapan manajemen risiko. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003, bank umum konvensional diwajibkan untuk menerapkan delapan (8) jenis risiko dan lima (5) peringkat penetapan penilaian peringkat risiko yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2010. 1. Pengelolaan Risiko Kredit Penyaluran kredit Perseroan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, peraturan Bank Indonesia, dan kebijakan perkreditan yang disusun oleh manajemen. Komite Kredit merupakan komite tertinggi yang membantu Direksi dalam pengawasan pengelolaan risiko melalui keputusan dan rekomendasi yang dikeluarkannya. Secara periodik, Komite Kredit melakukan rapat antara lain untuk memantau BMPK dan kualitas kredit, serta kecukupan penyisihan penghapusan aset. Perseroan selalu memonitor penyebaran risiko yang timbul sejalan dengan pertumbuhan sektor ekonomi dimana Perseroan melakukan kegiatan bisnisnya. Batasan ditetapkan secara spesifik berdasarkan nasabah

38

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK dan sektor industri untuk menghindari konsentrasi risiko kredit yang berlebihan. Batasan tersebut juga diterapkan bagi nasabah individu atau korporasi. 2. Pengelolaan Risiko Pasar Risiko ini disebabkan oleh pergerakan variabel pasar yang dapat merugikan portofolio yang dimiliki Perseroan yaitu suku bunga dan nilai tukar. Ruang lingkup manajemen risiko pasar antara lain meliputi aktivitas fungsional kegiatan treasuri, dan investasi dalam bentuk surat berharga, penyediaan dana dan kegiatan pendanaan. Asset and Liability Committee (ALCO) merupakan komite yang membantu Direksi dalam mengawasi dan mengelola risiko pasar. Perseroan juga menetapkan kebijakan limit terhadap aktivitas treasuri untuk menghindari terjadinya konsentrasi portofolio pada suatu instrumen ataupun counterparty tertentu, sehingga terjadi diversifikasi pengelolaan aset dan liabilitas. 3. Pengelolaan Risiko Likuiditas Risiko likuiditas merupakan risiko yang antara lain disebabkan ketidakmampuan Perseroan memenuhi liabilitas yang telah jatuh waktu. Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan melalui suatu strategi likuiditas antara lain mencakup penetapan pricing dan gapping terhadap sumber dana dan kredit, analisis kecukupan modal serta investasi Perseroan dalam portofolio dan surat berharga. Perseroan senantiasa memelihara kemampuannya untuk melakukan akses pasar uang dengan memelihara hubungan dengan bank-bank koresponden. 4. Pengelolaan Risiko Operasional Perseroan berupaya mengantisipasi serta mengendalikan seluruh faktor yang berpotensi menimbulkan risiko operasional, antara lain dengan memastikan bahwa setiap personil memiliki kualifikasi dan terlatih untuk fungsi yang dilakukan dan memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional dilakukan berdasarkan hukum dan prosedur yang telah ditentukan. 5. Pengelolaan Risiko Hukum Perseroan selalu memastikan bahwa seluruh kegiatan dan hubungan kerja dengan pihak ketiga telah didasarkan pada aturan maupun prasyarat yang dapat melindungi kepentingan Perseroan dari segi hukum termasuk tuntutan dari pihak eksternal. 6. Pengelolaan Risiko Kepatuhan Risiko kepatuhan dapat berdampak pada pengenaan denda dan sanksi ataupun kehilangan reputasi Perseroan. Untuk itu, Perseroan melakukan pemantauan terhadap keselarasan atas seluruh aktivitas di lingkungan Perseroan terhadap peraturan dan ketentuan eksternal maupun kebijakan dan prosedur internal. Peran Satuan Kerja Kepatuhan dan Good Corporate Governance merupakan hal penting, khususnya dalam memastikan dipatuhinya ketentuan-ketentuan eksternal dan internal terhadap keputusan-keputusan bisnis yang diambil. 7. Pengelolaan Risiko Reputasi Risiko reputasi dapat berdampak langsung pada berkurangnya kepercayaan nasabah sehingga jumlah nasabah ataupun pendapatan Perseroan menurun. Dalam mengelola risiko reputasi, Perseroan berupaya untuk menjaga reputasi dengan memberikan pelayanan terbaik dengan menangani keluhan dan memberikan kepuasan kepada nasabah untuk menghindari munculnya keluhan tersebut di media massa.

39


8. Pengelolaan Risiko Strategik Risiko strategik timbul antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang tepat responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Dalam mengelola strategik, Perseroan melakukan identifikasi pada fungsional tertentu seperti perkreditan, treasuri dan investasi serta operasional dan jasa. Perseroan melakukan pencatatan perubahan kinerja akibat tidak terealisasinya pelaksanaan strategi, melakukan pengendalian keuangan untuk melakukan pemantauan realisasi dengan target yang tercapai. Penilaian risiko Perseroan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dilakukan melalui proses selfassessment untuk menghasilkan profil risiko yang terdiri dari inherent risk yaitu risiko yang melekat pada aktivitas bank dan Kualitas Penerapam Manajemen Risiko (KPMR), dalam meningkatkan kualitas KPMR-nya tidak hanya ditujukan bagi kepentingan Bank tetapi juga kepentingan nasabah, sehingga Bank diharapkan dapat mengukur dan mengendalikan risiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usahanya dengan lebih baik. Hasil penilaian profil risiko menunjukkan bahwa risiko keseluruhan bisnis Perseroan pada tanggal 30 Juni 2012 adalah Low to Moderate dengan kecenderungan tren stabil.

5.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI). Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM-LK”, yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sejak tanggal 1 Januari 2013) No. VIII.G.7 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”. Berikut adalah kebijakan akuntansi penting 1. PSAK No. 1 (Revisi 2009) mengatur penyajian laporan keuangan, yaitu antara lain, tujuan pelaporan, komponen laporan keuangan, penyajian secara wajar, materialitas dan agregasi, saling hapus, perbedaan antara aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan panjang, informasi komparatif, konsistensi penyajian dan memperkenalkan pengungkapan baru, antara lain, sumber estimasi ketidakpastian dan pertimbangan, pengelolaan permodalan, pendapatan komprehensif lainnya, penyimpangan dari standar akuntansi keuangan, dan pernyataan kepatuhan. Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Dasar penyusunan laporan keuangan adalah dasar akrual, kecuali laporan arus kas. 2. PSAK No. 7 (Revisi 2010), “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”, mensyaratkan pengungkapan pihak-pihak berelasi, transaksi dan saldo, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan. 3. PSAK No. 25 (Revisi 2009) – Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi Sejak tanggal 1 Januari 2011, Perseroan menentukan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi atas garansi bank, letters of credit, dan fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan berdasarkan selisih antara biaya perolehan diamortisasi (nilai tercatat) dan nilai kini pembayaran liabilitas yang diharapkan akan terjadi (ketika pembayaran atas jaminan tersebut menjadi besar kemungkinan terjadinya).

40

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Sebelum 1 Januari 2011, Perseroan menentukan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan sesuai dengan Surat Bank Indonesia No. 12/516/DPNP/IDPnP tanggal 21 September 2010. Penentuan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi diklasifikasikan menjadi lima (5) kategori dengan persentase minimum penyisihan kerugian sebagai berikut:

Kategori Lancar Dalam perhatian khusus Kurang lancar Diragukan Macet

Persentase Minimun Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 1% 5% 15% 50% 100%

Persentase di atas berlaku untuk komitmen dan kontinjensi (fasilitas kredit diberikan yang belum digunakan, letters of credit, dan bank garansi) dikurangi nilai agunan, kecuali untuk komitmen dan kontinjensi yang dikategorikan sebagai Lancar, dimana persentasenya langsung diterapkan atas saldo komitmen dan kontinjensi yang bersangkutan. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif Sejak tanggal 1 Januari 2011, Perseroan menentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset nonproduktif pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual. Sebelum 1 Januari 2011, cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif ditetapkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yang mengklasifikasikan aset non-produktif dalam empat (4) kategori dengan besarnya persentase cadangan kerugian penurunan nilai sebagai berikut: Persentase Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Lancar Kurang lancar Diragukan Macet

Minimum 1% Minimum 15% Minimum 50% 100%

Dampak perubahan penentuan cadangan kerugian penurunan nilai di atas diakui dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. 4. Aset dan Liabilitas Keuangan Perseroan menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2010), “Instrumen Keuangan: Penyajian”, PSAK No. 55 (Revisi 2011), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, dan PSAK No. 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan. PSAK No. 50 (Revisi 2010), berisi persyaratan penyajian dari aset dan liabilitas keuangan dan pengidentifikasian informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan penyajian tersebut diterapkan terhadap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan, dari perspektif penerbit, dalam aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan, dan keadaan dimana aset dan liabilitas keuangan akan saling hapus.

41

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK PSAK ini mensyaratkan pengungkapan, antara lain, informasi mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas masa depan suatu entitas terkait dengan aset dan liabilitas keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk instrumen tersebut. PSAK No. 55 (Revisi 2011) menetapkan prinsip untuk pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan dan kontrak pembelian atau penjualan item-item non-keuangan. PSAK ini memberikan definisi dan karakteristik derivatif, kategori-kategori dari masing-masing aset dan liabilitas keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan dari hubungan lindung nilai. PSAK No.60 mensyaratkan pengungkapan signifikansi atas masing-masing aset dan liabilitas keuangan untuk posisi keuangan dan kinerja, serta sifat dan tingkat risiko yang timbul dari aset dan liabilitas keuangan yang dihadapi Perseroan selama periode berjalan danpada akhir periode pelaporan, dan bagaimana Perseroan mengelola risiko tersebut. (i)

Klasifikasi Aset keuangan Perseroan terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia, efek-efek, kredit yang diberikan, tagihan akseptasi, pendapatan bunga yang masih akan diterima dan aset lain-lain. Liabilitas keuangan Perseroan terdiri dari liabilitas segera, simpanan, simpanan dari bank lain, liabilitas akseptasi, bunga yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain. Perseroan mengklasifikasi aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal: •

• • •

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, yang memiliki dua subklasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasi dalam kelompok yang diperdagangkan; Tersedia untuk dijual; Dimiliki hingga jatuh tempo; Kredit yang diberikan dan piutang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal: •

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, yang memiliki dua sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;

• Liabilitas keuangan lainnya. Kelompok aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi terdiri dari aset dan liabilitas keuangan yang diperoleh atau dimiliki Perseroan terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau position taking. Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset dan liabilitas dalam kelompok ini dicatat pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan dengan keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi. Kategori dimiliki hingga jatuh tempo mencakup aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Perseroan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, dan tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi atau tersedia untuk dijual.

42

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK (ii) Pengakuan awal Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal penyelesaian. Aset dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya. Perseroan, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba atau rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan sebagai berikut: •

penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch) yang dapat timbul; atau aset dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau aset dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan.

• •

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi diukur pada nilai wajarnya. Kredit yang diberikan dan piutang serta investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika: - Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau -

Perseroan telah mentransfer hak-nya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (pass through arrangement); dan

Ketika Perseroan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau di bawah kesepakatan pelepasan (pass through arrangement), dan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Perseroan yang berkelanjutan atas aset tersebut. Kredit yang diberikan atau aset keuangan lain dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit dalam waktu dekat atau hubungan normal antara Perseroan dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi komprehensif. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

43

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, seperti pertukaran atau modifikasi yang diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. (v)

Pengakuan pendapatan dan beban Pendapatan dan beban bunga atas aset tersedia untuk dijual serta aset dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi diakui pada laporan laba rugi komprehensif dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian yang belum terealisasi yang timbul dari perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual, kecuali keuntungan dan kerugian nilai tukar diakui secara langsung dalam laba setelah pajak dalam laporan laba rugi komprehensif, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai. Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

(vi)

Reklasifikasi aset keuangan Suatu aset keuangan direklasifikasi dari kategori nilai wajar melalui laporan laba rugi jika memenuhi kondisi berikut: -

aset keuangan tersebut tidak dimiliki untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat; dan terdapat kondisi yang jarang terjadi.

Perseroan tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dimana: a. dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali dimana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut; b. terjadi setelah Perseroan telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Perseroan telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau c. terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Perseroan, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Perseroan. Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam ekuitas dan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif selama sisa umur aset keuangan tersebut.

44


(vii)

Saling hapus Aset dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Perseroan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

(viii)

Pengukuran nilai wajar Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan, atau suatu liabilitas dapat diselesaikan, di antara para pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar pada tanggal pengukuran, termasuk didalamnya adalah nilai pasar dari Interdealer Market Association (IDMA) atau harga yang diberikan oleh broker (quoted price) dari Bloomberg atau Reuters pada tanggal pengukuran. Jika tersedia, Perseroan mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (dealer), perantara efek (broker), kelompok industri, badan pengawas (pricing service or regulating agency)dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar. Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Perseroan menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika tersedia), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto. Kuotasi harga pasar yang sesuai bagi aset yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan biasanya sama dengan harga penawaran yang berlaku, sementara untuk aset yang akan diperoleh atau liabilitas yang dimiliki adalah harga permintaannya. Jika Perseroan memiliki aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, nilai tengah dari pasar dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan nilai wajar posisi risiko yang saling hapus tersebut dan penyesuaian harga penawaran atau harga permintaan diterapkan pada posisi terbuka atau neto (net open position).

(ix) Pengukuran biaya diamortisasi Biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai. (x)

Perbedaan 1 (satu) hari Pada saat nilai transaksi di pasar non-aktif berbeda dengan nilai wajar dari transaksi pasar lainnya yang dapat diobservasi saat ini atas instrumen yang sama atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan variabel data dari pasar yang dapat diobservasi, Perseroan secara langsung mengakui perbedaan antara nilai transaksi dan nilai wajar (Perbedaan 1 hari) dalam laporan laba rugi komprehensif. Jika nilai wajar ditentukan berdasarkan data yang tidak dapat diobservasi, maka perbedaan antara nilai transaksi dan nilai model hanya dapat diakui pada laporan laba rugi pada saat data menjadi dapat diobservasi atau pada saat instrumen tersebut tidak diakui lagi.

45


5. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa kredit yang diberikan dan piutang dan investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo telah mengalami penurunan nilai. Kredit yang diberikan dan piutang dan investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Kriteria yang digunakan oleh Perseroan untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut: a. b. c.

d. e. f.

kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut; terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk: a. memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan b. kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) dan 12 (dua belas) bulan dan untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama. Perseroan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Perseroan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perseroan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif. Perseroan menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini: 1. 2.

Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai; Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Perseroan menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

46

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK 1. 2. 3.

Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai; Kredit yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif berdasarkan pengalaman kerugian yang lalu (historical loss experience). Historical loss experience disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Perseroan dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini. Aset keuangan dikelompokan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi kredit dan tunggakan debitur Perseroan menggunakan metode analisis migrationyang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan secara kolektif. Dengan metode ini, Perseroan menggunakan data historis 3(tiga) tahun dalam menghitungProbability of Default (PD) dan Loss Given Default (LGD). Perseroan menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa datang untuk menghitung cadangan kerugian penurunan nilai apabila memenuhi salah satu kondisi berikut: 1. Kredit bersifat collateral dependent, yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan; 2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan. Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika kredit yang diberikan atau efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak. Sebagai panduan praktis, Perseroan dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi, dimana perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (collaterised financial asset) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak. Kerugian penurunan nilai yang terjadi diakui pada laporan laba rugi komprehensif dan dicatat pada akun “Cadangan kerugian penurunan nilai” sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Sebelum tahun 2012, cadangan kolektif untuk kredit yang dikelompokkan sebagai lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet dihitung setelah dikurangi dengan nilai agunan yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan Perseroan Indonesia. Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan berdasarkan nilai tercatat (biaya perolehan diamortisasi). Perseroan berpendapat bahwa persentase kerugian di atas adalah sesuai dengan tingkat kerugian kredit serupa di dalam industri perbankan Indonesia (peer data). Penggunaan pendekatan ini juga sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009 tentang perubahan atas Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (“PAPI”) 2008 mengenai ketentuan transisi atas estimasi penurunan nilai kredit secara kolektif bagi yang memenuhi syarat

47

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK dimana Bank Indonesia mengizinkan tanggal 31 Desember 2011.

penerapan

ketentuan

transisi tersebut sampai dengan

Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi komprehensif. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi komprehensif merupakan selisih antara biaya perolehan, setelah dikurangi dengan nilai pelunasan pokok dan amortisasi, dengan nilai wajar kini, dan kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Jika pada periode berikutnya, nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi komprehensif, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada tahun terjadinya. Jika persyaratan kredit yang diberikan, piutang atau efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah. Jikapada suatu periode berikutnya, jumlah cadangan kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah yang terpulihkan diakui pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas kredit yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya. 6. Aset Tetap Perseroan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011), “Aset Tetap” yang berdampak pada pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat dan biaya penyusutan dan kerugian atas penurunan nilai yang harus diakui dalam kaitannya dengan aset tersebut. Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai sedangkan bangunan dan peralatan yang dapat disusutkan termasuk bangunan, inventaris kantor dan kendaraan yang dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika kriteria pengakuan terpenuhi. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan, diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadi. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap sebagai berikut: Tahun Bangunan Prasarana Inventaris kantor dan kendaraan

20 10 4-8

48

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Pada setiap akhir tahun buku, manajemen melakukan pengkajian ulang atas nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan dan disesuaikan secara prospektif. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diperhitungkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya. Aset dalam penyelesaian merupakan aset yang masih dalam proses pembangunan dan belum siap untuk digunakan, serta dimaksudkan untuk dipergunakan dalam kegiatan usaha. Aset ini dicatat sebesar biaya yang telah dikeluarkan dan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat pekerjaan aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan. Hak atas tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Sesuai dengan PSAK No. 47 tentang “Akuntansi Tanah”, biaya-biaya tertentu sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi selama umur hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, periode mana yang lebih pendek, menggunakan metode garis lurus. Hak atas tanah tidak diamortisasi kecuali jika diharuskan oleh suatu kondisi. Hak atas tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Mulai 1 Januari 2012, Perseroan menerapkan ISAK No. 25 tentang “Akuntansi Tanah”. Semua biaya dan beban yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah, diakui sebagai biaya perolehan hak atas tanah. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tanah. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek. ISAK No. 25 juga menyatakan bahwa hak atas tanah tidak disusutkan kecuali terdapat bukti sebaliknya yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh. Penerapan interpretasi ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap Perseroan. 7. Pengakuan Pendapatan dan Beban Provisi dan Komisi Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi komprehensif. Pendapatan provisi dan komisi lainnya termasuk provisi yang terkait dengan kegiatan perkreditan, kegiatan ekspor-impor, provisi sebagai pengatur sindikasi dan provisi atas jasa diakui pada saat jasa tersebut dilakukan. Beban provisi dan komisi lainnya sehubungan dengan transaksi antar Perseroan diakui sebagai beban pada saat jasa tersebut diterima. Pendapatan dan beban bunga Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi komprehensif dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

49

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perseroan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

6.

PROSPEK USAHA

Situasi perekonomian Indonesia hingga triwulan III 2013 secara umum masih terkendali baik, volatilitas nilai tukar Rupiah relatif masih terjaga didukung oleh kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia. Sejumlah sektor usaha dinilai masih cukup menjanjikan dan prospektif termasuk sektor perdagangan besar dan eceran, sektor jasa dan sektor industri pengolahan dengan bahan baku domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,8% (yoy) pada triwulan II-2013, setelah mencatat pertumbuhan 6,0% (yoy) pada triwulan I-2013. Tingkat pertumbuhan ini relatif masih tinggi dibanding negara-negara lain di tengah belum pulihnya kondisi ekonomi global. Perekonomian nasional menunjukkan pertumbuhan yang lebih rendah dari prakiraan sebelumnya, maka Bank Indonesia merevisi pertumbuhan ekonomi tahun 2013 menjadi 5,5%-5,9% dari semula 5,8%-6,2%. Sementara tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih akan berlangsung hingga akhir tahun ini. Menurut prediksi Bank Indonesia, Rupiah akan berada di level antara Rp 10.000 hingga Rp10.200 per dolar Amerika Serikat. Angka tersebut, tentunya jauh dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 sebesar Rp 9.600 per dolar AS. Menurut Bank Indonesia, hingga akhir tahun ini inflasi akan berada di level 8,6 hingga 9,2 persen. Tingginya angka inflasi tersebut juga melebihi asumsi APBN 2013, yang dipatok sebesar 7,2 persen. Dalam kondisi persaingan dalam industri perbankan yang semakin kompetitif, pemegang saham, manajemen dan sumber daya manusia Perseroan berkomitmen untuk selalu berupaya mempertahankan dan mengembangkan keunggulan kompetitif Perseroan. Dalam tahun 2013 Perseroan mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat organisasi, optimalisasi jaringan kantor yang ada, serta meningkatkan volume usaha dengan tetap berasaskan pada prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan Perseroan senantiasa melaksanakan praktek tata kelola perusahaan yang baik. Sesuai dengan visi dan misi, dan memperhatikan skala bisnis saat ini, Perseroan dalam jangka pendek dan menengah masih memfokuskan usahanya pada peningkatan pertumbuhan usaha terutama untuk sektor kecil menengah. Sistem Informasi yang Akurat dan Terintegrasi Salah satu keunggulan bersaing Perseroan adalah sistem informasi manajemen yang akurat dan terintegrasi. Sistem ini terus disempurnakan dari waktu ke waktu sehingga informasi yang diperlukan tersedia secara akurat, tepat waktu dan dapat dimanfaatkan dengan cepat untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajemen. Pengembangan teknologi juga terus dilakukan dalam mendukung kegiatan operasional yang dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada para nasabah Perseroan. Pemberian Layanan Terbaik untuk Nasabah Perseroan terus berkomitmen dan selalu memberikan layanan terbaik kepada nasabah-nasabahnya, sesuai dengan misinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perseroan selama ini masih sangat baik dengan kenaikan dana pihak ketiga yang konsisten. Kepercayaan masyarakat ini tetap dijaga dan terus ditingkatkan dengan peningkatan mutu layanan di setiap tingkatan dan produk yang menarik, disertai kebijakan suku bunga yang kompetitif. Jaringan Kantor di Lokasi-lokasi Strategis

50

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Perseroan telah memiliki 75 kantor hingga saat prospektus ini diterbitkan, yang meliputi sejumlah daerah dan kotakota yang memiliki pasar potensial. Dengan memiliki kantor-kantor di lokasi-lokasi strategis, Perseroan dapat terus memaksimalkan peluang-peluang yang ada. Lokasi kantor diantaranya meliputi Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, Batam, Lampung, Pontianak, Pekanbaru, Bali, Yogyakarta, Natuna, Palembang, Sukabumi, Cibinong dan Cikarang. Selain itu, untuk peningkatan layanan bagi penabung, Perseroan telah menggunakan jaringan ATM Prima yang tersebar di seluruh Indonesia. Prospek usaha Perseroan di masa mendatang juga tidak terlepas dari risiko fluktuasi kurs dan suku bunga, mengingat Perseroan harus memelihara eksposur risiko (nilai tukar dan suku bunga) dalam batasan yang aman, yaitu tetap terjaga dalam batasan yang telah ditetapkan secara internal maupun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan senantiasa menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip perbankan yang sehat serta pelaksanaan sistem manajemen risiko yang prudent.

51


V.

RISIKO USAHA

Risiko kegiatan usaha Perseroan yang disusun berdasarkan bobot dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan sebagai berikut : 1.

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi liabilitas kepada Perseroan serta risiko akibat kegagalan setelmen yang melampaui batas waktu tertentu sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Perseroan mengelola eksposur risiko kredit per individual debitur atau counterparty serta eksposur risiko secara portofolio. Risiko Kredit dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha apabila debitur dan/atau pihak lawan transaksi tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya kepada bank secara tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini dapat disebabkan oleh memburuknya kondisi keuangan dan/atau kondisi usaha debitur (risiko usaha yang dihadapi oleh debitur) atau dapat juga disebabkan oleh itikad buruk debitur yang tidak bersedia untuk memenuhi liabilitasnya kepada bank. Dengan perkataan lain, risiko ini terjadi apabila debitur mengalami insolvency dalam kegiatan usahanya. Insolvency ini akan menyebabkan debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, baik kewajiban membayar bunga maupun pokok pinjamannya. Semakin besar porsi kredit bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjaman yang diberikan, semakin besar pula kebutuhan biaya cadangan kerugian penurunan nilai kredit, yang sangat mempengaruhi keuntungan Perseroan, sehingga dapat menurunkan kinerja dan bahkan kelangsungan usaha Perseroan. Secara umum penyaluran kredit Perseroan tersebar pada sektor-sektor usaha yang potensial dan tidak bertumpu pada hanya salah satu sektor usaha saja. Berikut ini kelompok industri / sektor usaha sebagai segmentasi dalam penyaluran kredit per 31 Juli 2013 : perdagangan (26,21%), transportasi dan pergudangan (15,07%), industri pengolahan (14,66%), penyediaan akomodasi dan makanan (7,32%), konstruksi (6,82%), perantara keuangan (6,23%), real estate (4,69%), pertambangan (1,70%), jasa kemasyarakatan (1,67%) dan lainnya (15,63%).

2.

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi laporan posisi keuangan dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option maupun suku bunga. Perseroan mengelola eksposur risiko pasar pada posisi trading book dan banking book. Perseroan sebagai bank devisa memiliki potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar valuta asing dan perubahan tingkat suku bunga yang berlawanan posisi yang dimiliki oleh Perseroan, sehingga dapat berakibat timbulnya kerugian secara finansial. Sebagian besar komponen aset dan kewajiban dalam neraca adalah komponen yang sensitif terhadap perubahan suku bunga. Peningkatan suku bunga dana yang lebih cepat daripada peningkatan suku bunga kredit, secara sistematis akan menimbulkan margin bunga bersih yang semakin kecil, bahkan negatif (negative spread). Penyesuaian terhadap suku bunga kredit mengandung risiko lain, yakni ketidakmampuan debitur untuk melakukan debt servicing secara baik. Pada akhirnya pergerakan instrumen suku bunga tersebut tidak terlepas dari kondisi perekonomian dan politik suatu negara secara keseluruhan yang juga tidak terpisahkan dari pengaruh kondisi perekonomian regional maupun global. Risiko yang terjadi akibat perubahan suku bunga dan harga pasar surat-surat berharga akan menurunkan pendapatan Perseroan dan bahkan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank.

52


3.

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan. Risiko Likuiditas antara lain dapat disebabkan oleh terganggunya likuiditas pasar keuangan sehingga Perseroan tidak mampu mendapatkan sumber pendanaan dengan tingkat suku bunga yang wajar dari pasar keuangan untuk memenuhi liabilitas keuangannya. Risiko Likuiditas juga dapat disebabkan oleh kesulitan bank dalam menjual surat berharga atau instrumen keuangan di pasar keuangan dengan harga yang wajar karena aset tersebut tidak likuid. Risiko likuiditas pada prinsipnya dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari aset produktif yang berasal dari aset likuid, dan ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank dan pinjaman yang diterima. Ketidakmampuan Perseroan memenuhi kewajiban dan komitmen ini akan menyebabkan turunnya kepercayaan nasabah dan mengakibatkan penarikan dana secara besar-besaran (rush) yang akan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang tentunya juga berpengaruh pada menurunnya kepercayaan pemegang saham dan stakeholders lainnya. 4.

Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Risiko Operasional dapat diakibatkan oleh kegagalan dan/atau gangguan dalam proses internal bank sehingga bank dapat mengalami kerugian atau kehilangan peluang usaha karena tidak dapat dilaksanakannya suatu transaksi atau aktivitas akibat kegagalan proses internal tersebut. Risiko Operasional juga dapat disebabkan oleh tidak berfungsinya sistem dan teknologi informasi yang dimiliki oleh bank. Risiko operasional dapat juga didefinisikan sebagai risiko kerugian yang mungkin timbul dari kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia dan sistem atau karena kejadian-kejadian eksternal. Lemahnya sistem operasional mengakibatkan meningkatnya biaya operasional yang pada akhirnya akan mempengaruhi laba usaha. Disamping itu, secara umum kelemahan ini akan mengakibatkan terganggunya kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah dan pada gilirannya akan menurunkan kinerja dan daya saing Perseroan. •

Risiko proses internal, terkait dengan kegagalan proses atau prosedur yang terdapat pada suatu bank, bisa karena pengendalian internal yang lemah, kesalahan penjualan/pemasaran produk, kesalahan transaksi, dokumentasi yang tidak memadai, tidak lengkap atau tidak tepat. Risiko juga terjadi apabila suatu proses terlalu rumit, tidak terstruktur atau tidak dilaksanakan dengan semestinya.

•

Risiko manusia, merupakan risiko yang terkait dengan karyawan bank, baik disengaja maupun tidak dan tidak terbatas hanya pada suatu unit organisasi tertentu saja. Area-area yang umumnya terkait dengan risiko manusia adalah isu-isu kesehatan dan keselamatan kerja, tingkat perputaran karyawan yang tinggi, fraud internal, sengketa pekerja, praktek manajemen yang buruk, pelatihan karyawan yang tidak memadai dan ketergantungan pada karyawan tertentu saja.

•

Risiko sistem, terkait dengan penggunaan teknologi dan sistem. Penggunaan teknologi tidak saja sangat mendukung kegiatan operasional bank namun juga menimbulkan risiko bagi bank yang disebabkan oleh kesalahan pemrograman, kesalahan input data, kecocokan sistem (system suitability), penggunaan teknologi yang belum diuji coba, ketergantungan pada teknologi black box, data yang tidak lengkap dan sebagainya. Secara teoritis, kegagalan secara menyeluruh pada teknologi yang digunakan oleh Perseroan akan sangat mungkin menyebabkan terjadinya kerugian bank yang bersangkutan.

53

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK •

Risiko eksternal, terkait dengan kejadian-kejadian yang berada diluar kendali Perseroan secara langsung, misalnya kejadian pada bank lain yang memiliki dampak pada keseluruhan industri perbankan, pencurian dan eksternal fraud, kebakaran, bencana alam, kegagalan perjanjian outsourcing, kerusuhan dan unjuk rasa, terorisme dan sebagainya.

Terjadinya risiko operasional ini dapat berakibat terganggunya operasional, dapat menyebabkan kerugian bagi Perseroan, dan selanjutnya akan menurunkan kinerja dan daya saing Perseroan.

5.

Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Beberapa faktor yang mempengaruhi risiko hukum, antara lain adanya tuntutan hukum dari pihak ketiga atas transaksi yang dilakukan dan kesalahan/kelalaian dalam membuat kontrak/perjanjian. Risiko ini selain akan berdampak pada terganggunya kelancaran kegiatan operasional, juga akan menyebabkan membesarnya biaya operasional yang pada gilirannya akan merugikan Perseroan dan berdampak negatif pada keuntungan Perseroan.

6.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Persepsi negatif terhadap Perseroan dapat bersumber dari pemberitaan negatif di media massa yang belum tentu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, yang pada akhirnya dapat berkembang menjadi gosip dan rumor yang dapat merugikan Perseroan. Risiko ini juga dapat disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang akan berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan nasabah yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada kinerja Perseroan.

7.

Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Apabila dalam menyusun perencanaan strategis, yang pada umumnya dituangkan pada Rencana Bisnis, terjadi kekeliruan, dapat berakibat tidak tercapainya tujuan perusahaan, termasuk tidak tercapainya target / proyeksi keuangan sesuai yang diharapkan, akibat perencanaan bisnis yang tidak tepat. Risiko ini dapat dikatakan pula disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Risiko ini selain akan berdampak pada meningkatnya beban operasional yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat keuntungan dan kinerja Perseroan, juga berdampak negatif pada tingkat kesehatan Perseroan.

8.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, seperti ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aset Produktif (KAP), ratio Non Performing Loan (NPL), pembentukan cadangan aset produktif maupun aset non produktif, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Posisi Devisa Neto (PDN),

54

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK dan sebagainya. Risiko ini selain akan berdampak pada pemberian sanksi oleh Bank Indonesia, juga berdampak pada penurunan tingkat kesehatan Perseroan. Disamping itu, apabila terjadi pelanggaran terhadap salah satu ketentuan maka risiko yang mungkin terjadi adalah pengenaan sanksi bagi Perseroan yang dapat berupa sanksi finansial berbentuk denda material ataupun sanksi non finansial berbentuk terguran tertulis, sanksi ketidaklayakan dan ketidakmampuan (fit & proper test) Direksi Perseroan ataupun pembekuan kegiatan usaha tertentu, serta kehilangan reputasi. Hal ini dapat berpengaruh negatif pada Perseroan baik secara finansial maupun secara non finansial.

9.

Risiko Makro Ekonomi

Risiko makro ekonomi adalah risiko yang timbul sehubungan dengan perubahan kondisi perekonomian nasional yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Perseroan. Risiko ini dapat saja timbul sebagai imbas dari faktor luar negeri, seperti krisis keuangan global yang mempengaruhi ekonomi dalam negeri. Faktor makro ekonomi yang dapat berpengaruh negatif antara lain perubahan-perubahan tingkat suku bunga, tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Faktor-faktor tersebut juga berdampak serius terhadap kemampuan debitur Perseroan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga mengakibatkan peningkatan kredit bermasalah (non performing loan) yang mengakibatkan lambatnya pertumbuhan kredit Perseroan, serta dapat menurunkan pendapatan Perseroan apabila hal tersebut terjadi, selanjutnya target bisnis dan rentabilitas tidak dapat tercapai. 10.

Risiko Kebijakan Moneter dan Kebijakan Pemerintah

Industri perbankan dapat menghadapi risiko penurunan pendapatan sebagai akibat perubahan drastis kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selain itu, industri perbankan juga dapat menghadapi risiko penurunan pendapatan sebagai akibat perubahan kebijakan fiskal dan/atau perubahan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah. Tata cara dan pelaksanaan operasional Perseroan harus disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang senantiasa mengalami pembaharuan. Kegagalan dalam mengantisipasi perubahan kebijakan tersebut dapat berdampak negatif pada kinerja Perseroan, yang tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan Perseroan. 11.

Risiko Persaingan

Industri perbankan di Indonesia merupakan industri yang kompetitif dan Perseroan senantiasa menghadapi persaingan yang cukup besar dari bank-bank lokal, bank asing, Perseroan jasa keuangan lainnya dan aliansi strategis antara berbagai bank domestik dengan bank asing yang menawarkan berbagai produk dan jasa perbankan. Persaingan yang kompetitif ini dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam mempertahankan pangsa pasar penyaluran kredit dan layanan perbankan lainnya. Sumber pendanaan juga semakin kompetitif yang akhirnya dapat menurunkan customer base, pendapatan bunga dan berdampak pada penurunan kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa seluruh risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masingmasing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan.

55


VI.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

56


VII.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan Perseroan didirikan pada tanggal 2 April 1974 berdasarkan akta pendirian PT Multinational Finance Corporation disingkat PT Multicor No. 4 tanggal 2 April 1974, dibuat di hadapan Bagijo,S.H., pada waktu itu pengganti Eliza Pondaag, S.H., Notaris di Jakarta dan diubah dengan akta No. 58 tanggal 28 September 1974, dibuat di hadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 12 Oktober 1974 No. Y.A.5/369/19, didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 21 Oktober 1974 di bawah nomor 4037, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19 November 1974 di bawah No. 93, Tambahan nomor 719. Perseroan memperoleh izin usaha sebagai bank umum dari Menteri Keuangan RI pada tanggal 27 Februari 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 256/KMK.017/1993 dan dikelompokan menjadi bank devisa sebagaimana ditegaskan dalam Surat Bank Indonesia kepada PT Bank Multicor No. 25/637/UPSD/PBAL tanggal 17 Maret 1993 jo Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada PT Multicor Bank No. S-1149/MK.03/1993 tanggal 9 Desember 1993 jo Surat Direktur Jenderal Anggaran kepada PT Multicor Bank No. S-5087/AS.5/562/1293 tanggal 18 Desember 1993 jo Surat Kantor Wilayah VI Direktorat Jenderal Anggaran Jakarta Kantor Perbendaharaan Dan Kas Negara Jakarta I Jakarta kepada PT Multicor Bank No. S-3617/WA.06/PK.01/0194 tanggal 2 Pebruari 1994. Pada tanggal 20 Juni 2007, Perseroan memperoleh Surat dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) No. S-3023/BL/2007 perihal Pemberitahuan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran untuk menawarkan 300.000.000 dengan nilai nominal sebesar Rp 100 per saham dengan harga penawaran sebesar Rp 200 per saham. Saham-saham Perseroan mulai tercatat di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 3 Juli 2007. Pada tanggal 30 Juli 2007, Perseroan memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia berganti nama menjadi PT Bank Multicor Tbk, sesuai dengan surat keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia tertanggal 30 Juli 2007 nomor 9/34/KEP/GBI/2007. Perseroan merupakan hasil merger dari PT Bank Windu Kentjana ke dalam PT Bank Multicor Tbk sebagaimana ternyata dari efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha sebagaimana termaktub dalam Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-5968/BL/2007 tanggal 26 November 2007, Hal : Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pengabungan Usaha dan sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Gubernur Bak Indonesia Nomor: 9/67/KEP.GBI/2007 tanggal 18 Desember 2007 Tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PT Bank Windu Kentjana Ke Dalam PT Bank Multicor Tbk yang berlaku sejak tanggal persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Multicor Tbk hasil merger oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (Persetujuan tersebut diperoleh pada tanggal 8 Januari 2008). Nama PT Bank Multicor Tbk diubah menjadi PT Bank Windu Kentjana International Tbk. pada tahun 2007, berdasarkan Akta No. 172 tanggal 28 November 2007 dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta dan kemudian diubah dengan akta No. 01 tanggal 3 Januari 2008 dibuat di hadapan Budiningsih Kurnia, S.H., pengganti Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-00982.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 8 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan diberitahukan oleh Notaris tersebut dengan sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model III yang diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10.0637 tanggal 09 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

57

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggal 18 Juli 2008 di bawah No. 58, Tambahan No. 12219. Izin usaha PT Bank Multicor Tbk diubah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/9/KEP.GBI/2008 tanggal 8 Februari 2008 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Multicor Tbk menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Windu Kentjana International Tbk. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 9/67/KEP.GBI/2007 tanggal 18 Desember 2007, Bank Indonesia telah memberikan izin penggabungan usaha PT Bank Windu Kentjana ke dalam PT Bank Multicor Tbk. Keputusan Gubernur Bank Indonesia tersebut mulai berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar PT Bank Multicor Tbk, Perusahaan Hasil Penggabungan, oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-00982.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 8 Januari 2008. PT Bank Multicor Tbk dan PT Bank Windu Kentjana telah melakukan penggabungan usaha pada tanggal 8 Januari 2008. Perseroan bertindak sebagai Perseroan yang menerima penggabungan dan PT Bank Windu Kentjana dibubarkan secara hukum. Laporan keuangan atas kedua perusahaan tersebut digabungkan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (pooling of interest). Nama PT Bank Multicor Tbk diubah menjadi PT Bank Windu Kentjana International Tbk. pada tahun 2007, berdasarkan No. 172 tanggal 28 November 2007 dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta dan kemudian diubah dengan akta No. 01 tanggal 3 Januari 2008 dibuat di hadapan Budiningsih Kurnia, S.H., pengganti Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan anggaran dasar untuk penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta No. 172 tanggal 28 November 2007 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H. Notaris di Jakarta jo. akta No. 01 tanggal 3 Januari 2008 dibuat di hadapan Budiningsih Kurnia, S.H. pada waktu itu pengganti Eliwaty Tjitra, S.H. Notaris di Jakarta, dimohonkan persetujuan oleh Notaris tersebut dengan sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang diterima tanggal 8 Januari 2008 dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusannya No. AHU-00982.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 8 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan diberitahukan oleh Notaris tersebut dengan sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model III yang diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10.0637 tanggal 09 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Juli 2008 di bawah No. 58, Tambahan No. 12219, kemudian dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1. tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, sebagaimana termaktub dalam akta No. 189 tanggal 24 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H. Notaris di Jakarta, dimohonkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk pasal 1 s/d pasal 4 dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU39470.AH.01.02. Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 Agustus 2010, Daftar Perseroan No. AHU-0059854.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 10 Agustus 2010 dan untuk penyesuaian pasal 5 s/d pasal 30 Anggaran Dasar diberitahukan oleh Notaris tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam suratnya kepada Notaris tersebut No. AHU.AH.01.10-21599 tanggal 23 Agustus 2010, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Windu Kentjana International Tbk, Daftar Perseroan No. AHU-0062920.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 September 2011 di bawah No. 71, Tambahan No. 27346, kemudian dilakukan perubahan sebagaimana termaktub dalam akta No. 170 tanggal 27 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H. Notaris di Jakarta, untuk

58

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK perubahan aggaran dasar pasal 18 ayat 3. Anggaran Dasar diberitahukan oleh Notaris tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam suratnya kepada Notaris tersebut No. AHU.AH.01.10-31141 tanggal 27 Agustus 2012, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Windu Kentjana International Tbk, Daftar Perseroan No. AHU0076581.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Akta No. 150 tanggal 16 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H. Notaris di Jakarta, untuk perubahan anggaran dasar pasal 4 ayat 2 dan pasal 30 Anggaran Dasar diberitahukan oleh Notaris tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam suratnya kepada Notaris tersebut No. AHU.AH.01.10-31547 tanggal 29 Agustus 2012, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Windu Kentjana International Tbk, Daftar Perseroan No. AHU-0077580.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 29 Agustus 2012, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam akta No. 49 tanggal 11 November 2013, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H. Notaris di Jakarta yang pada saat ini sedang dalam proses pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan oleh Notaris tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perseroan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat di Equity Tower Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5253, Komp. SCBD Lot 9, Jakarta. Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat, 22 kantor cabang, 21 kantor cabang pembantu, dan 31 Kantor Kas yang berlokasi di Pulau Jawa, Bali, Sumatra, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menjalankan kegiatan umum perbankan. Perseroan telah beroperasi secara komersial sejak tahun 1993. Perseroan adalah sebuah bank devisa swasta nasional. Perseroan memperoleh izin usaha sebagai bank umum dari Menteri Keuangan RI pada tanggal 27 Februari 1993 berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No. 256/KMK.017/1993 dan ditegaskan dalam Surat Bank Indonesia No. 25/637/UPSD/PBAL tanggal 17 Maret 1993 Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah : menjalankan usaha sebagai bank umum Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,deposito berjangka,sertifikat deposito,tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. Memberikan kredit baik kredit jangka menegah,panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan; c. Menerbitkan surat pengakuan hutang; d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut; ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut; iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); v. Obligasi; vi. Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; vii. Surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

59

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek; k. Membeli agunan bank semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya; l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; n. Melakukan kegiatan sebagai Bertindak sebagai Penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baiuk selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan. o. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan seperti sewa guna usaha, perushaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penyelesaian serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instasi yang berwenang; p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; q. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; r. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Kegiatan Usaha Utama Untuk merealiasasi maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,deposito berjangka,sertifikat deposito,tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. Memberikan kredit baik kredit jangka menegah,panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan; c. Menerbitkan surat pengakuan hutang; d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut; ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut; iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); v. Obligasi; vi. Surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; vii. Surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek; i. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

60

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK j.

Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Kegiatan Usaha Penunjang a. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; b. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; c. Membeli agunan bank semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya; d. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; e. Melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, baiuk selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan. f. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan seperti sewa guna usaha, perushaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penyelesaian serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instasi yang berwenang; g. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; h. Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Riwayat Ringkas Penawaran Umum yang telah dilakukan Perseroan Tanggal Pencatatan

Tambahan Saham Baru

Aksi Korporasi

16 April 2007

Modal sebelum Initial Public Offering (IPO)

3 Juli 2007

Initial Public Offering (IPO)

8 Januari 2008

Modal Disetor Saham

Saham yang Dicatatkan di BEI

Nilai Nominal (Rp)

-

1.429.245.170

-

100

300.000.000

1.729.245.170

1.711.952.718

100

Penggabungan Usaha (Konversi saham PT Bank Multicor, Tbk menjadi PT Bank Windu Kentjana International, Tbk)

1.013.000.000

2.742.245.170

2.714.802.718

100

8 Juli 2010

Penawaran Umum Terbatas I kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para Pemegang Saham dengan harga penawaran Rp 200 per saham

1.014.630.713

3.756.875.883

3.719.307.123

100

28 Juni 2012

Penawaran Umum Terbatas II kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para Pemegang Saham dengan harga penawaran Rp 200 per saham, disertai penerbitan Waran Seri I

525.962.624

4.282.838.507

4.241.704.153

100

61

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK 2. Perkembangan Pemodal dan Kepemilikan Saham Perseroan Berikut merupakan perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2012. Tahun 2012 Komposisi dan struktur permodalan Perseroan sebelum pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas II (“PUT II”) posisi 30 Juni 2012 Komposisi dan struktur permodalan Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2012 yang disiapkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut : Keterangan

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh UBS AG Singapore S/A Johnny W* PT Mitra Wadah Kencana** UBS AG Singapore Non Treaty Omnibus Account* PT Blue Cross Indonesia *** Ny. Sjerra Salim **** Masyarakat lainnya di bawah 5%***** Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

Jumlah Saham



10.000.000.000

100

1.000.000.000.000

1.890.834.617 556.706.008 623.748.281 160.770.310 51.495.306 473.321.361 3.756.875.883 6.243.124.117

100 100 100 100 100 100 100

189.083.461.700 55.670.600.800 62.374.828.100 16.077.031.000 5.149.530.600 47.332.136.100 375.687.588.300 624.312.411.700

%

50,33 14,82 16,60 4,28 1,37 12,60 100,00

*saham yang tercatat atas nama UBS AG Singapore S/A dan UBS AG Singapore Non Treaty Omnibus Account merupakan saham yang dititipkan oleh Drs Johnny Wiraatmadja dititipkan pada UBS AG Singapore S/A dan UBS AG Singapore Non Treaty selaku kunstodian ** jumlah saham milik PT Mitra Wadah Kencana termasuk saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sejumlah 10.130.000 saham *** jumlah saham PT Blue Cross Indonesia termasuk saham sejumlah 4.661.055 saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia’ **** jumlah saham milik Ny. Sjerra Salim termasuk sejumlah 3.748.100 saham, yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia’ ***** jumlah saham masyarakat lainnya di bawah 5% termasuk saham milik Drs Johnny Wiraatmadja sejumlah 4.738.131 saham tuan Suganda Setiadi Kurnia sejumlah 6.916.981 saham, tuan Syamsuar Halim sejumlah 5.680.461 saham dan masyarakat lainnya sejumlah 1.694.032 saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Total saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sejumlah 37.568.760 saham.

Komposisi dan struktur permodalan Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas II (“PUT II”) posisi 25 Juli 2012 Komposisi dan struktur permodalan Perseroan pada tanggal 25 Juli 2012 pendaftaran saham hasil pelaksanaan HMETD dan pembelian sisa saham dan dicantuman dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan tanggal 31 Juli 2012 sebagai berikut: Keterangan

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh UBS AG Singapore S/A Johnny W* PT Mitra Wadah Kencana** UBS AG Singapore Non Treaty Omnibus Account* PT Blue Cross Indonesia ***

Ny. Sjerra Salim **** Masyarakat lainnya di bawah 5%***** Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

Jumlah Saham



10.000.000.000

100

1.000.000.000.000

2.155.551.463 556.706.008 699.565.040 269.562.146 51.495.306 549.958.544 4.282.838.507 5.717.161.493

100 100 100 100 100 100

215.555.146.300 55.670.600.800 69.956.504.000 26.956.214.600 5.149.530.600 54.995.854.400 428.283.850.700 571.716.149.300

100

%

50,33 13,00 16,33 6,29 1,20 12,85 100,00

*saham yang tercatat atas nama UBS AG Singapore S/A dan UBS AG Singapore Non Treaty Omnibus Account merupakan saham yang dititipkan oleh Drs Johnny Wiraatmadja dititipkan pada UBS AG Singapore S/A dan UBS AG Singapore Non Treaty selaku kunstodian ** jumlah saham milik PT Mitra Wadah Kencana termasuk saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sejumlah 10.130.000 saham *** jumlah saham PT Blue Cross Indonesia termasuk saham sejumlah 9.920.681 saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia’ **** jumlah saham milik Ny. Sjerra Salim termasuk sejumlah 3.748.100 saham, yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia’

62

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK ***** jumlah saham masyarakat lainnya di bawah 5% termasuk saham milik Drs Johnny Wiraatmadja sejumlah 4.738.131 saham tuan Suganda Setiadi Kurnia sejumlah 6.916.981 saham, tuan Syamsuar Halim sejumlah 5.680.461 saham dan masyarakat lainnya sejumlah 1.694.032 saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Total saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sejumlah 42.828.386 saham.

Pada PUT II dalam rangka HMETD ditawarkan kepada para pemegang saham sejumlah 525.962.624 Saham Biasa Atas Nama nilai nominal Rp 100,- setiap saham dengan harga Rp 200,- dan sejumlah 525.962.624 Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD dengan nilai nominal Rp 100,- setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp 225,-. Terdapat tambahan modal disetor 525,962,624 saham dari hasil pelaksanaan HMETD yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2012 dan pembelian sisa saham. Bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2012 tidak terdapat tambahan modal disetor dan struktur persahaman tidak mengalami perubahan sama dengan posisi 31 Juli 2012.

Tahun 2013 Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan tanggal 31 Januari 2013, susunan para pemegang saham Perseroan sebagai berikut : Keterangan

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh UBS AG Singapore S/A Johnny W* PT Mitra Wadah Kencana** UBS AG Singapore Non Treaty Omnibus Account* PT Blue Cross Indonesia ***

Ny. Sjerra Salim **** Masyarakat lainnya di bawah 5%***** Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel

Jumlah Saham



10.000.000.000

100

1.000.000.000.000

2.155.551.463 556.706.008 699.565.040 269.562.146 51.495.306 549.958.544 4.282.838.507 5.717.161.493

100 100 100 100 100 100

215.555.146.300 55.670.600.800 69.956.504.000 26.956.214.600 5.149.530.600 54.995.854.400 428.283.850.700 571.716.149.300

100

%

50,33 13,00 16,33 6,29 1,20 12,85 100,00

*saham yang tercatat atas nama UBS AG Singapore S/A dan UBS AG Singapore Non Treaty Omnibus Account merupakan saham yang dititipkan oleh Drs Johnny Wiraatmadja dititipkan pada UBS AG Singapore S/A dan UBS AG Singapore Non Treaty selaku kunstodian ** jumlah saham milik PT Mitra Wadah Kencana termasuk saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sejumlah 10.130.000 saham *** jumlah saham PT Blue Cross Indonesia termasuk saham sejumlah 9.920.681 saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia’ **** jumlah saham milik Ny. Sjerra Salim termasuk sejumlah 3.748.100 saham, yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia’ ***** jumlah saham masyarakat lainnya di bawah 5% termasuk saham milik Drs Johnny Wiraatmadja sejumlah 4.738.131 saham tuan Suganda Setiadi Kurnia sejumlah 6.916.981 saham, tuan Syamsuar Halim sejumlah 5.680.461 saham dan masyarakat lainnya sejumlah 1.694.032 saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Total saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sejumlah 42.828.386 saham.

Selama Februari 2013 sampai dengan Juni 2013 tidak terdapat tambahan modal disetor dan struktur persahaman tidak mengalami perubahan sama dengan posisi 31 Januari 2013.

63


Pelaksanaan konversi Waran Seri I – 18 Juli 2013 Komposisi dan struktur permodalan Perseroan per tanggal 18 Juli 2013 berdasarkan pelaksanaan konversi 3 Waran Seri I menjadi 3 saham dan dicantumkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2013 yang disiapkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut : Keterangan


Jumlah Saham



10.000.000.000

100

1.000.000.000.000

2.155.551.463 699.565.040 556.706.008 269.562.146 51.495.306 549.958.547 4.282.838.510 5.717.161.490

100 100 100 100 100 100 100

215.555.146.300 69.956.504.000 55.670.600.800 26.956.214.600 5.149.530.600 54.995.854.700 428.283.851.000 571.716.149.000

%

50,33% 16,33% 13,00% 6,29% 1,20% 12,85% 100,00%

*saham yang tercatat atas nama UBS AG Singapore S/A dan UBS AG Singapore Non Treaty Omnibus Account merupakan saham yang dititipkan oleh Drs Johnny Wiraatmadja dititipkan pada UBS AG Singapore S/A dan UBS AG Singapore Non Treaty selaku kunstodian ** jumlah saham milik PT Mitra Wadah Kencana termasuk saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sejumlah 10.130.000 saham *** jumlah saham PT Blue Cross Indonesia termasuk saham sejumlah 9.920.681 saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia’ **** jumlah saham milik Ny. Sjerra Salim termasuk sejumlah 3.748.100 saham, yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia’ ***** jumlah saham masyarakat lainnya di bawah 5% termasuk saham milik Drs Johnny Wiraatmadja sejumlah 4.738.131 saham tuan Suganda Setiadi Kurnia sejumlah 6.916.981 saham, tuan Syamsuar Halim sejumlah 5.680.461 saham dan masyarakat lainnya sejumlah 1.694.032 saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Total saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sejumlah 42.828.386 saham. Menurut catatan di Bursa Efek Indonesia saham yang tidak tercatat sejumlah 42.823.383 saham sedangkan seharusnya sejumlah 42.828.386 saham sehingga terdapat kekurangan sejumah 5..003 saham yang harus dikonversi kembali menjadi saham dengan warkat, berdasarkan catatan pada BAE Perseoan jumlah saham dengan warkat sejumah 41.134.354 sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 1.694.032 saham dan Perseroan berkewajiban untuk memperoleh persetujuan pemegang saham yang bersedia untuk menarik.1.694.032 saham tanpa warkat menjadi saham dengan warkat dan tidak tercatat pada Bursa Efek Indonesia guna memenuhi ketentuan kepemilikan saham bank pubik yang berlaku.

Bulan Agustus dan September 2013 tidak terdapat tambahan modal disetor dan struktur persahaman tidak mengalami perubahan sama dengan posisi 31 Juli 2013.

Pelaksanaan konversi Waran Seri I – 2 Oktober 2013 Komposisi dan struktur permodalan Perseroan berdasarkan per tanggal 2 Oktober 2013 berdasarkan pelaksanaan konversi 5.000 Waran Seri I menjadi 5.000 saham dan dicantumkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 2 Oktober 2013 yang disiapkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut : Keterangan


Jumlah Saham



10.000.000.000

100

1.000.000.000.000

2.155.551.463 699.565.040 556.706.008 269.562.146 51.495.306 549.963.547 4.282.843.510 5.717.156.490

100 100 100 100 100 100 100

215.555.146.300 69.956.504.000 55.670.600.800 26.956.214.600 5.149.530.600 54.996.354.700 428.284.351.000 571.715.649.000

%

50,33% 16,33% 13,00% 6,29% 1,20% 12,85% 100,00%

*saham yang tercatat atas nama UBS AG Singapore S/A dan UBS AG Singapore Non Treaty Omnibus Account merupakan saham yang dititipkan oleh Drs Johnny Wiraatmadja ada UBS AG Singapore S/A dan UBS AG Singapore Non Treaty selaku kustodian ** jumlah saham milik PT Mitra Wadah Kencana termasuk saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia sejumlah 10.130.000 saham

64

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK *** jumlah saham PT Blue Cross Indonesia termasuk saham sejumlah 9.920.681 saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia’ **** jumlah saham milik Ny. Sjerra Salim termasuk sejumlah 3.748.100 saham, yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia’ ***** jumlah saham masyarakat lainnya di bawah 5% termasuk saham milik Drs Johnny Wiraatmadja sejumlah 4.738.131 saham tuan Suganda Setiadi Kurnia sejumlah 6.916.981 saham, tuan Syamsuar Halim sejumlah 5.680.461 saham yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Menurut catatan di Bursa Efek Indonesia saham yang tidak tercatat sejumlah 42.823.383 saham, sedangkan seharusnya sejumlah 42.828.386 saham sehingga terdapat kekurangan sejumah 5..003 saham yang harus dikoversi kembali menjadi saham dengan warkat, berdasarkan catatan pada BAE Perseoan jumlah saham dengan warkat sejumah 41.134.354 sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 1.694.082 saham dan PT Blue Cross Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2013 melaksanakan penerikan saham tanpa warkat 1.694.082 saham menjadi saham dengan warkat sehingga PT Blue Cross Indonesia memilik saham dengan warkat sejumlah 11.614.763 saham sehingga saham yang tidak tercatat pada Bursa Efek Indonesia menjadi 42.828.436 saham

Tambahan modal disetor 5.000 saham hasil konversi 5.000 Waran Seri I.

Uraian Ringkas Waran Seri I Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham Perseroan dengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 225,- (dua ratus dua puluh lima Rupiah). Masa berlaku pelaksanaan adalah setiap Hari Bursa, terhitung mulai tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan 10 Juli 2015. Posisi hingga tanggal 12 November 2013 adalah sebagai berikut : Jumlah Waran Seri I semula saat diterbitkan Jumlah Waran Seri I yang telah dilaksanakan Jumlah Waran Seri I yang masih beredar

: : :

525.962.624 5.003 525.957.621

3. Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2013, sebagaimana dinyatakan dalam akta nomor 74, tanggal 17 Mei 2013, dibuat di hadapan Johny Dwikora, S.H., Notaris di Jakarta, penerimaan pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 24 Juli 2013 No. AHU-AH.01.1030436, Daftar Perseroan No. AHU-0070475.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 24 Juli 2013, dan berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa 30 Agustus 2013 sebagaimana dinyatakan dalam akta nomor 144, tanggal 30 Agustus 2013, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra,S.H., Notaris di Jakarta, penerimaan perubahan susunan pengurus diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam suratnya kepada Notaris tanggal 23 Oktober 2013 No. AHU.AH.01.10-43557, Daftar Perseroan No. AHU-00970044.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013 untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS Tahunan tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ke-1 (satu) setelah tanggal pengangkatan mereka atau hingga ditutupnya RUPS Tahunan yang akan diadakan dalam tahun 2014, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut : -

Direktur Utama : Direktur : Direktur : Direktur : Direktur : Direktur : Komisaris Utama : Komisaris (independen) : Komisaris (independen) :

Luianto Sudarmana Setiawati Samahita Dewi Arimbi Kurniawati Junianto Adri Triwitjahjo Hasim Widjaja * Sjerra Salim Mohamad Hasan Djunyanto Thriyana

* Pengangkatan Hasim Widjaja dalam Rapat ini sebagai Direktur Perseroan, baru berlaku efektif setelah mendapat

persetujuan dari Bank Indonesia.

65

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi : Dewan Komisaris Sjerra Salim, Komisaris Utama Warga Negara Indonesia, lahir di Kudus, Jawa Tengah pada tahun 1953. Saat ini berusia 59 tahun. Memperoleh gelar Master of Business Administration dari West London College jurusan Business Administration lulus pada tahun 1975. Diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Desember 2007 sampai dengan sekarang. Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris PT Bank Windu Kentjana sejak Desember 1997 sampai dengan November 2007. Kemudian sejak Mei 1987 sampai dengan November 1997 menduduki berbagai posisi penting di PT Bank Windu Kentjana, dan sejak tahun 1975 sampai dengan April 1987, duduk sebagai manajer keuangan pada PT Tarumatex. Sebagai anggota Dewan Komisaris masih memenuhi persyaratan sebagaimana termaktub Peraturan Bapepam IX.I.6. dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana termaktub dalam surat Bank Indonesia No. 9/194/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 28 Desember 2007.

Mohamad Hasan, Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, lahir di Palembang pada tahun 1944. Saat ini berusia 68 tahun. Meraih gelar Sarjana Hukum jurusan hukum tahun 1972 dari Universitas Sriwijaya, Palembang. Bergabung dengan perseroan dan diangkat menjadi Komisaris Independen sejak 24 Juni 2010 sampai dengan sekarang. Mengawali karirnya sebagai Credit Analysis pada Citibank Jakarta sejak Mei 1974 sampai dengan April 1977. Kemudian berkarir di PT Multinational Finance Corporation (PT Multicor) dimulai Mei 1977 sampai dengan Agustus 1983 sebagai Account Officer, sejak September 1983 sampai dengan Juli 1985 sebagai Deputy Direktur, sejak Agustus 1985 sampai dengan Oktober 1991 sebagai Direktur Eksekutif, sejak November 1991 sampai dengan Januari 2003 diangkat sebagai Presiden Direktur. Selanjutnya di PT Bank Multicor sebagai Komisaris Independen sejak Juni 2003 sampai dengan Juni 2008. Pada PT Royal Oak Development Asia Tbk sejak November 2007 sampai dengan Februari 2008 sebagai Komisaris. Kemudian sejak Februari 2008 sampai dengan Desember 2008 sebagai Komisaris Utama (Independen) pada PT Citra Kebun Raya Agri Tbk. Pada PT Transpacific General Insurance sebagai Komisaris (Independen) sejak Oktober 2008 sampai dengan Januari 2009. Sebagai anggota Dewan Komisaris masih memenuhi persyaratan sebagaimana termaktub Peraturan Bapepam IX.I.6. dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana termaktub dalam surat Bank Indonesia No. 12/72/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 7 Juni 2010.

Djunyanto Thriyana, Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada tahun 1960. Saat ini berusia 53 tahun. Meraih gelar Sarjana Hukum jurusan Perdata tahun 1984 dari Universitas Padjajaran, meraih gelar Graduate Diploma Jurusan Graduate Diploma in Management tahun 1992 dari University of Wollongong Australia dan meraih gelar Master of Commerce jurusan Commerce in Marketing tahun 1998 dari University of Wollongong Australia.

66


Bergabung dengan perseroan dan diangkat menjadi Komisaris Independen sejak 28 Juni 2012 sampai dengan sekarang sebagai Komisaris Independen. Mengawali karirnya sebagai Staff pada Sanbe Bandung pada Juni 1979-September 1979, kemudian sebagai Asisten Lawyer pada Bastaman Hidayat, S.H., Jakarta pada Juni 1984-November 1984, sebagai staff Kredit pada PTBank NISP (Pusat) sejak Desember 1984-Desember 1985, menjadi Kepala Seksi Hukum sejak Januari 1986-Desember 1989, merangkap menjadi Kepala Bagian PPK pada tahun 1989, menjadi Asisten Manager PPK sejak Juli 1989-April 1990, pada tahun 1990 sampai dengan 1992 melanjutkan study ke Australia, kemudian pada September 1992-Desember 1992 menjadi Staff Direksi PT Bank NISP (Pusat), dipromosikan menjadi PJ. Pimpinan Kantor Cabang Andir sejak Januari 1993-Maret 1994, menjadi Pimpinan Kantor Cabang Andir sejak Maret 1994-Februari 1997, pada tahun 1997 sampai dengan 1998 kembali melanjutkan study Master Program di Australia. Kemudian menjadi Pejabat sementara Kepala Satker Restrukturisasi Kredit sejak Januari 1999-Agustus 2000 di Bank NISP dan sebagai Kepala Satker Restrukturisasi Kredit pada Agustus 2000-Juni 2006. Menjadi Kepala Satuan Kerja Asset Recovery Management (ARM) sejak Juni 2006-Juni 2009, menjadi Corporate Legal Division sejak Juli 2008-Desember 2010. Dan menjadi Pemilik dan Pendiri Law Office Djun & Partners pada Januari 2011 hingga sekarang. Sebagai anggota Dewan Komisaris masih memenuhi persyaratan sebagaimana termaktub Peraturan Bapepam IX.I.6. dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana termaktub dalam surat Bank Indonesia No. 14/50/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 16 Mei 2012.

67

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Direksi Luianto Sudarmana, Direktur Utama Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang pada tahun 1958. Saat ini berusia 54 tahun. Memperoleh gelar B.Chem.Eng Teknik Kimia dari Universitas of New South Wales Sydney Australia tahun 1979 dan gelar M.Eng.Sc Teknik Industri dari Universitas of New South Wales Sydney Australia tahun 1984. Ditunjuk sebagai Direktur Utama sejak Februari 2013 sampai dengan Sekarang. Memulai karir pada PT Kangar Consolidated Industries (Agustus 1980-Januari 1983) sebagai Batch & Furnance Manager. Kemudian melanjutkan pendidikan pasca sarjana jurusan Teknik Industri di Universitas of New South Wales Sydney Australia. Kemudian kembali berkarir pada Bank of Amerika Jakarta (Februari 1985-Juni 1990) sebagai Second Vice President. Selanjutnya pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Juni 1990-Juni 1998) sebagai General Manager, Treasury dan International. Dilanjutkan pada PT Rabobank Duta Indonesia (Juli 1998-September 1999) sebagai Head of Treasury. Kemudian pindah ke Australia untuk meneruskan pendidikan Master of Applied Finance (Oktober 1999-Februari 2000). Kemudian kembali berkarir di HSBC Bank Australia Ltd (Maret 2000-Maret 2004) sebagai Account Manager, Personal Financial Service. Kembali ke Indonesia dan bergabung dengan PT Bank Mega Tbk (April 2004-April 2006) sebagai Direktur Treasury & International Banking. Terakhir di PT Bank OCBC NISP Tbk (Mei 2006-Mei 2012) sebagai Managing Director Treasury dan Corporate Banking, dilanjutkan sebagai Advisor (Juni 2012-November 2012). Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama yang memimpin Direksi lainnya, dan membawahi bidang Audit Intern, Treasury, Teknologi Informasi, SDM dan Consumer Banking. Sebagai anggota Direksi masih memenuhi persyaratan sebagaimana termaktub Peraturan Bapepam IX.I.6. dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana termaktub dalam surat Bank Indonesia No. 15/32/DGI/DPIP/Rahasia tanggal 18 Februari 2013.

Adri Triwitjahjo, Direktur Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1965. Saat ini berusia 48 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Akutansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1991 dan memperoleh gelar Magister Manajement dari IPMI / Monash University pada tahun 2006. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan sejak Agustus 2013 sampai dengan Sekarang. Memulai karir pada Penta Consulting sejak November 1989 sampai dengan Februari 1990 sebagai Accountant. Pada tahun 1990 sampai dengan 1992 melanjutkan dan menyelesaikan kuliah. Kemudian di ARCO Indonesia (sekarang BP Indonesia) Oli & Gas Company sebagai Senior Supervisor sejak November 1992 sampai dengan Oktober 1997. Kemudian sebagai Acting Head of Financial Control pada Rabo Finance Indonesia sejak Oktober 1997 sampai dengan Desember 2000 dan pada PT Bank Rabobank int’l (sebelum merger) sebagai Head of Financial Control (Pejabat Eksekutif) sejak Oktober 1997 sampai dengan Juli 2008 sebagai Head of Financial Control (Pejabat Eksekutif) dari PT Bank Rabobank Int’l Indonesia (setelah merger dengan PT Bank Haga dan PT Bank Hagakita) sejak Juli 2008 sampai dengan November 2009 dan President Director sejak April 2008 sampai dengan Oktober 2009. Memangku jabatan sebagai Direktur Keuangan pada PT Bank OCBC Indonesia (sebelum merger) sejak November 2009 hingga Desember 2010. Selanjutnya di PT Bank OCBC NISP Tbk (setelah merger dengan PT Bank OCBC Indonesia) sebagai EVP,

68

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Head of Corp. Planning and Performance Management sebagai Pejabat Eksekutif sejak Januari 2011 sampai dengan Juli 2013. Saat ini menjabat sebagai Direktur yang membawahi bidang Keuangan dan Corporate Secretary. Sebagai anggota Direksi masih memenuhi persyaratan sebagaimana termaktub Peraturan Bapepam IX.I.6. dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana termaktub dalam surat Bank Indonesia No. 15/36/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 12 Agustus 2013.

Setiawati Samahita, Direktur Warga Negara Indonesia, lahir di Rumbai pada tahun 1961. Saat ini berusia 51 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknologi Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Jurusan Ilmu Pangan dan Gizi dengan predikat sangat memuaskan dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1984 dan gelar Magister Management lulus Cum Laude jurusan Management dari PPM School of Management Jakarta pada tahun 2007. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada sejak Juni 2010 sampai dengan sekarang. Pada mulanya berkarir di PT Sanmaru Food Manufacturing (PTIndofood S.M) sebagai Asisten Research & Development Manager Snack Food sejak Maret 1985 sampai dengan Maret 1986, kemudian di Radio FEBC Mainla Jakarta (YASKI) sebagai Kepala Studio Rekaman sejak April 1986 sampai dengan Desember 1988. Mengawali karir perbankan di Bank Bali sejak Juni 1990 sampai dengan Desember 1990 sebagai Officer Development Program, kemudian menempati berbagai jabatan sebagai Account Officer sejak Desember 1990 sampai dengan Februari 1995, sebagai Team Leader Commercial Loan Bogor sejak Maret 1995 sampai dengan Oktober 1995. Pada BPR Bali Dayaupaya Mandiri sebagai Komisaris sejak Juli 1995 sampai dengan Mei 1998. Kemudian kembali bergabung pada PT Bank Bali Bogor sebagai (Pejabat Eksekutif) General Manager sejak November 1995 sampai dengan Desember 1995, sebagai (Pejabat Eksekutif) Chief General Manager sejak Januari 1997 sampai dengan Mei 2000, sebagai Pejabat Eksekutif) General Manager Forex Trading Business sejak Juni 2000 sampai dengan Agustus 2000. Selanjutnya sebagai Deputy Regional Head PT Bank Lippo sejak September 2000 sampai dengan Februari 2001, pada PT Bank OCBC NISP (Pejabat Eksekutif) sebagai Pimpinan Cabang Bogor sejak Maret 2001 sampai dengan Januari 2005, sebagai (Pejabat Eksekutif) Branch Dept Head Reg.2 sejak Februari 2005 sampai dengan Juni 2006, sebagai Region Head Reg. 5 sejak Juli 2006 sampai dengan Januari 2009 dan terakhir sebagai (Pejabat Eksekutif) Senior Corporate Executive merangkap Region Head Sumatra sejak Januari 2009 sampai November 2009. Saat ini menjabat sebagai Direktur yang membawahi bidang Komersial dan Jaringan Cabang. Sebagai anggota Direksi masih memenuhi persyaratan sebagaimana termaktub Peraturan Bapepam IX.I.6. dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana termaktub dalam surat Bank Indonesia No. 12/16/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 8 Februari 2010.

69

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Junianto, Direktur Warga Negara Indonesia, lahir di Rembang pada tahun 1967. Saat ini berusia 46 tahun. Memperoleh gelar Sarjana jurusan Ekonomi / Manajemen dari Universitas Kristen Satya Wacana – Salatiga (UKSW) pada tahun 1991 dan gelar Magister Management jurusan Management (MM Executive) dari Prasetya Mulya Graduate School - Jakarta pada tahun 2002. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan sejak Agustus 2013 sampai dengan Sekarang. Memulai karir pada PT Bank Universal, Tbk (Sekarang PT Bank Permata, Tbk) dari (Mei 1992-Maret 1993) sebagai Trainee Management Development Program (MDP), dilanjutkan sebagai Account Officer Cabang Semarang pada (April 1993-Mei 1995) kemudian (Juni 1995-Desember 1997) sebagai Team Leader Corporate Banking Jakarta dilanjutkan pada (Januari 1998Desember 1999) sebagai Caretaker Kepala Cabang Bandung dan sebagai Account Manager Jakarta pada (Januari 2000-Maret 2003. Pada PT Bank Permata, Tbk (April 2003) sebagai Team Leader – Parts, Tools & Machinery. Selanjutnya pada PT Bank NISP Tbk (Mei 2013-Desember 2004) sebagai Credit Risk Section Head Jakarta, pada (Januari 2005-September 2005) sebagai Commercial Credit Development Head, selanjutnya sebagai Corporate Business Head Jakarta sejak (September 2005-Januari 2006), pada (Januari 2006-Februari 2006) sebagai Marketing Coordinator Jakarta V dan kemudian pada (Februari 2006-Januari 2009) sebagai Marketing Departement Head Regional V Jakarta dan Pimpinan Cabang Bekasi (Area Coordinator) – (Pejabat Eksekutif) . Dilanjutkan pada PT Bank OCBC NISP, Tbk (Desember 2008-Januari 2009) sebagai Kepala Cabang merangkap sebagai Area Manager Bekasi (Pejabat Eksekutif) dan Distribution Head Metro Surabaya (Emerging Business and Commercial Head) – (Pejabat Eksekutif) pada (Juli 2010-Desember 2010). Kemudian di PT Bank Windu Kentjana International, Tbk (Juli 2010-Desember 2010) sebagai Regional Head Jabodetabek (Pejabat Eksekutif), dilanjutkan sebagai Regional Head Sumatera, Bali, Pontianak & Jatabek (Pejabat Eksekutif) pada (Januari 2011-Agustus 2013). Saat ini menjabat sebagai Direktur yang membawahi bidang Operasional, Umum dan Infrastruktur, Legal, Credit Operation dan Operation Development. Sebagai anggota Direksi masih memenuhi persyaratan sebagaimana termaktub Peraturan Bapepam IX.I.6. dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana termaktub dalam surat Bank Indonesia No. 15/45/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 30 Agustus 2013.

Dewi Arimbi Kurniawati, Direktur Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1964. Saat ini berusia 49 tahun. Memperoleh gelar Ahli Madya Jurusan Accounting dari Universitas Jayabaya pada tahun 1987. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan sejak Mei 2013 sampai dengan Sekarang. Memulai karir pada PT Kunci Batubens Indonesia sejak Juni 1987 sampai dengan Juli 1988 sebagai Accounting Staff. Kemudian di PT Indosat sebagai Job Training programed Accounting Staff sejak Juli 1988 sampai dengan Desember 1988. Kemudian di PT Tangguk Jaya sebagai Accounting Staff sejak Desember 1988 sampai dengan Mei 1990. Mengawali karir perbankan di PT Bank Buana Indonesia Tbk sejak Mei 1990 sampai dengan Juni 1991 sebagai Back Office Staff, kemudian menempati jabatan sebagai Internal Auditor Officer sejak Juni 1991 sampai dengan Januari 2001, sebagai Kepala Bagian Monitoring Cabang Wilayah Sub SKAI I sejak Januari 2001 sampai dengan Februari 2002, sebagai Pejabat Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) sejak Februari 2002 sampai

70

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK dengan April 2002, sebagai Kepala Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) sejak April 2002 sampai dengan Agustus 2005, kemudian sebagai Kepala Divisi Kepatuhan (Pejabat Eksekutif) sejak Agustus 2005 sampai dengan Januari 2007. Pada PT Bank UOB Buana, Tbk (Merger antara PT UOB Buana Tbk dengan PT Bank UOB Indonesia) sebagai Kepala Divisi Kepatuhan (Pejabat Eksekutif) sejak Januari 2007 sampai dengan Juni 2010. Kemudian pada PT Bank UOB Indonesia (d/h PT Bank UOB Buana) sebagai Corporate Compliance Head (Pejabat Eksekutif) sejak Juni 2010 sampai dengan Juni 2011, sebagai Compliance Head (Pejabat Eksekutif) sejak Juni 2011 sampai dengan Maret 2013. Saat ini menjabat sebagai Direktur yang membawahi bidang Kepatuhan. Sebagai anggota Direksi masih memenuhi persyaratan sebagaimana termaktub Peraturan Bapepam IX.I.6. dan telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana termaktub dalam surat Bank Indonesia No. No.15/1/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 17 Mei 2013.

Hasim Widjaja, Direktur * Baru berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

Warga Negara Indonesia, lahir di Palembang pada tahun 1970. Saat ini berusia 42 tahun. Memperoleh gelar Bachelor of Business Administration dari University of Texas at Austin pada tahun 1992 dan gelar Master of Business Administration dari University of Texas at San Antonio pada tahun 1993. Diangkat dalam RUPS Tahunan pada tanggal 17 Mei 2013 sebagai Direktur dan masih menunggu persetujuan dari Bank Indonesia. Memulai karir pada PT Bank Danamon Indonesia sejak Oktober 1993 sampai dengan Februari 1997 sebagai Relationship Manager Corporate Banking. Kemudian di PT Bank Credit Lyonnais Indonesia sebagai Head of Marketing Team/Manager Corporate Banking sejak Maret 1997 sampai dengan Desember 2001 lalu menjabat menjadi Head of Credit Control Department (Pejabat Eksekutif). Kemudian di PT Bank Chinatrust Indonesia sebagai Head of Credit Department (Pejabat Eksekutif) sejak Februari 2002 sampai dengan Agustus 2003. Pada Deutsche Bank AG Jakarta sejak Agustus 2003 sampai dengan Agustus 2005 sebagai Assistant Vice President, Head of Loan Ops/Credit Risk Control, kemudian menempati jabatan sebagai Project Manager sejak September 2005 sampai dengan Oktober 2005. Pada PT Bank OCBC Indonesia sebagai Assistant Vice President High, Head of Credit Administration (Pejabat Eksekutif) sejak November 2005 sampai dengan Desember 2007. Kemudian pada PT Bank Permata Indonesia sebagai Vice President, Head Credit Policy & Portofolio Analytic Risk Management Unit sejak Desember 2007 sampai dengan Agustus 2013 dan sebagai Senior Vice President, Head Credit Underwriting Region Risk Management Unit. Saat ini menjabat sebagai Direktur* yang membawahi bidang Credit Review, Operation Risk, Credit & Market Risk dan Special Asset Management. * Baru berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

71

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan posisi tanggal 31 Juli 2013, 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 9.347 juta, Rp 7.300 juta dan Rp 9.842 juta. Besarnya gaji dan/atau tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komite Audit Rapat Dewan Komisaris tanggal 22 November 2012 dan ditindak lanjuti dengan Keputusan Direksi PT Bank Windu Kentjana International Tbk sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Pembentukan Komite Audit No. 007/BW/SKEP-DIR/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 memutuskan Komite Audit PT Bank Windu Kentjana International Tbk, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Ketua Komite Audit

: Mohamad Hasan (Komisaris Independen) Warga Negara Indonesia, lahir di Palembang pada tahun 1944. Meraih gelar Sarjana Hukum tahun 1972 dari Universitas Sriwijaya, Palembang. Bergabung dengan perseroan dan diangkat menjadi Komisaris Independen sejak 24 Juni 2010 sampai dengan sekarang. Mengawali karirnya sebagai Credit Analysis pada Citibank Jakarta sejak Mei 1974 sampai dengan April 1977. Kemudian berkarir di PT Multinational Finance Corporation (PT Multicor) dimulai Mei 1977 sampai dengan Agustus 1983 sebagai Account Officer, sejak September 1983 sampai dengan Juli 1985 sebagai Deputy Direktur, sejak Agustus 1985 sampai dengan Oktober 1991 sebagai Direktur Eksekutif, sejak November 1991 sampai dengan Januari 2003 diangkat sebagai Presiden Direktur. Selanjutnya di PT Bank Multicor sebagai Komisaris Independen sejak Juni 2003 sampai dengan Juni 2008. Pada PT Royal Oak Development Asia Tbk sejak November 2007 sampai dengan Februari 2008 sebagai Komisaris. Kemudian sejak Februari 2008 sampai dengan Desember 2008 sebagai Komisaris Utama (Independen) pada PT Citra Kebun Raya Agri Tbk. Pada PT Transpacific General Insurance sebagai Komisaris (Independen) sejak Oktober 2008 sampai dengan Januari 2009.

Anggota Komite Audit

: M. Didiek Madinendar Kusumo (Pihak Independen) Warga Negara Indonesia, lahir di Solo, Jawa Tengah pada tahun 1957. Meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2004. Terakhir bekerja sebagai Pengawas Bank Madya (DPB)-2/ (Asisten Direktur) Direktorat Pengawasan Bank (DPB)-2 di Bank Indonesia, pensiun sejak 01 Januari 2010. Bergabung dengan perseroan sebagai anggota Komite Audit sejak Januari 2013. Sebagai anggota Komite Audit di PT Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE) sejak 01 Februari 2012 serta sebagai Komisaris PT BPR Vox Modern Danamitra sejak Agustus 2012 sampai dengan saat ini. Mulyadi (Pihak Independen) Warga Negara Indonesia, lahir di Wonogiri, Jawa Tengah pada tahun 1947. Memperoleh gelar Master of Science in Management and Administrative Science dari University of Texas at Dallas, USA tahun 1983. Sebelumnya mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada pada tahun 1971. Bergabung dengan perseroan sebagai anggota Komite Audit sejak Maret 2013. Saat ini juga berprofesi sebagai Dosen Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada sejak tahun 1995. Partner pada Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah, dan Rekan sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini. Menjadi anggota Komite Audit PT Darma Henwa, Tbk dari tahun 2007 sampai sekarang dan

72

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK anggota Komite Audit PT Bumi Resource Tbk sejak tahun 2012 sampai saat ini. Memperoleh Certified Public Accountant (CPA) pada tahun 2010 dan Qualified Internal Auditor (QIA) pada tahun 2008.

Ketua Komite dijabat oleh Komisaris Independen dan 2 (dua) anggota independen yang masing-masing memiliki keahlian dibidang keuangan dan akuntansi. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit 1. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. 2. Komite Audit melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan kerja Audit Internal, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank ndonesia guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. 3. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 4. Komite Audit bertanggung jawab menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank. Piagam Komite Audit Perseroan atau disebut pula sebagai Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit, antara lain mencakup : • Struktur Organisasi Dan Keanggotaan (termasuk mengatur masa tugas anggota Komite) • Etika Kerja • Waktu Kerja Dan Rapat • Tugas Dan Tanggung Jawab • Hak Dan Wewenang • Hubungan Kerja (termasuk sistem pelaporan kegiatan) • Penilaian Kinerja Dan Evaluasi Berkaitan ketentuan ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan masih dalam penyusunan untuk melengkapi Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Audit. Penunjukan Komite Audit Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

73

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Sekretaris Perusahaan Sesuai dengan peraturan Bapepam No.IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, maka sesuai dengan Surat Keputusan No. 006/BM/SDM/SK-DIR/II/08 tanggal 4 Pebruari 2008 jo Surat Keputusan Direksi No. : 032/BW/SDM/SKEP-DIR/VI/13 Tentang Penunjukan Sebagai Corporate Secretary merangkap Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Kantor Pusat tanggal 03 Juni 2013, Perseroan telah menunjuk Andreas H. Basuki sebagai Sekretaris Perusahaan yang mempunyai fungsi sebagai penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Jasa Keuangan, BEI, institusi lainnya yang terkait serta masyarakat. Unit Internal Audit Satuan Kerja Audit Intern (Divisi Audit Internal) melaksanakan fungsi pengawasan intern dengan metode audit yang sistematik dan menggunakan pendekatan audit berbasis risiko (risk based audit) sehingga prioritas pengawasan akan dilakukan terhadap proses atau unit yang memiliki risiko yang lebih besar. Wewenang dan Tugas pokok Kepala SKAI antara lain : a.

b.

c. d.

e.

Merencanakan audit, melaksanakan audit, mengatur dan mnegarahkan audit serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari bank akan dapat dicapai secara optimal. Melakukan pengawasan,pemeriksaan dan pembinaan terhadap satuan kerja/unit kerja/kantor cabang, capem dalam rangka mengamankan kepatuhan pelaksanaan kebijakan dan ketentuan yang berlaku, berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian (prudential principle), manajemen risiko (risk management) dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama. Menyiapkan laporan pelaksanaan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester, laporan tersebut ditanda-tangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Menyiapkan segera laporan atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Laporan tersebut ditanda-tangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No 033/BW/SDM/SKEP-DIR/VI/13 tanggal 3 Juni 2013, posisi pejabat Kepala Divisi Audit Intern Bank Windu Kentjana International (BWKI) saat ini dijabat oleh Sdr. Usep Hanafiah yang memulai karir di bidang perbankan di Bank Danamon sejak tahun 1990 s/d 2005 sebagai Relationship Bisnis Manager, di Bank NISP sejak tahun 2006 s/d 2010 sebagai Credit Risk Review dan Investigation, di bank Pundi sejak tahun 2011 s/d 2013 sebagai Lending Funding dan Operation Audit Manager East Regional. Meraih gelar Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi dari Universitas Widya Gama Malang, pada tahun 1999. Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) PT Bank Windu Kentjana International, Tbk ditetapkan tanggal 19 Agustus 2013 berisikan semua uraian yang menyangkut dengan SKAI seperti misi, kedudukan, fungsi & ruang lingkup, tugas & wewenang, aktivitas & tanggung jawab, pelaporan dari Audit Internal dan dokumendasi.

4. Sumber Daya Manusia Perseroan sebagai lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan, menempatkan sumber daya manusia sebagai aset perusahaan. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) sebagai mitra strategis bertujuan untuk mendorong pertumbuhan bisnis serta mendukung upaya Perseroan untuk memberikan yang terbaik bagi semua stakeholder. SDM Perseroan diharapkan memiliki kinerja, tanggung jawab, integritas, kualitas dan komitmen. Untuk mendukung peningkatan kualitas SDM, maka kegiatan pengembangan SDM difokuskan pada kegiatan-kegiatan:

74

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Meningkatkan moral kerja, yaitu semangat dan motivasi kerja karyawan. Meningkatkan program pendidikan dan pelatihan serta pengembangan karyawan. Meningkatkan kualitas, produktivitas dan efisiensi kerja karyawan. Melakukan kontrol serta pengendalian biaya tenaga kerja. Melanjutkan penyempurnaan metode, sistem, prosedur, peraturan serta kebijakan dalam bidang SDM. Menegakkan tata tertib serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan undang-undang yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. 7. Mengikutsertakan pengurus dan karyawan pimpinan Bank Windu ke dalam program sertifikasi manajemen risiko yang diselenggarakan oleh Badan / Lembaga Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. 8. Meningkatkan pemahaman segenap karyawan Perseroan terhadap manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melalui program sosialisasi dan pelatihan internal sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Pendidikan dan Pelatihan serta Pengembangan SDM Program pendidikan dan pelatihan serta pengembangan karyawan dirancang berdasarkan kondisi perkembangan Perseroan yang dinamis. Peningkatan kompetensi individual dari semua karyawan Perseroan menjadi agenda penting bagi Perseroan. Dengan pelatihan diharapkan kualitas SDM Perseroan akan meningkat dan dapat memberikan yang terbaik bagi para nasabah. Program pendidikan dan pelatihan serta pengembangan karyawan dirancang berdasarkan kondisi perkembangan Perseroan yang dinamis. Peningkatan kompetensi individual dari semua karyawan Perseroan menjadi agenda penting bagi Perseroan. Dengan pelatihan diharapkan kualitas SDM Perseroan akan meningkat dan dapat memberikan yang terbaik bagi para nasabah. Program pelatihan dan pengembangan karyawan terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang perkembangan bisnis. Sampai dengan bulan Juli 2013 saja telah diadakan 39 program pelatihan dengan jumlah 2.453 peserta, dibandingkan dengan sepanjang tahun 2012 telah diadakan 48 program pelatihan dengan jumlah 2.534 peserta. Perseroan secara konsisten telah melakukan program pelatihan dan peningkatan kompetensi karyawan, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar bank. Program pendidikan dan pelatihan selama tahun 2011, 2012 dan 2013 meliputi : Jumlah Peserta

Bentuk Pendidikan dan Pelatihan Juli 2013 Pendidikan Intern Pelatihan Ekstern Jumlah

1850 603 2.453

Des 2012 2.241 293 2.534

Des 2011 1.461 469 1.930

Program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan selama tahun 2013 dengan materi-materi yang mencakup technical skill dan soft skill diantaranya : Pelatihan bidang IT, Risk Management, Internal Capital Adequacy Assestment Process (ICAAP), Forex trading & Trade finance, Training for Trainers, Training for Teller, Analisa Kredit, Risk Based Audit, Internal Control System, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT), Bidang Kepatuhan, Management Stress, Hukum Perbankan dan lain sebagainya. Pada tahun 2013 Perseroan melanjutkan program pengembangan karyawan fresh-graduate melalui Marketing Officer Program (MOP) yang diharapkan para lulusannya menjadi tim marketing yang handal untuk mengisi kebutuhan SDM pada kantor-kantor Bank Windu. Para peserta program MOP dibekali dengan pengetahuan dasar perbankan secara umum, dengan fokus perkreditan, treasuri, pendanaan, serta selling skill, melalui pendidikan dan pelatihan di kelas serta on the job training sebelum mereka diterjunkan pada pekerjaan utamanya.

75

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan (tidak termasuk tenaga outsourcing) 31 Desember 2011

31 Desember 2012

31 Juli 2013

Jenjang Pendidikan Jumlah

Jumlah

%

Jumlah

%

%

< SLTA

300

32%

314

33%

356

37%

Akademi Sarjana Pasca Sarjana

168 446 25

18% 47% 3%

170 444 22

18% 47% 2%

155 435 21

16% 45% 2%

Jumlah

939

100%

950

100%

967

100%

Komposisi Karyawan Menurut Masa Kerja (tidak termasuk tenaga outsourcing) 31 Desember 2011

31 Desember 2012

31 Juli 2013

Masa Kerja Jumlah

Jumlah

%

%

Jumlah

%

0-3 tahun 3-5 tahun 5-10 tahun 10-20 tahun > 20 tahun

589 57 58 141 94

63% 6% 6% 15% 10%

528 87 96 127 112

56% 9% 10% 13% 12%

481 121 127 112 126

50% 13% 13% 12% 13%

Jumlah

939

100%

950

100%

967

100%

Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia (tidak termasuk tenaga outsourcing) 31 Desember 2011

31 Desember 2012

31 Juli 2013

Kelompok Usia Jumlah

Jumlah

%

%

Jumlah

%

< 25 tahun 25-34 tahun 35-44 tahun > 45 tahun

140 361 285 153

15% 38% 30% 16%

131 373 297 149

14% 39% 31% 16%

127 379 261 200

13% 39% 27% 21%

Jumlah

939

100%

950

100%

967

100%

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan (tidak termasuk tenaga outsourcing) 31 Desember 2011

31 Desember 2012

Jumlah

Jumlah

31 Juli 2013

Jenjang Jabatan %

%

Jumlah

%

Direksi Kepala Divisi/Ka Regional Area Manager/Pemimpin Kantor Kepala Bagian Officer Staff Non Staff

4 16 63 69 48 600 139

0% 2% 7% 7% 5% 64% 15%

4 17 72 72 45 587 153

0% 2% 8% 8% 5% 62% 16%

4 20 72 72 47 587 165

0% 2% 7% 7% 5% 61% 17%

Jumlah

939

100%

950

100%

967

100%

76


Jumlah tenaga kerja per 31 Juli 2013 terdiri dari 967 orang karyawan Perseroan dan 66 orang tenaga kerja outsourcing, sehingga jumlah tenaga kerja yang tercatat menjadi 1.033 orang. Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan karyawan, Perseroan memberikan berbagai fasilitas seperti Tunjangan Hari Raya, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), upah karyawan di atas upah minimum regional, pemberian tunjangan kesehatan dan tunjangan lainnya. Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan kepada seluruh karyawan Perseroan yang telah berstatus karyawan tetap. Tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Saat ini Perseroan tidak memperkerjakan tenaga kerja asing.

5. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) Sebagai perusahaan publik dan institusi yang bergerak dalam bidang perbankan, Perseroan telah melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) sesuai dengan peraturan Bank Indonesia maupun ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Perseroan yakin bahwa penerapan GCG yang baik merupakan faktor penting untuk mendapatkan kepercayaan pemegang saham dan stakeholders lainnya, seperti nasabah, bank koresponden, regulator, pegawai, pemasok serta masyarakat di lingkungan kerja Perseroan. Ruang lingkup implementasi GCG perusahaan di Bank sangat luas meliputi pemantauan dan pengelolaan terhadap strategi usaha, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan produk, layanan dan jaringan, proses manajemen risiko dan pengendalian intern. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG minimal harus diwujudkan dalam :

Efektivitas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern Perseroan; Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal; Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; Rencana strategis Perseroan; Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan.

Prinsip dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Dalam menerapkan GCG, Perseroan berupaya untuk membangun budaya perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency) dan kewajaran (fairness). Kelima prinsip tersebut senantiasa diterapkan dalam kegiatan bisnis dan pelaksanaan operasional Bank sehari-hari. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Sebagai Pedoman bagi pelaksanaan GCG, Perseroan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan GCG yang antara lain mengatur etika bisnis dan pedoman perilaku, Rapat Umum Pemegang Saham, pembagian tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, komite-komite penunjang Dewan Komisaris serta pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaan GCG juga didasarkan pada aturan-aturan internal lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip GCG.

77

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS memiliki wewenang antara lain untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui Laporan Tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah imbalan, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta menghasilkan keputusan-keputusan penting yang sejalan dengan arah dan kebijakan Perseroan. RUPS terakhir yang telah diselenggarakan oleh Perseroan pada tanggal 30 Agustus 2013. Dewan Komisaris dan Direksi Sistem pengelolaan perusahaan dilakukan secara dual-control dimana terdapat pemisahan yang jelas antara fungsi dan tanggung jawab Direksi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan Bank sedangkan Dewan Komisaris yang bertanggung jawab atas fungsi pengawasan perseroan. Integritas, kompetensi dan reputasi keuangan seluruh anggota Dewan Komisaris dinilai telah memadai. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris sudah berjalan dengan cukup efektif. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja serta pengaturan lainnya secara tertulis. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, antara lain dengan kehadiran di kantor Bank untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Rapat Dewan Komisaris diadakan secara rutin dan berjalan efektif. Seluruh anggota Direksi Perseroan berdomisili di Indonesia. Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali Bank. Sesuai Good Corporate Governance, Direksi Bank Windu tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Seluruh anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Hampir seluruh anggota Direksi Bank Windu yaitu sebanyak 5 (lima) anggota Direksi telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), salah satu diantaranya adalah Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. Sementara hanya 1 (satu) anggota Direksi yaitu Direktur Risk yang masih dalam proses pengajuan fit and proper test ke Bank Indonesia. Fungsi Direksi telah berjalan efektif dalam memimpin dan mengelola perusahaan. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris Dewan Komisaris memiliki 3 komite yang membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, komite-komite tersebut adalah Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Audit Tugas utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, antara lain, yaitu: 1. 2. 3. 4.

Mengkaji Laporan Keuangan Bank; Mengkaji efektivitas sistem pengendalian intern bank; Memastikan kualitas pelaksanaan audit internal; Memberikan pendapat independen dan profesional tentang laporan dan informasi lainnya yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris; 5. Mengidentifikasi hal-hal lainnya yang memerlukan perhatian dari Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko yang dibentuk oleh Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengevaluasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang risiko oleh manajemen dengan lingkup tugas, yaitu:

78

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK 1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang masalah-masalah pengelolaan risiko dan melakukan langkah antisipasi risiko; 2. Mengevaluasi sistem pengelolaan risiko dan pengawasan intern; 3. Melakukan evaluasi dan kaji ulang serta memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan manajemen risiko yang diterapkan Direksi; 4. Memonitor risiko-risiko utama yang dihadapi Bank dan memastikan bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko; 5. Mengevaluasi, memonitor serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terhadap rencana bisnis Bank, rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perseroan. Komite Remunerasi dan Nominasi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi telah membahas mengenai penggantian dan/atau pengangkatan calon anggota Direksi. Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain: 1. Mengevaluasi kebijakan remunerasi Bank; 2. Membuat kriteria dan prosedur nominasi untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif; 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS, serta kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif. Sekretaris Perusahaan Sekretaris Perusahaan Perseroan saat ini dijabat oleh Sdr. Andreas Herman Basuki, tugas utama Sekretaris Perusahaan Bank Windu adalah sebagai penghubung Bank dengan para stakeholders memberikan layanan informasi pada pihak eksternal, para investor dan public, mengingatkan Direksi tentang pelaksanaan GCG, menyediakan dan dan menyampaikan informasi penting mengenai Bank Windu kepada masyarakat umum dan untuk kepentingan investor melalui media massa atau melalui elektronik via IDX-net, mempersiapkan penyelenggaraan RUPS Tahunan, RUPS Luar Biasa dan Public Expose, serta menangani hal-hal dalam rangka menjaga dan meningkatkan corporate image. Selain itu, Sekretaris Perusahaan melakukan tugastugas secretariat untuk Dewan Komisaris dan Direksi serta membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam berkomunikasi dengan para stakeholder.

6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat, yang merupakan tanggung jawab sosial kemanusiaan, Perseroan secara berkala mengadakan program “Windu Peduli” diantaranya: Pada tahun 2011 : - Kunjungan Sosial dan pemberian bantuan ke Panti Jompo dan Panti Asuhan antara lain Anak Kasih Ibu di Cipayung, Jakarta Timur. - Program Pengobatan Gratis kepada masyarakat kurang mampu di Desa Tista Gede, Karang Asem, Bali. - Kunjungan sosial ke Panti Asuhan Dharma Widya Kumara di Desa Bangli, Bali, dengan pemberian bantuan bagi para anak yatim piatu. - Program Donor Darah dijadwalkan rutin dilakukan Perseroan tiga bulan sekali. - Kunjungan Sosial dan pemberian bantuan ke pada Panti Asuhan Yayasan Kasih Peduli Anak di Denpasar, Bali. Tahun 2012 : - Santunan kepada Panti Asuhan Anak cacat mental di Yayasan Bakti Luhur Pamulang dan Panti Asuhan Anak Bayi Samuel di Gading Serpong. - Program Donor Darah dijadwalkan rutin dilakukan Perseroan tiga bulan sekali. - Santunan pendidikan kepada Sekolah PAUD (Pendidikan Untuk Usia Dini) “Khusnul Khomitah” di daerah Srengseng, Jakarta Barat.

79

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK -

Santunan pendidikan untuk anak-anak Panti Asuhan “Umi Al Fitrah” Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Tahun 2013 : - Santunan bagi para korban banjir daerah Penjaringan dan Muara Baru pada penampungan di Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara - Kunjungan Sosial dan pemberian bantuan sekolah untuk anak-anak pendidikan sekolah dasar di Panti Asuhan Yayasan Kasih Mandiri, Pasar Minggu, Jakarta Selatan - Program bantuan dana pendidikan untuk anak-anak Panti Asuhan Yayasan Bukit Kalvari, Bintaro - Program Donor Darah dijadwalkan rutin dilakukan Perseroan tiga bulan sekali. - Program “Buka Puasa Bersama” dengan bantuan kebutuhan sembako di Panti Asuhan Assurur, Kebon Jeruk - Bantuan Kemanusiaan untuk korban bencana tsunami Mentawai disalurkan melalui Kasih Abadi Mentawai

7. Struktur Organisasi Perseroan

80

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK 8. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawasan dan Pengurusan Nama

MWK

BCI

Perseroan

Direktur Utama dan pemegang saham -

-

Komisaris Utama dan pemegang saham

-

Djunyanto Thriyana

-

-

Luianto Sudarmana Setiawati Samahita Dewi Arimbi Kurniawati Junianto Adri Triwitjahjo *) Hasim Widjaja

-

-

Komisaris Independen Komisaris Independen Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur

Sjerra Salim

Mohamad Hasan

*)

Baru berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia

9. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Kepemilikan atas nama : -UBS AG Sing S/A Johnny W (50.33%) -UBS AG Sing non treaty omnibus acct (16.33%) -Johnny Wiraatmadja (0.11%)

Johnny Wiraatmadja (66.77%)

Komposisi kepemilikan : -Sjerra Salim (25%) -Aylen Salim (25%) -Renny Salim (25%) -Katharina Seraphina (20%) -Amelia Salim (5%)

Komposisi kepemilikan : - Drs Johnny (99%) -Yoevan Wiraatmadja (1%)

PT Mitra Wadah Kencana (13.00%)

PT Blue Cross Indonesia (6.29%)

Masyarakat (13.94%)

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL,Tbk

Berikut Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum, yaitu: a. PT Mitra Wadah Kencana (“MWK”) Pendirian • •

PT Mitra Wadah Kencana (“MWK”) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan RI dan berkedudukan hukum di Jakarta. Maksud dan tujuan MWK berdasarkan Anggaran Dasar MWK:

81


-

Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, pengelolaan bangunan , real estate, developer, jasa, perdagangan, pengangkutan, perindustrian, pertambangan, pertanian/perkebunan, perikanan/ pertambakan, peternakan dan kehutanan/ pengolahan hasil hutan: Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: - Menjalankan perusahaan pembangunan (kontraktor) yang antara lain meliputi: arsitektur, pemasangan instalansi listrik/ air, instalasi alat-alat pendingin ruangan (air conditional) dan alat-alat telekomunikasi, mesin, gas, diesel, perencanaan, pengawasan dan pelakanaan pembuatan berbagai bangunan, seperti gedung-gedung,rumah-rumah, jalanan-jalanan, jembatan-jembatan, dermaga-dermaga, pengairan serta pekerjaan sipil pada umumnya - Berusaha dalam bidang pengolahan dan pengelolaan bangunan-bangunan perkantoran / perumahan serta menyewakan - Menjalankan usaha – usaha dalam bidang pembangunan perumahan (real estate) - Menjalankan usaha-usaha sebagai developer - Menjalankan usaha- usaha di bidang jasa untuk pelayanan berbagai uasha, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak - Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk impor, ekspor, interinsulair, dan lokal dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan baik untuk perhitungan sendiri maupun pihak lain secara komisi, menjadi grosier, leveransir (supplier), distributor dan keagenan serta perwakilan dari perusahaan-perusahaan baik dalam maupun luar negeri dari segala macam barang dagangan - Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan barang baik pengangkutan darat maupun pengangkutan barang-barang - Menjalankan usaha dalam bidang industri pada umumnya termasuk pabrik-pabrik, antara lain industri perabot rumah tangga dan kantor (furniture), home industri dan kerajinan tangan serta memasarkan hasil-hasil produksinya - Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan termasuk eksplorasi ,eksploitasi serta pemasaran hasil-hasil tambang yang diizinkan oleh pemerintah - Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan/ pertambakan, peternakan, konsesi kehutanan / pengolahan hasil hutan •

Kegiatan usaha MWK adalah perdagangan.

Anggaran Dasar MWK sebagaimana tercantum dalam: −

Akta nomor 38, tanggal 23 November 1994, dibuat di hadapan Mellyani Noor Shandra, S.H. Notaris di Tangerang, diperoleh pengesahan pendirian Perseroan pada tanggal 27 Februari 1995 sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C23070.HT.01.01.TH.95, didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 April 1995 di bawah nomor 705/1995 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 43 pada tanggal 30 Mei 1995, Tambahan nomor 4445.

−

Akta nomor 91, tanggal 25 Agustus 1997, dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Tangerang, untuk perubahan pasal 3 dan pasal 4 dan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan UU No. 1/1995, diperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 27 November 1997 sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C2-12353 HT.01.04.Th.97, serta penerimaan laporan tanggal 27 November 1997 nomor C2-HT.01.04.A-26536 didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat pada tanggal 04 Maret 1998 dengan nomor TDP (Tanda Daftar Perusahaan) 09021628134 dan agenda pendaftaran nomor 1001/BH 09.03/III/98, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 36 pada tanggal 05 Mei 1998, Tambahan nomor 2435.

−

Akta No. 54 tanggal 25 Juni 2004, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. Notaris di Jakarta, dilaporkan oleh Notaris tersebut dengan sesuai dengan Format Isian Model III yang diterima tanggal tanggal 23 Agustus 2005, sebagaimana termaktub dalam surat Menteri

82

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-23475 HT.01.04.TH.2005 tanggal 24 Agustus 2005, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat yang pada saat ini masih dalam proses pendaftaran sesuai dengan keterangan dari Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto,S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Nomor: 121/NOT-KET/IX/2007 tanggal 24 September 2007. −

Akta No. 19 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat di hadapan Stephani Maria Vianney Pangestu, S.H., Notaris di Jakarta diberitahukan oleh Notaris tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Dan diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana termaktub dalam suratnya kepada Notaris tersebut No.C-UM.HT.01.10-4803 tanggal 30 November 2007, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mitra Wadah Kencana.

−

Modal dasar dan modal saham MWK sebagaimana tercantum dalam Akta nomor 91, tanggal 25 Agustus 1997, dibuat oleh Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Tangerang, untuk perubahan pasal 3 dan pasal 4 dan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan UU No. 1/1995, diperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 27 November 1997 sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C2-12353 HT.01.04.Th.97, serta penerimaan laporan tanggal 27 November 1997 nomor C2-HT.01.04.A-26536 didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat pada tanggal 04 Maret 1998 dengan nomor TDP (Tanda Daftar Perusahaan) 09021628134 dan agenda pendaftaran nomor 1001/BH 09.03/III/98, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 36 pada tanggal 05 Mei 1998, Tambahan nomor 2435 jo akta nomor 54 tanggal 25 Juni 2004, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H. Notaris di Jakarta, dilaporkan oleh Notaris tersebut dengan sesuai dengan Format Isian Model III yang diterima tanggal tanggal 23 Agustus 2005, sebagaimana termaktub dalam surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-23475 HT.01.04.TH.2005 tanggal 24 Agustus 2005, jo akta No. 18 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat di hadapan Stephani Maria Vianney Pangestu, S.H., Notaris di Jakarta diberitahukan oleh Notaris tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Dan diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana termaktub dalam suratnya kepada Notaris tersebut No.C-UM.HT.01.10-3387 tanggal 14 November 2007, Perihal : Penerimaan Pemberithuan Perubahan Data Perseroan PT Mitra Wadah Kencaa dan akta akta No. 19 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat di hadapan Stephani Maria Vianney Pangestu, S.H., Notaris di Jakarta diberitahukan oleh Notaris tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Dan diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana termaktub dalam suratnya kepada Notaris tersebut No.C-UM.HT.01.10-4803 tanggal 30 November 2007, struktur permodalan MWK adalah sebagai berikut: Modal Dasar

=

Rp 140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) saham @ Rp 500.000,00 (lima ratusribu Rupiah) nominal;

Modal Ditempatkan

=

Rp 102.300.000.000,00 (seratus dua miliar tiga ratus juta Rupiah) terbagi atas 204.600 (dua ratus empat ribu enam ratus) saham @ Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) nominal;

Modal Disetor

=

100% atau sejumlah Rp 102.300.000.000,00 (seratus dua miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan uang tunai;

83


−

Susunan pemegang saham MWK adalah: Modal Dasar: Rp140.000.000.000,Modal Disetor: Rp102.300.000.000,No. Nama 1 Katharina Seraphina 2 Amelia Salim 3 Aylen Salim 4 Renny Salim 5 Sjerra Salim Jumlah Saham dalam portepel

−

Nominal Rp 500.000,Jumlah Saham 40.920 10.230 51.150 51.150 51.150 204.600 75.400

Jumlah Nominal (Rp,00) 20.460.000.000 5.115.000.000 25.575.000.000 25.575.000.000 25.575.000.000 102.300.000.000 37.700.000.000

% 20 5 25 25 25 100

Berdasarkan akta keputusan pemegang saham akta No. 18 tanggal 29 Agustus 2007, dibuat di hadapan Stephani Maria Vianney Pangestu, S.H., Notaris di Jakarta, susunan para anggota Komisaris dan Direksi MWK terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2007 sebagai berikut: Direktur Utama : Sjerra Salim Direktur : Renny Salim Komisaris Utama : Aylen Salim Komisaris : Katharina Seraphina Suryaharma

b. PT Blue Cross Indonesia (“BCI”) Pendirian -

PT Blue Cross Indonesia (“BCI”) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan RI dan berkedudukan hukum di Jakarta.

-

Maksud dan tujuan BCI berdasarkan Anggaran Dasar BCI: Maksud dan tujuan Perseroan ialah : bidang perdagangan; bidang pembangunan; bidang industri; bidang pertambangan; bidang pertanian; bidang percetakan; bidang pengangkutan; bidang perbengkelan; bidang jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan : -

berusaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, baik yag dilakukan secara lokal, antar pulau, ekspor, impor, pengecer, keagenan, supplier, leveransier, grosir, distributor, dan perwakilan dari perusahaan lain baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain, secara amant atau komisi;

-

berusaha dalam bidang pembangunan, yang antara lain meliputi bertindak sebagai pengembang, pemborongan pada umumnya (general contractor), pemborongan bidang pertambangan umum, pemasangan komponen bangunan berat / heavy lifting, pembangunan kawasan perumahan (real estate), kawasan industri (industrial estat), gedung-gedung apartemen, kondomonium, perkantoran beserta fasilitas-fasilitasnya,

84

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK bendungan, jembatan, jalan, taman, dermaga laut, pelabuhan udara, instalasi air minum, gas, listrik, telekomunikasi, pengairan, pengembangan wilayah pemukiman, konstruksi besi dan baja termasuk pekerjan-pekerjaan pembebasan, pembukaan, pengurugan dan pemerataan, pembangunan lapangan golf, pembangunan sarana prasarana jaringan telekomunikasi; -

berusaha dalam bidang industri, yang antara lain meliputi industri batik, industri garment dan pakaian jadi, industri barang galian bukan logam, industri komputer dan peripheral, industri logam dan baja, industri makanan dan minuman, industri mesin-mesin, industri mesin listrik, industri meubel dan furniture, industri peralatan listrik, industri plastik dan fibre, industri perkakas dan perabotan, industri pengolahan air bersih dan limbah, industri roti dan kue, industri cocoa dan coklat, industri pengolahan rumput laut, industri pengolahan hasil-hasil laut, industri perakitan komponen jajdi (elektronika), industri peralatan kontrol polusi dan korosi, industri radio dan televesi, industri rokokm industri sarung tangan, industri semen, industri sepatu dan sandal dan industri tekstil;

-

berusaha dalam bidang pertambangan, yang antara lain meliputi pertambangan nikel, batubara, timah, logam, mas, perak, pasir besi dan bijih besi, tanah liat, granit, gamping, pasir, bijih uranium dan thorium, eksplorasi dan eksploitasi air mineral dan tambang non migas, teknologi perforasi, pengeboran;

-

berusaha dalam bidang pertanian, yang antara lain meliputi industri pertanian, agroindustri, agrobisnis, peternakan, perikanan darat/laut dan pertambakan, pembenihan dan budi-daya biota laut, pembenihan dan budi-daya biota air tawar, kehutanan, peternakan unggas, perkebunan tanaman pangan, perkebuan tanaman keras (palawija), perkebunan tanaman industri, perkebunan kelapa sawit, perkebunan kelapa, perkebunan kopi, perkebunan coklat, dan budi daya mutiara, peternakan budidaya walet;

-

berusaha dalam bidang penerbitan, yang antara lain meliputi penjilidan, kartonage dan pengepakan, desain dan cetak grafis, foto kopi, sablon, offset, percetakan majalah-majalah dan tabloid, percetakan dokumen, percetakan buku-buku;

-

berusaha dalam bidang transportasi, yang antara lain meliputi angkutan darat (pipa), transportasi penumpang, transportasi pengangkutan, ekspedisi dan pergudangan, transportasi pertambangan dan perminyakan;

-

berusaha dalam bidang perbengkelan, yang antara lain meliputi perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (maintainance) kendaraan bermotor, show room kendaraan bermotor, pemasangan dan penjualan assesoris kendaraan, perawatan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat, penyewaan alat-alat berat, pemeliharaan dan penyediaan suku cadang pesawat ringan, penyediaan suku cadang alat-alat berat dan pengecatan kendaraan bermotor;

-.

berusaha dalam bidang jasa, yang antara lain meliputi agen property, jasa boga, jasa hiburan, jasa instalasi dan perawatan jaringan komputer dan peripheral, jasa keamanaan, jasa kesenian dan pameran, jasa parlor kecantikan, jasa bidang kecantikan, perawatan dan kebugaran tubuh, jasa pengerahan tenaga kerja, jasa persewaan dan sewa beli kendaraan bermotor, jasa pengembangan bisnis, jasa pengembangan piranti lunak, jasa penyewaan perlengkapan perkawinan, jasa komputer grafik dan kreatif photo studio, jasa pengelolaan kegiatan dan sarana kesehatan olah raga, jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran, taman hiburan/rekreasi dan kawasan berikat, jasa penumpang, jasa penunjang kegiatan penerbangan, jasa penunjang kegiatan pertambangan, jasa pengurusan surat-surat perizinan (biro jasa), jasa penunjang perusahaan konstruksi, jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran, jasa pengolahan data, jasa pengelolaan dan pemantauan posisi kendaraan bermotor, jasa pengelolaan manajemen property, jasa pelatihan dan ketrampilan tenaga kerja, jasa penjernihan dan pengolahan air bersih dan limbang, jasa survey kelautan dan transportasi, jasa telekomunikasi umum, jasa teknologi informasi dan internet content, jasa teknologi optik film, jasa navigasi telematika, jasa konsultasi navigasi telematika, jasa konsultasi bidang arsitek, design dan interior, jasa konsultasi bidang konstruksi/sipil, jasa konsultasi bidang komputer dan rekayasa informatika, jasa konsultasi bidang manajemen dan administrasi ngineering, jasa konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, jasa konsultasi bidang manajemen

85

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK operasi dan pemeliharaan kawasan property, jasa konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, jasa konsultasi bidang pelatihan dan daya manusia, jasa konsultasi bidang pelatihan dan ketrampilan, jasa konsultasi bidang perencaan dan pengawasan pembangunan, jasa konsultasi bidang penjernihan dan pengolahan air bersih dan limbang, jasa konsultasi bidang konveksi dan garment, jasa konsultasi bidang restoran dan makanan, jasa konsultasi bidang teknik engineering, jasa bidang study perencanaan. -

Kegiatan usaha BCI adalah Jasa Konsultasi Manejemen Manusia)/Administrasi (Pengurusan Dokumen/Bukan Pajak).

(bidang

Sumber

Daya

Anggaran Dasar BCI sebagaimana tercantum dalam: -

Akta nomor 90, tanggal 29 Januari 2007, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H. Notaris di Jakarta, diperoleh pengesahan pendirian Perseroan pada tanggal 14 Maret 2007 sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor W7-02572 HT.01.01.TH. 2007, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 27 Maret 2007 Nomor: TDP 09.05.1.74.55779, diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 1 Mei 2007 di bawah No.35, Tambahan No.4159.

-

Akta nomor 68, tanggal 27 Januari 2009, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H. Notaris di Jakarta, diperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 Maret sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-09607.AH.01.02 Tahun 2009. Daftar Perseroan Nomor AHU-0011931.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 27 Maret 2008, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilakuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 13 Mei 2011 di bawah No.38, Tambahan No.12640.

-

Akta nomor 45, tanggal 11 Juni 2012, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H. Notaris di Jakarta, permohonan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dilaksanakan melalui Notaris tersebut diperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 Juni sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-35663.AH.01.02 Tahun 2012. Daftar Perseroan Nomor AHU-0059477.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 29 Juni 2012, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilakuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

-

Modal dasar dan modal saham BCI sebagaimana tercantum dalam Akta nomor 45, tanggal 11 Juni 2012, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H. Notaris di Jakarta, permohonan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dilaksanakan melalui Notaris tersebut diperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 Juni sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-35663.AH.01.02 Tahun 2012. Daftar Perseroan Nomor AHU-0059477.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 29 Juni 2012, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilakuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, struktur permodalan BCI adalah sebagai berikut: Modal Dasar

Modal Ditempatkan

Modal Disetor

= Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar Rupiah) terbagi atas 60.000.000 (enam puluh juta) saham @ Rp1.000,00 (seribu Rupiah) nominal; = Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) terbagi atas 50.000.000 (lima puluih juta) saham @ Rp1.000,00 (seribu Rupiah) nominal; = 100% atau sejumlah Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) dengan uang tunai;

86

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Susunan pemegang saham BCI berdasarkan Daftar Pemegang Saham BCI tanggal 30 September 2013 adalah: Modal Dasar : Rp 60.000.000.000,Modal Disetor : Rp 50.000.000.000,No. Nama 1 Drs. Johnny 2 Tuan Yoevan Wiraatmaja Jumlah Saham dalam portepel

Nominal Rp 1.000,Jumlah Saham 49.500.000 500.000 50.000.000 10.000.000

Jumlah Nominal (Rp,00) 49.500.000.000 500.000.000 50.000.000.000 10.000.000.000

% 99 1 100

- Berdasarkan akta keputusan pemegang saham akta Akta nomor 109, tanggal 27 September 2013, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H. Notaris di Jakarta sebagai berikut: Direktur : Yoevan Wiraatmaja Komisaris : Margaretha Inarti Suryata

10. Transaksi-transaksi dengan Pihak Afiliasi Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perseroan juga melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak–pihak afiliasi. Tidak terdapat transaksi dengan pihak afiliasi baik yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perusahaan, yang didefinisikan sebagai transaksi benturan kepentingan berdasarkan peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.1 “Benturan Kepentingan“. Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak afiliasi. Dalam laporan keuangan ini, istilah pihak afiliasi sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2010) tentang “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. Pihak afiliasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). Yang termasuk pihak afiliasi, sebagai berikut: i)

Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut: a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau c) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

ii) Entitas mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika entitas tersebut: a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain); b) Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya); c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama; d) Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga; e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor; f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka i); atau g) Orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka i) a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas). Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berafiliasi. Nilai transaksi dengan pihak afiliasi adalah wajar karena penentuan suku bunga sesuai dengan ketentuan Perseroan dan jangka waktu transaksi sesuai dengan jenis produk perbankan.

87

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Berikut rincian sifat hubungan dan jenis transaksi dengan pihak afiliasi : a. Transaksi aset dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut : Keterangan

Saldo per 31 Juli 2013 (dlm Jutaan Rupiah)

Kondisi dan Perlakuan terhadap transaksi tersebut

Kredit yang diberikan Dewan komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Karyawan kunci

9.094

Chandra Bachtiar

1.252

Sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tidak ada perlakuan istimewa. Sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tidak ada perlakuan istimewa.

Pendapatan bunga yang masih akan diterima Total

20

Sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tidak ada perlakuan istimewa.

9.366

Catatan : Presentasi aset dari pihak afiliasi terhadap jumlah aset hanya 0,14% b. Transaksi liabilitas dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut : Keterangan

Saldo per 31 Juli 2013 (dlm Jutaan Rupiah)


Liabilitas Simpanan

154.555


Bunga yang masih harus dibayar

142


Total

154.697

Catatan : Presentasi liabilitas dari pihak afiliasi terhadap jumlah liabilitas hanya 2,54% c.

Transaksi laba rugi komprehensif dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut : Keterangan

Pendapatan bunga

Saldo per 31 Juli 2013 (dlm Jutaan Rupiah) 405



Beban Bunga

2.537


Beban umum dan administrasi

1.081


88

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK 11. Perjanjian dan Kontrak Penting Dengan Pihak Lain Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki perjanjian dan kontrak penting dengan pihak lain yang masih berlaku dan mengikat para pihak, yakni: •

Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement Antara Bank Indonesia Dan PT Bank Windu Kentjana International Tbk. Sebagai Peserta Langsung No. 10/19/DASP tanggal 14 Maret 2008. Perjanjian mulai berlaku tanggal 31 Maret 2008. Jangka waktu tidak ditentukan.

•

Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System Antara Bank Indonesia Dan PT Bank Windu Kentjana International Tbk. No. 10/4/DPM tanggal 15 April 2008. Perjanjian akan berakhir apabila status kepesertaan Perseroan berubah menjadi tertutup (close) dan/atau para pihak sepakat untuk membatalkan perjanjian.

•

Perjanjian Kerjasama PT Bank Windu Kentjana International Tbk Sebagai Issuer Bank Dengan PT Rintis Sejahtera No. PKS/RS-BWK/001/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008. Berdasarkan perjanjian tersebut penyedia jasa menyediakan perangkat switching agar fasilitas jaringan ATM Acquirer dan EDC Acquirer dapat digunakan oleh nasabah Perseroan untuk mengadakan transaksi. Jangka waktu perjanjian 2 tahun dan jika salah satu pihak tidak bermaksud memperpanjang perjanjian maka ia harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam 90 hari sebelum masa kerjasama berakhir, dan jika pada masa kerjasama perjanjian tersebut berakhir tidak ada pemberitahuan mengenai tidak bermaksud memperpanjang maka perjanjian tersebut secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dan berlangsung demikian terus

•

Perjanjian Jasa IT Operations Application Management Services No. 001/BWK/09/2010 tanggal 30 November 2010 antara PT Fortress Data Services selaku penyedia jasa dengan Perseroan selaku pengguna jasa berupa provider jasa IT Operations Application Management Service. Jangka waktu perjanjian adalah 5 tahun.

•

General Terms And Conditions Agreement No. S-APC-ID-1001 tanggal 6 Januari 2011 antara PT Anabatic Technologies selaku penyedia jasa dengan Perseroan selaku pengguna jasa dengan diakui PT Fortress Data Services. Penyedia Jasa menyediakan jasa membantu aplikasi Hosting Services Anabatic sehubungan Software System kepada Perseroan. Jangka waktu services sejak 6 Januari 2011 dan berlaku selama Perseroan memiliki perjanjian Sub-License untuk menggunakan Software System atau kecuali diakhiri lebih dahulu.

Selain perjanjian-perjanjian tersebut, Perseroan memiliki perjanjian-perjanjian sewa menyewa dengan sejumlah pihak dengan obyek sewa berupa ruangan kantor yang dipergunakan sebagai kantor-kantor Perseroan diberbagai lokasi secara sewa menyewa.

12. Perkara-perkara yang Dihadapi Perseroan Perseroan menghadapi/terlibat perkara perdata di pengadilan di Indonesia. Dasar hukum yang melatari timbulnya perkara tersebut adalah hubungan kredit antara Perseroan dengan nasabahnya dan hubungan pemberian jaminan kredit kepada Perseroan. 13.

No.

1

Wilayah Yurisdik si Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor Register Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 108/2007 Eks

Jenis Perkara

Pihak Berperkara

Perdata. Permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 490/ PDT.G/1998/PN.

PT Geria Wijaya Prestige sebagai Pemohon Eksekusi. melawan

Posisi Perser oan

Hubungan Hukum Dengan Perseroan

Termohon PT Geria Eksekusi Wijaya Prestige VI (GWP)

PT Bank Arta Niaga, BPPN selaku pemegang hak atas PT Bank PDFCI, PT Bank Rama dan PT Bank

(Debitur)

89

Pokok Permasalahan

Status Perkara

GWP tidak laksanakan kewajiban bayar Perseroan wajib bayar pokok angsuran atas fasilitas kredit senilai ganti rugi kepada USD 17,000,000 yang disediakan Bank Penggugat sesuai porsi Sindikasi sesuai Akta Perjanjian Pemberian Perseroan yakni sebesar Kredit No. 8 tanggal 28 Nopember 1995 yang 11,76% x Rp 20.000.000.000,dibuat di hadapan Hendra Karyadi SH, Notaris di Jakarta, sehingga Bank Sindikasi = Rp2.352.000.000,-.

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK menyatakan GWP lalai/wanprestasi dan Eksekusi belum seluruh kewajiban GWP menjadi jatuh tempo dilaksanakan. dan harus dibayar, meliputi angsuran pokok, bunga dan denda.

Dharmala, PT Bank Rama, JKT.PST. jo. PT Bank Indovest Tbk., PT Putusan Pengadilan Tinggi Bank Finconesia, PT Bank Multicor (setelah merger Jakarta No. dengan PT Bank Windu 880/PDT/ Kentjana menjadi PT Bank 1999/PTDKI Windu Kentjana International tanggal 16 Mei 2000 jo. Putusan Tbk./Perseroan), dan PT Kasasi Mahkamah Bank Dharmala, sebagai Agung No. 3140/ Termohon Eksekusi I, II, III, IV, V, VI, VII. K/PDT/ 2001 tanggal 11 Juni 2002 jo. Putusan Peninjauan Kembal Mahkamah Agung No. 292 PK/Pdt/2003 tanggal 18 April 2006 yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Fasilitas kredit diberikan untuk pembangunan hotel berbintang empat bernama Sol Paradiso terletak di Jl. Kartika Plaza, Kuta, Tuban, Badung, Bali. Agunan berupa 3 bidang tanah yakni tanah HGB No. 204/Kuta seluas 4.750 m2, HGB No. 205/Kuta seluas 4.800 m2 dan HGB No. 01/Kuta seluas 3.375 m2 berikut bangunan hotel dan kelengkapannya yang masing-masing telah dibebani dengan Hak Tanggungan. Bank Sindikasi terdiri dari (1) PT Bank PDFCI selaku anggota bank sindikasi dan selaku agen fasilitas dan agen jaminan, berikut para anggota bank sindikasi lainnya yakni, (2) PT Bank Multicor (setelah merger dengan PT Bank Windu Kentjana menjadi PT Bank Windu Kentjana International Tbk./ Perseroan), (3) PT Bank Rama, (4) PT Bank Indovest Tbk., (5) PT Bank Finconesia (yang kemudian menjadi PT Bank Agris), (6) PT Bank Artha Niaga Kencana Tbk., dan (7) PT Bank Dharmala ). Bank Sindikasi ajukan permohonan sita eksekusi dan eksekusi Hak Tanggungan kepada Pengadilan Negeri Denpasar dan permohonan tersebut dikabulkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 14/Pdt.Ht/1998/PN.DPS berturut-turut tanggal 6 April 1998, dimana rencana lelang tanggal 9 Mei 1998 telah ditangguhkan oleh Mahkamah Agung yang direncanakan dilakukan lelang kembali tanggal 12 Oktober 1998. GWP membantah telah wanprestasi dengan alasan sudah memenuhi kewajiban membayar bunga secara bertahap seluruhnya sebesar USD 2.775.177,58, sehingga GWP mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 490/PDT.G/1998/ PN.JKT.PST. Perkara gugatan GWP tersebut hingga ke tingkat Peninjauan Kembali. Perkara tersebut dimenangkan oleh GWP dimana Bank SIndikasi harus bayar ganti rugi kepada GWP seluruhnya Rp 20.000.000.000,-, Putusan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 490/ PDT.G/1998/PN. JKT.PST. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 880/PDT/1999/PTDKI tanggal 16 Mei 2000 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 3140/ K/PDT/ 2001 tanggal 11 Juni 2002 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 292 PK/Pdt/2003 tanggal 18 April 2006 tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (in-kracht). Atas putusan yang sudah in-kracht tersebut GWP ajukan permohonan eksekusi. Porsi Perseroan dalam ganti rugi sebesar 11,75% dari total nilai ganti rugi.

2

Pengadilan Pengadilan Perdata. Perlawanan Negeri Negeri terhadap Denpasar Denpasar Permohonan No. 183/PDT.G/1 Eksekusi Hipotik/ Akta Hak 998/ PN.DPS. Jo. Tanggungan Pengadilan (aanmaning, sita eksekusi, dan Tinggi lelang eksekusi) Denpasar sehubungan No. 114/PDT/19 perkara Perdata 99/PTDPS, No. 14/Pdt/ HT/1998/ PN.Dps. Jo. Mahkamah tanggal 17 Maret Agung No. 1998 679/K/PDT/2 001

PT Geria Wijaya Prestige sebagai Pelawan.

Terlawan

Melawan PT Bank PDFCI, PT Bank Multicor (setelah merger dengan PT Bank Windu Kentjana menjadi PT Bank Windu Kentjana International Tbk. /Perseroan), PT Bank Rama, PT Bank Indovest Tbk., PT Bank Finconesia, PT Bank Dharmala, PT Bank Artha Niaga Kencana Tbk., berturut-turut sebagai Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

PT Geria Wijaya Prestige (GWP) (Debitur)

Pelawan ajukan perlawanan/verzet terhadap Permohonan Peninjauan Kembali. Permohonan Eksekusi Hipotik/Akta Hak Tanggungan (aanmaning, sita eksekusi, dan lelang eksekusi) sehubungan perkara No. 14/Pdt/HT/ 1998/PN.Dps. tanggal 17 Maret 1998 mengenai wanprestasi Pelawan atas kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit sebesar USD 17.000.000 dengan tujuan pemberian fasilitas kredit untuk pembangunan sebuah Hotel berbintang 4 di Kuta Bali. Pelawan tidak sependapat dengan putusan tersebut dengan alasan telah ada sejumlah pembayaran kepada bank kreditur. Maka Pelawan ajukan menunda/menangguhkan pelaksanaan pelelangan dalam perkara No. 14/Pdt/HT/1998/PN.Dps. hingga perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, menyatakan Pelawan belum wanprestasi, memerin-tahkan pengangkatan sita eksekutorial terhadap aset-aset Pelawan yang disebut dalam Berita Acara Eksekusi tanggal 6 April 1998 No. 14/Pdt/HT/ 1998/PN.Dps., dan membatalkan pelelangan atas aset-aset Pelawan yang akan dilakukan tanggal 21 Oktober 1998. GWP dimenangkan dalam putusan tingkat pertama dan banding. PT Bank Artha Niaga Kencana ajukan kasasi. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 679/K/PDT/2001

90

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK tanggal 7 Oktober 2002 pihak PT Bank Artha Niaga Kencana dimenangkan. Atas putusan MA tersebut GWP ajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 10 April 2003. 3

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pengadilan Perdata. Gugatan PT Geria Wijaya Prestige Perbuatan Melawan sebagai Penggugat. Negeri Jakarta Hukum melawan Pusat No. Tuan Hermanto Karyadi 306/PDT.G/ selaku pribadi maupun 1998/ sebagai Direktur PT Geria PN.JKT.PST Wijaya Prestige sebagai . Tergugat.

Turut Tergugat


PT Bank Multicor (setelah merger dengan PT Bank Windu Kentjana menjadi PT Bank Windu Kentjana International Tbk./Perseroan), PT Bank Rama,PT Bank Indovest Tbk., PT Bank Finconesia, PT Bank Artha Niaga Kencana Tbk., dan PT Bank Dharmala berturut-turut sebagai Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4

5



Majelis hakim berpendapat perbuatan Tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada para Turut Tergugat, karena itu segala kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada para Turut Tergugat.

Pengadilan Perdata. Gugatan PT Bank Agris (d/h PT Bank Perbuatan Melawan Finconesia) sebagai Negeri Jakarta Penggugat. Hukum. Pusat No. melawan 123/Pdt.G/2 PT Geria Wijaya Prestige 010/ sebagai Tergugat. PN.Jkt.Pst. Perseroan sebagai Turut Tergugat.

Turut Tergugat

Pengadilan Perdata. Gugatan Wanprestasi. Negeri Jakarta Pusat No. 27/PDT.G/20 11/ PN.JKT.PST

Turut Tergugat

PT Bank Agris (d/h PT Bank Finconesia) sebagai Penggugat.

Pengadilan Pengadilan Perdata. Bantahan Bantahan terhadap Negeri Negeri Cibinong Cibinong No. Penetapan Ketua 130/Pdt.Bth/ PN Cibinong tanggal 19 Mei 1999/ PN.Cbn. jo. 1999 No. 29/Pdt/ Pengadilan Del.Eks/ 1999/PN.Cbn jo. Tinggi Bandung No. No. 14/Pdt/ Eks.Akte/ 1999/ 288/Pdt/ 2001/PTBdg PN.Bgr jo. Mahkamah

Sudah ada putusan tgl.18 Agt 2011 Tergugat harus bayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar USD 20,389,661.26.

Terbantah PT DiwangBantahan terhadap Penetapan Ketua PN VIII kara Dharma Cibinong tanggal 19 Mei 1999 No. (Debitur) 29/Pdt/Del.Eks/1999/PN.Cbn jo. No. 14/Pdt/Eks.Akte/1999/PN.Bgr dan acara penyitaan eksekusi tanggal 18 Mei 1999 No. 29/Pdt/Del/Eks/1999/PN.Cbn jo. No. 14/Pdt/Eks.Akte/ PN.Bgr terkait eksekusi Sertipikat Hak Tanggungan No. 2401/1997 tanggal 16 September 1997 dibuat di hadapan Turut Terbantah III yang merupakan jaminan utang PT Diwangkara Dharma (Terbantah II) kepada Perseroan (Terbantah VIII) berdasarkan perjanjian

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 130/Pdt.Bth/1999/ PN.Cbn. tanggal 14 Oktober 2000 Perseroan merupakan pihak yang dimenangkan. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 288/Pdt/2001/ PTBdg tanggal 27 Agustus 2001 dan Mahkamah

(Debitur)

PT Geria Wijaya Prestige sebagai Tergugat.

melawan • Nyonya Sri Purwati, PT Diwangkara Dharma, Anom Laksono SE, Agnes Yenny Dwi Putranti Bsc, Drs. Hardi Atmoko Theodolus, Ir. Suhardy Djalins, Blasius Srihardiyanto, Perseroan (d/h PT Bank Multicor), Departemen Keuangan RI

PT Geria Wijaya Prestige (GWP)

Sudah ada putusan tgl. Penggugat menggugat GWP dengan pertimbangan: (i) GWP wanprestasi karena 17 Agt 2011 Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada wanprestasi dan harus bayar ke Penggugat Penggugat atas pembayaran angsuranangsuran pokok dan kewajiban bunga sesuai USD 20,389,661.26. perjanjian fasilitas kredit tersebut dan (ii) Turut Tergugat (Perseroan) juga tidak berupaya secara maksimal untuk mempertahankan hak dan kewajiban yang dimilikinya serta para pemberi pinjaman termasuk Penggugat dengan menagih dan/atau melakukan tindakan hukum untuk meminta agar GWP mengembalikan seluruh kewajibannya kepada para pemberi pinjaman yang hingga saat itu sudah lebih 9 tahun GWP tidak mengembalikan seluruh kewajibannya, dan Penggugat merasa sudah berulangkali mengirimkan permintaan kepada Turut Tergugat (Perseroan) agar menjalankan fungsinya sebagai Agen Fasilitas dan Agen Jaminan dalam rangka mendapatkan kembali hak yang dimiliki Penggugat atas kredit yang telah diberikannya kepada GWP Penggugat berpendapat hal tersebut menyebabkan Penggugat menderita kerugian sebesar USD 18,212,301.88 dan Rp 10.000.000.000,yang terdiri dari kerugian material berupa (i) kewajiban pokok USD 2,000,000, (ii) bunga USD 2,634,267.72, dan (iii) denda-denda berupa denda tunggakan bunga USD 6,558,377.72 dan denda tunggakan pokok USD 7,019,656.44, dan kerugian immaterial sebesar Rp 10.000.000.000,-. Penggugat menggugat GWP wanprestasi dan menuntut agar GWP membayar kerugian baik secara materiel maupun immaterial kepada Penggugat yang hingga tanggal 7 Januari 2011 keseluruhannya kewajiban GWP kepada Penggugat sebesar USD 20,389,661.28 dan Rp 10.000.000.000,- dengan perincian: Kerugian Materiel: y Kewajiban pokok USD 2,000,000. y Bunga USD 2,963,481.09. y Denda yang terdiri dari: A. Denda atas tunggakan bunga USD 7,628,523.70, dan B. Denda atas tunggakan pokok USD 7,797,656.47. Kerugian Immateriel: Rp 10.000.000.000,-

melawan

Rizal Andrian sebagai Pembantah.


PT Bank Windu Kentjana International Tbk. (“Perseroan”), Fireworks Ventures Limited, Menteri Keuangan RI cq. Kepala Kantor Pengurusan Piutang Dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta, (IV) PT Bank Commonwealth, berturut-turut sebagai Turut Tergugat I, II, III. 6

GWP menggugat Tergugat melakukan Sudah ada putusan tgl. perbuatan melawan hukum dan menuntut 26/04/1996 Tergugat Tergugat untuk ganti rugi karena harus bayar kerugian menggunakan dana kredit dari Bank kepada Penggugat Sindikasi sesuai Akta Perjanjian Pemberian sebesar Rp Kredit No. 8 tanggal 28 Nopember 1995 yang 4.185.995.187,- . dibuat di hadapan Hendra Karyadi SH, Perkara ini tidak ada Notaris di Jakarta untuk kepentingan pribadi hubungannya dengan Tergugat. Perseroan.

91

Penggugat ajukan banding tanggal 24 Agustus 2011. Proses banding.

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Agung RI No. 2562 kredit yang dibuat di hadapan Turut K/Pdt/2003 tanggal 25 Terbantah IV. Pembantah mengklaim April 2005 Perseroan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 2.470 m2 SHM No. 9/Sadeng merupakan pihak yang atas nama Nyonya Sukentin Keneng terletak dikalahkan. di Desa Sadeng, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang diperolehnya berdasarkan Akta Jual Beli No. 593.4/131/JB/1993 tanggal 8 Februari 1993 di hadapan Camat Leuwiliang selaku PPAT dari Nyonya Hj. Sukentin selaku penjual, dan diatas tanah tersebut Pembantah sudah membangun rumah tinggal yang dilengkapi IMB, namun SHM No. 9/Sadeng tersebut masih belum dibaliknama ke atas nama Pembantah, dan sertifikat tanah tersebut diserahkan kepada Terbantah I sebagai jaminan untuk mendapat pinjaman, dan Pembantah merasa tidak pernah mengalihkan bidang tanah tersebut kepada siapapun namun malah mendapat Penetapan Ketua PN Cibinong tanggal 19 Mei 1999 tersebut

Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara Kantor Wilayah IV Bandung cq Kepala Kantor Lelang Negara Bogor, berturutturut sebagai Terbantah I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX.

Agung RI No. 2562 K/Pdt/2003

• Pemerintah RI cq Kepala BPN cq Kepala Kanwil BPN Prov. Jawa Barat cq Kepala Kantor Pertanahan Bogor, Notaris/PPAT H. Mohamad Said SH, Notaris/PPAT Ny. Agusty Ridwan SH, Notaris Amrul Partomuan SH LLM, berturut-turut sebagai Turut Terbantah I, II, III, IV.

7

Pengadilan Pengadilan Perdata. Bantahan terhadap Negeri Negeri Tangerang Tangerang Penetapan Ketua PN Tangerang No. 209/ Pdt.Bth/1999 tanggal 12 Mei /PN.Tng jo. 1999 No. 30/Pen. Pengadilan Eks/ APHT/1999/ PN.Tng jo. berita Tinggi Bandung No. acara penyitaan eksekusi No. 30/ 652/Pdt/ 2000/ PTBdg BA.Eks/ APHT/1999/ jo. Mahkamah PN.Tng tanggal 1 Juni 1999 Agung RI No. 172 K/Pdt/2005

8

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 591/Pdt.G/ 2011/PN.JK T Sel.

Perdata. Permohonan sita eksekusi pengosongan No. 06/Eks.RL 2011/ PN. Jak.Sel. tanggal. 21 April 2011.

Bantahan terhadap Penetapan Ketua PN Terbantah Ir. Blasius Dalam Putusan VIII Srihadi-yanto Tangerang tanggal 12 Mei 1999 No. Pengadilan Negeri 30/Pen.Eks/ APHT/1999/PN.Tng jo. berita Tangerang No. (PT Diwangmelawan 209/Pdt.Bth/ 1999/PN. kara Dharma) acara penyitaan eksekusi No. Nyonya Sri Purwati, Hardi 30/BA.Eks/APHT/ 1999/PN.Tng tanggal 1 tanggal 17 Februari (Debitur) Atmoko Theo Dolus, PT Juni 1999 terkait eksekusi Sertipikat Hak 2000 dan Putusan Diwangkara Dharma, Blasius Tanggungan No. 2789/24/ Pengadilan Tinggi Srihardiyanto, Perseroan (d/h Pamulang/1996 tanggal 20 Agustus 1996 Bandung No. PT Bank Multicor), Saifudin dibuat di hadapan Terbantah VII yang 652/Pdt/2000/ PTBdg Arief SH, PPAT Nyonya merupakan jaminan utang Ir. Blasius tanggal 26 April 2011 Hamidah Abdurahman SH, Srihadiyanto (Terbantah IV) kepada serta Putusan Notaris A. Partomuan SH, Perseroan (Terbantah V) berdasarkan Mahkamah Agung RI Kepala Kantor BPN perjanjian kredit yang dibuat di hadapan No. 172 K/Pdt/2005 Kabupaten Tangerang, Terbantah VIII. Pembantah mengklaim tanggal 7 Des 2005 berturut-turut sebagai sebagai pemilik yang sah atas sebidang Perseroan merupakan Terbantah I, II, III, IV, V, VII, tanah seluas 1.710 m2 SHM No. 1211 pihak yang VIII, IX. terletak di Desa Pondok Benda, Kecamatan dimenangkan. Pamulang, Kabupaten Tangerang, dan sertifikat tanah tersebut diserahkan kepada Terbantah I sebagai jaminan untuk mendapat pinjaman, dan Pembantah merasa tidak pernah menjual bidang tanah tersebut kepada siapapun namun malah mendapat Penetapan Ketua PN Tangerang tanggal 12 Mei 1999 tersebut. Fachri Saleh sebagai Pembantah.

Max Hendrik sebagai Pembantah. melawan

Terbantah Donald II Leonardo Mamondol(D ebitur)

Donald Leonardo Mamondol, PT Bank Windu Kentjana International Tbk. (“Perseroan”), dan Philipus Eddy Santoso, berturut-turut sebagai Terbantah I, II, dan III.

Pembantah keberatan dengan Surat Panggilan/Aanmaning Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sita Eksekusi Pengosongan No. 06/Eks.RL/2011/PN.Jak.Sel. tanggal 21 April 2011 yang ditujukan kepada Terbantah I dengan alasan obyek sita eksekusi pengosongan tersebut adalah tanah dan bangunan di Lebak Buluh yang merupakan miliknya dan Pembantah tidak merasa memiliki hubungan dengan Terbantah II dan Terbantah III, dan Pembantah tidak pernah menjual dan menerima uang jual beli maupun menandatangani Akta Jual Beli obyek sita tersebut kepada Terbantah I, sehingga Pembantah berpendapat bahwa sita eksekusi pengosongan tersebut tidak berdasar kepada Pembantah.

Saat ini hutang Debitur telah lunas dan aset telah dijual kepada pihak ketiga secara as is . Pembantah mengajukan Banding.

Pembantah meminta agar pelaksanaan eksekusi tanah berikut bangunan diatasnya sebagaimana penetapan sita eksekusi pengosongan No. 06/Eks.RL/2011/PN.Jak.Sel. tanggal 21 April 2011 ditunda/ditangguhkan, Surat Penetapan No. 06/Eks.RL/2011 /PN.Jak.Sel. tanggal 21 April 2011 dinyatakan tidak dapat dilaksanakan sampai adanya suatu putusan yang berkekuatan tetap dalam bantahan ini, dan agar memerintahkan pengangkatan kembali eksekusi pengosongan No. 06/Eks.RL/2011/PN.Jak.Sel. tanggal 21 April 2011. 9


Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 26/Pdt.G/ 2013/PN Jkt.Pst.

Perdata. Gugatan Gaston Investment Limited, Tergugat Wanprestasi. berkedudukan di Republic of VI Seychelles, sebagai Penggugat.


melawan Harijanto Karjadi, Hermanto Karjadi, Hartomo Karjadi; PT Saka Utama Dewata, PT Griya Wijaya Prestige (“GWP”), dan PT Bank Windu Kentjana International Tbk.

Gugatan Penggugat pada intinya adalah: - Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). - Menyatakan bahwa Penggugat adalah kreditur yang mempunyai hak tagih terhadap Tergugat I, II, III, IV, dan V (GWP), yang terdiri atas utang Pokok, Bunga, dan Denda sebesar USD 20,389,661.25. - Seluruh utang Tergugat I s/d V (GWP) sebesar USD 20,389,661.25 tersebut harus segera dibayar kepada Penggugat. -

92

Menurut keterangan tertulis Satuan Kerja SAM Perseroan tgl 9 Okt 2013, hasil putusan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 26/Pdt.G/ 2013/ PN Jkt.Pst. tgl 8 Okt 2013 pada intinya menyatakan: - Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian.

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak tanpa persetujuan dari agen Fasilitas Tergugat VI atau para Turut Tergugat lainnya, untuk menjual secara umum/lelang maupun secara di bawah tangan saham-saham milik Tergugat I, II, III pada Tergugat V yang digadaikan kepada Penggugat.

(“Perseroan”), berturut-turut sebagai Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI. Alfort Capital Limited, berkedudukan di Republic of Seychelles, Fireworks Ventures Limited, berkedudukan di British Virgin Island, Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. KP2LN Jakarta, berturutturut sebagai Turut Tergugat I, II, dan III.

- Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Antar Pemberi Jaminan No. 9 tanggal 28 Nopember 1995 yang dibuat di hadapan Hendra Karyadi SH, Notaris di Jakarta adalah Batal dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara Penggugat, Tergugat VI, dan para Turut Tergugat. - Menyatakan bahwa PT Bank Windu Kentjana International Tbk. sebagai agen Fasilitas (Agen Jaminan) sudah tidak berhak lagi menjadi agen Fasilitas.

- Menyatakan GWP membayar kewajibannya kepada Penggugat, yaitu Pokok, Bunga, dan denda serta biaya lainnya. - Menyatakan bahwa Akta Perjanjian antar pemberi kredit No. 9 tanggal 28 Nop 1995 yang dibuat di hadapan Hendra Karyadi SH Notaris di Jakarta adalah Batal dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara Penggugat dan para Tergugat. - Menyatakan PT Bank Windu Kentjana International Tbk. sebagai agen Fasilitas (Agen Jaminan) sudah tidak berhak lagi menjadi agen Fasilitas. Saat ini Perseroan menunggu apakah ada upaya banding dari Tergugat I s/d V (GWP).

Perseroan menyatakan bahwa sehubungan perkara dengan PT Geria Wijaya Prestige (“GWP”), Perseroan berkeyakinan bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan melalui negosiasi dan tidak akan mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan dengan pertimbangan: (1) Perseroan sudah mencadangkan 100% dari tuntutan ganti rugi tersebut yakni sejumlah Rp 2,3 milyar; dan (2) Perseroan masih memiliki Hak Tagih atas GWP yang jumlahnya jauh melebihi tuntutan ganti rugi. Baik perkara yang dihadapi/melibatkan Perseroan maupun permasalahan hukum Perseroan tersebut tidak secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan, harta kekayaan dan kelangsungan usaha Perseroan.

13. Keterangan Tentang Aset Tetap Sebagian besar aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan adalah berbentuk bangunan dan inventaris kantor yang digunakan oleh Perseroan sebagai jaringan operasional. Perseroan tidak memiliki seluruh jaringan operasionalnya, dan menyewa beberapa tempat untuk penambahan jaringan operasional. Keterangan mengenai status jaringan operasional dan nilai aset dari tiap-tiap jaringan operasional dijelaskan pada Bab VIII Prospektus ini mengenai Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan. Per 31 Juli 2013, nilai buku dari aset tetap Perseroan adalah sebesar Rp 114.037 juta. 14. Asuransi Perseroan telah menutupi pertanggungan Property All Risk terhadap aset Perseroan berupa bangunan dan/ atau inventaris kantor kepada PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, PT Asuransi Central Asia dan PT Asuransi Jaya Proteksi dengan pertanggungan Rp. 63.901 untuk PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, Rp. 17.000 untuk PT Asuransi Central Asia dan Rp 2.083 untuk PT asuransi Jaya Proteksi. Nilai pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk melindungi aset tetap Perseroan. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan masing-masing penyedia jasa asuransi tersebut di atas.

93


VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 1.

Umum

Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Multicor, pada tanggal 2 April 1974 berdasarkan Akta No. 4 dari Bagijo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. Y.A. 5/369/19 tanggal 12 Oktober 1974 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93 tanggal 19 November 1974, Tambahan No. 719. Pada tahun 2007, berdasarkan Akta No. 172 tanggal 28 November 2007 dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta dan kemudian diubah dengan akta No. 01 tanggal 3 Januari 2008 dibuat di hadapan Budiningsih Kurnia, S.H., pengganti Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta nama Perseroan diubah menjadi PT Bank Windu Kentjana International Tbk. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan anggaran dasar untuk penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta No. 172 tanggal 28 November 2007 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H. Notaris di Jakarta jo. akta No. 01 tanggal 3 Januari 2008 dibuat di hadapan Budiningsih Kurnia, S.H. pada waktu itu pengganti Eliwaty Tjitra, S.H. Notaris di Jakarta, dimohonkan persetujuan oleh Notaris tersebut dengan sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang diterima tanggal 8 Januari 2008 dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusannya No. AHU-00982.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 8 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan diberitahukan oleh Notaris tersebut dengan sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model III yang diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10.0637 tanggal 09 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Juli 2008 di bawah No. 58, Tambahan No. 12219, kemudian dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1. tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, sebagaimana termaktub dalam akta No. 189 tanggal 24 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H. Notaris di Jakarta, dimohonkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk pasal 1 s/d pasal 4 dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU39470.AH.01.02. Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 Agustus 2010, Daftar Perseroan No. AHU-0059854.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 10 Agustus 2010 dan untuk penyesuaian pasal 5 s/d pasal 30 Anggaran Dasar diberitahukan oleh Notaris tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam suratnya kepada Notaris tersebut No. AHU.AH.01.10-21599 tanggal 23 Agustus 2010, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Windu Kentjana International Tbk, Daftar Perseroan No. AHU-0062920.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 September 2011 di bawah No. 71, Tambahan No. 27346, kemudian dilakukan perubahan sebagaimana termaktub dalam akta No. 170 tanggal 27 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H. Notaris di Jakarta, untuk perubahan aggaran dasar pasal 18 ayat 3. Anggaran Dasar diberitahukan oleh Notaris tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam suratnya kepada Notaris tersebut No. AHU.AH.01.10-31141 tanggal 27 Agustus 2012, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Windu Kentjana International Tbk, Daftar Perseroan No. AHU0076581.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Akta No. 150 tanggal 16 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H. Notaris di Jakarta, untuk perubahan anggaran dasar pasal 4 ayat 2 dan pasal 30 Anggaran Dasar diberitahukan oleh Notaris tersebut kepada

94

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam suratnya kepada Notaris tersebut No. AHU.AH.01.10-31547 tanggal 29 Agustus 2012, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Windu Kentjana International Tbk, Daftar Perseroan No. AHU-0077580.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 29 Agustus 2012, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam akta No. 49 tanggal 11 November 2013, dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H. Notaris di Jakarta yang pada saat ini sedang dalam proses pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan oleh Notaris tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perseroan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat di Equity Tower Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5253, Komp. SCBD Lot 9, Jakarta. Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat, 22 kantor cabang, 21 kantor cabang pembantu, dan 31 kantor kas yang berlokasi di Pulau Jawa, Bali, Sumatra, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menjalankan kegiatan umum perbankan. Perseroan telah beroperasi secara komersial sejak tahun 1993. Perseroan adalah sebuah bank devisa swasta nasional. Visi Perseroan adalah menjadi Menjadi Bank Fokus Usaha Kecil Menengah Yang Terkemuka. Misi Perseroan adalah sebagai berikut:

Memberikan layanan prima yang mengesankan bagi para nasabah, seiring kepedulian Perseroan pada perkembangan usaha nasabah, serta menjaga hubungan yang baik; Memastikan ketepatan, integritas dan akuntabilitas produk dan layanan kami; Meningkatkan kinerja kami dengan kualitas, tanggung jawab dan tenaga kerja yang terpercaya.

Sejarah, Kegiatan Dan Prospek Usaha PT Bank Windu Kentjana International Tbk (“Perseroan”) merupakan Bank Devisa yang sahamnya telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Perseroan merupakan bank hasil penggabungan (merger) antara PT Bank Multicor Tbk dan PT Bank Windu Kentjana. Dalam penggabungan tersebut, pihak yang menggabungkan diri adalah PT Bank Windu Kentjana sedangkan pihak yang menerima penggabungan adalah PT Bank Multicor Tbk, dengan demikian dalam proses penggabungan tersebut PT Bank Multicor Tbk bertindak sebagai surviving bank. Latar belakang dari penggabungan usaha ini adalah untuk memaksimalkan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing bank yang ada sehingga dapat menciptakan sinergi yang baru, baik dalam penggunaan modal, jaringan usaha yang lebih luas maupun sumber daya manusia. Semakin ketatnya persaingan di sektor perbankan, tidak saja mendorong Perseroan untuk menciptakan strategi bisnis yang efisien dan efektif, tetapi juga mendorong Perseroan untuk mengembangkan berbagai produk dan jasa layanan perbankan sebagai sumber non-interest earning income. Nasabah adalah faktor terpenting bagi Perseroan dalam menunjang keberhasilan usahanya. Oleh karena itu Perseroan berusaha untuk lebih meningkatkan jasa perbankan dengan memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas, sehingga Perseroan dapat meningkatkan daya saingnya terhadap bank-bank lain. Perseroan melakukan penyaluran kredit ke berbagai kegiatan usaha utama Bank, yakni kepada perdagangan, jasa pengangkutan, perusahaan pembiayaan, properti, dan distribusi, industri kehutanan, industri pariwisata dan pergudangan serta pembiayaan kendaraan bermotor dan pembiayaan perumahan. Penyaluran kredit Perseroan dialokasikan pada sektor usaha kecil menengah sebagai fokus utama, di samping sektor konsumsi, sektor retail dan korporasi. Kebijakan perkreditan akan lebih diarahkan agar dapat memberikan solusi bagi kebutuhan usaha nasabah.

95

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Situasi perekonomian Indonesia hingga triwulan III 2013 secara umum masih terkendali baik, volatilitas nilai tukar Rupiah relatif masih terjaga didukung oleh kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia. Sejumlah sektor usaha dinilai masih cukup menjanjikan dan prospektif termasuk sektor perdagangan besar dan eceran, sektor jasa dan sektor industri pengolahan dengan bahan baku domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,8% (yoy) pada triwulan II-2013, setelah mencatat pertumbuhan 6,0% (yoy) pada triwulan I-2013. Tingkat pertumbuhan ini relatif masih tinggi dibanding negara-negara lain di tengah belum pulihnya kondisi ekonomi global. Perekonomian nasional menunjukkan pertumbuhan yang lebih rendah dari prakiraan sebelumnya, maka Bank Indonesia merevisi pertumbuhan ekonomi tahun 2013 menjadi 5,5%-5,9% dari semula 5,8%-6,2%. Sementara tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih akan berlangsung hingga akhir tahun ini. Menurut prediksi Bank Indonesia, Rupiah akan berada di level antara Rp 10.000 hingga Rp10.200 per dolar Amerika Serikat. Angka tersebut, tentunya jauh dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 sebesar Rp 9.600 per dolar AS. Menurut Bank Indonesia, hingga akhir tahun ini inflasi akan berada di level 8,6 hingga 9,2 persen. Tingginya angka inflasi tersebut juga melebihi asumsi APBN 2013, yang dipatok sebesar 7,2 persen. Dalam kondisi persaingan dalam industri perbankan yang semakin kompetitif, pemegang saham, manajemen dan sumber daya manusia Perseroan berkomitmen untuk selalu berupaya mempertahankan dan mengembangkan keunggulan kompetitif Perseroan. Dalam tahun 2013 Perseroan mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat organisasi, optimalisasi jaringan kantor yang ada, serta meningkatkan volume usaha dengan tetap berasaskan pada prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan Perseroan senantiasa melaksanakan praktek tata kelola perusahaan yang baik. Sesuai dengan visi dan misi, dan memperhatikan skala bisnis saat ini, Perseroan dalam jangka pendek dan menengah masih memfokuskan usahanya pada peningkatan pertumbuhan usaha terutama untuk sektor kecil menengah. Arah Kebijakan Perseroan Rencana Strategis Bank, dengan melakukan penjabaran visi dan misi perusahaan dalam strategi dan program kerja jangka panjang serta pengukuran komitmen Direksi terhadap pelaksanaan strategi perusahaan yang sesuai dengan visi dan misi, di samping itu juga melakukan Pengembangan fungsi khusus dalam organisasi : - Fungsi Pengembangan Strategi: Untuk mengkoordinasi pengembangan strategi yang terintegrasi dan mengukur komitmen Direksi terhadap pelaksanaan strategi perusahaan yang sesuai dengan visi dan misi - Pengintegrasian strategi perusahaan dengan melibatkan seluruh unit kerja - Pengembangan kriteria pengukuran atas rencana kerja baik kriteria bisnis maupun non-bisnis Arah Kebijakan Bank Windu, yang telah disepakati seperti yang telah dituangkan dalam rencana bisnis Bank Windu tahun 2013-2015, kebijakan Bank Windu pada tahun 2013 diarahkan untuk konsolidasi internal dan mendorong penyempurnaan penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara sistematis dan terencana sehingga seluruh unit kerja yang ada bisa melakukan berbagai upaya optimal dalam menjalankan fungsinya secara baik dan benar dan sesuai aturan-aturan internal bank dan aturan Bank Indonesia. Untuk itu, sementara pada tahun 2013 Bank tidak melakukan Pengembangan jaringan kantor, karena akan lebih fokus pada upaya Optimalisasi Kantor-Kantor yang ada dan Pendalaman Bisnis Kantor. Peningkatan empowerment fungsi Kepatuhan agar secara konsisten mendorong terciptanya budaya kepatuhan pada semua fungsi-fungsi yang ada dalam organisasi terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berpijak implementasi visi dan misi yang ada dan melihat skala bisnis Bank Windu saat ini, maka ke depan Perseroan memfokuskan pertumbuhan bisnis secara organik dan lebih meningkatkan portfolio bisnis usaha menengah secara konsisten dan berkelanjutan dengan spreading risiko yang lebih tersebar, juga melakukan upaya optimalisasi dan pendalaman bisnis terhadap unit-unit bisnis yang ada (kantor cabang).

96

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Kebijakan Perseroan dalam jangka pendek akan lebih difokuskan pada upaya melakukan optimalisasi dan efisiensi, yang mencakup upaya-upaya sebagai berikut : 1. Melakukan implementasi perbaikan penerapan Good Corporate Governance (GCG) sesuai Action Plan yang telah disampaikan ke Bank Indonesia. 2. Melakukan upaya optimalisasi atas seluruh unit bisnis yang ada, sehingga bisnis yang digarap benarbenar optimal dan sesuai dengan kapasitas minimal unit bisnis yang ada, sehingga tidak ada lagi unit bisnis yang memiliki business volume di bawah standar minimal Bank Windu. 3. Melakukan upaya pendalaman bisnis dari seluruh unit bisnis yang ada agar memiliki banyak variasi bisnis dan sumber fee based income yang memadai dan dapat mengcover seluruh biaya operasional yang ada. 4. Meningkatkan volume funding dan lending sesuai dengan target yang ditetapkan manajemen. 5. Meningkatkan service excellence kepada seluruh nasabahnya, sehingga diharapkan nasabah bisa loyal dan terus berhubungan dengan Perseroan 6. Melakukan pengendalian biaya untuk semua unit, sehingga tercipta efisiensi dan rasio BOPO dapat ditekan. 7. Meningkatkan margin Bank Windu yang memadai sesuai dengan kapasitas bisnis yang ada serta upaya pengendalian yang dilakukan. Kebijakan Perseroan dalam jangka menengah diarahkan untuk upaya konsistensi dan berkelanjutan dari kebijakan jangka pendek Perseroan, sebagai berikut : 1. Melakukan upaya evaluasi dan perbaikan secara terus menerus sekaligus penyempurnaan atas Sistem pengendalian intern Perseroan terutama pada pelaksanaan dan penerapan manajemen risiko Bank, Good Corporate Governance dan Fungsi Kepatuhan, sehingga untuk jangka panjang akan menciptakan kegiatan usaha Perseroan yang efisien dan efektif. 2. Memfokuskan pada upaya-upaya perbaikan infrastruktur kantor yang ada yang sebelumnya kurang terawat, sehingga bisa meningkatkan upaya pelayanan yang memadai kepada seluruh nasabahnya dan memberikan dampak positif pada peningkatan pelayanan bank. 3. Melakukan penyempurnaan atas struktur organisasi bisnis yang ada yang disesuaikan dengan pertumbuhan bisnis Perseroan, sehingga bisa cepat beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal yang terjadi. 4. Perbaikan dan penyempurnaan atas seluruh SOP yang ada serta perbaikan terhadap Sistem Teknologi Informasi yang ada, sehingga bisa mendukung terhadap upaya-upaya pengembangan dan peningkatan bisnis yang ada. Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank

Peningkatan Optimalisasi Bisnis (Business Optimalization) 1. Fokus pada upaya peningkatan semua unit bisnis yang ada disesuaikan dengan karakteristik pasar, serta segmentasi bisnis yang dituju 2. Melakukan upaya Sales Clinic & Sales Coaching terhadap semua unit bisnis yang belum tumbuh secara optimal. 3. Membuat crash program baik funding atau lending, agar semua unit bisnis bisa tumbuh sesuai dengan standar minimal volume bisnis yang telah ditetapkan. 4. Meningkatkan jumlah tenaga marketing untuk menunjang pertumbuhan bisnis secara optimal. 5. Meningkatkan mutu layanan kepada nasabah (“service excellence”), untuk memberikan kenyamanan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank.

Pendalaman Bisnis (Business Deepening) 1. Seluruh unit bisnis diarahkan untuk melakukan berbagai upaya kreatif dan inovatif terhadap produkproduk yang dijual, sehingga bisa lebih banyak produk yang dijual dan risiko yang terjadi bisa lebih merata.

97

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK 2. Dalam rangka meningkatkan fee based income, semua unit bisnis diarahkan untuk melakukan upaya peningkatan jasa Bank Windu 3. Mendorong semua unit bisnis untuk melakukan upaya persuasif agar nasabah-nasabah untuk memiliki berbagai produk dan layanan bank

Meningkatkan Volume Funding dan Lending 1. Mendorong semua Unit Bisnis agar dapat meningkatkan volume funding dan lending secara berimbang. 2. Memperbanyak tim marketing agar bisnis dapat tumbuh secara berkelanjutan dan bisa melakukan maintenance nasabah yang ada dengan baik. 3. Mendorong pelaksanaan mini event (mini expo/pameran/open table) pada suatu momen tertentu, sehingga bisa meningkatkan jumlah rekening dan volume bisnis. 4. Mendorong semua lini untuk selalu bersinergi dalam peningkatan bisnis dalam melakukan pemasaran produk dan layanan bank.

Pengendalian Biaya 1. Semua unit kerja dalam organisasi diarahkan untuk melakukan pengendalian pengendalian biaya, diantaranya biaya overhead. 2. Pengendalian biaya diarahkan untuk menciptakan efisiensi biaya, sehingga meningkatkan rentabilitas bank.

Cakupan Wilayah Pemasaran, Segmen Pasar dan Peluang Perluasan Wilayah Pemasaran. Perseroan mnegarahkan pertumbuhan volume usaha dengan memanfaatkan jaringan 75 kantor yang telah tersebar luas terutama di kota-kota besar di Indonesia, mencakup Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Cikarang, Bekasi, Serpong, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Pontianak, Bandar Lampung, Pekanbaru, Palembang, Tanjung Pinang, Kijang, Batam, hingga Ranai Natuna. Pada umumnya kantor-kantor Perseroan terletak pada lokasi strategis yang merupakan sentra-sentra bisnis kota setempat, misalnya Tanah Abang Jakarta, Nagoya Batam, Darmo Square Surabaya, Pasar Klewer Solo, Naripan Bandung, Pajajaran Bogor, Teuku Umar Denpasar dan Jalan Pemuda Semarang. Lokasi-lokasi kantor Perseroan sesuai dengan target segmen yang dituju yaitu sektor usaha kecil menengah. Secara umum prospek usaha sejumlah sektor bisnis masih memiliki peluang yang sangat besar, terutama untuk skala kecil menengah yang menjadi target bisnis Perseroan, dimana segmen ini kurang dapat dilayani oleh Bank skala besar atau Bank milik asing, sehingga merupakan potensi baik bagi Perseroan untuk meraih segmen pasar ini. Menyadari peluang besar pada sektor usaha kecil menengah, perluasan penetrasi usaha pada kantor baru pada kota yang potensial untuk bisnis, atau mengembangkan kantor cabang pembantu pada kota yang sudah memiliki kantor cabang Perseroan.

Kegiatan Promosi Dalam penghimpunan dana diupayakan dengan memanfaatkan jaringan usaha yang ada dan memperkuat marketing officer pada kantor-kantor Perseroan. Perseroan bertekad untuk meningkatkan upaya penghimpunan dana nasabah dari Rekening Tabungan dan Giro, disamping tentunya tetap meningkatkan Deposito Berjangka yang masih merupakan sumber dana terbesar bagi bank hingga saat ini. Strategi penggalangan dana murah ini di tempuh guna meminimalkan biaya serta menjaga posisi pendanaan agar tetap terkontrol, sehingga posisi likuiditas terjaga dan perolehan spread margin lebih baik. Produk dana murah yang sudah ada akan dikembangkan menjadi lebih menarik dan inovatif, khususnya Tabungan dan Giro, dengan kemasan dan promosi yang lebih baik, termasuk pemberian berbagai hadiah menarik. Sedangkan produk deposito sebagai tumpuan dana bank akan ditingkatkan dengan pertumbuhan jumlah Deposan yang lebih besar dengan spreading risiko yang lebih luas, serta penetapan kebijakan suku bunga yang kompetitif dalam batas kewajaran. Untuk mempermudah

98

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK nasabah bank dalam melakukan transaksi lewat ATM, Bank Windu memanfaatkan Prima yang sudah tersebar luas.

Jaringan ATM

Prospek usaha Perseroan di masa mendatang juga tidak terlepas dari risiko fluktuasi kurs dan suku bunga, mengingat Perseroan harus memelihara eksposur risiko (nilai tukar dan suku bunga) dalam batasan yang aman, yaitu tetap terjaga dalam batasan yang telah ditetapkan secara internal maupun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan senantiasa menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip perbankan yang sehat serta pelaksanaan sistem manajemen risiko yang prudent.

2. Jaringan Kantor Berikut merupakan keterangan mengenai jaringan kantor Perseroan per 31 Juli 2013 : Status Kepemilikan / Berakhirnya masa sewa

Lokasi

Nilai buku tanah dan bangunan (Rp)

Kantor Pusat Equity Tower, Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Komp SCBD Lot 9, Jakarta

Milik

29.664.310.848

Kantor Cabang Cabang S. Parman Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 92, Jakarta

Sewa (28 Februari 2013)

2

Cabang Asemka Jl. Asemka No. 24-26, Jakarta

Milik

558.565.343

Cabang Tanah Abang Jl. KH Fachrudin Blok C 47-48, Tanah Abang Bukit (AURI), Jakarta

Milik

1.060.691.432

1

301.392.691

Milik

1.712.888.202

Hak Pemakaian (23 Agustus 2023)

2.004.857.917

Cabang Kebayoran Lama Jl. Raya Kebayoran Lama, Komp Permata Kebayoran Plaza Blok A No.3-4, Jakarta Cabang Kebayoran Baru Jl. RS Fatmawati No.59, Jakarta Cabang Kelapa Gading Kompleks Ruko Inkopal No 5 C, Kelapa Gading, Jakarta

Milik

Cabang Jatinegara Bukit Duri Plaza, Jl. Jatinegara Barat No. 54 E, Jakarta

Milik

Cabang Pajajaran Jl. Pajajaran No.70 E, Bogor

Milik

Cabang Naripan Jl. Naripan No.79-81, Bandung

916.706.667 1.959.072.528

Sewa (30 November 2013)

Cabang Pemuda Ruko Pemuda Mas Blok A No. 14, Jl. Pemuda 150, Semarang

Milik

Cabang Veteran Jl. Veteran No.68, Solo


Cabang Darmo Square Komp. Darmo Square Blok D 8, Jl. Raya Darmo No.54-56, Surabaya Cabang Brigjen Katamso Jl. Brigjen Katamso No.88, Batu 2, Kepulauan Riau

99

3.106.057.935

-

Milik

2.119.433.764

Milik

1.538.949.546

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Cabang Pontianak Jl. IR H. Juanda No. 67-68

-

Sewa (31 Maret 2015)

Cabang Batam Nagoya Lama, Jl. Imam Bonjol Blok E No. 9-10

3.369.567.519

Milik

Cabang Denpasar Jl. Teuku Umar Blok A2, Denpasar

Sewa (15 Juni 2015)

-

Cabang Palembang Jl Sudirman No. 1129, Palembang


-

Sewa (14 Juli 2015)

-

Cabang Equity Equity Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Komp SCBD Lot 9, Jakarta Cabang Yogyakarta Jl Pangeran Diponegoro No. 11-13, Yogyakarta

-

Sewa (24 Agustus 2020)

Cabang Pekanbaru Jl. IR Jend Ahmad Yani No. 2J, Pekanbaru

Sewa (1 Mei 2015)

-

Cabang Bandar Lampung Jl Jend Sudirman No. 60 B-C, Bandar Lampung

30157.934.230

Milik

Cabang Sukabumi Jl Jend Ahmad Yani No 4, Sukabumi

Sewa (27 Oktober 2015)

-

Kantor Cabang Pembantu Cabang Pembantu Pesanggrahan Jl. Pesanggrahan Raya 3C, Meruya, Jakarta

Milik

1.407.011.667

Cabang Pembantu Hasyim Ashari Jl. KH Hasyim Ashari No.40, Jakarta

Milik

636.532.249

Cabang Pembantu Glodok Jl. Pinangsia (Glodok Plaza) Blok H No.40, Jakarta

Sewa (7 April 2018)

Cabang Pembantu Bendungan Hilir Proyek Pertokoan Bendungan Hilir, Jl. Bendungan Hilir Kav.36 A No.3, Jakarta Cabang Pembantu Pecenongan Jl. Pecenongan No.88, Jakarta

Hak Pemakaian (30 Nov 2013)

Milik

Cabang Pembantu Cempaka Mas Komp. Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, Jl. Letjen Suprapto Blok G No. 6, Jakarta Cabang Pembantu Melawai Jl. Melawai Raya No.19 E, Jakarta

Milik

-

3

116.047.208

2.897.508.710

2.235.522.938

Milik

906.395.439

Milik

-

Cabang Pembantu Pluit Ruko Central Bisnis Pluit Blok A 5, Jl. Pluit Sakti Raya 28, Jakarta

Milik

1.095.148.923

Cabang Pembantu Pondok Bambu Jl. Pahlawan Revolusi No.3, Jakarta

Milik

171.302.500

Cabang Pembantu Dewi Sartika Jl. Dewi Sartika Ruko Central Blok C No.1, Bogor

Milik

248.981.250

Cabang Pembantu Mangga Dua Pusat Grosir Pasar Pagi Lt 3, Blok D No.8, Jl. Arteri Mangga Dua Raya, Jakarta

Cabang Pembantu Tangerang Merdeka Jl. Merdeka No. 207 D, Tangerang

Sewa (15 April 2017)

100

-

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Cabang Pembantu Kalimalang Komp Duta Plaza Blok B II No. 3-4, Jl. KH Noor Ali, Bekasi Cabang Pembantu Sudirman Jl. Jend Sudirman No.91 A, Ruko Sudirman Plaza, Bandung Cabang Pembantu Beteng Jl. Beteng No.67, Semarang Cabang Pembantu Pasar Klewer Pasar Klewer Blok EE No. 21-22, Jl. Dr. Rajiman, Solo Cabang Pembantu Darmo Boulevard Jl. Bukit Darmo Boulevard Kav 15 No 10 A, Surabaya

Milik

-

Sewa (14 Juli 2016)

-

Milik

330.877.066

Hak Penempatan (1 Juni 2014)

239.126.833


-

Cabang Pembantu Majapahit Jl. Brigjen. Katamso No. 31 A, Semarang

Milik

3.155.735.833

Cabang Pembantu Surya Kencana Jl. Surya Kencana No. 83, Bogor

Milik

999.740.834

Cabang Pembantu Cibinong

Milik

2.042.124.552

Ruko B, Jl. Raya Bogor KM 43, Cibinong Cabang Pembantu Jababeka

-


Kawasan Jababeka, Komplek Ruko CBD Jababeka Blok CD No. 5, Jl. Niaga Raya Kav. AA3, Jababeka 2, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi, Propinsi Jawa Barat

Kantor Kas Kantor Kas Green Ville Komp. Green Ville Blok AS No.40 A, Jakarta

Milik

999.527.243

Kantor Kas Jembatan Lima Jl. KH Moch Mansyur No.165 AA, Jakarta

Milik

1.326.699.655

Kantor Kas Mangga Besar Jl. Mangga Besar Raya No.10A, Jakarta

Milik

1.023.158.519

Kantor Kas Batavia Menara Batavia Lt. 2, Jl. KH Mas Mansyur Kav.126, Jakarta

Sewa (31 Desember 2014)

Kantor Kas Panin Gedung PANIN Center Lt. 9, Jl. Jend Sudirman Kav 1, Jakarta Kantor Kas Ketapang Ruko Ketapang Business Center Blok A 9,Jl. KH. Zainul Arifin No. 20, Jakarta Kantor Kas Intiland Intiland Tower Main Lower Ground, Jl. Jend.Sudirman Kav. 32, Jakarta Kantor Kas Tanah Abang Pasar Tanah Abang Blok A Lt. B1, Los F 86, Jakarta

-

Sewa (13 Juni 2014)


Sewa (22 Juli 2014)

2.941.966.500

-

Hak Pemakaian (2025)

Kantor Kas Indocement Wisma Indocement Lt. Dasar, Jl. Jend Sudirman Kav 70-71, Jakarta Kantor Kas Indomobil Wisma Indomobil Lt. Basement, Jl. MT Haryono Kav 8, Jakarta Kantor Kas Permata Kuningan Gedung Permata Kuningan Lt. Dasar, Jl. Kuningan Mulia Kav 9 C, Jakarta Kantor Kas Laguna Pluit Apartemen Laguna Pluit Lt. Dasar No. 23, Jl. Pluit Timur Blok MM,

101


1.851.516.647 2

-


-


-

Milik

302.524.731

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Jakarta

Kantor Kas Sunter Ruko Puri Mutiara Sunter Jl. Griya Utama Blok D No. 7, Jakarta Kantor Kas Kramat Jati Ruko Pasar Induk Kramat Jati , Blok D 2 No.16, Jl. Raya Bogor Km. 17, Jakarta


-

931.894.347

Hak Pemakaian (17 September 2029)

Kantor Kas Rawamangun Jl. Pemuda No.33 A, Rawamangun, Jakarta

Milik

1.951.558.937

Kantor Kas Depok Jl. Margonda RayaNo. 06652, Ruko Margonda, Depok

Milik

1.424.807.152

Kantor Kas BSD City ITC BSD Blok R No.39, BSD City, Tangerang

Milik

856.355.034 -

Kantor Kas Asia Afrika Jl. Asia Afrika No.82, Bandung


Kantor Kas Kijang Jl. Hang Jebat, Kec. Bintan Timur, Kel. Kijang, Kepulauan Riau Kantor Kas Tj Pinang Merdeka Jl. Merdeka No.100, Tanjung Pinang kota

Kantor Kas Harapan Indah

2

-


-

Sewa (10 Juli 2014)

-

1.013.208.500

Milik

Ruko Boulevard Hijau Blok B8 No. 52, Bekasi Kantor Kas Natuna Jl. Sudirman, Ranai Natuna

Sewa (31 Juli 2014)

-

Kantor Kas Pasar Atom Pasar Atom Mall Lt 4, Jl. Stasiun Kota No. 7 A, Surabaya


-

Kantor Kas Taman Palem Ruko Taman Palem Lestari, Palm Square Blok G2 No. 8, Jakarta

2.076.147.333

Milik

Kantor Kas Tangerang City Ruko Business Park Tangerang City Blok E No. 28, Tangerang


-

Kantor Kas Plaza Abda Plaza Abda Lt Dasar, Jl. Jend. Sudirman Kav.59, Jakarta


-

Kantor Kas Kebumen Jl Kebumen Darat No. 912, Palembang


-

Kantor Kas Pasar Segar

Milik

Komp Pasar Segar Blok RA 1, No. 10, Bintaro, Tangerang

Milik

Kantor Kas Hibrida Jl. Raya Kelapa Hibrida Blok RB 1 No. 23, Jakarta

Milik

847.370.495

1.597.908.155

Kantor Kas Kopo Jl. Raya Taman Kopo Indah, Blok Sayati, Kav. M No. 2, Kelurahan Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Prov. Jawa Barat.

Milik

877.046.800

Kantor Kas Lippo Cikarang Komplek Ruko Plaza Menteng, Jl. Muhamad Thamrin Lippo Cikarang Kav. Blok A-29, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Lemah Abang, Propinsi Jawa Barat

102


-

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Keterangan: 1 Akan dilakukan penurunan hak atas tanah dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan, peralihan hak kepada Perseroan dan pendaftaran peralihan hak atas nama Perseroan. 2 Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan masih melakukan proses negosiasi harga untuk perpanjangan masa sewa. 3 Perseroan hingga akhir Nopember 2013 harus melakukan pengosongan/pindah tempat usaha dikarenakan Pasar Kota Bendungan Hilir Jl. Bendungan Hilir Kav. 36A, Jakarta akan segera dibongkar untuk peremajaan / pembangunan oleh PD Pasar Jaya / Pemda DKI Jakarta.

Selain jaringan operasional di atas, nasabah Perseroan juga dapat menggunakan jaringan ATM PRIMA dengan jumlah lebih dari 10.000 jaringan.

3. Keunggulan Kompetitif Pemberian Layanan Terbaik untuk Nasabah Perseroan, sesuai dengan misinya, terus berkomitmen dan selalu memberikan layanan terbaik kepada nasabah-nasabahnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perseroan selama ini masih sangat baik dengan pertumbuhan dana pihak ketiga yang relatif stabil dan konsisten. Kepercayaan masyarakat ini tetap dijaga dan terus ditingkatkan dengan peningkatan mutu layanan di setiap tingkatan dan produk yang menarik, disertai kebijakan suku bunga yang kompetitif.

Jaringan Kantor di Lokasi-lokasi Strategis Perseroan telah memiliki 75 kantor hingga saat prospektus ini diterbitkan, yang meliputi sejumlah daerah dan kota-kota yang memiliki pasar potensial. Dengan memiliki kantor-kantor di lokasi-lokasi strategis, Perseroan dapat terus memaksimalkan peluang-peluang yang ada. Lokasi kantor diantaranya meliputi Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Bandung, Batam, Lampung, Pontianak, Pekanbaru, Bali, Yogyakarta, Natuna, Palembang, Sukabumi dan Cibinong. Di samping itu, untuk lebih mengembangkan pangsa pasar yang potensial pada lokasi yang lebih strategis, akan dilakukan dengan cara re-lokasi kantor. Selain itu, untuk peningkatan layanan bagi penabung, Perseroan sejak tahun lalu telah menggunakan jaringan ATM Prima yang tersebar di seluruh Indonesia.

103

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Reputasi Perseroan yang Baik Pengelolaan Perseroan selama ini konservatif dan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dengan reputasi baik. Nama Perseroan dikenal di kalangan pelaku bisnis, terutama di sektor perdagangan retail. Kinerja keuangan selama ini terjaga baik dengan meningkatnya pertumbuhan volume usaha dari tahun ke tahun.

Sistem Informasi yang Akurat dan Terintegrasi Salah satu keunggulan bersaing Perseroan adalah sistem informasi manajemen yang akurat dan terintegrasi. Sistem ini terus disempurnakan dari waktu ke waktu sehingga informasi yang diperlukan tersedia secara akurat, tepat waktu dan dapat dimanfaatkan dengan cepat untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajemen. Pengembangan teknologi juga terus dilakukan dalam mendukung kegiatan operasional yang dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada para nasabah Perseroan.

4. Kegiatan Usaha Perseroan menghadapi persaingan dalam menjalankan kegiatan usahanya, dari bank umum swasta nasional yang terutama dalam peer group, bank pemerintah daerah dan bank pemerintah. Perseroan juga secara tidak langsung menghadapi persaingan dari institusi keuangan lainnya. Tingkat persaingan bank ke depan akan semakin ketat, dimana bank-bank skala kecil menengah (peer group) masuk pada market segmentation yang sama. Sebagai bank devisa swasta dengan fokus pada pemberian kredit untuk usaha kecil, menengah dan besar, Perseroan berusaha memanfaatkan keunggulan bersaingnya, yaitu jaringan kantor yang luas dan strategis dengan didukung oleh sistem informasi IT yang kuat, serta fokus pada mutu pelayanan kepada nasabah yang tinggi sehingga Perseroan memiliki posisi khusus dibandingkan para pesaingnya. Segmen sektor usaha kecil dan menengah umumnya tidak dilayani oleh bank-bank lokal milik asing saat ini, yang merupakan peluang bagus bagi Perseroan untuk meraih segmen pasar ini. Adapun pesaing terdekat Perseroan saat ini adalah bank-bank umum swasta nasional dengan nilai aset di bawah Rp 10 triliun dengan fokus pada segmen usaha kecil menengah dan besar, seperti Bank Mestika Dharma, Bank ICB Bumiputera, Bank Bumi Arta, Bank Capital Indonesia, Bank QNB Kesawan, Bank Nusantara Parahyangan..

5. Kegiatan Penghimpunan Dana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengandalkan seluruh jaringan kantor Bank sejumlah 75 kantor yang tersebar di kota-kota besar yang sudah beroperasi saat ini. Dalam penghimpunan DPK, Perseroan berupaya untuk meningkatkan porsi dana dengan biaya yang lebih murah yaitu Giro dan Tabungan, dengan menawarkan promo yang menarik. Sementara dana dari Deposito Berjangka yang merupakan sumber dana terbesar bagi bank saat ini diupayakan untuk ditingkatkan lagi dan masih menjadi andalan dalam penyerapan DPK. Produk-produk Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Perseroan, terdiri dari : -

Tabungan Windu Simpanan dalam bentuk tabungan dalam mata uang Rupiah, penarikan dana tanpa batas, dapat digunakan sebagai jaminan kredit. Sebagai kepemilikan rekening dan pencatatan saldo diberikan Buku Tabungan.

-

Tabungan Tahapan Tabungan dalam mata uang Rupiah, penarikan dana tanpa batas, dapat digunakan sebagai jaminan kredit. serta dilengkapi dengan fasilitas dapat melakukan transaksi di seluruh ATM yang berlogo PRIMA dan online di seluruh kantor perseroan, serta bisa juga berfungsi sebagai kartu Debit. Sebagai bukti kepemilikan rekening dan pencatatan saldo diberikan Buku Tabungan.

104


Tabungan Kentjana Tabungan dalam mata uang Rupiah, yang lebih ditekankan pada nasabah yang selain simpanannya mendapatkan bunga, tetapi juga mendapatkan hadiah lain yang bersipat pasti. Sebagai bukti kepemilikan rekening dan pencatatan saldo diberikan Buku Tabungan.

-

Deposito Berjangka (Rupiah, Dollar Amerika, Dollar Singapore dan Euro) Deposito dalam mata uang Rupiah, Dollar Amerika, Dollar Singapore dan Euro dengan jangka waktu yang flexible (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan) dan dengan tingkat bunga yang menarik.

-

Giro (Rupiah, Dollar Amerika, Dollar Singapore dan Yen) Simpanan dalam bentuk rekening giro, baik untuk perorangan maupun perusahaan, dalam mata uang Rupiah, dengan media penarikan berupa Cek atupun Bilyet Giro serta dengan suku bunga yang menarik. Tabel berikut ini menunjukan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dalam 3 tahun terakhir (dalam jutaan rupiah) Keterangan Rupiah Giro Tabungan Deposito Berjangka Mata Uang Asing Giro Deposito Berjangka Jumlah Simpanan Nasabah

31 Juli 2013 Saldo Pertumbuhan (%) 583.113 9,92% 452.938 ‐7,05% 4.258.324 1,56% 234.725 63,93% 292.070 19,32% 5.821.170 3,98%

31 Des 2012 Saldo Pertumbuhan (%) 530.501 487.299 4.192.712

9,60% ‐5,02% ‐4,45%

143.186 244.783 5.598.481

31 Des 2011 Pertumbuhan (%) 484.047 31,82% 513.078 92,10% 4.387.972 66,63% 133.235 ‐5,32% 295.360 35,91% 5.813.692 60,35% Saldo

7,47% ‐17,12% ‐3,70%

31 Des 2010 Saldo

367.216 267.083 2.633.335 140.724 217.327 3.625.685

6. Kebijakan Kredit Pengembangan kredit diarahkan untuk mendorong fungsi intermediasi bank yang berimbang dengan peningkatan dana, sehingga Loan to Deposit Ratio dapat lebih optimal. Dalam penyaluran kredit, manajemen Perseroan senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian (prudential banking). Penyaluran kredit diarahkan pada sektor-sektor yang dinilai masih potensial dan prospektif dengan fokus pada kualitas dan tingkat kemampuan pengembalian pinjaman debitur. Penyaluran dana masyarakat melalui kredit dengan spreading risiko yang lebih menyebar dan tidak bertumpu pada kredit-kredit dengan skala besar. Peningkatan dan fokus pada aktivitas bisnis sesuai dengan segmentasi pasar yang dituju, disertai sistem kontrol yang memadai. Kegiatan pendukung bisnis bank diarahkan untuk memperlancar dan meningkatkan kualitas pelayanan Perseroan, sedangkan kegiatan pengawasan dan monitoring akan terus diperkuat demi menjaga prinsip kehati-hatian bank.

105

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Proses Penyaluran Kredit

Pinjaman Rekening Koran Fasilitas pembiayaan untuk modal kerja dengan media penarikan berupa cek atau bilyet giro yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat.

Pinjaman Demand Loan Fasilitas pembiayaan untuk modal kerja dengan media penarikan berupa Surat Aksep, yang pencairan dan pelunasannya harus dengan memberitahukan secara tertulis sebelumnya. Pinjaman Fixed Loan Fasilitas pembiayaan untuk modal kerja yang harus ditarik sekaligus dan hanya dapat dilunasi pada saat jatuh tempo. Pinjaman Fixed Loan Insidential Fasilitas pembiayaan untuk modal kerja yang bersifat insidentil, berjangka waktu pendek, yang harus dilunasi sekaligus pada waktu jatuh tempo. Pinjaman Installment Loan Fasilitas pembiayaan untuk keperluan modal kerja ataupun untuk keperluan investasi, yang pelunasannya dilakukan secara angsuran. Pembiayaan Channeling Fasilitas pembiayaan yang pencairan dan pelunasannya dilakukan melalui pihak lain, yang secara khusus tatacaranya diatur dalam perjanjian antara Bank dengan pihak yang ditunjuk Bank untuk melakukan chanelling.

106

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Pinjaman Sindikasi Fasilitas pembiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Bank atau Lembaga Keuangan lain dalam suatu sindikasi, yang ditujukan pada proyek-proyek yang memerlukan pembiayan dalam jumlah besar. Bank Garansi Fasilitas penerbitan jaminan bank, yang bisa berupa Bid Bond, Payment Bond, Advance Payment Bond ataupun jaminan bank dalam bentuk lainnya, untuk menjamin pembayaran sejumlah uang kepada penerima bank garansi, yang ketentuannya tunduk pada ketentuan hukum Indonesia. Standby Letter of Credit (SBLC) Fasilitas penerbitan jaminan bank, jaminan bank dalam bentuk lainnya, untuk menjamin pembayaran sejumlah dana kepada penerima Standby Letter of Credit, yang ketentuannya tunduk pada Uniform Custom Practice for Documentary Credit. Letter of Credit (L/C) Fasilitas penerbitan Letter of Credit, yang bisa berupa Sight L/C, Usance L/C, Upas L/C, Red Clause L/C, Transferable L/C, Confirmed L/C, dalam bentuk surat jaminan pembayaran untuk keperluan perdagangan baik ekspor maupun impor sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Pinjaman Tust Receipt (TR) Fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk keperluan melunasi Letter of Credit yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Fasilitas Negosiasi / Diskonto Wesel Ekspor Fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk keperluan menerima uang hasil ekspor sebelum dibayarnya hasil ekspor oleh bank penerbit L/C. Kredit Pemilikan Rumah / Apartemen/ Ruko/ Kios Rukan/ Tanah Fasilitas pembiayaan untuk keperluan pembelian maupun renovasi rumah/apartemen/ruko/kios/rukan ataupun untuk pembelian kavling tanah siap bangun. Kredit Kendaraaan Bermotor Fasilitas pembiayaan untuk keperluan pembelian kendaraan bermotor baik baru maupun bekas, baik roda dua maupun roda empat. Kredit Tanpa Agunan Fasilitas kredit tanpa agunan untuk membiayai berbagai keperluan dana perorangan. Klasifikasi kredit yang diberikan Perseroan menurut jenis kredit adalah sebagai berikut: (Dalam Jutaan Rupiah) Keterangan

31 Juli 2013 *) Saldo Pert (%)

31 Des 2012 *) Saldo Pert (%)

31 Des 2011 Saldo

Rupiah Modal Kerja Investasi Karyawan Konsumer

3.051.528 1.121.070 15.884 612.091

107

8,45 37,66 -15,11 11,66

2.813.838 814.405 18.712 548.150

3,50 -19,03 -26,42 5,90

2.718.621 1.005.828 25.430 517.589

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Penerusan

4.084

-61,40

10.580

-54,31

23.155

4.804.657

14,24

4.205.685

-1,98

4.290.623

261.184 67.307 -

-0.79 19,54 -

263.252 56.307 -

-9,38 27,93 -100,00 -

290.495 44.014 1.801 -

Jumlah Mata uang asing

328.491

2,80

319.559

-4,98

336.310

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

(25.225)

-22,59

(32.586)

-54,67

(71.890)

5.107.923

13,69

4.492.659

-1,37

4.555.043

Jumlah Rupiah Mata uang asing Modal Kerja Investasi Karyawan Konsumer Penerusan

Jumlah - bersih

Keterangan : Pert *) : Tingkat pertumbuhan dibanding posisi tahun sebelumnya dalam persentase

Klasifikasi kredit yang diberikan Perseroan menurut sektor industri adalah sebagai berikut: (Dalam Jutaan Rupiah) Keterangan

31 Juli 2013 Saldo Pert *) (%)

31 Des 2012 Saldo Pert *) (%)

31 Des 2011 Saldo

Rupiah Pertanian, perburuan, dan kehutanan Perikanan Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan Listrik, air, dan gas Konstruksi Perdagangan besar dan eceran Penyediaan akomodasi dan makan minum Transportasi, pergudangan dan komunikasi Perantara keuangan Real estat, usaha persewaan, dan jasa perusahaan Jasa pendidikan Jasa kesehatan dan kegiatan sosial Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya Lain - lain Jumlah Rupiah

31.328 5.713 81.901 704.450 26.492 327.479 1.259.084 351.925

25,65 56,14 -25,85 26,91 -0,12 71,48 24,73 10,16

24.933 3.659 110.459 555.060 26.523 190.967 1.009.446 319.455

103,22 50,08 -55,78 28,63 24,32 -21,04 31,74 -4,03

12.269 2.438 249.805 431.526 21.334 241.844 766.255 332.872

724.028

9,91

658.725

-21,85

842.928

299.424 225.191

-19,51 -5,40

372.018 238.038

-36,14 -19.14

273.270 294.387

10.033 45.079 80.132

84,29 46,35 -2,75

5.444 30.802 82.398

-77,16 159,43 -56,10

23.837 11.873 187.686

632.398

9,46

577.759

-3,43

598.299

4.804.657

14,24

4.205.686

-1,98

4.290.623

180.193 47.291 30.610

-100,00 11,44 10,22 38,88

371 161.697 42.905 22.040

-100,00 -99,16 18421,99 352,30 -9,12

996 43.978 873 9.486 24.251

Mata uang asing Perikanan Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan Konstruksi Perdagangan besar dan eceran

108

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Transportasi, pergudangan dan komunikasi Real estat, usaha persewaan dan jasa perusahaan Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya Lain - lain

28.183

-37,49

45.083

-42,91

78.962

13.041

-6,11

13.890

-39,86

23.095

29.173

-13,11

33.573

76,77

18.993

-

-

-

-100,00

135.676

Jumlah Mata uang asing

328.491

2,80

319.559

-4,98

336.310

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

(25.225)

-22,59

(32.586)

-54,67

(71.890)

5.107.923

13,69

4.492.659

-1,37

4.555.043

Jumlah - bersih

Keterangan : Pert *) : Tingkat pertumbuhan dibanding posisi tahun sebelumnya dalam persentase

BI telah menetapkan ketentuan mengenai klasifikasi atas kinerja kredit yang diberikan, yang mengharuskan bank-bank mengkategorikan setiap kredit yang diberikan menjadi salah satu dari 5 (lima) kategori dan menetapkan jumlah minimum penyisihan kerugian berdasarkan kategori tersebut.

Klasifikasi kredit yang diberikan Perseroan adalah sebagai berikut: Keterangan

31 Juli 2013 Saldo Porsi (%)

31 Des 2012 Saldo Porsi (%)

(dalam jutaan Rupiah) 31 Des 2011 Saldo Porsi (%)

Rupiah Lancar Dalam perhatian khusus Kurang lancar Diragukan Macet Jumlah Rupiah

4.630.738 94.304 1.409 10.464 67.742

90,21 1,84 0,03 0,20 1,32

4.012.525 104.243 26.076 13.840 49.002

88,67 2,30 0,58 0,31 1,08

4.091.498 52.599 9.123 71.567 65.836

88,43 1,14 0,20 1,55 1,42

4.805.657

93,60

4.205.686

92,94

4.290.623

92,73

328.283 208 -

6,40 0,00 -

319.559 -

7,06 -

335.565 745 -

7,25 0,02 -

328.491

6,40

319.559

7,06

336.310

7,27

5.133.148

100,00

4.525.245

100,00

4.626.933

100,00

Mata uang asing Lancar Dalam perhatian khusus Kurang lancar Diragukan Macet Jumlah Mata uang asing Jumlah

7. Kegiatan Pemasaran Semakin ketatnya persaingan di sektor perbankan, tidak saja mendorong Perseroan untuk menciptakan strategi pemasaran yang efisien dan efektif, tetapi juga mendorong Perseroan untuk mengembangkan berbagai produk dan jasa layanan perbankan sebagai sumber non-interest earning income. Nasabah adalah faktor terpenting bagi Perseroan dalam menunjang keberhasilan usahanya. Oleh karena itu Perseroan

109

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK berusaha untuk lebih meningkatkan jasa perbankan dengan memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas, sehingga Perseroan dapat meningkatkan daya saingnya terhadap bank-bank lain. Perseroan melakukan penyaluran kredit ke berbagai kegiatan usaha utama Bank, yakni kepada perdagangan, jasa pengangkutan, perusahaan pembiayaan, properti, dan distribusi, industri kehutanan, industri pariwisata dan pergudangan serta pembiayaan kendaraan bermotor dan pembiayaan perumahan. Penyaluran kredit Perseroan dialokasikan pada sektor usaha kecil menengah sebagai fokus utama, di samping sektor konsumsi, sektor retail dan korporasi. Kebijakan perkreditan akan lebih diarahkan agar dapat memberikan solusi bagi kebutuhan usaha nasabah. Berbagai strategi terus diupayakan dengan melakukan langkah-langkah menyiasati persaingan binis dengan tetap berpedoman pada asas prudential banking seperti menyederhanakan proses kredit, meningkatkan mutu layanan melalui dukungan teknologi sistem informasi, mengadakan program pelatihan bagi sumber daya manusia yang berkaitan dengan perkreditan untuk peningkatan kemampuan dan keahlian ataupun menyelenggarakan program promosi guna menunjang pemasaran produk. Dari segi pricing, Perseroan memberikan rate yang kompetitif agar penetrasi pasar dapat lebih maksimal. Setiap kantor cabang turut memantau dan memberikan informasi mengenai suku bunga yang berlaku di wilayah setempat.

8. Pengendalian Kegiatan Usaha Kegiatan usaha Perseroan senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Manajemen risiko merupakan elemen yang sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan, pengelolaan risiko sebagai hal penting untuk mencapai pengembalian atas modal yang optimal dengan mengoptimalkan risiko dan keuntungan Perseroan. Secara berkesinambungan manajemen risiko pada Perseroan dilakukan melalui pengawasan secara aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta penerapan strategi manajemen risiko secara strategis. Sebagai salah satu bentuk pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi, telah dibentuk Komite Pemantau Risiko, dimana komite ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh manajemen. Direksi juga membentuk Komite Manajemen Risiko, dimana komite ini beranggotakan Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank yang memiliki tugas membantu Direksi dalam menjalankan tugas menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko, menetapkan limit risiko serta mengevaluasi penerapan manajemen risiko. Komite Manajemen Risiko secara berkala mengadakan rapat, hasil rapat komite tersebut oleh Direksi dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk dievaluasi lebih lanjut. Dalam memastikan bahwa risiko dapat dikendalikan Bank secara memadai, maka beberapa langkahlangkah strategis dalam mengembangkan system manajemen risiko, antara lain:

Membentuk komite-komite yang secara aktif melakukan pemantauan atas pengelolaan risiko Bank, seperti Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, Komite Kredit dan Komite Asset dan Liability (ALCO); Penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen risiko berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Basel Committee on Banking Supervision; Penerapan parameter dan limit risiko; Meningkatkan kompetensi dan keahlian manajemen risiko yang lebih memadai sesuai dengan Peraturan BI No.7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum serta mengikutsertakan pengurus dan pejabat bank dalam sertifikasi manajemen risiko.

Penerapan manajemen risiko Perseroan juga meliputi pengawasan aktif manajemen, penerapan kebijakan dan prosedur, penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko, penerapan system informasi dan pengendalian risiko. Perseroan menyadari pentingnya pengelolaan risiko sebagai

110

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK pertimbangan utama untuk mencapai tujuan Bank. Sejalan dengan pedoman dari Bank Indonesia, Perseroan mengimplementasikan pemantauan dan sistem pengawasan untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko kepatuhan.

9. Tingkat Kesehatan Bank Kondisi kesehatan perbankan selalu dimonitor oleh Bank Indonesia. Penilaian tingkat kesehatan bank berbasis risiko dilaksanakan Sesuai Peraturan Bank Indonesia No.13/I/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko adalah hasil penilaian kualitatif dan kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian seperti : Profil Risiko Perseroan, Good Corporate Governance, Rentabilitas dan Permodalan. Sehingga akan menghasilkan peringkat tingkat kesehatan perseroan berdasarkan risiko. Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko, atau dikenal dengan Risk Based Bank Rating (RBBR) Perseroan, secara keseluruhan pada Triwulan II tahun 2013 diperoleh dengan peringkat 2 dengan trend membaik, berdasarkan self assessment Bank Windu, hasil ini tercermin dari ke-empat faktor penilaian, yang dapat dijelaskan berikut ini : 5) Analisis Profil Risiko Penilaian Profil Risiko untuk Triwulan II Periode 30 Juni 2013 telah dilakukan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran No.5/21/DPNP Tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Mekanisme penilaian Profil Risiko, penetapan tingkat Risiko dan penetapan peringkat profil Risiko mengacu dan diselaraskan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan Risiko, serta ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan lainnya yang berlaku. Secara keseluruhan Peringkat Profil Risiko Perseroan dengan skala usaha yang dimiliki saat ini terdiri dari 8 (delapan) jenis risiko yaitu: Risiko Kredit (1); Risiko Pasar (2); Risiko Likuiditas (3); Risiko Operasional (4); Risiko Hukum (5); Risiko Strategik (6); Risiko Kepatuhan (7); dan Risiko Reputasi (8), dalam penilaian kami selama Triwulan II Periode 30 Juni 2013 penilaian peringkat Profil Risiko ”Low to Moderate” dengan kecenderungan tren stabil. 6) Analisis mengenai Good Corporate Governance (GCG) Selama Triwulan II Periode 30 Juni 2013 berdasarkan hasil self assessment terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) sudah dilakukan dengan nilai “Cukup Baik” dan nilai komposit “3”, artinya mencerminkan bahwa Manajemen Perseroan telah melakukan penerapan GCG yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan atas prinsip-prinsip dasar GCG dengan terdapat adanya suatu kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Perseroan 7) Analisis mengenai Rentabilitas Secara keseluruhan, penilaian terhadap rentabilitas Bank Windu Triwulan II/2013 memiliki trend stabil dari periode sebelumnya dengan peringkat faktor 2. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian komposit pada Rentabilitas Bank Windu : - Kinerja Perseroan dalam menghasilkan laba (rentabilitas) sudah memadai - Sumber utama rentabilitas yang berasal dari sumber pendapatan utama dari aktivitas perkreditan (core earnings) dominan - Stabilitas komponen yang mendukung rentabilitas Bank yaitu dengan mampu menjaga efektifitas dan efisiensi bisnis, untuk mampu mempertahankan pertumbuhan laba yang meningkat dari waktu ke waktu, yang di dorong oleh pertumbuhan asset produktif bank - Kemampuan Bank Windu dalam manajemen rentabilitas mampu menjaga tingkat kolektibilitas kredit sehingga jumlah kredit bermasalah (NPL) dapat dijaga.

111

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK 8) Analisis mengenai Permodalan Penilaian terhadap Permodalan Perseroan triwulan II/2013 secara umum memiliki trend stabil dari periode sebelumnya yaitu “Memadai". Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian komposit pada Permodalan Bank Windu : ‐ Rasio permodalan Perseroan terhadap total ATMR periode semester 1/2013 mampu dijaga di atas 12%. ‐ Perseroan masih mampu menjaga dengan baik Rasio total asset produktif bermasalah terhadap modal inti di bawah 10%. ‐ Penetapan strategi pengelolaan modal sudah sejalan dengan Rencana Bisnis Bank yang disesuaikan dengan kompleksitasnya. Kebijakan dan strategi pengelolaan permodalan ditainjau secara berkala oleh Dewan Komisaris. ‐ Tingkat permodalan bank akan mempengaruhi penilaian profil risiko bank dan pertumbuhan usaha di masa mendatang 10. Persaingan Usaha Perseroan menghadapi persaingan dalam menjalankan kegiatan usahanya, dari bank umum swasta nasional yang terutama dalam peer group, bank pemerintah daerah dan bank pemerintah. Perseroan juga secara tidak langsung menghadapi persaingan dari institusi keuangan lainnya. Sebagai bank devisa swasta dengan penyaluran kredit untuk usaha kecil, menengah dan besar, Perseroan berusaha memanfaatkan keunggulan bersaingnya, yaitu jaringan kantor yang luas dan strategis dengan didukung oleh sistem informasi IT yang kuat, serta fokus pada mutu pelayanan kepada nasabah yang tinggi sehingga Perseroan memiliki posisi khusus dibandingkan para pesaingnya. Dengan skala menengah, masih memungkinkan bagi Perseroan untuk memberikan layanan yang customized dan menawarkan fleksibilitas yang menjadi faktor keunggulan. Reputasi Perseroan sebagai bank yang konservatif selama ini cukup terjaga baik. Perseroan memiliki potensi untuk mendapatkan nasabahnasabah yang memiliki prospek baik, dengan mengandalkan pelayanan yang lebih personal (customized), lebih cepat dan fleksibel menyesuaikan dengan karakteristik pasar, namun tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan prudential banking practice yang lazim. Kinerja keuangan selama ini berkembang dengan baik, dengan pertumbuhan volume usaha yang dinamis namun masih tetap mempertahankan asas konservatif. Perseroan memiliki jaringan kantor pada sentra-sentra perdagangan di kota-kota besar dengan potensi pasar yang luas. Tingkat persaingan bank ke depan akan semakin ketat, terutama bagi bank-bank skala menengah (peer group) yang masuk pada segmentasi pasar yang sama. Walau peluang pasar yang terbuka masih lebih besar, bank-bank berskala kecil menengah masing-masing masih memiliki keterbatasan jaringan, dan terutama untuk menjangkau segmen pasar menengah kecil yang masih sangat besar di berbagai daerah luar Jakarta. Segmen sektor usaha kecil dan menengah umumnya tidak dilayani oleh bank-bank lokal milik asing saat ini, yang merupakan peluang bagus bagi Perseroan untuk meraih segmen pasar ini. Adapun pesaing terdekat Perseroan saat ini adalah bank-bank umum swasta nasional dengan nilai aset di bawah Rp 10 triliun dengan fokus pada segmen usaha kecil menengah dan besar, seperti Bank Mestika Dharma, Bank ICB Bumiputera, Bank Bumi Arta, Bank Capital Indonesia, Bank QNB Kesawan, Bank Nusantara Parahyangan. Bank-bank Umum Swasta dalam ‘peer group’ dengan Perseroan berdasarkan jumlah asset sebagai berikut : (Dalam Jutaan Rupiah)

Bank

Dec‐2011

Dec‐2012

Jun‐2013

PT Bank Mestika Dharma

6.762.264

7.454.503

7.360.492

PT Bank ICB Bumiputera,Tbk.

7.381.917

7.473.793

7.124.506

PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.

6.580.758

8.194.449

9.164.665

PT Bank Windu Kentjana International, Tbk.

6.463.848

6.495.246

6.579.978

112

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK PT Bank Capital Indonesia, Tbk.

4.651.633

5.656.622

5,828,200

PT QNB Bank Kesawan, Tbk.

3.591.202

4.603.424

5.818.470

PT Bank Bumi Arta

2.964.819

3.486.200

3.635.416

*) Sumber data : Biro Statistik Bank Indonesia

Untuk menghadapi persaingan usaha dalam pengerahan dana, Perseroan melakukan strategi penghimpunan dana dengan memanfaatkan jaringan usaha yang ada dan memperkuat marketing officer pada kantor-kantor cabang Perseroan. Dalam hal ini, Perseroan berupaya meningkatkan penghimpunan dana nasabah dari Rekening Tabungan dan Giro, di samping tentunya tetap meningkatkan Deposito Berjangka yang masih merupakan sumber dana terbesar bagi bank hingga saat ini. Strategi penggalangan dana murah ini di tempuh guna meminimalkan biaya serta menjaga posisi pendanaan agar tetap terkontrol, sehingga posisi likuiditas terjaga dan perolehan spread margin lebih baik. Produk dana murah yang sudah ada akan dikembangkan menjadi lebih menarik dan inovatif, khususnya Tabungan dan Giro, dengan kemasan dan promosi yang lebih baik, termasuk pemberian berbagai hadiah menarik dan point reward. Sedangkan produk deposito sebagai tumpuan dana bank akan ditingkatkan dengan pertumbuhan jumlah Deposan yang lebih besar dengan spreading risiko yang lebih luas, serta penetapan kebijakan suku bunga yang kompetitif dalam batas kewajaran. Di samping itu juga perseroan akan mempertajam strategi penyaluran dana terutama dalam hal perkreditan, di samping pengelolaan secondary reserve pada surat-surat berharga dan penempatan antar bank. Dalam mengembangkan aktivitas bank, sebagai alternatif instrumen investasi dan sumber pendapatan lain bagi Bank, seperti penempatan pada surat-surat berharga seperti SUN, SBI, obligasi korporasi. Perkreditan akan disalurkan pada kredit komersial untuk pembiayaan modal kerja dan investaqsi, serta kredit konsumsi. Demi efektivitas penyaluran kredit dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian Perkreditan akan disalurkan pada kredit komersial untuk pembiayaan modal kerja dan investasi, serta kredit konsumsi. Demi efektivitas penyaluran kredit dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian. Berdasarkan evaluasi industri, beberapa sektor usaha yang menjadi unggulan penyaluran kredit antara lain : - Sektor Perdagangan dan Eceran - Sektor Industri Pengolahan / Manufacturing dengan bahan baku domestik - Sektor Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan Untuk penyaluran kredit konsumsi, Perseroan telah mempersiapkan sejumlah program menarik, seperti joint promotion dengan developer, dealer, broker melalui media promosi. Di samping itu, dalam meningkatkan fungsi marketing, diberikan pelatihan / training khusus untuk sales force yang akan memasarkan produk consumer loan seperti Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan lain lain, dengan memberikan pengetahuan atas segala aspek yang berkaitan dengan produk-produk tersebut.

11. Prospek Usaha Situasi perekonomian Indonesia hingga triwulan III 2013 secara umum masih terkendali baik, volatilitas nilai tukar Rupiah relatif masih terjaga didukung oleh kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia. Sejumlah sektor usaha dinilai masih cukup menjanjikan dan prospektif termasuk sektor perdagangan besar dan eceran, sektor jasa dan sektor industri pengolahan dengan bahan baku domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,8% (yoy) pada triwulan II-2013, setelah mencatat pertumbuhan 6,0% (yoy) pada triwulan I-2013. Tingkat pertumbuhan ini relatif masih tinggi dibanding negara-negara lain di tengah belum pulihnya kondisi ekonomi global. Perekonomian nasional menunjukkan pertumbuhan yang lebih rendah dari prakiraan sebelumnya, maka Bank Indonesia merevisi pertumbuhan ekonomi tahun 2013 menjadi 5,5%-5,9% dari semula 5,8%-6,2%. Sementara tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih akan berlangsung hingga akhir tahun ini. Menurut prediksi Bank Indonesia, Rupiah akan berada di level antara Rp 10.000 hingga Rp10.200 per dolar Amerika

113

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Serikat. Angka tersebut, tentunya jauh dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 sebesar Rp 9.600 per dolar AS. Menurut Bank Indonesia, hingga akhir tahun ini inflasi akan berada di level 8,6 hingga 9,2 persen. Tingginya angka inflasi tersebut juga melebihi asumsi APBN 2013, yang dipatok sebesar 7,2 persen. Dalam kondisi persaingan dalam industri perbankan yang semakin kompetitif, pemegang saham, manajemen dan sumber daya manusia Perseroan berkomitmen untuk selalu berupaya mempertahankan dan mengembangkan keunggulan kompetitif Perseroan. Dalam tahun 2013 Perseroan mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat organisasi, optimalisasi jaringan kantor yang ada, serta meningkatkan volume usaha dengan tetap berasaskan pada prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan Perseroan senantiasa melaksanakan praktek tata kelola perusahaan yang baik. Sesuai dengan visi dan misi, dan memperhatikan skala bisnis saat ini, Perseroan dalam jangka pendek dan menengah masih memfokuskan usahanya pada peningkatan pertumbuhan usaha terutama untuk sektor kecil menengah. 12. Teknologi Informasi (TI) Teknologi Informasi (TI) yang handal menjadi elemen penting dalam mendukung jalannya operasional dan bisnis Bank Windu. Pengembangan sistem dan infrastruktur TI akan terus dilakukan secara konsisten dengan tetap berlandaskan pada prinsip kehati-hatian. Sebagai Bank yang memiliki visi jangka panjang, secara konsisten Perseroan selalu berupaya meningkatkan kualitas produk dan layanan, dengan ditunjang Teknologi Informasi sebagai instrumen yang sangat penting dalam mewujudkan upaya tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi terbaik merupakan faktor kunci untuk efisiensi yang diperlukan dalam memproses transaksi, meningkatkan akurasi dan penyediaan layanan yang memuaskan untuk berbagai keperluan perbankan para nasabah. Sinergi yang terbangun di seluruh elemen telah membuahkan pertumbuhan kinerja Perseroan secara berkesinambungan. Untuk merealisasikan target jangka pendek di bidang Teknologi Informasi. Pengembangan TI juga didukung dengan pemilihan penyedia jasa serta peralatan teknologi yang tepat guna untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Seluruh kegiatan teknologi dilaksanakan secara tersentralisasi dan terpadu. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Perseroan dilakukan secara terus menerus disesuaikan dengan perkembangan perusahaan, yang diharapkan dapat memberikan dukungan yang optimal kepada operasional maupun Bisnis Bank Windu.Sistem teknologi informasi merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan organisasi. Peseroan secara berkelanjutan dan konsisten mengembangkan sarana teknologi informasi selaras dengan perkembangan bisnis. Infrastruktur TI Perseroan sangat diperlukan sebagai landasan untuk melaju ke depan mengembangkan usaha secara optimal. Dengan mempersiapkan sumber daya manusia dan TI yang handal, dan secara berkesinambungan melakukan pelatihan baik intern maupun ekstern, maka diharapkan operasional teknologi informasi dan pengembangan aplikasi internal yang bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional perbankan yang baik dan efisien dapat terpenuhi.

13. Lisensi, franchise, konsesi utama dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Saat ini Perseroan belum memiliki lisensi, franchise dan konsesi utama yang dimiliki sendiri. Perseroan telah mengajukan pendaftaran merek “Bank Windu” pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat tanda terima Permohonan Pendaftaran Merek Tanggal Masuk 28 Maret 2008 No. Agenda J00.2008 010886, berupa etiket merek “Bank Windu”, warna-warna etiket: biru, kuning, merah, hitam, yang merupakan bagian dari nama PT Bank Windu Kentjana International Tbk. untuk Kelas Barang/Jasa 36 (Jasa perbankan, bank devisa, bank kredit, bank ekspor impor, bank pasar, bank tabungan, jasa deposito, jasa kartu kredit, kliring keuangan, cheque, pengiriman uang baik manual maupun elektronik, pembayaran rekening secara otomatisasi, ATM, lembaga non bank, penyediaan dana investasi, pengaturan pinjaman, penanaman modal, konsultan

114

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK keuangan, dana investasi dan dana untuk riset, dana sehat mengenai urusan investasi dan keuangan, penyediaan informasi keuangan (manajemen keuangan) urusan moneter, lembaga kliring, pengesahan transaksi, pembayaran/ penyaluran uang tunai, pegadaian, catatan harga bursa, surat berharga (deposito/ saham/ obligasi), urusan keuangan, analisis keuangan, pekerjaan pialang, penanaman modal, penafsiran fiskal, manajemen keuangan, perbankan hipotik, penanaman modal dalam sekuritas dengan dana bersama para pemegang saham, pinjaman dengan pembayaran angsuran, konsultan asuransi, informasi asuransi, peminjaman dengan jaminan, penukaran uang, pialang saham dan obligasi, jasa-jasa penjaminan, penialain fiskal).

115


IX.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008. Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (penanggung jawab : Peter Surja) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (penanggung jawab : Peter Surja) menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan revisi Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia tertentu yang berlaku efektif 1 Januari 2012. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tertentu yang berlaku efektif 1 Januari 2011, baik secara prospektif maupun retrospektif. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai dampak penerapan awal PSAK No.50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan, dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, yang disesuaikan pada saldo laba tanggal 1 Januari 2010. Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

31 Juli

ASET

31 Desember

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Kas

114.693

117.165

108.067

68.077

42.701

55.543

Giro pada Bank Indonesia

451.059

407.652

410.733

292.227

117.527

79.299

Giro pada bank lain – pihak ketiga

232.502

107.509

60.096

161.835

84.588

102.409

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – pihak ketiga

475.200

759.152

770.253

435.000

263.838

111.815

Efek‐efek – pihak ketiga

316.789

432.443

372.475

289.311

551.854

198.999

5.107.923

4.492.659

4.555.043

2.905.446

1.560.056

1.409.483

Tagihan akseptasi – pihak ketiga

Kredit – bersih

12.215

4.285

1.456

3.278

10.435

‐

Pendapatan bunga yang masih akan diterima

19.223

17.273

16.876

10.800

14.979

9.186

114.037

114.923

121.342

141.794

116.690

77.252

Aset tetap – bersih Aset pajak tangguhan

‐

2.780

6.657

8.268

5.933

3.754

Biaya dibayar dimuka

23.987

22.940

17.731

15.886

3.849

3.068

Agunan yang diambil alih

10.104

10.788

5.675

9.152

16.393

25.787

8.766

5.677

6.390

13.386

10.031

18.070

6.886.498

6.495.246

6.452.794

4.354.460

2.798.874

2.094.665

Aset lain‐lain JUMLAH ASET

116


31 Juli

2013

LIABILITAS DAN EKUITAS Liabilitas

31 Desember 2012

Liabilitas segera Simpanan Simpanan dari bank lain

2011

2010

2009

2008

14.401

3.910

1.504

25.116

4.177

83.465

5.821.170

5.598.481

5.813.692

3.625.685

2.421.260

1.678.972

144.067

37.436

26.293

131.658

22.111

45.916

12.215

4.285

1.456

3.278

10.540

‐

Liabilitas akseptasi – pihak ketiga Utang pajak

9.760

20.781

7.281

7.132

10.971

3.716

37.228

44.441

16.541

13.895

7.215

3.353

2.275

‐

‐

‐

‐

‐

20.125

17.457

16.180

11.237

7.686

5.493

2.353

2.353

2.353

2.353

2.353

2.353

Liabilitas lain‐lain

16.550

10.437

9.860

12.686

11.169

9.407

Jumlah Liabilitas

6.080.144

5.739.581

5.895.160

3.833.040

2.497.482

1.832.675

Liabilitas imbalan kerja dan pasca‐kerja Liablitas pajak tangguhan Bunga yang masih harus dibayar Provisi

Ekuitas

Modal Saham

428.284

428.284

375.688

375.688

274.225

274.225

Tambahan modal disetor – bersih

178.773

178.773

127.419

127.419

27.446

27.446

Laba (rugi) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek

‐

‐

‐

‐

11.861

(11.472)

Saldo Laba (defisit) – setelah eliminasi defisit sebesar Rp 147.757 pada tanggal 31 Oktober 2005 melalui kuasi reorganisasi

199.297

148.608

54.527

18.313

(12.140)

(28.209)

Jumlah Ekuitas

806.354

755.666

557.634

521.420

301.392

261.990

6.886.498

6.495.246

6.452.794

4.354.460

2.798.874

2.094.665

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

Laporan Laba Rugi Komprehensif (dalam jutaan Rupiah)

31 Juli

2013

Pendapatan dan Beban Pendapatan bunga Beban bunga Pendapatan bunga – bersih

31 Juli

31 Desember

2012

2012

2011

2010

2009

2008

349.615

356.405

598.070

490.312

337.211

252.744

204.737

182.382

206.930

330.137

298.890

201.248

165.001

125.677

167.233

149.475

267.933

191.422

135.963

87.743

79.060

117


6.951

29.290

28.142

‐

‐

2.663

‐

Pendapatan lainnya Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif

31 Juli

31 Juli

2013

2012

31 Desember 2012

2011

2010

2009

2008

Provisi dan komisi lainnya

13.279

13.376

20.687

18.918

10.549

7.188

11.975

Keuntungan selisih kurs mata uang asing – bersih

1.725

2.181

2.798

1.902

746

141

1.475

Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai asset non produktif komitmen & kontijensi

‐

5.785

3.796

10.337

24

‐

1.905

2.813

499

422

1.858

34.289

1.116

‐

‐

1.382

526

1.470

‐

3.468

‐

Lain‐lain – bersih

2.404

1.232

760

12.197

1.475

1.470

‐

Jumlah pendapatan lainnya

27.172

53.745

57.131

46.682

47.083

16.046

15.355

Keuntungan penjualan surat berharga Keuntungan atas kenaikan nilai wajar efek‐ efek

Beban lainnya

Umum dan administrasi

52.219

48.764

90.058

91.763

53.581

39.941

41.255

Tenaga kerja

64.884

54.858

106.988

82.604

64.686

35.435

28.042

Kerugian penurunan nilai aset non produktif

1.127

‐

‐

‐

‐

3.483

620

Kerugian penurunan nilai atas komitmen dan kontinjensi

‐

‐

‐

‐

‐

1.851

‐

Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif

‐

‐

‐

15.362

26.792

‐

14.633

‐ ‐

‐ 8.369

Kerugian atas penurunan nilai wajar efek‐efek

7.666

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

174 ‐

Jumlah beban lainnya

125.896

103.622

197.046

189.729

145.233

80.710

89.593

Beban lainnya – bersih

98.724

49.877

139.915

143.047

98.150

64.664

74.238

Laba sebelum Pajak

68.509

99.598

128.018

48.375

37.813

23.079

4.822

Lain‐lain – bersih

Beban (Penghasilan) Pajak Kini Tangguhan LABA BERSIH Pendapatan Komprehensif Lain Jumlah Pendapatan

12.765

18.742

30.060

10.550

12.575

9.189

1.509

5.055

7.893

3.877

1.611

(3.055)

(2.179)

(338)

17.820

26.635

33.937

12.161

9.520

7.010

1.171

50.689

72.963

94.081

36.214

28.293

16.069

3.651

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

50.689

72.963

94.081

36.214

28.293

16.069

3.651

118

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Komprehensif Laba per Saham Dasar (Dalam Rupiah Penuh)

11,84

19,72

23,85

9,60

8,81

5,86

1,33

(dalam Persentase) RASIO‐RASIO KEUANGAN POKOK

31 Juli

2013

Rasio Pertumbuhan

31 Desember 2012

2011

2010

2009

2008

CAR (credit risk charge)

13,75

15,19

12,66

17,90

17,88

20,24

CAR (credit and market risk charge)

13,66

14,77

12,27

17,84

16,88

18,02

CAR (credit, market and operation charge)

12,68

13,86

11,67

17,12

‐

‐

Aset tetap terhadap modal

14,14

15,21

31,98

36,37

52,07

20,24

Net NPL

1,08

1,44

2,49

1,12

1,04

0,29

Aset produktif yang diklasifikasikan terhadap total aset produktif

1,38

1,75

1,99

1,35

1,65

4,55

CKPN Aset Keuangan terhadap Aset Produktif *

0,49

0,72

1,42

1,55

1,34

1,90

Pemenuhan PPA produktif

100,00

100,00

100,00

100,00

100,43

101,11

Pemenuhan PPA non produktif

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Return On Asset (ROA)

1,84

2,04

0,96

1,11

1,00

0,25

Return On Equity (ROE)

12,31

15,91

6,94

7,24

6,03

1,39

5,47

5,18

4,62

4,61

4,48

4,95

83,03

81,74

92,97

91,21

91,81

68,80

0,77

1,58

1,30

1,48

6,72

0,62

Net Interest Margin (NIM) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Posisi Devisa Neto (PDN) Loan to Deposit Ratio (LDR)

88,18

80,83

79,30

81,29

65,81

86,14

GWM Utama

8,03

8,03

8,04

9,69

5,24

5,03

GWM Sekunder

2,96

6,91

4,26

6,69

‐

‐

GWM Valas

8,70

8,68

8,39

1,17

1,51

2,17

* Tahun 2008 – 2010 : PPA Produktif terhadap Aktiva Produktif

119


X.

EKUITAS Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008. Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2013 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan revisi Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia tertentu yang berlaku efektif 1 Januari 2012. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tertentu yang berlaku efektif 1 Januari 2011, baik secara prospektif maupun retrospektif. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai dampak penerapan awal PSAK No.50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan, dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, yang disesuaikan pada saldo laba tanggal 1 Januari 2010. Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Rincian ekuitas tersebut adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) 31 Juli 2013

31 Desember 2010

2012

2011

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Modal Saham

428.284

428.284

Tambahan modal disetor – bersih

178.773

-

2009

2008

1.000.000

1.000.000

1.000.000

375.688

375.688

274.225

274.225

178.773

127.419

127.419

27.446

27.446

-

-

-

11.861

(11.472)

Ekuitas Modal dasar

Laba (rugi) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek Saldo Laba (defisit) – setelah eliminasi defisit sebesar Rp 147.757 juta pada tanggal 31 Oktober 2005 melalui kuasi reorganisasi

199.297

148.608

54.527

18.313

(12.140)

(28.209)

Jumlah Ekuitas

806.354

755.665

557.634

521.420

301.392

261.990

Tidak ada perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir.

Penawaran Umum Terbatas III menawarkan sebanyak-banyaknya sejumlah 1.827.344.430 (satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai sebanyakbanyaknya sebesar Rp 228.418.053.750,- (dua ratus dua puluh delapan miliar empat ratus delapan belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).

120

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Terbatas III terjadi pada tanggal 31 Juli 2013 apabila sisa Waran Seri I dan Waran Seri II dilaksanakan seluruhnya pada tanggal 31 Juli 2013, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Uraian

Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Juli 2013 Proforma posisi ekuitas per 31 Juli 2013 apabila seluruh sisa Waran Seri I dilaksanakan Penawaran Umum Terbatas III sebanyak-banyaknya sejumlah 1.827.344.430 saham baru, dengan harga penawaran Rp125 per saham*

Modal Ditempatkan dan Disetor

Tambahan Modal Disetor

Laba yang Belum Direalisasi atas Perubahan Nilai Wajar Efek

Saldo Laba – setelah eliminasi defisit sebesar Rp 147.757 pada tgl 31 Oktober 2005 melalui kuasi reorganisasi

Ekuitas

428.284

178.773

-

199.297

806.354

52.596

65.745

-

-

118.341

182.734

43.734

-

-

226.468

Proforma ekuitas pada tanggal 31 Juli 2013 setelah konversi Waran Seri II menjadi saham baru sebanyakbanyaknya sejumlah 913.672.215 lembar dengan harga pelaksanaan Rp 190,- per saham

91.367

82.230

-

-

173.597

Proforma ekuitas pada tanggal 31 Juli 2013 setelah Penawaran Umum Terbatas III, konversi Waran Seri I dan Waran Seri II

754.981

370.482

-

199.297

1.324.760

* sudah dikurangi dengan biaya emisi.

121


XI.

PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai Perubahan Keempat Atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi: • •

Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang “Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan dari Dana Pensiun yang ijin usahanya disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan, apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman dalam bentuk efek yang diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia. Adapun penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa dividen merupakan objek pemotongan pajak yang dipoting oleh pihak yang wajib membayarkannya dari jumlah bruto sesuai dengan peraturan yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut: 1. Sebesar 10% dan bersifat final apabila penerima dividen adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri Pasal 17 ayat 2c UU PPh No. 36/2008 dan Peraturan Pemerintah RI No. 19/2009); 2. Sebesar 15% apabila penerima dividen adalah wajib pajak dalam negeri (selain wajib pajak orang pribadi). Namun apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) atau sekitar 30% dari penerimaan brutonya (PPh Pasal 23 Ayat (1) huruf a dan Ayat (1a) UU PPh No. 36/1998); Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh pasal 28 pada ayat (1), antara lain tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam negeri sebagai berikut: Dividen yang dibayar kepada bank yang berkedudukan di Indonesia; Dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 4 ayat (3) huruf f, sebagaimana tersebut diatas; Dividen dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di BEI. 3. Sebesar 20% atau tarif sesuai dengan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) apabila penerima dividen adalah wajib pajak luar negeri. Tarif sesuai P3B dikenakan dalam hal pembayaran dilakukan lepada mereka yang merupakan penduduk dari statu Negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi pasal 26 Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

122

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.43/1995 tanggal 22 Mei 1995, perihal Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga obligasi dan dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi (seri PPh Pasal 23 / Pasal 26 No. 6), maka bunga obligasi dan dividen baik yang berasal dari saham atau sekuritas, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal : Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut : 1)

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;

2)

Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana;

3)

Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi liabilitas pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2000.

Pemenuhan Perpajakan Perseroan Sebagai perusahaan publik, Perseroan taat kepada aturan perpajakan yang berlaku, diantaranya UndangUndang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008. Saat ini Perseroan tidak memiliki hutang pajak, kewajiban pajak Perseroan pada tahun 2012 dengan jumlah Rp 101.242.279.092,- telah dipenuhi oleh Perseroan. CALON PEMBELI SAHAM DALAM PUT III INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PUT III INI.

123


XII.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan, termasuk saham baru yang akan dikeluarkan dalam rangka PUT III ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama termasuk hak atas dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya pembayaran dividen tunai akan dikaitkan dengan keuntungan yang diperoleh Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Perbankan. Pada saat ini, manajemen Perseroan untuk tahun buku 2013 merencanakan rasio pembagian dividen apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan, sebesar maksimal 20% (dua puluh persen) dari laba bersih konsolidasi Perseroan untuk setiap tahunnya, sedangkan minimal 80% (delapan puluh persen) akan dipergunakan untuk memperkuat permodalan Perseroan. Namun demikian, apabila diperlukan, dari waktu ke waktu Perseroan dapat tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan. Sejak melakukan Penawaran Umum Saham Perdana pada bulan Juni 2007, Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen. Tidak ada negative covenants sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

124


XIII.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini adalah sebagai berikut : Akuntan Publik

:

Purwantono, Suherman & Surja Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 7 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Nomor STTD : 17/BL/STTD-AP/2006 atas nama Peter Surja, CPA : Institut Akuntan Publik Indonesia Keanggotaan Asosiasi Perseroan menunjuk Akuntan Publik berdasarkan Surat No. 357/BW/DIREXT/IX/13 tanggal 12 September 2013. Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Fungsi utama akuntan publik dalam Penawaran Umum Terbatas III ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas akuntan publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.

Konsultan Hukum

:

Da Silva, Subandi, Suhardiadi Gedung Artha Graha, Lantai 23 Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia : 62/STTD/KH/PM/1996 atas nama Moses Fernandez da Nomor STTD Silva, SH, CN, tanggal 1 Februari 1996 : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. Keanggotaan Asosiasi 95010 dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) No. G.96.10.878 : Standard Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Pedoman Kerja Modal (HKHPM) sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan HKHPM No. KEP-01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005. Perseroan menunjuk Konsultan Hukum berdasarkan Surat No. 353/BW/DIREXT/IX/13 tanggal 10 September 2013. Tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Terbatas III ini adalah memberi Pendapat Hukum secara independen dan obyektif dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan materialitas mengenai kondisi atau keadaan Perseroan dan halhal penting dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III ini dilihat dari segi hukum berdasarkan hasil dari uji tuntas dari segi hukum (“Uji Tuntas”) yang telah dilaksanakannya terhadap informasi atau fakta material mengenai Perseroan yang berlaku saat dilakukannya Uji Tuntas dan hal-hal lain sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III yang didasarkan atas dokumen dan informasi yang disampaikan Perseroan dan instansi yang berwenang untuk memberi suatu keterangan tertentu tentang Perseroan sesuai dengan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang ditetapkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar

125

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Modal.

Notaris

:

Eliwaty Tjitra, S.H Jl. Raya Perjuangan Kebon Jeruk Jakarta Barat, Indonesia : 234/PM/STTD-N/2000 tanggal 14 Agustus 2000 Nomor STTD : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.001.018.020966 Keanggotaan Asosiasi : Pernyataan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Pedoman Kerja Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Perseroan menunjuk Notaris berdasarkan Surat No. 355/BW/DIR-EXT/IX/13 tanggal 10 September 2013. Lingkup kerja seorang Notaris dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III ini adalah untuk membuat perjanjian Perseroan dengan badan hukum yang berusaha di bidang Administrasi Efek dan membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

Biro Administrasi Efek

:

PT Sinartama Gunita Sinar Mas Land Plaza, Menara I, Lantai 9 Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350, Indonesia : KEP-82/PM/1991 tanggal 30 September 1991 Nomor Ijin Bapepam : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) Keanggotaan Asosiasi berdasarkan surat keterangan No. ABI/IX/2008-007 : Pedoman Kerja Perseroan menunjuk Biro Administrasi Efek berdasarkan Surat No. 354/BW/DIREXT/IX/13 tanggal 10 September 2013. Lingkup kerja Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum Terbatas III ini, termasuk menentukan Daftar Pemegang Saham yang berhak, menerbitkan dan mengirimkan Sertifikat Bukti HMETD per pemegang saham dan formulir pemesanan pembelian saham tambahan, melayani permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD, melayani permohonan balik nama atas Sertifikat Bukti HMETD yang sudah diperjualbelikan dan memproses pemesanan saham sesuai dengan hak yang dimiliki dan ketentuan yang berlaku sampai dengan penerbitan Surat Kolektif Saham. Dalam hal terjadi adanya hak yang tidak dilaksanakan, maka Biro Administrasi Efek bersama Perseroan akan melakukan proses penjatahan atas pemesanan tambahan, mencetak Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan Laporan Penjatahan. Biro Administrasi Efek juga bertanggung jawab untuk menyesuaikan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Surat Kolektif Saham terhadap setiap tambahan saham yang telah diterbitkan karena adanya pelaksanaan hak, memeriksa kelengkapan dokumen para pemesan dan memberikan tanda terima pemesanan pembelian saham, menyerahkan Surat Kolektif Saham yang telah selesai diproses.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut di atas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

126


XIV.

KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas III PT Bank Windu Kentjana International Tbk. juncto Pengubahan I terhadap Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas III PT Bank Windu Kentjana International Tbk No. 87 tanggal 12 November 2013, yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, jika saham yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham maka Pembeli Siaga berjanji dan mengikatkan diri serta menyatakan kesanggupannya untuk membeli sampai sebanyak-banyaknya sejumlah 473.270.843 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham pada harga yang sama dengan Harga Penawaran yaitu Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Berdasarkan akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas III PT Bank Windu Kentjana International Tbk No. 57 tanggal 10 Oktober 2013 jo Pengubahan I terhadap Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas III PT Bank Windu Kentjana International Tbk No. 87 tanggal 12 November 2013, keduanya dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, pokok-pokok yang diatur dalam perjanjian pembelian sisa saham sebagai berikut : 1. Pembelian Sisa Saham : - Jika saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu maka sisanya akan dialokasikan kepada Para Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Memesan Efek Terlabih Dahulu secara proposional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. - Apabila masih terdapat Sisa Saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham Emiten, maka Sisa Saham tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga sampai sebanyak-banyaknya sejumlah 473.270.843 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham 2. Pernyataan dan Jaminan Pembeli Siaga : Pembeli Siaga dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk membeli Sisa Saham yang tidak diambil bagian oleh Para Pemegang Saham setelah tanggal terakhir Periode Pendaftaran Sertifikat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 3. Harga dan Pembayaran : Hak atas saham-saham yang tidak diambil bagian oleh Para Pemegang Saham atau pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dibeli oleh Pembeli Siaga dengan Harga Penawaran. Pembeli Siaga harus membayar kepada EMITEN seluruh harga dari Sisa Saham yang tidak diambil bagian oleh Para Pemegang Saham atau pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan dari EMITEN. Masa Berlakunya dan pengakhiran perjanjian : Perjanjian ini dimulai sejak ditanda tanganinya akta ini, dan akan berakhir dengan sendirinya apabila seluruh kewajiban telah dipenuhi sebagaimana mestinya.

Pembeli Siaga sehubungan dengan PUT III ini adalah :

Gedung Plaza Asia Lt. 6 Jl Jendral Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190, Indonesia Tel: (021) 51402563 Fax: (021) 51402563

127


-

Susunan pemegang saham BCI adalah: Modal Dasar : Rp 60.000.000.000,Modal Disetor : Rp 50.000.000.000,No. Nama 1 Drs. Johnny 2 Tuan Yoevan Wiraatmaja Jumlah Saham dalam portepel

Nominal Rp 1.000,Jumlah Saham 49.500.000 500.000 50.000.000 10.000.000

Jumlah Nominal (Rp,00) 49.500.000.000 500.000.000 50.000.000.000 10.000.000.000

% 99 1 100

Pembeli Siaga harus membayar kepada Perseroan seluruh harga dari sisa saham sampai sebanyakbanyaknya sejumlah 473.270.843 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan dari Perseroan. Selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah tanggal penjatahan HMETD, Perseroan wajib memberitahukan kepada Pembeli Siaga jumlah sisa saham yang wajib dibeli dan dibayar oleh Pembeli Siaga. Pembayaran akan dilakukan ke rekening Perseroan di PT Bank Windu Kentjana International Tbk. dengan nomor rekening : 1001421642 atas nama “BANK WINDU PUT III”. Ikhtisar Keuangan PT Blue Cross Indonesia (un‐audited)

disajikan dalam jutaan rupiah

2012

2011

Ikhtisar Posisi Keuangan Total Aset Kas dan Bank Penempatan

100.403

79.083

16

470

-

224

Aktiva Tetap (net)

29.889

29.931

Penyertaan

67.541

45.532

Pinjaman dari Pemegang Saham

52.315

80.863

Modal

50.000

25

Saldo Rugi

(4.260)

(3.574)

Ikhtisar Laporan Laba (Rugi) Pendapatan Operasional

4.522

1.564

Beban Operasional

(5.208)

(2.728)

Rugi sebelum pajak

(686)

(1.164)

Sebagai informasi tambahan, PT Blue Cross Indonesia telah menempatkan dana sebesar USD 7,800,000 (equivalen kurang lebih Rp 90 milyar) pada rekening giro yang bersangkutan di Perseroan untuk keperluan pelaksanaan sebagai Pembeli Siaga.

128


KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) DAN WARAN SERI II Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III ini sebanyak-banyaknya sejumlah 1.827.344.430 (satu miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai sebanyak-banyaknya Rp 228.418.053.750,- (dua ratus dua puluh delapan miliar empat ratus delapan belas juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah). Setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 November 2013 pukul 16.00 WIB mempunyai 38 (tiga puluh delapan) HMETD untuk membeli 38 (tiga puluh delapan) Saham Baru yang ditawarkan dengan harga Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

A. KETERANGAN TENTANG HMETD Efek yang ditawarkan dalam PUT III ini berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PUT III ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah : 1. Penerima HMETD Yang Berhak Setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 November 2013 pukul 16.00 WIB mempunyai 38 (tiga puluh delapan) HMETD untuk membeli 38 (tiga puluh delapan) Saham Baru yang ditawarkan dengan harga Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

2. Pemegang Sertifikat HMETD yang Sah • • •

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 29 November 2013 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau Pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau Pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 9 Desember 2013. Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan Bursa Efek Indonesia, serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan penasihat investasi, manajer investasi atau penasihat profesional lainnya.

129

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas Rekening Efek atas nama Anggota Bursa atau Bank Kustodian di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD. Berdasarkan Surat Edaran PT Bursa Efek Jakarta No. SE-006/BEJ/1998, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 500 (lima ratus) HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.30 sampai dengan pukul 12.00 waktu Jakarta Automated Trading System ("JATS") kecuali hari Jumat dari pukul 09.30 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+O) selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB. Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian. 4. Bentuk dari Sertifikat Bukti HMETD Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan rekening efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI. 5. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat Permohonan pemecahan SBHMETD dan menyerahkan kepada BAE Perseroan untuk mendapatkan pecahan SBHMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 9 Desember 2013. 6. Nilai HMETD Nilai Bukti HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada. Sebagai contoh, perhitungan nilai Bukti HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan akan memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD : Diasumsikan harga pasar per satu saham Harga Saham PUT III Jumlah Saham yang beredar sebelum PUT III Jumlah Saham yang ditawarkan dalam PUT III Jumlah Saham yang beredar setelah PUT III Harga Teoritis Saham Baru ex-HMETD = (Rp a x A) + (Rp r x R) (A + R ) = Rp X

130

= Rp a,= Rp r,=A =R =A+R

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Maka nilai HMETD adalah

=

Rp X – Rp r

7. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya. 8. Pecahan HMETD Berdasarkan Peraturan No.lX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu bahwa dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka HMETD tersebut tidak diserahkan kepada pemegang saham, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual sehingga Perseroan akan mengeluarkan HMETD dalam bentuk bulat, dan selanjutnya hasil penjualan HMETD pecahan tersebut dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. 9. Lain - lain Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD. B. KETERANGAN TENTANG WARAN SERI II Waran Seri II yang diterbitkan Perseroan sebanyak sebanyak-banyaknya sejumlah 913.672.215 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima belas) Waran Seri II. Waran Seri II yang akan diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD tersebut dimana pada setiap 38 (tiga puluh delapan) saham baru tersebut melekat 19 (sembilan belas) Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD. Waran Seri II adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham Perseroan dengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 190,- (seratus sembilan puluh Rupiah), sehingga total penawaran Waran Seri lI seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 173.597.720.850,- (seratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh Rupiah yang dapat dilakukan selama periode pelaksanaan Waran Seri II yaitu mulai tanggal 12 Juni 2014 – 2 Desember 2016 dimana setiap 1 (satu) Waran Seri II berhak membeli 1 (satu) saham pada harga pelaksanaannya. Pemegang Waran Seri II tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham, termasuk hak atas dividen, selama Waran Seri II tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila setelah lewat periode pelaksanaan, maka setiap Waran Seri II yang belum dilaksanakan akan menjadi kadaluwarsa, tidak berlaku dan tidak bernilai, berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II PT Bank Windu Kentjana International Tbk No. 55 tanggal 10 Oktober 2013 juncto Pengubahan I terhadap Pernyataan Penerbitan Waran Seri II PT Bank Windu Kentjana International Tbk No. 85 tanggal 12 November 2013, yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta. Sesuai Peraturan Bapepam LK No. IX.D.1, jumlah waran yang diterbitkan dan waran yang telah beredar tidak melebihi 35% (tiga puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Jumlah Waran Seri I yang beredar hingga tanggal penyampaian informasi tambahan ini sejumlah 525.957.621 lembar. A.

Apabila sisa Waran Seri I tidak dilaksanakan konversi menjadi saham Perseroan sampai dengan tanggal 29 November 2013 Jumlah Waran Seri II yang akan diterbitkan Perseroan apabila sisa Waran Seri I tidak dilaksanakan konversi menjadi saham Perseroan sampai dengan tanggal 29 November 2013 sejumlah 813.740.267 lembar.

131

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Dengan diterbitkannya saham baru melalui pelaksanaan PUT III dalam rangka HMETD, mengakibatkan perubahan jumlah modal, maka dilakukan penyesuaian jumlah Waran Seri I. Dengan posisi harga saham per 12 November 2013 sebesar Rp 210,- per lembar saham, jumlah sisa Waran Seri I yang tidak dilaksanakan konversi menjadi saham Perseroan sampai dengan tanggal 29 November 2013 akan disesuaikan menjadi sejumlah 591.932.111 lembar Waran Seri I. B.

Apabila sisa Waran Seri I telah dilaksanakan konversi menjadi saham Perseroan sampai dengan tanggal 29 November 2013. Jumlah Waran Seri II yang akan diterbitkan Perseroan apabila sisa Waran Seri I telah dilaksanakan konversi menjadi saham sampai dengan tanggal 29 November 2013 sejumlah sebanyak-banyaknya 913.672.215 lembar. Jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan sejumlah 4.282.843.510 saham.

Jumlah Waran yang diterbitkan Perseroan secara persentase terhadap jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan adalah sebagai berikut: A.

Apabila sisa Waran Seri I yang tidak dilaksanakan konversi menjadi saham Perseroan sampai dengan tanggal 29 November 2013 akan disesuaikan menjadi sejumlah 591.932.111ditambahkan Waran Seri II sejumlah 813.740.267 maka seluruh Waran yang diterbitkan Perseroan berjumlah 1.405.672.378 atau sama dengan 32,82% dari seluruh saham telah ditempatkan dan disetor Perseroan;

B.

Apabila seluruh sisa Waran Seri I dilaksanakan konversi menjadi saham Perseroan sampai dengan tanggal 29 November 2013 maka seluruh Waran yang diterbitkan Perseroan berjumlah 913.672.215 atau sama dengan 21,33% dari seluruh saham telah ditempatkan dan disetor Perseroan.

Keterangan mengenai waran di bawah ini merupakan pokok-pokok Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam akta tersebut. Salinan selengkapnya dapat diperoleh dan atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelolaan Administrasi Waran pada setiap hari dan jam kerja.

1. Definisi a. Waran Seri II berarti Surat Kolektif Waran Seri II atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan Syarat dan Kondisi serta Penerbitan Waran Seri II dan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal; b. Surat Kolektif Waran Seri II berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri II yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri II serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri II; c.

Pelaksanaan Waran Seri II berarti pelaksanaan hak beli saham baru oleh Pemegang Waran Seri II;

d. Harga Pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri II sesuai dengan Syarat dan Kondisi; e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai akibat dari hasil pelaksanaan Waran Seri II dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Perseroan lainnya. 2. Hak Atas Waran Seri II Waran Seri II yang akan diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD tersebut dimana pada setiap 38 (tiga puluh delapan) saham baru tersebut melekat 19 (sembilan belas) Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD yang melaksanakan HMETD. Waran Seri II adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya

132

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK untuk melaksanakan pembelian saham Perseroan dengan Nilai Nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 190,- (seratus sembilan puluh Rupiah). Waran Seri II yang diterbitkan adalah Waran Seri II atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri II, dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek selama perdagangan Waran Seri II, yaitu terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri II pada Bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Bentuk dan Denominasi Perseroan dapat menerbitkan Waran Seri II dalam 2 (dua) bentuk, yaitu : a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri II, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri II ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing-masing Pemegang Waran Seri II di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri II; b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri II akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri II yang mencantumkan Jumlah Waran Seri II dan diberi nomor urut serta ditandatangani sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal. Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran, maka setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru untuk Pelaksanaan Waran. Pemegang Waran Seri II tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri II yang dimilikinya belum dilaksanakan. 4. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan Setiap Pemegang Waran Seri II dapat melakukan pelaksanaan Waran Seri II dengan cara sebagai berikut : a. Bagi Pemegang Waran yang warannya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI maka untuk pelaksanaan hak untuk membeli Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri II dilakukan dengan memberikan instruksi melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya kepada KSEI. b. Bagi Pemegang Waran dalam bentuk warkat/Surat Kolektif Waran Seri II maka untuk pelaksanaan hak Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran dilakukan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri II. 5. Jangka Waktu Waran Seri II Jangka waktu Waran Seri II adalah 3 (tahun) tahun sejak tanggal pencatatan Waran Seri II di BEI yaitu sejak tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan 2 Desember 2016. 6. Pemberitahuan Atas Perubahan Isi Pernyataan Waran Seri II Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri II, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

133


a. Persetujuan Pemegang Waran Seri II yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri II; b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri II dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya perubahan penerbitan Waran Seri II dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang Waran Seri II tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri II dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut. c.

Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri II harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri II dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri II dan Syarat dan Kondisi, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

7. Masa Perdagangan Waran Seri II Masa perdagangan Waran Seri II adalah setiap hari bursa, terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri II pada Bursa Indonesia, yaitu tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 28 November 2016 di Pasar Reguler, tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 di Pasar Tunai.

8. Masa Berlaku Pelaksanaan Waran Seri II Masa berlaku pelaksanaan adalah setiap Hari Bursa, terhitung mulai tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan 2 Desember 2016. Pemegang Waran Seri II memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri II yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri II yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta Pemegang Waran Seri II tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan. 9. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri II Untuk Waran dalam bentuk warkat (di luar penitipan kolektif) a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri II dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri II menjadi saham baru hasil pelaksanaan Waran II berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri II. b. Pelaksanaan Waran Seri II dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri II. c.

Pada Tanggal Pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri II yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri II yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I: i. Formulir Pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri II dengan memperhatikan ketentuan KSEI. ii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan, sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri II kepada Perseroan.

134

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri II wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut “Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan”). d. Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri II tidak dapat ditarik kembali. e. Pemegang Waran Seri II yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama masa pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Waran Seri II menjadi saham. f.

Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri II menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri II akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri II dalam Daftar Pemegang Waran Seri II. Pada Hari Kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri II meminta konfirmasi dari Perseroan mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik (in good funds) dan meminta persetujuan Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri II dilaksanakan dan Perseroan pada Hari Kerja selanjutnya harus sudah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri II mengenai hal-hal tersebut di atas.

g. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran, Perseroan membuka rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri II akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri II sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Kondisi dalam hal pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri II. h. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri II yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri II, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri II yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri II selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri II baru atas nama Pemegang Waran Seri II dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri II yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Kondisi prosedur Pelaksanaan Waran Seri II. i.

Saham Hasil Pelaksanaan yang dimiliki oleh pemegangnya yang sah memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

j.

Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri II menjadi saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.

k.

Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri II sebagaimana diatur dalam Syarat dan Kondisi Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri II, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri II mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri II (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Syarat dan Kondisi Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri II.

l.

Setelah Tanggal Jatuh Tempo Pelaksanaan Waran Seri II, apabila Waran Seri II tersebut masih belum dilaksanakan maka Pemegang Waran Seri II tersebut tidak dapat melaksanakan haknya menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

Untuk Waran dalam bentuk elektronik (dalam penitipan kolektif KSEI kolektif KSEI) a. Pemegang Waran Seri II dapat mengajukan permohonan pelaksanaan waran melaluli partisipan (pemegang rekening KSEI) kepada KSEI dengan menyediakan dana serta waran miliknya di account/sub account pada saat pengajuan permohonan pelaksanaan kepada KSEI. b. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat permohonan diajukan, KSEI akan melakukan pemeriksaan persyaratan pelaksanaan tersebut dan memasukkan dananya ke rekening KSEI di bank yang digunakannya.

135


c.

Pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan diajukan, KSEI akan melakukan transfer dana dari rekening KSEI ke rekening Perseroan dengan menggunakan fasilitas RTGS (dana akan efektif pada hari yang sama).

d. Pada Hari Bursa yang sama saat KSEI melakukan transfer dana ke rekening Perseroan, KSEI akan menyampaikan kepada BAE: -

Daftar rincian instruksi pelaksanaan yang diterima KSEI 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya, berikut lampiran data lengkap (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan, dan domisili) pemegang waran yang melaksanakan waran miliknya;

-

Surat atau bukti transfer dana ke rekening Perseroan dengan fasilitas RTGS oleh KSEI;

-

Instruksi deposit saham hasil pelaksanaan ke dalam rekening khusus yang telah disediakan KSEI.

e. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pelaksanaan dan bukti transfer yang diterima KSEI berdasarkan rekening koran Perseroan dari bank yang ditunjuk oleh Perseroan. Rekonsiliasi dana dari rekening koran yang diberikan oleh KSEI. f.

BAE memberikan laporan kepada Perseroan atas permohonan pelaksanaan waran.

g. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan diterima dari KSEI dan dananya telah efektif di rekening Perseroan, BAE akan menerbitkan/mendepositkan saham hasil pelaksanaan waran tersebut ke rekening khusus yang telah disiapkan KSEI sebagaimana dalam huruf ”e” di atas dan KSEI akan langsung mendistribusikan saham tersebut melalui sistem C-BEST.

10. Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri II Pemegang Waran Seri II yang akan melaksanakan Waran Seri II menjadi saham dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (in good funds) kepada rekening bank Perseroan : PT Bank Windu Kentjana International Tbk. No Rekening: 1001421642 A/N. BANK WINDU PUT III

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri II menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri II.

136


11. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri II Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri II, sehingga Waran Seri II dapat mengalami perubahan dimana Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri II baru dapat menjadi pecahan, dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri II akan dilakukan sehubungan dengan hal-hal di bawah ini: a. Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan, peleburan, pemecahan nilai nominal (stock split), maka :

Harga Pelaksanaan Baru

=

Jumlah Waran Seri II Baru

=

Harga Nominal Baru setiap saham Harga Nominal lama setiap saham

Harga Nominal Lama setiap saham Harga Nominal Baru setiap saham

x

A

x

B

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri II yang lama B = Jumlah awal Waran Seri II yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan dengan nilai nominal baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional.

12. Status Waran Seri II Waran Seri II yang akan diterbitkan merupakan Waran Seri II atas nama yang dapat diperdagangkan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencatatannya di Bursa Efek, Surat Waran Seri II ini akan memiliki nomor urut dan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

137

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Surat Kolektif Waran Seri II adalah surat yang dikeluarkan Perseroan yang membuktikan kepemilikan lebih dari 1 (satu) Waran Seri II yang dimiliki oleh seorang Pemegang Waran Seri II dimana harus disebutkan jumlah Waran Seri II yang bersangkutan. Pemegang Waran Seri II tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan menerima dividen dalam bentuk apapun, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham deviden yang berasal dari kapitalisasi laba, serta hak-hak lain yang terkait dalam saham biasa Perseroan sepanjang Waran Seri II yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham. 13. Status Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri II Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri II adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri II dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

14. Daftar Pemegang Waran Pengelola Administrasi Waran Seri II telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran Seri II yang didalamnya tercantum nomor Surat Kolektif Waran Seri II, nama dan alamat para Pemegang Waran Seri II serta hal-hal lainya yang dianggap perlu. Pengelola Administrasi Waran Seri II juga bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri II dalam kaitannya dengan transaksi perdagangan Waran Seri II di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri II untuk kepentingan Perseroan.

15. Pengelola Administrasi Waran Seri II Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri II yaitu: PT SINARTAMA GUNITA Sinar Mas Land Plaza, Menara I, Lantai 9 Jl. M. H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350 Telepon : 021 – 392 2332 Fax : 021 – 392 3003

Dalam hal kaitan ini, Pengelola Administrasi Waran Seri II bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri II sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri II di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri II demi kepentingan Perseroan. 16. Peralihan Hak Atas Waran Seri II Pemegang Waran Seri II dapat mengalihkan hak atas Waran Seri II dengan melakukan jual beli di Bursa Efek, setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri II dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri II dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

138

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri II karena hibah maupun warisan akibat kematian dari Pemegang Waran Seri II atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan pengalihan kepemilikan Waran Seri II menurut hukum, dapat mengajukan permohonan pencatatan pengalihan secara tertulis dengan menggunakan formulir pengalihan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri II yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk mendaftarkan diri sebagai Pemegang Waran Seri II dengan mengajukan bukti-bukti sehubungan dengan haknya atas Waran Seri II dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri II. Penyerahan dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal yang berlaku. Apabila terjadi pengalihan hak atas Waran Seri II yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri II oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri II dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri II yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri II. Pengelola Administrasi Waran Seri II hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri II apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku. Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri II hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri II yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri II berdasarkan akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan adanya peralihan hak atas Waran Seri II tersebut semuanya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peralihan hak atas Waran Seri II harus dicatat dengan baik di dalam Daftar Pemegang Waran Seri II atau pada Surat Kolektif Waran Seri II yang bersangkutan dan hanya dapat berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri II yang bersangkutan. 17. Penggantian Surat Kolektif Waran Seri II Apabila Surat Kolektif Waran Seri II mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri II dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri II yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri II. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri II, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri II yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri II yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri II untuk kemudian dimusnahkan. Apabila Surat Kolektif Waran Seri II hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri II yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminanjaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri II dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri II berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri II dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri II yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri II

139

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri II tersebut. 18. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi Jika selama masa berlaku Pelaksanaan Waran Seri II Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan Waran Seri II yang berlaku. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri II terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri II. 19. Hukum Yang Berlaku Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran Seri II ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. 20. Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Waran Fluktuasi harga saham yang diperdagangkan di BEI merupakan faktor yang mempengaruhi likuiditas perdagangan Waran Seri II, di samping aksi korporasi maupun kinerja Perseroan di masa mendatang.

140


XV.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Sinartama Gunita untuk mengelola Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas III PT Bank Windu Kentjana International Tbk sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas III PT Bank Windu Kentjana International Tbk No. 54 tanggal 10 Oktober 2013 jo Pengubahan I terhadap Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas III PT Bank Windu Kentjana International Tbk No. 84 tanggal 12 November 2013, keduanya dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta. Persyaratan dan tatacara pemesanan pembelian HMETD dalam Penawaran Umum Terbatas III adalah sebagai berikut: 1. Pemesan yang Berhak Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 29 November 2013 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemilik 100 (seratus) Saham Lama mempunyai hak memesan 38 (tiga puluh delapan) Saham Baru Terlebih Dahulu dengan Harga Penawaran Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham. Apabila terdapat pecahan atas saham hasil pelaksanaan HMETD maka akan diadakan pembulatan ke bawah (round down) dan pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan. Pemesan yang berhak melakukan pembelian Efek adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam SBHMETD atau dalam kolom Endosemen pada SBHMETD atau Daftar Pemegang HMETD yang dikeluarkan oleh KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan atau Lembaga dan atau Badan Hukum baik Indonesia/Asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal maupun peraturan pelaksananya. Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para Pemegang Saham yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan belum melakukan pencatatan peralihan saham kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar Surat Kolektif Saham untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yakni sebelum tanggal 29 November 2013. 2. Distribusi HMETD Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 2 Desember 2013. Prospektus Final, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (“FPPS”) dan formulir lainnya tersedia dan dapat diperoleh pemegang saham di kantor BAE Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita dengan alamat Sinar Mas Land Plaza, Menara I, Lantai 9, Jl. M.H Thamrin No. 51, Jakarta 10350 dengan menunjukkan bukti identitas atas nama pemegang saham yang tercatat dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 2 Desember 2013 dengan membawa : a. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut. b. Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

141


3. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 9 Desember 2013. A.

Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif. 1. Pemegang HMETD memberikan instruksi Pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI; 2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikannya Instruksi Pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa/Bank Kustodian kepada KSEI, maka: i.

KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening Pemegang HMETD yang memberikan Instruksi Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;

ii.

Segera setelah uang Harga Penawaran HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Penawaran HMETD dari rekening bank yang ditunjuk KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk Perseroan pada hari yang sama;

3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima Instruksi Pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada Biro Administrasi Efek, dokumen sebagai berikut: i. Daftar rincian Instruksi Pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data Pemegang HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan, dan domisili) Pemegang HMETD yang melakukan Pelaksanaan HMETD; ii. Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Penawaran HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam tekening bank yang ditunjuk Perseroan; iii. Instruksi untuk mendapatkan seJumlah saham baru Hasil Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI; 4. Segera setelah Biro Administrasi Efek menerima dokumen-dokumen dari KSEI, dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 di atas, Biro Administrasi Efek akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari Instruksi Pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Penawaran HMETD ke dalam Rekening Bank Khusus berdasarkan data pada Rekening Bank Khusus serta instruksi untuk mendepositkan seJumlah saham baru Hasil Pelaksanaan HMETD. 5. Selambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan Pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Penawaran HMETD telah dibayar penuh (in good funds) di Rekening Bank Khusus, Biro Administrasi Efek akan menerbitkan/mendepositkan seJumlah saham baru Hasil Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD tersebut ke sub rekening Pemegang HMETD yang melakukan Pelaksanaan HMETD dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya setelah melakukan pendistribusian Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD tersebut kepada Perseroan dan Biro Administrasi Efek. B.

Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif: 1. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat Biro Administrasi Efek. 2. Pemegang HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif yang akan melakukan Pelaksanaan HMETD harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam Rekening Bank Khusus serta menyerahkan dokumen sebagai berikut: i.

Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;

ii.

Asli Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD;

142

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK iii.

Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan Pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan Pelaksanaan HMETD;

iv.

Asli Surat Kuasa, jika Pelaksanaan HMETD dilakukan oleh Pemegang HMETD melalui kuasanya dan dilampirkan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas);

v.

Apabila Pemegang HMETD menghendaki Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dimasukan dalam Penitipan Kolektif, maka permohonan Pelaksanaan HMETD kepada Biro Administrasi Efek harus diajukan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa: −

Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan Pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan Efek atas Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;

−

Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

3. Biro Adminitrasi Efek akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk Pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 di atas. 4. Selambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan Pelaksanaan HMETD diterima oleh Biro Administrasi Efek dan uang Harga Penawaran HMETD telah dibayar penuh (in good funds) ke dalam rekening bank yang ditunjuk Perseroan, Biro Adminstrasi Efek akan menerbitkan seJumlah saham baru Hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham, jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dimasukan ke dalam Penitipan Kolektif. 4. Pemesanan Saham Tambahan Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memesan Saham Tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi Kolom Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan yang telah disediakan . Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI dan pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada PT Sinartama Gunita melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/ fisik Surat Kolektif Saham dapat mengajukan sendiri permohonannya kepada PT Sinartama Gunita. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada PT Sinartama Gunita melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: 1. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar; 2. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa; 3. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);

143

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK 4. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran; 5. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan PT Sinartama Gunita. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 1. Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST); 2. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh PT Sinartama Gunita; 3. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk warkat/fisik Surat Kolektif Saham harus mengajukan permohonan kepada PT Sinartama Gunita dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: 1. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar; 2. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum); 3. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa; 4. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran. Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 11 Desember 2013, dalam keadaan baik (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan 5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 12 Desember 2013 dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini, maka seluruh pesanan atas Saham Tambahan akan dipenuhi. b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas III ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan. Manajer penjatahan wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK untuk melakukan audit Penjatahan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Akuntan kepada Bapepam dan LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

144

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK 6. Persyaratan Pembayaran Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada PT Sinartama Gunita harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada : Rekening atas Nama : PT Bank Windu Kentjana International Tbk. No Rekening: 1001421642 A/N. BANK WINDU PUT III Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet/giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas. Untuk pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (in good funds) dalam rekening Perseroan paling lambat tanggal 11 Desember 2013. Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham Penawaran Umum Terbatas III ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham Perseroan melalui BAE yang ditujuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan kepada pemesan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil saham dan pengembalian uang untuk pesanan yang tidak dipenuhi. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) melalui C-BEST melalui Pemegang Rekening KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan. Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain : a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus. b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran. c.

Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

145


9. Pengembalian Uang Pemesanan Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, pengembalian uang dilakukan oleh Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu tanggal 16 Desember 2013. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga dengan memperhatikan tingkat suku bunga jasa giro rata-rata Rupiah Perseroan, yang diperhitungkan sejak tanggal 16 Desember 2013, kecuali bila keterlambatan tersebut disebabkan oleh force majeur (kejadian diluar kemampuan dan kekuasaan) atau apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pengembalian uang dilakukan dalam pemindahbukuan ke rekening Pemesan.

mata

uang

Rupiah

dengan

menggunakan

cek

atau

Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di : PT SINARTAMA GUNITA Sinar Mas Land Plaza, Menara I, Lantai 9 Jl. M. H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350 Telepon : 021 – 392 2332 Fax : 021 – 392 3003

dengan menunjukkan KTP asli atau Tanda Bukti Diri asli lainnya (bagi perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar dan surat kuasa (bagi Badan Hukum/Lembaga) serta menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau Tanda Bukti Diri. Pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh PT Sinartama Gunita dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan. Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif KSEI selambatlambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah tanggal penjatahan. SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin-Jumat, pukul 9.00 - 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 5 Desember sampai dengan tanggal 11 Desember 2013. Sedangkan SKS hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal 16 Desember 2013. Pengambilan dilakukan di BAE yang ditunjuk Perseroan dengan menunjuk/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut: a. Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau; b. Fotokopi Anggaran Dasar (bagi Lembaga/Badan Hukum) dan susunan Direksi/Komisaris atau Pengurus yang masih berlaku;

146

PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL TBK c.

Asli surat kuasa sah (bagi Lembaga/Badan Hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa; d. Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham 11. Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan Jika Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang Bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang mengajukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proposional berdasarkan Bukti HMETD yang telah dilaksanakan. Berdasarkan akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas III PT Bank Windu Kentjana International Tbk No. 57 tanggal 10 Oktober 2013 jo Pengubahan I terhadap Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas III PT Bank Windu Kentjana International Tbk No. 87 tanggal 12 November 2013, keduanya dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta, PT Blue Cross Indonesia selaku Pembeli Siaga telah sepakat untuk mengambil bagian dari sisa saham yang tidak dibeli oleh Pemegang HMETD sampai sebanyak-banyaknya sejumlah 473.270.843 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham pada harga yang sama dengan Harga Penawaran yaitu Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham.

147


XVI.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dan Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dapat diambil langsung oleh Pemegang Saham Perseroan mulai tanggal 2 Desember 2013, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 29 November 2013 pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang belum menerimanya dapat mengambil di :

PT SINARTAMA GUNITA Sinar Mas Land Plaza, Menara I, Lantai 9 Jl. M. H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350 Telepon : 021 – 392 2332 Fax : 021 – 392 3003

Apabila sampai dengan tanggal 3 Desember 2013 Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 29 November 2013, pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan tidak menghubungi BAE, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab Biro Administrasi Efek ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para Pemegang Saham yang bersangkutan.

148


XVII. INFORMASI TAMBAHAN Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PUT III ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi: PT Bank Windu Kentjana International Tbk. Equity Tower Lantai 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Komp. SCBD Lot 9, Jakarta 12190 Telepon : (021) 5140 1707 Faksimili : (021) 5140 1708 – 09 e-mail : [email protected] www.bankwindu.com

149