13 Jul 2010 ... Makna final yang dimaksud dalam putusan BPSK adalah final pada ...
Perlindungan BPSK yang bersifat final dan mengikat belum dapat ...
Disertasi Kurniawan: Putusan BPSK dalam Menjamin Perlindungan Hukum Konsumen Dikirim oleh humas1 pada 13 Juli 2010 | Komentar : 0 | Dilihat : 11396
Dr Kurniawan Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Selama ini terdapat kecenderungan bahwa apabila BPSK memutuskan pelaku usaha bersalah, maka pelaku usaha tersebut akan melakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan negeri, demikian juga apabila pelaku usaha dikalahkan oleh Pengadilan Negeri, maka akan melakukan upaya hukum kasasi ke mahkamah agung. Kejadian tersebut disebabkan karena lemahnya kedudukan dan kewenangan yang diberikan oleh UUPK terhadap BPSK terutama menyangkut putusan yang bersifat final dan mengikat namun dapat dilakukan dua kali upaya hukum keberatan dan upaya hukum kasasi. Demikian disampaikan oleh Kurniawan dalam disertasinya yang berjudul "Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Konsumen", Senin (12/7). Ujian terbuka disertasi dilaksanakan di gedung Fakultas Hukum dengan promotor Prof.Dr.Moch.Munir,SH; Dr.Sihabudin,SH.,MH.; dan Dr.Sukarmi,SH.,MH. Sedangkan dosen penguji terdiri dari Prof.Dr.I Nyoman Nurjaya,SH.,MH.; Prof.Dr.H.M. Galang Asmara,SH.,M.Hum; Prof.Dr.Gatot Dwi Hendra W,SH.,M.Hum; dan Dr.Bambang Winarno,SH.,SU. Menurut Kurniawan, kedudukan BPSK adalah sebagai lembaga Negara independen atau lembaga negara komplementer dengan tugas dan wewenang yang atributif untuk melakukan penegakan hukum perlindungan konsumen. BPSK merupakan lembaga penunjang dalam bidang quasi peradilan. Oleh karenanya, kekuatan BPSK bersifat final dan mengikat. Makna final yang dimaksud dalam putusan BPSK adalah final pada tingkat BPSK saja sedangkan pada tingkat pengadilan putusan BPSK tidak bersifat final atau masih dapat dilakukan upaya hukum keberatan ke pengadilan negeri dan kasasi ke mahkamah agung. Perlindungan BPSK yang bersifat final dan mengikat belum dapat melindungi konsumen karena terjadi kerentuan yang bertentangan mengenai arti putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat. Putusan arbitrase tidak mempunyai kekuatan eksekutorial karena tidak memiliki kepala putusan atau irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Asas-asas yang relevan sebagai dasar acuan putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat ke depan adalah Hak Asasi Manusia (HAM), asas kepastian hukum, asas tidak melampaui atau mencampuradukkan kewenangan, asas
keadilan, dan asas efektivitas. Dari disertasinya, Kurniawan merekomendasikan kepada DPR RI bersama pemerintah untuk segera melakukan amandemen terhadap UU No. 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen menyangkut penggabungan kelembagaan BPSK dan BPKN, penggantian unsur anggota BPSK dari unsur pemerintah dengan unsur akademisi, dan menjadikan Sarjana Hukum sebagai syarat keanggotaan BPSK. Pemerintah hendaknya memperkuat SDM di tingkat secretariat BPSK dengan tenaga-tenaga yang berasal dari berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan dalam penanganan kasus-kasus konsumen. Hal mendesak yang juga perlu dilakukan adalah sinkronisasi antara UUPK dengan UU arbitrase dan APS kaitannya dengan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase yaitu mencantumkan kepala putusan atau irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" agar dapat dilakukan eksekusi putusan BPSK. Kurniawan adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Setelah berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan majelis penguji, ia berhak menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dengan predikat cumlaude. [fjr]
Artikel terkait Rektor Resmi Terima 1326 Maba Pasca Sarjana Disertasi Retno: Mengkaji Dinamika Urea dan Kalium Humat Pada Tanah Sawah Hakim sebagai Penegak Hukum juga Pembaharu Hukum Disertasi Dahlil Marjon: Komisi Kepolisian Nasional Sebatas Staf Ahli Halal Bi Halal Keluarga Besar UB
