Persfektif: Partisipasi Pelayanan Publik. Diana Hertati. 1. Abstrak. Dalam konteks
... desentralisasi dan otonomi, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang ...
Refleksi Eksistensi Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam Persfektif: Partisipasi Pelayanan Publik Diana Hertati1 Abstrak Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), implementasi konsep desentralisasi dan otonomi, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah mengatur sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dikelola pemerintah daerah yang mengandung arti kepada fungsi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintahan daerah selain melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan yang telah didelegasikan secara spesifik oleh pemerintah pusat, juga dimungkinkan untuk melakukan berbagai persoalan dan kepentingan publik di daerahnya oleh local authority Dengan demikian dapatlah dipahami, bahwa model desentralisasi di Indonesia kebijakannya ditentukan oleh pemerintah pusat, sedangkan implementasinya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Huungan antara kedua organ pemerintah tersebut, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersifat tergantung (dependent) dan bawahan (sub-ordinate). Desentralisasi, pada hakikatnya adalah untuk mengembalikan fungsi dan hakikat otonomi daerah itu sendiri, memberikan peluang pendidikan politik bagi masyarakat di daerah guna meningkatkan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik, yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratisasi.
Kata kunci: Otonomi daerah, desentralisasi, dan pelayanan publik
