REKOMENDASI HASIL DISKUSI KELOMPOK IV. BIDANG POLITIK DALAM
NEGERI. 1. Kemendagri agar membuat Surat Edaran bahwa pemerintah daerah
...
REKOMENDASI HASIL DISKUSI KELOMPOK IV BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
1.
Kemendagri agar membuat Surat Edaran bahwa pemerintah daerah tidak diperkenanakan untuk membantu penyelenggaraan Pemilu, kecuali yang sudah ditetapkan berdasarkan Pasal 126 Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 butir a sampai e.
2.
Kemendagri agar membuat surat edaran kepada kepala daerah untuk membantu/memfasilitasi
khusus
terkait
biaya
transfortasi,
logistik
dan
pengamanan TPS dengan ketentuan tetap memperhatikan permintaan dari penyenggara Pemilu. 3.
Dalam edaran sebagaimana dimaksud dalam butir 2 pembiayaan atas transfortasi dan pengamanan TPS melekat pada pemerintah daerah.
4.
Kemendagri agar membuat regulasi tentang pengaturan bantuan keuangan partai politik hasil Pemilu 2009 dengan hasil Pemilu 2014 masing-masing diberikan selama 6 (enam) bulan.
5.
Kemendagri melakukan kajian khusus tentang bantuan keuangan partai politik pada hasil Pemilu 2014 untuk ditingkatkan, mengingat nilai bantuan keuangan partai politik persuara dihargai Rp. 108,- (seratus delapan rupiah) dalam upaya menata kelembagaan partai politik.
6.
Kemendagri
menginstruksikan
kepada
Gubernur,
Bupati
dan
Walikota
melakukan sosialisasi dalam upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu. 7.
Perlu rumusan regulasi terkait dengan kepala daerah yang dalam masa jabatannya akan mencalonkan diri menjadi pejabat negara lainnya (lebih tinggi).
