RENJA 2013 FINAL.pdf - Badan Koordinasi Pemerintahan dan ...

Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV

BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH IV PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 Rencana Kerja Tahun 2013

1


BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Startegis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan pedoman RPJMD diatas, telah ditetapkan Peratu ran Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang

Rencana Kerja

Pemerintah Daerah

(RKPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2013, yang

memuat

kerangka

rancangan

ekonomi

daerah,

program

prioritas

pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan pagu dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif atau rencana pembangunan tahunan daerah. Berdasarkan RPJMD maupun RKPD tersebut, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah (SKPD) Provinsi Jawa Barat menyusun Rencana Kerja, diselaraskan dengan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti yang tercantum dalam RPJMD dimaksud yaitu Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera yang didukung dengan 5 (lima) misi yaitu 1. Mewujudkan sumberdaya manusia Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing; 2. Meningkatkan pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal; 3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah; 4. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan; 5. Meningkatkan

efektivitas

Pemerintahan

Daerah

dan

kualitas

demokrasi. Rencana Kerja Tahun 2013

2


Tahun 2013 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2013 merupakan penjabaran dari skema RPJM Daerah 2008-2013 atau sebagai tindak lanjut

dari

Rencana

Bakorpembang

Kerja

Tahun

2012.

IV

Tahun

2013

Wilayah

Penyusunan

Rencana

memperhatikan

hasil

Kerja kinerja

pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja, mempertimbangkan

sinergitas

antar

sektor

dan

antar

wilayah,

serta

memperhatikan azas koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi dengan seluruh OPD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta para pemangku kepentingan lainnya. Agar pelaksanaan tugas pokok Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat memenuhi prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah , maka perlu disusun Rencana Kerja OPD yaitu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu sebagai bahan masukan atau umpan balik ( feed back ) untuk mendapatkan kesinambungan dengan rencana kerja yang akan dilaksanakan, serta berisi tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dicapai di tahun 201 3, dengan tetap konsisten terhadap visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan visi dan misi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat. Rencana Kerja Tahun 2013, Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan dan memperoleh anggaran dari APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 17.510.333.884,- ( Tujuh Belas Milyar Lima Ratus sepuluh Juta Tiga

Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah ) yang terdiri dari : 1

Belanja Tidak Langsung

Rp 7.118.858.884

2

Belanja Langsung

Rp 10.391.475.000

-Belanja Pegawai

Rencana Kerja Tahun 2013

Rp

1.174.250.000

3


-Belanja Barjas

Rp

8.767.818.000

-Belanja Modal

Rp

449.407.000

Total Anggaran

Rp 17.510.333.884

1.2 Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Naional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas

Undang-Undang

Pemerintahan Daerah

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor Keuangan

antara

33

Tahun 2004 tentang Perimbangan

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ); 6. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran

Negara

Tahun

2007

Nomor

89,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4741 ); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian,

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


4


8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025; 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 25 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2008-2013; 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat; 11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Kerja dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat. 12. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 27 Seri E); 1.3 Maksud dan Tujuan Rencana Kerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Tahun 2013 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi unit kerja dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Badan Koordinasi

Pemerintahan

dan

Pembangunan

Wilayah

IV

secara

berkesinambungan. Adapun

tujuan

penyusunan

Rencana

Kerja

Badan

Koordinasi

Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Tahun 2013, adalah : 1. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan periode Tahun 2013 yang mengacu visi, misi dan program Bakorpembang Wilayah IV guna mendorong partisipasi aparatur dan masyarakat di Wilayah IV; Rencana Kerja Tahun 2013

5


2. Menetapkan

pedoman

dalam

penyusunan

program

dan

kegiatan

Bakorpembang Wilayah IV Tahun 2013; 3. Mewujudkan sinkronisasi dan

sinergi perencanaan pembangunan daerah

antara Renja Bakorpembang Wilayah IV Tahun 2013 dengan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyajian

BAB II

EVALUASI

PELAKSAAN

PEMERINTAHAN

DAN

RENJA

BADAN

PEMBANGUNAN

KOORDINASI WILAYAH

IV

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2012 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPP Wilayah IV Tahun Lalu dan Capaian Renstra 2.2 Analisis Kinerja BKPP Wilayah IV 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPP Wilayah IV 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 3.1 Visi dan Misi 3.2 Tujuan dan Sasaran


6


3.3 Program dan Kegiatan BAB IV

PENUTUP


7


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAKORPEMBANG WILAYAH IV TAHUN ANGGARAN 2012 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012 dan Capaian Renstra Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2012 mengacu kepada penetapan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 dimana Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 ditetapkan mendapatkan anggaran baik melalui Anggaran Murni maupun Anggaran Perubahan Tahun 2012 dengan alokasi sebesar Rp.13.586.536.987,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL)

sebesar

Rp.7.083.586.987,00

dan

Belanja

Langsung

(BL)

Rp.6.502.950.000,00 yang diperuntukan bagi 12 (dua belas) program dan 20 (dua puluh) kegiatan. Adapun realisasi pencapaian kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2012 sebesar 89,57 % dan kinerja fisik sebesar 98,35 %, secara rinci pencapaian kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2012 masing-masing program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut : A. Bidang Perencanaan Pembangunan 1. Program Kerjasama Pembangunan Pelaksanaan Program 1) Kegiatan

Koordinasi

dan

Fasilitasi

Perencanaan

Kerjasama

Pembangunan Infrastruktur di Perbatasan Kabupaten/Kota di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.154.650.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.151.900.000,atau 98,22 %. Output kegiatan adalah Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi Pembangunan Infrastruktur di perbatasan

Kabupaten/Kota

di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya koordinasi kerjasama pembangunan infrastruktur di Wilayah IV.


8


2. Program

Perencanaan,

Pengendalian

dan

Pengawasan

Pembangunan Daerah Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Pendampingan dan monitoring kegiatan Tematik Kewilayahan Provinsi yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.215.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.205.490.250,atau 95,58 %. Output kegiatan adalah terwujudnya Pengembangan Pusat

Pendidikan

dan

Riset

terpadu

di

Kawasan

Jatinangor,

terwujudnya integrasi Pengembangan Agribisnis jagung dan ternak unggas, budidaya ikan air tawar serta pengembangan sentra produksi pakan ternak, terwujudnya Pengembangan Produksi Sayuran dan Tanaman Hias, terwujudnya Pengembangan jasa perdagangan dan Industri Kreatif, terwujudnya Pengembangan aktivitas Ekonomi melalui destinasi wisata internasional, agribisnis dan bisnis kelautan dalam rangka perintisan PKN Pangandaran. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya koordinasi kerjasama pembangunan infrastruktur di Wilayah IV. 2) Kegiatan

Pra

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

yang

dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.104.699.500,- realisasi anggaran sebesar Rp.104.373.500,- atau 99,69 %. Output kegiatan adalah terselenggaranya Pra Musyawarah Pembangunan di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah

IV

dan

tersusunnya

usulan

kegiatan

perencanaan

pembangunan di Wilayah IV Tahun 2013. 3) Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.153.522.500,- realisasi anggaran sebesar Rp.147.630.400,- atau 96,16 %. Output kegiatan adalah terwujudnya Pengendalian dan Pengawasan Hutan di Wilayah IV, terlaksananya koordinasi pengelolaan dan penanganan polusi di Kab/Kota di Wilayah


9


IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kerjasama dan sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah IV. 4) Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Konservasi Sumber Daya Air di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.103.750.000,-

Rp.107.000.000,atau

96,96

%.

realisasi Output

anggaran

sebesar

kegiatan

adalah

terlaksananya koordinasi, fasilitasi dan sinergitas penanganan dan konservasi sumber daya air di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kerjasama dan sinergitas penanganan dan konservasi sumber daya air di Wilayah IV 5) Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinergitas Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.108.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.105.000.000,- atau 97,22 %. Output kegiatan adalah terselenggaranya Koordinasi Pembangunan lintas Kab/Kota di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kerjasama dan sinergitas Pembangunan lintas Kab/Kota di Wilayah IV.

B. Bidang Pemuda dan Olah Raga 1. Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi POSPEDA PONTREN di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.111.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.108.101.000,atau 97,39 %. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi seleksi POSPEDA PONTREN di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kerjasama pelaksanaan seleksi POSPEDA PONTREN di Wilayah IV.


10


C. BIDANG PENANAMAN MODAL 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Pameran Produk Lokal dan Industri Kreatif di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.720.000.500,- realisasi anggaran sebesar Rp.569.455.600,- atau 79,09 %. Output kegiatan adalah terlaksananya Pameran Produk Lokal dan Industri Kreatif Kab/Kota di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya

Promosi dan Pemasaran Produk Lokal dan

Industri Kreatif Kab/Kota di Wilayah IV. D. Bidang

Otonomi

Keuangan

Daerah,

Daerah,

Pemerintahan

Perangkat

Umum,

Daerah,

Administrasi

Kepegawaian

dan

Persandian. 1. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Peradaban/Desa Mandiri di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,realisasi anggaran sebesar Rp.141.600.000,- atau 70,80 %. Output kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan fasilitasi program pengembangan desa peradaban / desa mandiri di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya

sinergitas pelaksanaan

program pengembangan desa peradaban / desa mandiri di Wilayah IV. 2) Kegiatan Koordinasi Penataan Batas Wilayah dan Penegasan Batas Wilayah Kabupaten/Kota di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.122.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.78.200.000,- atau 64,10 %. Output kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penataan batas wilayah dan penegasan batas wilayah Kab/Kota di Wilayah IV. Outcome Rencana Kerja Tahun 2013

11


kegiatan adalah Meningkatnya sinergitas dan integrasi penataan batas wilayah dan penegasan batas wilayah Kab/Kota di Wilayah IV. 3) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Gelar Karya Pembangunan di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.466.588.400,- atau 93,32 %. Output kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan gelar karya pembangunan, kepemudaan, seni budaya dan sosial di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kerja sama penyelenggaraan gelar karya pembangunan, kepemudaan, seni budaya dan sosial di Wilayah IV. 4) Kegiatan Forum silaturahmi MUSPIDA Plus se Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.64.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.64.500.000,- atau 100 %. Output kegiatan adalah terlaksananya Forum silaturahmi Muspida Plus se Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kerjasama dan sinergitas unsur Muspida Plus se Wilayah IV. 5) Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Pengelolaan Asset di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.123.000.000,-

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.79.200.000,- atau 64,39 %. Output kegiatan adalah terlaksananya koordinasi, fasilitasi dan monitoring pengelolaan asset daerah di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya

kerjasama

pengelolaan asset daerah di Wilayah IV. 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.214.605.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.189.822.200,- atau 88,45 Rencana Kerja Tahun 2013

%.

Output

kegiatan

adalah

terlaksananya

peningkatan 12


kesejahteraan dan kemampuan aparatur BKPP Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kualitas Aparatur BKPP Wilayah IV yang berkemampuan dan sejahtera. 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.799.515.000,realisasi anggaran sebesar Rp.1.612.151.019,- atau 89,59 %. Output kegiatan

adalah

perkantoran BKPP

terlaksananya

penyelenggaraan

administrasi

Wilayah IV dan terpenuhinya kebutuhan dasar

operasional BKPP Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas. 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pelaksanaan Program 1) Kegiatan

Pengadaan

Alat

Perlengkapan

Kantor

(APK)

yang

dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 895.282.500,- realisasi anggaran sebesar Rp. 770.642.550,- atau 86,08 %. Output kegiatan adalah Tersedianya alat perlengkapan kantor BKPP Wilayah IV dan terpenuhinya kebutuhan dasar operasional BKPP Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan alat perlengkapan kantor bagi pelaksanaan Tupoksi. 5. Program Pemeliharan Sarana dan Prasarana Aparatur Pelaksanaan Program 1) Kegiatan

Pemeliharaan

Sarana

dan

Prasarana

Kantor

yang

dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 913.175.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 858.248.200,- atau 93,99 %. Output kegiatan adalah Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor BKPP Wilayah IV Outcome kegiatan adalah Meningkatnya fungsi gedung perkantoran BKPP Wilayah IV.


13


6. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Program DBHCHT di Kab/Kota se Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.

161.462.720,-

atau

53,82

%.

Output

kegiatan

adalah

Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program DBHCHT di Kab/Kota se Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kerjasama dan sinergitas pelaksanaan program DBHCHT di Kab/Kota se Wilayah IV. 7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal BKPP Wil IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100 %. Output kegiatan adalah Terlaksananya penyusunan RENJA dan RKT Tahun 2012, LAKIP dan LKPJ

Tahun 2012, RKA/DPA Tahun 2013.

Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja BKPP Wilayah IV. E. Bidang Kebudayaan 1. Program Pengembangan Nilai Budaya Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Unjuk Prestasi Budaya yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 92.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 87.460.000,- atau 95,07 %. Output kegiatan adalah Terselenggaranya unjuk prestasi budaya di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pengembangan dan pemeliharaan nilai dan seni budaya lokal di Wilayah IV; Rencana Kerja Tahun 2013

14


F. Bidang Perencanaan Pembangunan 1. Program Kerjasama Pembangunan Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Infrastruktur di Perbatasan Kabupaten/Kota di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.154.650.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.151.900.000,- atau 98,22 %. Output kegiatan adalah Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi Pembangunan Infrastruktur di perbatasan

Kabupaten/Kota

di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya koordinasi kerjasama pembangunan infrastruktur di Wilayah IV. 2.

Program

Perencanaan,

Pembangunan

Pengendalian

dan

Pengawasan

Daerah

Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Pendampingan dan monitoring kegiatan Tematik Kewilayahan Provinsi yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.215.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.205.490.250,atau 95,58 %. Output kegiatan adalah terwujudnya Pengembangan Pusat

Pendidikan

dan

Riset

terpadu

di

Kawasan

Jatinangor,

terwujudnya integrasi Pengembangan Agribisnis jagung dan ternak unggas, budidaya ikan air tawar serta pengembangan sentra produksi pakan ternak, terwujudnya Pengembangan Produksi Sayuran dan Tanaman Hias, terwujudnya Pengembangan jasa perdagangan dan Industri Kreatif, terwujudnya Pengembangan aktivitas Ekonomi melalui destinasi wisata internasional, agribisnis dan bisnis kelautan dalam rangka perintisan PKN Pangandaran. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya koordinasi kerjasama pembangunan infrastruktur di Wilayah IV. 2) Kegiatan

Pra

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

yang

dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.104.699.500,- realisasi anggaran sebesar Rp.104.373.500,- atau Rencana Kerja Tahun 2013

15


99,69 %. Output kegiatan adalah terselenggaranya Pra Musyawarah Pembangunan di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah

IV

dan

tersusunnya

usulan

kegiatan

perencanaan

pembangunan di Wilayah IV Tahun 2013. 3) Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.153.522.500,- realisasi anggaran sebesar Rp.147.630.400,- atau 96,16 %. Output kegiatan adalah terwujudnya Pengendalian dan Pengawasan Hutan di Wilayah IV, terlaksananya koordinasi pengelolaan dan penanganan polusi di Kab/Kota di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kerjasama dan sinergitas Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah IV. 4) Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Konservasi Sumber Daya Air di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.103.750.000,-

Rp.107.000.000,atau

96,96

%.

realisasi Output

anggaran

sebesar

kegiatan

adalah

terlaksananya koordinasi, fasilitasi dan sinergitas penanganan dan konservasi sumber daya air di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kerjasama dan sinergitas penanganan dan konservasi sumber daya air di Wilayah IV 5) Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinergitas Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.108.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.105.000.000,- atau 97,22 %. Output kegiatan adalah terselenggaranya Koordinasi Pembangunan lintas Kab/Kota di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kerjasama dan sinergitas Pembangunan lintas Kab/Kota di Wilayah IV.


16


G. Bidang Pemuda dan Olah Raga 1. Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi POSPEDA PONTREN di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.111.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.108.101.000,atau 97,39 %. Output kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi seleksi POSPEDA PONTREN di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kerjasama pelaksanaan seleksi POSPEDA PONTREN di Wilayah IV. H. BIDANG PENANAMAN MODAL 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Pameran Produk Lokal dan Industri Kreatif di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.720.000.500,- realisasi anggaran sebesar Rp.569.455.600,- atau 79,09 %. Output kegiatan adalah terlaksananya Pameran Produk Lokal dan Industri Kreatif Kab/Kota di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya

Promosi dan Pemasaran Produk Lokal dan

Industri Kreatif Kab/Kota di Wilayah IV. I. Bidang

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. 1. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Peradaban/Desa Mandiri di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,Rencana Kerja Tahun 2013

17


realisasi anggaran sebesar Rp.141.600.000,- atau 70,80 %. Output kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan fasilitasi program pengembangan desa peradaban / desa mandiri di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya

sinergitas pelaksanaan

program pengembangan desa peradaban / desa mandiri di Wilayah IV. 2) Kegiatan Koordinasi Penataan Batas Wilayah dan Penegasan Batas Wilayah Kabupaten/Kota di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.122.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.78.200.000,- atau 64,10 %. Output kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penataan batas wilayah dan penegasan batas wilayah Kab/Kota di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sinergitas dan integrasi penataan batas wilayah dan penegasan batas wilayah Kab/Kota di Wilayah IV. 3) Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Gelar Karya Pembangunan di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.466.588.400,- atau 93,32 %. Output kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan gelar karya pembangunan, kepemudaan, seni budaya dan sosial di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kerja sama penyelenggaraan gelar karya pembangunan, kepemudaan, seni budaya dan sosial di Wilayah IV. 4) Kegiatan Forum silaturahmi MUSPIDA Plus se Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.64.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.64.500.000,- atau 100 %. Output kegiatan adalah terlaksananya Forum silaturahmi Muspida Plus se Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya kerjasama dan sinergitas unsur Muspida Plus se Wilayah IV. 5) Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Pengelolaan Asset di Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran Rencana Kerja Tahun 2013

sebesar

Rp.123.000.000,-

realisasi

anggaran

sebesar 18


Rp.79.200.000,- atau 64,39 %. Output kegiatan adalah terlaksananya koordinasi, fasilitasi dan monitoring pengelolaan asset daerah di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya

kerjasama

pengelolaan asset daerah di Wilayah IV. 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp.214.605.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.189.822.200,- atau 88,45

%.

Output

kegiatan

adalah

terlaksananya

peningkatan

kesejahteraan dan kemampuan aparatur BKPP Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kualitas Aparatur BKPP Wilayah IV yang berkemampuan dan sejahtera. 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.799.515.000,realisasi anggaran sebesar Rp.1.612.151.019,- atau 89,59 %. Output kegiatan

adalah

perkantoran BKPP

terlaksananya

penyelenggaraan

administrasi

Wilayah IV dan terpenuhinya kebutuhan dasar

operasional BKPP Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas. 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pelaksanaan Program 1) Kegiatan

Pengadaan

Alat

Perlengkapan

Kantor

(APK)

yang

dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 895.282.500,- realisasi anggaran sebesar Rp. 770.642.550,- atau 86,08 %. Output kegiatan adalah Tersedianya alat perlengkapan kantor BKPP Wilayah IV dan terpenuhinya kebutuhan dasar operasional BKPP


19


Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah meningkatnya pemenuhan alat perlengkapan kantor bagi pelaksanaan Tupoksi. 5. Program Pemeliharan Sarana dan Prasarana Aparatur Pelaksanaan Program 1) Kegiatan

Pemeliharaan

Sarana

dan

Prasarana

Kantor

yang

dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 913.175.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 858.248.200,- atau 93,99 %. Output kegiatan adalah Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor BKPP Wilayah IV Outcome kegiatan adalah Meningkatnya fungsi gedung perkantoran BKPP Wilayah IV. 6. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Program DBHCHT di Kab/Kota se Wilayah IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.

161.462.720,-

atau

53,82

%.

Output

kegiatan

adalah

Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program DBHCHT di Kab/Kota se Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya kerjasama dan sinergitas pelaksanaan program DBHCHT di Kab/Kota se Wilayah IV. 7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal BKPP Wil IV yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100 %. Output kegiatan adalah Terlaksananya penyusunan RENJA dan RKT Tahun 2012, LAKIP dan LKPJ Tahun 2012, RKA/DPA Tahun 2013. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja BKPP Wilayah IV. Rencana Kerja Tahun 2013

20


J. Bidang Kebudayaan 1. Program Pengembangan Nilai Budaya Pelaksanaan Program 1) Kegiatan Unjuk Prestasi Budaya yang dilaksanakan oleh BKPP Wil IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 92.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 87.460.000,- atau 95,07 %. Output kegiatan adalah Terselenggaranya unjuk prestasi budaya di Wilayah IV. Outcome kegiatan adalah Meningkatnya pengembangan dan pemeliharaan nilai dan seni budaya lokal di Wilayah IV; Secara rinci pencapaian kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2012 masingmasing program dan kegiatan dapat dijelaskan pada Tabel 1 berikut : Tabel 1 REALISASI CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2012 BADAN KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH IV

REALISASI U R A I A N 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG ( BTL ) 1. Gaji dan Tunjangan 2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya

BELANJA LANGSUNG ( BL ) 28 Program Kerja sama Pembangunan 1.

29

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Kerjasama Pembangunan Infrastruktur di perbatasan Kabupaten/Kota di Wilayah IV Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah 2 Kegiatan Pendampingan dan Monitoring Kegiatan Tematik Kewilayahan Provinsi 3 Kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan 4 Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah IV Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring 5 Konservasi Sumber Daya Air di Wilayah IV Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinergitas Pembangunan Lintas 6 Kabupaten/Kota di Wilayah IV


ANGGARAN

%

FISIK (%)

5 6.389.471.861,00 2.870.717.236,00 2.829.604.625,00 629.150.000,00

6 91,98 98,34 85,80 94,51

7 100 100 100 100

6.947.950.000,00 154.650.000,00

6.055.575.839,00 151.900.000,00

87,16 98,22

98,35 100

154.650.000,00

151.900.000,00

98,22

100

666.244.150,00

96,81

100

215.000.000,00

205.490.250,00

95,58

100

104.699.500,00

104.373.500,00

99,69

100

153.522.500,00

147.630.400,00

96,16

100

107.000.000,00

103.750.000,00

96,96

100

108.000.000,00

105.000.000,00

97,22

100

4 6.946.415.816,00 2.919.135.816,00 3.298.080.000,00 729.200.000,00

688.222.000,00

KEUANGAN (Rp.)

21

Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV 35

37

57

59

60

61

62

65

Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga 7 Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi POSPEDA PONTREN di Wilayah IV Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 8 Kegiatan Pameran Produk Lokal dan Industri Kreatif di Wilayah IV Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah 9 Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Peradaban/Desa Mandiri di Wilayah IV 10 Kegiatan Koordinasi Penataan Batas Wilayah dan Penegasan Batas Wilayah Kab/ Kota di Wilayah IV 11 Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Gelar Karya Pembangunan di Wilayah IV 12 Kegiatan Forum Silaturahmi Muspida Plus se Wilayah IV 13 Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Pengelolaan Asset Daerah di Wilayah IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16 Kegiatan Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor (APK) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 17 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 18 Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Program DBHCT di Kab/Kota se Wilayah IV

66

Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 19

73

Kegiatan Perencanaan, Evaluasi Pelaporan Internal BKPP Wilayah IV

Program Pengembangan Nilai Budaya 20

Kegiatan Unjuk Prestasi Budaya JUMLAH

Sistem dan

111.000.000,00

108.101.000,00

97,39

100

111.000.000,00

108.101.000,00

97,39

100

720.000.500,00

569.455.600,00

79,09

100

720.000.500,00

569.455.600,00

79,09

100

1.009.500.000,00

830.088.400,00

82,23

100

200.000.000,00

141.600.000,00

70,80

100

122.000.000,00

78.200.000,00

64,10

100

500.000.000,00

466.588.400,00

93,32

100

64.500.000,00

64.500.000,00

100

100

123.000.000,00 214.605.000,00

79.200.000,00 189.822.200,00

64,39 88,45

100 100

214.605.000,00

189.822.200,00

88,45

100

1.799.515.000,00 1.799.515.000,00

1.612.151.019 1.612.151.019

89,59 89,59

100 100

770.642.550,00

86,08

98,96

770.642.550,00

86,08

98,96

858.248.200,00

93,99

100

913.175.000,00

858.248.200,00

93,99

100

300.000.000,00

161.462.720,00

53,82

60,00

300.000.000,00

161.462.720,00

53,82

60,00

50.000.000,00

100

100

50.000.000,00

100

100

92.000.000,00

87.460.000,00

95,07

100

92..000.000,00

87.460.000,00

95,07

100

12.445.047.700,00

89,57

98,35

895.282.500,00 895.282.500,00 913.175.000,00

50.000.000,00 50.000.000,00

13.894.365.816,00

Dari tabel tersebut nampak bahwa secara keseluruhan kegiatan mencapai kinerja kisaran 98,35 %, dengan demikian realisasi program/kegiatan tersebut belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah kendala administrasi berkenaan dengan pemahaman Rencana Kerja Tahun 2013

22


terhadap aturan masih terbatas dan sering terjadinya perubahan-perubahan yang menyulitkan pelaksana dalam implementasinya, terutama instrumeninstrumen pengelolan keuangan. Kondisi

tersebut

berimplikasi

terhadap

pencapaian

target

kinerja

hasil/keluaran program dan kegiatan Tahun 2012 secara keseluruhan tercapai sebesar 98,35 % dari target sebesar 100%, sehingga secara linier target capaian program Renstra Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi

Jawa

Barat

pada

tahun

keempat

tidak

sesuai

dengan

yang

direncanakan. Untuk

mengatasi

faktor

penyebab

tersebut

telah

diambil

kebijakan/tindakan pemberdayaan SDM melalui pembinaan yang kontinyu dengan meningkatkan kualitas personil agar lebih profesional serta memberikan pembekalan dan sosialisasi internal peraturan-peraturan pengelolaan keuangan dan implementasinya. 2.2 Analisis Kinerja Bakorpembang Wilayah IV Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan tugas pokok baik koordinasi kewilayahan koordinasi sektoral dan koordinasi lintas sektoral merupakan perpanjangan tangan Gubernur di wilayah baik sebagai Kepala Daerah maupun sebagai aparat Pemerintah Pusat di wilayahnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, adalah : Bakorpembang Wilayah IV mempunyai tugas

pokok menyelenggarakan

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan di wilayah kerjanya yang meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Rencana Kerja Tahun 2013

23


Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar, serta melaksanakan urusan pemerintahan lainnya dalam rangka penyelenggaraan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan Mengacu tugas pokok dan fungsi tersebut, Bakorpembang Wilayah IV memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya mencapai visi dan misi Bakorpembang Wilayah IV, antara lain : a. Melaksanakan koordinasi kewilayahan, koordinasi sektoral dan koordinasi lintas sektoral merupakan perpanjangan tangan di wilayah; b. Membantu tugas pokok dan fungsi Gubernur baik sebagai Kepala Daerah maupun sebagai aparat Pemerintah Pusat di wilayahnya; c.

Menyelenggarakan

koordinasi

penyelenggaraan

pemerintahan,

dan

pembangunan di wilayah kerjanya, yang meliputi : Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar; d. Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya dalam rangka penyelenggaraan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Hasil analisis

pencapaian kinerja pelayanan Bakorpembang Wilayah IV

yang disesuaikan menurut sasaran strategis disajikan sebagaimana Tabel 2 berikut : Tabel 2 Pencapaian Kinerja Bakorpembang Wilayah IV Tahun 2012 No Sasaran Strategis 1 Meningkatkan koordinasi, keterpaduan dan hubungan kerjasama di bidang pemerintahan dan pembangunan di Wilayah IV Rencana Kerja Tahun 2013

Indikator Kinerja Prosentase koordinasi dan kesepahaman di bidang pemerintahan dan pembangunan di Wilayah IV

Target 95

Realisasi 92,46

% 97,33

24


2

Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya aparatur Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV

Prosentase kualitas dan produktivitas sumber daya aparatur Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV

95

94,41

99,38

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bakorpembang Wilayah IV Dalam dinamika pertumbuhan kewilayahan di 2 (dua) wilayah kerja pada Bakorpembang Wilayah IV telah diidentifikasi beberapa isu strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD 2008-2013, antara lain : 1. Wilayah IV Timur, yang melingkupi Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar, dengan isu yang perlu mendapat perhatian yaitu : a. Penataan daerah otonom sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan; b. Belum fokusnya kebijakan pengembangan kawasan andalan di Wilayah IV bagian Timur berdasarkan keunggulan kawasan andalan tersebut; c. Penetapan kawasan lindung belum diikuti oleh kebijakan yang bersifat khusus bagi kabupaten yang bersangkutan; d. Belum optimalnya implementasi penanganan daerah perbatasan, misalnya untuk aspek infrastruktur, pendanaan, pelayanan kesehatan, pendidikan; e. Belum adanya kebijakan yang jelas tentang mitigasi dan penanggulangan bencana; f. Pemerataan pengembangan

pembangunan, wilayah

pengembangan

perbatasan,

desa

keseimbangan

tertinggal, pembangunan

perkotaan dan perdesaan, penanganan masalah perkotaan dan kerjasama antar daerah belum terwujud; g. Belum optimalnya pelayanan pemerintah terhadap wilayah bagian selatan;


25


h. Perlunya peningkatan penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular; i. Kerusakan dan pencemaran kawasan pesisir dan laut; j. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. 2. Wilayah Cekungan Bandung, yang melingkupi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, dengan isu yang perlu mendapat perhatian yaitu : a. Belum fokusnya kebijakan pengembangan kawasan andalan Cekungan Bandung berdasarkan keunggulan kawasan andalan tersebut; b. Penetapan kawasan lindung belum diikuti oleh kebijakan yang bersifat khusus bagi kabupaten yang bersangkutan; c. Belum adanya kebijakan yang jelas tentang mitigasi dan penanggulangan bencana; d. Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang tinggi baik udara dengan semakin tingginya polusi udara di daerah perkotaan, pencemaran lingkungan akibat industri dan domestik serta pemanfaatan air bawah tanah yang sudah melebihi kemampuan suplai air alam; e. Pemerataan pengembangan

pembangunan, wilayah

pengembangan

perbatasan,

desa

keseimbangan

tertinggal, pembangunan

perkotaan dan perdesaan, penanganan masalah perkotaan dan kerjasama antar daerah belum terwujud; f. Sektor modern (industriaiisasi) berkembangan pesat, menjadi magnet tingginya arus migrasi; g. Perlunya peningkatan penanggulangan penyakit berbasis lingkungan Sebagai lembaga teknis daerah yang memiliki wilayah kerja meliputi 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota, maka Bakorpembang Wilayah IV memiliki peluang dan tantangan tersendiri dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.


26


Adapun peluang tersebut, antara lain : a. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2010 dapat meningkatkan peran Bakorpembang Wilayah IV dalam melaksanakan fungsi manajemen pemerintahan di lingkungan Provinsi Jawa Barat; b. Peranan Bakorpembang Wilayah IV sebagai kepanjangan tangan Gubernur di

wilayah dalam mensinergiskan program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pembangunan di Kabupaten/ Kota di Wilayah IV; c. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, membuka ruang bagi peningkatan peran dan perluasan kewenangan Bakorpembang Wilayah IV; d. Adanya

kepercayaan

dari

Pimpinan

Daerah

dan

masyarakat

kepada

Bakorpembang Wilayah IV untuk memacu dan memotivasi pelaksanaan wewenang, serta tugas pokok dan fungsi guna menjawab tantangan di masa depan; e. Dukungan

stakeholders terutama Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, hal ini nampak jelas dari tingkat dukungan

terhadap

aktivitas

kegiatan

yang

diselenggarakan

oleh

Bakorpembang Wilayah IV, seperti : menghadiri undangan kegiatan yang dilaksanakan

OPD

Provinsi

maupun

Pemerintah

Kabupaten/Kota,

dan

kunjungan lapangan; f. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM, melalui jenjang

pendidikan formal, pendidikan dan latihan teknis dan fungsional bagi para pegawai, baik dalam dan luar negeri; g. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, dan murah yang

dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan profesionalisme pelayanan publik, serta

menjalin

kemitraan

strategis

bagi

pengembangan

perencanaan

pembangunan di Jawa Barat; Rencana Kerja Tahun 2013

27


Sedangkan tantangan sebagian besar datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat

keberhasilannya.

Beberapa

tantangan

atau

ancaman

tersebut,

diantaranya adalah sebagai berikut: a. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan regional, nasional maupun global, serta saling pengaruh antara berbagai faktor di dalamnya merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam mensinergiskan pembangunan di Wilayah IV; b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah di Wilayah IV yang berdasarkan kondisi dan karakteristik di daerah; c. Semakin transparannya informasi melalui media e!ektronik dituntut peran Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat; d. Tumbuhnya daya saing daerah menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kinerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang ada; e. Tuntutan

reformasi

diberbagai

bidang

kehidupan,

khususnya

dalam

pelaksanaan pembangunan dan penentapan kebijakan Pemerintah Provinsi yang berpihak kepada masyarakat. Berdasarkan Rencana Strategis Bakorpembang Wilayah IV Tahun 2008–2013 telah ditetapkan isu-isu strategis di Wilayah IV sebagai acuan bagi penyusunan program dan kegiatan tahunan, yaitu : a. Isu Strategis Pembangunan - Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan; - Aksesibilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat; - Apresiasi dan pengembangan budaya daerah; - Penanganan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan; - Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah; - Kesiagaan penanganan bencana alam dan pengendalian serta peningkatan kualitas lingkungan hidup; Rencana Kerja Tahun 2013

28


- Pemerintahan Daerah belum efektif yang dipengaruhi oleh kondisi politik yang belum mantap, menyebabkan pelayanan publik belum optimal dan tuntutan pembentukan daerah otonom meningkat. b. Isu Strategis Kewilayahan Isu strategis kewilayahan diorientasikan kepada 4 (empat) wilayah kerja koordinasi pembangunan di Jawa Barat yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah dan masyarakat masing-masing. Untuk wilayah kerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV, isu strategis kewilayah meliputi 2 (dua) wilayah kerja, yaitu : 1) Wilayah IV Timur, dengan lingkup kerja Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmlaya, antara lain : - Penataan daerah otonom sesuai dengan aspirasi dari bawah serta mengikuti mekanisme yang telah ditentukan; - Belum fokusnya kebijakan pengembangan kawasan andalan IV Timur berdasarkan keunggulan kawasan andalan tersebut; - Penetapan kawasan lindung belum diikuti oleh

kebijakan yang bersifat

khusus bagi kabupaten yang bersangkutan; - Belum optimalnya implementasi penanganan daerah perbatasan, misalnya untuk aspek infrastruktur, pendanaan, pelayanan kesehatan, pendidikan; - Belum adanya kebijakan yang jelas tentang mitigasi dan penanggulangan bencana; - Pemerataan pembangunan, pengembangan desa tertinggal, pengembangan wilayah perbatasan, keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan, penanganan masalah perkotaan dan kerjasama antar daerah belum terwujud; - Belum optimalnya pelayanan pemerintah terhadap wilayah bagian selatan; - Perlunya

peningkatan

penanggulangan

dan

pemberantasan

penyakit

menular; - Kerusakan dan pencemaran kawasan pesisir dan laut; - Perlu peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Rencana Kerja Tahun 2013

29


2) Wilayah Cekungan Bandung, dengan lingkup kerja Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, antara lain : - Belum fokusnya kebijakan pengembangan kawasan andalan Cekungan Bandung berdasarkan keunggulan kawasan andalan tersebut; - Penetapan kawasan lindung belum diikuti oleh kebijakan yang bersifat khusus bagi kabupaten yang bersangkutan; - Belum adanya kebijakan yang jelas tentang mitigasi dan penanggulangan bencana; - Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang tinggi baik udara dengan semakin tingginya polusi udara di daerah perkotaan, pencemaran lingkungan akibat industri dan domestik serta pemanfaatan air bawah tanah yang sudah melebihi kemampuan alam; - Pemerataan pembangunan, pengembangan desa tertinggal, pengembangan wilayah perbatasan, keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan, penanganan masalah perkotaan dan kerjasama antar daerah belum terwujud; - Sektor

modern

(industrialisasi)

berkembang

pesat,

menjadi

magnet

tingginya arus migrasi; - Perlunya peningkatan penanggulangan penyakit berbasis lingkungan. 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, secara umum proses penyusunannya dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : a. Penyusunan rancangan awal RKPD; b. Pelaksanaan Pra Musrenbang RKPD di wilayah koordinasi pemerintahan dan pembangunan; c.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD;


30


d. Penyusunan rancangan akhir RKPD; e. Penetapan RKPD RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya yang mana dalam penyusunannnya telah memenuhi

kriteria

yang

ditetapkan

yaitu

spesifik

(Specific),

terukur

(Measurable), dapat dilaksanakan (Achievable), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (Resources availability), dan memperhatikan fungsi waktu (Times), yang disingkat SMART. Sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan maka RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Bakorpembang Wilayah IV, sehingga

terdapat kesesuaian rumusan program

dan kegiatan yang ada di rancangan awal RKPD dengan Rencana Kerja Bakorpembang Wilayah IV Tahun 2013 walaupun dalam penetapan besaran anggarannya terdapat perbedaan karena disesuaikan dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berkenaan. Berdasarkan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD terutama berkaitan dengan program dan kegiatan serta pagu anggarannya, dapat dilihat pada Tabel 3 berikut :


31


Tabel 3 Program dan Kegiatan BKPP Wilayah IV Tahun 2013 Dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 1 6 29

1.6.29.1

2 Wajib Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah di wilayah IV

1.6.29.2

Kegiatan Penyelenggaraan Pramusrenbang di wilayah IV

1.6.29.3

Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan di Wilayah IV

1

Fasilitasi koordinasi dan Monev Kependudukan dan Pertanahan

2

Fasilitasi Koordinasi dan Monev Penyelenggaraan OTDA

3

Fasilitasi kerjasama peningkatan keamanan dan ketertiban anatar`daerah Kab/Kota dan perbatasan

1.6.29.4

Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Perekonomian di Wilayah IV

1.6.29.5

Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pembangunan di Wilayah IV

1.6.29.6

Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Wilayah IV


Rencana Tahun 2013 Indikator Kinerja program/Kegiatan

Lokasi

Target

Kebutuhan dana /Pagu indikatif 6

Prakiraan maju rencana tahun 2014 Kebutuhan dana

3

4

5

Fasilitasi Koordinasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah di Wilayah IV Penyelenggaraan pra Musrenbang di Wilayah IV

Kab/Kota di will IV

100 %

250.000.000

275.000.000

Kab Garut dan kota Bandung Kab/Kota di Wilayah IV

100 %

250.000.000

275.000.000

80 %

500.000.000

550.000.000

Kab/Kota di Wilayah IV

1 keg

200.000.000


1 Keg

150.000.000


1 Keg

150.000.000


80 %

900.000.000

990.000.000

Kab/Kota di wilayah IV

100 %

600.000.000

660.000.000


100 %

600.000.000

660.000.000

Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan di Wilayah IV Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan di Wilayah IV Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan di Wilayah IV Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan di Wilayah IV Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Perekonomian di Wilayah IV Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pembangunan di Wilayah IV Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Wilayah IV

7

32

Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV 1.6.29.7

Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Aktualisasi Temaatik Kewilayahan Wilayah IV Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah Kegiatan Fasilitasi Penataan Batas Wilayah di Wilayah IV

Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Aktualisasi Tematik Kewilayahan


100 %

500.000.000

550.000.000

Fasilitasi Penataan Batas Wilayah di Wilayah IV

100 %

200.000.000

220.000.000

1.20.57.9

Kegiatan Gelar Karya Pembangunan di Wilayah IV

Gelar Karya Pembangunan di Wilayah IV

100 %

500.000.000

550.000.000

1.20.57.10

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilukada di Wilayah IV

100%

200.000.000

220.000.000

1.20.57.11

Kegiatan Pameran Pembangunan di Wilayah IV

100 %

500.000.000

550.000.000

1.20.57.12

Kegiatan Unjuk Prestasi Budaya di Wilayah IV

Monitoring Pelaksanaan Pemilukada di Wilayah IV Pameran Pembangunan di Wilayah IV Pagelaran Unjuk Presasi Budaya di Wilayah IV

Kab/Kota di Wilayah IV Kab/Kota di Wilayah IV Kab/Kota di wilayah IV Garut

100 %

100.000.000

110.000.000

1.20.57.13

Kegiatan Forum Komunikasi BKPP Wilayah se Jawa Barat

Kab/Kota di Wilayah IV BKPP se Jawa Barat

100 %

50.000.000

55.000.000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKPP Wilayah IV

BKPP Wilayah IV

67 orang

214.600.000

235.400.000

Penyelenggaraan Adminstrasi Perkantoran BKPP Wilayah IV

BKPP Wilayah IV

1.769,51

1.769.510.000

1.945.900.000

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur

BKPP Wilayah IV

2.000

2.000.000.000

2.200.000.000

Pemeliharaaan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPP Wilayah IV

BKPP Wilayah IV

12 bulan

779.140.000

856.900.000

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan DBHCHT di Wilayah

Kab/Kota di Wilayah

100 %

350.000.000

385.000.000

20

57

1.20.57.8

59

1.20.59.14

60 1.20.60.15

61 1.20.61.16

62 1.20.62.17

65 1.20.65.18

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKPP Wilayah IV Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Kegiatan Penyelenggaraan Perkantoran BKPP Wilayah IV Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Revitalisasi BKPP Wilayah IV) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPP Wilayah IV Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan DBHCHT di Wilayah IV


Forum Komunikasi BKPP Wilayah se Jawa Barat

33

Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV IV 66

1.20.66.19

21 69 1.21.69.20

24 75 1.24.75.21

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKPP Wilayah IV Pemberdayaan Masyarakat Program Pemantapan pemerintahan dan Pembangunan Desa Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Desa Mandiri menuju Desa Peradaban di Wilayah IV Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Kegiatan penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Wilayah di Wilayah IV


IV

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKPP Wilayah IV

BKPP Wilayah IV

100 %

100.000.000

110.000.000

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan desa Mandiri menuju Desa Peradaban di Wilayah IV

Kab di Wilayah IV

100 %

250.000.000

275.000.000

Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Wilayah di Wilayah IV Jumlah

Garut

100 %

500.000.000

550.000.000

11.613.250.000

12.224.580.000

34


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 3.1.

VISI DAN MISI Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Badan

Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV sesuai dengan Kebijakan Umum (KU) APBD Provinsi Jawa Barat, yaitu : “Membantu keberhasilan dari ke 5 (lima) misi tersebut”. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah, maka Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan

Wilayah

IV telah

mengantisipasi keinginan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut

melalui kebijakan yaitu:

”Mengoptimalkan reformasi birokrasi menuju aparatur yang bersih berorientasi pada pelayanan publik serta penggunaan anggaran yang pro publik di Wilayah IV (Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar)”. Untuk mengimplementasikan kebijakan di maksud, telah diupayakan penyelarasan dan perubahan terhadap VISI dan MISI kelembagaan yang disesuaikan dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang diemban, serta kondisi ideal yang ingin dicapai dan tantangan perubahan masa mendatang yang akan dihadapi oleh lembaga Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV. Adapun penyelarasan isi Visi dimaksud adalah :

TERCAPAINYA KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN YANG BERSINERGI DI WILAYAH IV TAHJUN 2013


35


Penjabaran

makna

dari

Visi

Badan

Koordinasi

Pemerintahan

dan

Pembangunan Wilayah IV tersebut adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya koordinasi yang efektif; Pelaksanaan koordinasi yang efektif sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan kinerja dan peran lembaga dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Wilayah IV. Koordinasi yang efektif dapat dimaknai, sebagai berikut : a.

Cepat tanggap terhadap permasalahan yang terjadi di Kabupaten/Kota se Wilayah IV, artinya ada upaya terstruktur dalam pemecahan masalah melalui koordinasi dalam persiapan, pelaksanaan maupun evaluasi ;

b.

Keputusan yang efektif terhadap pemecahan permasalahan yang terjadi di Kabupaten/Kota se Wilayah IV, artinya dengan koordinasi pada seluruh tingkatan pemerintahan dan lintas sektoral akan menciptakan kesepakatan sebagai bahan pengambilan keputusan ;

c.

Pemahaman dan penghayatan terhadap kesepakatan bersama serta penghayatan terhadap program/kegiatan yang secara nyata menjadi kebutuhan Pemerintahan Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan di Wilayah IV.

2. Keterpaduan program/kegiatan OPD Prinvinsi dengan Kabupaten/Kota Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Wilayah IV harus terintegrasi baik pada tataran OPD Provinsi maupun Pemerintahan Kabupaten/Kota sehingga dapat dihindari tumpang tindih kewenangan dan tupoksi yang berdampak terhadap

efisiensi anggaran serta efektivitas

pencapai sasaran dan tujuan pembangunan. 3.2.

Tujuan dan Sasaran Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas

kelembagaan dan efesiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV yang telah diselaraskan dan direvisi sesuai dengan kewenangan, serta tugas pokok dan


36


fungsi yang diemban Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV sebagai Lembaga Teknis Penunjang, serta sebagai kepanjangtangan pelaksanaan tugas Gubernur di Wilayah IV yang meliputi Kabupaten Bandung, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Cimahi. Dalam pencapaian visi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV, telah ditetapkan 2 (dua) misi yaitu sebagai berikut :

Misi Pertama

: Meningkatkan

koordinasi,

keterpaduan

dan

hubungan

kerjasama di bidang pemerintahan dan pembangunan. Misi Kedua

:

Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya

aparatur.

Dari Misi Pertama, yaitu : “Meningkatkan koordinasi, keterpaduan dan hubungan kerjasama di bidang pemerintahan dan pembangunan”, ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut : Tujuan : 1. Meningkatkan koordinasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Wilayah IV; 2. Meningkatkan kesepahaman antar daerah di wilayah IV dalam merespon peluang dan tantangan zaman di dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 3. Terselesaikannya sebagian tugas Gubernur yang diserahkan kepada Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV. Sasaran

:

1. Meningkatnya

koordinasi

di

bidang

pemerintahan,

perekonomian,

kesejahteraan sosial dan pembangunan daerah; 2. Meningkatnya kesepahaman dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang pemerintahan, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan daerah; Rencana Kerja Tahun 2013

37


3. Terfasilitasi dan terealisasinya tugas Gubernur yang didelegasikan kepada Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV. Indikator Sasaran 1. Terwujudnya

:

koordinasi

di

bidang

pemerintahan,

perekonomian,

kesejahteraan sosial dan pembangunan daerah; 2. Terwujudnya kesepahaman dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang pemerintahan, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan daerah; 3. Terwujudnya tugas Gubernur yang didelegasikan kepada Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV. Dari Misi Kedua, yaitu : “Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya aparatur”, ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut : Tujuan : 1. Meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan

Information Technology (IT) pada Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV; 2. Mengefektifkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV. Sasaran

:

1. Meningkatnya kinerja aparatur, kualitas aparatur, serta sarana dan prasarana; 2. Pelaksanaan urusan kewenangan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV secara efektif. Indikator Sasaran

:

1. Terwujudnya kinerja aparatur, kualitas aparatur, serta sarana dan prasarana; 2. Terwujudnya

pelaksanaan

urusan

kewenangan

Badan

Koordinasi

Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV secara efektif. Rencana Kerja Tahun 2013

38


3.3.

Program dan Kegiatan Untuk mewujukan tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya,

disusun program yang merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan mengacu pada 96 (sembilan puluh enam) program pembangunan yang tertuang pada RPJMD Jawa Barat Tahun 2008-2013 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013. Berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi dan keterkaitan dengan kebijakan strategis tersebut, maka Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV menetapkan program dan kegiatan Tahun 2013. Program a. Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan

Pembangunan

Daerah; b. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah; c.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; f.

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;

g. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah; h. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; i.

Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;

j.

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Kegiatan a. Program

Perencanaan

Pengendalian

dan

Pengawasan

Pembangunan

Daerah: 1) Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah di Wilayah IV 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pra Musrenbang Wilayah IV


39


3) Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan 4) Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Perekonomian di Wilayah IV 5) Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pembangunan Daerah di Wilayah IV 6) Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Wilayah IV 7) Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Aktualisasi Tematik Kewilayahan di Wilayah IV 8) Kegiatan Koordinasi Rekonsiliasi PBB 9) Kegiatan Fasilitasi Operasional Advisor Sinergi Pembangunan dan CSR b. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah : 1) Kegiatan Fasilitasi Penataan Batas Wilayah di Wilayah IV 2) Kegiatan Gelar Karya Pembangunan Wilayah IV 3) Kegiatan Monev Pelaksanaan Pemilukada di Wilayah IV 4) Kegiatan Pameran Pembangunan di Wilayah IV 5) Kegiatan Unjuk Prestasi Budaya 6) Kegiatan Forum Komunikasi BKPP Wilayah se Jawa`Barat c.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur: 1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKPPW-IV

d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: 1) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BKPPW-IV e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur: 1) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Revitalisasi BKPPW-IV) f.

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur: 1) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BKPPW-IV


40


g. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah: 1) Kegiatan Hasil Evaluasi Pelaksanaan DBHCT Provinsi di Kab/Kota Wilayah IV h. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja

dan Keuangan: 1) Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Wilayah IV i. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa: 1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Desa Mandiri Menuju Desa Peradaban di Wilayah IV j. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1) Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan di Wilayah IV Total kebutuhan dana/pagu indikatif untuk melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2013 sebesar Rp.17.510.333.884,- yang terdiri atas Biaya Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.7.118.858.884,- (40,66%) dan Biaya Langsung (BL) Rp.10.391.475.000,- (59,44%). Adapun perumusan program dan kegiatan Tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut : Tabel 6 Program dan Kegiatan Tahun 2013 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Tar get

1

2

3

Meningkat kan koordinasi, keterpadua dan hubungan kerjasama di bidang pemerintahan dan pembangunan di Wilayah IV

Prosentase koordinasi dan kesepahaman di bidang pemerintahan dan pembangunan di Wilayah IV


100%

Program Perencan aan Pengend alian dan Pengawa san Pembang unan Daerah

1.

Program/Kegiatan

Anggaran

4

5

Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah di Wilayah IV

250.000.000

41

Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV 2.

3.

Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan

250.000.000

500.000.000

Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Perekonomian di Wilayah IV

750.000.000

Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pembangunan Daerah di Wilayah IV

500.000.000

Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Wilayah IV

600.000.000

7.

Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian Aktualisasi Tematik Kewilayahan di Wilayah IV

350.000.000

8.

Kegiatan Koordinasi Rekonsiliasi PBB

100.000.000

9.

Kegiatan Fasilitasi Operasional Pembangunan dan CSR

4.

5.

6.

Program Pemanta pan Otonomi Daerah dan Sistem Administr asi Daerah

Kegiatan Penyelenggaraan Pra Musrenbang Wilayah IV

10

Advisor

Sinergi

150.000.000

Kegiatan Fasilitasi Penataan Batas Wilayah di Wilayah IV 200.000.000

11

Kegiatan Gelar Karya Pembangunan di Wilayah IV 500.000.000

12

Pemilukada Kegiatan Monev Pelaksanaan di Wilayah Iv 200.000.000

13

Kegiatan Pameran Pembangunan di Wilayah IV 500.000.000

14

Kegiatan Unjuk Prestasi Budaya 100.000.000

15

Kegiatan Forum Komunikasi BKPP Wilayah se Jawa Barat 50.000.000

Meningkatka n kualitas dan

Prosentase kualitas dan produktivitas


Program Peningka tan Kapasitas

16

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur BKPPW-IV

214.600.000

42

Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV produktivitas sumber daya aparatur Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembanguna n Wilayah IV

sumber daya aparatur Badan Koordinasi Pemerintaha n dan Pembanguna n Wilayah IV

Meningkat nya koordinasi , keterpadu an dan hubungan kerjasama di bidang pemerinta han dan pembangu nan di Wilayah IV


Sumber Daya Aparatur Program Pelayana n Administr as Perkanto ra

17

Program Peningka tan Sarana dan Prasaran a Aparatur

18

Program Pemeliha raan Sarana dan Prasaran a Aparatur

19

Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BKPPW-IV

1.571.510.000

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Revitalisasi BKPP Wilayah IV)

1.228.225.000

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BKPP Wilayah IV

977.140.000

95 % Program Pengelola an Keuanga n dan Kekayaan Daerah

Program Peningka tan Pengemb angan Sistem Pelapora n Capaian Kinerja dan Keuanga n

20

300.000.000

Kegiatan Hasil Evaluasi Pelaksanaan DBHCT Provinsi di Kab/Kota Wilayah IV

21

Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKPP Wilayah IV

350.000.000

43

Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Program Pemanta pan Pemerint ahan dan Pembang unan Desa

22

Program Pengemb angan Data / Informasi / Statistik Daerah

23

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Desa Mandiri menuju Desa Peradaban di Wilayah IV

250.000.000

Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan di Wilayah IV

500.000.000

Jumlah


10.391.475.000

44


BAB IV PENUTUP Setiap organisasi memerlukan pedoman dalam gerak langkahnya agar terarah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, telah menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan khususnya selama satu tahun berjalan. Rencana Kerja Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 ini merupakan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap unit kerja yang ada di lingkungan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat. Untuk keberhasilan pelaksanaan dari Rencana Kerja ini dituntut kerja keras dan

kesungguhan

dari

seluruh

pegawai

di

lingkungan

Badan

Koordinasi

Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, mulai dari pimpinan sampai kepada para pelaksana, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan perpustakaan dan kearsipan dapat mencapai tujuan sesuai dengan harapan.


45