Pengertian ini sangat penting untuk mengatur dalam pasal. Bisa dilakukan,
karena peraturan menteri tersebut akan mengatur penyelenggaraan karbon
yang ...
Matriks Masukan dan Akomodatif terhadap Permenhut Penyelenggaraan Karbon Hutan No Pemberi Saran Saran Tanggapan/Comments 1 HAL HAL YANG MENDASAR : bambang winarto 1. Apakah boleh di dalam PERATURAN Bisa dilakukan, karena peraturan menteri tersebut akan
[email protected] MENTERI KEHUTANAN ditindaklanjuti mengatur penyelenggaraan karbon yang lebih detail di lagi dengan PERATURAN MENTERI masing-‐masing fungsi hutan KEHUTANAN juga? Kalau ditindaklanjuti dengan Peraturan eselon satu tidak jadi masalah. 2. Apakah boleh suatu Undang-‐Undang (Undang-‐Undang Nomor 41 Tahun 1999) Bisa, karena itu payung hukum bagi kawasan hutan di terdapat pada menimbang dan Indonesia mengingat? 3. Sepengetahuan saya dalam membuat Benar, yaitu PP 28 Tahun 2011 untuk Kawasan PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Konservasi, dan PP 6 Tahun 2007 untuk kawasan hutan harus diperintahkan oleh peraturan yang produksi dan hutan lindung, dan sudah ada pada lebih tinggi (dalam hal ini Peraturan bagian Mengingat Pemerintah). Apakah memang demikian ? 4. Karbon dalam konteks permenhut dilihat Sudah diakomodir sebagai KOMODITI atau JASA LINGKUNGAN. Pengertian ini sangat penting untuk mengatur dalam pasal
pasal nya. MASALAH TEKNIS Mengingat : Undang-‐Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); SUDAH DIGANTI DENGAN : Undang-‐Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Kehutanan, apakah dapat dijadikan konsideran MENGINGAT untuk PERMENUT ? Pasal 1 : PENGERTIAN MITRA ? Mitra adalah pemerintah, badan internasional, swasta dan perorangan yang memiliki kemampuan untuk mendanai penyelenggaraan demonstration activities dan implementasi. Mitra adalah pemerintah ? Demonstration activities adalah kegiatan pengujian dan pengembangan metodologis, teknologi dan institusi pengelolaan karbon hutan dalam rangka fase readiness. Pengertian Demonstration activities kurang
Sudah diakomodir Sudah diakomodir, mitra bisa pemerintah, misalnya dalam hal pelaksanaan demon
jelas. FASE READINESS : adalah tahun 2009-‐2012), JADI Demonstration activities tidak ada lagi mulai tahun 2013 (?) Pengertian lebih jauh apakah Permenhut ini hanya sampai tahun 2012 (?). Perlu didefinisikan apa yang dimaksud dengan Pengelolaan Karbon Hutan. Pasal 2 : MAKSUD DAN TUJUAN . TIDAK JELAS TUJUAN Dari Permenhut Tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan Pasal 3 Penyelenggaraan Karbon Hutan, AYAT 2 Kegiatan karbon hutan dapat berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, yang terdiri atas: a. Pembibitan, penanaman, pemeliharaan hutan dan lahan dan pemanenan hutan yang menerapkan prinsip pengelolaan lestari; b. Perpanjangan siklus tebangan pada dan/atau penanaman pengayaan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;
Pengertian Fase readiness tidak mengartikan bahwa permenhut ini hanya sampai tahun 2012. Sudah jelas dalam Permenhut tentang definisi “Pengelolaan Karbon Hutan” . Sudah diakomodir, Pasal 2 (Maksud dan tujuan)
c. Perlindungan, pengamanan pada areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu; d. Perlindungan keanekaragaman hayati; e. Pengelolaan hutan lindung lestari; f. Pengelolaan hutan konservasi; Perlindungan dan Pengelolaan hutan DAPAT dijabarkan lebih rinci dalam BERBAGAI KEGIATAN JADI : perlu penjabaran kegiatan apa saja yang terdapat pada perlindungan dan pengelolaan hutan Pasal 4 Kriteria Kegiatan Demonstration Activities Kriteria kegiatan demonstration activities adalah sebagai berikut: a. Membangun proses-‐proses pembuatan atau penyempurnaan standar teknis pengukuran, implementasi standar, serta pelaporan hasil pengukuran. b. Fasilitasi yaitu pendampingan untuk proses-‐proses pembuatan atau penyempurnaan standar teknis pengukuran, implementasi (implementasi) standar, serta pelaporan
Penjabaran kegiatan perlindungan dan pengelolaan hutan akan didetailkan pada peraturan selanjutnya untuk masing-‐masing fungsi hutan Sudah diakomodir
hasil pengukuran. c. Kegiatan karbon hutan harus dapat diterapkan (workable), replikatif dalam skala yang lebih luas, dan berkesinambungan setelah demonstration activites berakhir. a, b, dan c di atas BUKAN KRITERIA JUDUL pada Pasal 4 : Kriteria Kegiatan Demonstration Activities , KURANG atau TIDAK TEPAT, karena isinya adalah PROSEDUR. Pada Pasal 4, ada izin Demonstration Activities, pada pasal 5 ada izin penyelenggaraan karbon hutan ? Pasal 7, ayat (2) Izin penyelenggaraan karbon hutan terintegrasi dengan izin yang melekat pada pemanfaatan hutan/hasil. (?) . SEHARUSNYA sama dengan pasal 6 ayat (4). Pasal 7, ayat (3) Izin penyelenggaraan karbon hutan pada kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung yang belum dibebani
Pada Pasal 5 tidak terkait dengan Izin. Izin penyelenggaraan karbon hutan diakomodir pada Pasal 6 ayat 1 Pasal 7 ayat (2), terkait dengan izin terintegrasi Pasal 6 ayat (4), terkait dengan Penyelenggara karbon hutan yang berasal dari penyelenggaraan melalui DA dan penyelenggaraan baru tanpa DA , adalah: a s/d p Pasal 7 ayat (3) ttg KPHP/L Yang dimaksud oleh pemberi saran sudah diakomodir pada Pasal 7 ayat (4).
perizinan adalah izin usaha pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon. SEBAIKNYA gunakan hutan produksi dan hutan lindung (kata KAWASAN dihilangkan). Hutan produksi dan hutan lindung adalah istilah baku menurut UU Kehutanan. Pasal 7, ayat (6) Tatacara pemberian izin penyelenggaraan karbon hutan pada kawasan hutan, dan hutan hak, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. SEHARUSNYA tidak perlu ada , langsung diatur dalam permenhut ini. Menurut saya, permenhut harus dapat diimplementasikan, dan jika ada pengaturan lebih lanjut dalam bentuk perdirjen.
Pasal 8, ayat 1 s/d 5 Apakah perlu dimuat ? Pasal 8, ayat 6 : Diperbaharui bahasanya. Dalam penyusunan Permenhut yang berhubungan dengan karbon, mungkin perlu dilibatkan dari perguruan tinggi untuk “membuat naskah akademik” .
Peraturan selanjutnya mengatur tentang pengaturan dimasing-‐masing fungsi hutan Sudah diakomodir Sudah dilibatkan dalam proses diskusi penyusunan permenhut sejak awal,
2
Barbara Lang (FROCLIME)
1. Judul, maksud dan tujuan belum bisa Substansi permenhut ini sudah cukup menjelaskan menjelaskan regulasi ini mengatur apa. maksud dan tujuan. Disarankan: judul, maksud dan tujuan lebih umum, sedangkan substansi lebih fokus kepada carbon trading Permenhut ini sepertinya mengatur 2 objectives yaitu: a. mengatur pemanfaatan karbon hutan terkait jasa lingkungan (penurunan emisi karbon, konservasi dan meningkatkan karbon stock): definisi ruang lingkup kegiatan, tipe pemanfaatan, pungutan pemanfaatan, dan registrasi kegiatan/pemanfaatan b. Mengatur registrasi DA Disarankan: judul, maksud dan tujuan adalah regulasi terkait pemanfaatan karbon hutan sebagai jasa lingkungan. Sedangkan penyelenggaraan karbon hutan Sudah tersirat pada pasal 3. atau implementasi dari pelaksanaan karbon hutan (seperti pada draft) sebenarnya saat ini sudah dilaksanakan dalam kebijakan pengelolaan kawasan hutan dan kawasan
konsevasi. Istilah pada tujuan yaitu optimalisasi penyelenggaraan karbon hutan, biarkan saja terbuka apakah optimalisasi itu dimaksud sebagai suatu status untuk melindungi seluruhnya atau meningkatkan karbon stok atau optimal itu adalah tambahan manfaat dari penyelenggaraan karbon hutan 3.Pemanfaatan karbon hutan melalui perdagangan karbon (Pasal 8). a. .(ayat 1). Perdagangan karbon tidak hanya sebatas pada jenis pemanfaatan dari hasil kegiatan karbon hutan sebagaimana disebut pada draft. Regulasi harus menyebutkan bahwa perdagangan karbon merupakan salah satu opsi atau tipe pemanfaatan dari hasil kegiatan karbon hutan. Opsi-‐opsi lain seperti skema insentif pembiayaan domestik, skema insentif pembiayaan dari luar, dan pendekatan program lainnya.
b.(ayat 2). Permenhut sebaiknya menyebutkan sertifikat mana yang diterima, karena VCS belum diatur, jadi, “kata sertifikat sebagaimana disebut dengan peraturan yang saat ini dibuat
Tersirat dalam pasal 3 Tersirat dalam pasal 3 ayat 5, Pasal Diakomodir
Ada Pasal 8 ayat (3) Yang diperdagangkan bukan karbon itu sendiri, tetapi suatu unit (dari penurunan Diakomodir emisi/peningkatan stok) yang dijelaskan dengan suatu standar/metodologi. Perlu menjelaskan mana yang merupakan penurunan emisi/peningkatan karbon terkait dengan berbagai tipe pemanfaatan (pasar karbon, mekanisme insentif domestik, mekanisme insentif berbasiskan pembiayaan/fund-‐based incentive mechanism, dst). d. (Ayat 5). Peraturan ini masuk akal jika peraturan ini telah menjelaskan bahwa yang merupakan penurunan emisi adalah untuk mencapai target domestik. Unit dari penurunan emisi / peningkatan stok untuk perdagangan karbon” memberikan ruang bagi penyalahgunaan. c.(ayat 3). Hasil dari kegiatan karbon hutan adalah penurunan emisi, konservasi dan/atau peningkatan stok karbon. Harus jelas didefinisikan apa yang merupakan penurunan emisi dan apa yang merupakan peningkatan stok karbon.
yang dihitung untuk mencapai target domestik dapat menggunakan berbagai standar/metodologi daripada yang dipersyaratkan pasar karbon internasional. Tidak jelas, apa sebenarnya maksud bahwa pembeli luarnegeri terbatas hanya pada 49% dari nilai penurunan emisi? Apakah 49% adalah penurunan emisi dari sebuah area?. Atau apakah pembeli luar negeri hanya mendapatkan sebagian dari setiap ton CO2e untuk setiap ton yang mereka beli?
3
Nanang Roffandi Ahmad
Umum: Disarankan untuk melakukan review terhadap draft permenhut berdasarkan suatu analisa kebutuhan kebijakan dengan menyelaraskan pada berbagai tipe/opsi pemanfaatan hasil dari ‘kegiatan karbon hutan’, contohnya pasar/perdagangan, mencapai target domestic, non-‐market arrangements for performance-‐based payments. 1. Terhadap judul, apabila tidak mungkin dirubah (diperjelas) maka judul dapat tetap dipertahankan akan tetapi pengertian/definisi karbon hutan perlu diperbaiki sbb :
Pada pasal 8 ayat (6)
Sudah tersirat pada judul
Karbon hutan adalah salah satu produk jasa lingkungan hutan dari penyerapan dan penyimpanan karbon yang dihasilkan hutan pada saat hutan tsb dikelola dengan baik dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari sehingga menghasilkan penurunan emisi, peningkatan penyerapan dan penyimpanan serta perlindungan karbon pada hutan tsb. 2. Draft permenhut tsb harus mengisi gap yang ada terutama terkait hutan konservasi dan pasar alternative terutama melalui instrument investasi. 3. Penyelenggaraan karbon hutan harus diatur jelas cakupannya seperti yang disyaratkan dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Penerbitan Peraturan Perundang-undangan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3). 4. Terkait Pasal 19 ayat (3) UU No. 12 tahun 2011, masukan tsb pada BAB I, II, III dan IV tulisan di atas perlu mendapat perhatian. 5. Hati-hati dalam menerapkan aturan
Sudah menjadi substansi permenhut, bahwa penyelenggaraan karbon di hutan konservasi juga diatur pada Permenhut ini Sudah Diakomodir
terkait pungutan pemerintah agar para pemrakarsa, para mitra dan investor tidak memandangnya sebagai hambatan atau dis-insentif. 6. Finalisasi penyusunan draft harus melibatkan masyarakat utamanya peran pihak terkait (stakeholder) agar sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta sesuai dengan Pasal 96 UU No. 12 tahun 2011 tentang partisipasi masyarakat.
Diakomodir
