SEKOLAH LAPANGAN PENGELOLAAN HAMA TERPADU (SLPHT)

SL-PHT TP - 2013

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) SEKOLAH LAPANGAN PENGELOLAAN HAMA TERPADU (SLPHT)

Kementerian Negara/Lembaga

: Kementerian Pertanian (018)

Unit Eselon I

: Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (03)

Program

: Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan (06)

Hasil

: Perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh sistem penanganan pasca panen dan penyediaan benih serta pangamanan produksi yang efisien untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan

Unit Eselon II

: Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Kegiatan

: Penguatan Perlindungan Gangguan OPT dan DPI

Indikator Kinerja Kegiatan

: Terlaksananya Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran

: Unit / Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)

Volume

: 2.450 unit SLPHT.

Tanaman

Pangan

dari

A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum  Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 (1) dicantumkan bahwa “semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan”.  Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional yang mengamanahkan agar program pembangunan pada umumnya dapat merespon potensi, permasalahan, kebutuhan, dan kepentingan sumberdaya manusia yang menjadi subyek pembangunan, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.  Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, bahwa Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan melaksanakan tugas dan fungsi pemberian bimbingan teknis.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.  Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 887/Kpts/OT.210/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian OPT.  Pedoman Umum Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

SL-PHT TP - 2013 2. Gambaran Umum Pengendalian Hama Terpadu (PHT) merupakan sistem perlindungan tanaman yang erat kaitannya dengan usaha pengamanan produksi mulai dari pra-tanam, pertanaman, sampai pasca panen, seperti pengolahan lahan, penentuan varietas, penggunaan benih unggul, penentuan waktu tanam, pemupukan berimbang yang tepat, pengaturan pengairan, dan teknis budidaya lainnya. Pada prinsipnya, penerapan PHT merupakan pengelolaan agroekosistem secara keseluruhan, sehingga dinamika dan variasi keadaan agroekosistem sangat mempengaruhi komposisi pengendalian OPT yang harus dilakukan. a. TOT SLPHT Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan bagi calon pemandu kegiatan SLPHT, sehingga diharapkan dapat menjadi pemandu yang memiliki pemahaman tinggi tentang penerapan PHT pada peserta kegiatan SLPHT yang dilaksanakan di daerah masing-masing. b. SLPHT SLPHT merupakan metode penyuluhan untuk mengimplementasikan PHT. Prinsip dasar Sekolah Lapangan, adalah (i) mempunyai peserta dan pemandu lapangan, (ii) merupakan sekolah di lapangan dan peserta mempraktekkan/menerapkan secara langsung apa yang dipelajari, (iii) mempunyai kurikulum, evaluasi dan sertifikat tanda lulus, dan (iv) dimulai dengan pre-test/ballot box, kontak belajar, pertemuan pekanan, post-test/ballot box, field day/hari lapangan (penyerahan sertifikat kelulusan). Metode penyuluhan Sekolah Lapangan lahir berdasarkan atas dua tantangan pokok, yaitu keanekaragaman ekologi dan peran petani sebagai manager (ahli PHT) di lahannya sendiri. PHT sulit dituangkan melalui model penyuluhan biasa (poster, ceramah, dan lainnya), antara lain karena keanekaragaman ekologi daerah tropik, oleh karena itu PHT mutlak bersifat lokal. PHT adalah pengelolaan agroekosistem dalam memanipulasi alam agar tidak menguntungkan bagi perkembangan OPT, sehingga kehilangan hasil akibat OPT dapat ditekan. Upaya mengubah petani agar menjadi manajer lahannya/ahli PHT pada dasarnya merupakan pengembangan sumberdaya manusia. Untuk menuju pertanian berkelanjutan petani merupakan sumberdaya masyarakat tani itu sendiri yang mampu mengelola budidaya tanaman sehat secara berkesinambungan. SLPHT merupakan salah satu kegiatan pendidikan non formal 32 provinsi yang berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas/petani guna mewujudkan petugas/petani sebagai ahli PHT, yaitu petugas/petani yang mampu mengatasi segala permasalahan di wilayah kerja/lahan usahataninya secara mandiri. Penerapan PHT melalui metode Sekolah Lapangan merupakan upaya untuk pemberdayaan sumberdaya manusia (SDM) perlindungan tanaman untuk mampu menjadi “manajer” di lahan usahataninya.


SL-PHT TP - 2013 c. SLPHT Tindak Lanjut Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam pengelolaan OPT sesuai prinsip PHT. Kegiatan dilaksanakan oleh alumni SLPHT/petani yang te;ah mengikuti TOT, sehingga pengetahuan tentang SLPHT dapat diterapkan oleh petani lainnya. B. Penerima Manfaat Pelaksana kegiatan perlindungan tanaman di daerah. C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola dan kontraktual. 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan SLPHT dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan sekitar bulan Maret – September. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan waktu tanam di masing-masing daerah. Matrik Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu Bulan Nama Kegiatan

Jan

PERSIAPAN : ‐ Pertemuan koord petugas/aparat ‐ Penetapan peserta/lokasi. ‐ Verifikasi poktan peserta. ‐ Pertemuan tk kel. ‐ Pemetaan wil kel/hamparan. ‐ Kontrak belajar peserta :  Kesepakatan belajar (waktu, lokasi, dll) ‐ Penyusunan jadwal & materi SL. PELAKSANAAN : ‐ Penjelasan gambaran umum. ‐ Pengamatan & diskusi analisis agoekosistem. ‐ Dinamika kel

MONITORING & EVALUASI : ‐ Monitoring / bimbingan teknis. ‐ Evaluasi & pelaporan.


Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des

SL-PHT TP - 2013 D. Waktu dan Pencapaian Keluaran Pelaksanaan kegiatan satu periode Januari-Desember TA 2013 E. Biaya Pembiayaan kegiatan dibebankan pada APBN TA 2013 DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melalui dana dekonsentrasi pada unit satker UPTD-BPTPH. Rincian anggaran biaya (RAB) terlampir.

Penanggung Jawab Kegiatan

Direktur Perlindungan Tanaman Pangan
