Sesi_1_Studi Kasus Dinkes Kota_0.pdf - Kebijakan Kesehatan ...

20 downloads 246 Views 3MB Size Report
Studi Kasus Perkembangan. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dr. Choirul Anwar, M.Kes. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. 5 Maret 2011. 1 ...
Studi Kasus Perkembangan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

dr. Choirul Anwar, M.Kes Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 5 Maret 2011 1

Keadaan Sebelum Desentralisasi Perkembangan jumlah dan jenis yankes

Persaingan antar lembaga

Perlu Transformasi Peran DinKes Peningkatan Kesadaran masyarakat

Mutu Pelayanan, aspek perizinan belum banyak dipatuhi 2

Data Sarana dan Tenaga Pelayanan Kesehatan Tahun 2005 Jenis Sarana Kesehatan

Jumlah

Yang Sudah Berizin

Keterangan

RS Umum

7

7

RS Khusus

8

8

Balai Pengobatan

27

24

BKIA

5

5

Rumah Bersalin

13

10

Praktik Berkelompok

5

5

Laboratorium Klinik

7

7

Apotek

113

113

Toko Obat

40

40

Pest Kontrol

2

2

Optik

28

12

16 belum berizin

Dokter Umum

118

98

20 belum berizin

Dokter Gigi

254

182

72 belum berizin

Dokter Spesialis

69

25

44 belum berizin

Bidan

109

54

55 belum terdaftar

3 belum berizin

3

Data Sarana dan Tenaga Pelayanan Kesehatan Tahun 2006 Jenis Sarana Kesehatan

Jumlah

Yang Sudah Berizin

Keterangan

RS Umum

7

7

RS Khusus

8

8

Balai Pengobatan

28

28

BKIA

2

2

Rumah Bersalin

12

12

Praktik Berkelompok

6

6

Laboratorium Klinik

7

7

Apotek

114

114

Toko Obat

38

38

Pest Kontrol

2

2

Optik

28

20

8 belum berizin

Dokter Umum

239

231

8 belum berizin

Dokter Gigi

102

88

14 belum berizin

Dokter Spesialis

272

255

17 belum berizin

Dokter Gigi Spesialis

52

43

9 belum berizin

Bidan

158

123

35 belum berizin

4

Data Sarana dan Tenaga Pelayanan Kesehatan Tahun 2007 Jenis Sarana Kesehatan

Jumlah

Yang Sudah Berizin

Keterangan

RS Umum

9

9

RS Khusus

8

8

Balai Pengobatan

28

28

BKIA

2

2

Rumah Bersalin

12

12

Praktik Berkelompok

7

7

Laboratorium Klinik

8

8

Apotek

115

115

Toko Obat

36

36

Pest Kontrol

2

2

Optik

28

27

1 belum berizin

Dokter Umum

372

262

10 belum berizin

Dokter Gigi

102

88

14 belum berizin

Dokter Spesialis

290

271

19 belum berizin

Dokter Gigi Spesialis

52

43

9 belum berizin

Bidan

180

171

9 belum berizin

5

Data Sarana dan Tenaga Pelayanan Kesehatan Tahun 2008 Jenis Sarana Kesehatan

Jumlah

Yang Sudah Berizin

Keterangan

RS Umum

9

9

RS Khusus

8

8

Balai Pengobatan

28

28

BKIA

2

2

Rumah Bersalin

12

12

Praktik Berkelompok

8

8

Laboratorium Klinik

9

9

Apotek

117

117

Toko Obat

37

37

Pest Kontrol

2

2

Optik

28

25

3 belum berizin

Dokter Umum

370

362

8 belum berizin

Dokter Gigi

151

148

3 belum berizin

Dokter Spesialis

353

335

18 belum berizin

Dokter Gigi Spesialis

60

51

9 belum berizin

Bidan

203

198

5 belum berizin 6

Data Sarana dan Tenaga Pelayanan Kesehatan Tahun 2009 Jenis Sarana Kesehatan

Jumlah

Yang Sudah Berizin

Keterangan

RS Umum

9

9

RS Khusus

9

9

Balai Pengobatan

28

28

BKIA

2

2

Rumah Bersalin

12

12

Praktik Berkelompok

8

8

Laboratorium Klinik

9

9

Apotek

119

119

Toko Obat

32

32

Pest Kontrol

2

2

Optik

28

27

1 belum berizin

Dokter Umum

405

400

5 belum berizin

Dokter Gigi

168

166

2 belum berizin

Dokter Spesialis

389

373

16 belum berizin

Dokter Gigi Spesialis

67

60

7 belum berizin

Bidan

203

201

belum berizin 7

Permasalahan-Permasalahan • Penyimpangan-penyimpangan: ¾ praktik tanpa izin ¾ praktik tidak menggunakan peralatan sesuai standar ¾ praktik tidak sesuai dengan kewenangan ¾ tidak melakukan pengelolaan limbah dengan baik dan benar ¾ hygiene sanitasi kurang ¾ belum dapat menjamin patient safety 8

Suasana sebelum desentralisasi UKM

Ditjen Binkesmas

Dinas Kesehatan Propinsi

UKP

Ditjen Yan Med

RSUP RSD

Dinas Kesehatan Kab/Kota 9

Peran Pemerintah Sebelum Desentralisasi

Pengarah

Pelaksana Kegiatan

10

Peran Pemerintah Dalam Era Desentralisasi

Pengarah

Regulator

Kelemahan utama dalam desentralisasi (World Bank, 2003)

Pelaksana kegiatan

11

Transformasi DinKes Kota Yogyakarta

OPERATOR (penyedia pelayanan)

REGULATOR

12

Tujuan Penguatan Regulasi •1. Perbaikan mutu yang berkelanjutan

Pelayanan yang mengedepankan keamanan & keselamatan kepada masyarakat

2. Pengendalian, pengawasan, tertib administrasi, perlindungan kepada masyarakat 13

Regulasi Mutu Pelayanan Kesehatan Perbaikan Mutu Pelayanan Kesehatan eksternal

internal Standarisasi internal

Perbaikan mutu berkelanjutan

Desain Ulang Proses

Regulasi

Lisensi

Akreditasi

Sertifikasi

14

Harapan setelah PP No.38/2007 dan PP No.41/2007 dijalankan Ditjen Binkesmas

Dinas Kesehatan Provinsi

UKM

UKP

Ditjen YanMed

Dinas Kesehatan Kab-Kota UKM

UKP 15

STRUKTUR ORGANISASI (Perda No 10 tahun 2008) KEPALA DINAS Sekretariat

Subag Keuangan

Bid Regulasi & pengelolaan SDM

Bid. Promosi & Bangkes

Subag Umum & Kepegawaian

Subag Adm Data Pelaporan

Bid. P2PL

Bid. Yankesmas

Sie P2

Sie Yankes

Kesehatan Sie Regulasi kesehatan

Sie Promosi & pengembangan

Kesehatan Sie pengelolaan SDM kes

Sie Surveilans & SIK

Sie PL UPT; pkm & jamkesda

Sie KIA & Gizi 16

Reposisi Dinas Kesehatan dalam sistem Kesehatan Wilayah Apa peran Dinas Kesehatan? • • • • •

Penyusun kebijakan Regulator Pemantau Mutu Pelayanan Pemberi dana pelayanan kesehatan Pemberi pelayanan umum, khususnya untuk preventif dan promotif (dengan kadar public goods yang tinggi) • Pengelola SDM Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan

17

Peran swasta dan masyarakat Masyarakat

Pemerintah

Lembaga Usaha

Berbagai pelaku utama kegiatan di masyarakat madani dalam konsep Good Governance

18

Pengembangan Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan • Sejak tahun 2005 • Terdiri dari 3 fase: 1. Fase Diagnosis 2. Fase Intervensi 3. Fase Pelaksanaan

19

Fase Diagnosis

• • • • • •

Identifikasi SDM & tupoksi di DinKes Identifikasi standar dan pedoman Identifikasi produk hukum Pendataan jumlah sarana Identifikasi pembiayaan Eksplorasi persepsi peran dan kebutuhan pengembangan regulasi • Formulasi masalah dan rencana intervensi

• • Fase Intervensi • •

Menetapkan model implementasi Pelatihan bagi SDM Æ surveyor Identifikasi kebutuhan akan perda Merencanakan struktur kelembagaan di DinKes

• Lisensi Fase Pelaksana • Sertifikasi an

• Akreditasi 20

Pendekatan by design (top down)

Pedoman konseptual

Peraturan Perundangan

Peraturan teknis dari Kemenkes

Pola cetak biru

• Apakah bisa bottom up? • Pengalaman empirik ÆPeraturan bersifat top down namun mengakomodasi variasi daerah yang merupakan alternatif metode pengembangan sistem kesehatan 21

Peran Konsultan • Terlibat pada fase konseptualisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan terminasi • Membantu penyusunan konsep proyek yang dilakukan bersamaan dengan penyusunan draf PP No.38/2007 • Perencanaan: penetapan sasaran, jadwal pelaksanaan, uraian tugas dan sumber daya, penyusunan tim •



Fase Terminasi Konsultan

penguatan komitmen

Pemda, masyarakat, dan swasta

• Kemitraan jangka panjang 22

‰Identifikasi struktur dan penyelenggaraan sistem kesehatan Æ untuk mengetahui pelaku-pelaku beserta peran-perannya (siapa regulator? Siapa operator?) ‰Pemda harus mempunyai rasa memiliki sektor kesehatan

23

Peran Regulator • Lisensi, sertifikasi dan akreditasi • Tingkat sasaran: Sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan • Spektrum pelayanan: tradisional, komplementer sampai modern • Monitoring, pengawasan dan pembinaan mutu pelayanan kesehatan

24

Lisensi • Lisensi adalah suatu proses pemberian izin oleh pemerintah kepada praktisi individual atau lembaga pelayanan kesahatan untuk melaksanakan atau terlibat dalam suatu profesi/pekerjaan yang bersifat wajib, yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis

25

Akreditasi • Akreditasi adalah suatu proses pemberian dan pengakuan yang dilakukan oleh badan yang diakui yang menyatakan bahwa lembaga pelayanan kesehatan telah memenuhi standar optimal yang telah ditetapkan dan dipublikasikan (sifat sukarela) yang diterapkan pada lembaga 26

Sertifikasi • Sertifikasi adalah suatu proses evaluasi dan  pengakuan oleh pemerintah atau LSM bahwa  seseorang atau lembaga telah memenuhi  kriteria atau persyaratan tertentu, bersifat  sukarela, dan dapat ditetapkan pada lembaga  atau individu. • Contoh: sertifikasi produk industri rumah  tangga pangan  27

SISTEM REGULASI STANDART SARANA PELAYANAN KESEHATAN

General

(MINIMAL) Spesifik Standar Pelayanan Umum

REGULATOR Lisensi, Sertifikasi, Akreditasi SARANA PELAYANAN KESEHATAN CONTROLLING : Standar Internal ( Achievable) - Medical inflation Tenaga profesi - In Efficiency - Profider Driven Standar ( Eksternal ) Sistem Manajemen Mutu

STANDAR KLINIK (Profesional guideline Clinical Prosedur)

Standar Pelayanan Klinis Standar administrasi dan Manajemen

Organisasi Profesi 28

Permasalahan (hasil monitoring tahun 2006-2007)

Dokter

• praktik tanpa izin/SIP; praktik menggunakan nama, SIP, dan fasilitas dokter lain; dispensing obat; dokter bertindak sebagai penyalur obat

tidak sesuai kewenangan; dispensing Perawat, • Praktik obat, praktik di tempat yang lebih dari yang Bidan ditentukan 29

Permasalahan (hasil monitoring tahun 2006-2007)

Apotek

• Tidak ada tenaga farmasis; Medication Record tidak dibuat

Toko Obat

• Asisten Apoteker sebagai penanggung jawab tidak pernah ada di tempat; menjual obat yang belum/tidak teregister; register obat tidak dibuat 30

Pemecahan Masalah • Law Enforcement Perda no. 2/2008: izin penyelenggaraan sarana & tenaga kesehatan Perwal No.13/2009: petunjuk pelaksanaan Perda No.2/2008

Monitoring dan Pembinaan oleh Tim

31

PEMECAHAN MASALAH • Standar mutu institusi pelayanan kesehatan • Instrumen monitoring • Labelisasi Apotek (Tahun 2010)Æ evaluasi secara berkala. • Meningkatkan infrastruktur dan pelatihan surveyor bagi SDM yang melaksanakan regulasi. • Meningkatkan koordinasi lintas SKPD dan elemen terkait seperti organisasi profesi, BB POM dll. • Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan 32

Substansi Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2008 • Persyaratan administrasi pemohon (salah satu diantaranya yaitu izin gangguan) • Ketentuan Umum • Ketentuan Khusus • Pembinaan dan Pengawasan • Sanksi

33

Substansi Perwal Kota Yogyakarta No. 13 Tahun 2009 • Persyaratan Teknis bagi sarana dan tenaga yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan

34

Implementasi Perda No.2/2008 Pemohon izin gangguan ke Dinas Perizinan

Pencermatan persyaratan administrasi

Peninjauan lapangan bersama DinKes Memenuhi syarat

Izin Gangguan diterbitkan oleh DinZin

Pengajuan izin penyelenggaraan ke DinKes

Syarat administrasi lengkap

Peninjauan lapangan untuk menilai syarat teknis Memenuhi syarat

Izin Penyelenggaraan diterbitkan oleh DinKes

35

PELAKSANAAN PEMBINAAN TIM PEMBINAAN

DINAS KESEHATAN

laporan Pembinaan, dengan instrumen tertentu PENYELENGGARA YANKES

Tindak lanjut: Tind. Persuasif Tind. Represif •Teguran lisan oleh DinKes •denda •Teguran tertulis 1-3 oleh DinKes •Pencabutan izin operasional oleh DinKes Pencabutan izin gangguan ( HO) oleh Dinjin 36

Susunan Tim Perizinan & Pembinaan TIM TETAP ¾Dinas Kesehatan ¾Dinas Perijinan ¾Dinas Ketertiban

TIM TIDAK TETAP Balai Besar POM Organisasi profesi/ Asosiasi Badan Mutu Pelayanan Kesehatan Perindagkoptan

37

Data Sarana dan Tenaga Pelayanan Kesehatan Tahun 2010 JENIS PELAYANAN

JUMLAH

HASIL PEMANTAUAN

TINDAK LANJUT

Dokter Umum

507

Belum semua memenuhi standar mutu

Pembinaan, peringatan dan pencabutan izin

Dokter gigi

194

Belum semua memenuhi standar mutu

pembinaan

Perawat

1667

Belum semua memenuhi standar mutu

-

Bidan

372

Belum semua memenuhi standar mutu

pembinaan

38

MEDIK DASAR JENIS PELAYANAN

JUMLAH

HASIL PEMANTAUAN

Balai Pengobatan

28

Belum semua memenuhi standar mutu

BKIA

2

semua memenuhi standar mutu

Rumah Bersalin

12

Belum semua memenuhi standar mutu

TINDAK LANJUT pembinaan

pembinaan

39

MEDIK SPESIALISTIK JENIS PELAYANAN

JUMLAH

HASIL PEMANTAUAN

TINDAK LANJUT

Dokter Spesialis

422

Belum semua memenuhi standar mutu

pembinaan

Dokter gigi spesialistis

64

Belum semua memenuhi standar mutu

pembinaan

Rumah Sakit Umum Tipe C dan D

9

Belum semua memenuhi standar mutu

pembinaan

Rumah Sakit Khusus

8

semua memenuhi standar mutu

Praktek Berkelompok Dokter Spesialis

4

semua memenuhi standar mutu

-

Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis

4

semua memenuhi standar mutu

Pembinaan

40

PENUNJANG MEDIK JENIS PELAYANAN

JUMLAH

HASIL PEMANTAUAN

TINDAK LANJUT

Toko Obat

29

Belum semua memenuhi standar mutu

pembinaan

Apotek

122

Labelisasi Apotik

Pembinaan, Labelisasi dan peringatan

Laboratorium Klinik

9

Belum semua memenuhi standar mutu

Pembinaan dan peringatan

Pest Kontrol

2

semua memenuhi standar mutu

-

Belum semua memenuhi standar mutu

Pembinaan dan peringatan

Battra

102

Klinik Khusus

3

semua memenuhi standar mutu

Akupunktur Pendidikan DIII

2

semua memenuhi standar mutu

Toko Alat Kesehatan

1

semua memenuhi standar mutu

Salon/Klinik kecantikan

18

semua memenuhi standar mutu

-

PIRT

884

Belum semua memenuhi standar mutu

pembinaan

-

41

Hasil Kegiatan Labelisasi Apotek (Tahun 2010) 1. Labelisasi apotek di Kota Yogyakarta telah terlaksana, dari 119 apotek : kategori Cukup (*) sebanyak 105 apotek (88.24%); kategori Lebih dari Cukup (**) sebanyak 6 apotek (5.04%); kategori Baik (***) sebanyak 7 apotek (5.88%); dan kategori Sangat Baik (****) sebanyak 1 apotek (0.84%) . • Urutan skor penilaian apotek mulai dari aspek yang tertinggi adalah aspek pengelolaan, aspek sarana prasarana, aspek administratif, aspek pelayanan, aspek legal dan aspek sumber daya manusia.

42

SISTEM SURVEILANS & UMPAN BALIK Forum Bina Suasana Dinas Kesehatan: Umpan balik Sarana / tenaga penyelenggara pelayanan kesehatan: Langkah tindak lanjut

Dinas Kesehatan (analisis laporan)

Pusk sbg koordinator kesehatan wilayah (rekapitulasi & Kompilasi laporan)

Sarana / tenaga penyelenggara pelayanan kesehatan

Koordinasi Laporan Bertemu dlm forum bina suasana action 43

44