SILABUS PERKULIAHAN. Nama Mata Kuliah. : Hak Administrasi Negara (HAN).
Bobot SKS. : 2 SKS. Prodi. : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ...
SILABUS PERKULIAHAN
Nama Mata Kuliah Bobot SKS Prodi Semester Dosen pengampu Deskripsi Singkat
Kompetensi Umum
Pert. Ke
: Hak Administrasi Negara (HAN) : 2 SKS : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) : V (Lima) : Moh. Ikmal, S.Pd : Hukum Administrasi Negara Lanjut merupakan mata kuliah lanjut yang merupakan ilmu yang mempelajari dan mengembangkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kepentingan mahasiswa. Mahasiswa akan mengetahui hal-hal yang terbaru yang menjadi materi yang berkaitan dengan bidang yang dipelajari, baik secara teoritis maupun praktis : Mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teoritik dan praktis dalam merespon dinamika politik hukum administrasi di Indonesia
Kompetensi Khusus
Pokok Bahasan
Sub pokok bahasan
1.
Orientasi umum perkuliahan
2.
Memahami istilah dan definisi HAN
a. Penjelasan silabus b. Sistem perkuliahan c. Pengantar materi Istilah dan definisi HAN
3.
Menjelaskan objek kajian, kedudukan dan ruang lingkup studi HAN
Kedudukan dan ruang lingkup HAN
a. Objek formal dan material b. Kedudukan HAN dalam lapangan hukum c. Ruang lingkup HAN
4.
Memahami hubungan HAN dan HTN
Hubungan HAN dengan dengan HTN
Hubungan HAN dengan dengan HTN
5.
Mendeskripsikan sumber dan subjek HAN
Subjek, objek dan sumbersumber HAN
Penjelasan Silabus Kontrak Perkuliahan dan Sistem penilaian Pengantar materi Istilah-istilah dalam HAN Pengertian HAN
1. Subjek hukum administrasi 2. Objek hukum administrasi 3. Sumber hukum materiil dan formil HAN
Estimasi waktu
Ceramah, Diskusi, Masalah. Ceramah, Diskusi, Masalah. Ceramah, Diskusi, Masalah. Ceramah, Diskusi, Masalah. Ceramah, Diskusi, Masalah.
Tanya Jawab, 100 menit Pemecahan
Ceramah, Diskusi, Masalah.
Tanya Jawab, 100 menit Pemecahan
Tanya Jawab, 100 menit Pemecahan Tanya Jawab, 2x100 Pemecahan menit Tanya Jawab, 2x100 Pemecahan menit Tanya Jawab, 2x100 Pemecahan menit
UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
6. 7.
a. b. c. a. b.
Model Perkuliahan
Memahami sekalgus memberikan penilaian terhadap asas-asas HAN
Asas-asas hukum administrasi a. Asas-asas HAN negara b. Asas umum pemerintahan yang baik
Referensi*)
8-9
10
11
Menjelaskan bentuk-bentuk perbuatan hukum administrasi negara
Bentuk-bentuk perbuatan hukum administrasi negara
Memahami lembaga peradilan administrasi
Peradilan tata usaha negara (PTUN)
Memahami keberadaan dan fungsi lembaga ombudsman RI
Lembaga Ombudsman
1. Pengertian perbuatan alat administrasi negara 2. Macam-macam perbuatan alat administrasi negara 3. Keputusan/ketetapan administrasi negara 4. Macam-macam keputusan/ketetapan administrasi negara 5. Peraturan perundang-undangan 6. Rencana-rencana 7. Syarat-syarat agar keputusan/ketetapan menjadi sah a. Pengertian PTUN b. Dasar hukum pembentukan PTUN c. 1. Keberdaan dan fungsi lembaga ombudsman RI 2. Komisi ombudsman nasional
UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) minggu kedua januari 2014
*) Daftar Referensi : 1. Abdulah Rozali, 1998. Hukum Kepegawaian, jakarta : Raja Grafika Persada Indonesia 2. A. Siti Soetami, 2002. Hukum Administrasi Negara Lanjut, Semarang : Badan Penerbit UNDIP Semarang 3. Bagir Manan, 2002. Fungsi Ombudsman, Surabaya : Unair, Surabaya 4. Lutfi Effedi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Bayu media, Malang, 2004 5. Philipus M. Hadjon, Penganntar Hukum Administrasi Indonesia, , Gajah Mada University, Yogyakarta, 1993. 6. Ridwan HR Hukun Administrast Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun 8. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 9. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN 10. Keppres No. 44 tahun 2000, Komisi Ombudsman Nasional
Ceramah, Diskusi, Masalah.
Tanya Jawab, Pemecahan
2x100 menit
Ceramah, Diskusi, Masalah. Ceramah, Diskusi, Masalah.
Tanya Jawab, Pemecahan Tanya Jawab, 2x100 Pemecahan menit
