Skema Pembiayaan Perbankan Daerah Menurut ... - Bank Indonesia

8 downloads 108 Views 117KB Size Report
Metode analisis yang digunakan adalah analisis kausal-komparatif untuk menentukan faktor kendala penyaluran skema kredit UMKM dari sisi perbankan dan ...
SKEMA PEMBIAYAAN PERBANKAN DAERAH MENURUT KARAKTERISTIK UMKM PADA SEKTOR EKONOMI UNGGULAN DI SULAWESI SELATAN Ketua: Prof. Dr. H. M. Yunus Zain, MA., Dr. Sanusi Fattah, M.Si., Dra. Laly Djauhariah S., MS., Drs. Baso Siawadharma, M.Si., Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si., Ir. Muh. Jibril Tadjibu, SE., M.Si.

Abstrak

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) selalu menarik untuk dikaji dengan berbagai alasan. Meskipun aspek pembiayaan disadari bukanlah satu-satunya masalah, namun dukungan penyaluran kredit demi pengembangan UMKM ini masih merupakan aspek yang sangat krusial sifatnya. Permasalahan lainnya adalah belum terdapat hasil kajian yang memuaskan tentang pemetaan dan skema pembiayaan perbankan daerah menurut karakteristik UMKM pada tingkat kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Sulsel). Studi ini adalah tentang pola alokasi kredit perbankan daerah untuk UMKM. Karenanya, tujuan utama penelitian ini adalah untuk: 1) mengidentifikasi program pembiayaan UMKM untuk bidang usaha agribisnis hortikultura, perikanan dan kelautan, dan industri rumahtangga yang dilakukan oleh perbankan daerah; 2) mengidentifikasi kendala skema penyaluran kredit UMKM dari sisi perbankan dan dari sisi pengusaha UMKM; 3) menyusun dan mendeskripsikan peta penyaluran kredit perbankan daerah bagi UMKM menurut tipologi UMKM dan kategori kelompok bank serta memformulasikan batasan atau indikator optimal penyaluran kredit UMKM; dan 4) mengidentifikasi dan mendeskripsikan peta tipologi UMKM menurut sektor industri atau komoditas di daerah kabupaten/kota Sulsel. Penelitian di wilayah propinsi Sulsel ini dilaksanakan dengan memilih 6 kabupaten/kota sampel yaitu Makassar, Gowa, Bulukumba, Bone, Enrekang dan Pare-Pare. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui dua tipe sampel yaitu: a) sampel perbankan dan instansi terkait (39 informan) melalui indepth interview; dan b) sampel pengusaha (344 responden) melalui survey dengan wawancara terstruktur. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kausal-komparatif untuk menentukan faktor kendala penyaluran skema kredit UMKM dari sisi perbankan dan sisi pengusaha UMKM. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan suatu skema kredit khusus yang memungkinkan para pengusaha UMKM untuk mengakses dana perbankan daerah secara optimal. Tingkat kemacetan kredit bagi UMKM di Sul-Sel adalah rendah (2-3%), sehingga pengusaha UMKM layak mendapatkan kepercayaan untuk memperoleh kredit dari pihak perbankan daerah. Salah satu penyebab kurang optimalnya penyaluran kredit perbankan daerah bagi UMKM adalah terbatasnya kewenangan perbankan daerah untuk mendesain skim yang sesuai kondisi kebutuhan UMKM di daerah. Skim pembiayaan perbankan daerah dengan melibatkan PEMDA atau lembaga terkait lainnya tampak meletakkan UMKM hanya sebagai objek belum sebagai subjek pengembangan. Skim pembiayaan yang diterapkan selama ini oleh perbankan tidak pula mendorong munculnya inovasi skim pembiayaan bagi UMKM, sehingga persaingan antar bank terletak pada kapasitas pelayanan yang ditentukan oleh luas jaringan yang dimiliki perbankan. Kedepan, perbankan daerah di Sulsel selayaknya menyalurkan kredit dengan skim berbeda untuk masing-masing usaha mikro, kecil dan menengah terutama bagi sektor ekonomi unggulan Sulsel seperti ketiga bidang usaha: agribisnis hortikultura, perikanan dan kelautan, dan industri rumahtangga. Karenanya, masih

1

perlu dilakukan suatu penelitian dengan fokus pada sisi supply dan sisi demand dalam rangka mengoptimalkan penyaluran kredit bagi UMKM. Kata Kunci: Skema Kredit UMKM; Karakteristik UMKM; dan Sektor Ekonomi Unggulan.

koordinasi program UMKM di daerah

I. Latar Belakang Usaha mikro, kecil dan menengah

(Coordination of SME-Micro programs in

(UMKM) selalu hadir karena memang

the local

diperlukan. UMKM ini selalu pula dapat

kerjasama nasional dan regional seperti

membuktikan

terutama

East ASEAN Growth Area (EAGA).

ketika bangsa kita dilanda badai krisis

Khusus tentang pengamatan atas aspek

ekonomi (tampak jelas sejak Juli 1997).

pembiayaan UMKM untuk wilayah Sulsel

UMKM ini tampak merupakan salah satu

dapat dikemukakan beberapa catatan awal

sektor usaha penyangga utama yang dapat

(Yunus, 2003; Robinson, 2004; Untoro,

menyerap banyak tenaga kerja. Namun,

2004). Pertama, masih terdapat resistensi

dukungan pembiayaan (modal kerja dan

secara umum dari pihak perbankan daerah

investasi serta cakupan pendanaan yang

dalam melaksanakan penyaluran kredit

diperlukan

terhadap

bagi UMKM yang ternyata dianggap lebih

sangat

bersifat fund channelling saja ketimbang

kurang memadai. Terdapat banyak pula

sebagai fungsi intermediasi yang memiliki

indikasi lain tentang diperlukannya suatu

perspektif komersial yang menjanjikan

kajian lebih mendalam dan komprehensif,

keuntungan. Kedua, dari sisi UMKM

khususnya pada aspek yang lebih sensitif

tampak masih selalu menganggap adanya

dan esensial terkait dengan penyaluran

kendala

bantuan dana (kredit) dari perbankan di

kurangnya akses pada kredit perbankan di

daerah bagi UMKM.

samping tidak cukupnya aset

mereka

untuk

Ketiga,

ketahanannya,

lainnya)

pengembangan

UMKM

masih

Berbagai studi sebelumnya (Yunus,

area),

dan

birokrasi

jaminan

integrasi

yang

serta

memunculkan

(collateral).

1997, 2001, dan 2003) telah menunjukkan

masalah kurang tersedianya dana dan

bahwa UMKM memiliki permasalahan

sumber pendanaan dengan biaya dana yang

yang sangat kompleks dimana dapat

terjangkau,

mencakup:

(policy),

lembaga penyedia jasa keuangan atau

bisnis

penyalur modal bagi UMKM (termasuk

(Business Support), pembiayaan usaha

lembaga non-bank) di daerah. Kempat,

(SME-Micro

terjadinya double financing, kompetisi

bidang

pengembangan

dan

kebijakan pelayanan

finance),

infrastruktur,

begitu

pula

terbatasnya

2

dan

Bank Indonesia belum terasa manfaatnya.

jaringan, baik antara UMKM maupun antar

Terutama secara riil belum memberi efek

penyedia jasa keuangan (bank dan non-

yang berarti bagi peningkatan pendapatan

bank serta lembaga terkait lainnya) yang

masyarakat yang bergerak pada bidang

kemudian potensial melahirkan masalah

usaha

moral hazard dan adverse selection.

perikanan/kelautan,

Kelima, diperlukan semacam bantuan

rumahtangga.

advokasi, pembinaan atau suatu hasil

menarik dan perlu dilakukan atas berbagai

kajian

alasan, antara lain:

tidak

adil,

lemahnya

komprehensif

mendorong UMKM pendanaan

dan untuk

yang

kriteria

criteria)

cakupan mengingat

dapat

memungkinkan

memenuhi

(lending

pemahaman perbankan,

lebih

informasi

dan

pendanaan terdapat

pula

(UMKM)

agribisnis/hortikultura, dan

industri

Karenanya,

studi

ini

a. Belum adanya fokus pada program khusus untuk pembiayaan UMKM bidang

usaha

hortikultura,

agribisnis

perikanan

dan

kelautan, dan industri rumahtangga

berbagai keluhan dan harapan dari pihak

di

UMKM untuk kiranya dapat memperoleh

dilakukan oleh perbankan daerah.

sumber dana langsung melalui suatu skema

b. Adanya kendala dalam penyaluran

pembiayaan yang lebih efektif dari pihak

skema kredit UMKM dari sisi

donor (internasional: ADB, WB dan IDB

perbankan dan dari sisi pengusaha

misalnya) tanpa melalui intermediasi dari

UMKM

perbankan.

agribisnis hortikultura, perikanan

Studi

ini

diarahkan

untuk

kabupaten/kota

pada

Sulsel

bidang

yang

usaha

dan kelautan, dan industri rumah

menitikberatkan pengamatan pada pola

tangga di kabupaten/kota Sulsel.

alokasi kredit perbankan daerah yang

c. Belum adanya peta penyaluran

termasuk dalam kategori kredit UMKM di

kredit

perbankan

daerah kabupaten/kota. Program-program

UMKM menurut tipologi UMKM

dan pola pembiayaan UMKM bidang

dan kategori kelompok bank serta

usaha agribisnis hortikultura, perikanan

memformulasikan

dan kelautan, dan industri rumahtangga di

indikator optimal penyaluran kredit

kabupaten/kota Sulsel yang telah dilakukan

UMKM

oleh perbankan daerah serta mendapat

agribisnis hortikultura, perikanan

pada

daerah

batasan

bidang

bagi

atau

usaha

dukungan dari peraturan yang dikeluarkan

2

dan kelautan, dan industri rumah

perbankan daerah bagi UMKM

tangga di Sulsel. d. Belum

3. Bagaimana peta penyaluran kredit

adanya

peta

tipologi

menurut

tipologi

UMKM

dan

UMKM menurut sektor industri

kategori kelompok bank, sehingga

atau

selanjutnya

komoditas

di

daerah

dapat

dibuat

suatu

formulasi batasan atau indikator

kabupaten/kota Sulsel.

optimal penyaluran kredit UMKM pada

II. Perumusan Masalah Rumusan

masalah

pokok

bidang

usaha

hortikultura,

agribisnis

perikanan

dan

kelautan, dan industri rumahtangga

penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah program-program dan pola pembiayaan UMKM bidang usaha

di Sulawesi Selatan? 4. Bagaimana bentuk alternatif skema

agribisnis hortikultura, perikanan

kredit

dan

industri

pemerintah, dan pihak-pihak yang

kabupaten/kota

terkait lainnya kepada UMKM

kelautan,

rumahtangga

dan

di

(pembiayaan)

Sulawesi Selatan yang dilakukan

sebagai

oleh

penyempurnaan

perbankan

memadai, dapat

daerah

sehingga dilakukan

program-program

telah

bagian

selanjutnya

strategi

identifikasi

pengembangan

dan

pola

perbankan,

dari

upaya

program

dalam

bidang

dan rangka

UMKM

usaha

pada

agribisnis

pembiayaan UMKM pada bidang

hortikultura,

usaha tersebut?

kelautan, dan industri rumah tangga

2. Faktor-faktor

apa

saja

yang

perikanan

dan

di Sulawesi Selatan?

menjadi kendala dalam penyaluran skema kredit UMKM baik dari sisi perbankan (supply side) maupun dari

sisi

pengusaha

UMKM

(demand side) pada bidang usaha

III. Tujuan Penelitian Penelitian ini diarahkan untuk mencapai empat (4) tujuan utama berikut: 1. Mengidentifikasi

program

agribisnis hortikultura, perikanan

pembiayaan UMKM bidang usaha

dan kelautan, dan industri rumah

agribisnis hortikultura, perikanan

tangga?

dan

kelautan,

rumahtangga

di

dan

industri

kabupaten/kota

3

Sulawesi Selatan yang dilakukan

pemikiran dan verifikasi empirik terhadap

oleh perbankan daerah.

perkembangan

teori

pembiayaan

kendala

(intermediasi perbankan) untuk UMKM

penyaluran skema kredit UMKM

terutama pada upaya untuk membuat suatu

dari sisi perbankan dan dari sisi

pengukuran/indikator tingkat kejenuhan

pengusaha UMKM pada bidang

penyaluran kredit perbankan daerah. Untuk

usaha

aspek praktis, hasil penelitian ini memiliki

2. Mengidentifikasi

agribisnis

perikanan industri

dan

hortikultura, kelautan,

dan

tangga

di

rumah

kegunaan sebagai berikut: a. Bahan pertimbangan bagi lembaga pendanaan (perbankan daerah dan

kabupaten/kota Sulsel. 3. Menyusun dan mendeskripsikan

pemerintah daerah serta lembaga

peta penyaluran kredit perbankan

terkait lainnya) dalam merancang

daerah

menurut

dan

kategori

mengevaluasi skema penyaluran

serta

kredit bagi UMKM terutama untuk

atau

bidang

bagi

tipologi

UMKM

UMKM

kelompok

dan

bank

memformulasikan

batasan

menentukan

serta

usaha

agribisnis

indikator optimal penyaluran kredit

hortikultura,

UMKM

kelautan, dan industri rumahtangga.

pada

bidang

usaha

agribisnis hortikultura, perikanan

b. Bahan

perikanan

pertimbangan

dan

bagi

dan kelautan, dan industri rumah

pengambil kebijakan (Perbankan,

tangga di Sulawesi Selatan.

Pemda,

Dinas/instansi

terkait)

dalam

merumuskan

bentuk

4. Mengidentifikasi mendeskripsikan

dan peta

tipologi

program

bantuan

dan

pola

UMKM menurut sektor industri

pembinaan UMKM terutama pada

atau

bidang

komoditas

di

daerah

kabupaten/kota Sulawesi Selatan.

hortikultura,

usaha

agribisnis

perikanan

dan

kelautan, dan industri rumahtangga. c. Bahan pertimbangan bagi pelaku

IV. Manfaat Penelitian Hasil analisis penelitian ini dapat

UMKM dalam mengembangkan

memiliki kegunaan teoritis dan praktis.

usaha terutama dalam mengatasi

Untuk

berbagai

aspek

teoritis,

hasil

analisis

penelitian ini dapat memberikan kontribusi

aspek

kendala

pembiayaan usaha.

4

d. Bahan pertimbangan bagi peneliti yang

berminat

dan

Penelitian ini secara efektif dilakukan

tertarik

selama tiga (3) bulan (Juli-September

melakukan penelitian lanjutan pada

2006). Pengumpulan data dilakukan mulai

bidang

pada akhir Juli sampai pada akhir Agustus

pembiayaan

dan

pengembangan UMKM terutama pada

bidang

hortikultura,

usaha

2006.

agribisnis

perikanan

dan

kelautan, dan industri rumahtangga.

VI. Sistematika Penelitian Secara sistematik rangkaian kegiatan dan metode penelitian yang dilakukan adalah mengacu pada Gambar 1.1. berikut:

V. Waktu Penelitian

Gambar 1.1. Kerangka Pikir (Alur Kegiatan/Analisis) Penelitian

Skema Pembiayaan UMKM: Pemerintah Daerah/Dinas dan instasnsi terkait lainnya (LSM) serta PERBANKAN DAERAH (A)

Kebijakan dan Program serta Strategi Pengembangan UMKM

Skema Penyaluran Kredit Perbankan Daerah terhadap UMKM

(A)

Kondisi aktual UMKM bidang usaha: Agribisnis Hortikultura, Perikanan & Kelautan, dan Industri Rumahtangga

Identifikasi dan Analisis Kendala Penyaluran Kredit

Identifikasi dan Analisis Kendala dan Kapasitas usaha

(A)

(B)

Peta Penyaluran Kredit UMKM menurut Perbankan Daerah dan Tipologi UMKM (A) (B)

Analisis Optimalisasi Penyaluran Kredit: Indeks Tingkat Kejenuhan Penyaluran Kredit (B) (C)

Hasil Analisis dan Rekomendasi Penelitian

Catatan: A = indepth interview (responden Perbankan Daerah dan instansi terkait); B = Wawancara terstruktur (responden pengusaha); C = penyusunan indeks dan analisis regressi.

5

Untuk rincian informan (sampel)

VII. Metode Penelitian Data

yang

digunakan

dalam

penelitian ini adalah data primer dan data

kelompok perbankan daerah dan instansi terkait disajikan pada Tabel 3.1b. berikut:

sekunder. Data primer, sebagai data utama, diperoleh melalui dua tipe sampel yaitu: a) sampel perbankan daerah dan instansi terkait lainnya (indepth interview); dan b) sampel pengusaha (wawancara struktur). Di samping sampel dapat diamati menurut skala usaha (usaha mikro, kecil dan menengah) untuk masing-masing bidang usaha agribisnis hortikultura, perikanan

Tabel 3.1b. Realisasi Alokasi Jumlah Informan (Sampel) Kelompok Perbankan Daerah dan Instansi Terkait Lainnya menurut Kabupaten/Kota di Sulsel Jumlah Responden Instansi Total Bank Umum Instansi Terkait Swasta Pem Dinas Lainnya Makassar 1 3 4 Gowa 1 2 4 2 9 Bulukumba 2 2 4 Bone 4 1 5 Enrekang 3 4 5 12 Pare-Pare 3 2 5 Total 2 17 13 7 39 Catatan: Informan perbankan daerah dan instansi terkait diwawancarai langsung (indepth interview) oleh para koordiantor survey. Kabupaten/ Kota

dan kelautan, dan industri rumahtangga, karakteristik sampel juga dapat dibedakan menurut

karakteristik

wilayah/daerah.

Metode analisis data yang digunakan dalam studi ini adalah gabungan dari

Rincian realisasi jumlah sampel dapat

analisis

dilihat pada Tabel 3.1a. berikut:

deskriptif-kuantitatif. komparatif

Tabel 3.1a. Realisasi Alokasi Jumlah Sampel Penelitian Menurut Kelompok Pengusaha UMKM dan Kab/Kota Sulsel

Bo ne

Bulu Enre kum kang ba

Go wa

Ma Pare kas Total pare sar

1. Agribisnis Hortikultura

26

12

18

23

12

21

112

Mikro

14

3

6

5

6

6

40

Kecil

11

4

7

8

3

7

40

1

5

5

10

3

8

32

14

21

10

13

57

23

138

Mikro

5

10

4

3

10

4

36

Kecil

6

8

3

4

25

10

56

Menengah 3. Kelautan/ Perikanan

3

3

3

6

22

9

46

28

7

-

15

25

19

94

Mikro

7

5

-

6

9

5

32

Kecil

11

2

-

4

6

8

31

Menengah

10

0

-

5

10

6

31

Menengah 2. Industri RT

dan

Studi

dilakukan

studi kausal-

dalam

upaya

melakukan identifikasi terhadap program

Jumlah Sampel pada Kabupaten/Kota Bidang Usaha

kausal-komparatif

Grand Total 68 40 28 51 94 63 344 Catatan: Sampel pengusaha diwawancarai oleh para enumerator dengan design kuesioner terstruktur.

pembiayaan agribisnis

UMKM

bidang

hortikultura,

usaha

perikanan

dan

kelautan, dan industri rumah tangga di kabupaten/kota Sulsel yang dilakukan oleh perbankan

daerah

(metode

interview).

Untuk

menentukan

indepth faktor

kendala penyaluran skema kredit UMKM dari sisi perbankan dan dari sisi pengusaha UMKM pada bidang usaha agribisnis hortikultura, perikanan dan kelautan, dan industri rumahtangga di kabupaten/kota Sulsel,

sepenuhnya

mengikuti

prinsip

indepth interview. Dari hasil identifikasi program dan identifikasi serta penentuan

6

kendala penyaluran kredit, dengan alat

Temuan Studi Sebelumnya dan

analisis deskriptif (presentasi Tabel) dapat

Temuan Penelitian ini

dibuat suatu peta tipologi UMKM baik menurut

kategori

perbankan

daerah

maupun bidang usaha.

Untuk

perbandingan

skema

penyaluran kredit UMKM di Sulsel, pada studi sebelumnya ditemukan beberapa skim pembiayaan UMKM dengan pola

VIII. Skema Pembiayaan Perbankan

dana bergulir PEMDA sebagai berikut:

Daerah bagi UMKM di Sulsel: Gambar 2.1i. Skema Penyaluran Dana Avalis Pemerintah Kabupaten Gowa PEMDA GOWA

GIRO SUKU BUNGA PASAR

DANA PENJAMINAN 5% DARI KREDIT

BANK KREDIT, i = BUNGA GIRO + 2% , FEE PENJAMINAN 5%

UMKM/KOPERASI Sumber: Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Gowa dengan BPD Sulsel Cabang Gowa No. 580/034/EKONOMI tentang Penyaluran Dana Avalis Pemerintah Kabupaten Gowa dan Untoro (2004)

Gambar 2.1j. Skema Penyaluran Dana Usaha Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kabupaten Selayar PEMDA SELAYAR SIMPANAN GIRO SP3 = Surat Pemberitahuan Persetujuan Pinjaman

TIM POKJA

BANK Permohonan Kredit

KREDIT, i = 6% pa

Tembusan SP3 Tembusan Permohonan Kredit

UMKM/KOPERASI Sumber: Keputusan Bupati Selayar No. 244 tahun 2000 tentang Mekanisme Peminjaman Dana Pemberdayaan Masyarakat Tani/Nelayan/Industri Kecil pada BPD Cabang Selayar. Catatan: Sasaran Pemberian pinjaman adalah masyarakat tani/nelayan/industri kecil perorangan yang memiliki kelompok usaha (koperasi/usaha kecil formal)

7

Gambar 2.1k. Skema Penyaluran Dana Avalis Pemkot Pare-Pare Pola Eksekuting

SIMPANAN Deposito, Bunga 5%

PEMDA Kota Pare-Pare Rekomendasi

BANK BPD Sulsel Cabang Pare-Pare Permohonan Kredit

TIM Perkuatan Permodalan UMKM

KREDIT, i = 10% pa

FEE 2 % Tembusan Permohonan Kredit

Penilaian Usaha

UMKM/KOPERASI

Sumber: Perjanjian Kerjasama antara PEMDA Kota Pare-Pare dengan BPD Sulsel Cabang Pare-Pare No. 7/KB/VIII/2003; No. KK/01/PR/2003 tentang Penyempurnaan Penyaluran Dana Avalis Pola Executing dan Chanelling PEMDA Kota Pare-Pare.

Gambar 2.1l. Skema Penyaluran Dana Avalis Pemkot Pare-Pare Pola Chanelling

PEMDA Kota Pare-Pare SIMPANAN GIRO, Bunga 4% FEE 2%

TIM Perkuatan Permodalan UMKM

BANK BPD Sulsel Cabang Pare-Pare

TIM TEKNIS FEE 2 %

Permohonan Kredit

KREDIT, i = 10% pa Tembusan SP3

Tembusan Permohonan Kredit

UMKM/KOPERASI

Sumber: Perjanjian Kerjasama antara PEMDA Kota Pare-Pare dengan BPD Sulsel Cabang Pare-Pare No. 7/KB/VIII/2003; No. KK/01/PR/2003 tentang Penyempurnaan Penyaluran Dana Avalis Pola Executing dan Chanelling PEMDA Kota Pare-Pare.

8

Gambar 2.1m. Skema Penyaluran Kredit Usaha Pengembangan Ekonomi Rakyat Takalar (KUPERTA) PEMDA KAB. TAKALAR SIMPANAN GIRO, Bunga 4%

REKOMENDASI

TIM POKJA BANK BPD Sulsel Cabang Takalar DINAS PPL/PLK

KREDIT, i = 12,5% pa, Fee 6% u/ PAD: 1,25% tim pokja, 1,25% PPL/PLK, 1,0% Kades, 1,5 % Camat, 1,5% BPD

Permohonan Kredit

Tembusan Permohonan Kredit

UMKM/KOPERASI

Sumber: Keputusan Bupati Takalar No. 182 tahun 2002 Tanggal 8 agustus 2002 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran KUPERTA TA 2002. Catatan: PPL = Petugas penyuluh lapangan; PLK = Petugas Lapangan Koperasi; sasaran usaha nikro-kecil petnian dan nelayan.

Pada

penelitian

ini

diamati

agribisnis

hortikultura,

perikanan

dan

berbagai program pengembangan UMKM

kelautan, dan industri rumahtangga. Skim

yang terdapat pada berbagai Kabupaten

penyaluran kredit UMKM di Sulsel dengan

dan Kota di Sulawesi Selatan dan dapat

PHBK tersebut dapat diuraikan secara

dikatakan

singkat melalui Gambar 4.1.1. berikut :

bahwa

secara

garis

besar

terdapat banyak ragam nama skim dari perbankan daerah untuk UMKM. Namun, pada

esensinya

merupakan

skema

Gambar 4.1.1. Eksisting Skema Penyaluran Kredit Perbankan Daerah bagi UMKM di Sulsel: Pola Langsung Ke Kelompok UMKM (PHBK)

pembiayaan yang sama. Semua skema pembiayaan yang ada merupakan bentuk

AKAD KREDIT

KREDIT

skim pembiayaan langsung perbankan daerah kepada kelompok UMKM (dikenal dengan PHBK). Pola penyaluran tersebut berlaku secara umum untuk UMKM pada semua bidang usaha dan skala usaha. Jadi tidak ada skim penyaluran kredit yang

Kelompok UMKM

BANK

KOORDINASI PEMBINAAN

PEMDA dan Dinas Terkait Sumber: Lampiran 1B (Tabel L4.1.1a-f) Catatan: Skim ini sama dengan model PHBK model D (Untoro, 2004)

spesifik untuk masing-masing tiga bidang

Kemudian, peta penyaluran kredit bagi

usaha yang diamati yaitu bidang usaha

UMKM menurut bidang usaha dan skala

9

usaha dapat disimak melalui Tabel 4.3.2. berikut ini.

IX. Alternatif Skema Penyaluran Kredit Perbankan Daerah bagi UMKM Menurut Bidang Usaha

Tabel 4.3.2. Peta Rerata Realisasi Nilai Kredit yang diterima UMKM Menurut Bidang Usaha dan Skala Usaha pada Enam Kabupaten/kota Sampel di Sulawesi Selatan, 2006 Sektor Usaha

Agribisnis – Hortikultura

Perikanan – Kelautan

Industri Rumah Tangga

Pertimbangan

utama

dalam

mengajukan skim pembiayaan alternatif antara lain: skim pembiayaan perbankan

Skala Usaha

Rerata Realisasi Nilai Kredit (Rp. Juta)

Mikro

177.43

membedakan UMKM menurut bidang

Kecil

56.61

usaha. Skim pembiayaan perbankan daerah

Menengah

165.91

dengan melibatkan PEMDA atau lembaga

Mikro

13.13

terkait lainnya masih tampak menjadikan

Kecil

32.88

UMKM sebagai salah satu objek sumber

Menengah

81.93

penerimaan PAD dan UMKM ditempatkan

Mikro

12.65

bukan

Kecil

97.95

Pertimbangan lainnya adalah implementasi

Menengah

135.12

skim

Sumber: Diolah dari Data primer kuesioner terstruktur untuk pengusaha UMKM, 2006

bagi UMKM yang ada selama ini belum

sebagai

yang

subjek

ada

pengembangan.

selama

ini

belum

menunjukkan suatu kinerja yang optimal baik dari sisi perbankan daerah maupun

Tabel

4.3.2.

tersebut

di

atas

menunjukkan bahwa rata-rata realisasi penyaluran kredit bagi UMKM pada bidang usaha skala mikro adalah mencapai 177,43 juta rupiah, skala usaha kecil ratarata

56.61

menengah

juta

rupiah,

165.91

skala

usaha

juta rupiah. Untuk

sektor usaha perikanan dan kelautan dalam skala mikro mencapai 13.13 juta rupiah, skala usaha kecilnya 32.88 juta rupiah dan menengah

81.93

juta rupiah. Sedangkan

dari sisi pengusaha UMKM. Catatan terakhir

97.95 135.12

juta rupiah dan skala menengah

skim

alternatif

yang

diajukan sangat perlu untuk lebih lanjut mempertimbangkan kondisi khusus yang dimiliki skala usaha mikro dibandingkan dengan

skala

usaha

kecil-menengah.

Artinya, skim alternatif yang diajukan dianggap secara langsung dan konsisten dapat diterapkan pada UMKM skala usaha kecil-menengah tanpa perlu pertimbangan khusus.

untuk usaha industri rumah tangga, skala mikro 12.65 juta rupiah dan skala kecil

adalah

Alternatif pertama adalah Skim Pembiayaan Perbankan Daerah Model RBFEUH

A:

UMKM

Bidang

Usaha

juta rupiah.

10

Agribisnis

Hortikultura

Perikanan/Kelautan,

yang

terdiri

dan

Model RB-FEUH A1 dapat secara singkat

dari

diuraikan sesuai dengan Gambar 4.3.3a.

model RB-FEUH A1 dan RB-FEUH A2.

seperti di bawah ini.

Gambar 4.3.3a. Skim Pembiayaan Perbankan Daerah Model RB-FEUH A1: Pola Sharing untuk Kelompok UMKM Agribisnis Hortikultura dan Perikanan/Kelautan di Sulawesi Selatan Pembinaan Dinas Teknis Terkait & BDS Bimbingan teknis

Off Taker

On Farm: Kel. Tani/nelayan UMKM

Hulu: industri Bibit, produk, pestisida (UMKM)

Hilir: industri Pengolahan (UMKM)

Kredit: Profit Kredit: Profit-loss sharing loss sharing

Saham

Kredit: Profit Loss Sharing

Bank Pasar

Koordinator Lembaga Pendana (Donor) di Tingkat Provinsi/Kabupaten/kota

Dana Deposito (Profit-Loss Sharing) PEMDA KAB/KOT DAN DPRD II

Saham

Sumber: Hidayat (2006) dan Srihono (2006) dimodifikasi oleh Tim Peneliti.

Pada skim pembiayaan ini target

bertindak sebagai koordinator donor bagi

adalah kelompok UMKM pada bidang

pengembangan

usaha agribisnis dan perikanan/kelautan

melibatkan donor internasional, nasional

secara terpadu mulai dari hulu sampai ke

maupun daerah. Saham badan usaha

hilir dengan pola bagi hasil keuntungan-

pendanaan

UMKM

ini

kerugian.

melibatkan

UMKM

sebagai

pembiayaan

Pada

diajukan

skema

juga

dapat

akan pemilik

saham, sehingga dalam pengembangannya

menarik adalah sumber pendanaan UMKM

UMKM lebih dipandang sebagai subyek

diharapkan dibuat dalam bentuk badan

ketimbang sebagai obyek seperti pada

usaha yang ada di daerah, baik pada

umumnya

tingkat provinsi atau di Kabupaten kota.

diterapkan selama ini.

usaha pendanaan

ini

yang

yang

Badan

yang

alternatif

UMKM

UMKM

skim

pembiayaan

yang

ini

11

Skim alternatif model RB-FEUH A2 seperti

pada

Gambar

4.3.3b.

berikut

pembina teknis dengan memberikan fee atau

perbankan

daerah

melakukan

perbedaan utamanya dengan skim model

pembinaan langsung. Masalah pembinaan

RB-FEUH

pada

UMKM ini dapat pula dilakukan oleh BDS

penerapan bagi hasil dan atau tingkat

secara profesional dengan basis komersial

bunga pasar yang berlaku. Model RB-

atas UMKM dan promosi pembentukan

FEUH A2 dapat diterapkan baik dalam

BDS/dinas teknis juga merupakan salah

pola eksekuting maupun pola channelling.

satu tanggung jawab dari badan usaha

Perbankan

pendanaan yang ada di daerah bersama-

A1

adalah

daerah

terletak

dapat

melibatkan

berbagai instansi terkait atau business development

services

(BDS)

sama dengan PEMDA setempat.

sebagai

Gambar 4.3.3b. Skim Pembiayaan Perbankan Daerah Model RB-FEUH A2: Pola Pembiayaan Langsung untuk Kelompok UMKM Agribisnis Hortikultura dan Perikanan/Kelautan di Sulawesi Selatan Pembinaan Dinas Teknis Terkait & BDS

Fee max 2%

Bimbingan teknis On Farm: Kelompok Tani/nelayan UMKM

Hulu: industri Bibit, produk, pestisida (UMKM) Kredit: tingkat bunga pasar

Off Taker

Kredit: tingkat bunga pasar

Saham

Hilir: industri Pengolahan (UMKM) Kredit: tingkat bunga pasar

Bank Pasar

Koordinator Lembaga Pendana (Donor) di Tingkat Provinsi/Kabupaten/kota Saham

Dana Deposito/Giro (tingkat bunga pasar) PEMDA KAB/KOT DAN DPRD II

Sumber: Hidayat (2006) dan Srihono (2006) dimodifikasi oleh Tim Peneliti.

Alternatif kedua adalah Skim Pembiayaan Perbankan Daerah Model RB-FEUH B untuk UMKM pada Bidang Usaha Industri Rumahtangga seperti disajikan pada Gambar 4.3.3c dan Gambar 4.3.3d berikut.

12

Gambar 4.3.3c. Skim Pembiayaan Perbankan Daerah Model RB-FEUH B1: Pola Sharing untuk Individu UMKM Industri Rumahtangga di Sulawesi Selatan Pembinaan Dinas Teknis Terkait & BDS Bimbingan teknis

Off Taker

On Home Industry: Individu UMKM

Hulu:Input industri Rumahtangga (UMKM)

Kredit: Profit Kredit: Profit-loss sharing loss sharing

Saham

Hilir: Usaha Penampung Produk IRT (UMKM) Kredit: Profit Loss Sharing

Bank Pasar

Koordinator Lembaga Pendana (Donor) di Tingkat Provinsi/Kabupaten/kota

Dana Deposito (Profit-Loss Sharing)

PEMDA KAB/KOT DAN DPRD II

Saham Sumber: Hidayat (2006) dan Srihono (2006) dimodifikasi oleh Tim Peneliti.

Gambar 4.3.3d. Skim Pembiayaan Perbankan Daerah Model RB-FEUH B2: Pola Pembiayaan Langsung untuk Individu UMKM Industri Rumahtangga di Sulawesi Selatan

Pembinaan Dinas Teknis Terkait & BDS

Fee max 2%

Bimbingan teknis

Off Taker

On Home Industry: Individu UMKM

Hulu: input Industri Rumah Tangga (UMKM)

Kredit: tingkat Kredit: tingkat bunga pasar bunga pasar

Saham

Hilir: Perusahaan Penampung Produk IRT (UMKM) Kredit: tingkat bunga pasar

Bank Pasar

Koordinator Lembaga Pendana (Donor) di Tingkat Provinsi/Kabupaten/kota

Dana Deposito/Giro (tingkat bunga pasar)

PEMDA KAB/KOT DAN DPRD II

Saham Sumber: Hidayat (2006) dan Srihono (2006) dimodifikasi oleh Tim Peneliti.

13

Perbedaan

skim

pembiayaan

model RB-FEUH A dan RB-FEUH B adalah target pada model RB-FEUH B terakhir

ini

diarahkan

bukan

untuk

memperoleh kredit perbankan karena alasan persyaratan jaminan. 3.Akses

perolehan

permodalan

oleh

pengusaha UMKM pada umumnya

kelompok pengusaha UMKM di bidang

terkendala pada

lemahnya sistem

usaha industri rumahtangga, melainkan

administrasi

untuk individu mulai dari hulu ke industri

kurangnya jaminan yang bankable,

hilir. Perbedaan utama antara model RB-

daya saing usaha rendah, dan lemahnya

FEUH B1 (Gambar 4.3.3c) dan RB-FEUH

integrasi

B2 (Gambar 4.3.3d) adalah juga terletak

Sulawesi Selatan.

keuangan

pembinaan

usaha

dan

UMKM

di

pada penerapan pola penyaluran kredit

4.Proses pelayanan kredit oleh pihak

yang didasarkan pada sistem bagi hasil

perbankan di Sul-Sel dilihat dari segi

keuntungan-kerugian

penerapan

rata-rata waktu yang digunakan dalam

tingkat bunga sesuai dengan pasar yang

pengurusan kredit tampak cukup baik,

berlaku.

karena

dan

proses

pengurusan

kredit

sampai pada pencairan kredit hanya memerlukan

X. Simpulan 1.Program

dan

dana

pengembangan

usaha bagi UMKM di Sulawesi Selatan pada

kenyataannya

telah

cukup

waktu

yang

relatif

singkat. 5.Asset usaha UMKM di Sulawesi Selatan memiliki nilai yang cukup

tersedia. Namun, yang perlu menjadi

tinggi

perhatian khusus adalah skim kredit

usaha, baik dari segi asset aktiva

yang memungkinkan para pengusaha

maupun dari segi sumberdaya manusia.

UMKM dapat mengakses dana tersebut

UMKM juga pada umumnya memiliki

secara optimal.

izin usaha yang dapat menunjang

2.Penyaluran kredit dari perbankan baik bank umum pemerintah maupun bank

untuk

operasional

mendukung

usaha

kegiatan

termasuk

untuk

akses kredit perbankan.

umum swasta memberlakukan skim

6.Tingkat kemacetan kredit bagi UMKM

yang bersifat general terhadap UMKM

di Sul-Sel adalah rendah (2-3%). Ini

membuat

UMKM

berarti dugaan bahwa UMKM rentan

dalam

terhadap kredit macet tidak tepat,

mengalami

pengusaha kesulitan

14

sehingga pelaku usaha UMKM layak

Selatan, khususnya dari pemerintah

mendapatkan

untuk

daerah melalui dinas teknis terkait

pengembangan

dengan usaha yang dikembangkan

kepercayaan

memperoleh

kredit

oleh

usaha dari pihak perbankan daerah. 7.Skim pembiayaan yang diterapkan selama ini oleh perbankan daerah belum mendorong munculnya inovasi

pengusaha

UMKM,

perlu

dilakukan secara terintegrasi mulai dari hulu sampai ke hilir. 2. Perbankan

daerah

perlu

diberi

UMKM,

kewenangan untuk dapat melakukan

sehingga persaingan antar bank pada

modifikasi skim pembiayaan yang

pangsa kredit UMKM hanya terletak

sesuai dengan kebutuhan UMKM di

pada

daerah.

skim

pembiayaan

kapasitas

bagi

pelayanan

yang

ditentukan oleh luas jaringan yang

membentuk lembaga penjamin kredit

dimiliki perbankan. 8.Skim pembiayaan perbankan daerah dengan

melibatkan

3. Pemerintah daerah diharapkan dapat

PEMDA

atau

UMKM atau badan usaha sebagai koordinator

dana

(donor)

lembaga terkait lainnya masih tampak

pengembangan

UMKM

menjadikan UMKM sebagai salah satu

sahamnya

objek sumber penerimaan PAD dan

lembaga

UMKM ditempatkan bukan sebagai

nasional dan UMKM yang sudah

subjek pengembangan.

mengalami kemajuan usaha.

dimiliki donor

oleh

yang Pemda,

internasional

dan

penyebab

kurang

4. Skim penyaluran kredit permodalan

penyaluran

kredit

bagi usaha UMKM di Sul-Sel, baik

perbankan daerah bagi UMKM adalah

oleh PEMDA dan BUMN melalui

terbatasnya

perbankan

kegiatan

Mitra

Bina

daerah baik bank umum pemerintah

maupun

dari

lembaga

maupun bank umum swasta untuk

hendaknya memiliki dimensi aturan

mendesain skim yang sesuai kondisi

yang sama dengan program pemberian

kebutuhan UMKM di daerah.

kredit murni (komersial) oleh pihak

9.Salah

satu

optimalnya

kewenangan

Lingkungan lainnya,

perbankan daerah. Dengan kata lain, skim

XI. Rekomendasi Kebijakan

yang

dibuat

seharusnya

dan

mengarahkan penyaluran dana melalui

pengembangan UMKM di Sulawesi

perbankan daerah dengan pola dan

1. Program

pembinaan

15

pengaturan fee, tingkat bunga serta

hulu ke hilir dengan pilihan penerapan

pembinaan yang disepakati bersama

sistem bagi hasil keuntungan-kerugian

oleh lembaga yang terlibat dalam skim

atau mengikuti tingkat bunga pasar

penyaluran dana. Pemda tampaknya

yang berlaku.

perlu membuat suatu kebijakan berupa

7. Pengusaha

UMKM

perlu

dukungan dalam bentuk SK-Bupati

meningkatkan akses dan informasi

atau bahkan PERDA atas berbagai

mengenai

kerjasama antara lembaga sumber

terutama dari perbankan daerah.

sumber

permodalan

pendanaan, pembina dan perbankan daerah sebagai penentu akhir ataupun

1. Penelitian lanjutan dengan topik yang

penyalur dana kredit UMKM. 5. Perbankan

daerah

masih

XII. Penelitian Lanjutan

perlu

terkait

tentang

pola

pendanaan

menyusun suatu skim penyaluran

UMKM

kredit khusus kepada UMKM dan

penelitian dengan tidak sekaligus

tidak menerapkan skim yang seragam

menggabung sampel antara usaha

baik antara bidang usaha UMKM

mikro, kecil dan menengah.

sendiri maupun dengan bidang/skala

2. Perlu

sebaiknya

dilakukan

melakukan

penelitian

secara

daerah

khusus pada sisi supply dan demand

sebaiknya mampu menyalurkan kredit

tentang masalah penyaluran kredit

dengan pola skim berbeda antara

bagi UMKM, terutama yang terkait

usaha mikro, kecil dan menengah

dengan aspek optimalisasi penyaluran

terutama pada ketiga bidang usaha

kredit

yaitu

UMKM.

usaha

lainnya.

Perbankan

agribisnis

hortikultura,

perikanan dan kelautan, dan industri

3. Studi

perbankan

tentang

daerah

skim

bagi

pembiayaan

UMKM dengan fokus pada pola

rumahtangga. untuk

penjaminan dan atau pembentukan

industri rumahtangga perlu dibedakan

badan usaha yang dapat bertindak

dengan

sebagai

6. Skim

pembiayaan

bidang

UMKM

usaha

agribisnis

koordinator

hortikultura dan perikanan/kelautan

internasional

karena memiliki karakteristik usaha

penyediaan

yang sangat berbeda. Skim yang

UMKM

dibuat seharusnya terintegrasi dari

dilakukan.

dan dana

tampak

nasional

donor bagi

pengembangan menarik

untuk

16

XIII. Daftar Pustaka Adriani, Ade, dan Ahmad A. Bachri, (2000), “Pengaruh Pembinaan Manajemen UMKM oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur (PKT) terhadap Kinerja UMKM di Kalimantan Selatan,” Laporan Penelitian, Kerjasama LMFEUNLAM- PT PKT Bontang: Banjarmasin Alfonso, D.G. (1992). A Study of The Characteristic of Succesfull Firm black –ouned Enterprises in Dade Country, Florida ( Small Busines). Dissertation Abstracts. Florida International University, p. 49. Andrew, M. M. (1993), Growth and Survival of Small Southern African Firms. (Small Firms, Swaziland, Zimbabwe, Lesotho, Botswana, Female Proprietorships) Dissertation Abstracts, Michigan State of University, USA, p. 3302. Bachri, Ahmad A., Dkk (2001a), “Penelitian Evaluasi dan Monitoring Perkembangan UMKM Mitra Binaan PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Syamsuddin Noor Banjarmasin Kalimantan Selatan,” Lapaoran Penelitian, Kerjasama LBIM - PT Angkasa Pura I: Banjarmasin -----------, (2001b), “Evaluasi Pembinaan dan Pengembangan UMKM berbasis Pendekatan Community Development PT. Arutmin Indonesia di Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan,” Laporan Penelitian, Kerjasama FEUNLAMPT Arutmin Indonesia, Banjarmasin. Bank Indonesia Makassar, (2005), “Statistik Ekonomi-Keuangan Daerah Sulawesi Selatan,” Bank Indonesia Makassar, Makassar. BAPPENAS, (1999), ”Menatap Kedepan Perekonomian Indonesia,” BAPENAS: Jakarta. Berry, A., and B. Levy, (1994), "Indonesia's Small and Medium Industrial Exporters and Their Support System,” Paper Presented to the Conference 'Can Intervention Work?’ The Role of Government in SME Success,' Washington DC: World Bank. Berry, Albert and Dipak Mazumdar (1991), "SmallScale Industry in the Asian-Pacific Region," Asian-Pacific Economic Literature 5(2):35-67. Biro Kredit Bank Indonesia, (2002), ”Penelitian Pola Pembiayaan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Pasca UU BI No. 23 tahun 1999,” Laporan Penelitian, Bank Indonesia: Jakarta BPS, (2000), “Statistik Industry Kecil: Small – Scale Manufacturing Industry Statistics,” Biro Pusat Statistik: Jakarta BPS-Bappeda Sul-Sel, “Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun, Berbagai Terbitan1993-2004,

Biro Pusat Statistik Sulawesi Selatan: Makassar. Chun Bin, Y. (1997). An Assessment of Management: Problem of Small Business (A Case Study of Korean Immigrant in the United States of America).” Dissertation Abstracts, United Stated International University, p. 3135. Coleshaw, John, (1989), “Credit Analysis: How to Measure and Manage Credit Risk,” Wood head Faulkner Limited: England. Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, (2001), “Credit Crunch di Indonesia Setelah Krisis,” Bank Indonesia: Jakarta. Eales Rob, (1997), “Credit Risk Measurement in Corporate Banking: Theory and Practice,” Reserve Bank of Australia Bank, Supervision Department Edward M., Jr. H. (1993), Ownership structure, Strategy, and Grouth of Small Firm: an agency Perspective. Dissertation Abstracts, UK. P. 1008. Greene, William H., (2003) “Econometric Analysis,” 5th ed., Prentice Hall: Singapore. Hidayat, Agus, (2006), “Skim Pembiayaan bagi Pengembangan Pertanian dan Perikanan,” Paper Dipresentasikan pada Seminar Regional dan Diskusi Terfokus, ISEI. Makassar. ------------ (2006)“Pembangunan Pertanian dan Perikanan Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia,” 12-13 April 2006, Hotel Sahid, Makassar. Iwantono, Sutrisno, (2003), “Kiat Sukses Berwirausaha (Strategi baru Mengelola Usaha Kecil dan Menengah),” Grasindo: Jakarta. Jeffrey Ray, B. (1997).Entrepreneur Value orientation and characteristics Effect s on Choice of Organization Strategic and Resulting Successful performance in Auto Glass Replacement Firms. ( Firm Performance Small Business). Dissertation Abstracts, The University of Tenneco, p. 408. Jhingan, ML, (1999), “Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan,” Rajawali Press: Jakarta. John, D.R. (1990), Entrepreneurship, New Firms and Regional Development. Dissertation Abstracts, University of Reading, UK, pp. 565. Johson, O.M. (1991),”Characteristic of Entrepreneurship in Nigerian Industries: The started Small. Dissertation Abstracts. Harvard University, p. 2539. Kamenta, J, (1986), ”Elements of Econometrics,” 2nd ed., Macmillan Publishing Company: New York. Kean. R.L , Gaskill, L. leis Ritz, C. Jasper, H. Bastoushoop. L. Jolly and B. Sternquist. (1998), “Effects of Community Characteristics, Business Environment, and Competitive

17

Strategies on Rural Retail Business Performance,” Journal of Small Business, April pp 45-57. Keputusan Bupati Selayar No. 244 tahun 2000 tentanng Mekanisme Peminjaman Dana Pemberdayaan Masyarakat Tani/Nelayan/Industri Kecil pada BPD Cabang Selayar. Keputusan Bupati Takalar No. 182 tahun 2002 Tanggal 8 agustus 2002 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran KUPERTA TA 2002. Kesepakatan Bersama Antara Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan dengan Gubernur Bank Indonesia Tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah No.15/KEP/MENKO/KESRA/VI/2005 – No. 7/31/KEP.GBI/2005 Tanggal 8 Juni 2005. Kesepakatan Bersama antara Yayasan DAMANDIRI, PT BPD Jawa Timur dan Universitas Muhammadiyah Malang, No. 135/WAK-I/YSDM/X/2002 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Sekitar Kampus. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Malang dengan PT BPD Jawa Timur Cabang Malang, No. 040/278/KRD-PROGCML/2002 Lembaga Bina Insan Mandiri (LBIM), (1999), ”Penelitian Profil UMKM di Kalimantan Selatan,” Laporan Penelitian, Kerjasama LBIM- Dinas Koperarsi dan UKM Provinsi Kalsel: Banjarmasin Levy, Brian, (1993), "Obstacles to Developing Indigenous Small and Medium Enterprises: An Empirical Assessment," World Bank Economic Review 7(1). --------, (1996) "Successful Small and Medium Enterprises and Their Technical and Marketing Support System: A Comparative Analysis of Four Country Studies," Washington DC: World Bank. Manigart, S., (1999), “Start -Up Characteristic and Growth,” De Vlerick School For Management, University of Ghent. Maupa, Haris, (2004), “Faktor-Faktor Penentu Pertumbuhan Usaha Kecil di Sulawesi Selatan,” Disertasi Doktor Ekonomi, PPSUNHAS (tidak diterbitkan): Makassar. Mc Commick, D. M.N. et. al. (1997), “Growth and Barriers to Growth among Nairobis: Small and Medium Size Garment Producers,” Word Dev. Vol. 25, No.7 pp. 1095-1110. Mintaroem, H. Karyadi, (2003), “Analisis FaktorFaktor Mempengaruhi Pertumbuhan Industri Kecil di Wilayah Segi Tiga Industri di Jawa

Timur, Majalah Ekonomi, FE-UNAIR: Surabaya Navajas, Ruiz Alvaro, (2001), “Credit Guarantee Schemes: Conceptual Frame,” Financial System Depelopment Project, GTZ/FONDESIF. Perjanjian Kerjasama antara PEMDA Kota ParePare dengan BPD Sulsel Cabang Pare-Pare No. 7/KB/VIII/2003; No. KK/01/PR/2003 tentang Penyempurnaan Penyaluran Dana Avalis Pola Executing dan Chanelling PEMDA Kota ParePare. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Gowa dengan BPD Sulsel Cabang Gowa No. 580/034/EKONOMI tentang Penyaluran Dana Avalis Pemerintah Kabupaten Gowa. Perjanjian Kerjasama Tentang proyek Penyaluran Dana Penguatan/Pengembangan Modal Usaha TA 2002, No. 180/111/435.110/2002. Retnadi, Djoko, (2006), “Arah Penyaluran Kredit Pasca Pakjan BI 2006,” Economic Review No. 2003, Maret 2006 Robinson, M.S., (2004), ”The Microfinance Revolution,” Vol. 1-3 (Sustainable Finance for the Poor; Lesson from Indonesia; The Emerging Industry, Washington, D.C.: The World Bank. Sardjito, Imam Budi , (2005), “Prospek dan Tantangan Perbankan 2006,” Paper Dipresentasikan pada Seminar Nasional “Arah Kebijakan & Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2006” Universitas HasanuddinForum Mahasiswa Pascasarjana, 26 Desember, 2005: Makassar. Srihono, Adam, (2006), ”Pengembangan Pembiayaan Pertanian dan Perikanan di Sulawesi, Maluku, dan Papua,” Paper Dipresentasikan pada Seminar Regional dan Diskusi Terfokus, ISEI, “Pembangunan Pertanian dan Perikanan Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia,” 12-13 April 2006, Hotel Sahid, Makassar. Sutaryono, Paul, (2005), “Gairah Bank Nasional dalam UMKM dan Potensi Resiko Persaingan,” Economic Review Journal No 200, Juni 2005 Syamasuddin,(2006), “Analisis Pengaruh Karakteritik Individu Terhadap Prilaku Kepemimpinan, Kinerja Bawahan dan Pertumbuhan Usaha, Disertasi Doktor Ekonomi, PPS-UNHAS (tidak diterbitkan): Makassar. Tambunan, Tulus T.H, (2002), “Usaha Kecil Dan Menengah Di Indonesia, Salemba Empat: Jakarta

18

Todaro, M. P., (1995), “Economic Development in the Third World,” 3rd ed. Longmen Inc.: New York. Undang-undang No.9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil Untoro, (2004), “Default Risk dan Penjaminan Kredit UKM,” Bank Indonesia Working Paper WP/01/PPSK/05, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia: Jakarta. Warjiyo, Perry, (2004), “Pembiayaan Pembangunan Sektor UMKM:Perkembangan dan Strategi ke Depan,” Infokop No. 25 Tahun XX, 2004 Wee Liang, T. and G. Fong Jok. (2001), “The Determinand of Family Business Growth and Performance in Singapore.” Wijewardena, H and G.E Tibbits, (1999), “Factor Contributing to The Growth of Small Manufacturing Firms: Data From Australia Global Perspective,” Journal of Small Business Development, (April, 1999). Pp. 8895. Yunus, M., (1993), “Intra-industry Trade: Concepts, Measures, and Patterns (Indonesia, 1975-1990),” Unpublished Ph.D. Dissertation, School of Economics, University of the Philippines, Diliman, Quezon City. ----------, (1997), “The Aspects of Technological Development in Supporting the Promotion of Small Medium Enterprises,” A Paper Presented in UMKM-Unhas Seminar, Malaysian National University (UMKM),

Kuala Lumpur, Malaysia, September 1-2, 1997. ----------, (2001), “Technology Policy and SMEs in Indonesia: Reviewing the Economic Development Strategy for the Poor” (Kebijakan Teknologi dan SMEs di Indonesia: Memahami Strategi Pemberdayaan Pembangunan Ekonomi Berwawasan Kerakyatan), Juornal Economic Resources (Forum kajian Ekonomi dan Manajemen yang Berwawasan Global dan Islam), Pusat Kajian FE-UMI, Vol. II (No. 5/VI/2001): 131-156. ----------, (2003), “A Note on ADB’s Consultation Workshop Results on SMEs Development in EAGA: The Direction of SMEs Financial Supports for Sulawesi and Kalimantan Cases,” A Reviewed Paper of the ADB’s Bussiness Consultant for SMEs (Unpublished), Makassar, Indonesia. -------------, (2006), “Pertanian dan Perikanan sebagai Basis Pengembangan Ekonomi KTI,” Paper Dipresentasikan pada Seminar Regional dan Diskusi Terfokus, ISEI, “Pembangunan Pertanian dan Perikanan Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Kawasan Timur Indonesia,” 12-13 April 2006, Hotel Sahid, Makassar. Zhang, (2001), ”Learning Function and Small Business Growth,” Management Accounting Journal, MCB University Press, Vol. 15 No 26, pp. 228-231.

19