SKP untuk Penilaian Prestasi Kerja PNS. Dikirim oleh humas3 pada 16 Januari
2014 | Komentar : 0 | Dilihat : 579. Bimbingan Teknis Penilaian. Prestasi Kerja.
SKP untuk Penilaian Prestasi Kerja PNS Dikirim oleh humas3 pada 16 Januari 2014 | Komentar : 0 | Dilihat : 5381
Bimbingan Teknis Penilaian Prestasi Kerja Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK) Universitas Brawijaya (UB) menggelar Bimbingan Teknis Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), Rabu (16/1). Kegiatan ini diikuti oleh pejabat penilai di lingkungan UB yang terdiri dari Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian. Bimbingan teknis ini dilakukan berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013. Kepala Bagian Sarana dan Prasarana UB Ir. Lies Edhie Yuliani dalam sambutannya mengatakan, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) diperlukan untuk evaluasi performa PNS. "Diharapkan pejabat penilai dapat lebih fokus pada produktivitas kinerja karyawan yang dinilai. Untuk itu diperlukan narasumber yang ahli agar para pejabat penilai mengerti indikator atau parameter dalam suatu penilaian prestasi kerja," katanya. Narasumber kegiatan ini yaitu Yulianus Lakburlawal, M.Si dari Badan Kepegawaian Negara. Ia menyampaikan, pegawai UB harus tahu visi dan misi UB. "Jika paham akan visi dan misi UB, pegawai akan memiliki kesadaran untuk meningkatkan kinerjanya untuk mencapai visi misi tersebut dan akan memiliki rasa bangga menjadi bagian dari UB," katanya. Dijelaskan Yulianus, penilaian untuk mengevaluasi kinerja PNS yang biasa disebut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) cenderung terjebak dalam proses formalitas dan telah kehilangan makna substantif. "Penilaian DP3-PNS lebih berorientasi pada penilaian kepribadian, tidak didasarkan pada target kinerja, dan tidak ada tindak lanjut penilaian," ujarnya. Untuk itu, penyempurnaan DP3-PNS diarahkan sesuai perkembangan tuntutan kualitas dalam pembinaan SDMPNS untuk mendayagunakan perilaku kerja produktif. Penilaian prestasi kerja merupakan alat kendali agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok oleh setiap PNS selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja Organisasi. Dijelaskan lebih lanjut oleh Yulianus, penilaian prestasi kerja PNS secara sistemik menggabungkan antara penilaian SKP dan penilaian perilaku kinerja. Bobot nilai unsur SKP sebesar 60 persen dan perilaku kerja sebesar 40 persen. Penilaian SKP meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya, sedangkan penilaian perilaku kerja meliputi orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. "SKP yang telah disusun dan disetujui bersama antara atasan langsung dengan PNS yang bersangkutan, ditetapkan sebagai kontrak prestasi kerja, selanjutnya pada akhir tahun SKP tersebut digunakan sebagai standar atau ukuran penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja berdasarkan SKP ini bersifat obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan," paparnya. Pembantu Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan Warkum Sumitro, SH.,MH saat membuka acara ini
menyampaikan, SKP merupakan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja PNS supaya peran PNS sebagai abdi negara dapat tercapai. "Saya yakin penilaian SKP dapat dipenuhi asal ada komitmen dan obyektivitas terhadap penilaian, tidak berdasar kedekatan hubungan tapi sejauh mana kinerja yang dicapai masing-masing orang," pungkasnya. Segala hal yang berhubungan dengan SKP dapat dilihat di http://kepegawaian.ub.ac.id/pk2kp. [irene]
Artikel terkait UB Gelar Sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja Bagi Tenaga Dosen Upacara HUT RI Ke-69 Rapat Koordinasi BAUK Tenaga Kependidikan Non-PNS UB Diasuransikan
