TENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH. TAMBAK ...
Perjanjian yang menimbulkan sengketa pada dewasa ini menjadi suatu hal ...
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 2233 K/Pdt/2010 TENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH TAMBAK ANTARA PT. RAMALEGAWA NUSANTARA MELAWAN PT. MARGASARI JAYA YANG TERLETAK DI DESA TANJUNG PECINAN, KECAMATAN MANGGARAN, KABUPATEN SITUBONDO Abstrak Perjanjian yang menimbulkan sengketa pada dewasa ini menjadi suatu hal yang menarik sehingga diharapkan dengan penelitian memberikan banyak pencerahan terhadap sengketa yang terjadi. Banyak Kasus sengketa yang disebabkan oleh wanprestasi atas perjanjian ini yang berujung kepada ketidakadilan bagi para pihak yang sama-sama saling dirugikan akibat tindakan wanprestasi yang dialami para pihak dalam perjanjian sewa menyewa tanah tambak di Situbondo, yang diantara para pihaknya meliputi PT. Margasari Jaya dan PT. Ramalega Nusantara beserta wakilnya Eddy Sampoerno. Dengan perkara yang dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Surabaya oleh PT. Margasari Jaya atas tindakan wanprestasi menimbulkan ketidak puasan terhadap PT. Ramalegawa Nusantara sebagai pelaku wanprestasi. Pengadilan pada semua tingkatan dalam putusannya sedikitnya memberikan persoalan dalam penerapan putusan bagi salah satu pihak. Metode dalam Studi Kasus ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normative, tehnik pengumpulan data dilakukan dengan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks dan literatur lainnya yang berhubungan dengan sengketa atas perjanjian yang disebabkan oleh wanprestasi. . Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2233 K/Pdt/2010 telah tidak menerapkan kewenangannya dengan benar yang menurut UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 39 ayat 1 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman seharusnya memperhatikan Pasal 1865 KUHPerdata jo. Pasal 163 HIR Tentang Pembuktian suatu Hak/Peristiwa apakah sudah diterapkan kepada semua pihak yang bersengketa dan Pasal 1550 poin 3e jo. Pasal 1552 KUHPerdata tentang sewa-menyewa apakah sudah diterapkan kepada PT. Ramalegawa Nusantara dan wakilnya Eddy Sampoerno oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam menetapkan sebuah putusan.
