SUMBER HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA:

SUMBER HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA: Pasal 16, pasal 17 dan 18 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie (AB) Staatsblad 1847 No 23 of 1847, yang melalui pasal peralihan UUD 1945 hingga kini masih berlaku.

CO

PY

1. Pasal 16 AB
untuk mengatur status personal “Ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai status dan wewenang orang-orang tetap mengikat untuk kaula-kaula negara Belanda (kini baca: warganegara Indonesia) jikalau mereka berada di luar negeri”.

NO

T

2. Pasal 17 AB
untuk hukum tentang benda tidak bergerak “Mengenai benda-benda yang tidak bergerak berlaku hukum dari tempat, dimana benda-bend itu terletak”.

DO

3. Pasal 18 ayat 1 AB
untuk mengatur bentuk formil dari perbuatan hukum “Bentuk dari tiap perbuatan ditentukan menurut hukum dari negara atau tempat, dimana perbuatan itu dilakukan” (locus regit actum)

a.

Ditambah dengan:

ar

1. Yurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan baik Pengadilan Indonesia, Belanda dan negara-negara lainnya.

Af

ifa

h

Ku

su

m

ad

2. Ajaran sarjana HPI atau doktrin-doktrin, seperti doktrin Renvoi, Ketertiban Umum, Hak-hak yang Telah Diperoleh, dsb.