Terms of Reference DISKUSI PUBLIK PERAN MAHASISWA DALAM ...

Terms of Reference DISKUSI PUBLIK PERAN MAHASISWA DALAM MENDORONG TRANSPARANSI PEMILU 2014 Departemen Kajian Strategis BEM Universitas Indonesia Indonesian Center for Environmental Law 1.

Latar Belakang

Sebuah negara demokrasi mensyaratkan adanya realisasi pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Begitu pula Indonesia, yang mewujudkannya dalam bentuk demokrasi perwakilan melalui DPR dan Presiden. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi mendelegasikan kekuasaannya kepada para wakil rakyat yang dipilih dengan mekanisme pemilihan umum yang langsung, umum, jujur, bersih dan adil. Sebagai sebuah kriteria dari good governance, Pemilihan Umum diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi secara adil dalam pemerintahan, baik sebagai Pemilih maupun sebagai yang dipilih. Tahun 2014 merupakan tahun politik di mana pesta demokrasi untuk memilih para wakil rakyat digelar serentak di seluruh Indonesia, baik untuk memilih Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggaran yang dibutuhkan diperkirakan tidak kurang dari Rp 16 Triliun untuk memilih wakil-wakil terbaik dalam mengemban amanat rakyat 5 (lima) tahun ke depan. Akan tetapi, berbagai catatan penting dari Pemilu-pemilu Indonesia di masa lalu menunjukkan bahwa praktek-praktek Pemilu terdahulu masih jauh dari ideal. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai kelemahan Pemilu terdahulu yang diperkirakan akan terulang lagi jika KPU tidak melakukan pembenahan adalah: (1) Sumber data; (2) Mekanisme atau prosedur; (3) Sosialisasi; (4) Anggaran. Di samping pelaksanaannya sendiri, Partai Politik dan caloncalon eksekutif dan legislatif yang maju dalam bursa pemilihan pun penting untuk disoroti rekam jejaknya sedari awal agar masyarakat dapat menentukan pilihannya dengan pertimbangan yang komprehensif. Transparansi merupakan salah satu faktor kunci untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan Pemilu yang dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia melaksanakan Pemilu secara lebih baik. Adanya tuntutan transparansi dan pengawasan yang ketat dari masyarakat luas diharapkan dapat memaksa penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugasnya dengan akuntabilitas sebaik mungkin. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang telah berlaku semenjak 2010 merupakan salah satu alat yang dapat memfasilitas masyarakat dalam mengakses informasi terkait Pemilu. Dalam hal ini, Mahasiswa memegang peranan penting pula sebagai salah satu garda terdepan penjaga akuntabilitas pelaksanaan Pemilu. Tri Dharma Perguruan Tinggi mengamanatkan peran mahasiswa dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Artinya, mahasiswa juga

memiliki tanggung jawab dalam berkontribusi positif membangun bangsa dan mengawal dinamikadinamika yang terjadi di Indonesia dengan memanfaatkan kapasitas akademis dan pengetahuannya dalam bidang masing-masing. Berangkat dari kesadaran tersebut, Indonesian Center for Environmental Law sebagai salah satu Tim Inti dari Open Government Indonesia bekerja sama dengan Departemen Kajian Strategis BEM Universitas Indonesia menginisiasi Diskusi Publik untuk memaksimalkan peran mahasiswa dalam terlaksananya Pemilu yang transparan dan akuntabel pada 2014, dengan Tema “Peran Mahasiswa Dalam Mendorong Transparansi Pemilu 2014” 2.

Tujuan Kegiatan

Secara umum, kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan isu transparansi dalam Pemilihan Umum ke kalangan mahasiswa dan masyarakat luas. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan: 2.1. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai pentingnya akses informasi dalam mengawal dinamika sosial dan politik di Indonesia, termasuk isu Pemilu 2014; 2.2. Mengembangkan kapasitas mahasiswa dalam mengakses dan menggunakan informasi publik, khususnya terkait isu Pemilu 2014; 2.3. Memberikan pemahaman praktis isu strategis yang dapat disasar dalam mengawal Pemilu yang transparan dan akuntabel baik dalam kapasitas akademis maupun sebagai salah satu komponen pergerakan kampus. 3.

Bentuk Kegiatan & Acara

Kegiatan ini akan dilakukan dalam bentuk diskusi, Rundown: Jam 13.00 – 13.05 13.05 – 13.10 13.10 – 13.20 13.20 – 13.35 13.35 – 13.50 13.50 – 14.05 14.05 – 14.20 14.20 – 14.30 14.30 – 15.00 15.00 – 15.30 15.30 – 15.35 15.35 – 15.40 4.

Kegiatan Pembukaan oleh MC Kata sambutan dari Ketua BEM (dan ICEL – tentative) Pengantar oleh Moderator Pembicara I: ICEL Pembicara II: KPU Pembicara III: KIP Pembicara IV: DPR Moderator: Konklusi + Pengantar Diskusi Diskusi Sesi I Diskusi Sesi II Penyerahan Plakat / Cinderamata Penutupan oleh MC

Tempat dan Tanggal

Tempat Tanggal Waktu

: Aula Terapung Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, Depok : Kamis, 10 Oktober 2013 : pukul 13.00 – 15.40 WIB

Waktu 5 menit 5 menit 10 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 10 menit 30 menit 30 menit 5 menit 5 menit

5.

Narasumber

Diskusi ini akan mengundang Pembicara*) sebagai berikut: Komponen Nama Pertanyaan Kunci Komisi Informasi John Fresly, SH., LLM. Pentingnya demand side dari mahasiswa dalam Pusat isu Pemilu; Success stories penggunaan UU KIP oleh mahasiswa / Kampus dalam advokasi Studi kasus terkait Parpol; Menghadapi Sengketa Informasi. Komisi Pemilihan TBA Pentingnya transparansi untuk mengubah Umum budaya politik transaksional – komparasi budaya politik Indonesia dengan Negara lain yang sudah terbuka; Sejauh mana rezim perundang-undangan Pemilu memberikan peluang transparansi ketika ditemukan kecurangan yang bersumber dari ketertutupan kontestan Pemilu; Pembelajaran dari Pemilu 2009 terkait Transparansi; Dewan Perwakilan Muhammad Arwani Sharing pengalaman keterbukaan & ketertutupan Rakyat Thomafi dalam Pemilu, dana kampanye dan aliran dana; Transparansi & pengaruhnya terhadap elektabilitas; ICEL Dessy Eko Prayitno, Menggunakan transparansi untuk mewujudkan S.H. demokrasi yang partisipatif; Cara menggunakan UU KIP; Studi kasus Buol – transparansi pendanaan kontestan Pemilu/Pemilukada. *) Masing-masing Pembicara akan diberikan kesempatan menyampaikan materi selama max. 15 menit, dilanjutkan dengan Sesi Diskusi 2 x 30 menit.