memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Studi Ilmu. Hukum Pasca
Sarjana .... Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Pengangkutan..... 2. Menurut ...
TESIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN UMUM Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Kewajiban Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Oleh : HARRY SUTIKNO NIM : 12107060
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2009
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya yang telah dilimpahkan kepada saya, sehingga saya berhasil menyelesaikan tugas penulisan Tesis ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum”. Penulisan Tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum Pasca Sarjana pada Universitas Narotama Surabaya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat : R.Djoko Soemadijo, SH., selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya. Prof.DR.R Sri Soemantri ,SH., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Narotama Surabaya DR. Agus Yudha Hernoko, SH.MH, selaku Dosen Pembimbing, yang telah dengan sabar membimbing dan menghantarkan saya sampai selesainya penulisan tesis ini. Bapak, Ibu dan Saudara/saudari, serta Istriku tercinta yang selalu mendoakan dan mendorong saya belajar, Juga anakku yang terkasih yang memberikan semangat baru hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sahabat-sahabatku,
serta semua pihak yang tidak bisa saya
sebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak
langsung telah memberikan bantuan serta dorongan kepada saya dalam menyusun Tesis ini. Saya menyadari apabila dalam kurang
dari
sempurna
baik
penulisan Tesis ini masih
mengenai
materi
maupun
sistematikanya. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Akhirnya saya berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca.
Surabaya, 23 April 2009 Hormat saya,
Harry Sutikno
DAFTAR ISI Judul
…………………………………………………………………………………………..
i
Persetujuan
…………………………………………………………………………………………..
ii
Pengesahan
……………………………………………………………………………………………
iii
Ringkasan
…………………………………………………………………………………………..
iv
Kata Pengantar
……………………………………………………………………………………………
v
Daftar Isi
…………………………………………………………………………………………..
vii
BAB I
PENDAHULUAN...............................................................
1
1. Latar Belakang Masalah...............................................
1
2. Rumusan Masalah .....................................................
6
3. Tujuan Penelitian........................................................
6
4. Manfaat Penelitian.......................................................
7
5. Tinjauan Pustaka.........................................................
8
6. Metode Penelitian........................................................
14
a. Pendekatan Masalah .....................................
14
b. Sumber Bahan Hukum...................................
15
c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum..............
15
d. Analisis Bahan Hukum...................................
16
7. Sistematika Penulisan .................................................
16
BAB II
KETENTUAN
HUKUM
TANGGUNG
JAWAB
YURIDIS
PENGANGKUT KEPADA PENGGGGUNA JASA ANGKUTAN UMUM.............................................................................
19
1. Hubungan Hukum Dalam Perjanjian Pengangkutan.....
19
2. Menurut Ketentuan Dalam Hukum Pidana ..................
30
3. Menurut
ketentuan
Dalam
Hukum
Perlindungan
Konsumen............................................................. BAB III
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA 46
ANGKUTAN UMUM............................................ 1. Upaya
BAB IV
35
Pengguna
Jasa
Angkutan
Umum
dalam
mendapatkan Perlindungan Hukum...........................
46
2. Klaim Asuransi Jasa Raharja.....................................
63
PENUTUP.......................................................................
70
1. Kesimpulan................................................................
70
2. Saran........................................................................
72
Daftar Bacaan……………………………………………………………………………………………………
73
DAFTAR PUSTAKA I. Literatur Fuady Munir, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 Hernoko,Agus Yudha ,Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008 Lamintang P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesiai, Citra Aditya Bakti, Bandung , 1997 Muhammad,Abdul Kadir, Hukum Pengangkutan, Rineka Cipta, Jakarta, 1997 Muladi, Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991 Prinst,Darwan, Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan , Djambatan, Jakarta,2006 Sasangka
Hari, et.al, Penyidikan ,Penahanan, Penuntutan Praperadilan, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996,
Dan
Schaffmeister, et.al, Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h26 Siahaan, N.H.T, Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung jawab Produk, Panta Rei, Bogor ,2005 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, 1995
Jakarta ,
Subekti,R, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995 Sugandhi,R, KUHP dan Surabaya, 1980
Penjelasannya,
Usaha
Nasional,
II. Peraturan Dan Perundang-Undangan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomer 3480 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer 42 Undang-Undang Nomer 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomer 137 Undang-Undang Nomer 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomer 138 Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 1965, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomer 28 Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 1965, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomer 29
III. Jurnal Dan Media Pelangi Indonesia Press, Pelangi@ pelangi.id Angkutan Umum yang Terintegrasi sebagai Upaya Meningkatkan Pelayanan Angkutan Umum, 2004 http:/folowrensus.blogspot.com/2008/07/Hukum-tentang perjanjian pengangkutan.html
